Post on 02-Jul-2019
PERAN APBN DALAM PEMBANGUNAN (Evaluasi Penganggaran 2018-2019 dan Pokok Pokok Kebijakan Penganggaran TA 2020)
Disampaikan pada
BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN TAHUN
2019
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N Pontianak, 10 April 2019
POKOK BAHASAN
A. Evaluasi Penganggaran TA 2018
B. Arahan Presiden Pelaksanaan APBN 2019
C. Pelaksanaan Anggaran TA 2019
D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN Tahun 2020
E. Hal baru dan strategis 2020
2
A. Evaluasi Penganggaran TA 2018
3
Ketimpangan Secara Horizontal Masih Terjadi Disparitas antardaerah masih lebar
7,5%
11,1%
22,0%
11,0%
6,5%
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY
Source: BPS
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS
SUMATERA: 22,0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 7,9% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian SULAWESI: 6,0% thd PDB
Pertanian, konstruksi, perdagangan
PAPUA: 2,5% thd PDB Pertambangan, pertanian,
dan administrasi pemerintahan
BALI-NUSRA: 13,1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan
5,9% 14,7%
5,6 % 10,1%
4,3% 2,0%
7,4% 3,5%
1,2%
8,2% 6,6%
10,3%
5,5%
Pertumbuhan PDRB, 2015, YoY
Source: BPS
JAWA: 58,5% thd PDB Industri pengolahan,
perdagangan, konstruksi
4
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Persentase Realisasi Anggaran Satker-Satker di Kalbar lebih baik dibandingkan Nasional
Sumber : Data BI DJA
90.7%90.0%
88.3% 88.2% 88.6%89.4%
87.7%
85.5%
91.7%91.0%
94.9%
97.5%96.2%
94.4%
91.8%
89.0%
93.5%
87.8%
93.2% 93.3%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NASIONAL KALBAR
5
Secara nasional, realisasi anggaran Satker-Satker di Kalbar Tahun 2018 berada pada urutan ke-8
Sumber : Data BI DJA
NO LOKA SI PA GU DIPA
A KT UA L
REA LISA SI
A KT UA L %
1 28 MALUKU UTARA 5,835,088 5,595,849 95.9%
2 34 SULAWESI BARAT 3,653,313 3,467,577 94.9%
3 20 SULAWESI TENGGARA 7,519,660 7,124,250 94.7%
4 33 PAPUA BARAT 7,215,542 6,807,612 94.3%
5 26 BENGKULU 4,719,933 4,442,748 94.1%
6 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2,880,470 2,702,520 93.8%
7 21 MALUKU 8,487,077 7,929,703 93.4%
8 13 KALIMANTAN BARAT 11,794,481 11,002,093 93.3%
9 22 BALI 10,952,922 10,215,852 93.3%
10 12 LAMPUNG 10,523,061 9,796,446 93.1%
11 14 KALIMANTAN TENGAH 6,444,193 5,993,321 93.0%
12 15 KALIMANTAN SELATAN 9,597,526 8,892,673 92.7%
13 09 RIAU 8,328,669 7,716,615 92.7%
14 10 JAMBI 6,767,177 6,262,723 92.5%
15 08 SUMATERA BARAT 12,146,011 11,222,085 92.4%
….
