Post on 06-Mar-2019
Pusat Pengembangan Kompetensi BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. TMP. Kalibata
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT PIMPEMDAGRI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA
JABATAN PENGAWAS
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka perlu dilakukan serangkaian upaya berkesinambungan mencakup berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan upaya berkesinambungan tersebut maka diperlukan sosok pemerintahan yang kuat, bersih dan professional yang ditopang oleh aparatur pemerintahannya yang kompeten. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan bidang aparatur pemerintahan mempunyai peranan strategis guna terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang, dimana birokrasi dengan tatakelola yang baik dan berkualitas memiliki korelasi signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, dan mempunyai kompetensi tinggi sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Pasal 233 tentang Pemerintah Daerah, dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan selain memiliki kompetensi managerial, teknis, dan sosial kultural setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pengawas di bawah kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintahan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Etika Pemerintahan. Tujuh aspek kompetensi pemerintahan dimaksud dapat dimiliki oleh setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) bahwa “Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
2 Pemerintahan Daerah”. Salah satu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebutkan pada ayat (2) Huruf b antara lain adalah “Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri” dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pengawas dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang mengamanatkan pengaturan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pengawas perlu disusun secara teknis untuk ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pengawas (Diklat Pimpemdagri).
B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinanan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) Jabatan Pengawas bertujuan : a. Meningkatkan kompetensi pemerintahan sesuai Karakteristik kepemimpinan dan
penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri; b. Meningkatkan kompetensi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai ASN,
kepamongprajaan dan etika pemerintahan; c. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka
Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas; dan
d. Meningkatkan kompetensi pemerintahan dalam memimpin pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam jenjang jabatan pengawas.
2. Sasaran
Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) Jabatan Pengawas, adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri pada Jabatan Pengawas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
C. Kompetensi Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) Jabatan Pengawas peserta diharapkan mampu: 1. Melaksanakan Kebijakan Desentralisasi; 2. Mengidentifikasi Hubungan Pusat dan Daerah; 3. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 4. Menyusun Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 6. Memfasilitasi Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; 7. Mengimplementasikan Etika Pemerintahan.
3
BAB II KURIKULUM
A. Struktur Kurikulum
Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pemerintahan, disusun struktur kurikulum Diklat Pimpemdagri terbagi lima tahapan pembelajaran yakni: 1. Tahapan Define a Problem
Pada Tahap Define a Problem merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri. Dalam tahap ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan instansi yang dilakukan melalui seminar dan brainstorming kepada peserta dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta. Adapun kebutuhan peserta tersebut diklasifikasi untuk menentukan bahasan prioritas untuk melanjutkan pada tahap berikutnya.
2. Tahapan Penguatan Teori dan Kebijakan Pada Tahap ini merupakan penguatan aspek Explicit Knowledge yang merupakan tahapan kedua dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri. Dalam tahapan ini peserta mendapatkan pembekalan sejumlah kebijakan dan teori tentang Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pengawas yang meliputi:
a Kebijakan Desentralisasi: Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan; b Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Identifikasi Ancaman Ketahanan
Nasional; c Pemerintahan Umum: Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang
dan Jasa ; d Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran; e Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: f Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Melakukan Evaluasi Formatif dan
Sumatif Pelaksanaan Kebijakan;dan g Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.
3. Tahapan Comparative Study
Pada tahapan Comparative Study ini peserta dapat melihat/mengamati dan mengalami secara langsung praktek pemerintahan (best practices) yang relevan dengan penyelarasan antara core issue yang telah ditentukan dalam agenda pembelajaran Define A Problem, teori serta kebijakan/peraturan-peraturan yang diperoleh di kelas serta pengalaman peserta di tempat kerja dengan implementasi nyata hasil di lokasi tempat obyek comparative study.
4. Tahapan Gladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan Pada tahapan ini peserta melakukan kegiatan simulasi terhadap penyelesaian Core Issue melalui skenario berdasarkan unit kompetensi jabatan dan tahapan kerja/ kriteria unjuk kerja (KUK) . Peserta diharapkan berperan sebagai tokoh yang terkait secara langsung sesuai dengan isu/permasalahan yang dihadapi, selanjutnya peserta diminta untuk dapat mempraktekkan tahapan-tahapan penyelesaian isu/ permasalahan tersebut.
4
5. TahapanBack Home Action Plan (BHAP) Pada tahapan Back Home Action Plan (BHAP) peserta dituntut membuat rencana aksi (project) yang akan dilakukan di organisasi masing-masing. Rencana aksi (project) tersebut merupakan dokumen program kerja yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Project disusun dengan prinsip Specific - Measurable – Achievable - Relevant – Timely (SMART) dan inovatif.
Selain lima tahapan dimaksud, dalam penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri terdapat Orientasi Pelaksanaan Diklat. Pada saat Orientasi Pelaksanaan Diklat peserta dibekali informasi kebijakan umum yang berkaitan dengan rencana keberlangsungan penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang meliputi: strategi dan kebijakan pengembangan kompetensi pemerintahan, tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat pimpemdagri, collective leadership building, pra uji kompetensi, dan uji kompetensi.
