Post on 19-Aug-2018
“ PERCEPATAN IMPLEMENTASI
INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN
POROS MARITIM DUNIA”
PROF. DR. IR. TRIDOYO KUSUMASTANTO, MS
PROGRAM PASCASARJANA EKONOMI KELAUTAN TROPIKA
DAN
PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
INSTIUT PERTANIAN BOGOR
Oleh :
Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS
(Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan)
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KELAUTAN INDONESIA
Disampaikan dalam Seminar “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Nasional Melalui Pembangunan Ekonomi Kelautan”
Bogor, 1 Maret 2018
INDONESIA : THE LARGEST ARCHIPELAGIC COUNTRY IN THE WORLD
Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang”
Panjang Pantai 95.181 km
Jumlah Pulau 17.504
Luas Laut 5,8 juta km2
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang
(Pasal 25A) **
BATAS ZEE
BATAS WILAYAH
= 2,3 juta km2
= 0,8 juta km2
= 2,7 juta km2
Geo-fisik : Indonesia yang diapit pertemuan dua Samudera besar, yaitu Samudera Hindia – Samudera Pasifik dan diantara dua benuayaitu Australia dan Asia serta terletak di garis katulistiwa memilikikekhasan dalam berbagai aspek.
Geo-politik dan Geo-strategis. Secara geo-politik dan geo-strategis letak Indonesia yang strategis ini memiliki nilai “politik” yang tinggi dari aspek ekonomi regional dan internasional (perdagangan dan transportasi laut), dan pertahanan keamanan kawasan maupun internasional.
Geo-kultural : Secara geo-kultural Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa kekhasan kultural dari sisi pengelolaan sumberdaya, etnis, dan teknologi kelautan
INDONESIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA KEPULAUAN
Geo-ekonomi. Secara ekonomi, laut Indonesia memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang bersifat dapat diperbaharui (Perikanan), tidak dapat diperbaharui (Pertambangan), fungsi laut (transportasi) dan jasa-jasa lingkungan (pariwisata bahari, dan industri kelautan serta perdagangan antar negara maupun antar pulau ).
Geo- Idiologis. Orientasi kebijakan pembangunan kelautan Indonesia memiliki dasar idiologi pembangunan berbasis laut dan tidak terpisah dengan daratan. Politik idiologi kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari: idiologi negara, doktrin Wawasan Nusantara, pilihan model pembangunan yang tepat, sehingga idiologi pembangunan kelautan Indonesia diharapkan lebih memperkuat nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan pemersatu seluruh komponen bangsa yang heterogen.
EPISTIMOLOGI:
INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM
KEBERLANJUTAN BANGSA INDONESIA : INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM (KUSUMASTANTO, 2013) => MARITIM ADALAH KATA SIFAT =>
NEGARA MARITIM; 1. BERDAULAT ATAS WILAYAH YURISDIKSI DAN DISEGANI BANGSA DI DUNIA
2. MENGUASAI (EFFECTIVE OCCUPANCY) LAUT, DARAT DAN UDARA
3. MAMPU MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN LAUT
4. KEMAKMURAN DCAPAI DENGAN MEMPERSATUAN AKTIVITAS EKONOMI
BERBASIS DARAT DAN LAUT
5. MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN DARI LAUT
KELAUTAN ADALAH KATA BENDA => PHYSICAL PROPERTY
