Post on 10-Nov-2021
1
Jakarta, 8 September 2020
Peran Kementerian Desa dan PDTT dalam Replikasi Desa Inklusif
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Bito WikantosaDirektur Pelayanan Sosial Dasar
Direktorat Jenderal PPMD
Kondisi kehidupan di Desa yang setiap warganyabersedia secara sukarela untuk membuka ruangkehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desayang diatur dan diurus secara terbuka, ramah danmeniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secarasetara, saling menghargai serta merangkul setiapperbedaan dalam pembangunan ini disebut denganistilah Desa Inklusif.
DESA INKLUSIF
STRUKTURISASI SOSIAL DESA INKLUSIFKembali kepadamandat Undang-UndangDesa
STRUKTURISASI SOSIAL TENTANG DESA INKLUSIF:HUBUNGAN ANTARA REGULASI DAN SUBJEK PELAKU REGULASI
YANG NORMATIF – KERANGKA REGULASI DESA INKLUSIF
PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF BERDASARKAN KERANGKA REGULASI
WARGA DESA KHUSUSNYA KELOMPOK MARGINAL DAN RENTAN “MENJADI” AGENSI PENINDAK
STRUKTUR SOSIAL DESA INKLUSIF
KADER DESA SEBAGAI MOTOR GERAKAN
STRUKTURISASI SOSIAL DESA INKLUSIF DITEMPUH MELALUI TIGA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: JALAN KEBUDAYAAN, JALAN PEMBANGUNAN DAN JALAN DEMOKRASI
Jalan Kebudayaan ini akan menjamin keberlanjutan Desa Inklusif. Sebab, nilai-nilai
inklusi sosial (toleransi, kesetaraan, solidaritas, bela rasa sosial, gotong royong, kedamaian,
kemajemukan dll) menyatu dalam cipta, rasa, karsa dan karya seluruh warga Desa. Untuk
itu, penyelenggaraan Desa Inklusif harus ditopang oleh upaya pendalaman Pemajuan
Kebudayaan Desa yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai
berikut:
menggali dan mengenali adat dan budaya Desa yang memuat nilai-nilai inklusi sosial;
menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa yang memuat nilai-nilai inklusi
sosial;
melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang nilai-nilai inklusi sosial yang
terkandung dalam adat dan budaya Desa;
membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai
dengan nilai-nilai inklusi sosial yang terkandung di dalam adat dan budaya Desa; dan
mempromosikan adat dan budaya Desa yang mengandung nilai-nilai inklusi sosial
sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dan kebudayaan
nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum
kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional.
JALAN KEBUDAYAAN : LUMBUNG BUDAYA DESA
Penyelenggaraan Desa Inklusif ditopang upaya pendalaman demokrasi yang secara teknis operasional
meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/pelatihan inklusi sosial bagi warga Desa khususnya
kelompok marginal dan rentan;
mengorganisir kelompok marginal dan rentan;
memfungsikan musyawarah Desa sebagai forum demokrasi bagi kelompok marginal dan rentan
dalam menyampaikan aspirasi;
memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa yang dituju oleh
kelompok marginal dan rentan dalam menyampaikan aspirasi;
memastikan adanya kewenangan Desa memuat urusan-urusan yang dibutuhkan oleh kelompok
marginal dan rentan dalam memenuhi hak dan kepentingannya;
memastikan adanya peraturan Desa yang memberikan kepastian hukum di Desa bagi kelompok
marginal dan rentan dalam memenuhi hak dan kepentingannya;
memastikan warga Desa mampu memilih kepala Desa dan/atau anggota BPD yang berpihak
kepada kelompok marginal dan rentan (Gerakan Swadaya Politik Rakyat); dan
menyelenggarakan kaderisasi Desa bagi warga Desa termasuk kepala Desa, perangkat Desa dan
anggota BPD menjadi bagian aktif dari kader-kader Desa Inklusif.
JALAN DEMOKRASI : YANG UTAMA ADALAH POLITIK DAN KEPEMERINTAHAN
Pendalaman Demokrasi PancasilaSila ke-4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Penyelenggaraan Desa Inklusif harus ditopang oleh upaya pendalaman pembangunan partisipatif yang secara teknis operasional
meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
memastikan setiap warga Desa, khususnya kelompok marginal dan rentan, untuk mampu hidup dan berpenghidupan secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan secara mandiri beragam sumber daya pembangunan yang ada di keluarganya,
kelompoknya, komunitasnya, maupun Desanya;
memastikan sumber daya pembangunan yang ada di Desa yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya
sosial-budaya, sumber daya fisik/infrastruktur, dan sumber daya finansial dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan
kesejahteraan warga Desa khususnya kesejahteraan kelompok marginal dan rentan;
memastikan warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan mampu berpartisipasi aktif di dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
memastikan adanya satu peta dan satu data tentang sumber daya pembangunan Desa, masalah pembangunan Desa
maupun hasil-hasil pembangunan Desa yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kepentingan kelompok marginal dan
rentan;
memastikan warga Desa agar memiliki arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
memastikan adanya arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan kepada upaya pemenuhan hak dan
kepentingan kelompok marginal dan rentan;
memastikan adanya perlindungan terhadap upaya pemenuhan hak dan kepentingan kelompok marginal dan rentan melalui
penerapan akuntabilitas sosial yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :
pembentukan dan pengembangan sistem informasi Desa yang dikelola secara partisipatoris;
pemantauan perencanaan dan pembangunan Desa yang dilakukan secara aktif oleh warga Desa;
penanganan masalah pembangunan Desa terkait pemenuhan hak dan kepentingan kelompok marginal dan rentan yang
dilakukan secara mandiri oleh Desa;
pendayagunaan paralegal dan/atau kader Desa untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga Desa yang menjadi
bagian dari kelompok marginal dan rentan.