B. Mata Diklat Struktur kurikulum Diklat Pimpemdagri dijabarkan melalui mata Diklat sesuai lima
tahapan pembelajaran, yakni: 1. Define a Problem 2. Penguatan teori dan kebijakan sebagai berikut:
a. Sistem Pemerintahan Indonesia; b. Kebijakan Desentralisasi: Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan; c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional; d. Pemerintahan Umum: Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang dan
Jasa ; e. Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran; f. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Penyusunan Program
Kegiatan Kerjasama Strategis g. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Melakukan Evaluasi Formatif dan
Sumatif Pelaksanaan Kebijakan;dan h. Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik.
3. Comparative Study. 4. Geladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan. 5. Back Home Action Plan (BHAP).
Selain Mata Diklat diatas terdapat mata diklat yang terangkum dalam Orientasi
Pelaksanaan Diklat diantaranya sebagai berikut: 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; 2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri; 3. Collective Leadership Building; 4. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik; 5. High Performance Team 6. Pra Uji Kompetensi; dan 7. Uji Kompetensi.
5
C. Ringkasan Mata Diklat Pada ringkasan materi Diklat Pimpemdagri ini memuat tentang uraian jabaran, kesimpulan Mata Diklat Pimpemdagri yakni: 1. Define a Problem
a. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan/ isu strategis instansi melalui seminar dan brainstorming terkait dengan 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pemerintahan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan untuk menemukan core issue yang kemudian menjadi dasar pembahasan proses pembelajaran pada tahap berikutnya.
b. Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, menemukan core issue, dan mengimplementasikan strategi dalam menemukan pemecahan masalah dengan cara yang tepat sesuai jenjang jabatannya.
c. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mensimulasikan : (1) Mengidentifikasi permasalahan instansi; (2) Menemukan Core Issue permasalahan instansi; dan (3) Mengimplementasikan strategi pemecahan masalah.
d. Materi Pokok
(1) Mengidentifikasi permasalahan instansi; (2) Menemukan Core Issue permasalahan instansi; dan (3) Strategi pemecahan masalah.
e. Waktu
Alokasi Waktu: (20 JP)
6 2. Penguatan teori dan kebijakan sebagai berikut:
a. Sistem Pemerintahan Indonesia (1) Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini membekali peserta tentang Sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi: a. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara,
Kementerian/Lembaga); b. Hubungan Antar Pusat dan Daerah; dan c. Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga), Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mensimulasikan: a. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Indonesia b. Mengkonkritkan Sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi Hubungan
Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga), Hubungan Antar Pusat dan Daerah, dan Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah.
(4) Materi Pokok a. Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia; b. Hubungan antar Pemerintah Pusat Dan Daerah; c. Hubungan antar lembaga (lembaga pemerintah) dan lembaga negara; d. Struktur Pemerintahan Pusat dengan Daerah; e. Kompetensi Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
7 b. Kebijakan Desentralisasi: Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan;
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang Kebijakan Desentralisasi: Strategi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegaiatan yang meliputi: a. Membuat tahapan kegiatan b. Melakukan pengorganisasian kegiatan c. Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan d. Menyusun tim e. Membuat draft surat keputusan pelaksanaan kegiatan.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Membuat tahapan kegiatan, Melakukan pengorganisasian kegiatan , Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, Menyusun tim dan Membuat draft surat keputusan pelaksanaan kegiatan.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Membuat tahapan kegiatan b. Melakukan pengorganisasian kegiatan c. Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan d. Menyusun tim e. Membuat draft surat keputusan pelaksanaan kegiatan
(4) Materi Pokok
a. Membuat tahapan kegiatan b. Melakukan pengorganisasian kegiatan c. Mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan d. Menyusun tim e. Membuat draft surat keputusan pelaksanaan kegiatan
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
8 c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Identifikasi Ancaman Ketahanan
Nasional;
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional yang meliputi: a. Menilai latar belakang penilaian ancaman ketahanan nasional b. Menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional c. Menganalisis dampak ancaman terhadap ketahanan nasional d. Merencanakan tindak lanjut ancaman ketahanan nasional e. Melakukan monitoring terhadap ancaman ketahanan nasional.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan, Menilai latar belakang penilaian ancaman ketahanan nasional, Menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional, Menganalisis dampak ancaman terhadap ketahanan nasional, Merencanakan tindak lanjut ancaman ketahanan nasional, Melakukan monitoring terhadap ancaman ketahanan nasional
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Menilai latar belakang penilaian ancaman ketahanan nasional b. Menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional c. Menganalisis dampak ancaman terhadap ketahanan nasional d. Merencanakan tindak lanjut ancaman ketahanan nasional e. Melakukan monitoring terhadap ancaman ketahanan nasional
(4) Materi Pokok
a. Menilai latar belakang penilaian ancaman ketahanan nasional b. Menganalisis potensi ancaman ketahanan nasional c. Menganalisis dampak ancaman terhadap ketahanan nasional d. Merencanakan tindak lanjut ancaman ketahanan nasional e. Melakukan monitoring terhadap ancaman ketahanan nasional
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
9 d. Pemerintahan Umum: Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak
Barang dan Jasa ; (1) Deskripsi Singkat
Mata diklat ini membekali peserta tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah : Pengendalian Pengadaan Pelaksanaan Kontrak Barang dan Jasa yang meliputi: a. Menganalisis substansi kontrak b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/
jasa c. Melakukan analisis hasil monitoring d. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Menganalisis substansi kontrak, Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa, Melakukan analisis hasil monitoring, Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Menganalisis substansi kontrak b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/
jasa c. Melakukan analisis hasil monitoring d. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan
(4) Materi Pokok
a. Menganalisis substansi kontrak b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/
jasa c. Melakukan analisis hasil monitoring d. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan,
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
10 e. Pengelolaan Keuangan Daerah: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran;
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang Pengelolaa Keuangan Daerah : Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran yang meliputi: a. Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi b. Menyusun rencana kerja anggaran.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Menyusun rencana kerja anggaran.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi b. Menyusun rencana kerja anggaran.
