Post on 07-Feb-2018
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA
ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP.56/DJ-PSDKP/2011 TENTANG
PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 56/DJ-PSDKP/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN
KAPAL YANG TENGGELAM
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pengelolaan
benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.15/MEN/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2011
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Syahrin Abdurrahman, SE
Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
a. BMKT sebagai salah satu kekayaan sumberdaya kelautan merupakan aset milik
negara yang harus dikelola dengan baik dan benar mulai dari survei, pengangkatan
hingga pemanfaatannya. BMKT memiliki prospek dimasa mendatang untuk
dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Agar pengelolaan BMKT mulai dari survei, pengangkatan hingga pemanfaatannya
dapat dilakukan secara baik dan benar, serta menghindari terjadinya penyimpangan-
penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu dilakukan
pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan BMKT;
c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka keseragaman pola pikir dan
pola tindak bagi pengawas dalam pengawasan pengelolaan BMKT, perlu petunjuk
teknis pengawasan pengelolaan BMKT.
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas
BMKT dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan BMKT.
b. Tujuaan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah agar pelaksanaan pengawasan
pengelolaan BMKT dapat terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab.
1.3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT meliputi:
1. Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang terkait dengan kelengkapan
dokumen serta sarana dan prasarana;
2. Pengawasan teknis merupakan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
survei, pengangkatan, atau pemanfaatan BMKT;
3. Pengawasan melalui gelar operasi di laut.
1.4. Pengertian
1. Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut
BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu
pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona
ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat
berumur 50 (lima puluh) tahun.
2. Pengelolaan BMKT adalah kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan.
3. Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi
BMKT.
4. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan,
menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke
tempat penyimpanannya.
5. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan
pemanfaatan lain untuk Pemerintah.
6. Penyimpanan adalah kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mempertahankan
kondisi fisik BMKT hasil pengangkatan.
7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan BMKT hasil pengangkatan dari lokasi
pengangkatan ke tempat penyimpanan sementara hingga ke tempat penyimpanan
akhir.
8. Pengawasan survei BMKT adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas untuk
mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan survei BMKT terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang BMKT.
9. Pengawasan pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas
untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan pengangkatan BMKT terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang BMKT.
10. Pengawasan paska survei adalah pengawasan yang dilakukan paska survei hingga
menjelang pengangkatan BMKT.
11. Scuba adalah alat bantu pernafasan yang diperlukan penyelam untuk bernafas
selama penyelaman.
12. Chamber adalah ruang bertekanan tinggi yang digunakan dalam pengobatan dimana
pasien bernafas dengan oksigen 100 % dibawah tekanan permukaan laut ( > 1 ata,
atmosfir absolute).
13. Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida
mampu mampat yaitu gas atau udara untuk diisikan ke dalam tabung.
14. Air lift adalah alat mekanik dengan fungsi untuk membersihkan lumpur atau pasir
yang menutupi BMKT.
BAB II
LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN
2.1. Lokasi Pengawasan
Kegiatan pengawasan pengelolaan BMKT dilaksanakan pada lokasi-lokasi sebagai
berikut:
a. Kapal survei BMKT;
b. Lokasi BMKT yang telah disurvei;
c. Kapal pengangkat BMKT;
d. Kapal pengangkut BMKT;
e. Tempat penyimpanan BMKT;
f. Tempat konservasi BMKT;
g. Tempat pemanfaatan BMKT;
h. Lokasi lain yang memiliki potensi BMKT.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d g, pelaksanaanya berada dan di
bawah koordinasi Pannas BMKT, sedangkan pengawasan sebagaimana dimaskud pada
huruf h dilakukan oleh Ditjen PSDKP yang dalam pelaksanaanya dapat dilakukan
secara mandiri maupun secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
2.2. Obyek Pengawasan
Obyek pengawasan BMKT meliputi:
a. Kegiatan survei BMKT;
b. Kegiatan pengangkatan BMKT;
c. Kegaitan pengangkutan BMKT;
d. Kegiatan di tempat penyimpanan BMKT;
e. Kegiatan konservasi BMKT;
f. Kegiatan pemanfaatan BMKT;
g. Kegiatan pemanfaatan BMKT lainnya yang tidak berijin (ilegal).
BAB III
PETUGAS PENGAWAS
3.1. Pengawasan
a. Survei
Apabila lokasi survei berada di wilayah laut kewenangan daerah, pengawasannya
dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:
1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan;
3). Aparat TNI AL dan atau Kepolisian Republik Indonesia.
Apabila lokasi survei berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah,
pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:
1). Pengawas dari Ditjen PSDKP;
2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan;
3). Aparat TNI AL atau Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam hal Pemerintah Daerah belum ada tenaga pengawas dan/atau belum dapat
melaksanakan pengawasan suvei, pengawasannya dapat dilakukan oleh Pengawas
dari Ditjen PSDKP.
b. Pengangkatan
Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut kewenangan daerah,
pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:
1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan;
3). Aparat TNI AL dan atau Kepolisian Republik Indonesia.
Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah,
pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:
1). Pengawas dari Ditje