Post on 20-Oct-2021
PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI
JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE,
JAKARTA-UTARA
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh
Budi Astoni
NIM: 104054002080
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H./ 2009 M.
PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA DKI
JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE,
JAKARTA-UTARA
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh
Budi Astoni
NIM: 104054002080
Pembimbing,
Wahyu Prasetyawan, Ph.D NIP. 19661017 199403 1 003
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H. / 2009 M.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul “PERANAN KOPERASI PERIKANAN MINA JAYA
DKI JAKARTA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
NELAYAN MUARA ANGKE, JAKARTA-UTARA” telah diujikan dalam
sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata
1 Sosial Islam (S.Sos.I) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
Jakarta, 31 Agustus 2009
SIDANG MUNAQASYAH
Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. Arief Subhan, MA Faza Amri, S.Th.I NIP. 19660110 199303 1 004 NIP. 19780703 200501 1 006
Anggota,
Penguji I Penguji II
Dra. Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd Wati Nilamsari, M.Si
NIP. 19640212 199703 2 001 NIP. 19710520 199403 2 002
Pembimbing,
Wahyu Prasetyawan, Ph.D
NIP. 19661017 199403 1 003
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi/Tesis/Disertasi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1/strata
2/strata 3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 31 Agustus 2009
Budi Astoni
ABSTRAK
BUDI ASTONI
Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara.
Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan
Koperasi Perikanan. Untuk itu dikembangkan Koperasi Perikanan yang
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilakukan dari sisi
kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan
pendapatan nelayan. Salah satu contoh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta di Muara Angke, Jakarta-Utara.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif sehingga dapat dijabarkan dengan jelas bagaimana keberadaan Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta melakukan peranan dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke.
Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke menjadikan
pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat. Peranan yang dilakukan
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi
masyarakat nelayan di Muara Angke yaitu melalui program kerja yang
dilaksanakan antara lain bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha,
bidang permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial.
Melalui studi kepustakaan dan wawancara penulis mendapatkan data-data
penelitian. Diketahui bahwa ternyata Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke
melalui program kerja yang telah dilaksanakan memiliki indikasi untuk
berperan dalam memajukan kesejahteraan anggota.
KATA PENGANTAR
Ungkapan Alhamdulillahi rabbil alamin yang tiada tara penulis panjatkan
kehadirat Allah Swt yang Maha segalanya dengan kehendak-Nya telah
memberikan jalan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
dengan judul “Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke,
Jakarta-Utara”. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga
hari kiamat.
Sebuah karya sebenarnya sulit dikatakan sebagai usaha satu orang, tanpa
bantuan orang lain. Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya
dukungan, doa, bimbingan, partisipasi, dan bantuan dari orang-orang baik hati
disekitar penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr.
Komarudin Hidayat dan segenap sivitas akademik yang telah menyediakan
fasilitas dan wadah bagi penulis dan kawan-kawan mahasiswa untuk
mengembangkan potensi diri.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Arief Subhan, MA beserta
jajaran Pudek fakultas atas masukan baik berupa saran maupun kritik dan
bantuannya dalam mempelancar proses penulisan skripsi ini.
3. Kajur dan Sekjur Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Dra.
Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd dan Wati Nilamsari, M. Si atas masukan
dan semangatnya serta limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis
selama kuliah di UIN Jakarta.
4. Wahyu Prasetyawan, Ph.D, dosen pembimbing skripsi penulis atas
masukan dan arahanya yang lugas dan sederhana.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang membuat wawasan penulis
lebih terbuka.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang
telah melayani dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Pengurus dan Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang
telah membantu secara teknis terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Raswad dan Ibunda Surniti yang
mempunyai caranya sendiri untuk memberikan kasih sayang, doa dan
semangat tak terhingga kepada penulis.
9. Keluarga Besar penulis, Kakanda Rudi dan keluarga, Kakanda Iis, Adinda
Dede, Mas Samsudin beserta keluarga yang telah memberikan motivasi
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbah Putri dan sanak keluarga di kampung halaman serta para keponakan
di ibukota yang menjadi pelipur lara kala suntuk mendera penulis dalam
mengerjakan skripsi ini.
11. Keluarga Besar KMF KALACITRA atas bimbingan yang diberikan
kepada penulis untuk belajar mensyukuri ciptaan-Nya melalui fotografi.
12. Keluarga Besar HIZWAPALA yang memberikan ilmu dan pengalaman
hidup kepada penulis untuk mensyukuri alam ciptaan-Nya.
13. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
(2004) yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam masa
perkuliahan maupun masa menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan
semua pihak yang telah membantu proses perampungan skripsi ini baik
langsung maupun tak langsung.
Masukan saran dan kritik dari segenap sahabat semoga memberikan
tambahan ilmu yang berharga bagi penulis untuk terus belajar dan
memperbaiki diri dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk
memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian ucapan terima kasih
penulis haturkan semoga amal baik Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu diterima oleh ALLAH SWT .
Jakarta, 8 Juli
2009
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK …….……………………………………………………….
i
KATA PENGANTAR …………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………...……………………………………………….
v
DAFTAR TABEL ……..……………………………………………….. vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .……..……………….
4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……....…………..…………
5
D. Metodelogi Penelitian ………………………………………
6
E. Tinjauan Pustaka …………………………………………… 10
F. Sistematika Penulisan ……………….……………………… 11
BAB II KERANGKA TEORI
A. Pengertian Peranan ….………………………………………
13
B. Pengertian Koperasi Perikanan ……...………………………
14
C. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat …..………
17
D. Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat ….
21 E. Pengertian Nelayan
….……………………………………… 27
F. Strategi Pemberdayaan Nelayan …….………………………
28
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta …………………………………………………. 42
B. Gambaran Umum Wilayah Muara Angke …..…………….... 52
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara .……………………………… ……..
56 B. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui program kerja ..……..............
57
1. Bidang Organisasi dan Manajemen ...……………………....
58
2. Bidang Usaha ……………………………………………......
64
3. Bidang Permodalan ………………………………………….
76
4. Bidang Sekretariat …..……………………………………….
88
5. Kesejahteraan Sosial ..……………………………………….
92
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………. 99
B. Saran ………………...………………………………………. 100
DAFTAR PUSTAKA …………...………………………………………..
101
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta berdasarkan jenis kelamin ……………………………………
60
Tabel 2 Unit Usaha Garam Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ….….
66
Tabel 3 Unit Usaha Gas Elpiji Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ….
67
Tabel 4 Unit Usaha Air Bersih Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ….
68
Tabel 5 Usaha Jasa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta .………….
71
Tabel 6 Usaha Pelelangan Ikan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta …
74
Tabel 7 Dana Kesejahteraan Nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta …………………………………………………………...
75
Tabel 8 Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta ……………….………………………………………….
79
Tabel 9 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pekerjaan …….…………………
80
Tabel 10 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak ..…………………
81
Tabel 11 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan ……………
82
Tabel 12 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pinjaman ……………………..
85
Tabel 13 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tempo pengembalian ……..........
86
Tabel 14 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan Angsuran …..………………….
87
Tabel 15 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta berdasarkan usia ….………………………………………….
90
Tabel 16 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta berdasarkan jenis kelamin ….……………………………….
91
Tabel 17 Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan ….………………………….
92
Tabel 18 Segmentasi sampel demografis berdasarkan usia ..………………….
94
Tabel 19 Segmentasi sampel demografis berdasarkan pekerjaan ….……….....
94
Tabel 20 Segmentasi sampel demografis berdasarkan jumlah anak …………..
95
Tabel 21 Segmentasi sampel demografis berdasarkan tingkat pendidikan ……
96
Tabel 22 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan mengikuti pendidikan …..….
97
Tabel 23 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan pinjaman modal ...………….
97 Tabel 24 Segmentasi kesejahteraan berdasarkan penghasilan
……..…………. 98
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508
pulau dan 81.000 Km garis pantai, dimana sekitar 70 % wilayah teritorialnya
berupa laut. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta Km2 (berdasarkan konvensi
PBB tahun 1982), Indonesia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non
hayati yang melimpah. Hal ini menyebabkan sebahagian besar masyarakat tinggal
dan menempati daerah sekitar wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari
sektor perikanan sebagai nelayan.1
Dengan latar belakang historis sebagai bangsa maritim, Indonesia sangat
berpotensi mengulang masa kejayaannya dengan mengembangkan sumberdaya
perikanan. Namun, Kurangnya kreatifitas dalam memanfaatkan melimpahnya
sumberdaya ikan, khususnya di bidang perikanan, menyebabkan sangat
lambatnya recovery perekonomian nasional.
Para pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan nelayan lebih
banyak di sebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik
sumber daya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud
membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya.2
Subade dan Abdullah berargumen bahwa nelayan tetap tinggal pada
industri perikanan karena rendahnya opportunity cost mereka. opportunity cost
1 Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 1.
2 Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.31.
nelayan, menurut definisi adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha
ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan
kata lain, oppurtunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan
bila saja mereka menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan
cederung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi
menguntungkan dan efisien.
Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan
Koperasi Perikana.3 Koperasi perikanan yang keanggotaannya terdiri dari
masyarakat nelayan di setiap lokasi memiliki tempat dan kedudukan penting
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Masyarakat nelayan serta koperasi
perikanannya tetap memegang solidaritas serta adat dan budaya yang berkenaan
dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
Kehidupan para nelayan yang mengekstraktif (memungut) perikanan laut
memang masih perlu lebih banyak diperhatikan oleh pemerintah melalui koperasi
perikannanya dibanding dengan mereka yang mengusahakan dengan tambak-
tambak dan perikanan darat.4 Kehidupan para nelayan sejak PELITA II memang
telah banyak perubahan-perubahan, banyak diantaranya telah memanfaatkan KIK
sehingga perahu-perahunya selain dilengkapi dengan motor, juga peralatan
perlengkapannya dapat dikatakan lebih sesuai dengan zaman. Masalah kapal
penangkap ikan dan pukat harimau (trawl) yang mendesak kehidupan para
nelayan telah dapat di atasi, tetapi masalah-masalah lainnya timbul seperti
pengelolaan hasil perikanan, pemasaran dan pengembalian kredit-kredit.
3 Ibid. h.35. 4 G. Kartasapoetra dkk, Koperasi Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.81.
Pemerintah dalam pembinaan koperasi perikanan ini sekaligus berikhtiar
pula untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para nelayan. Di
samping membina ketrampilan segi pemasaran melalui pendidikan dan latihan,
pengadaan peralatan yang dibutuhkan para nelayan lebih ditingkatkan, sehingga
jangkauan operasinya dapat lebih jauh, mengurangi dan atau menghapuskan
peranan para tengkulak.
Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan dapat dilakukan dari sisi
kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang mampu meningkatkan
pendapatan nelayan.5 Komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah
kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan,
menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan mata pencarian tambahan dan
alternatif. Selain itu, mengembangkan pelayanan bagi masyarakat melalui
penyediaan prasarana produksi serta prasarana umum lainnya dan
mengembangakan ekonomi regional yang termasuk di dalam industrialisasi
perikanan.6
Koperasi Perikanan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya serta masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan
demikian, pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya
lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat.
5 Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.33. 6 Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 123.
Penulis mencoba untuk menguraikan mengenai bagaimana peranan
koperasi perikanan dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat
nelayan. Berdasarkan uraian di atas maka, judul penelitian ini adalah “Peranan
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Dalam pembatasan masalah, maka penulis membatasi pada peranan
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi
masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui program kerja yang
dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terhadap masyarakat
nelayan yang berada di wilayah Muara Angke.
Setelah memahami latar belakang dan batasan masalah penelitian, agar
uraian dalam bab-bab selanjutnya tidak meluas secara tidak menentu, maka
rumusan masalah yang akan penulis jabarkan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke,
Jakarta-Utara?
2. Apa peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kaitannya
dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang
hendak di capai.
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan
khususnya anggota.
2. Untuk mengetahui peran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berkaitan
dengan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.Muara Angke, Jakarta-
Utara.
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Akademis
a. Sebagai bahan referensi atau penambahan pustaka tentang koperasi
perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.
b. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Pengembangan Masyarakat
Islam pada khususnya dan pembaca serta masyarakat pada umumnya
mengenai koperasi perikanan dan pengembangan ekonomi masyarakat
nelayan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga sebagai
pembelajaran untuk menambah pengetahuan kita tentang pengembangan
masyarakat melalui sektor ekonomi.
D. Metodelogi Penelitian
Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode penelitiaan kualitatif.
Dimana menurut Bogdan dan Taylor, Metodelogi kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar
dan individu tersebut secara utuh. 7
1. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta.
Objek penelitian adalah Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di kantor Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta dan di pemukiman masyarakat nelayan Muara Angke. Waktu penelitian
dilakukan 1 Agustus 2008 sampai 8 Juli 2009.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data, penulis menganggap teknik yang penulis
lakukan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu berupa pengumpulan
data dalam bentuk kata, kalimat, pernyataan dan gambar.8
Dimana dalam pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan
data melalui:
7 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h
3. 8 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:
FISIP UI, 2001), h.40.
a. Observasi atau pengamatan adalah pengamatan langsung kepada suatu objek
yang diteliti. Cara penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk
mengamati, serta mengadakan pencarian dari hasil yang sifatnya langsung
mengamati objek yang diteliti yaitu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta.
b. Interview atau wawancara, merupakan suatu alat pengumpulan informasi
secara langsung tentang beberapa jenis data.9 Penulis menggunakan teknik
wawancara purposive sampling yaitu penulis mewawancarai sample dari
suatau kelompok yang diteliti. Penulis mewawancarai 13 respondent dari
anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berjumlah 2187 di
ambil 11 orang anggota sebagai data primer. Untuk melengkapi data primer,
data sekunder juga penulis gali dari 2 orang badan pelaksana harian Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Dalam purposive sampling tidak ada
kriteria baku mengenai berapa jumlah respondent. Purposive sampling
termasuk satu dari beberapa jenis pengambilan sample nonprobabilitas
(nonprobability sampling) yang biasanya digunakan dalam penelitian
kualitatif.10
Disebut nonprobabilitas, karena penulis sebagai peneliti tidak
bertujuan untuk menggeneralisasikan temuan penelitian. Jadi sifat penelitian
ini ideografis atau kasuistik yaitu penulis hanya dapat mengindikasikan apa
yang terjadi pada anggota koperasi.
c. Dokumentasi, hal ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak di dapat
dengan wawancara atau pengamatan, tetapi hanya diperoleh dengan cara
melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, majalah, surat kabar,
9 Sutrisno Hadi, Metodelogi Reseach (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 49.
10 Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu
Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003). h. 187.
jurnal, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan peranan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat
nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara.
4. Analisis Data
Nasir mengemukakan analisa data merupakan bagian yang sangat penting
dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan
makna yang berguna dalam memecahakan masalah penelitian.11
Sehingga untuk memecahakan masalah penelitian, dari data yang
dikumpulkan kemudian penulis menganalisa dan mengkritisinya. Dimana penulis
menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara melaporkan data dengan
menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan serta
menginterpretasikan data yang terkumpul secara apa adanya kemudian
disimpulkan.
Secara teknis penulis melakukan upaya-upaya:
a. Data-data dan informasi yang didapatkan melalui observasi atau pengamatan
langsung, penulis mencatat mengenai peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara
Angke, Jakarta-Utara.
b. Data-data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, baik dengan
Badan Pelaksana Harian dan Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta diberikan penjabaran dan analisis serta disimpulkan sesuai dengan
permasalahan penelitian ini.