PENGEMBANGAN BIDANG KELAUTAN UNTUK MENJADI NEGARA MARITIM
BIDANG KELAUTAN:: AKTIIVITAS EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN AKTIVITAS EKONOMI MARITIM
EKONOMI SUMBERDAYA: PERIKANAN, WISATA BAHARI, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, INDUSTRI MARITIM, BANGUNAN KELAUTAN, JASA KELAUTAN
EKONOMI MARITIM: TRANSPORTASI LAUT, PELABUHAN, MARITIME LOGISTICS
• NEGARA MARITIM MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN EKONOMI KELAUTAN DAN EKONOMI BERBASIS DARAT YANG MEMBERIKAN KEMAKMURAN BAGI RAKYAT ,BANGSA DAN NEGARA=> EKONOMI NUSANTARA
NEGARA MARITIM
75 % Wilayah Indonesia Lautan
Posisi Geopolitis Strategis (berada antara
Lautan Pasifik dan Hindia)
Kawasan Paling Strategis dalam
Percaturan Dunia
Secara Ekonomi
Bidang KelautanMenjadi Arus Utama
Kebijakan Ekonomi Nasional
Secara PolitisHarus di dukung oleh visi
dan Konsensus Bersamaoleh Pengambil Kebijakan
Potensi Pembangunan
Selama Tiga Dasa WarsaEra Orde Baru
Sebagai Sektor Pinggiran
dalamPembangunan Nasional
PerikananPariwisata BahariPertambangan LautIndustri KelautanPerhubungan LautBangunan KelautanJasa Kelautan
Bidang Kelautan
Era Indonesia Baru
Perlu adanya Kebijakan
Kelautan yang konprehensif
dalam memandang laut
sebagai pemersatu wilayah,
kesatuan politik dan
ekonomi
Potensi Ekonomi Bidang Kelautan
• Perikanan US$ 32 Milyar /thn(IPB, 1997)
• Wilayah Pesisir US$ 56 Milyar/thn (ADB, 1997)
• Bioteknologi US $ 40 milyar/thn (PKSPL, 1997)
• Wisata Bahari US$ 2 milyar/thn (Depbudpar, 2000)
• Minyak bumi US$ 21 milyar/thn (ESDM, 1999)
• Transportasi Laut US$ 20 milyar/thn (DMI, Bappenas, DepHub, 2003)
• TOTAL POTENSI EKONOMI KELAUTAN US$ 171 milyar/thn
INDONESIA : POROS MARITIM DUNIA
• a) kontribusi dalam membangun peradaban martim duniamelalui kemajuan IPTEKS yang bermanfaat dalammemajukan umat manusia.
• b) memberikan peran sebagai lintasan perdagangandunia (global supply chain system) yang mampumengembangkan efisiensi dan meningkatkankemakmuran Indonesia serta bangsa-bangsa di dunia,
• c) mampu mengembangkan diplomasi dan kebijakanmaritim dunia yang mendorong pemanfaatan danpengelolaan laut secara berkelanjutan dan berkeadilan
INDONESIA: POROS MARITIM DUNIA
Rodrigue (2010)
Kosepsi Ekonomi Kelautan Indonesia
(Dimodifikasi dari Kusumastanto, 1998)
Spasial: Kabupaten/Kota Pesisir.
Laut dan Lautan
Sektor Ekonomi: 7 (tujuh) spektrum strategis sektor ekonomi
kelautan, yaitu :
1. Perikanan
2. Pariwisata Bahari
3. Pertambangan dan Energi kelautan
4. Industri Maritim
5. Transportasi Laut
6. Bangunan Kelautan
7. Jasa Kelautan
Definisi Spektrum Ekonomi Kelautan
1. Perikanan adalah sub bidang kelautan yang mencakupkegiatan-kegiatan penangkapan, pembenihan, budidayasegala jenis ikan dan biota air lainnya yang berada di wilayahpesisir maupun di lautan, dan industri pengolahan hasil produksidari pesisir dan lautan.
2. Pariwisata Bahari adalah Sub bidang kelautan yang mencakupkegiatan pariwisata bahari, jasa penunjang pariwisata bahariseperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan, jasa penunjang pariwisata bahari lainnya seperti toko cindera mata dan lain sebagainya.