33 29 BANTEN 11,719,930 10,366,801 88.5%
34 32 KEPULAUAN RIAU 7,183,803 6,191,760 86.2%
Grand Total 923,364,439 840,024,997 91.0%
Sampai dengan akhir tahun 2018, masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp3,18 miliar (0,026% dari pagu) 6
dalam juta rupiah
2,2%6,0%
11,2%18,0%
25,1%32,1%
40,8%47,8%
55,4%63,5%
72,2%
91,0%
2%7%
11%
17%
24%
31%
39%
48%
56%
65%
75%
93%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
% nasional % kalbar
Pola penyerapan anggaran 50% direalisasikan pada triwulan ke-4
Realisasi anggaran per bulanannya relatif sama dengan realisasi bulanan nasional, perlu percepatan di Triwulan III agar tidak menumpuk pada akhir tahun 2019, dan lebih fokus pada persiapan tahun 2020 7
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
User Satker
User Unit Es. I
User K/L
Mengisi keterangan bulanan serta
analisis dan rekomendasi semesteran
dan tahunan
Melaporkan Capaian Output Program ke
Kemenkeu setiap Triwulan
Melaporkan Capaian Sasaran Program ke
Kemenkeu max akhir tahun
Melaporkan Capaian Sasaran Strategis
K/L ke Kemenkeu max akhir tahun
Nilai Kinerja Satker (aspek Implementasi)
Nilai Kinerja Es I (aspek Manafaat & Implementasi)
Nilai Kinerja KL (aspek Manafaat & Implementasi)
A. DJA : SMART (Sistem
Monitoring Kinerja Terpadu)
B. DJPB : IKPA (Indikator
Kinerja Pelaksanaan
Anggaran)
Dengan IKPA melalui OMSPAN K/L, Es, I,
Satker dapat memantau pelaksanaan
anggaran secara online dan realtime
Aspek Nilai Kinerja IKPA
C. OPINI BPK
WTP/WDP
Insentif Anggaran
Dalam KMK 689MK.02/2018 13 KL memperoleh Insentif atas
Pelaksanaan 2017 Rp1,47 Triliun
8
Hasil Capaian Kinerja K/L TA 2018 Berdasarkan Aplikasi SMART (15 K/L terbaik)
No.Kode
K/LNama K/L
Sasaran
StrategisRata-rata Es 1
Pencapaian
Kinerja
(%)180219
KETERANGAN
1 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 112,24% 90,64% 101,44% SANGAT BAIK
2 15 KEMENTERIAN KEUANGAN 106,61% 96,34% 100,00% SANGAT BAIK
3 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 107,26% 100,00% 100,00% SANGAT BAIK
4 29 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 110,98% 82,91% 96,95% SANGAT BAIK
5 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,27% 92,16% 95,22% SANGAT BAIK
6 024 KEMENTERIAN KESEHATAN107,00% 83,43% 95,22% SANGAT BAIK
7 26 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 111,44% 78,62% 95,03% SANGAT BAIK
8 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 106,12% 83,64% 94,88% SANGAT BAIK
9 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 100,00% 89,21% 94,61% SANGAT BAIK
10 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN120,00% 69,04% 94,52% SANGAT BAIK
11 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 98,84% 88,69% 93,77% SANGAT BAIK
12 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 99,36% 86,96% 93,16% SANGAT BAIK
13 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 95,34% 89,66% 92,50% SANGAT BAIK
14 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 100,52% 83,30% 91,91% SANGAT BAIK
15 40 KEMENTERIAN PARIWISATA 100,00% 82,66% 91,33% SANGAT BAIK
9
Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Tingkat Satker melalui Aplikasi SMART
Penilaian Kinerja tingkat satker = Nilai Kinerja Aspek Implementasi tingkat satker
Contoh Hasil Perhitungan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Satker Universitas Tanjungpura (400955):
Variabel Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Impementasi beserta bobotnya:
a. Capaian Keluaran - CKK (43,5%) b. Penyerapan Anggaran – P (9,7%) c. Efisiensi – NE (18,2%) d. Konsistensi RPD Awal – K (18,2%)
Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran:
> 90 = Sangat Baik > 80 – 90 = Baik > 60 – 80 = Cukup > 50 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
Sumber : Dashboard Aplikasi SMART
Indikator Perhit Rule Konversi Nilai BobotNilai
TerbobotNK
Capaian Keluaran 94,43% 94,43% 43,50% 41,08% 79,35%
Penyerapan 97,89% 97,89% 9,70% 9,50%
Efisiensi -1,50% -2% 46% 46% 28,60% 13,23%
Konsistensi 85,42% 85,42% 18,20% 15,55%
Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan Satker Universitas Tanjung Pura sebesar 79,35% (termasuk kategori Cukup).