11
Moh. Nasir D. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993). h. 405.
c. Data-data dan informasi yang berbentuk dokumentasi digunakan untuk
melengkapi uraian dan pembahasan penelitian.
Sedangkan data-data dan informasi yang berbentuk dokumentasi yang
digunakan adalah content analisis yaitu berupa teknik pengumpulan data untuk
menjelaskan informasi yang terdapat dalam material bersifat simbolis seperti
dalam buku, surat kabar dan internet.12
Dalam teknik ini penulis menghubungkan
teori-teori yang ada dengan peranan Koperasi Perikanan terhadap pengembangan
ekonomi masyarakat nelayan yang terdapat dalam sumber-sumber yang ada.
Sehingga setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi kemudian penulis melakukan analisa terhadap keseluruhan data
secara mendalam untuk dapat mengetahui hasil dari apa yang sedang penulis teliti.
Kemudian disusun secara sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah
dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Teknik penulisan
Dalam pembuatan skripsi, penulis berpedoman pada buku Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh
CeQDA UIN.
E. Tinjauan Pustaka
Pada penelitian ini penulis menggunakan skripsi sebagai referensi atau
rujukan bagi penulis dalam merumuskan permasalahan, dan sekaligus sebagai
referensi tambahan selain buku, koran dan artikel.
12
FISIP UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial, h.35.
Sebelumnya sudah ada penelitian sejenis yang ditulis oleh Ahmad
Hubairi13 yaitu Peran Koperasi Serba Usaha INSAN DARMA MANDIRI dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sentra ikan hias di kelurahan Bojong
Sari Baru Sawangan-Depok, yang isinya yaitu bahwa Koperasi Serba Usaha
INSAN DARMA MANDIRI yang bergerak pada jenis usaha perkreditan,
peyediaan dan penyaluran sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari,
pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta kegiatan ekonomi lainnya.
Namun, seiring dengan perkembangan usaha yang sudah ada koperasi
menciptakan usaha baru salah satunya adalah UKM dan sentra ikan hias dengan
tujuan untuk mencari keuntungan bisnis bersama serta mengembangkan
pendapatan petani dan membudidayakan ikan hias di wilayah koperasi khususnya.
Sedangkan penelitian saya yaitu membahas Peranan Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan
Muara Angke, Jakarta-Utara yang kaitannya meningkatkan pendapatan anggota
koperasi melalui program kerja yang dilaksanakan.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis merangkum dalam beberapa bab,
antara lain:
BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodelogi
Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.
13
Ahmad Hubairi, Skripsi Peran Koperasi Serba Usaha INSAN DARMA MANDIRI dalam
meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Sentra Ikan Hias di Kelurahan Bojong Sari Baru
Sawangan-Depok, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007),
h.5.
BAB II Kerangka Teori, meliputi: Pengertian Peranan, Pengertian Koperasi
Perikanan, Pengertian Pengembangan Ekonomi
Masyarakat, Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi
Masyarakat, Pengertian Nelayan, dan Strategi Pemberdayaan
Nelayan.
BAB III Gambaran Umum Wilayah Penelitian, meliputi: Gambaran Umum
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang terdiri dari Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Letak Geografis, Prestasi, Keanggotaan,
Kelembagaan, dan Kepengurusan serta Gambaran Umum Wilayah
Muara Angke meliputi: Kondisi Geografis, Kependudukan dan
Fasilitas Umum.
BAB IV Analisis Hasil Penelitian, meliputi: Keberadaan Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara, Peranan Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Nelayan Muara Angke, Jakarta-Utara melalui Program Kerja kerja
yang dilaksanakan yaitu Bidang Organisasi dan Manajemen, Bidang
Usaha, Bidang Permodalan, Bidang Sekretariat serta Kesejahteraan
Sosial.
BAB V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Pengertian Peranan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang
harus dilaksanakan.14
Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari
seseorang atau instansi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok
sosial.
Soewarno Hadiatmojo mengartikan peranan sebagai suatu kedudukan atau
posisi. Peranan juga diartikan sebagai suatu rangkaian sikap atau jabatan dan fungsi
tertentu.
Sedangkan Grass Massan dan A.W. Eachern sebagaimana dikutip oleh
David Berry mendefinisikan peranan sabagai seperangkat harapan-harapan yang
dikenakan individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.15 Harapan tersebut
merupakan imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan
peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Artinya seseorang
diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam
pekerjaannya dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
Teori peran (Role Theory) teori yang merupakan perpaduan berbagai teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya, Biddle dan Thomas membagi
14
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Edisi ke II, h.667. 15 David Berry, Pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955), Cet
ke 3, h.99.
peristilahan dalam teori peran menjadi 4 (Empat) golongan, yaitu istilah-istilah yang
menyangkut.
1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku
Dalam penjelasan tersebut diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang
dimaksud peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang
dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu pada suatu
masyarakat atau lingkungan dimana ia berada. Demikian pula halnya dengan
koperasi sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan
ekonomi dan sosial pada umumnya.
B. Pengertian Koperasi Perikanan
Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama serta operation yang
mengandung makna bekerja. Jadi, secara leksikologis koperasi bermakna sebagai
suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-
badan dimana ia memberikan kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai
anggotanya.16
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 1992 pasal 1
ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi di definisikan sebagai badan usaha yang
16 Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002). h.1.
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Menurut Ahmad Sudradjat dalam bukunya Glosarium Kelautan dan
Perikanan pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan
dalam suatu sistem bisnis perikanan.17
Jadi, Secara umum yang dimaksud dengan koperasi perikanan adalah suatu
badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, yang anggota-
anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang
kepentingan serta mata pencarianya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi perikanan antara lain:18
1. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan ransum nelayan
2. Pengadaan bahan bakar kapal motor untuk nelayan
3. Pengadaan alat-alat penangkapan ikan
4. Pengadaan fasilitas perkreditan (simpan pinjam)
5. Penyelenggaran penanganan dan penyimpanan ikan
6. Penyelenggaraan pelelangan ikan, pemasaran dan pengolahan ikan
7. Penyelenggaraan manajemen tempat pendaratan ikan
Semua itu merupakan jenis kegiatan usaha yang terbuka kesempatan bagi
koperasi perikanan untuk dapat melakukannya, hanya tinggal memilih sesuai dengan
17
Ahmad Sudradjat, Glosarium Kelautan dan Perikanan (Jakarta: Badan Riset Kelautan dan
Perikanan, 2006). h.138. 18
Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan
Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h.78.
kemampuannya. Jika koperasi perikanan masih baru didirikan dapat
menyelenggarakan dua atau tiga jenis kegiatan usaha tetapi jika sudah lama
didirikan dan cukup berpengalaman seyogyanya menyelenggakan semua jenis
kegiatan usaha tersebut.
Kegiatan usaha koperasi perikanan tersebut semuanya bermanfaat bagi nelayan
dan tentu saja bagi koperasi sendiri jika dapat dikelola dengan efesien. Demikian
juga bagi pemerintah, jika koperasi perikanan dapat menyelenggarakan bisnis ganda
seperti itu, kemajuan sub sektor perikanan akan bertambah, yang berarti ekonomi
perikanan pada khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya akan berkembang.
Fungsi koperasi perikanan antara lain:19
1. Melakukan perkreditan melalui pengembangan modal yang diperlukan untuk
kegiatan bisnis atau keperluan-keperluan pribadi anggotanya.
2. Membuat fasilitas-fasilitas perbankan yang terjangkau untuk menerima simpanan
dan tabungan tetap dari anggotanya.
3. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan untuk bisnis atau untuk keperluan keluarga
para anggotanya.
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengadaan fasilitas-fasilitas umum untuk bisnis
atau untuk keperluan pribadi para anggotanya.
5. Aktifitas-aktifitas pencegahan kecelakaan laut, bencana alam, dan perantaraan
asuransi kapal ikan untuk para anggotanya.
6. Promosi manfaat dan kesejahteraan para anggotanya.
7. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang meliputi peningkatan teknik penangkapan
ikan para anggotanya.
19
Ibid. h.80.
8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan
mengenai perkoperasian dan menghilangkan kesalahan informasi bagi para
anggotanya.
C. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari ruang lingkup
pengembangan masyarakat. Ruang lingkup pengembangan masyarakat (community
development) mencakup segala aspek kehidupan sosial masyarakat dan selalu
dituntut untuk terus melakukan perbaikan atau pengembangan di berbagai aspek
untuk mencapai kesejateraan bersama terutama dalam proses pengentasan
kemiskinan. Namun demikian, secara umum pengembangan masyarakat meliputi
bidang-bidang pembangunan yakni bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial,
keagamaan, dan budaya.20
Beberapa definisi Pengembangan ekonomi masyarakat (community economic
development) menurut beberapa pakar antara lain:
Menurut Edi Suharto, pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu
usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia
dalam bidang ekonomi.21
Menurut Amarullah Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Nanih
Mahendrawaty dalam bukunya, pengembangan ekonomi masyarakat diartikan
20
Edi Suharto, Metodelogi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comdev, (Jakarta: BEMJ-
PMI,2004), Vol.1, h.3. 21
Ibit.
sebagai sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan
masalah masyarakat di bidang ekonomi.22
Menurut Ir. Rimun Wibowo sebagaimana yang dikutip oleh Nanih
Mahendrawati, Pengembangan ekonomi masyarakat diartikan sebagai proses usaha
bersama yang dilakukan oleh suatu penghuni daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhannya.23
Kesimpulan dari pengertian Pengembangan ekonomi masyarakat pada intinya
merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan ekonomi
masyarakat ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera melalui
pinsip-prinsip keadilan, pemerataan, partisipasi, dan didasarkan pada kebutuhan
masyarakat setempat.
Ciri-ciri pengembangan ekonomi masyarakat menurut Elly Iriawan adalah
sebagai berikut:24
a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai
b. Mempunyai wadah yang terorganisasi
c. Aktifitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan
kebutuhan dan sumber daya setempat.
d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap pengembangan atau
pemberdayaan.
f. Menekankan pada sikap partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam
wirausaha.
22
Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideolodi,
Strategi sampai Tradisi ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h.42. 23
Rimun Wibowo, Makalah Seminar BEM-J PMI: Pengembangan Masyarakat Islam antara
Peluang dan Tantangan, Periode 2003-2004, h.2. 24
Elly Iriawan, Pengembangan Masyarakat (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h.3.
g. Ada keharusan membantu lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat
bawah. Jika tidak maka solidaritas dan kerja sama sulit tercapai.
h. Akan lebih efektif jika progam pengembangan masyarakat pada awalnya
memperoleh bantuan dari pemerintah. Selain itu sumber-sumber dari organisasi
sukarela non-pemerintah juga harus dimanfaatkan.
Dengan demikian pola-pola pengembangan ekonomi masyarakat tidak
hanya sebatas pada suatu keharusan masyarakat untuk mengikuti suatu kegiatan
melainkan, kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang harus dilalui oleh suatu
program kerja pengembangan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tujuan pengembangan ekonomi masyarakat menurut Surya
T.Djajadiningrat, adalah usaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan
sasaran kesejahteraan. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui upaya
pemberdayaan (emporwerment) agar anggota masyarakat dapat iku andil dalam
proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status, keahlian,
keberlanjutan (sustainable), dan kerja sama (corporation). Jika sasaran pertama
dapat berjalan dengan baik, diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.25
Sedangkan menurut Sukriyanto, tujuan dari pengembangan ekonomi
masyarakat adalah membantu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka
dapat hidup dengan baik, dalam pengertian lebih kuat etos kerjanya, lebih efesien,
lebih sejahtera, dan tercukupi kebutuhan hidupnya selakigus bahagia.26
25
Ibid. h.5. 26 Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya, Jurnal
Comdev, (Yogyakarta: Elang Press, 2003), Edisi ke-3, h.28.
Sementara menurut Adi Sasono sebagaimana yang dikutip Bambang
Rudito, pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut: 27
a. Memperkuat usaha-usaha kemandirian dikalangan masyarakat.
b. Meningkatkan mobilisasi sumber daya lokal
c. Mengorientasikan pembangunan ke arah yang mandiri dan berkeadilan.
d. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang
berbasiskan masyarakat.
e. Menggerakan seluruh potensi untuk gerakan keswadayaan.
D. Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Beberapa masalah yang sering kali dihadapi dalam pengembangan ekonomi
masyarakat adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM), teknologi,
permodalan, pasar, dan organisasi ekonomi masyarakat.
Permasalahan sumber daya manusia menyangkut ketrampilan yang terbatas,
produktifitas yang rendah, tidak mampu berkompetisi, semangat kewirausahaan
yang lemah dan lain sebagainya.
Masalah teknologi juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi.
Kesediaan teknologi selalu menjadi faktor dominan terhadap kemampuan usaha
untuk bersaing di pasar.
Masalah permodalan, merupakan keluhan yang sering kali kita dengar. Tidak
adanya permodalan yang cukup dalam rangka mendukung pengembangan usaha
menjadi pemicu lemahnya produktifitas mereka baik secara kuantitatif maupun
27
Bambang Rudito, Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community
Development, (Jakarta: ICDS, 2003), cet. Ke1. h.42.
secara kualitatif. Modal menjadi kebutuhan yang mendasar pada saat usaha
seseorang atau kelompok masyarakat memasuki tahap perkembangan, baik pada
perkembangan produk, maupun pasarnya. Kasus yang umum terjadi adalah ketika
usahanya mulai berkembang dan mulai mendapat perhatian di pasar, sering kali
terbentur bahkan kembali surut ke belakang karena tidak di back-up oleh modal
yang mencukupi.
Masalah pemasaran, sistem pemasaran sebagai satu kesatuan dalam kegiatan
ekonomi masyarakat kecil. Sehingga pelaku ekonomi kecil sering kali lemah dalam
posisi tawar (bargaining) pada harga produk yang dihasilkan. Termasuk juga
menghadapi para pengusaha kelas atas yang terjun pada usaha yang sama.28
Masalah organisasi ekonomi masyarakat, sering kali kita temui bahwa posisi
tawar masyarakat pelaku ekonomi kecil begitu lemah. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya kerja sama atau mitra antar sesama pelaku ekonomi kecil itu sendiri.
Karena itu dalam pengembangan ekonomi masyarakat dibutuhkan sebuah wadah
bersama yang berfungsi sebagai wadah tawar (bargaining) kolektif. Wadah bersama
tersebut bisa berupa koperasi, kelompok usaha bersama (KUBE) atau lembaga yang
sejenis dengan itu.
Beberapa pendekatan penanganan masalah dalam pengembangan ekonomi
masyarakat antara lain adalah sabagai berikut:
a. The Growth Strategy (Strategi Pertumbuhan), pendekatan yang berbasis pada
pertumbuhan dengan upaya meningkatkan pendapatan yang diperoleh
masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan
produksi yang dimiliki masyarakat.
