Post on 11-Aug-2019
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa bidang keamanan siber merupakan salah
satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan
diperkuat sebagai upaya meningkatkanpertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan
keamanan nasional;
bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu
dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi
Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna
menjamin terselenggaranya kebijakan dan program
pemerintah di bidang keamanan siber;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalanr huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan
Siber dan Sandi Negara;
Mengingat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSI(AN:
MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN SIBER DAN
SANDI NEGARA
BABI.
b.
c.
(1)
(2t
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-2-
BAB IKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnyadisebut BSSN adalah lembaga pemerintah nonKementerian.
BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, danpengendalian penyelenggaraan pemerintahan dibidang politik, hukum, dan keamanan.
BSSN dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan sibersecara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsuryang terkait dengan keamanan siber.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi,
deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan,pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-
commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber,pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber,sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihanpenanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
(3)
b. pelaksanaan .
b.
PRESIDENREPUELIK INDONESIA
-3-
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifrkasi,
deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan,
pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-
commer@, persandian, penapisan, diplomasi siber,
pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber,
sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan
penanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
pemantauan dan evaluasi kebdakan teknis dibidang identifikasi, deteksi, proteksi,
penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi,
pengendalian proteksi e-commerce, persandian,penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisissiber, pusat kontak siber, sentra informasi,
dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan
kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
pengoordinasian kegiatan fungsional dalampelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah
koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukunganadministrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BSSN;
pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantifkepada seluruh unsur organisasi di lingkunganBSSN; dan
pelaksanaan kerjasama nasional, regional, daninternasional dalam urusan keamanan siber.
d.
e.
f.
h.
BAB II
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-4-
BAB IIORGANISASI
Bagian KesatuSusunan Organisasi
Pasal 4
BSSN terdiri atas:a. Kepala;b. Sekretariat Utama;c. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;d. Deputi Bidang Proteksi;e. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; danf. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.
Bagian KeduaKepala
Pasal 5
Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalammelaksanakan tugas dan fungsi BSSN.
Bagian KetigaSekretariat Utama
Pasal 6
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantupimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 7
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakankoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, danpemberian dukungan administrasi kepada seluruh unitorganisasi di lingkungan BSSN.
Pasal 8
.....\
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakanfungsi:a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran BSSN;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi di lingkungan BSSN;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa;
g. koordinasi kegiatan kerjasama di bidang keamanansiber; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasal 9
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4(empat) Biro.
(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiandan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagiandan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Bagian yang menangani fungsiketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlahSubbagian sesuai kebutuhan.
Bagian Keempat .
(1)
(21
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
Bagian KeempatDeputi Bidang Identifikasi dan Deteksi
Pasal 10
Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi dipimpinoleh Deputi.
Pasal 11
Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi mempunyaitugas melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaankebijakan teknis di bidang identilikasi dan deteksikeamanan siber.
Pasa.l 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksimenyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis di bidang identilikasi
potensi dan deteksi terhadap ancaman dan celahkeamanan di bidang keamanan siber;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang identifikasi potensi dan deteksi terhadapancaman dan celah keamanan di bidang keamanansiber;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangidentifikasi potensi dan deteksi terhadap ancamandan celah keamanan di bidang keamanan siber; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepalasesuai dengan bidangnya.
Pasal 13
(l) Deputi Bidang Identilikasi dan Deteksi terdiri ataspaling banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat .
(2t
(s)
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektoratdan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua)Seksi dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian KelimaDeputi Bidang Proteksi
Pasal 14
(1) Deputi Bidang Proteksi berada di bawah danbertanggung j awab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Proteksi dipimpin oleh Deputi.
