7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

1/17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa Pasal 1 huruf B Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentangPerubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudahmerupakan keharusan bagi daerah Kabupaten Musi Banyuasin, agar

penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat berjalan lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

2/17

2

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3373);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 165);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor49);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASINdan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

3/17

3

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonomuntuk mengatur dan mengurus sesdiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang -

undang;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintah dan Kepentingan Masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah danLembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

10.UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah di Kecamatan;

11.Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

12.Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

13.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang;

14.Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatSKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

4/17

4

19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalahPPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum

Daerah;

20.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan PenggunaAnggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnya;

21.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang Kewenangan penggunabarang milik daerah;

22.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUDadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

BUD;

23.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

24.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat

PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausahakeuangan pada SKPD;

25.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

26.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD;

27.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

28.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan PeraturanPerundangUndangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;

29.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajibmenyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

5/17

5

35.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat (TAPD)adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkanserta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan

APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

36.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalahdokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun;

37.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkatPPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagaiacuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan

DPRD;

38.Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalahProgram prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunanRKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;

39.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisirencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

40.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja danpembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

Pengguna Anggaran;

41.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnyadisingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahanpendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

6/17

6

2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan

dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

membina Administrasi Keuangan;

3. Melaksanakan Evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yangdapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Daerah;

4. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidangPendapatan Daerah;

5. Melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan

Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai

tugas :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan danpembinaan, koordinasi teknis dan tugas - tugas lain yang diserahkan oleh

Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang -

Undangan yang berlaku;

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan WajibRetribusi Daerah;

c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek PajakBumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalammenyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;

d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak

(STP), dan Sarana Administrasi Pajak bumi dan Bangunan (PBB)lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendaral Pajak, kepada Wajib

Pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokokpembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah

pengawasannya;

f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

7/17

7

n. Mengumpulkan Bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk TeknisPembinaan Administrasi Keuangan dan Dinas Daerah;

o. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinanpotensi daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerah;

p. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembanganpotensi daerah yang dapat dijadikan sebagai Sumber PenerimaanDearah;

q. Mensosialisasikan semua Undang-Undang, Peraturan Daerah yang

berkenaan dengan kebijaksaan pengelolaan keuangan daerah dalampeningkatan penerimaan daerah;

r. Mengurus semua Aset Daerah dan memprosespemakaiannya/pemanfaatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri

dari :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretaris :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendapatan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang Penetapan;

3. Sub Bidang Penagihan.

d. Bidang Anggaran :

1. Sub Bidang Anggaran I ;

2. Sub Bidang Anggaran II ;

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

8/17

8

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas:

a. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidangPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan penilaian ataspelaksananya;

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahandan perhitungan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah serta membina

Administrasi Keuangan;

c. Melaksanakan Evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yangdapat dijadikan sebagai sumber pendapat daerah;

d. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidangpendapatan daerah;

e. Melaksanakan penempatan keuangan daerah danmengelola/menatausahakan investasi;

f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas namaPemerintah Daerah;

g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

h. Melakukan penagihan piutang daerah;

i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

j. Menyajikan informasi keuangan daerah;

k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusanbarang milik daerah;

l. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada

seluruh organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

9/17

9

Pasal 9

Bidang Pendapatan, mempunyai tugas melakukan pendaftaran, pendataan,penetapan dan penagihan yang berhubungan dengan pajak dan retribusidaerah serta penerimaan dana bagi hasil baik pusat maupun provinsi.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas :

a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yangtelah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi daerah,

membuat laporan formulir pendaftaran Wajib Pajak daerah dan

Wajib Retribusi Daerah yang belum diterima kembali mencatatnama, dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke

dalam buku pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah,

menetapkan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), dan Nomor

Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);

b. Menghimpun mengelola dan mencatat Objek dan Subjek PajakDaerah dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan

lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftarmengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima

kembali;

c. Membuat, menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak

Daerah dan Retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NomorPajak Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menyimpan arsip Surat

Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran

dan pendataan, membantu melakukan penyampaian surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dari para Wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

(2) Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Perhitungan Penetapan secara Jabatan dan PenetapanPajak tambahan Retribusi Daerah;

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

10/17

10

b.Menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat PermohonanBanding atas Materi Ketetapan Pajak daerah dan Retribusi Daerah,

menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, danmeneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis

Pertimbangan Pajak;

c. Pengelolaan penerimaan sumber lain - lain mempunyai tugasmengumpulkan dan mengelola data dan sumber - sumber

penerimaan lainnya diluar Pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Bidang Anggaran, mempunyai tugas :

a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD;

c. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD;

d. Mengkoordinasikan dan membina ketatausahaan anggaran APBD;

e. Bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan BUD;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan atasan;

g. Menyusun harga satuan umum sebagai pedoman penyusunan APBD;h. Melakukan revisi, perubahan anggaran SKPD;

i. Melaksanakan fungsi kontrol penggunaan harga satuan pada RKAdan DPA.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 ini,

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD.