3. Pertambangan dan energi kelautan adalah sub bidang kelautanyang meliputi kegiatan pencarian kandungan minyak dan gasbumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan bahan-bahan mineral yang dilakukan di wilayah pesisir atau lautan untuk dipasarkan. Subsektor ini juga meliputi pengambilan dan persiapan pengolahanlanjutan benda padat, baik di bawah maupun di ataspermukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuanuntuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Selain itu sub sektor ini mencakup juga penggalian pasir dan batu-batuan dari pesisir dan lautan
Definisi Spektrum Ekonomi Kelautan
4. Industri Maritim adalah sub bidang kelautan yang mencakup industriyang menunjang kegiatan ekonomi di pesisir dan lautan, yaitu industrigalangan kapal dan jasa perbaikannya (docking), industri bangunanlepas pantai, dan industri pengolahan hasil pengilangan minyak bumi, serta industri LNG.
5. Transportasi Laut (Angkutan Laut) adalah sub bidang kelautan yang meliputi kegiatan pengangkutan barang maupun penumpang denganmenggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam (domestik) dan ke luar wilayah Indonesia (internasional).
Definisi Spektrum Ekonomi Kelautan
6. Bangunan Kelautan adalah sub bidang kelautan yang meliputikegiatan penyiapan lahan sampai kontruksi bangunan tempattinggal maupun bukan tempat tinggal di wilayah pesisir dan laut
7. Jasa Kelautan adalah sub kelautan yang meliputi segala kegiatanyang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatanpengangkutan yang meliputi jasa pelayanan pelabuhan, jasa pelayanan keselamatan pelayaran, dan kegiatan yang memanfaatkan kelautan sebagai jasa seperti perdagangan, pendidikan, penelitian, jasa ekosistem dan lain-lain.
Sumber : Dimodifikasi dari Kusumastanto (1998)
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (PASAL 14)
KONSEPSI DAN DEFINISI EKONOMI KELAUTAN USA
Sumber : (J. Kildow, Colgan, and Scorse 2009) (J. T. Kildow and
McIlgorm 2010)
• Ekonomi pesisir (Coastal Economy) adalah segala aktivitasekonomi yang berlangsung di sepanjang wilayah pesisir
• Ekonomi kelautan (Ocean Economy) yaitu sebagai aktivitasekonomi yang bergantung pada laut dan produk-produknya
LINGKUP EKONOMI KELAUTAN AMERIKA SERIKAT
No Sektor Ekonomi Lautan Industri Ekonomi Lautan Kode NAICS
1. Konstruksi Konstruksi yang berhubungan
dengan Kelautan
237990
2. Sumberdaya hayati
(Living Resources)
Hachery Ikan dan Budidaya 112511, 112512
Penangkapan (Fishing) 114111, 114112, 114119
Pemasaran Makanan Laut 445220
Pemrosesan Makanan Laut 311711, 311712
3. Mineral Batugamping, pasir dan kerikil 212321
Produksi dan Eksplorasi minyak
dan gas
211111, 213111,213112,
541360
4. Pembuatan Kapal &
Boat
Perbaikan dan pembangunan
boat/perahu
336612
Perbaikan dan pembangunan
kapal
336611
KONSEPSI EKONOMI KELAUTAN CHINA
• Pengelompokan ekonomi kelautan China didasarkan pada Classification and Code Standar of National Economy Industry (CCSNEI) China.
• Pengelompokan industri kelautan berdasarkan CCSNEI tersebut sama dengan yang dilakukan oleh (J. Kildow, Colgan, and Scorse 2009)(J. T. Kildow and McIlgorm 2010)(Colgan 2007)(Colgan 2013) dalam mengelompok industri kelautan di Amerika Serikat, yaitu dengan menggunakan kode industri yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu NAICS.