(4) Materi Pokok
a. Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
b. Menyusun rencana kerja anggaran
(5) Waktu Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
11 f. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Penyusunan Program
Kegiatan Kerjasama Strategis; (1) Deskripsi Singkat
Mata diklat ini membekali peserta tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Penyusunan Program Kegiatan Kerjasama Strategis yang meliputi : a. Menginventarisasi Kesiapan organisasi terkait kerjasama; b. Mengembangkan program kerjasama; c. Mengusulkan penetapan rencana kegiatan.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Menginventarisasi Kesiapan organisasi terkait kerjasama, Mengembangkan program kerjasama, Mengusulkan penetapan rencana kegiatan.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Menginventarisasi Kesiapan organisasi terkait kerjasama; b. Mengembangkan program kerjasama; c. Mengusulkan penetapan rencana kegiatan
(4) Materi Pokok
a. Menginventarisasi Kesiapan organisasi terkait kerjasama; b. Mengembangkan program kerjasama; c. Mengusulkan penetapan rencana kegiatan
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
12 g. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Melakukan Evaluasi Formatif
dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan;
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD : Melakukan Evaluasi Formatif dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan yang meliputi : a. Melakukan pengukuran kinerja kebijakan b. Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan kebijakan.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Melakukan pengukuran kinerja kebijakan, Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan kebijakan
(3) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Melakukan pengukuran kinerja kebijakan b. Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan kebijakan
(4) Materi Pokok
a. Melakukan pengukuran kinerja kebijakan b. Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan kebijakan.
(5) Waktu
Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)
13 h. Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik;
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini membekali peserta tentang Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik yang meliputi : a. Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas b. Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan keputusan.
(2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas, Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan keputusan.
(3) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas b. Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan keputusan
(4) Materi Pokok
a. Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas b. Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan keputusan.
(5) Waktu
Alokasi Waktu : 6 sesi (18 JP)
14 i. Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah Kepemimpinan
(1) Deskripsi Singkat Mata diklat ini memberikan kemampuan bagi peserta melalui praktek langsung dalam identifikasi isu, menyusun alternatif tindakan, mengkomunikasikan dengan stakeholder, membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil keputusan.
(2) Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi isu, menyusun alternatif tindakan, mengkomunikasikan dengan stakeholder, membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil keputusan.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mensimulasikan: a. mengidentifikasi isu; b. menyusun alternatif tindakan; c. mengkomunikasikan dengan stakeholder; d. membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil
keputusan.
(4) Materi Pokok a. mengidentifikasi isu; b. menyusun alternatif tindakan; c. mengkomunikasikan dengan stakeholder; d. membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil
keputusan.
(5) Waktu Alokasi Waktu : 20 JP
15 j. Mata Diklat Back Home Action Plan
1. Back Home Action Plan (1) Deskripsi Singkat
Mata diklat ini memberikan kemampuan dalam menyusun strategi kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
(2) Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu Menyusun dan Mempresentasikan strategi kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
(3) Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu Menyusun dan Mempresentasikan strategi kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
(4) Materi Pokok a. Menyusun dan Mempresentasikan strategi kebijakan program
kegiatan; dan b. Menyusun dan Mempresentasikan output dan outcome sebagai
penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
(5) Waktu Alokasi Waktu : 20 JP
16 D. Pengalaman Belajar
1. Agenda Orientasi Pelaksanaan Diklat Hasil belajar pada masing-masing mata Diklat Pimpemdagri diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari mendengar dan berdiskusi, menonton film pendek, outbond, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan, di penghujung pembelajaran peserta menunjukan pemahaman umum terkait tujuan Diklat Pimpemdagri, dan uji kompetensi/sertifikasi.