Pasal 12

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

11/17

11

d. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub BidangAnggaran II, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3)Sub Bidang Anggaran III, mempunyai tugas :

a. Menyusun Rancangan APBD dam Rancangan Perubahan APBD

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD /DPPA SKPD ;

c. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;

d. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub BidangAnggaran III, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraanpenatausahaan keuangan daerah;

b. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana), menyiapkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana);

c. Memeriksa dan meneliti berkas SPM (Surat Perintah Membayar)beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) serta membina penatausahaan keuangan SKPD;d. Menerima, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi

kas daerah;

e. Menyiapkan anggaran kas, Menyusun Laporan Arus Kas sertamemantau pelaksanaan APBD;

f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya selaku kuasa BUD;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala BPKDkepadanya

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BPKD secaraperiodik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 ini,

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

12/17

12

g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat penggunaanggaran atas beban rekening kas umum daerah;

h. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

i. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukanpenagihan piutang daerah;

j. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

k. Melaksanakan fungsi selaku kuasa BUD.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah, mempunyai

tugas :

a. Menerima dan menyimpan uang daerah;

b. Membina ketatausahaan keuangan daerah dari sisi penerimaan kas;

c. Menatausahakan permintaan penerbitan SPD dan SP2D melaluiregister penerimaan dan pengeluaran SPD dan SP2D;

d. Melaksanakan tugas tugas yang diserahkan atasan.

(2)Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah, mempunyai tugas :

a. Menguji kebenaran penagihan SPM beserta lampirannya dari

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyiapkan SPDdan SP2D;

b. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas

Umum Daerah, melalui bank operasional yang ditunjuk;

c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;

d. Melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi daerah;

e. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

f. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukanpenagihan piutang daerah;

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

13/17

13

a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraanpencatatan/pembukuan dan pelaporan target/ketetapan, realisasi

penerimaan dan pengeluaran APBD.

b. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD,menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun

Laporan Semester.

c. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraaninventarisasi/pengolahan data barangbarang milik daerah/aset

daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik

daerah;

d. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina serta mengelolaInvestasi Daerah;

e. Melaksanakan tugastugas lain yang dserahkan oleh Kepala BadanPengelola Keuangan Daerah kepadanya;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal 15 ini, Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah mempunyai

fungsi :

a. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD,menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusun

Laporan Semesteran;

b. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (aset daerah) melaluiproses akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sertamembuat Neraca Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

c. Melakukan pencatatan dan pengelolaan investasi daerah.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas:

a. Melakukan pencatatan akuntansi terhadap semua transaksi APBD,baik penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan secara struktural dan

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

14/17

14

b. Mengevaluasi faktor internal dan eksternal pengembangan investasidi daerah melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Investasi dari

luar;

c. Menganalisa faktorfaktor strategis eksternal (Peluang danAncaman) dan faktorfaktor stategis internal (Kekuatan dan

Kelemahan) pengelolaan investasi daerah;

d. Merumuskan strategi peningkatan investasi daerah.

(3) Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :

a. Menghimpun, mengidentifikasikan datadata nominal barangbarang milik daerah / kekayaan daerah sebagai bahan informasi

pencatatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintah;

b. Mencatat dan membukukan segenap tindakan pengurusanadministrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan atau

berkurangnya kekayaan / barang milik daerah setiap tahun anggaran

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;

c. Melakukan pengukuran, penganalisaan, penyiapan,penginterpretasian serta menyusun neraca barang / kekayaan daerah

secara kronologis, sistematis, akuntabel dan periodik.

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahdi Kecamatan, mempunyai tugas :

1. Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru baik PBBmaupun PAD :a. Melaporkan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset

Daerah, Data Objek dan Pajak Daerah;

b. Melaporkan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah, Data Objek, dan Pajak PBB yang selanjutnya

diteruskan ke KP.PBB Palembang.

2. Sebagai Koordinator Penyampaian SPPT PBB :a. Bersama - sama dengan camat setempat menerima SPPT PBB dari

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

15/17

15

h. Meneruskan usul keberatan dari Wajib Pajak ke Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah atau langsung ke KP. PBB Palembang.

3. Sebagai Koordinator pemungutan PBB dan PAD :

a. Meminta Laporan realisasi penerimaan dari Kades/Lurah di wilayahKecamatan masingmasing;

b. Melakukan penagihan PBB dan PAD sesuai dengan SKPD yangtelah ditetapkan;

c. Menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk atau melaluibendaharawan khusus penerima Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah;

d. Membuat laporan realisasi penerimaan PBB dan PAD dengan

dilampiri bukti setor yang telah dilegalisir Bank, disampaikan ke

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Cq. BidangPembukuan dan Pelaporan.

e. Melakukan Inventarisasi semua aset daerah yang berada dikecamatan masing-masing dan menyampaikannya kepada Kepala

Badan;

f. Melakukan pengeluaran di lapangan mengenai keberadaan aset

tersebut;

g. Membuat laporan berkala kepada Kepala Badan melalui Camat.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 18

Eselonering pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalahsebagai berikut :

a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II/b ;

b. Kepala Sekretariat / Sekretaris adalah Jabatan Eselon III/a ;

c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III/a ;

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

16/17

16

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

YUSRI EFFENDY

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 24 April 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 21

7/25/2019 Perda No21 2007 Kab Muba

17/17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi BNomor : 21 Tahun 2007Tan al : 24 A ril 2007

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Sub Bagian Tata Usahadan Rumah Tangga

Sub BagianKepegawaian

BUPATI MUSI BANY

H. ALEX NOER

BIDAKUNTASI, INVESTA

Sub Bidang Pembdan Pen

Sub BidangInvesta

Sub Bidang PeMilik

BIDANGPERBENDAHARAAN

Sub Bidang Penatausahaan danPenerimaan Kas Daerah

Sub Bidang PengeluaranKas Daerah

Sub Bidang Pelaporan

BIDANGANGGARAN

Sub Bidang Anggaran I

Sub Bidang Anggaran II

Sub Bidang Anggaran III

BIDANGPENDAPATAN

Sub Bidang Pendaftaran danPendataan

Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penagihan

Unit Pelaksana Teknis(UPTB)Pejabat Fungsional