EKONOMI KELAUTAN CHINA
Sektor Industri Kelautan China (CCSNEI code)
Marine fishery (living
resources-marine)
Mariculture (0411)
Marine fishing (0412)
Fishery service industry (0540)
Seafood rocessing (1361, 1362, 1363, 1364, 1452, 1369)
Offshore oil and gas
industry (Minerals—
offshore)
Offshore oil and gas exploration and production (0710)
Support activities for oil and gas (0790)
Ocean mining industry
(Minerals—offshore)
Sea beach placer mining and quarrying (0810, 0911, 0912, 0913, 0914,
0917, 0919, 0921, 0922, 0929, 0932, 1093, 1099)
Sand & stone mining and quarrying (1011, 1012, 1013, 1019)
Submarine geothermal power and coal mining (1100, 0610, 0620, 0690)
Deep sea mining (0890, 1020)
Marine salt industrySeawater salt industry (1030)
Salt processing (1493)
Shipbuilding industry
(Ship & boat building and
repair)
Ship & boat building and repairing (3751, 3752, 3753, 3755)
Offshore fixed and floating devices manufacturing (3759, 3755)
EKONOMI KELAUTAN INDONESIA;PDB Kelautan dan IO 175 Sektor
031 IKAN LAUT DAN HASIL LAUT LAINNYA
05011 Penangkapan Ikan Di Laut
05012 Penangkapan Crustacea Laut
05013 Penangkapan Mollusca Laut
05014 Penangkapan/ Pengambilan
Tanaman Laut
05015 Penangkapan/ Pengambilan Benih
Biota Laut
05021 Budidaya Biota Laut
05022 Pembenihan Biota Laut
05042 Budidaya Biota Air Payau
Ekonomi Kelautan dan IO 175 Sektor131 KAPAL DAN JASA PERBAIKANNYA
29112 Industri Motor Pembakaran Dalam
35111 Industri Kapal/ Perahu
35112 Industri Peralatan Dan Perlengkapan
Kapal
35113 Industri Perbaikan Kapal
35114 Industri Pemotongan Kapal (Ship
Breaking)
35120 Industri Pembuatan Dan
Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi
Dan Olahraga
KERAGAAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
(% PDB)
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha Tahun 1994-2005
(dalam %) (Atas harga berlaku)
16.55
42.64
21.02
5.69
12.89
1997
22.42
41.12
19.92
4.21
12.62
2005
20.9123.8623,30Manufakturing3
12.31
47.03
4.85
14.83
1996
12,38-Kelautan5
50.8050,60Jasa –jasa4
9.259,38Pertambangan2
16.1216,72Pertanian1
19951994Lapangan UsahaNo
Sumber : PKSPL-IPB, 2009
- Belum ada studi
Kontribusi Bidang Kelautan terhadap PDB Nasional
No. Bidang Kelautan/MaritimPersentase ( %) Produk Domestik Bruto
2001 2002 2003 2004 2005
1. Perikanan 2,43 2,56 2,59 2,66 2,79
2. Pertambangan 9,29 9,32 9,36 9,38 9,13
3. Industri Maritim-Pengilangan Minyak Bumi-LNG-Industri maritim lainnya
2,09 1,20 0,51
2,001,110,70
2,011,130,71
2,051,120,51
2.101,140,43
4. Transportasi Laut 0,74 1,39 1,67 1,49 1,48
5. Pariwisata Bahari 1,47 1,56 1,52 1,51 1,52
6. Bangunan Kelautan 0,96 0,96 0,50 0,77 1,01
7. Jasa Kelautan Lainnya. 1,46 1,20 1,28 1,34 1,32
Jumlah PDB Sektor Kelautan 20,15 20,71 20,77 20,83 22.42
Jumlah PDB Nasional (%) 100 100 100 100 100
Kontribusi GDP Ekonomi Kelautan (2013-2015)(PKSPL IPB, 2017)
Sectors
GDP
(US$, in billions, in constant prices)
2013 2014 2015
Fisheries and Aquaculture 12,723.06 13,657.37 14,702.52
Mining (minerals, oil and gas) 22,631.32 22,154.67 22,045.15
Marine industries (manufacturing) 33,173.47 36,319.76 38,799.28
Marine transportation (shipping) 1,977.08 2,128.80 2,164.89
Marine tourism and recreation 17,605.65 18,621.22 19,304.04
Marine construction 55,812.63 59,703.91 63,251.61
Defense/Government 20,906.55 21,402.99 22,270.05
TOTAL 164,829.76 173,988.72 182,537.54
Contribution to GDP (%) 27.97 28.12 28.34
Employment (%) 5.11 Not available Not available
ARAH KEBIJAKAN DAN PERCEPATAN EKONOMI NUSANTARA MENUJU INDONESIA SBG NEGARA
MARITIM DAN POROS MARITIM DUNIA
• Perubahan visi pembangunan yang komprehensif antarapembangunan laut, darat dan udara yang merupakan dasar wilayahIndonesia sebagai Nusantara sehingga pengembanganperekonomian yang dibangun adalah visi ekonomi nusantara dalammembangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat, mandiri, adil dan makmur. Segera disiapkan Blue print Pembangunan Negara Maritim.