10
B. Arahan Presiden Pelaksanaan APBN 2019
11
Arahan Presiden Pada Saat Penyerahan DIPA APBN TA 2019
I. Belanja APBN harus fokus Jangan menguap tanpa hasil Jangan habis untuk rutinitas, belanja
birokrasi atau belanja operasional Bermanfaat bagi rakyat
II. Belanja APBN harus money follow program. pembangunan SDM peningkatan daya saing memperkuat ekspor dan investasi
III. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pimpinan K/L. 1. Persiapkan dengan baik program-program
Berjalan efektif sejak awal Januari 2019 Persiapan lelang lebih awal, Manfaatkan e-procurement, e-katalog di LKPP
2. Pastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Fokus pada outcome bukan sekadar output Dominan untuk kegiatan utama bukan kegiatan pendukung (rapat,
perjalanan dinas, honor tim) Sinergi antara pusat dengan daerah.
3. Pastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. Pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala.
4. Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan korupsi dan perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya Jangan ada penyalahgunaan anggaran (pemborosan, markup) Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern.
12
C. Pelaksanaan Anggaran TA 2019
13
masalah
Penyerapan PHLN masih
perlu ditingkatkan
Tidak ada info
publik tentang
kegiatan/output
akan dilakukan
Belum efisiennya
belanja barang aparatur/
operasional
Fokus prioritas
program perlu
dipertajam
Add Your Text
HIGHLIGHT DAN RINGKASAN PERMASALAHAN BELANJA K/L
Revisi DIPA masih tinggi
(perencanaan belum matang)
Efektivitas belanja barang bantuan
pemerintah meningkat
Belum
optimalnya
pemanfaatan
e-monev
Pelaksanaan & pencairan masih
menumpuk di akhir tahun
Pelaporan kinerja perlu disederhana-
kan
Highlight Kebijakan Belanja TA 2019 Kenaikan Gaji Pokok sebesar 5% Pemberian Gaji ke-13 Pemberian THR Pengembangan Reformasi Program
Pensiun PNS Kenaikan remunerasi K/L Capping belanja barang PHLN yang produktif Prioritas pembangunan ke arah
pengembangan SDM
14
Dukungan IT dalam Proses Perencanaan Anggaran
A. Penelaahan RKAKL secara Online (untuk tahun anggaran yang direncanakan)
Mekanisme penelaahan non tatap muka Dilakukan oleh User Unit Eselon I KL, DJA dan Bappenas, User Satker Dapat diundang oleh User Es I dalam proses penelaahan
Dilakukan Dalam proses Penyusunan Himpunan RKAKL pada bulan Juli dan RKA-KL DIPA berdasarkan Alokasi Anggaran (DIPA) pada bulan November
DIPA Hasil Pengesahan (ADK dan PDF) dapat diunduh melalui website satuDJA
Telah dilaksanakan sejak tahun 2017 15
B. Revisi DIPA Online (untuk tahun anggaran berjalan)
1) Revisi Informasi Kinerja
Perubahan informasi kinerja diusulkan oleh User Unit Eselon I K/L (hierarkis internal K/L) kepada DJA
2) Revisi DIPA
Dapat Dilakukan oleh User Unit Eselon I kepada DJA dan Dit. PA DJPB, User Satker diusulkan kepada Kanwil DJPB sesuai kewenangan persetujuan revisi.
Dengan revisi DIPA Online :
Pengajuan revisi disampaikan melalui website https://satudja.kemenkeu.go.id
Proses penyelesain revisi dapat dimonitoring secara realtime
Arsip data revisi tersimpan secara digital
Pemberitahuan (Notifikasi) tahapan penyelesaian revisi melalui SMS (OTP)
Mulai dilaksanakan sejak 1 April 2019, bagi satker yang belum mempunyai user login aplikasi satuDJA dapat menyampaikan permohonan kepada DJA melalui email atau Pusat layanan DJA
Dukungan IT dalam Proses Perencanaan Anggaran
16
Dukungan IT dalam Proses Perencanaan Anggaran
Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI,
adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen
Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi
pengelolaan PNBP, yaitu : sistem perencanaan PNBP,
sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
Simponi dapat diakses melalui alamat :
www.simponi.kemenkeu.go.id
B. Simponi
17
Sumber : Data BI DJA
Catatan Hal IV DIPA (Blokir) : i) alokasi masih harus dilengkapi loan agreement
atau nomor register (Kanwil BPN Kalbar); ii) masih memerlukan reviu BPKP (Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar); dan iii) alokasi harus dilengkapi dasar hukum
pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait (satker lainnya).