28 Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Konsep dan Pengalaman,
(Jakarta: Bina Desa, 1997), h.9.
b. The Walfare Strategy (Strategi Kesejahteraan), Pendekatan berbasis
kesejahteraan masyarakat denagan cara memberikan bantuan kepada masyarakat
yang di drop oleh pemerintah yang biasanya disertai dengan kebijakan yang
sengaja dibuat. Bantuan tersebut di implementasikan dalam program-program
tertentu seperti Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Investasi Kecil
(KIK), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengentasan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
c. The Responsive Strategy (Strategi Reaksi), Pendekatan yang berbasis terhadap
kesejahteraan melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang
menunjang dan sesuai bagi proses pembangunan.
d. The Integrated of Holistic Srategy (Strategi Gabungan), Pendekatan ini
merupakan gabungan dari tiga strategi di atas. Strategi ini menggunakan prinsip-
prinsip persamaan (Equity), keadilan, pemerataan, dan partisipasi.29
Pendekatan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat dapat juga dilakukan
melalui pengembangan aset. Aset merupakan hak atau klaim yang berhubungan
dengan properti, baik nyata maupun tidak nyata. Hak atau klaim ini dilindungi oleh
konvensi, adat, atau hukum yang berlaku pada suatu wilayah atau Negara. Secara
konsep aset dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yakni aset pribadi dan aset
sosial (umum), aset nyata (tangible) dan aset tidak nyata (intangible).30
Pengembangan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang
pengembangan. Pertama, aset manusia (human asset) berkaitan erat pada
pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Menurut Michael Sheraden,
29
Lili Bariadi, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, h.58. 30 Michael Sheraden, Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.127.
human asset ini termasuk pada golongan asset tidak nyata. Human asset secara
umum meliputi intelengensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan,
ketrampilan, ide dan sebagainya.31
Usaha-usaha untuk meningkatkan Human asset ini biasanya dilakukan dalam
berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan ketrampilan
dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk
menambah dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan yang pada akhirnya
menghasilkan out-put pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, Pengembangan aset modal (financial asset), meliputi dari modal
produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan alas-alas atau
komponen produksi nyata lainnya. Salah satu masalah klasik yang dihadapi para
pelaku perekonomian kecil baik yang bergerak di bidang produksi, distribusi,
perdagangan, maupun jasa adalah sulitnya mendapatkan modal khususnya kredit
usaha. Ketidak-mampuan dan ketidaksiapan mereka dalam memenuhi syarat yang di
ajukan lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha
terealisasikan. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki asset yang cukup
untuk dijaminkan kepada pihak bank.
Permasalahan tersebut sebenarnya dapat dipecahkan dengan cara para
pengusaha kecil tersebut bergabung dalam sebuah organisasi, wadah usaha bersama
dalam pembiayaan di mana dana tersebut dihasilkan dari modal bersama. Wadah
tersebut bisa berupa koperasi simpan pinjam, kelompok keswadayaan masyarakat
(KSM), kelompok usaha bersama (KUBE) dan lain sebagainya.32 Dengan adanya
lembaga keuangan yang dibangun secara bersama tersebut diharapkan permasalahan
31
Ibid. h.129. 32 Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kecil dan Mikro,
(Jakarta: DEKOPIN, 2002), h.50.
pendanaan usaha akan dapat teratasi, menghindarkan pinjaman pada para rentenir
yang ada akhirnya turut andil dalam ketidak berkembangan aset.
Keberadaan lembaga keuangan yang dibentuk secara bersama ini diharapkan
menjadi kunci bagi permasalahan keterbatasan akses permodalan yang selanjutnya
akan mempengaruhi pada peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun secara
kuantitatif. Peningkatan secara kuantitatif dapat dilihat dari beberapa indikator,
antara lain bertambahnya aset-aset produksi, pendapatan dan kesejahteraan secara
umum.
Ketiga, pengembangan sosial aset (social asset). Aset sosial menurut Michael
Sheraden, meliputi keluarga teman, koneksi, atau jaringan sosial dalam bentuk
dukungan material, emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada
pekerjaan, kredit, dan tipe aset lainnya. Modal sosial ini menurut Mark
Bronovetler dan James Colemen secara potensial sangat penting dalam
menciptakan aktifitas sosial dan ekonomi individu serta masyarakat.33
Aset sosial menurut Edi Suharto berkontribusi bagi kehidupan, terbukanya
aset sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga atau kelompok
masyarakat tertentu. Orang yang terikat dalam sebuah lembaga atau komunitas dapat
memanfaatkan aset tersebut dalam menghadapi kesulitan, kegembiraan, dan lain-
lain. oleh karena itu suatu komunitas yang mewarisi jaringan sosial dan
perkumpulan biasanya lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan,
memecahkan perselisihan dan mengambil manfaat dari peluang-peluang baru.34
33
Michael Sheraden, Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.134. 34 Edi Suharto, Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi, ( Jakarta: Balitbang-
Depsos, 2004), h.81.
E. Pengertian Nelayan
Nelayan adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya menagkap ikan
dilaut, mengumpulkan karang-karang dan lain sebagainya yang ada dilaut.35
Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perikanan seperti yang dikutip oleh
Mangundjojo mengartikan istilah nelayan sebagai mereka yang penghidupannya
seluruh atau sebagian besar bergantung pada usaha-usaha menangkap ikan yaitu
melakukan suatu perbuatan dengan alat apapun dengan tujuan mengumpulkan,
mengambil, mendaratkan ikan atau hasil hayati perairan lainnya dan secara aktif
turut serta dalam usaha itu.36
Dengan demikian, dapat di ambil suatu kesimpulan
bahwa nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menagkap ikan,
baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencariannya.
Dalam kehidupan pesisir terdapat banyak kelompok masyarakat nelayan
diantaranya:37
a. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat nelayan yang mata
pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi
dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap
tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan
yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
b. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat
nelayan yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka
akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun
35
Pengelolaan Jabatan berdasarkan Internasional Standart Classification Of Occupations
(Jakarta: Departemen Perburuhan Republik Indonesia, 1963), h.58. 36
R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Perikanan, 1973). h.5. 37 Mubyanto dkk, Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua desa Pantai,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h.13.
dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat
sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi
pengumpul ini adalah kelompok masyarakat nelayan perempuan.
c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling
banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat
terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka
tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif.
Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-
kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
F. Strategi Pemberdayaan Nelayan
Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional
dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi
perikanan tangkap nasional.38 Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap
marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif
sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan
yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala
besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya
menjadi “penguasa ekonomi” di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus
berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana
mengakhirinya.
Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial
pada masyarakat nelayan. Namun demikian, belenggu struktural dalam aktifitas
38
Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.1.
perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan
persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergis, seperti
semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem
pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi
penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses
terhadap sumber daya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan
dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi
faktor yang menimbulkan persoalan.39
Kondisi sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di
desa-desa pesisir yang perairannya mengalami overfising (tangkap lebih)
sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang diperoleh nelayan bersifat
fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi
demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga
persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka yaitu pergulatan untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari, tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan
pendidikan anak-anaknya, dan terbatasnya akses mereka terhadap jaminan
kesehatan.
Ketiga aspek di atas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar
dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal.
Dengan realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan
membangun kualitas sumber daya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki
kemampuan optimal dalam mengelola potensi sumber daya pesisir-laut yang
ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk
39
Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan (Yogyakarta: LKiS, 2003), h.18.
mengatasi persoalan sosial-ekonomi di daerahnya akan mendorong mereka
masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat
mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan
perikanan.
Untuk menanggulangi masalah tersebut dapat dilakukan dengan strategi
pemberdayaan nelayan.40
Selama ini, baik lingkup Departemen Kelautan
dan Perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan
khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan
koperasi telah melakukan strategi kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Strategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1. Program Asuransi Nelayan
Sebagian besar nelayan kita belum (terbiasa) mengikuti program asuransi
formal. Hanya sebagian kecil KUD, seperti KUD Mina yang memiliki usaha
pengelolaan pemberian jaminan sosial bagi nelayan. Hal ini dilakukan dengan
memotong retribusi hasil tangkap nelayan.
Asuransi sebagai tulang punggung jaminan sosial bagi nelayan memiliki
alasan yang kontekstual untuk diikuti oleh nelayan. Pertama, kegiatan melaut
adalah kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak
bisa memperediksi jumlah pendapatan yang bisa dibawa pulang. Kedua,
investasi disektor perikanan memerlukan biaya yang besar pula, misalnya untuk
operasioanal, rekrutmen nelayan buruh, dan pemeliharaan alat tangkap. Ketiga,
kegiatan melaut sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan
badan. Keempat, kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas 40 Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, (Bandung: Humaniora Utama Press,
2000), h.181.
sumber daya manusianya rendah jika di lihat dari tingkat pendidikan
masyarakatnya.41
Selanjutnya, sesuai dengan pola kehidupan masyarakat nelayan dan
tantangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, jenis asuransi yang
cocok dengan kebutuhan masyarakat nelayan selain asuransi jiwa, yakni
asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan dan asuransi
pendidikan anak-anak.
Dari keempat jenis asuransi tersebut yang paling penting bagi masyarakat
nelayan adalah asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan anak-anak.
Kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan berkala yang
harus dipenuhi oleh rumah tangga nelayan karena kondisi lingkungan
pemukiman nelayan yang padat dan kotor berdampak terhadap kualitas
kesehatan masyarakat. Lagi pula, biaya pendidikan yang semakin mahal,
lemahnya kesadaran nelayan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang
pendidikan lebih tinggi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pesisir
secara umum, harus dijawab dengan penggalakan program wajib belajar
pendidikan dasar.
Dengan memperhatikan bahwa aspek kesehatan dan pendidikan memberi
kontribusi penting terhadap pengembangan kualitas sumber daya nelayan maka
asuransi kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan pokok
masyarakat nelayan yang harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini
menempati prioritas kedua setelah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
untuk konsumsi (pangan). dengan adanya berbagai keterbatasan kemampuan
41
Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan (Yogyakarta: LKIS, 2007), h.14
nelayan, prakarsa DKP yang mendorong masyarakat nelayan berpartisipasi
dalam mengikuti asuransi merupakan kebijakan yang tepat untuk memberikan
perlindungan sosial yang lebih pasti kepada nelayan.42
Di samping itu, program asuransi positif untuk meringankan beban
kehidupan nelayan, dan masyarakat nelayan merupakan potensi yang belum
tergarap optimal dalam bisnis asuransi nasional, pengelolaan program ini
seyogyanya adalah lembaga atau perusahaan yang sudah berpengalaman dan
bekerja profesional di bidang bisnis asuransi. Jika suatu perusahaan asuransi
nasional meluncurkan paket khusus dalam layanan asuransi nelayan dengan
konsep perlindungan atau jaminan sosial yang menarik atau sesuai dengan
kebutuhan nelayan, niscaya akan memperoleh tanggapan partisipatif dari
masyarakat nelayan. Perusahaan asuransi ini dapat menggandeng Dinas
Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota, Organisasi-organisasi
nelayan yang dipercaya nelayan, dan KUD Mina untuk menggarap program
asuransi nelayan.
Peserta program asuransi nelayan ini harus memenuhi syarat-syarat pokok,
seperti bekerja sebagai nelayan khususnya nelayan tradisioanal dan buruh
nelayan, terdaftar sebagai anggota organisasi nelayan, sebagai anggota KUD
Mina atau TPI setempat, dan sudah berumah tangga. Syarat-syarat demikian
diperlukan untuk membantu perusahaan asuransi melakukan proses identifikasi
keanggotaan, memperlancar proses manajemen asuransi, dan pengawasan.
Perusahaan asuransi harus memiliki kepekaan dalam merumuskan mekanisme
pengelolaan perasuransiaan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya
42
Ibid. h.16.
masyarakat nelayan.43
Misalnya, hak, kewajiban, mekanisme kerja, sanksi, serta
tata cara dan norma-norma berasuransi lainnya, agar disosialisasikan secara
intensif dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat nelayan untuk memperoleh
tanggapan balik dan masukan. Untuk itu, pemahaman yang baik dalam
mengikuti program asuransi diharapakan bisa mengurangi atau bisa mengatasi
persoalan-persoalan yang muncul ketika program asuransi nelayan ini berjalan.
Kelangsungan masyarakat nelayan berpartisipasi dalam program asuransi
tersebut juga sangat ditentukan oleh konsistensi dalam perolehan pendapatan
dari kegiatan melaut. Melalui kebijakan yang dibuat, Negara berkewajiban
memberi kemudahan akses nelayan terhadap sumber daya laut, melindungi laut
dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, dan
mendorong kebijakan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu sehingga
laut tetap menjadi ladang kehidupan nelayan secara berkelanjutan. Dengan
demikian, langkah ini lebih meringankan tanggung jawab Negara daripada
Negara harus membiayai secara gratis seluruh kebutuhan hidup masyarakat
nelayan, yakni pendidikan dan kesehatan.
2. Lembaga Keuangan Mikro
Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat
nelayan, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk
memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian
serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan
modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai
dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara
43
Ibid. h.17.
ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan
yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance dan
equit.
Investasi di sektor perikanan tangkap membutuhkan biaya yang besar,
khususnya untuk pembelian dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi. Biaya
oprasional dan resiko ekonomi juga tinggi karena sifat pendapatan yang
spekulatif dan tantangan alam yang menghadang setiap saat.44
Sifat investasi
yang demikian mengharuskan ketersediaan dana kontan, yang setiap saat bisa
digunakan atau diakses oleh nelayan. Kebutuhan akan dana kontan menjadi
sangat penting karena pendapatan nelayan yang bersifat spekulatif, fluktuatif,
dan tidak pasti. Masalah ini sering menyulitkan nelayan untuk menjaga
stabilitas usaha atau mengembangkan kegiatan ekonominya.
Dalam masyarakat nelayan, peranan jasa kredit informal sangat besar
untuk menggerakan sektor usaha perikanan. Namun demikian, jasa kredit
informal tidak meningkatkan kesejahteaan masyarakat nelayan karena tidak
mampu menciptakan proses kapitalisasi. Hal ini disebabkan oleh faktor bunga
yang tinggi, tidak ada administrasi yang baik dan tertib, serta tidak ada unsur
pematangan ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit
tersebut. Pelayanan kredit tersebut hanya mampu memberikan pelayanan yang
bersifat gali lubang tutup lubang sekedar untuk mempertahankan kehidupan,
tetapi tidak mampu meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial
penerima kredit.45
Untuk itu, bagi nelayan kesulitan menyediakan modal yang memadai akan
44
Ibid. h.45. 45 Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), h.98
memengaruhi pertumbuhan usaha ekonomi perikanan secara produktif.
Meskipun demikian, akses tenaga kerja mudah dan potensi pasar cukup besar,
tanpa kesediaan modal yang memadai sulit mengharapkan bahwa proses
produksi dapat berjalan dengan optimal. Kesulitan dalam permodalan
menyebabkan nelayan, khususnya para nelayan tradisional, mereka kurang
mampu mengembangkan usahanya, baik untuk memperbesar kapasitas
produksi dengan meningkatkan kualitas sarana-prasarana penangkapan dan
penanganan produksi pasca tangkap maupun untuk mengembangkan pemasaran
hasil produksinya.46
Dengan memperhatikan uraian di atas, pendekatan kelembagaan ekonomi
merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesulitan nelayan dalam
mengakses modal kerja. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) alternatif yang bisa meringankan beban modal usaha merupakan
kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan sehingga bisa membantu
perkembangan usaha mereka, yang tergolong sebagian besar usaha kecil-
menengah. Nelayan diharapkan memiliki keberdayaan ekonomi sebagai energi
sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup.
LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro
berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil yang
ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan
memperluas lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Secara umum, LKM
mencakup lembaga keuangan seperti (1) Badan Kredit Desa (BKD) dan
Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) sebagaimana dimaksud dalam
46 Achjar Iljas, Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil, (Jakarta: Global Mahardhika
Publication, 2004), h.95.
Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan; (2) Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang No.22/1992 tentang perkoperasian; (3) lembaga keuangan lainnya yang
menjalankan kegiatan serupa. Sampai saat ini, keberadaan LKM belum diatur
dengan Undang-Undang tersendiri, namun dalam konsep pembahasan
rancangan Undang-Undang tentang keuangan mikro, pengertian LKM
tampaknya akan dibatasi kepada BKD dan LDKP.47
Sebagaimana dikemukakan di atas, keterbatasan masyarakat nelayan untuk
mengakses modal kerja ke lembaga karena sejumlah persyaratan teknis yang
tidak bisa dipenuhi merupakan penghambat potensial pengembangan usaha
ekonomi perikanan mereka. Oleh karena itu, kehadiran LKM yang lebih
fleksibel dalam memberikan kemudahan akses pada masyarakat nelayan,
khususnya nelayan-nelayan kecil yang skala usahanya tergolong usaha mikro
merupakan pilihan strategis dan pilar utama bagi upaya memberdayakan
nelayan secara ekonomis. Kehadiran LKM bagi masyarakat masih merupakan
kebutuhan yang mendesak untuk di realisasikan, dan jika oprasional LKM
relevan dengan kondisi masyarakat nelayan maka akan membangun kedekatan
hubungan sosio-psikologis secara timbal-balik. Keuntungan dari kontruksi
relasi timbal-balik ini akan berdampak pada kedua belah pihak, yakni
masyarakat nelayan akan merasa memiliki sehingga mereka bertanggung jawab
terhadap pinjaman yang diperoleh dan dukungan masyarakat nelayan ini akan
mengembangkan atau memperkuat kedudukan dan peranan LKM sebagai soko
guru perekonomian masyarakat nelayan.
47
Ibid. h.100.
Program-program pemberdayaan yang selama ini berlangsung di kawasan
pantai, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Penaggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP) selalu disertai dengan pembentukan LKM, seperti
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan LEPP-M3. Sementara itu untuk
Proyek Co-Fish, Departemen Kelautan dan Perikanan, juga membentuk lembaga
sejenis, yaitu Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai atau LKMP.48
Sekalipun
lembaga-lembaga tersebut atau lembaga lain yang sejenis belum berkembang
secara optimal, namun kehadirannya telah membantu nelayan memperluas akses
mereka terhadap sumber-sumber keuangan alternatif.
Pada prinsipnya, sistem pengelolaan potensi dana, fasilitas, dan barang di
LKM yang dibentuk dalam konteks program pemberdayaan di atas,
dilaksanakan dengan sistem bergulir (revolving) sehingga dapat menjamin
pemerataan akses modal usaha masyarakat secara keseluruhan. Sesungguhnya
peranan dari bantuan dana bergulir tersebut adalah menggantikan tabungan yang
semestinya dihimpun dari kemampuan masyarakat sendiri. Kemampuan
masyarakat untuk menabung masih terbatas pada dua hal, yakni (1) tidak adanya
surplus yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dan (2) budaya
menabung yang belum berkembang di masyarakat.49
Dalam hubungan ini, bantuan dana bergulir harus menciptakan surplus dan
dikelola dengan menggunakan prinsip: (1) mudah diterima dan untuk
didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (acceptable), (2)
48
Endih Herawandi, Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai, (Jakarta: Co-Fish Project,
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004), h.17. 49 Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Bina
Rena Pariwara, 1996), h.62.
dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
(accountable), (3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik
masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable), (4) hasilnya
dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (sustainable), dan (5) pengeloalan
dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan
oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (replicable).50
Secara
institusional, LKM yang ideal adalah jika dalam kinerjanya memiliki ciri sosial,
yakni menekankan kebersamaaan dengan membawakan aspirasi masyarakat
yang menguntungkan mereka dan sekaligus memiliki ciri ekonomis, yakni
menerapkan prinsip ekonomi dengan prosedur dan kriteria perbankan.51
Untuk itu, dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan berorganisasi,
tipologi pendapatan yang masih bersifat harian, dan tingkat pendapatan yang
berfluktuasi di kalangan masyarakat nelayan, startegi pengelolaan LKM agar
mampu bertahan dan kehadirannya terus berlanjut maka harus memperhatikan
konteks karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Misalnya, syarat-syarat
administrasi dari pinjaman kredit dibuat sedemikian rupa agar bisa dijangkau
oleh nelayan, perlunya rekomendasi tokoh masyarakat lokal kepada calon
peminjam kredit, praktik penagihan angsuran pinjaman dilakukan secara harian,
serta pembuatan format usulan pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan
pengetahuan masyarakat lokal dan karakteristik usahanya.
Pengelola LKM harus memperkuat hubungan personal dengan tokoh
masyarakat lokal dan para nasabah agar menunjang pengembalian angsuran. Jika
50
Ibid. h.65. 51
Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), h.100
pola hubungan personal yang kuat belum bisa dibentuk maka ketegasan aturan
atau syarat-syarat peminjam harus di perketat. Semua strategi tersebut ditempuh
untuk menjamin kelangsunagn eksisitensi lembaga keuangan mikro dan
tanggung jawab sosial nasabah sehingga kehadiran sebuah LKM memberi
kontribusi positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi-perikanan masyarakat
nelayan.
Sikap saling percaya di antara pengelola LKM dan masyarakat nelayan
harus dibanagun dengan jalan mengembangkan rasa simpati dan empati pada
kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan budaya saling kunjung dan
pertemuan kolektif dalam sebuah forum nasabah agar masing-masing pihak bisa
berkomunikasi tentang harapan-harapan yang akan dicapai dan penyelesaian
berbagai persoalan yang dihadapi. Keputusan bersama yang dihasilkan akan
menjadi referensi tindakan kolektif dalam rangka menciptakan keberdayaan dan
penguatan kapasitas sosial ekonomi LKM dan masyarakat nelayan. Untuk
menjawab peningkatan kebutuhan masyarajkat akan modal kerja, LKM dapat
menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan formal lainnya dalam
rangka memperbesar modal usaha yang dimiliki.
3. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil merupakan upaya
strategi pemberdayaan nelayan yang mencakup usaha perikanan tangkap
secara terintergrasi, baik itu usaha penangkapan, pengolahan, maupun
pemasaran, termasuk di dalamnya perkuatan manajemen usaha serta
penangkapan kualitas SDM, serta fasilitasi permodalan. Sasaran dari
program ini adalah nelayan skala kecil yang rentan terhadap kemiskinan
yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. 52
Sebagai suatu usaha atau kegiatan ekonomi, perikanan dapat dipandang
sebagai sistem yang terdiri dari unsur atau subsistem ikan, manusia dan
lingkungan atau habitat tempat ikan itu berada. Untuk memanfaatkan ikan,
manusia membutuhkan teknologi, ketrampilan, dan modal.
Faktor teknis yang paling lemah dimiliki oleh nelayan adalah
keterampilan, dimana mereka menjadi nelayan hanya disebabkan oleh
kebiasaan turun temurun. Keadaan ini menjadi bertambah lemah dengan
fasilitas alat tangkap yang sangat terbatas baik jenis maupun ukurannya serta
sebagian besar masih bersifat tradisional, dengan daerah penangkapan terbatas
pada perairan pantai yang sudah padat tangkap. Selain faktor teknis tersebut
diatas, ternyata faktor non-teknis juga menjadi kendala bagi peningkatan dan
pengembangan pendapatan dan taraf hidup para nelayan. Seperti kelemahan
dalam hal manajemen usaha penangkapan, yang merupakan faktor penunjang
kelangsungan dan perkembangan usaha.53
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut ditetapkan program
pembangunan koperasi perikanan yang meliputi peningkatan permodalan,
bimbingan usaha, pengembangan organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam
bidang koperasi.
52 Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h 8. 53
http://google.com/ Faktor Kelemahan Nelayan, di Akses pada Tanggal 7 Juni 2009.
BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
A. Gambaran Umum Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Berdirinya Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki 2 fase yaitu
sebelum amalgamasi dan setelah amalgamasi. Pada awalnya, sebelum amalgamasi
tahun 1960 di Jakarta ada satu Koperasi Perikanan, yaitu Koperasi Perikanan
Pulau Seribu yang terletak di Kepulauan Seribu. Setelah itu, di tahun yang sama
dilakukanlah gerakan pembentukan Koperasi di Jakarta daratan, masing-masing di
Kamal Muara, Bintang Mas, Kali Baru dan Marunda, sehingga terdapat lima
Koperasi Tingkat Primer.
Pada bulan Desember 1960 kelima Koperasi Primer tersebut membentuk
Koperasi Pusat Perikanan Laut (KPPL) Djakarta Raya yang diberi pengesahan
Hak Badan Hukum pada tanggal 2 Maret 1963 Nomor: 471/BH/1. kemudian pada
tanggal, 14 Agustus 1968 dilaksanakan Rapat Anggota untuk penyesuaian dengan
Undang-Undang No.12 tahun 1967 yang disahkan dengan Badan Hukum Nomor
471/BH/I/12-67 dan pada tanggal 24 Oktober 1968 berganti dengan nama
Gabungan Koperasi Perikanan (GKP) Daerah Khusus Ibukota Djakarta.54
Setelah Amalgamasi, pada tanggal 30 Desember 1974 diselenggarakan
Rapat Anggota Khusus gabungan Koperasi Perikanan DKI Jakarta yang hasilnya
54
Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.1.
melakukan Amalgamasi bagi seluruh Koperasi Perikanan di DKI Jakarta,
sehingga merubah Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Mina Jaya yang disahkan
dengan hak badan Hukum Nomor 471/BH/1/12-6 tanggal 9 juni 1975.
Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 1995
dilaksanakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian
dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 192 tentang perkoperasian yang
kemudian disahkan dengan Hak Badan Hukum nomor
172/BH/PAD/KWK/9/VI/1996 dan rapat memutuskan serta menetetapkan dengan
nama Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga saat
ini.55
2. Visi Misi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Visi Misi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah
memaksimalkan dan mengoptimalkan segenap potensi kekuatan ekonomi
masyarakat nelayan yang ada untuk menjawab tantangan dunia perikanan secara
komprehensif.
Dalam menjalankan misinya, strategi yang ditempuh adalah membangun
dan menghidupkan lembaga ekonomi berbentuk koperasi yaitu Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan sasaran menciptakan basis ekonomi
profesional yang kuat, mandiri, tangguh dan berpihak pada kekuatan sumber daya
hayati yang prestatif, berwawasan, komprehensif, serta mempunyai visi yang
tajam ke masa depan.
a) Visi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
55
Ibid. h.2.
“Menjadi Koperasi Perikanan yang dapat membina, membangun, dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat
nelayan guna peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial”.
b) Misi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
1. Menyelenggarakan kebutuhan pendidikan serta pelatihan tentang perikanan
dan perkoperasian.
2. Menyelenggarakan pelayanan barang-barang kebutuhan Anggota dan
Nelayan.
3. Menyelenggarakan usaha jasa meliputi jasa simpan pinjam, jasa pengkreditan
serta keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Anggota dan Nelayan.
4. Menyelenggarakan usaha pemasaran ikan hasil Anggota dan Nelayan.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pelelangan ikan
3. Letak Geografis Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berada satu kawasan
dengan pelabuhan perikanan Muara angke ini beralamatkan di Jalan Dermaga
No.1 Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta-Utara dapat dikatakan memiliki
lokasi yang strategis. Selain terletak pada pemukiman nelayan dan kawasan
pangkalan pendaratan ikan, juga merupakan lokasi yang dilalui oleh sarana
trasportasi umum seperti angkot ataupun ojek.
Apabila terus ditelusuri, kita akan melihat keadaan yang lain dari pada
yang lain. Pelabuhan, nampaknya menjadi daya tarik tersendiri untuk di nikmati.
Kita akan melihat kapal-kapal besar merapat di dermaga. Tidak jauh dari lokasi
gedung Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, terlihat lautan luas dengan
deburan ombak yang menghempas.
4. Prestasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Sejak tahun 1977 Pemeritah Provinsi DKI Jakarta membangun
kawasan Muara Angke yang bertujuan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan
Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Melalui Surat Keputusan Gubenur DKI Jakarta No. 598 Tahun 1990.3
Koperasi Perikanan Mina Jaya juga ikut serta dalam pembinaan kegiatan
perikanan untuk masyarakat nelayan Muara Angke. Koperasi perikanan tertua di
DKI Jakarta ini juga meraih berbagai prestasi di antaranya:4
1. Menjadi Anggota Dewan koperasi Indonesia Tingkat Nasional dengan
nomor Anggota 09040025 Tahun 2001.
2. Juara pertama Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2002.
3. Penghargaan dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Kodya Jakarta-Utara,
sebagai Peserta Pameran Agribisnis dan Festival Hasil Hutan Tahun 2002.
4. Juara III Adi Bhakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan
Tahun 2005.
Koperasi Perikanan Mina Jaya merupakan bagian yang intergral dari Induk
Koperasi Perikanan Indonesia dan sebagai salah satu Anggota Dewan Koperasi
Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.5
3 Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.7.
4 Ibid. h.8. 5 AD/ART Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h. 34.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang memberikan
regulasi yang kondusif bagi pengembangan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta melalui berbagai kebijakannya. Masyarakat nelayan adalah sebagai
sasarnnya. Dua kekuatan yakni masyarakat nelayan dan pemerintah harus
menjadi sinergi yang saling menguatkan untuk Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan.
5. Keanggotaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Para anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada dasarnya
juga merupakan anggota masyarakat nelayan di Muara Angke. Anggota
merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan
memelihara kebersamaan.
Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada khususnya
tersebar di wilayah Jakarta-Utara yaitu Muara angke, Cilincing, Marunda,
Kamal Muara, dan Kali Baru serta pada umumnya Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.6 Anggota tersebut di klasifikasikan terdiri dari beragam
kelompok yaitu pemilik jaring gillnet, pemilik jaring rampus, pemilik jaring
kembung, nelayan ABK, Bakul dan pemasaran ikan, pengolah ikan, pedagang
ikan dan lain-lain.
6. Kelembagaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
6 Subiyakto, Sekretaris Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta:
26 Agustus 2008.
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta bergerak pada usaha perikanan
memiliki legalitas kelembagaan seperti Hak Badan Hukum No.
172/BH/PAD/9/VI/1996, No.Surat Izin Perusahaan (SIUP) 322/09-
02/PB/II/1997, No.Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) 02.0942-6/-
1.823.67 dan No.Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.300.156.5-047.000. Daerah
kerja kelembagaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ialah meliputi
wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.7
Salah satu prinsip kelembagaan koperasi yaitu melakukan kerjasama yang
berfungsi sebagai sistem hubungan antara orang-orang yang mempunyai
kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Mitra yang telah kerjasama dengan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta antara lain: Bank Bukopin, Bank BRI, Asuransi Bumi Putera Syariah,
Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Dinas Koperasi DKI Jakarta, Dinas
Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI) dan PT. AGB ICE FHISIRIES.
7. Kepengurusan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
a) Pengurus
Pengurus merupakan perangkat organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus di percaya menjadi
wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola, dan memimpin jalannya
organisasi Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta.