• Pemerintah memberikan komitmen dan keberpihakan yang konsistenpada percepatan pembangunan ekonomi kelautan melaluluideregulasi yang kongkrit yakni koordinasi percepatan sektor2 ekonomikelautan melalui langkah membangun sinergi kebijakan antarprogram masing2 kementerian terkait.
• Semakin terbatasnya anggaran maka pilihan utama percepatanadalah sektor wisata bahari dan sektor perikanan denganmembangun kekuatan dari cabang bisnis yang sifatnya “quick win” dan menyentuh masyarakat kecil serta mampu memberikan manfaatkesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia di seluruhpenjuru wilayah nusantara.
Nilai Koefisien ICOR Bidang Kelautan,
No. Bidang Kelautan Nilai Indeks
ICOR
1. Perikanan 3,21
2. Pariwisata Bahari 3,10
3. Industri Maritim
-Pengilangan Minyak Bumi
-LNG
-Industri maritim lainnya
3,39
4. Angkutan Laut 3,65
5. Energi dan Sumberdaya Mineral 3,82
6. Bangunan Kelautan 4,03
7. Jasa Kelautan Lainnya. 3,34
Nilai Koefisien ICOR di Bidang Kelautan
dan Jangka Waktu Investasi
Sumber : Kusumastanto, 2006
Investas Jangka Panjang4,01Bangunan kelautanF.
Investasi Jangka Panjang3,64Pertambangan minyak dan gasB.
Investasi Jangka Panjang3,56Industri MaritimC.
Investasi Jangka Menengah3,81Jasa angkutan dan jasa penunjangD.
Investasi Jangka Panjang3,52Jasa kelautan lainnyaG.
Investasi Jangka Pendek3,10Paiwisata bahariE.
Investasi Jangka Menengah2,95Industri Pengolahan Ikan dan biota lainnya11.
Investasi Jangka Pendek3,65Industri pemindangan ikan dan biota lainnya10.
Investasi Jangka Menengah3,45Industri pengalengan ikan dan biota lainnya9.
Investasi Jangka Pendek3,55Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya8.
Investasi Jangka Pendek3,25Penangkapan udang dan lobster7.
Investasi Jangka Pendek3,05Pembenihan ikan laut6.
Investasi Jangka Pendek3,85Budidaya rumput laut5.
Investasi Jangka Pendek3,95Budidaya ikan laut4.
Investasi Jangka Pendek3,65Penangkapan benih ikan3.
Investasi Jangka Pendek3,50Penangkapan ikan laut lainnya2.
Investasi Jangka Pendek2,80Penangkapan ikan tuna/cakalang1.
Perikanan laut dan payauA
Jangka Waktu InvestasiNilai ICORSektor/SubsektorNo.