NO. SATKER PAGU AKTUAL
(Juta Rp)
BLOKIR AKTUAL
(Juta Rp) %
1 130364 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SINTANG
850,0 850,0 100,0%
2 139022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT
534,9 534,9 100,0%
3 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK
38.602,2 30.571,8 79,2%
4 418964 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
4.480,0 3.000,0 67,0%
5 418714 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
SAMBAS
3.537,8 1.493,0 42,2%
6 413931 KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA SUSILO SINTANG
52.651,4 21.645,0 41,1%
7 403495 BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT
12.125,7 2.806,8 23,1%
8 621733 BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT 10.452,2 2.415,8 23,1%
9 498200 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER
AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-KENDAWANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
39.500,0 9.000,0 22,8%
10 498207 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN
PEMANFAATAN AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-
KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
155.165,5 33.950,0 21,9%
Terdapat blokir anggaran sebesar 1,8% dari pagu aktual Satker-Satker di Kalbar TA 2019
NO. SATKER PAGU AKTUAL
(Juta Rp)
BLOKIR AKTUAL
(Juta Rp) %
11 403854 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH XIV
86.549,2 14.500,0 16,8%
12 431252 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROP. KALIMANTAN BARAT
157.895,9 25.584,3 16,2%
13 440668 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
SEKADAU
2.749,5 334,2 12,2%
14 418739 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
SINTANG
2.641,1 313,0 11,9%
15 440667 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.
SEKADAU
2.164,1 233,0 10,8%
TOTAL % BLOKIR TERBESAR (15 SATKER) 147.231,7
SATKER-SATKER KALBAR LAINNYA 14.957,6
TOTAL PAGU SELURUH SATKER DI KALBAR 8.879.203,3 162.189,3 1,8%
18
D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN Tahun 2020
19
D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN 2020
APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM
MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF
PEMBIAYAAN YANG KREATIF
1. Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital
2. Insentif fiskal untuk mendorong daya saing investasi dan ekspor
1. Penguatan daya saing SDM
2. Program perlindungan sosial yang komprehensif: sinergi dan integrasi
3. Penguatan desentralisasi fiskal
1. Pembiayaan kreatif dan inovatif yang mengikutsertakan peran swasta
2. Penguatan efektifitas peran quasi fiskal sebagai agent development (BUMN & BLU)
Birokrasi yang efisien dan efektif
SDM yang berkualitas
Mendorong pemanfaatan anggaran lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan
FOKUS
STRATEGI
TEMA
BELANJA NEGARA YANG LEBIH EFEKTIF
Akselerasi Pembangunan
Infrastruktur
Desentralisasi Fiskal yang Berkualitas
Antisipasi ketidakpastian
20
Belanja Pemerintah tahun 2020 didorong untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan
2
4
1
3
Kesehatan Efektivitas program JKN
Konvergensi penurunan stunting
Pendidikan skill, entrepreneurship, penguasaan ICT
Kesejahteraan Menjaga daya beli
Kartu sembako
SDM yang berkualitas
Birokrasi yang efisien dan efektif
Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik
Reformasi gaji dan skema pension
Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
Integrasi tunjangan kinerja dengan alokasi
konsinyering dan RDK
Transformasi industrialisasi (pangan, energy, air,
konektivitas)
Infrastruktur perkotaan (air bersih, sanitasi,
pengelolaan sampah, dan transportasi massal)
Skema pembiayaan kreatif (KPBU AP)
Akselerasi Infrastruktur
Desentralisasi fiskal yang