2. Agenda Define A Problem Hasil belajar pada Agenda Define a Problem mata Diklat Pimpemdagri diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari mempresentasikan isu isu organisasi, mendiskusikan dan mengaitkan dengan isu isu nasional, merumuskan kedalam isu isu problematik atau krusial, merumuskan isu utama/ core issue sebagai fokus pembahasan bagi tahap pembelajaran berikutnya.
3. Agenda Penguatan Aspek Explicit Knowledge Hasil belajar pada masing-masing mata Diklat diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar yaitu mendengarkan ceramah, membaca materi Diklat, melakukan diskusi, melakukan pembelajaran pada lokus dimana core issue terjadi (on the spot learning) yang terkait dengan Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, Etika Pemerintahan.
4. Agenda Penguatan Aspek Tacit Knowledge terdiri dari: a. Tahapan Comparative Study
Hasil belajar pada mata pelatihan ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mensintesakan substansi mata Diklat ke dalam instrumen pengumpulan data studi lapangan melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi mata Diklat, mengamati, mendengar dan berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar pada lokus praktek terbaik/ best-practice terhadap core issue yang telah ditentukan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) di lokus dengan melibatkan berbagai narasumber yang terkait dengan core issue.
b. Tahapan Geladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan Hasil belajar pada mata pelatihan ini peserta dapat : 1. Mengidentifikasi isu utama 2. Mengidentifikasi akar masalah atau penyebab isu utama 3. Menyusun langkah-langkah penyusunan tindakan 4. Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. 5. Menyusun skenario simulasi 6. Mempraktekkan skenario simulasi 7. Mengavaluasi pelaksanaan pembelajaran Geladi
c. Tahapan Back Home Action Plan Hasil belajar pada mata Diklat ini peserta dapat memberikan kemampuan dalam menyusun strategi kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.
17 Tahapan Pembelajaran tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
DEFINEAPROB- LEM
CLASICAL LEARNING
S T A N D K OM P P E M
ONTHESPOT LEARNING
COMPARATIVE STUDY
MANAJEMENPEMERINTAH
AN
OLAHKEPEMIMPINA
N
GELAD I
BACKHOME ACTIONPLAN
UJI KOMPETENSI
PENGUATANDARIASPEKPOLICYFRAMEW
ORK
PENGUATANDARIASPEK
TEORETIS
PENGUATANPADAASPEKTACITKNOWLEDGE
PENGUATAN
PADAASPEK
EXPLICITKNOWLEDGE
EXPECTINGPERFORMANCE EXISTING
PERFORMANCE PERFORMANCEGAP
DIKLAT
BERBASISKINERJA/ PERFORMANCE-BASED
TRAINING
Tahap Pembelajaran
an I
Tahap Pembelajaran
II
Tahap Pembelajaran III
Tahap Pembelajar
an IV
Tahap Pembelajar
an V
18 E. Media Pembelajaran
1. Agenda Orientasi Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a. Bahan ajar b. Bahan tayang
2. Agenda Define A Problem Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a. Bahan ajar b. Bahan tayang c. Isu Organisasi Terkini
3. Agenda Penguatan Aspek Explicit Knowledge a. Bahan ajar b. Bahan tayang c. Core issue terpilih d. Film pendek
4. Agenda Penguatan Aspek Tacit Knowledge a. Bahan ajar b. Bahan tayang c. Core issue terpilih
19
BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DIKLAT
A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Diklat
Ruang lingkup penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang meliputi: 1. perencanaan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri meliputi mekanisme perencanaan,
kepesertaan, tenaga pengajar, tenaga penyelenggara, fasilitas dan pembiayaan; 2. pelaksanaan Diklat Pimpemdagri yang meliputi lembaga pelaksana, waktu pelaksanaan,
jadwal, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, uji kompetensi, kode registrasi alumni pelatihan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP), surat keterangan, piagam penghargaan, dan sertifikat kompetensi; dan
3. pengawasan dan pengendalian Diklat Pimpemdagri yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan, dan evaluasi pasca pelatihan.
B. Perencanaan 1. Mekanisme Perencanaan Diklat
Mekanisme Perencanaan Diklat Pimpemdagri diatur sebagai berikut: a. Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan
melakukan registrasi peserta yang telah diusulkan sebagai calon peserta Diklat Pimpemdagri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Diklat Pimpemdagri;
b. Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap peserta Diklat Pimpemdagri, serta mempersiapkan sarana dan prasarana Diklat Pimpemdagri yang diperlukan;
c. Pimpinan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan menetapkan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri dimaksud dalam keputusan dan menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan keputusan tersebut bersama perencanaan Diklat kepada Instansi Pembina Diklat Pimpemdagri/BPSDM Kemendagri selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Diklat dilaksanakan;
d. Pimpinan Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan melakukan pemanggilan calon peserta melalui PPK Instansi peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; dan
e. Pimpinan Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri sebagaimana tercantum pada Formulir 1.
