Post on 30-Dec-2019
PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA
SINERGITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
Jakarta, 3 Oktober 2018
PRESIDEN
MEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
PRESIDEN DIBANTU
OLEH MENTERI
DI DAERAH:
DESENTRALISASI
DEKONSENTRASI
TP
TGJWB AKHIR
OLEH PRESIDEN
PROVINSI KAB/KOTA
BINWAS UMUM
DAN TEKNIS
OLEH GUB SBG
WKL PEM
BINWAS SECARA
NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
OLEH MENDAGRI
KEKUASAAN PEMERINTAHAN DALAM KORIDOR
UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BINWAS UMUM
OLEH MENDAGRI
BINWAS TEKNIS
OLEH MENTERI/
KEPALA LPNK
URUSAN
PEMERINTAHAN
ABSOLUT
KONKUREN
UMUM
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KAB/KOTA
KEWENANGAN
PEMERINTAH
PUSAT
• DILAKSANAKAN SENDIRI; ATAU
• MELIMPAHKAN WEWENANG KEPADA
INSTANSI VERTIKAL ATAU GWPP
BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI.
KEWENANGAN
PRESIDEN
SEBAGAI
KEPALA
PEMERINTAHAN
KEWENANGAN
DAERAH
• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PEMERINTAH
PUSAT;
• MELIMPAHKAN KPD GWPP ATAU KPD
INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI DAERAH
BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI; ATAU
• DENGAN CARA MENUGASI DAERAH
BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN.
• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH DAERAH
PROVINSI;
• DENGAN CARA MENUGASI DAERAH KAB/KOTA
BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN;
• DENGAN CARA MENUGASI DESA.
• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH DAERAH
KABUPATEN/KOTA;
• DAPAT DITUGASKAN SEBAGIAN
PELAKSANAANNYA KPD DESA
DASAR
PELAKSANAAN
OTONOMI
DAERAH
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
PELAKSANAANNYA DILIMPAHKAN KPD
GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA
PENYELENGG. FUNGSI
PEMERINTAHAN
TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS
BAGI KEPENTINGAN
NASIONAL
KAWASAN
KHUSUS
KEPENTINGAN NASIONAL
MELIPUTI ASPEK:
• POLITIK, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN;
• EKONOMI;
• SOSIAL BUDAYA;
• LINGKUNGAN HIDUP;
• IPTEK
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
WAJIB PILIHAN
YANSARNON
YANSAR
SPM
POTENSI DAN
KEUNGGULAN DAERAH
1. Kelautan danPerikanan
2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. ESDM6. Perdagangan7. Perindustrian dan8. Transmigrasi
1. Tenaga kerja;2. PP & PA; 3. Pangan;4. Pertanahan;5. Lingkungan hidup;6. Adm. dukcapil;7. PMD;8. Pengendalian
penduduk & KB;9. Perhubungan;10.Kominfo;11.KUKM;12.Penanaman modal;13.Kepemudaan & OR;14.Statistik;15.Persandian;16.Kebudayaan;17.Perpustakaan; dan18.Kearsipan
1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU & PR4. Sosial5. Perumahan
Rakyat dankawasanPemukiman
6. Ketertibanumum danPerlindunganMasyarakat
Urusan berbasisekosistem
Kehutanan; ESDM; Kelautan
ProvinsiKab/Kota
dapat BagiHasil
DITETAPKAN OLEH PEM.
PUSAT DGN PERATURAN
PER-UU-AN
a. kawasan perdagangan bebasdan/atau pelabuhan bebas;
b. kawasan hutan lindung;c. kawasan hutan konservasi;d. kawasan taman laut;e. kawasan buru;f. kawasan ekonomi khusus;g. kawasan berikat;h. kawasan angkatan perang;i. kawasan industri;j. kawasan purbakala;k. kawasan cagar alam;l. kawasan cagar budaya;m.kawasan otorita; dann. kawasan untuk kepentingan nasional
lainnya yg diatur dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
PSL 360
UU 23/2014
Penjelasan Pasal 360 poin n,antara lain:a. Kawasan Bandar Udarab. Kawasan Pelabuhan
TUJUAN
PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS
FUNGSI KHUSUS/
TERTENTU YANG
DISELENGGARAKAN DI
KAWASAN KHUSUS
KEWENANGAN YANG
DIBUTUHKAN UNTUK
MENJALANKAN FUNGSI
KHUSUS/TERTENTU
UNTUK KEPENTINGAN
NASIONAL
- PEREKONOMIAN;
- SOSIAL DAN BUDAYA;
- PELESTARIAN
LINGKUNGAN;
- TRANSPORTASI;
- PENGEMB. IPTEK;
- DLL
KEWENANGAN PUSAT PENGELOLA
KAWASAN KHUSUS
KEWENANGAN DAERAH
PENYELENGG. URUSAN
PEMERINTAHAN YG
MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
DI KAWASAN KHUSUS
KEWENANGAN
PEMERINTAH
KAB/KOT
KEWENANGAN
PEMERINTAH
PROVINSI
KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT
KEWENANGAN DI KAWASAN KHUSUS
PER-UU-AN
PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS
PASAL 360 AYAT (4)
UU 23/2014
KAWASAN
KHUSUS
KEWENANGAN PEMDA
MENGATUR MENGURUS
MENETAPKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH
ANTARA LAIN:
MENGATUR DAN MENETAPKAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PER-UU-AN
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.