berkualitas
Pusat pertumbuhan ekonomi di
daerah
Pengembangan pembiayaan
kreatif (KPBU)
Pemberdayaan masyarakat desa
(Dana desa)
Antisipasi Ketidakpastian
Mitigasi risiko bencana
Stabilitas ekonomi, keamanan &
politik
21
NON K/L
K/L
Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2020
5%
Memperhitungkan dampak kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L di tahun 2019
Memperhitungkan gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK
yang mulai bekerja tahun 2018 dan 2019
Memperhitungkan dampak kebijakan Kenaikan gaji pokok rata-rata sebesar 5% tahun 2019
Anggaran kontribusi sosial
Manfaat pensiun aparatur Cicilan UPSL THT PNS Iuran jaminan kesehatan aparatur Iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur Iuran jaminan kematian aparatur Iuran jaminan kesehatan bagi pejabat
negara (jamkesmen dan jamkestama)
Cadangan belanja pegawai
THR pensiunan sebesar 1 kali pensiun pokok Penyesuaian tukin KL
Iuran Tapera sebesar 0,5% gaji pokok Reform program pensiun dan JHT (iuran
pemerintah sebagai pemberi kerja) Gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK pusat
2020 (sebanyak 30.848 orang/Kemenpan) Belanja pegawai lainnya
Pemberian THR sebesar 1 kali penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan kinerja)
THR
22
Kebijakan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2020
Melanjutkan kebijakan flat policy belanja barang (perjadin, paket meeting, dan honorarium) yang tidak melebihi real tahun 2017
Mendukung rencana kegiatan strategis antara lain:
1. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020
2. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Sensus Penduduk Tahun 2020
4. Penguatan Program Vokasi
Menampung kegiatan tahun jamak (multi years contract/MYC)
23
PBI JKN dengan tarif Rp23.000 & target 96,8 jt jiwa (sama dengan tahun 2019)
program BPNT unit cost Rp110.000,- per KPM per bulan dan target 15,6 jt KPM (sama dengan tahun 2019)
program PKH target 10 jt KPM dengan conditionalities (sama dengan tahun 2019)
program PIP dan Bidikmisi Unit cost dan target sama dengan tahun 2019
BANTUAN
SOSIAL
Kebijakan Bantuan Sosial Tahun 2020
24
Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg;
Subsidi BBM dan LPG
Subsidi
Listrik
Subsidi Pupuk
Bantuan PSO
Memberikan subsidi listrik bagi
pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA;
Penyaluran subsidi pupuk lebih tepat sasaran melalui Kartu Tani kepada 17 juta penerima
Mendukung peningkatan pelayanan
umum di bidang transportasi publik (KAI dan PELNI) dan penyediaan informasi publik (LKBN Antara)
• Memperluas akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR kepada 4,4 juta orang
• Memberikan subsidi bunga kredit perumahan hanya untuk
tagihan ulang tahun (tidak terdapat penambahan unit baru) perubahan mekanisme pembiayaan perumahan FLPP/Tapera
Subsidi Bunga Kredit
Program
Kebijakan Belanja Subsidi Tahun 2020
Mendukung peningkatan daya saing
industri tertentu dan pemberian insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah
Subsidi
Pajak Subsidi Energi
Subsidi Non Energi
25
• Konvergensi penurunan stunting
Kesehatan
• skill, entrepreneurship, penguasaan ICT
Keterampilan/ Pendidikan
• penelitian, insentif riset, kebudayaan
Inovasi
Kesejahteraan
• KIP Kuliah, KIP dasar & Menengah
• Kartu Pra Kerja
• Akselerasi pengentasan kemiskinan
• PKH, BPNT, Kartu sembako
• Program JKN
Beberapa Kegiatan Strategis Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengalokasian anggaran
• Transformasi industrialisasi (pangan,
energy, air, konektivitas)
• Mitigasi risiko bencana
• pelestarian lingkungan & pengembangan EBT
• Stabilitas hankam & politik
Akselerasi Infrastruktur
Antisipasi Ketidakpastian
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Ristekdikti
4. Kementerian Dikbud
5. Kementerian Agama
6. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Kementerian PUPR
9. Kementerian Perhubungan
13. BNPB
11. Kemenhan
12. Polri
7. Kementerian Perindustrian
10. Kementerian ESDM
26
Perlu Mensinergikan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah
Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dan Desa
masih cukup tingginya belanja barang aparatur/operasional (perjalanan dinas, paket pertemuan, dan honorarium)
rendahnya kemampuan penyerapan belanja kementerian/lembaga dengan rata-rata hanya
sebesar 88,3 persen dalam 7 tahun terakhir
rendahnya efektivitas belanja barang bantuan pemerintah dan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan
Belum optimalnya sistem monitoring pada K/L
alokasi belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal
penyerapan anggaran belum optimal khususnya pada awal tahun anggaran
Ketimpangan layanan publik antar daerah
kesalahan tata kelola keuangan daerah
Sinkronisasi K/L dan Pemda
27
28
E. Hal Baru dan Strategis 2020
29
Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan
PKH KARTU SEMBAKO KIP KULIAH KARTU PRA KERJA
• Ibu Hamil • Usia Dini
• SD/sederajat • SMP/sederajat • SMA/sederajat • Penyandang
Disabilitas • Lanjut Usia
• Penerima BPNT memiliki kondisi sosial ekonomi
25% terendah di daerah pelaksanaan
• Varian pangan BPNT akan diperluas menjadi Kartu Sembako
• Sasaran diutamakan bagi anak keluarga
penerima Bansos (PKH, dll.)
• Perluasan jumlah penerima Bidikmisi
Kartu Pra Kerja bertujuan untuk membantu keluarga miskin yang belum mendapatkan pekerjaan melalui pemberian pelatihan kerja dan bantuan insentif pasca training sampai
mendapatkan pekerjaan.
KIS KIS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
30
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN
PARADIGMA
PEMBENTUKAN ASET
(Pemerintah) PELAYANAN MASYARAKAT
KONVENSIONAL KPBU
PENGADAAN ASET
DISERAHKAN SETELAH
KERJASAMA SELESAI
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
Pembagian risiko
• yang bisa dikendalikan oleh badan usaha
menjadi tanggung jawab badan usaha
• Yang bisa dikendalikan pemerintah
menjadi tanggung jawab pemerintah
31
REVISI UU PNBP
20 TAHUN 1997
LATAR BELAKANG UU 9/2018
PERLUNYA PENGUATAN LANDASAN HUKUM
Penyesuaian dengan Amandemen UUD dan Paket UU Keuangan Negara
PERLUNYA PENINGKATAN KUALITAS
PENGELOLAAN Minimalisasi Temuan, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
PERLUNYA PENINGKATAN PELAYANAN DAN OPTIMALISASI
PENERIMAAN Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mengoptimalisasi PNBP
PERLUNYA IMPLEMENTASI KEBIIJAKAN PEMERINTAH
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi
MENGHIMPUN SUMBER PENERIMAAN NEGARA
MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERBAIKAN PENGATURAN Antara lain Pengaturan Ijin Penggunaan di luar Satker
penghasil dan ditujukan untuk optimalisasi
PENAMBAHAN PENGATURAN Antara lain Pengaturan penetapan atas tarif yang sering berubah ditetapkan melalui PMK
PENGUATAN PENGATURAN Antara lain Kewajiban Instansi untuk melakukan verifikasi dan Kewenangan Menteri untuk meminta Pemeriksaan
Reformasi PNBP semakin kuat dengan pengesahan Revisi UU PNBP
32
33
Rp410.200.000/thn Rp34.183.333/bln pendapatan perkapita
negara terbesar
34
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih
Informasi lebih lengkap tentang APBN : www.kemenkeu.go.id
www.anggaran.depkeu.go.id www.data-apbn.kemenkeu.go.id
Masukan, saran, pertanyaan dan informasi tentang Belanja K/L :
https://satudja.kemenkeu.go.id
dit.abidekontim@gmail.com @DitjenAngaran#UangkitauntukApa
Laporan penyalahgunaan APBN :
www.wise.kemenkeu.go.id www.lapor.go.id
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia@KemenkeuRI Kemenkeu RIKemenkeu RI