JALAN PEMBANGUNAN : DIGITALISASI PEMBANGUNAN DESA
PENGGERAK DESA INKLUSIF
Gerak dan dinamika hubungan timbal balik antara tata kelola pemerintahan Desa dengan tata kelola pembangunan Desa sangat ditentukan oleh partisipasi warga Desa. Kunci keberhasilan penyelenggaraan Desa Inklusif justru terletak pada terciptanya kemandirian dan kebebasan warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan dalam berjuang mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya.
Partisipasi warga Desa, khususnya kelompok marginal dan rentan, mensyaratkan adanya kader-kader Desa. Yang dimaksud dengan Kader Desa adalah pemimpin Desa dan/atau warga Desa yang memiliki kepedulian dan keberpihakan serta dukungan dan keterlibatan diri secara langsung untuk menjadi motor penggerak penyelenggaraan Desa.
Penyelenggaraan Desa Inklusif yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat pada hakikatnya berada pada wilayah lokal Desa. Akan tetapi, jikalau ketidakberdayaan kelompok marginal dan rentan disebabkan terhambatnya akses terhadap beragam sumberdaya pembangunan, maka penyelenggaraan Desa Inklusif akan menghadapi kendala yang cukup berarti. Misalnya, warga Desa yang sangat miskin, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, buruh tani tanpa lahan, anggota masyarakat adat mungkin saja tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya yang berasal dari luar Desa untuk menjadi penggerak Desa Inklusif. Misalnya: lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perusahaan/CSR.
KUNCI UTAMA: NEGARA HADIR
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL1. PENGEMBANGAN KAPASITAS LITERASI DESA
Yang dimaksud dengan Literasi Desa adalah kapasitas anggota masyarakat Desa dalam mengolah
dan memahami informasi saat melakukan tindakan pembacaan, perbincangan maupun penulisan
tentang Desa yang diperoleh dari keterlibatan langsung setiap warga Desa dalam penyelenggaraan
Desa. Kelompok marginal dan rentan difasilitasi kapasitas literasinya melalui pembelajaran
langsung (sekolah Desa) maupun platform digital (Akademi Desa 4.0).
2. PENERAPAN AKUNTABILITAS SOSIAL
Akuntabilitas sosial dapat dimaknai sebagai dorongan, keterlibatan, hingga kontrol masyarakat di
tingkat Desa untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dan anggaran desa lebih
terukur dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Ukuran
program dan anggaran yang dimaksud merupakan kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil,
penerima manfaat, dan dampak setiap program yang dijalankan oleh pemerintah Desa. BPD sebagai
representasi perwakilan warga desa, dapat menjadi kanal implementasi akuntabilitas sosial di Desa.
3. PENGUATAN NILAI-NILAI INKLUSI SOSIAL
Penerapan nilai-nilai inklusi sosial dalam penyelenggaraan Desa : keterbukaan, keramahan,
kesetaraan, toleransi, sikap saling menghargai dan kesukarelaan untuk merangkul setiap perbedaan
hendaknya kita hadirkan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari warga Desa sehingga
menjadi adat dan budaya Desa. Penguatan nilai-nilai inklusi sosial di Desa membuka peluang
kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya berpartisipasi dalam pembanguan Desa.
DESA INKLUSIF
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MANULA, WARGA DISABILITAS, KELOMPOK MARGINAL DAN KAUM MISKIN
LITERASI DESA (SEKOLAH LAPANG DAN PERPUSTAKAAN DESA)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA (PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DESA, PELEMBAGAAN PANCASILA DI DESA, REVOLUASI MENTAL, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ADAT)
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF UNTUK PELAYANAN SOSIAL DASAR
(DIGITALISASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA/ADOPSI E-HDW)
AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA (PEMANTAUAN BERBASIS
KOMUNITAS, SEKOLAH ANGGARAN DESA, SISTEM INFORMASI DESA, JARING PEWARTA DESA & DESA
CERDAS INFORMASI)
DESA DAMAI BERKEADILAN
DESAIN FASILITASI DESA INKLUSIF
PENGEMBANGAN DESA PERCONTOHAN SEBAGAI RUANG PEMBELAJARAN (SEKOLAH LAPANG) BERBASIS PLATFORM DIGITAL (AKADEMI DESA 4.0., GO DESA, DAN DESA SMART).