7 Profil Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, (Jakarta: Muara Angke, 2007), h.4.
Dalam RAT ke-32 Tahun Buku 2006 yang dilaksanakan pada tanggal 28
Maret 2007 ditetapkan pengurus untuk Periode Tahun 2006-2010 dengan
susunan sebagai berikut :8
Ketua Umum : H.M Syarifudin Baso (No. anggota 0121)
Ketua I : Mahdi Yunus B.Eng (No. anggota 0268)
Ketua II : H.M Amin (No. anggota 1277)
Sekretaris : Subiyakto (No. anggota 0707)
Bendahara : H.Fayumi Naning (No. anggota 0901)
Pengurus Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terdiri dari Ketua
Umum, ketua I, ketua II, sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh rapat
anggota sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh anggota koperasi dalam Rapat
Anggota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
b) Pengawas
Pengawas merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di samping Rapat Anggota dan Pengurus.
Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi,
termasuk organisasi, usaha, serta pelaksanan kebijakan pengurus. Pada RAT
ke-32 juga ditetapkan Pengawas Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta,
untuk Periode Tahun 2006-2010 dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : H. Ujang Marjuki (No. anggota 0511)
Sekretaris : Andi Jefludin BSc (No. anggota 0809)
Anggota : H. Jaenudin Jantok (No. anggota 1755)
8 Ibid. h.5.
Pengawas Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta terdiri dari seorang
Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pengawas merupakan perangkat koperasi yang
dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan
Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam melakukan tugas-
tugas tersebut, pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil
pemeriksaannya yang akan disampaikan ke rapat anggota.
c) Dewan Penasehat
Melalui Rapat Anggota, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
mengangkat dewan penasehat yang anggotanya sebagai berikut :
1. H. Yan M. Winatasasmita (No. Anggota 1902)
2. H. Dini Laisa (No. anggota 0129)
3. Maad Sari (No. anggota 1755)
Demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya.
Maka melalui rapat anggota, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
mengagkat 3 (tiga) orang anggota dewan penasehat yang berasal dari organisasi
koperasi sesuai dengan keahlianya.
Tugas utama dewan penasehat adalah memberikan saran atau pendapat
yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatannya
sehari-hari. Para anggota dewan penasehat tidak menerima gaji akan tetapi
hanya diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Di samping
itu dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun
rapat pengurus.
d) Manajer
Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer untuk menjalankan
kegiatan usahanya. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus
berdasarkan rapat pleno pengurus dan pengawas.
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki 1 (satu) manajer
yaitu bernama Bapak Mukhlis. Manajer adalah orang yang diberi wewenang
dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertugas melaksanakan
pekerjaan sehari-hari yang bertanggung jawab kepada pengurus.
e) Karyawan
Dengan keterbatasannya waktu, keahlian dan lain-lain, pengurus
mendelagasikan wewenangnya kepada manajer untuk mengelola usaha
koperasi. Posisi manajer dalam melaksanakan kebijakan pengurus di bantu oleh
karyawan.
Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta diangkat dan
diberhentikan pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus. Tugas,
wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas karyawan
ditetapakan dalam suatu kontrak kerja.
Untuk meningkatkan dan mengelola kegiatan organisasi Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta secara profesional. Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta memiliki karyawan sebanyak 33 orang. Diantaranya Sebagai
pengelola unit usaha 2 orang, staff kantor 6 orang, Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) sebanyak 21 orang dan Unit Simpan Pinjam (USP) 4 orang.9
B. Gambaran Umum Wilayah Muara Angke
9 Ibid. h.6.
1. Kondisi Geografis
Muara Angke secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini berbatasan dengan Kali
Angke di sebelah Barat dan Selatan, Jalan Karang Pluit di sebelah Timur, serta
Laut Jawa di sebelah Utara. Lokasi Muara Angke cukup strategis dengan
aksesibilitas yang sangat baik. Kondisi jalan beraspal dengan sarana transportasi
yang memadai. Secara fisik, kawasan Muara Angke merupakan lahan reklamasi
yang sifatnya masih labil. Kawasan ini mempunyai kontur permukaan tanah datar,
dengan ketinggian 0 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Geomorfologi pantai
lunak sehingga menyebabkan daya dukung tanah rendah dan prosesintrusi air laut
tinggi. Sedimen dasar laut didominasi oleh lumpur.
2. Kependudukan
Penduduk yang menempati Kawasan Muara Angke pada umumnya adalah
nelayan yang bermukim di komplek perumahan nelayan. Pada tahun 2009 nelayan
yang bermukim dan bekerja di kawasan ini tercatat berjumlah lebih kurang 4.500
orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata nelayan yang bekerja di kawasan
Muara Angke berpendidikan rendah. Sebanyak 7,14 % nelayan berpendidikan
tidak tamat SD, 50 % tamat SD, 28,57 % tamat SLTP dan 14,29 % tamat SLTA.
Penduduk Muara Angke dapat dibagi lagi menjadi 4 variasi yang berlainan yaitu:
1) Pemukim/penduduk tetap. Mereka tinggal menetap di Muara Angke dan sudah
terstruktur dalam sistem RW dan RT. Mereka bukan saja nelayan, tetapi juga
tukang ojek, pedagang kaki lima dan lain-lain. Pada umumnya mereka memiliki
Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Jumlah mereka kurang lebih 70%.
2) Penduduk/pemukim tidak tetap/musiman adalah mereka (nelayan dan
keluarganya) yang tidak tinggal menetap di Muara Angke. Mereka berpindah-
pindah. Ada kalanya mereka datang dari luar DKI seperti Cirebon, Indramayu,
dan lain-lain. Pada umumnya mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP) DKI. Penduduk ini bersifat musiman. Dan di Kampung asalnya mereka
juga memiliki mata pencaharian lain seperti petani, pedagang dan lain-lain.
Tatkala mereka menyelesaikan pekerjaan tanam menanam di Kampugnya mereka
ke Muara Angke untuk menjadi buruh nelayan mengisi waktu luang (setelah
selesai musim tanam). Ada yang bulanan, tiga bulanan, ataupun semesteran. Pada
umumnya mereka tidak membawa keluarga. Mereka menyewa kamar-kamar kos
di sekitar pantai atau di perumahan nelayan. Sebagian besar dari pemukim
musiman ini adalah buruh nelayan yang bekerja pada pengusaha perikanan yang
memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang besar. Mereka ikut melaut untuk
menangkap ikan dan memperoleh gaji harian dari majikannya. Jumlah mereka
kurang lebih 15 %.
3) Pendatang harian pada umumnya adalah konsumen pembeli ikan di tempat
pelelangan. Mereka datang dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi bahkan
Semarang dan lain-lain. Mereka adalah para penjual ikan di pasar-pasar
tradisional di Jabotabek. Mereka bukan saja penjual ikan di pasar-pasar
tradisional, tetapi juga pemasok ikan, kepiting, udang dan lain-lain untuk Hotel-
hotel, Restaurant, Lembaga-lembaga, Rumah Sakit dan sebagainya. Mereka telah
bekerja sama secara rapi dengan para pengusaha besar perikanan di Muara Angke.
Mereka membeli ikan dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai puluhan juta
rupiah.
4) Pendatang/pengunjung yang sedang rekreasi di Muara Angke sambil
menikmati konsumsi ikan-ikan segar. Mereka adalah penduduk Jabotabek yang
mengisi waktu luangnya bersenang-senang di Muara Angke. Tempat-tempat
penjual makanan, ikan segar dan lain-lain sering dipadati oleh pengunjung.
Kepadatan pengunjung mencapai puncaknya pada hari Sabtu malam, hari Minggu
dan hari-hari libur. Kepenatan kehidupan Kota rupanya mendorong warga Jakarta
dan sekitarnya ini menikmati angin laut di bawah tenda-tenda makanan ikan
bakar, ikan goreng dan lain-lain.
3. Fasilitas Umum
Muara Angke merupakan salah satu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di
wilayah DKI Jakarta. PPI Muara Angke ini memiliki areal seluas 649.700 m2 dan
berada di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan DKI
Jakarta yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan (UPT
PKPI). Fasilitas umum yang terdapat di Kawasan Muara Angke antara lain berupa
gedung sekolah, Bank, Puskesmas, Terminal Bus dan lain-lain. Perumahan
nelayan yang terdapat di Muara Angke dengan luas lahan 60 ha. Jarak perumahan
ini dari dermaga sekitar 500 meter. Sampai dengan tahun anggaran 2007 telah
dibangun sarana pemukiman nelayan sebanyak 1.128 unit, yang terdiri dari:
rumah lama (540 unit), bermis T. 21/60 (203 unit), panggung T. 21/60 (38 unit),
rumah susun T. 21 (80 unit), HKSN F. 18/52,5 (20 unit) dan rumah susun T. 21
(112 unit).
Rata-rata luas lantai dasar rumah susun 21 m2 per unit, sedangkan luas
lantai rumah sederhana 36 m2 per unit. Kondisi tempat tinggal nelayan yang
beraktivitas di wilayah Muara Angke terdiri dari rumah permanen sebanyak
64,29% dan semi permanen 35,71%. Kondisi lantai keramik 10%, tegel 50% dan
semen 40%.
Tingkat pencemaran di TPI Muara Angke dinilai tinggi. Di masa
mendatang diperkirakan tingkat pencemarannya akan semakin parah sehingga bau
tak sedap akan lebih pekat, sampah akan semakin berserakan, dan air akan
bertambah tercemar. Hal ini disebabkan karena sarana pemurnian sebagai limbah
belum ada di TPI Muara Angke.
Fasilitas air bersih telah tersedia di TPI Muara Angke yaitu dari PDAM
dengan instalasi 3 unit. Pasok tenaga listrik PLN ke TPI Muara angke dapat
dinilai cukup memadai dengan instalasi 50.000 unit.
Kawasan Muara Angke merupakan pusat pembinaan masyarakat nelayan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diharapkan nelayan Muara Angke berkembang
menjadi nelayan lepas pantai dan samudera. Pembinaan nelayan dimaksudkan
agar mereka mempunyai pola pikir sebagai masyarakat perkotan tetapi tetap
mempertahankan nilai-nilai positif.
BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara.
Dalam situasi perekonomian dunia yang telah demikian cepat
perubahannya ini, Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di
Muara Angke berperan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan
ekonomi nelayan secara bersama. Kehadiran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke
menjadikan pembangunan perekonomian terpacu lebih cepat karena adanya
lembaga yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis kutip pada bab sebelumnya,
Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan pengembangan
Koperasi Perikanan.1 Untuk itu dikembangkan Koperasi Perikanan yang bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota. Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan
dapat dilakukan dari sisi kelembagaan juga pola-pola usaha perikanan yang
mampu meningkatkan pendapatan nelayan.2 Maka dengan itu, penulis akan
menganalisis peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta
Utara melalui program kerja yang dilaksanakan yaitu bidang organisasi dan
1 Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan I (Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan, 2003), h.33. 2 Ibid. h.35.
manajemen, bidang usaha, bidang permodalan, bidang sekretariat serta
kesejahteraan sosial.
B. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara.
Keberadaan koperasi dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini terbukti
masih diperlukan, utamanya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan unit-unit
usaha kecil dan menengah yang pada umumnya masih menjadi sandaran hidup
masyarakat kecil.
Peranan koperasi di masa depan menjadi kian strategis dengan makin
pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki motto dari
anggota, oleh anggota untuk anggota ini. Meski citra koperasi sempat turun,
namun image negatif masa lalu hendaknya jangan di jadikan alasan untuk
melemahkan kehidupan berkoperasi.
Sebab, lembaga koperasi yang kokoh akan dapat memenuhi kebutuhan
dalam membangun ekonomi yang kuat untuk mensejahterakan anggota khususnya
dan masyarakat pada umumnya.
Adapun Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui
beberapa bidang program kerja di antaranya:
1. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara melalui Program Kerja Bidang Organisasi dan Manajemen.
a) Bidang Organisasi
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang merupakan salah satu
jenis organisasi koperasi yang bergerak pada usaha perikanan. Organisasi koperasi
dapat digambarkan melalui program kerja yang ada pada koperasi tersebut.
Dengan begitu, sebagai organisasi koperasi yang bergerak pada usaha perikanan
maka program kerja Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui bidang
organisasi yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota
dan nelayan.
Menurut Michael Sheraden terdapat tiga bidang pengembangan dalam
pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu:
1. Aset Manusia (Human Asset) berkaitan pada pengembangan kualitas sumber
daya manusia. Hal ini, dapat melalui pendidikan dan pelatihan serta
ketrampilan dalam bentuk kursus-kursus dan penyuluhan.
2. Aset Modal (Financial Asset) berkaitan pada pengembangan modal usaha.hal
ini dapat melalui kredit simpan pinjam dan program dana bergulir.
3. Aset Sosial (Social Asset) berkaitan pada pengembangan jaringan sosial. Hal
ini dapat melalui dukungan material, emosional, dan informasi dari teman atau
keluarga.3
Bidang organisasi berfungsi sebagai sistem hubungan kerjasama antara
orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan bersama. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan
kerjasama antar koperasi dan instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan
3 Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20
pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali.4 Koperasi bertindak
sebagai fasilitator pendidikan melibatkan antar koperasi dan instansi pemerintah
untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan. Sedangkan, peserta
pendidikan berasal dari anggota koperasi dan nelayan Muara Angke.
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melibatkan antar koperasi dan
instansi pemerintah sebagai narasumber karena tujuannya untuk melaksanakan
prinsip koperasi yaitu kerjasama dalam meningkatkan kemampuan, memperluas
wawasan, dan memperkuat anggota dan nelayan. Bentuk pendidikan dan pelatihan
yang diberikan yaitu seminar dengan membahas materi seperti perkoperasian,
kewirausahaan, peningkatan mutu produksi, perkreditan, permodalan, dan
perikanan.
Langkah Pengurus koperasi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan
yaitu membentuk kepanitiaan dan membuat konsep kegiatan. Panitia pelaksana
kegiatan dibentuk dari staff kantor dan karyawan koperasi. Setelah konsep selesai
dibuat, panitia pelaksana melakukan langkah sosialisasi kegiatan pendidikan dan
pelatihan kepada anggota dan nelayan melalui cara memberikan undangan.
Persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendidikan mudah sekali. Para
peserta hanya cukup datang ke lokasi pendidikan dan mengisi buku tamu yang
tersedia. Biaya Kegiatan pendidikan di tanggung sepenuhnya oleh Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta. Para peserta yang hadir tidak dipungut biaya
sama sekali untuk membayar kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan
karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki biaya anggaran
4 Subiyakto, Sekretaris Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta:
26 Agustus 2008.
pendidikan dan agar para peserta tidak terbebani untuk hadir mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan.
Tabel 1
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Pria 80 Orang 80 %
Wanita 20 Orang 20 %
Sumber: Data Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta 2006
Berdasarkan jenis kelamin, persentase peserta pendidikan dan pelatihan
pria menempati porsi terbanyak dibanding dengan peserta wanita. Dengan begitu
peserta pendidikan dan pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
mayoritas adalah bapak-bapak yang lebih banyak memiliki waktu luang untuk
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ketimbang peserta wanita yang
cenderung lebih sibuk dan tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti
kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
karena bekerja di rumah. Selain itu, tidak semua anggota Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Anggota
koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya 80 % dari
jumlah peserta.
Dengan adanya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Anggota koperasi dan nelayan Muara Angke
merasakan manfaat dari hasil mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu
menambah pengetahuan tentang organisasi koperasi dan mendapat ketrampilan
untuk mengembangkan kemampuan ekonomi.5
b) Bidang Manajemen
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perekonomian, peranan yang
dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan
ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja bidang
manajamen yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan manajamen usaha.