MENYEDIAKAN LAYANAN
PUBLIK BERUPA PELAYANAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PENYEDIAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN
PENDUDUK
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
ANTARA LAIN:
PELAYANAN
PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN
PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PENDUDUK ANTARA LAIN:
a. PELAYANAN PENDIDIKAN;
b. PELAYANAN KESEHATAN;
c. PELAYANAN AIR BERSIH;
d. PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH;
e. PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DAN
FASILITAS SOSIAL;
f. PELAYANAN INFRASTRUKTUR;
g. PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN;
h. PELAYANAN TRANSPORTASI;
i. PELAYANAN REKREASI; DAN
j. PELAYANAN LAIN YANG DIAMANATKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMDAUSUL PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS PEMERINTAH PUSAT
USUL PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS
MEMUAT:
a. TUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS;
b. KEWENANGAN PENGELOLA KAWASAN KHUSUS;
c. BATAS KAWASAN KHUSUS YANG DITUNJUKKAN
DENGAN TITIK KOORDINAT PADA PETA; DAN
d. HASIL KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS.
PASAL 360 AYAT (5)
UU 23/2014
USUL PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS
JIKA BERAKIBAT PADA PEMBEBANAN
KEPADA DAERAH ATAU PERUBAHAN
KEWENANGAN DAERAH, MAKA USULAN
PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS
HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD
PEMERINTAH PUSAT
MEMBERITAHUKAN
RENCANA
PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS
PEMERINTAH DAERAH
KEIKUTSERTAAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS
MEMUAT:
a. TUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS;
b. KEWENANGAN PENGELOLA KAWASAN KHUSUS;
c. BATAS KAWASAN KHUSUS YANG DITUNJUKKAN
DENGAN TITIK KOORDINAT PADA PETA; DAN
d. HASIL KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKAN
KAWASAN KHUSUS.
PASAL 360 AYAT (3)
UU 23/2014
RENCANA PEMBENTUKAN KAWASAN
KHUSUS JIKA BERAKIBAT PADA
PEMBEBANAN KEPADA DAERAH ATAU
PERUBAHAN KEWENANGAN DAERAH,
MAKA KEPALA DAERAH DAN DPRD
MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN ATAS
RENCANA PEMBENTUKAN KAWASAN
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PUSAT.
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
10
DAERAH LINGKUNGAN KERJA dan DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
(DLKr) (DLKp)
adalah Wilayah daratan dan perairan padapelabuhan yang digunakan secara langsunguntuk kegiatan pelabuhan
Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
PelabuhanDLKR DLKP
17
PELABUHAN
Ilustrasi
DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN (DLKR)
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN (DLKP)
Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang
1. DLKr Daratan
2. DLKr Perairan
FUNGSI PENETAPAN BATAS DLKr DAN DLKp
Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
adalah perairan di sekeliling daerah lingkungankerja perairan pelabuhan yang dipergunakanuntuk menjamin keselamatan dan keamananpelayaran
a. Memberikan batas-batas penyelenggaraan pelabuhan laut berdasarkan rencana induk pelabuhan yang telah
ditetapkan.
b. Memberikan jaminan keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan
pelabuhan.
c. Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan laut maupun
pengguna jasa pelabuhan laut serta pihak terkait lainnya
Alur pelayaran dari dan ke pelabuhan
Keperluan keadaan darurat
Penempatan kapal mati
Percobaan berlayar
Kegiatan pemanduan kapal
Fasilitas pembangunan dan pemeliharaan
kapal
Pengembangan pelabuhan jangka panjang
Alur pelayaran
Tempat labuh
Tempat alih muat antar kapal
Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar
dan olah gerak kapal
Kegiatan pemanduan
Kegiatan lain sesuai kebutuhan
Pelabuhan Utama & Pelabuhan
Pengumpul
Menteri PerhubunganPelabuhan Pengumpan Regional
GubernurPelabuhan Pengumpan Lokal
Bupati/Walikota
PENETAPAN BATAS DLKr DAN DLKp
C:yulian3\slide rsd-dinkes.ppt