2. Peserta Diklat a. Persyaratan Peserta Diklat Pimpemdagri
(1) Persyaratan peserta yang belum duduk dalam Jabatan Pengawas : − Jabatan Fungsional Umum yang potensial menduduki Jabatan Pengawas. − Pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b); − Melampirkan bukti portofolio jabatan peserta dengan pengesahan PPK atau
pejabat yang berwenang; − Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK atau pejabat yang berwenang
Instansi peserta;
20 − Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; − Penugasan dari PPK atau pejabat yang berwenang Instansi peserta; dan − Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam
penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri dengan menggunakan Formulir 2. (2) Persyaratan peserta yang duduk dalam Jabatan Pengawas :
− menduduki Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
− Pejabat Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi dengan Persetujuan Gubernur;
− Pejabat Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/ Wali kota;
− melampirkan bukti portofolio peserta dengan pengesahan PPK atau pejabat yang berwenang;
− pernyataan melaksanakan tugas dari PPK atau pejabat yang berwenang Instansi peserta;
− keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; − penugasan dari PPK atau pejabat yang berwenang Instansi peserta; dan − pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam
penyelenggaraan Pelatihan Diklat Pimpemdagri dengan menggunakan Formulir 2.
b. Pencalonan dan Penetapan Peserta(diselaraskan dengan Permen 85 ttg peserta) Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklat Pimpemdagri diatur sebagai berikut: 1) Pimpinan BPSDM Kemendagri dapat menerima usulan nama calon peserta Diklat
Pimpemdagri yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi asal peserta;
2) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang Penetapan Peserta Diklat Pimpemdagri;
3) Kepala BPSDM atau dengan sebutan lain yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia menerima calon peserta Diklat Pimpemdagri yang diusulkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang Instansi Peserta;
4) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Provinsi dapat menerima usulan nama calon peserta Diklat Pimpemdagri yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi yang sama;
5) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Provinsi dapat menerima usulan nama calon peserta Diklat Pimpemdagri yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi asal peserta;
6) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Diklat Pimpemdagri pada satu tahun berjalan; dan
7) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Peserta Diklat Pimpemdagri dalam bentuk surat keputusan.
21 c. Penugasan
Penugasan Peserta Diklat Pimpemdagri dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal; 2) Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan
persetujuan Sekretaris Jenderal; 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi ditugaskan
oleh Gubernur. 4) Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi. 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten/Kota ditugaskan oleh
Bupati/ Wali kota. 6) Pejabat Administrator di lingkungan Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten.
d. Jumlah Jumlah peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama paling banyak 40 orang dalam satu kelas efektif per angkatan.
3. Tenaga Diklat
a. Tenaga Diklat Pimpemdagri JPT Pratama. 1) Jenis Tenaga Diklat
a) Widyaiswara adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang diutamakan memiliki kompetensi substansi dan kompetensi metodologi pembelajaran materi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat Training of Trainers Pimpemdagri;
b) Penceramah/Narasumber adalah pakar/praktisi yang berasal dari lingkup pejabat struktural, pejabat, fungsional, pakar/praktisi setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi dengan memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat Pimpemdagridalam proses pembelajaran;
c) Fasilitator adalah tenaga pengajar yang membantu suatu proses pembelajaran tertentu sesuai kemampuan, keahlian dan pengalamannya;
d) Pengelola dan Penyelenggara adalah BPSDM atau dengan sebutan lain
2) Persyaratan Tenaga Diklat Pimpemdagri a) Widyaiswara
(1) Pengampu materi Memiliki pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang diutamakan memiliki kompetensi substansi dan kompetensi metodologi pembelajaran materi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat Training of Trainers Pimpemdagri;
(2) Penguji Penguji adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk: − menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi
akademik; dan
22 − memberikan penilaian rancangan Back Home Ation Plan (BHAP).
(3) Pembimbing Pembimbing adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran agenda comparative studi, visitasi, penyusunan BHAP, dan Geladi Manajemen Pemerintahan
b) Penceramah/Narasumber Penceramah pada Diklat Pimpemdagri memiliki: (1) kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan
kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Diklat Pimpemdagri; (2) kemampuan dalam penguasaan substansi mata Diklat Pimpemdagri yang
diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian mengajar pada Diklat Pimpemdagri.
c) Fasilitator harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengalamannya pada bidangnya;
d) Pengelola dan Penyelenggara yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri yang dibuktikan dengan: (1) sertifikat PelatihanManagement of Training bagi pengelola Diklat; dan (2) sertifikatTraining Officer Course bagi penyelenggara Diklat.;
. 3) Penugasan Tenaga Diklat
a) Tenaga Diklat yang terdiri dari Pengajar, pembimbing, Penguji, Pengelola dan Penyelenggara, ditugaskan oleh Pimpinan BPSDM atau dengan sebutan lain;
b) Penceramah/Narasumber ditugaskan oleh pimpinan instansi dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan keahliannya.
4. Fasilitas
Diklat Pimpemdagri menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut: . a. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagri meliputi:
1) aula; 2) ruang kelas; 3) ruang diskusi; 4) ruang seminar; 5) ruang kantor; 6) ruang kebugaran atau olah raga; 7) ruang komputer; 8) asrama bagi peserta; 9) perpustakaan; 10) ruang makan; 11) fasilitas rekreasi; 12) unit kesehatan; dan 13) tempat ibadah.