Salah satu kendala dalam kehidupan nelayan di Muara Angke yaitu
lemahnya mengelola usaha perikanan bagi peningkatan dan pengembangan
pendapatan taraf hidup para nelayan. Usaha perikanan adalah semua usaha
perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha
penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai
tambah ekonomi bagi pelaku usaha komersial atau bisnis.6
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian pasal 4 salah satu fungsi dan peran koperasi diantaranya adalah
berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat.7 Untuk mencapai hal itu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta melaksanakan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen
usaha untuk anggota dan nelayan.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajamen usaha dilakukan melalui
kerjasama antara Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan DEKOPIN,
5 Sanawing H.L, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi,
Jakarta: 27 Agustus 2008 6 http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan di akses pada tanggal 18 Maret 2009.
7 http://sidoarjo.Sytes.net/sidoarjokab/sub/dinkop/00-tentang_koperasi di akses pada tanggal 23
Mei 2009.
KADIN, BUKOPIN, dan IKPI serta lembaga lainnya. Koperasi bertindak sebagai
fasilitator melibatkan lembaga tersebut untuk menjadi narasumber dalam kegiatan
pendidikan dan pelatihan manajemen usaha. Dengan menyelenggarakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan manajemen usaha berarti Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta telah melaksanakan salah satu prinsip koperasi yaitu pendidikan
perkoperasian.
Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau
kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan.8 Proses yang
dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam mengadakan
pendidikan dan pelatihan manajamen usaha yaitu melakukan perencanaan
sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Perencanan yang
dilakukan ialah Pengurus koperasi lebih dahulu membuat konsep kegiatan untuk
menetapkan tujuan dan patokan sasaran yang akan dicapai.
Kemudian pengurus koperasi melakukan pengorganisasian untuk
memfokuskan pada cara agar target-target yang direncanakan dapat dilaksanakan.
Pengorganisasian yang dilakukan antara lain yaitu merumuskan garis kegiatan dan
menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Setelah itu, melakukan
pengarahan dan pengkoordinasian yang berfungsi untuk menyatukan tindakan-
tindakan sekelompok manusia dalam mencapai keberhasilan. lalu terakhir,
pengendalian untuk menguraikan sistem informasi yang memonitor rencana dan
proses untuk meyakinkan bahwa aktifitas yang telah dilaksnakan berjalan dengan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
8 Agus Ahmad Safei dan Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideolodi,
Strategi sampai Tradisi ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h.136.
Setelah proses konsep pendidikan dan pelatihan selesai, pengurus koperasi
mengambil langkah untuk sosialisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan
manajemen usaha kepada anggota koperasi dan nelayan Muara Angke melalui
cara memberikan undangan.
Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha yang di adakan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dilaksanakan secara gratis. Para peserta yang
hadir tidak di pungut biaya sama sekali untuk membayar kegiatan pendidikan dan
pelatihan. Persyaratan yang di sediakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sangat mudah, Para peserta
hanya cukup datang ke lokasi pendidikan dan mengisi buku tamu yang tersedia.
Manfaat yang di peroleh setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan
manajemen usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Anggota koperasi
dan nelayan Muara Angke dapat membangun dan mengembangkan potensi serta
kemampuan yang mereka miliki bisa menjadi terberdaya dan secara kehidupan
perekonomian taraf hidup masyarakat nelayan Muara Angke menjadi lebih
meningkat.9
2. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara melalui Program Kerja Bidang Usaha.
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi perikanan antara lain:10
9 Burhan, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 15
Juni 2008 10
Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan
Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h. 78.
1. Pengadaan bahan-bahan kebutuhan ransum nelayan
2. Pengadaan bahan bakar kapal motor untuk nelayan
3. Pengadaan alat-alat penangkapan ikan
4. Pengadaan fasilitas perkreditan (simpan pinjam)
5. Penyelenggaran penanganan dan penyimpanan ikan
6. Penyelenggaraan pelelangan ikan, pemasaran ikan dan pengolahan ikan.
7. Penyelenggaraan manajemen tempat pendaratan ikan
Saat ini, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui program kerja
bidang usaha telah menyelenggarakan 4 (empat) jenis kegiatan usaha yang serupa
yaitu usaha pelayanan, jasa, pemasaran, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
a) Usaha Pelayanan
Dalam bidang usaha pelayanan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
melakukan pengembangan pelayanan dengan cara melayani kebutuhan ransum
dan bahan alat perikanan (BAP) kepada anggota dan nelayan yang ada di Muara
Angke melalui Toko Sarana Mina.
Kebutuhan ransum nelayan terdiri dari sembilan bahan pokok yaitu beras,
gula, minyak goreng, tepung terigu, telor, minyak tanah, bumbu dapur, dan lain-
lain. Para nelayan biasanya kekurangan waktu untuk belanja ke pasar. Maka,
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta menyediakan barang-barang
kebutuhan itu pada tokonya agar memudahkan para nelayan Muara Angke yang
akan pergi menagkap ikan dapat memperoleh perbekalan untuk melaut.
Bahan alat perikanan (BAP) seperti jaring, pancing benang, kenur, rawai
dan lain- lain merupakan perlengkapan bagi nelayan yang menagkap ikan di laut.
Para nelayan biasanya memilih membeli alat-alat itu di koperasi karena harga
yang di tawarkan tidak berbeda jauh dengan yang ada di toko-toko lain.
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berusaha mendapatkan
kebutuhan ransum dan bahan alat periikanan (BAP) dengan mutu yang baik serta
harga yang layak. Koperasi menjual barang-barang itu lebih murah, setidaknya
sama dengan harga pasar. Wajar bila memperoleh keuntungan yang sedikit.
Namun karena jumlah nelayan yang membutuhkan banyak, keuntungan itu
menjadi pendapatan yang cukup untuk koperasi. Hasil keuntungan yang di dapat
pada usaha pelayanan kebutuhan ransum dan alat-alat penangkapan ikan masuk ke
dalam kas koperasi.
Selain itu, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan usaha
pelayanan membantu memfasilitasi kebutuhan anggota dan nelayan yang
bermukim di Muara Angke dalam mengembangkan usahanya melalui unit usaha
penjualan garam, gas elpiji, dan air bersih.
Tabel 2
Unit Usaha Garam Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Nilai (Rp) Lokasi
2007 2008
PHPT 14.382.000 37.996.900
Pelabuhan 39.573.475 8.927.100
Jumlah 53.995.475 46.924.000
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Berdasarkan tabel di atas, unit usaha garam Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta terbagi dua lokasi yaitu di Pengolah Hasil Pemasaran Tradisional
(PHPT) dan Pelabuhan. Jumlah nilai penjualan garam tahun 2008 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2007. Hal ini terjadi karena di lokasi Pelabuhan
penjualan garam bersaing sangat tajam karena masing-masing pengolah
melakukan penjualan garam sendiri-sendiri tidak kepada koperasi.
Meskipun, mengalami kendala usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta tetap melakukan penjualan garam kepada anggota dan nelayan Muara
Angke. Tindakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta untuk mengatasi
kendala usaha tersebut adalah dengan melakukan perluasan pemasaran penjualan
garam.
Tabel 3
Unit Usaha Gas Elpiji Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Lokasi Tabung Nilai
Muara Angke 446 5.656.000
Jumlah 446 5.656.000
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Dari data tabel, ternyata unit usaha gas elpiji Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta yang ada di lokasi pemukiman Muara Angke memperoleh
jumlah nilai penjualan Rp.5.656.000 dari 446 tabung. Dengan adanya kebijakan
pemerintah mengenai konversi Minyak tanah ke Gas Elpiji. Maka, Unit usaha gas
elpiji yang diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
merupakan pengganti dari unit usaha minyak tanah.
Walaupun, masih tergolong unit usaha baru. Namun hal ini, membuktikan
bahwa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dapat mengupayakan
pengadaan pelayanan gas elpiji untuk memfasilitasi kebutuhan anggota dan
nelayan yang bermukim di Muara Angke dalam mengembangkan usahanya.
Tabel 4
Unit Usaha Air Bersih Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Nilai (Rp) Lokasi
2007 2008
Muara Angke 19.389.085 26. 378.000
Jumlah 19.389.085 26. 378.000
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Pada data tabel, ditunjukan bahwa unit usaha air bersih Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berada di lokasi pemukiman Muara Angke
meningkat. Jumlah nilai penjualan air bersih tahun 2008 mengalami peningkatan
dengan perolehan Rp. 26. 378.000 jika dibandingkan tahun 2007 yang hanya Rp.
19.389.085. ini membuktikan bahwa unit usaha pelayanan melalui penjualan air
bersih yang diselenggarakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sangat
dibutuhkan nelayan dan membantu usaha perikanan di Muara Angke.
Dalam berbelanja di usaha pelayanan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta. transaksi belanja dilakukan dengan cara cash and carry artinya barang
yang di beli anggota atau nelayan dapat dibayar dengan tunai dan jika belum
memiliki uang dapat membawa dahulu barang tersebut. Biasanya, para nelayan
selepas bekerja atau berdagang barulah membayar kepada koperasi.11
Salah satu komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah
dengan kegiatan mengembangkan pelayanan bagi masyarakat melalui penyediaan
prasarana produksi serta prasarana umum lainnya dan mengembangakan ekonomi
regional yang termasuk di dalam industrialisasi perikanan.12
Usaha pelayanan
yang diselenggarakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui Toko
11
Abdullah, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 20
April 2009. 12
Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Jakarta: P3R, 2002), h. 126.
Sarana Mina dan Unit usaha garam, gas elpiji, serta air bersih memberikan
manfaat kepada anggota koperasi dan nelayan Muara Angke mendapatkan
kemudahan untuk memenuhi kebutuhan usahanya.
b) Usaha Jasa
Usaha jasa merupakan usaha pendukung dari Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta yang tujuannya agar anggota dan nelayan Muara Angke mudah
mendapatkan kebutuhan jasa yang diperlukan.
Komponen pengembangan masyarakat dan ekonomi adalah dengan
kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan,
menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan mata pencarian tambahan dan
alternatif.13
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam usaha jasa
melakukan jaringan kerjasama antar koperasi untuk kebutuhan jasa Bahan Bakar
Minyak dan es balok. Jaringan kerjasama adalah suatu pola kerjasama usaha
koperasi dengan tujuan untuk mencapai kekuatan bersama.14
Dalam melakukan jaringan kerjasama Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta melibatkan nelayan Muara Angke untuk menjadi tenaga kerja. Nelayan
yang menjadi tenaga kerja dalam kerjasama diberikan uang jasa selama kerjasama
itu berlangsung. Proses Kerjasama tersebut bersifat temporer. Namun demikian,
usaha jasa melalui jaringan kerjasama yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta menciptakan mata pencarian tambahan yang bermanfaat untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan Muara Angke.
13
Ibid. 14
Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil (Jakarta:
Rineka Cipta,2002). h.84.
Selain itu Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan melalui usaha jasa yaitu melakukan
kegiatan pengadaan fasilitas umum untuk anggota dan nelayan Muara Angke
dengan jasa pelelangan ikan dan aneka pelayanan jasa seperti trays, mobil truk,
dan lapak.
Tabel 5
Usaha Jasa Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
No. Penerimaan Jasa 2007 (Rp) 2008 (Rp)
1. Jasa kerjasama KPN Dinas
peternakan, perikanan dan
kelautan DKI Jakarta
8.670.000 14.565.000
2. Aneka jasa 100.013.564 127.627.038
3. Jasa pelelangan 425.316.159 369.130.239
Jumlah 533.999.723 511.322.327
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan pada usaha jasa
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta tahun 2008 menurun. Dengan
perbandingan pendapatan Rp. 533.999.723 untuk tahun 2007 dan Rp. 511.322.327
untuk tahun 2008. Hal ini karena, masih ada kegiatan bongkar ikan diluar
pelelangan sehingga penerimaan jasa pelelangan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta mengalami penurunan.
c) Usaha Pemasaran
Menurut William J.Stanton pemasaran adalah sistem kseluruhan dari
kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan harga, menentukan harga,
memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa, yang dapat memuaskan
kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.15 Usaha
pemasaran yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui
usaha pemasaran yaitu melaksanakan pemasaran es balok produksi dari PT. AGB
ICE FHISIRIES kepada anggota dan nelayan Muara Angke.
Kerjasama dalam usaha pemasaran ini bertujuan untuk meningkatkan
mutu produk dan mempertahankan kesegaran ikan. Meningkatkan mutu produk
adalah penting, agar ikan milik nelayan Muara Angke dapat di pertahankan
kesegarannya dan tetap memperoleh harga yang tinggi untuk di jual.
Dengan adanya usaha pemasaran tersebut anggota dan nelayan Muara
Angke dapat memperoleh kebutuhan es balok dengan harga yang murah.16
Mempertahankan ikan agar tetap segar merupakan upaya Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta dalam meningkatkan penghasilan ekonomi nelayan Muara
Angke.
d) Usaha Pelelangan Ikan
Usaha pelelangan ikan merupakan kegiatan pokok dari koperasi
perikanan.17
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melalui usaha pelelangan
ikan yaitu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan untuk anggota
dan nelayan Muara Angke.
15
Syafril dan Djasni, EKONOMI 2 Untuk SMU Kelas 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h.128. 16
Jaky Jaenudin, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi,
Jakarta: 15 Juni 2009. 17 Soetrisno Saleh, Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam Perusahaan
Niaga. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1984). h.78
Tahapan usaha pelelelangan ikan ini dikelola oleh Koperasi Perikanan Mina
Jaya DKI Jakarta sejak tahun 2002 hasil kerjasama dengan pemerintah daerah
DKI Jakarta. Sebelumnya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di DKI Jakarta
dikelola langsung oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perikanan
DKI Jakarta. Namun, sekarang ini Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di
kelola oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta.
Kepercayaan mengelola tempat pelelangan ikan ini berdasarkan oleh Surat
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: 993/2002 Tanggal 17 Juni 2002 tentang
penunjukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta sebagai penyelenggara
pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke.
Dari proses pelelangan ikan dipungut biaya retribusi 5 % yang
pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaannya
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang melakukan pungutan retribusi
berdasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No: 2074/2000 Tanggal
10 Agustus 2000 tentang persentase penetapan pengenaan retribusi pemakaian
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan biaya penyelenggara pelelangan ikan Muara
Angke oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang dipungut dari
nelayan 3 % dan bakul 2 %. Sedangkan bagian Koperasi Perikanan Mina Jaya
sebesar 2 % dari 5 % yang di terima.
Tabel 6
Usaha Pelelangan Ikan Koperasi perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Tahun Produksi
(Kg)
Omzet (Rp) Retribusi (Rp)
2007 9.307.945 34.025.290.800 1.701.264.540
2008 6.464.709 29.530.419.040 1.476.520.952
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa terdapat penurunan
dalam hasil usaha pelelangan ikan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta.
Penerimaan hasil usaha pelelangan ikan tahun 2007 ternyata lebih banyak
jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini dikarenakan masih
terbatasnya modal bakul sehingga berdampak pada volume pembelian ikan
melalui lelang.
Retribusi dari usaha pelelelangan ikan di bagi sesuai dengan mekanisme
yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta. Hasil dari
retribusi usaha pelelangan ikan sebahagian masuk kas koperasi dan lainnya di
setor kepada pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perikanan DKI
Jakarta. Hasil yang di peroleh Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dari
retribusi usaha pelelangan ikan di pergunakan untuk dana kesejahteraan nelayan.