Pasal l5Deputi Bidang Proteksimelaksanakan penJrusunan,pengendalian kebijalan tekniskeamanan siber.
mempunyai tugaspelaksanaan, dandi bidang proteksi
b.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15, Deputi Bidang Proteksimenyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis di bidang jaminan
keamanan informasi, infrastruktur informasikritikal nasional dan publik di bidang keamanansiber;koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keamanan siber pemerintah, jaminankeamanan infrastruktur informasi kritikal nasionaldan publik;pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang jaminan keamanan informasi daninfrastruktur informasi kritikal nasional dan publikdi bidang keamanan siber;
d. pelaksanaan
PRESIOENREPU BLIK INDONESIA
-8-
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangjaminan keamanan informasi, infrastrukturinformasi kritikal nasional dan publik di bidang
keamanan siber; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepalasesuai dengan bidangnya.
Pasal 17
Deputi Bidang Proteksi terdiri atas paling banyak 4(empat) Direktorat.Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subdirektorat dan/atau Kelompok JabatanFungsional.Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua)
Seksi dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian KeenamDeputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan
Pasal l8(1) Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala.
(2) Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihandipimpin oleh Deputi.
Pasal 19
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihanmempunyai tugas melaksanakan penJrusunan danpelaksanaan kebijakan teknis di bidangpenanggulangan dan pemulihan keamanan siber padajaringan komunikasi pemerintah, infrastruktur vitalnasional, dan ekonomi digital.
d.
e.
(1)
(2)
(3)
Pasal 20 .
q,,D
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-9-
Pasal 20
Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, Deputi Bidang Penanggulangan danPemulihan menyelenggarakan fungsi:a. penJrusunan kebijakan teknis di bidang investigasi
dan analisis dampak insiden, mitigasi pascainsiden, penanggulangan insiden, dan pemulihanpasca insiden di bidang keamanan siber;
b. koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan analisisdampak insiden, mitigasi pasca insiden,penanggulangan insiden, dan pemulihan pascainsiden di bidang keamanan siber;
c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang investigasi dan analisis dampak insiden,mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden,dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanansiber;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidanginvestigasi dan analisis dampak insiden, mitigasipasca insiden, penanggulangan insiden, danpemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasal 2 1
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihanterdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subdirektorat dan/atau Kelompok JabatanFungsional.
Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua)
Seksi dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(r)
(21
(3)
Bagian Ketujuh
PRES IDENREPUBLIK INDONESiA
- 10-
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian
Pasal 22
(1) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
(2) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian
dipimpin oleh Deputi.
Pasal 23
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian
mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan,
pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang pemantauan dan pengendalian keamanan siber.
Pasal24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Deputi Bidang Pemantauan d:rn
Pengendalian menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis di bidang
standardisasi sumber daya, sertifikasi produk,
akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan dan
lembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanan
siber, serta penyidikan, digital forensik dan
penapisan konten;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang standardisasi sumber daya, sertifikasi
produk, akreditasi lembaga pendidikan dan
pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumber
daya keamanan siber, serta penyidikan, digital
forensik dan penapisan konten;
c. pengendalian
c.
d.
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
_ 11_
pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang standardisasi sumber daya, sertifikasiproduk, akreditasi lembaga pendidikan danpelatihan dan lembaga sertifikasi profesi sumberdaya keamanan siber;pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangstandardisasi sumber daya, sertifikasi produk,akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan danlembaga sertifikasi profesi sumber daya keamanansiber, serta penyidikan, digital forensik danpenapisan konten; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehKepala.
Pasal 25
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalianterdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subdirektorat dan/atau Kelompok Jabatan
e.
\(1)| (2)
Fungsional.(3) Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua)
Seksi dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian KedelapanUnsur Pengawas
Pasal 26
(1) Di lingkungan BSSN dibentuk Inspektorat sebagaiunsur pengawas.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah unsur pengawasan intern BSSN yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaladan secara administratif dikoordinasikan olehSekretaris Utama.
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Pasal27...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
_12_
PasaT 27
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakanpengawasan intern di lingkungan BSSN.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tqiuan tertentuatas penugasan Kepala;
d. pen5rusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
Pasal 29
Inspektorat terdiri atas Subbagian yang menanganifungsi ketatausahaan dan Kelompok JabatanFungsional Auditor.
Bagian KesembilanUnsur Pendukung
Pasal 30
Di lingkungan BSSN dibentuk Pusat sebagai unsurpendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a
melalui Sekretaris Utama.
Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
(1)
(21
(3)
Pasal 3l
f,,D
(1)
(2t
(3)
(4)
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-13-
Pasal 31
Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ataupaling banyak 3 (tiga) Bidang dan I (satu)Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.Pusat yang lokasinya terpisah dari kantor pusat,terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/ ataupaling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Bagianyang menangani fungsi ketatausahaan.Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) danayat (21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsionaldan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua)Subbidang.Bagian yang menangani fungsi ketatausahaansebagaimana dimalsud pada ayat (2) dapat terdiriatas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
Brgian KesepuluhUnit Pelaksana Teknis
Pasal 32
(1) Untuk melaksanalan tugas teknis operasional
dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkunganBSSN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UnitPelalsana Teknis.
Pasal 33
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimanadimaksud pada Pasal 32 ayat (1), ditetapkan olehKepala setelah mendapat persetujuan tertulis darimenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang aparatur negara.
Brgian Kesebelas
#",D
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-14-
Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional
Pasal 34
Di lingkungan BSSN ditetapkantertentu sesuai denganpelaksanaannya dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.
jabatan fungsional
kebutuhan yang
dengan ketentuan
BAB IIITATA KERJA
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSSN harusmen5rusun peta bisnis proses yang menggambarkantata hubungan kerja yang efektif dan elisien antar unitorganisasi di lingkungan BSSN.
Pasal 36
Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden
melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi,sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraanpemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamananmengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 37
BSSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,analisis bebaa kerja, dan uraian tugas terhadapseluruh jabatan di lingkungan BSSN.
Pasal 38
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 38
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BSSNdikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakankoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan di bidang politik,hukum, dan keamanan.
Pasal 39
Setiap unsur di lingkungan BSSN dalam melaksanakantugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganBSSN maupun dalam hubungan antarinstansipemerintah pusat dan daerah.
Pasal 40
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkansistem pengendalian intern pemerintah di lingkunganmasing-masing untuk mewujudkan terlaksananyamekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunanperencErnaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yangterintegrasi.
Pasal 41
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawabmemimpin dan mengoordinasikan bawahan danmemberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaantugas bawahan.
Pasal 42
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasipelaksanaan tugas bawahan masing-masing danapabila terjadi penyimpangan wajib mengambillangkahJangkah yang diperlukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
16-
Pasal 43
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti danmematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan menyampaikan laporankinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Pasal 44
Da1am melaksanakan tugas, setiap pimpinan unitorganisasi harus melakukan pembinaan danpengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB IVESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 45
(1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.(2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan
struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggimadya.
(3) Kepa1a Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspekturmerupakan jabatan struktural eselon II.a atauJabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektoratmerupakan jabatan struktural eselon III.a atauJabatan Administrator.
(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakanjabatan struktural eselon IV.a atau JabatanPengawas.
Pasal 46
Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atasusul menteri yang menyelenggarakan koordinasi,sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraanpemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47...
#D
(1)
(2t
(3)
PRESIDENREFL] B LIK INDONESIA
-17.
Pasal 47
Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul Kepalasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dandiberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pejabat struktural eselon III ke bawah dapatdiangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang
diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
Jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinantinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diisi olehPegawai Negeri Sipil, prqiurit Tentara NasionalIndonesia dan anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan danpemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesiadan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadilaksanakan sesuai dengan kompetensi danketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VPENDANAAN
Pasal 49
Segala pendanaan yang diperlukan untuk peralihandan pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dansumber-sumber lainnya yang sah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2t
BAB VI
#",DPRES IDEN
REPU ELIK INDONESIA
-18-
BAB VIKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi,susunan organisasi, dan tata kerja BSSN ditetapkanoleh Kepala setelah mendapat persetqiuan dari menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Pada saat mulai berlakunya Peraturan presiden ini:a. pelaksanaan tugas di bidang persandian tetap
dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara; danb. pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi,
tetap dilaksanakan oleh Direktorat KeamananInformasi, Direktorat Jenderal Aplikasi InformatikaKementerian Komunikasi dan Informatika;
sampai dengan selesainya penataan organisasi BSSN.