23 b. Sarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagri meliputi:
1) papan tulis; 2) standing Flipchart; 3) board marker; 4) sound system; 5) TV dan video player; 6) kaset dan/atau compact disc; 7) perekam; 8) komputer/laptop; 9) LCD Projector; 10) jaringan Wireless fidelity (Wi-fi); 11) buku referensi; 12) modul/bahan ajar; 13) bank kasus; dan 14) teknologi multimedia.
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka layout atau tata letak ruangan kelas disesuiakan dengan tujuan pembelajaran salah satunya berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang, dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan kelas seperti gambar di bawah ini:
5. Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24 C. Penyelenggaraan
1. Lembaga Penyelenggara Diklat a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas lingkup kementerian dalam negeri, antar
provinsi, dan antar kabupaten/kota.
b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lain dapat
menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas dengan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
c. Diklat pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota
dalam wilayah provinsi.
25 2. Waktu Penyelenggaraan Diklat
Diklat Pimpemdagri JPT Pratama dilaksanakan selama 33 (tiga puluh tiga) hari kerja atau setara dengan 301 Jam Pelajaran (JP). Rincian alokasi waktu adapun sebagai berikut:
NO. MATA DIKLAT JP
1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP
2. Tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 3 JP 5. Define a Problem 20 JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 9 JP 7. Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik 9 JP 8. High Performance Team 9 JP 9. Isu Strategis Pemerintahan Daerah 9 JP
10. Kebijakan Desentralisasi: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 18 JP 11. Pemeirntahan Umum: Identifikasi Ancaman Ketahanan
Nasional 18 JP
12. Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan
18 JP
13. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
18 JP
14. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Evaluasi Penerpan Standar Pelayanan Pemerintahan
18 JP
15. Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
18 JP
16. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Penyusunan Program Kerjasama Strategis
18 JP
17. Visitasi (Berbasis IT) 20 JP 18. Comparative Study 27 JP 19. Gladi Manajemen Pemerintahan 18 JP 20. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 9 JP 21. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 10 JP 22. Uji Sertifikasi Kompetensi 10 JP 23. Evaluasi 3 JP
26
JUMLAH
301 JP
Dengan Sekuen Jadwal Pembelajaran sebagai berikut:
SEKUENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI JABATAN PENGAWAS
HARI KE-I
HARI KE-II
HARI KE-III
HARI KE-IV
Pembukaan Strategi dan Kebijakan Pengembangan kompetensi Pemerintahan (3 JP) Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri (6 JP)
Collective Leadership Building( 10 JP) (out bound)
Defining a Problem (10 JP) (belanja masalah)
Defining a Problem (10 JP) (belanja masalah)
HARI KE- V
HARI KE-VI
HARI KE-VII
HARI KE-VIII
Sistem Pemerintahan Indonesia (9 JP) Pra Uji KOmpetensi (3 JP)
Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik (9 JP)
High Performance Team (9 JP)
Isu Strategis Pemerintahan Daerah(9 JP)
HARI KE- IX
HARI KE-X
HARI KE-XI
HARI KE-XII
Kebijakan Desentralisasi: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (9 JP)
Kebijakan Desentralisasi: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (9 JP)
Pemeirntahan Umum: Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional (9 JP)
Pemeirntahan Umum: Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional (9 JP)
HARI KE-XIII
HARI KE-XIV
HARI KE-XV
HARI KE-XVI
27 Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan (9 JP)
Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan (9 JP)
Visitasi (10 JP)
Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (9 JP)
HARI KE-XVII HARI KE-XVIII HARI KE-XIX HARI KE-XX
Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (9 JP)
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Evaluasi Penerpan Standar Pelayanan Pemerintahan ( JP)
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah: Evaluasi Penerpan Standar Pelayanan Pemerintahan ( JP)
Visitasi (10 JP)
HARI KE- XXI HARI KE-XXII HARI KE-XXIII HARI KE-XXIV
Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik (9)
Etika Pemerintahan: Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik (9)
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Penyusunan Program Kerjasama Strategis (9 JP)
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Penyusunan Program Kerjasama Strategis (9 JP)
HARI KE- XXV HARI KE-XXVI HARI KE-XXVII HARI KE-XXVIII
Comparative Study (9 JP)
Comparative Study (9 JP)
Comparative Study (9 JP)
Gladi Manajemen Pemerintahan (9 JP)
HARI KE- XXIX HARI KE-XXX HARI KE-XXXI HARI KE-XXXII
Gladi Manajemen Pemerintahan (9 JP)
Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) (9 JP)
Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) (10 JP)
Uji Sertifikasi Kompetensi (10)
HARI KE-XXXIII
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri (3)
28 Penutupan
3. Kode Sikap Perilaku Peserta Kode sikap perilaku Peserta adalah pedoman berperilaku peserta selama mengikuti
Diklat Pimpemdagri adalah sebagai berikut:
a. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen;
b. mengikuti setiap tahapan pembelajaran mulai dari define a problem sampai dengan
BHAP;
c. menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;
d. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah/narasumber,
widyaiswara, dan fasilitator setiap tahapan pembelajaran sebagai portofolio tambahan
dalam uji kompetensi;
e. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Diklat;
f. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Diklat.
g. tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;
h. tidak membawa senjata tajam yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku ke dalam
tempat Diklat;
i. tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti
Diklat; dan
j. tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif
lainnya di dalam tempat Diklat.
Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku akan mendapatkan sanksi apabila:
a. Teguran lisan jika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran sampai
dengan 2 kali pelanggaran.
b. Teguran tertulis jika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran sampai
dengan 3 kali pelanggaran.
c. Pengembalian jika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran lebih dari 3
kali pelanggaran.
29
Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap BPSDM atau sebutan lainnya dapat
menyusun dan memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-
masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri.
4. Evaluasi Evaluasi Diklat Pimpemdagri dilakukan melalui EvaluasiPeserta, Tenaga Pengajar, dan Penyelenggaraan.
a. Evaluasi Peserta
Penilaian terhadap Peserta meliputievaluasi pada tahapan: Define a problem,
Penguatan pada aspek Teori dan Kebijakan, Comparative Study, Geladi Manajemen
30 Pemerintahan dan Geladi Olah Kepemimpinan dan Back Home Action Planserta evaluasi akhir.
1) Evaluasi pada Tahap Define a Problem
Penilaian pada Define a Problem diberikan kepada peserta dengan bobot 20%
melalui presentasi dengan indikator sebagai berikut:
No. Aspek Bobot
(20%)
1. Kemampuan memetakan permasalahan organisasi 4%
2. Kemampuan mengidentifikasi penyebab masalah
organisasi
4%
3. Kemampuan Menentukan Prioritas Masalah Organisasi 4%
4. Kemampuan Menyajikan data pendukung
permasalahan
4%
5. Kemampuan Memetakan stakeholder yang akan
diibatkan
4%
Jumlah 20%
Penilaian Define a problem menggunakan Formulir 3.
2) Evaluasi Penguatan Teori dan Kebijakan
Penilaian pada Penguatan Teori dan Kebijakan dilakukan pada setiap materi
Pembelajaran pada 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pemerintahan yang dilakukan
oleh masing-masing pemberi materi. Adapun indikator penilaian pada
Penguatan Teori dan Kebijakan dan bobot sebagai berikut:
31 No. Indikator
Bobot (30%)
1. Kemampuan memahami Materi Pembelajaran 10%
2. Kemampuan mengidentifikasi kesesuaian antara
materi pembelajaran dengan permasalahan organisasi 10%
3. Kemampuan mengidentifikasi kemanfaatan pada organisasi
10%
Jumlah 30%
PenilaianPenguatan Teori dan Kebijakan menggunakan Formulir 4.
3) Evaluasi pada Tahap Comparative Study
Pada tahap Comparative Study penilaian dilakukan pada saat peserta
melaksanakan pembelajaran Comparative Study dengan memperhatikan
aktivitas peserta di lokus maupun pada saat proses Focus Group Discussion
(FGD) dengan indicator sebagai berikut:
Penilaianpada tahap comparative study menggunakan Formulir 5.
4) Evaluasi pada Tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah
Kepemimpinan.
Penilaian pada tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah
Kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
No. Indikator Bobot
(10%)
1. Kemampuan Memetakan Fokus Pembelajaran di
locus 2%
2. Kemampuan Mengidentifikasi data yang relevan 3%
3. Kemampuan berkomunikasi dengan Stakeholder 3%
4. Kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keberhasilan/inovasi 2%
Jumlah 10%
32
Penilaian pada tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah
Kepemimpinan menggunakan menggunakan Formulir 6.
1) Evaluasi pada TahapBack Home Action Plan (BHAP).
Penilaian pada tahap Back Home Action Plan dilakukan dengan memperhatikan
indikator sebagai berikut:
Penilaian pada tahap tahap Back Home Action Plan menggunakan
menggunakan Formulir 7.
1) Evaluasi Akhir
Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri oleh
No. Indikator Bobot
(20%)
1. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan 4%
2. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholder 2% 3. Kemampuan merumuskan strategi pemecahan
masalah 4%
4. Kemampuan menggerakkan kinerja tim 5% 5. Kemampuan mensimulasikan peran dalam skenario
Geladi 5%
Jumlah 20%
No. Indikator Bobot
(20%)
1. Kemampuan mengidentifikasi Tujuan 5%
2. Kemampuan mengidentifikasi hasil 5%
3. Kemampuan mengidentifikasi manfaat organisasi 5%
4. Kemampuan menyampaikan kejelasan kegiatan
5%
Jumlah 20%
33 Tim yang ditetapkan oleh BPSDM atau sebutan lainnya. Susunan Tim adalah sebagai berikut:
a) Pimpinan yang menyelenggarakan Diklat;
b) Penanggung jawab Evaluasi Program;
c) Widyaiswara;
d) Penyelenggara sebagai anggota.
Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi tahap
define a problem, Penguatan pada aspek Teori dan Kebijakan, Comparative
Study, Geladi Manajemen Pemerintahan dan Geladi Olah Kepemimpinan dan
Back Home Action Plansesuai pembobotan masing-masing, sehingga
menghasilkan nilai akhir.Dalam menetapkan nilai akhir, Timmempertimbangkanpenilaian pada aspek kode sikap perilaku.
Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di atas 70 (tujuh puluh).
2) Kualifikasi Kelulusan
Kualifikasi kelulusan peserta Diklat Pimpemdagri ditetapkan sebagai berikut:
a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);
b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);
e) Tidak Memuaskan (skor ≤60).
Peserta Diklat Pimpemdagriyang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan
atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi95%, dinyatakan Tidak Lulus.
Peserta Diklat yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan
Ditunda Kelulusannya dan peserta Diklat dimaksud wajib mengikuti
34 pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap
komponen penilaian yang kurang.Pembelajaran remedial dilakukan maksimal
30 (tiga puluh) hari kerja setelah Diklat berakhir dengan memperhatikan
komponen penilaian yang kurang.Tim melakukan evaluasi akhir ulang
terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
b. Evaluasi Penceramah/Narasumber Evaluasi penceramah dilakukan oleh peserta dengan aspek yang dinilai adalah:
1) penguasaan materi;
2) cara penyajian materi;
3) cara menjawab pertanyaan dari peserta;
4) sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan peserta;
5) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta.
Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara
menggunakan Formulir ….
c. Evaluasi Pengajar
1) Pengampu Materi
Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara.
Aspek yang dinilai oleh peserta adalah:
a) penguasaan materi;
b) sistematika dan cara penyajian;
c) ketepatan waktu dan kehadiran;
d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan;
e) sikap dan perilaku;
f) kerapihan berpakaian;
g) cara menjawab pertanyaan dari peserta;
h) penggunaan bahasa;
i) pemberian motivasi kepada peserta;dan
j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).
35
Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan Formulir …………
Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah
Penilaian terhadap penceramah/Narasumber danWidyaiswara/pengampu materi
direkapitulasi dan diolah oleh Penyelenggarara atau tim evaluator sebagai
laporan yang disampaikan kepada Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnya dan
ditembuskan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri. Hasil Evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.
d. Evaluasi Penyelenggaraan Aspek yang dinilai dari penyelenggaraan adalah .
Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan
Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara
bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.
1. Nomor Registrasi Untuk keperluan pengendalian dan Database Alumni Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri secara nasional, bagi Peserta yang lulus diberikan Nomor Registrasi Alumni.
36 Prosedur untuk memperoleh Nomor Registrasi Alumni adalah sebagai berikut:
a. BPSDM atau sebutan lainnya sebagai Penyelenggara/Penanggung jawab
program menyampaikan surat permohonan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Cq. Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan atau Pimpinan
unit yang membidangi, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum diklat
berakhir;
b. BPSDM atau sebutan lainnya/Penanggung jawab program menyampaikan data
calon alumni dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data calon alumni
tersebut;
c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
memberikan Nomor Registrasi Alumnisesuai daftar yang sah/diajukan; dan
d. Apabila berdasarkan rapat evaluasi akhir terdapat peserta yang dinyatakan tidak
lulus, maka Nomor Registrasi Alumni untuk peserta tersebut harus dilaporkan
pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam
Negeri.
2. SuratKeterangan Pendidikan dan Pelatihan dan Piagam Penghargaan
b. Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan
1) Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamayang telah menyelesaikan
seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Jenis dan bentuk, serta ukuran
STTPP ditetapkan ………………. sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang
ditandatangani oleh Kepala BPSDM atau sebutan lainnya/Pimpinan
Penyelenggara.Bentuk surat keterangan dapat menggunakan contoh
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37 c. Piagam Penghargaan
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
yang dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan
kualifikasi minimal memuaskan diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Pengawasan dan Pengendalian 1. Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri Jabatan Pengawas oleh BPSDM atau sebutan lainnya dilakukan
Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Jenderal melalui monitoring dan evaluasi.
2. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnya menyampaikan laporansetiap pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan
Pengawas kepada Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diklat ditutup dengan menggunakan Formulir ......
3. Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan menggunakan
mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
a. Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
berakhir dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur manfaat diklat dan
kontribusi diklat terhadap kinerja alumni dan di tempat kerja;
b. Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang
ditetapkan Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnyabekerjasama dengan unit
pengelola ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kemendagri dengan menggunakan Formulir ....;
c. Hasil Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan disampaikan kepada PPK dan
Pimpinan Instansi Alumni, BPSDM Kemendagri; dan
38 d. BPSDM Kemendagri menggunakan hasil evaluasi Pasca Pendidikan dan
Pelatihan sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri pada penyelenggaraan
selanjutnya.
39
BAB IV PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal November 2017 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEGUH SETYABUDI