Tabel 7
Dana Kesejahteraan Nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
No. Keterangan 2007 (Rp) 2008 (Rp)
1. Dana Paceklik 75.200.000 98.892.921
2. Tabungan Bakul dan Nelayan 70.764.000 65.449.103
3. Asuransi Nelayan 57.290.000 104.550.014
Jumlah 203.254.000 268.892.038
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Pada tabel ditunjukan bahwa dana kesejahteraan nelayan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada tahun 2008 meningkat dibanding dengan
tahun 2007. Jumlah untuk dana kesejahteraan nelayan tahun 2007 hanya Rp.
203.254.000 sedangkan tahun 2008 mencapai Rp. 268.892.038. dengan
mengeluarkan dana paceklik sebesar Rp. 98.892.921, Tabungan Bakul dan
Nelayan sebesar Rp. 65.449.103, dan Asuransi Nelayan lebih besar Rp.
104.550.014. Hal ini karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan
perannya sebagai lembaga ekonomi yang membangun dan mengembangkan
potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
Dana paceklik adalah dana yang di pergunakan untuk anggota dan nelayan
pada saat masa tidak melaut, seperti pada musim paceklik, angin barat, terang
bulan, dan ketika sedang sakit. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
menggunakan dana paceklik dengan melakukan santunan anak yatim dan janda
nelayan, bantuan nelayan sebanyak 1500 orang, renovasi masjid serta pembuatan
tanggul.
Tabungan bakul dan nelayan merupakan simpanan uang yang dilakukan
kelompok masyarakat nelayan yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan
pelelangan ikan.
Sedangkan asuransi nelayan adalah jaminan sosial bagi nelayan apabila
terjadi kecelakaan di laut ataupun darat karena kegiatan melaut sangat beresiko
terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan badan. Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta menggunakan dana kesejateraan nelayan dengan melakukan
pemberian asuransi nelayan kepada 597 anggota dan 363 nelayan.
Hal ini membuktikan bahwa dana kesejahteraan nelayan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta merupakan langkah untuk mewujudkan
kesejahteraan para anggota dan nelayan. Sesuai dengan pola kehidupan nelayan
dan tantangan kehidupan sosial ekonomi nelayan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta dalam melakukan kesejahteraan nelayan menerapkan fungsinya
sebagai lembaga ekonomi dengan tidak meninggalkan fungsi sosialnya.
3. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara melalui Program Kerja Bidang Permodalan.
Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi masyarakat
adalah permodalan.18
Masalah permodalan, merupakan keluhan yang terjadi dalam
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke. Modal menjadi
kebutuhan yang mendasar pada saat usaha seseorang atau kelompok masyarakat
memasuki tahap perkembangan, baik pada perkembangan produk, maupun
pasarnya. Kasus yang umum terjadi adalah ketika usahanya mulai berkembang dan
mulai mendapat perhatian di pasar, sering kali terbentur bahkan kembali surut ke
18 Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Konsep dan Pengalaman,
(Jakarta: Bina Desa, 1997), h.5
belakang karena tidak di back-up oleh modal yang mencukupi.19
Tidak adanya
permodalan yang cukup dalam rangka mendukung pengembangan usaha menjadi
pemicu lemahnya produktifitas masyarakat nelayan.
Menurut Michael Sheraden salah satu aset pengembangan ekonomi
masyarakat dapat dilakukan dengan Aset Modal (Financial Asset), hal ini berkaitan
pada pengembangan modal usaha seperti kredit simpan pinjam dan program dana
bergulir.20
Begitu juga Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
melakukan pengembangan ekonomi mayarakat nelayan Muara Angke melalui
bidang permodalan dengan menyelenggarakan Unit Simpan Pinjam (USP). Maka,
penulis akan menganalisis implementasi bidang permodalan Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta melalui Unit Simpan Pinjam (USP) dengan 3 bagian yaitu
tahapan, proses dan hasil dari program kerja tersebut.
a) Tahapan
Pada tahun 2007 Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mendapatkan
kepercayaan sebagai penerima dana program peningkatan pelayaanan permodalan
koperasi dan usaha mikro dengan pola bergulir sebesar Rp.500.000.000,- dari
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik
Indonesia.21
Dengan kerjasama tersebut Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta menggunakan dana bergulir tersebut untuk menyelenggarakan Unit Simpan
Pinjam (USP) bagi anggota koperasi dan nelayan Muara Angke dalam memenuhi
kebutuhan modal usaha.
19
Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya, Jurnal
Comdev, (Yogyakarta: Elang Press, 2003), Edisi ke-3, h.32 20
Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20 21
Mukhlis, Manajer Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 20
April 2009.
Program kerja bidang permodalan menyediakan jasa keuangan mikro berupa
penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dengan bunga rendah yang ditujukan
untuk anggota dan nelayan. Tujuan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
mendirikan Unit Simpan pinjam (USP) yaitu untuk membantu masyarakat nelayan
Muara Angke yang kategori ekonominya lemah untuk belajar mandiri. Selain itu,
untuk mendidik masyarakat nelayan Muara Angke giat menyimpan secara teratur
sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik untuk hidup hemat dengan
menyisikan sebagian dari pendapannya.
Segmen nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta adalah anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke.
Segmentasi tahapan nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan
kelompok pekerjaan, jumlah anak, dan tingkat pendidikan. Dalam kelompok
pekerjaan terbagi kedalam dua golongan pekerjaan yaitu kelompok nelayan dan
Ibu rumah tangga. Berdasarkan jumlah anak dapat dilihat dengan jumlah anak 1-2,
2-4, dan 4 anak ke atas. Sedangkan segmentasi nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat dari lulusan SD, SMP dan SLA. Berikut tabel segmentasi nasabah Unit
Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pekerjaan, jumlah anak, dan
pendidikan dalam bentuk persentase.
Tabel 8
Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Nasabah Persentase
Anggota 60%
Non Anggota 40%
Sumber: Data Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Pada tabel ditunjukan bahwa Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta kebanyakan adalah anggota dengan persentase
sebesar 60% sedangkan terdapat jumlah yang sedikit non anggota yang mencapai
40%. Ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah anggota koperasi. Hal tersebut
dilakukan koperasi untuk membantu memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Tabel 9
Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pekerjaan
Pekerjaan Persentase
Nelayan 70%
Ibu Rumah Tangga 30%
Sumber: Data Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
Berdasarkan pekerjaan, persentase nasabah nelayan menempati porsi
terbanyak dibanding dengan nasabah ibu rumah tangga. Dengan begitu kebanyakan
nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
adalah nelayan yang lebih banyak meminjam modal usaha. Hal ini karena nelayan
menggunakan pinjaman untuk membantu pendapatan keluarga dengan membuat
usaha produktif di rumah seperti kedai kopi, warung nasi, warung kelontong, kios
voucer handphone dan lain-lain.
Tabel 10
Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak
Jumlah Anak Persentase
1-2 Anak 20%
2-4 Anak 30%
4-6 Anak 50%
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Dari data tabel, ternyata nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jumlah anak kebanyakan
mempunyai jumlah 4-6 anak dengan persentase sebesar 50% sedangkan terdapat
jumlah 2-4 anak 30% dan 1-2 anak sedikit jumlahnya dengan persentase 20%. Hal
ini membuktikan bahwa nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan
Mina Jaya DKI Jakarta memiliki banyak anak. Dengan demikian, nasabah
menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha untuk menghidupi kebutuhan
anak-anaknya.
Tabel 11
Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat Pendidikan Persentase
SD 50%
SMP 20%
SMA 30%
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Nasabah Unit Simpan Pinjam
(USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan
Sekolah Dasar (SD) lebih banyak ketimbang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan persentase 50% untuk SD, 20 %
untuk SMP dan 30% untuk SMA. Hal ini bila ditinjau dari tingkat pendidikan,
nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
b) Proses
Kendala yang dihadapi oleh masyarakat nelayan Muara Angke dalam proses
permodalan yaitu para nelayan memiliki keterbatasan mengakses modal usaha ke
lembaga perbankan karena sejumlah persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi.
Selain itu, adanya praktek rentenir di sekitar masyarakat nelayan Muara Angke
yang memberikan bunga pinjaman lebih tinggi.
Sifat investasi yang demikian mengharuskan ketersediaan dana kontan, yang
setiap saat bisa digunakan atau di akses oleh masyarakat nelayan Muara Angke.
Dengan alasan tersebut, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang berfungsi
sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan modal usaha masyarakat nelayan Muara
Angke termotivasi untuk meningkatkan pelayanan bidang permodalan dengan
mendirikan Unit Simpan Pinjam (USP).
Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) dilakukan secara terpisah dari unit
usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995. Unit
Simpan Pinjam (USP) dikelola langsung oleh manajer dan prosedur pinjaman
dilakukan sepenuhnya oleh kebijakan ketua koperasi.
Prosedur pinjaman modal usaha Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
melalui Unit Simpan pinjam (USP) dilakukan dengan empat prosedur yaitu
pendaftaran, survey, persetujuan, dan pencairan dana.
Anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke yang ingin
melakukan pinjaman datang ke kantor koperasi untuk mendaftarkan diri dengan
mengisi formulir di lengkapi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu
Keluarga (KK).22
Setelah itu, manajer koperasi melakukan survey ke rumah dan
tempat usaha orang yang mendaftarkan diri sebagai peminjam modal usaha. Hal
ini dilakukan untuk menghindari penipuan atau penyalahgunaan dana pinjaman
modal usaha.
Selanjutnya, manajer melaporkan hasil survey kepada ketua koperasi dan
rapat bersama untuk menghasilkan persetujuan dana pinjaman modal usaha yang
dibutuhkan. Setelah mendapat persetujuan dari ketua koperasi. Maka, barulah
proses pencarian dana modal usaha di berikan kepada anggota koperasi dan
masyarakat nelayan Muara Angke sebagai peminjam modal usaha. Pencarian dana
dilakukan terhitung dari 2 hari setelah mendaftarkan diri.
Proses Pinjaman modal usaha yang di berikan Unit Simpan pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dilakukan bertahap mulai dari Rp.
500.000,- sampai Rp.5.000.000,- dengan menggunakan jaminan barang berharga
22 Rahmat Purwanto , Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi,
Jakarta: 20 April 2009.
seperti BPKB motor, pas kapal dan lain-lain. Bunga yang di berikan sebesar 2 %
dari jumlah pinjaman. Masa waktu pengembalian pinjaman dilakukan selama 3-5
bulan. Angsuran dilakukan secara harian atau mingguan sesuai dengan besarnya
pinjaman.23 Jumlah pinjaman dapat meningkat apabila dalam proses simpanan
pengembalian pinjaman berjalan dengan baik.
Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta adalah anggota koperasi dan masyarakat nelayan Muara Angke.
Segmentasi proses nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan
kelompok pinjaman, tempo pengembalian, dan angsuran. Dalam kelompok
pinjaman terbagi kedalam dua golongan pinjaman yaitu kelompok pinjaman
Rp.500.000-Rp.2.500.000, dan kelompok pinjaman Rp.2.500.000-Rp.5.000.000.
Berdasarkan tempo pengembalian dapat dilihat dengan hitungan 3 bulan, 4 bulan,
dan 5 bulan. Sedangkan segmentasi proses nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan angsuran dapat dilihat
dari angsuran harian dan mingguan. Berikut tabel segmentasi proses nasabah Unit
Simpan Pinjam (USP) dibagi berdasarkan kelompok pinjaman, tempo
pengembalian, dan angsuran harian serta mingguan dalam bentuk persentase.
Tabel 12
Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan pinjaman
Kelompok Pinjaman Persentase
Rp.500.000-Rp.2.500.000 80 %
Rp.2.500.000-Rp.5.000.000 20 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
23
Hj. Babay Chaps, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi,
Jakarta: 16 Juni 2009.
Pada tabel ditunjukan bahwa nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang melakukan pinjaman kebanyakan adalah
pada kelompok pinjaman Rp.500.000-Rp.2.500.000 dengan persentase sebesar
80% sedangkan terdapat jumlah yang sedikit kelompok pinjaman Rp.2.500.000-
Rp.5.000.000 mencapai 20%. Hal ini jelas sekali bahwa Unit Simpan Pinjam
(USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memberikan dana pinjaman
modal usaha kepada nasabah dengan jasa keuangan mikro.
Tabel 13
Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tempo pengembalian
Tempo Pengembalian Persentase
3 Bulan 20 %
4 Bulan 20 %
5 Bulan 60 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Dari data tabel, ternyata tempo pengembalian 5 bulan lebih banyak
dilakukan oleh nasabah Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta dengan persentase sebesar 60% sedangkan terdapat jumlah yang sama
antara tempo pengembalian 3 bulan dengan tempo pengembalian 4 bulan yang
mencapai 20%. Ini membuktikan bahwa mayoritas nasabah Unit Simpan Pinjam
(USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta ditinjau dari tempo
pengembalian adalah pengembalian berkala lambat. Artinya, tempo pengembalian
tersebut mempunyai masa waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah
mengembalikan modal pinjaman.
Tabel 14 Segmentasi Nasabah Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan Angsuran
Angsuran Persentase
Harian 70 %
Mingguan 30 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan angsuran, persentase angsuran harian menempati porsi
terbanyak dibanding dengan angsuran mingguan. Dengan begitu nasabah Unit
Simpan Pinjam (USP) Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta kebanyakan
melakukan angsuran harian karena di nilai lebih mudah untuk mengembalikan
dana pinjaman. Ketimbang nasabah angsuran mingguan yang melakukan
akumulasi untuk mengembalikan pinjaman.
c) Hasil
Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam melakukan
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja
bidang permodalan Unit Simpan Pinjam (USP) memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan kegiatan usaha ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke.
Selain itu, perannya juga untuk mengurangi masyarakat nelayan Muara Angke
meminjam modal usaha kepada rentenir dan mengatasi keterbatasan mengakses
modal usaha ke lembaga perbankan karena sejumlah persyaratan teknis yang tidak
bisa dipenuhi.
Hasil program kerja bidang permodalan melalui Unit Simpan Pinjam
(USP) membantu masyarakat nelayan Muara Angke dalam memperluas akses
terhadap sumber-sumber keuangan alternatif. Kemudahan akses yang di berikan
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta pada masyarakat nelayan kecil di
Muara Angke yang skala usahanya tergolong usaha mikro merupakan pilihan
strategis dan pilar bagi upaya memberdayakan masyarakat nelayan Muara Angke
secara ekonomis.
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dapat memahami kesulitan-
kesulitan sosial ekonomi dan memberikan kemudahan pinjaman kredit sesuai
dengan karakteristik masyarakat nelayan Muara Angke. Masyarakat nelayan
Muara Angke berharap strategi dalam bidang permodalan terus ditingkatkan dan
kehadiran program kerja Unit Simpan Pinjam (USP) dapat terus berkembang.24
4. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara melalui Program Kerja Bidang Sekretariat.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama
yang harus dilaksanakan.25
Program kerja bidang sekretariat memiliki tugas utama
yaitu melaksanakan oprasional Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta baik
melalui kegiatan menjaga, melayani, dan menjalankan kebutuhan organisasi.
24
Santawi, Anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta, Wawancara Pribadi, Jakarta: 16
Juni 2009. 25
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Edisi ke II, h.667.
Fungsi dan peran koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah
koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan
kerja baru.25 Peran inilah yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke melalui
program kerja bidang sekretariat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk
menjadi karyawan dengan mengelola unit usaha di koperasi.