Laut
Indonesia
Perspektif
Regional/
International
Perspektif
Nasional
Tantangan
dan Peluang
Outstanding
Kelautan Ocean
Economics
Ocean
Policy
Ocean Development
Plan
Ocean
Governance
Sustainable Ocean
Developmentsustainabilityframework
OCEAN DEVELOPMENT PLAN
OCEAN GOVERNANCEInstitutional Arrangement
Alur KebijakanPola InteraksiImplikasi
Keterangan :
OFFICE OF PRESIDENT
FOR MARITIME
DEVELOPMENT
KEMENKO MARITIM
Tingkatan Politis
Tingkatan Politik-Implemementasi/Pengaturan Kelembagaan
Evaluasi
MANAJEMEN PEMBANGUNAN MARITIM
LegislatifDPRDPRD
EksekutifPresidenGubernurBupati/ Walikota
Hasil Akhir(Outcome)
BPKBPKPIrjen
Masyarakat/Stakeholders:
Nelayan, Petani ikan, Pengusaha
Lembaga PemerintahDepartemen/Non-Departemen
MenkoekuinBappenasDepartemen EnergiKoperasi dan UKMDeperindagDKPPariwisata, Seni dan BudayaDephanMabes TNIDepkeuDepkundangRistekDeptransnakerDephubDepdiknasDinas Daerah
BLUE PRINTPEMBANGUNAN KELAUTAN
KEBIJAKAN KELAUTAN (OCEAN POLICY)
• OCEAN ECONOMIC POLICY
• OCEAN GOVERNANCE POLICY
• MARITIME CULTURE POLICY
• OCEAN ENVIRONMENT POLICY
• MARITIME SECURITY POLICY
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (k k i)
(OCEAN POLICY )
OCEAN ECONOMIC POLICY
OCEAN GOVERNANCE POLICY
MARITIME SECURITY POLICY
OCEAN
ENVIROMENT POLICY
Fisheries
Sea Transportation
Marine Tourism
Seabed Minerals
Gas & Oil on the Ocean
Marine Industry
Marine Pharmacognosy
Marine Polution
Spatial Planning
Etc,
The Ocean & Climate Change
Etc,
Good Governance
Sea Law
Management System
Etc,
MARITIME CULTURE POLICY
Mindset
Human Resources
Education
Etc,
ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN KELAUTAN DAERAH DAN NASIONAL
• Penataan aspek hukum dan peraturan yang menjamin kepentinganpelaksanaan UUD 1945 khususnya pasal 33 sehingga diperlukan penataanundang-undang dan peraturan yang harmonis dalam memajukanbidang kelautan Indonesia. Unsur penting yang mendesak adalahharmonisasi berbagai UU untuk mempercepat pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim maupun segera diterbitkannya PP sebagaiturunan dari UU Kelautan serta Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) sebagai acuan pembangunan negara maritim yang memayungi aktivitasperekonomian nusantara dan global serta berpihak pada kepentingannasional.
• Peningkatan kesadaran dan kerjasama antar pemangku kepentingankelautan nasional termasuk didalam penataan kelembagaan negaradibidang kelautan sehingga sinergisitas antar lembaga negara dan aktifdalam percaturan diplomasi maritim global yang dapat menjaminkepentingan Indonesia sebagai negara maritim sekaligus poros maritimdunia.
• Percepatan pembangunan melalui peningkatan investasidi bidang kelautan melalui kebijakan fiskal dan moneterserta infrastruktur maritim yang progresive berbasiskankepentingan nasional sehingga investasi dapatberkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomiyang dapat meningkatkan kemakmuran bangsa sertamensejahterakan segenap rakyat di seluruh penjurunusantara.
• Mengembangkan konektivitas antar pulau melaluiprasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasiuntuk memudahkan masyarakat berinteraksi danberkomunikasi dalam mengembangkan potensi maritimyang mendorong aktivitas ekonomi regional/nusantaradan mengembangkan kemampuan armada pelayarannasional dalam kancah pelayaran global
• Penyusunan grand design pembangunan bidangkelautan yang terdiri dari perikanan, pariwisata bahari, industri maritim, pertambangan dan energi, transportasilaut, bangunan kelautan dan jasa kelautan yang berpihakpada pengembangan sumberdaya manusia Indonesia dimasa yang akan datang. Indonesia akan lebih maju kalaudidukung oleh sumberdaya manusia yang baik dan SDM yang baik bisa dibentuk dengan adanya pendidikankemaritiman dan kualitas fisik maupun kecerdasanmanusia Indonesia.
• Blue Print Pembangunan Negara Maritim menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional.
PROGRAM PASCA SARJANA
EKONOMI KELAUTAN TROPIKA
DAN
PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN
LAUTAN
TERIMA KASIH