PEMDA KAB/KOTA
Pemerintah Pusat (K/L) menyusun Regulasi dan Platform Pemerintah Provinsi mengembangkan kapasitas Pemda Kab/Kota Pemda Kab/Kota dengan dibantu Pendamping Profesional dan/atau OMS menyusun Panduan Desa Model/Sekolah
Lapang, Modul Pelatihan, Bahan Bacaan serta mengelola kegiatan Pengembangan Desa Percontohan/Sekolah Lapang
PendampingProfesional
Pihak Ketiga
Desa Percontohan/ Sekolah Lapang
Desa Percontohan/ Sekolah Lapang
KADER DESA, POKMAS, PEMDES, BPD DLL (studibanding, kursus, belajardg praktek)
K/L
PEMPROV
STRATEGI IMPLEMENTASI FASILITASI DESA INKLUSIF
Penilaian Mandiri Kinerja Desa Inklusif
1. dibentuk Panitia Kerja untuk melakukan penilaian kinerja Desa Inklusif secara mandiri;
2. setiap indikator kinerja utama harus dapat diukur;
3. data-data yang dipakai untuk mengukur kinerja Desa Inklusif bersifat objektif berdasarkan bukti-bukti
nyata yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan dapat memberikan masukan dan saran
kepada Panitia Kerja berdasarkan hasil pemantauannya tentang kinerja Desa Inklusif;
5. Panitia Kerja dapat melakukan wawancara dengan warga Desa untuk memastikan data-data
kinerja Desa Inklusif dapat dipertanggungjawabkan;
6. kegiatan penilaian mandiri kinerja Desa Inklusif dilaksanakan oleh Panitia Kerja yang dibentuk
oleh kepala Desa bersama BPD;
7. proses penilaian mandiri Desa Inklusif terbuka untuk dipantau oleh BPD bersama-sama dengan
warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan;
8. rancangan hasil penilaian mandiri Desa Inklusif disebar luaskan kepada warga Desa;
9. dalam hal kelompok marginal dan rentan berkeberatan dengan hasil penilaian kinerja Desa
Inklusif, BPD berhak menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati
penilaian kinerja dimaksud;
10.kepala Desa menetapkan hasil penilaian Desa Inklusif yang telah diterima BPD dan sebagian
terbesar warga Desatermasuk kelompok marginal dan rentan.
KATEGORI PENILAIAN KINERJA DESA INKLUSIF
LOKASI PERCONTOHAN DESA INKLUSIFDesa Inklusif yang kategori kinerjanya Mentor, dapat menjadi lokasi percontohan Desa Inklusif.
SEKOLAH LAPANG DI DESA LOKASI PERCONTOHAN Model Desa Inklusif merupakan sekolah lapang bagi Desa-Desa lainnya yang akan mengadopsi dan mengadaptasikanpengalaman penerapan inklusi sosial. Pembelajaran di sekolah lapang dapat dilakukan cara: 1. praktik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang inklusif menjadi sarana
pembelajaran melalui secara langsung; 2. bahan pembelajaran/pelatihan berbasis dari pengalaman-pengalaman yang konkret dan menyejarah; 3. bahan pembelajarannya bersifat praktis dan tepat guna sehingga dapat langsung dimanfaatkan; dan4. kurikulum pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada di Desa-Desa yang akan melakukan adopsi
dan adaptasi Desa Inklusif.
Jumlah Nilai
Kinerja Desa Inklusif
Kategori Penilaian
Kinerja Desa Inklusif
76 - 100 Mentor
51 - 75 Utama
26 - 50 Madya
0 - 25 Pemula
Menyerap IlmuPraktek
PembentukanPercontohandan ReplikasiDesa Inklusif
REPLIKASI DESA MODEL
• Perempuan dan
anak
• Manula
• Warga disabilitas
• Masyarakat adat
• Warga minoritas
• Warga miskin
• Kelompok Marginal
SASARAN
• Social analysis
• Social inclusion
• Social accountability
• Sustainable livelihood
approach (SLA)
• Community driven
development (CDD)
• Integrated rural
development
• Asset based development
• Fasilitasi ketahanan keluarga
• Fasilitasi pengembangan
kapasitas literasi Desa,
• Fasilitasi pemberdayaan
masyarakat Desa berbasis
adat dan budaya,
• Fasilitasi pembangunan
partisipatif melalui
pembangunan Desa terpadu
berbasis aset
• Fasilitasi akuntabilitas sosial
dalam pendayagunaan
keuangan dan aset Desa
• Fasilitasi penegakan
supremasi hukum di Desa
PENDEKATAN
PEMBANGUNANMODEL FASILITASI
Praktek di Desa
NON DESA
PERCONTOHAN
AD
OP
SI
AD
AP
TA
SI
REPLIKASI DESA INKLUSIF BERBASIS PALTFORM DIGITAL (AKADEMI DESA 4.0., GO DESA, DESA SMART
DESA
PERCONTOHAN
Sumber foto : www.wwf.or.id
TERIMA KASIH