Salah satu bidang dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan
Aset Sosial (Social Asset) berkaitan pada pengembangan jaringan sosial. Hal ini
dapat melalui dukungan material, emosional, dan informasi dari teman atau
keluarga.26
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta melakukan perekrutan
karyawan melalui informasi dari anggota dan masyarakat. Karyawan yang
diangkat pengurus Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di prioritaskan
untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Muara Angke. Hal ini dilakukan
untuk memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat nelayan di Muara
Angke.
Langkah dalam penerimaan karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta yaitu calon karyawan mengajukan surat lamaran pekerjaan di sertai
dengan biodata, ijazah pendidikan, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Setelah hal itu selesai, pengurus merapatkan dan menganalisa dengan seksama
tentang persyaratan calon karyawan yang dibutuhkan untuk jenis pekejaan yang
dimaksud.
25
http://sidoarjo. Sytes.net/sidoarjokab/sub/dinkop/00-tentang_koperasi di akses pada tanggal 23
Mei 2009. 26
Michael Sheraden, Aset untuk Orang Miskin: Perspektif baru usaha pengentasan kemiskinan,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2006). h.20
Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah masyarakat
nelayan Muara Angke. Segmentasi karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta dibagi berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.
Dalam kelompok usia terbagi kedalam tiga golongan usia yaitu kelompok usia 23-
35 tahun, kelompok usia 35-47 tahun, dan kelompok di atas 47 tahun. Berdasarkan
jenis kelamin, sudah jelas karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
dapat di lihat antara pria dan wanita. Sedangkan segmentasi karyawan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dari berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat
dari lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Berikut tabel segmentasi
karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dibagi berdasarkan
kelompok usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.
Tabel 15
Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan usia
Kelompok Usia Persentase
23-35 tahun 60 %
35-47 tahun 30 %
47 tahun ke atas 10 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Pada tabel ditunjukan bahwa karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya
DKI Jakarta kebanyakan adalah kelompok usia 23-35 tahun dengan persentase
sebesar 60% sedangkan kelompok usia 35-47 tahun dengan 30% dan kelompok
usia 47 tahun ke atas paling sedikit jumlahnya mencapai 10%. Ini membuktikan
bahwa mayoritas karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
merupakan usia produktif. Pada usia tersebut, karyawan banyak membuahkan
hasil untuk kemajuan koperasi. Artinya, memang sasaran karyawan Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah masyarakat produktif Muara Angke.
Tabel 16
Segmentasi Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin Persentase
Pria 70 %
Wanita 30 %
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Berdasarkan jenis kelamin, ternyata persentase karyawan pria menempati
porsi terbanyak dibanding dengan karyawan wanita. Porsi untuk karyawan pria
sebesar 70% sedangkan karyawan wanita mencapai 30%. Hal ini jelas sekali
karena Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta membutuhkan karyawan pria
untuk bekerja di luar kantor mengelola usaha Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Sedangkan karyawan wanita bekerja di dalam kantor sebagai staff kantor
mengelola pembukuan, tata usaha dan Unit Simpan Pinjam (USP).
Tabel 17 Segmentasi Karyawan
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat Pendidikan Persentase
SLTP 10 %
SLTA 60 %
Perguruan Tinggi 30 %
Sumber: Laporan pengurus pada RAT ke-34 Tahun Buku 2008
Kebanyakan Karyawan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta adalah
lulusan SLTA. Dalam merekrut karyawan tingkat pendidikan tidak menjadi
prioritas penilaian utama yang penting memiliki sifat jujur, produktif, penuh
dedikasi untuk bekerja dan bertempat tinggal di Muara Angke. Hal ini di
karenakan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta mengangkat karyawan
untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dan upaya menciptakan lapangan
pekerjaan dalam mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat nelayan Muara
Angke.
5. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Muara Angke, Jakarta-
Utara melalui Kesejahteraan Sosial.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian terutama pasal 3 tentang tujuan koperasi yaitu, koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.27
Salah satu indikator kesejahteraan sosial khususnya anggota dapat dilihat
dari jumlah pendapatan dan kemampuan ketrampilan yang diperoleh setelah
menjadi anggota koperasi. Maka, dengan itu penulis melakukan survey terhadap
kesejahteraan anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dengan
27
Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah,Teori dan Praktek, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2004), h.35.
melakukan wawancara kepada 11 anggota koperasi. Berikut hasil survey penulis
tentang kesejahteraan sosial khususnya anggota.
Segmen pengambilan sample dilakukan kepada anggota Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang bermukim di Muara Angke. Segmentasi
sample demografis dibagi berdasarkan kelompok usia, pekerjaan, jumlah anak,
dan tingkat pendidikan. Dalam kelompok usia terbagi kedalam tiga golongan usia
yaitu kelompok usia 36-45 tahun, kelompok usia 45-54 tahun, dan kelompok di
atas 54 tahun. Kelompok pekerjaan terbagi kedalam dua pekerjaan yaitu nelayan
dan pedagang. Berdasarkan jumlah anak dapat dilihat dengan jumlah anak 1-2, 2-
4, dan 4 anak ke atas. Sedangkan gambaran demografis berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat dari lulusan SD, SMP dan SLA. Berikut tabel segmentasi
demografis sample berdasarkan kelompok usia, pekerjaan, jumlah anak, dan
pendidikan dalam bentuk persentase.
Tabel 18
Segmentasi sampel demografis berdasarkan usia
Kelompok Usia Persentase
36-45 tahun 50 %
45-54 tahun 30 %
54 tahun ke atas 20 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Pada tabel ditunjukan bahwa sample demografis berdasarkan usia
kebanyakan adalah kelompok usia 36-45 tahun dengan persentase sebesar 50%
sedangkan kelompok usia 45-54 tahun dengan 30% dan kelompok usia 54 tahun
ke atas paling sedikit jumlahnya mencapai 20%. Ini membuktikan bahwa
mayoritas penduduk yang menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta merupakan usia tua yang sudah puluhan tahun tinggal di Muara Angke.
Tabel 19
Segmentasi sampel demografis berdasarkan pekerjaan
Pekerjaan Persentase
Nelayan 70 %
Pedagang 30 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan pekerjaan, persentase nelayan menempati porsi terbanyak
dibanding dengan pedagang. Dengan begitu dari sample demografis berdasarkan
pekerjaan kebanyakan adalah nelayan. Pada umumnya penduduk kawasan Muara
Angke yang menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI bekerja sebagai
nelayan. Rata-rata mereka penduduk rantau yang datang berasal dari etnis Minang
Kabau, Bugis, dan Jawa untuk mencari penghidupan.
Tabel 20
Segmentasi sampel demografis berdasarkan berdasarkan jumlah anak
Jumlah Anak Persentase
1-2 Anak 20 %
2-4 Anak 30 %
4-6 Anak 50 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Dari data tabel, ternyata sampel demografis berdasarkan jumlah anak
kebanyakan mempunyai jumlah 4-6 anak dengan persentase sebesar 50%
sedangkan terdapat jumlah 2-4 anak 30% dan 1-2 anak sedikit jumlahnya dengan
persentase 20%. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Muara Angke di dalam
keluarga memiliki banyak jumlah anak.
Tabel 21
Segmentasi sampel demografis berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat Pendidikan Persentase
SD 40 %
SMP 30 %
SMA 30 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sample demografis berdasarkan
tingkat pendidikan kebanyakan adalah Sekolah Dasar (SD) dengan persentase
40%. Sedangkan terdapat jumlah yang sama antara tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencapai
30%. Hal ini bila ditinjau dari tingkat pendidikan, penduduk Muara Angke yang
bergabung menjadi anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta memiliki
tingkat pendidikan yang masih rendah.
Survey dilakukan kepada anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta yang bermukim di Muara Angke. Segmentasi kesejahteraan dari hasil
survey dibagi berdasarkan pendidikan, modal, dan penghasilan. Dalam pendidikan
terbagi dua yaitu mengikuti pendidikan dan tidak mengikuti pendidikan.
Berdasarkan modal yaitu mendapat pinjaman sebesar Rp.500.000-Rp.2.500.000
dan Rp.2.500.000-Rp.5.000.000. Sedangkan kesejahteraan berdasarkan
penghasilan dapat dilihat dari penghasilan naik, turun, dan tidak berubah. Berikut
tabel segmentasi kesejahteraan berdasarkan pendidikan, modal, dan penghasilan
dalam bentuk persentase.
Tabel 22
Segmentasi kesejahteraan berdasarkan mengikuti pendidikan
Mengikuti Pendidikan Persentase
Ya 60 %
Tidak 40 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan pendidikan, persentase anggota yang mengikuti pendidikan
menempati porsi terbanyak dibanding dengan yang tidak. Dengan begitu dari hasil
survey berdasarkan pendidikan kebanyakan adalah mengikuti. Dari hasil survey
anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang mengikuti pendidikan
memiliki kemampuan ketrampilan dalam mengembangkan usaha sehingga
penghasilannya bertambah. Sedangkan anggota yang tidak mengikuti pelatihan
penghasilannya tidak berubah.
Tabel 23
Segmentasi kesejahteraan berdasarkan pinjaman modal
Pinjaman Persentase
Rp.500.000-Rp.2.500.000 70 %
Rp.2.500.000-Rp.5.000.000 30 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Pada tabel ditunjukan bahwa anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI
Jakarta yang mendapat modal pinjaman kebanyakan adalah pinjaman Rp.500.000-
Rp.2.500.000 dengan persentase sebesar 70 % sedangkan terdapat jumlah yang
sedikit kelompok pinjaman Rp.2.500.000-Rp.5.000.000 mencapai 30%. Dari hasil
survey semua anggota mendapat modal pinjaman. Para anggota menggunakan
modal pinjaman untuk menambah modal usaha atau membuka usaha sampingan.
Tabel 24
Segmentasi kesejahteraan berdasarkan penghasilan
Penghasilan Persentase
Naik 50 %
Turun 20 %
Tidak Berubah 30 %
Sumber: Hasil Wawancara Pribadi
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kesejateraan anggota Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta berdasarkan penghasilan naik dengan persentase
sebesar 50% ketimbang penghasilan turun 20% dan penghasilan tidak berubah
mencapai 30 %. Hal ini bila ditinjau berdasarkan penghasilan, anggota Koperasi
Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta setelah bergabung taraf penghasilannya
meningkat. Maka dengan itu, Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta
memberikan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan dari sebagian anggota
koperasi. Namun, masih ada persoalan karena ada sebagian kecil pendapatannya
turun dan sebagian lagi tetap.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Keberadaan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara Angke
berperan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi nelayan
secara bersama. Kehadiran Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke berfungsi sebagai
perangkat penunjang yang dapat memperkokoh kondisi sosial ekonomi dan
dinamika kehidupan masyarakat nelayan.
2. Peranan yang dilakukan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam
pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara
adalah meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha perikanan dengan
mengupayakan agar anggota pada khususnya dan nelayan umumnya dapat
memanfaatkan pelayanan yang di berikan koperasi melalui program kerja yang
dilaksanakan yaitu bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang
permodalan, bidang sekretariat serta kesejahteraan sosial. Dengan demikian,
Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi
masyarakat nelayan Muara Angke melalui program kerja yang telah dilaksanakan
memiliki indikasi untuk berperan dalam memajukan kesejahteraan anggota.
Meskipun, masih ada beberapa hal yang belum tercapai, maka kinerja koperasi
perlu di tingkatkan agar masyarakat nelayan Muara Angke mencapai taraf
ekomomi yang lebih baik.
B. Saran
1. Program kerja Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta yang telah ada
dikelola dengan lebih giat lagi dan membuka usaha baru yang bermanfaat bagi
anggota dan nelayan terutama dalam pendidikan serta pelatihan anggota.
2. Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam kegiatan Pendidikan dan
pelatihan di bidang perkoperasian dan perikanan bagi anggota dan nelayan perlu
dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan
wawasan anggota serta nelayan tentang dunia usaha koperasi dan perikanan
sehingga dapat meningkatkan produksinya di dalam menagkap, mengelola dan
memasarkan ikan serta dapat memotivasi dalam berkoperasi.
3. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta lebih ditingkatkan lagi
sebagai lembaga yang melayani kebutuhan dalam upaya meningkatkan usaha serta
pendapatan anggota dan nelayan agar dapat memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan nelayan pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Safei, Agus dan Machendrawaty, Nanih. Pengembangan Masyarakat
Islam dari Ideolodi, Strategi sampai Tradisi. Bandung: PT, Remaja
Rosdakarya, 2001).
Anoraga, Panji dan Sudantoko, Djoko. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha
Kecil Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Bariadi, Lili. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED, 2005.
Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Laporan Forum Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Departemen kelautan dan Perikanan,
2003.
Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kecil
dan Mikro. Jakarta: DEKOPIN, 2002.
Syafril dan Djasni, EKONOMI 2 Untuk SMU Kelas 2, Jakarta: PT Bumi Aksara,
2000.
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian
Sosial, Jakarta: FISIP UI, 2001.
Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus. Perkoperasian Sejarah, Teori dan
Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
FISIP UI, Materi Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial.
Hadi, Sutrisno. Metodelogi Reseac. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
Herawandi, Endih. Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai. Jakarta: Co-Fish
Project, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004.
Iljas, Achjar. Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil. Jakarta: Global Mahardhika Publication, 2004.
Iriawan, Elly. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Universitas terbuka, 1995.
J Moleong, Lexy. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
Kartasapoetra, G. dkk. Koperasi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan.Yogyakarta: LKiS, 2003.
Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan jaringan Sosial. Bandung: Humaniora
Utama Press, 2000.
Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan. Yogyakarta: LKiS, 2007.
Mangundjojo, R. Soediro. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan, 1973.
Mubyanto dkk, Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua desa
Pantai. Jakarta: CV, Rajawali, 1984.
Mulyana, Deddy, Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT, Remaja Rosdakarya,
2003.
Nasir D, Moh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
Nikijuluw, Victor P.H.. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta:
P3R, 2002.
Pengelolaan Jabatan berdasarkan Internasional Standart Classification Of
Occupations. Jakarta: Departemen Perburuhan Republik Indonesia, 1963.
Rudito, Bambang. Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami
Community Development. Jakarta: ICDS, 2003.
Saleh, Soetrisno. Buku II Ekonomi Perikanan Teori dan Penerapannya Dalam
Perusahaan Niaga. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perikanan, 1984.
Sekretariat Bina Desa, Merintis Kemandirian Ekonomi Masyarakat : Konsep dan
Pengalaman. Jakarta: Bina Desa, 1997.
Sheraden, Michael. Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha
Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
Sudradjat, Ahmad. Glosarium Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Badan Riset
Kelautan dan Perikanan, 2006.
Suharto, Edi. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi.
Jakarta: Balitbang-Depsos, 2004).
Suharto, Edi. Metodelogi Pengembangan Masyarakat: Jurnal Comdev, Jakarta:
BEMJ-PMI, 2004.
Sukriyanto, Pengembangan Masyarakat Islam: Agama, Sosial, Ekonomi, Budaya,
Jurnal Comdev. Yogyakarta: Elang Press, 2003.
Sumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998.
Sumodiningrat, Gunawan. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996.
Wibowo, Rimun. Makalah Seminar BEM-J PMI: Pengembangan Masyarakat
Islam antara Peluang dan Tantangan, Periode 2003-2004.
Internet:
http://google.com/ kelemahan nelayan, di akses pada tanggal 7 Juni 2009.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan. di akses pada tanggal 18 Maret 2009.