Pasal 52
(1) Pada saat mulai berlakunya peraturan presiden inimaka:
a. pegawai negeri sipil di lingkungan LembegaSandi Negara menjadi pegawai negeri sipilpada BSSN; dan
b. pegawai negeri sipil di lingkungan DirektoratKeamanan Informasi, Direktorat JenderalAplikasi Informatika, Kementerian Komunikasidan Informatika dapat menjadi pegawai negerisipil pada BSSN.
(2) Dalam
#D
(21
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-19-
Dalam rangka pelaksanaan pengalihan pegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri Komunikasi dan Informatika, KepalaLembaga Sandi Negara, Kepala Badan KepegawaianNegara, dan instansi terkait lainnya mengaturpenyelesaian administrasi pengalihan pegawaiNegeri Sipil berikut hak dan kewajibannya dariLembaga Sandi Negara dan Direktorat KeamananInformasi Kementerian Komunikasi danInformatika kepada BSSN.Penyelesaian administrasi pengalihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 tidat<mengurangi dan/ atau menghilangkan hak dankewajiban Pegawai Negeri Sipil di Lembaga SandiNegara dan di Direktorat Keamanan Informasi padaKementerian Komunikasi dan Informatika.
Pasal 53
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini,pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dandokumen pada:a. Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, dan IndonesiaSeanritg Incident Response Team on IntemetInfrastructure (ID SIRTII); dan
b. Lembaga Sandi Negara;dialihkan ke BSSN.Dalam rangka pelaksanaan pengalihan peralatan,pembiayaan, arsip, dan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri Komunikasi danInformatika, Menteri Keuangan, Kepala LembagaSandi Negara, Kepala Arsip Nasional RepublikIndonesia, dan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, serta instansi terkaitlainnya mengatur penyelesaian administrasinyakepada BSSN.Pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dandokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat 12) dilaksanakan dalam jangka waktu palinglama I (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturanPresiden ini.
(3)
(1)
(2t
(3)
BAB VIII
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-20-
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakanpelaksanaan dari:a. Ketentuan mengenai Lembaga Sandi Negara
sebagaimana diatur dalam Keputusan presidenNomor 103 Tahun 2OOl tentang Kedudukan,T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kdidiubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor145 Tahun 2015;
b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi Eselon ILembaga Sandi Negara sebagaimana diatur dalamKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001tentang Unit Organisasi dan T\rgas Eselon ILembaga Pemerintah Non-Departemensebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;dan
c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentangKementerian Komunikasi dan Informatika;
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti dengan peraturanyang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 55
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:a. Ketentuan mengenai L,embaga Sandi Negara
sebagaimana diatur dalam Keputusan PresidenNomor 103 Tahun 2O0l tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kafidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor145 Tahun 2O15; dan
b. Ketentuan .
PRESIDENREPU BLIK INDONESIA
-2t-
b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi Eselon ILembaga Sandi Negara sebagaimana diatur dalamKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2OO1
tentang Unit Organisasi dan T\rgas Eselon ILembaga Pemerintah Non-Departemen
sebagaimaaa telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol3;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 56
Dengan dibentuknya BSSN, untuk selanjutnya:a. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang
keamanan informasi, pengamanan pemanfaatanjaringan telekomunikasi berbasis protokol internet,dan keamanan jaringan dan infrastrukturtelekomunikasi pada Kementerian Komunikasi danInformatika; dan
b. pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidangpersandian pada Lembaga Sandi Negara;
dilaksanakan oleh BSSN.
Pasal 57
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
sudah terbentuk paling Lama 4 (empat)
Peraturan Presiden ini diundangkan.
Pasal 58
Peraturan Presiden ini mulai berlakudiundangkan.
BSSN harus
bulan setelah
pada tanggal
Agar . . .
PRESIDENREI}UEILIK INDONESIA
22-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempat€rnnya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Mei 2Ol7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2OL7
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 1OO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan