Post on 11-May-2015
description
PENYUSUNAN PENYUSUNAN DOKUMEN DOKUMEN RPJP DAERAHRPJP DAERAHRPJP DAERAHRPJP DAERAH
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan JangkaPelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk DPRD Kota Depok
Hotel Sangga Buana-Cipanas, 19 – 21 Juli 2006
dadang-solihin.blogspot.com 2
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
dadang-solihin.blogspot.com 3
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka g g
Panjang (RPJP) Daerah
g g
Panjang (RPJP) Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunanacuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahunan.
RPJP Daerah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara p p y ypartisipasif dengan melibatkan seluruh stakeholderspembangunan.
RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP NasionalRPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP
Daerah Provinsi.M h tik l h i i t k h ld Memperhatikan seluruh aspirasi stakeholderspembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, makaApabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.terkoordinasi.
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasionalpenetapan RPJP Nasional.
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah
t RPJP D h P i ipenetapan RPJP Daerah Provinsi. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan
penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, makapenyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan penyelesaiannya.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsungmempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat dilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah.dilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri p gcq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan.
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda sebelum ditetapkanBappeda, sebelum ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Sistematika Penulisan RPJP DaerahSistematika Penulisan RPJP Daerah
Bab I PendahuluanBab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi
Umum DaerahBab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
DaerahDaerahBab IV Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 8
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
Bab IP d h lPendahuluan
1 1 Latar Belakang1.1 Latar Belakang Latar belakang pembentukan Daerah. pengertian RPJP Daerah. dan proses penyusunan RPJP Daerah proses penyusunan RPJP Daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJPMenjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP
Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan j g g , menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota.
dadang-solihin.blogspot.com 9
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
1.3 Landasan HukumUndang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturanUndang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.
1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP g p p g p
Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Tata Ruang Pulau.
1.5 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Bab IISistematika Penulisan RPJP Daerah
Bab IIKondisi, Analisis dan
Prediksi Kondisi Umum DaerahPrediksi Kondisi Umum Daerah2.1. Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup2.1.2 Demografi2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam2.1.4 Sosial Budaya dan Politik2.1.5 Prasarana dan sarana2.1.6 Pemerintahan6 e e ta a2.1.7 Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap
penting.2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah
Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.
dadang-solihin.blogspot.com 11
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan HidupInput:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke
belakang): g)– permasalahan– capaian/keberhasilan
A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
dadang-solihin.blogspot.com 12
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
2.1.2 Demografi
Input:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke
belakang): g)– permasalahan– capaian/keberhasilan
A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Demografi
dadang-solihin.blogspot.com 13
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input:Input:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke
belakang): g)– permasalahan– capaian/keberhasilan
A li iAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancamanproyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput • Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam
dadang-solihin.blogspot.com 14
Bab IIISistematika Penulisan RPJP Daerah
Bab IIIVisi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah
3 1 Visi3.1 VisiVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu Visi bukanyang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto.
3.2 MisiMi i d l h i kMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3.3 Arah Pembangunan DaerahArah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi: Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanandan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah DaerahPeran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
dadang-solihin.blogspot.com 15
g p g y
Sistematika Penulisan RPJP Daerah
Bab IVPenutup
RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahpemerintahan daerah,
sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah danprogram calon Kepala Daerah, dan
pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 16
Tahapan Penyusunan RPJP Daerah
1. Penyiapan Rancangan RPJP Daerah.2 Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang2. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah.3 Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah3. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah.4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 17
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
P i RPJP D h t k
Tahap 1: Penyiapan Rancangan RPJP Daerah
Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung p g y g p gg gjawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang DaerahDaerah.
Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum as a a s s ya g e gga ba a o d s u udaerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan, sebagai bahan masukan bagi para stakeholders pembangunan merumuskan danstakeholders pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 18
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
Langkah-langkah:1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan
perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkupperencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis.
2. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah.3. Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah. 4. Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis
dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depandalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan. 5. Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah. 6. Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah.6. Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah. 7. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan
aspirasi stakeholders pembangunan atas rancangan RPJP Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Tahapan Penulisan RPJP DaerahTahap 2: Penyelenggaraan p y gg
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para stakeholders pembangunan g p p guntuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi K l B dKepala Bappeda.
Mendapatkan komitmen para stakeholderspembangunan yang menjadi bahan masukan dalampembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Stakeholders
ExecutiveJudiciary
organized into:Community-based organizations
STATE CITIZENS
JudiciaryLegislature
Public serviceMilitary
Community based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsMilitary
Policee g ous g oups
Women’s groupsMedia
BUSINESSSmall/medium/large enterprises
Multinational Corporations
BUSINESS
pFinancial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 21
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS
PEMDA
dadang-solihin.blogspot.com 22
Musrenbang Jangka Panjang Daerah
STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS
PEMDA
dadang-solihin.blogspot.com 23
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
Langkah-langkah:1. Dokumen yang disiapkan :
a. RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam pembahasan rancangan RPJP Daerah.
b. Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah.
c. Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari para pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJPpara pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP Daerah.
2. Persiapan: a. Panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu a a dua pe a sa aa ya g e uat du as , ta gga / a tu
pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut: Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.
b. Mengirim surat undangan kepada peserta.
dadang-solihin.blogspot.com 24
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
3 Pelaksanaan:3. Pelaksanaan:a. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta
penyepakatan prediksi daerah. b P d k t i i d i i d hb. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah.c. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.d. Merumuskan hasil kesepakatan para stakeholdersp p
pembangunan.e. Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.
4 K l4. Keluaran:Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaanPanjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 25
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
5. Peserta:a. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD,
i i/l b d h TNI d POLRI P dil d K j kinstansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para stakeholders pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait.
b. Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajibanb. Bagi daerah provinsi selain unsur unsur terkait di atas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya.
c. Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi.
d S l i t di t d t j diik t t k ih kd. Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting.
6. Nara Sumber:a. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah.b. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan
RPJP Daerah.c Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan danc. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan
pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 26
Tahapan Penulisan RPJP Daerah
Tahap 3: Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung
Tahap 3: Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan g p p p ,selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Langkah-langkah:1 M khi RPJP D h d t1. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat
kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim Fasiltasi.
2. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang y g gRPJP Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
3. Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangkaakademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 27
Tahapan Penulisan RPJP DaerahTahap 4: Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP
Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
p p gDaerah
Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional.
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota dilakukan selambatnya 3 bulan setelah penetapan p y p pRPJP Daerah provinsi.
Langkah-langkah:1 Menyiapkan Surat Kepala Daerah perihal penyampaian1. Menyiapkan Surat Kepala Daerah, perihal penyampaian
naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya p g g p ykepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah.
2. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu:a. Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen
Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi. b. Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi
untuk RPJP Daerah kabupaten/kota
dadang-solihin.blogspot.com 28
untuk RPJP Daerah kabupaten/kota.
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 29
Prediksi Kondisi Umum Prediksi Kondisi Umum ed s o d s U
Daerah
ed s o d s U
Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 30
Prediksi Kondisi Umum Daerah
Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa depan.
Analisis secara kuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu i li i t b dregresi linier atau berganda.
Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika teknik proyeksi secara matematis dengan memenuhi prinsip-prinsip:prinsip:
1. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan suatu entitas yang independen, dapat dikenali kecenderungannya sepanjang waktusepanjang waktu.
2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar.
3. Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif k tit tifmaupun kuantitatif.
4. Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan proyeksi kondisi masa depan.
5 Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-5. Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-objek amatan.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Prediksi Kondisi Umum Daerah
Langkah-langkah1 M t k bj k k di k i t h1. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh,
yaitu suatu entitas yang dapat dikenali kecenderungan (trend) perkembangannya sepanjang waktu. Untuk k ti li i i i l bj k t d l hkepentingan analisis, minimal objek amatan adalah:a. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.b. Demografi.gc. Ekonomi dan Sumber Daya Alam.d. Sosial Budaya dan Politik.e. Prasarana dan sarana.e. Prasarana dan sarana.f. Pemerintahan.
2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series)terhadap objek amatan tersebut di atas minimal samaterhadap objek amatan tersebut di atas, minimal sama dengan 10 tahun atau lebih besar.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Prediksi Kondisi Umum Daerah
3 A li i K tit tif3. Analisis Kuantitatifa. Menentukan (beberapa) sub-objek amatan.b M t k b k tit tif d tb. Menentukan besaran kuantitatif yang dapat
digunakan (a.l. metoda regresi dalam melakukan prediksi kondisi objek amatan tersebut).p j )
c. Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan dengan selang amatan ti 5 t htiap 5 tahun.
d. Memprediksi kondisi masa depan dengan cara melakukan ekstrapolasimelakukan ekstrapolasi.
e. Melakukan kajian korelasi antar objek amatan.
dadang-solihin.blogspot.com 33
Prediksi Kondisi Umum Daerah
4. Analisis Kualitatif:a Menentukan sub-objek amatan yang dianggapa. Menentukan sub objek amatan yang dianggap
penting, diperlukan keberadaannya, dan atau diperkirakan akan tetap ada (exist) hingga akhir tahun rencana.
b. Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan, di mana sepanjang waktu pengamatan dapat: menjadi lebih besar atau lebih kecil. menjadi lebih baik atau lebih buruk menjadi lebih baik atau lebih buruk. jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang
variasinya. Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak
terkendali (tidak dapat dikelola).
dadang-solihin.blogspot.com 34
Prediksi Kondisi Umum Daerah
c. Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara: melakukan perbandingan (comparation) dengan daerah lain
yang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudahyang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudah lebih maju.
mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan melakukan ekstrapolasi (memperpanjang kecenderungan p ( p p j g gtersebut ke masa depan melampaui tahun pengamatan dan memprediksi akibatnya pada objek amatan).
mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan:• apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan
masih ada?.• apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?.• apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja• apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja
secara konsisten?.• tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan
atau faktor pengubah tersebut dapat dikelola?.d. Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan
dan melakukan analisis sebab akibat antar objek amatan tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 35
amatan tersebut.
Prediksi Kondisi Umum Daerah
5. Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Membuat kesimpulan:
Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahunPrediksi kondisi masing masing objek amatan untuk 20 tahun ke depan, dengan mengupayakan kesiapan SDM, khususnya di pihak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah dan mencapai visi yang dituju.
Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun ke depan.
Catatan:Catatan: Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu
metode mendapatkan gambaran kondisi daerah di masa depan, untuk memudahkan para stakeholders menyepakati arahuntuk memudahkan para stakeholders menyepakati arah pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah.
Maka dari itu daerah dapat menggunakan metoda pendekatan lain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi danlain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi dan kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
dadang-solihin.blogspot.com 36
Analisis Lingkungan StrategisAnalisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan internal Daerah Lingkungan internal dapat terdiri dari kekuatan
(St th ) d k l h (W k ) A li i i i(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Analisis ini diarahkan pada:1 Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan Daerah1. Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan Daerah.2. Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfaatan input
tersebut.3. Hasil yang diperoleh selama ini. dan4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Analisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan eksternal Daerah Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (Opportunities)
maupun ancaman (Threaths). Umumnya, peluang dan ancaman sebagai elemen lingkungan eksternal meliputi:ancaman sebagai elemen lingkungan eksternal meliputi:1. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, fisik dan
pendidikan. 2. Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak
bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang menjadi pengganggu (competitors). serta p gg gg ( p )
3. Dukungan pihak- pihak yang memberikan atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan (suppliers).
dadang-solihin.blogspot.com 38
Isu Isu Strategis DaerahAnalisis Lingkungan Strategis
Isu-Isu Strategis Daerah
Isu isu strategis Daerah pada hakikatnya merupakan Isu-isu strategis Daerah pada hakikatnya merupakan masalah atau persoalan atau agenda yang perlu atau harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan Daerah
l b i k k i d i i t k i tyang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal Daerah sehubungan dengan pengembangan misi D hDaerah.
Strategis tidaknya suatu isu tentunya juga harus dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi da e a g a u ge s as da e e a spenanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
Analisis Lingkungan Strategis
Matrik SWOT
Lingkungan InternalInternal
Kekuatan/Strengths
Kelemahan/Weaknesses g
(S) (W)
L Peluang/ Strategi Strategi LingkuEkste
gOpportunities
(O)
gS-O
gW-O
ungan ernal
Ancaman/Threaths
(T)
Strategi S-T
Strategi W-T
dadang-solihin.blogspot.com 40
(T)
Analisis Lingkungan Strategis
Penentuan Isu-Isu Strategis Daerah
No Interaksi PrinsipNo. Interaksi Prinsip1 S – O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.2 S – T Gunakan kekuatan untuk menghindari atau2 S T Gunakan kekuatan untuk menghindari atau
mengatasi ancaman.3 W – O Atasi kelemahan dengan memanfaatkan
l tpeluang, atau Manfaatkan peluang dengan meminimalkan
kelemahan.4 W - T Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Analisis Lingkungan Strategis
Pengelompokan Isu-Isu Strategis DaerahN I k i S i I I S iNo. Interaksi Strategi Isu-Isu Strategis
1 S – O agresif keunggulan Daerah bersangkutan dibandingkan dengan Daerah lain (keunggulan komparatif)g ( gg p )
2 S – T diversifikasi tindakan
mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki Daerah.
3 W – O stabilisasi melakukan sesuatu (investasi) atau3 W – O stabilisasi atau rasionalisasi
melakukan sesuatu (investasi) atau tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih
untuk tidak melakukan sesuatu (divestasi). 4 W - T defensif
atau survival
mengendalikan kerugian ataupun menghindari kemungkinan kehancuran,
umumnya dilakukan dalam rangka mempertahankan status quo.
dadang-solihin.blogspot.com 42
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 43
Perumusan VisiPerumusan Visie sa se sa s
dadang-solihin.blogspot.com 44
Strategy Map Pemerintah Kota ILUSTRASIPembangunan berkelanjutan
untuk menciptakan nilaitambah bagi stakeholder
Pembangunanekonomi Penguatan kepemerintahan
Peningkatanpelayanan publik
StakeholderPerspective
Penguatan kepemerintahan p y p
+ +Iklim usaha
kondusifEkonomi
kerakyatan Pemukiman dengankelestarian lingkungan
Organisasi dansistem manajemen
Akuntabilitasmanajemen
CustomerPerspective
P bli i + +Infrastruktur penunjang
kegiatan usaha
kelestarian lingkungan Sarana & prasaranapelayanan publik
sistem manajemenkepemerintahan
jkeuangan &sumberdaya
• Public service• Commercial
Relationship Management Operational Excellent Innovation• Membangun jejaring bagi pembangunan
ekonomi daerah• Restrukturisasi regulasi dan administrasi
• Membangun sarana dan prasarana kepemerintahan
• Fokus pada penyelsaian masalah ( & ) f f
• Penataan mekanisme perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta sistem pelaporan Kerjasama antar daerah dalam
InternalProcess
RPJM
RPJP
pelayanan publik dan dunia usaha• Membangun iklim Komunikasi• Senantiasa meningkatkan kualitas layanan
prima dgn membangun sikap & perilaku profesional
customer (bisnis & publik) secara efektif • Kerjasama antar daerah dalam pembangunan wilayah
• Penyiapan layanan berbasis informat ion, communication, technology ( ICT).
• Penawaran atraktif bagi calon investor
ProcessPerspective
RPJP
LearningAnd
1. Peningkatan potensi SDM dari sisi IPTEK dan IMTAQ
1. Penataan organisasi, sistem manajemen kepemerintahan
1. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kepemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com 45
AndGrowth
sisi IPTEK dan IMTAQ,2. Membangun sikap dan perilaku
yg dilandasi nilai-nilai inti budaya Pemerintah Kota
2. Restrukturisasi Perda, SOP, dan hal lain yg bertentangan dgn nilai-nilai reformasi
3. Menjalankan good governance secara konsisten
prasarana kegiatan kepemerintahan2. Memanfaatkan semua aset dan
fasilitas Pemerintah Kota secara efektif dan efisien.
Perumusan Visi
1 Vi i di d ti b k i t1. Visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.
2. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/
il hwilayah. Fungsi:
kegiatan yang membuat kehidupan internal daerahkegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.
Peran: kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukungkegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.
dadang-solihin.blogspot.com 46
K kt i tik Vi iPerumusan Visi
Karakteristik Visi1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable)2 Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita citakan2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan
(desirable)3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi,
kondisi dan kapasitas yang ada (feasible)kondisi dan kapasitas yang ada (feasible)4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama
daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan p gg ,berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan (focused)
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (fl ibl )(flexible)
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable)
7 D t di k d dit li d t t7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat. walaupun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata kalimat dan atau anak kalimat
dadang-solihin.blogspot.com 47
menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.
Langkah langkahPerumusan Visi
Langkah-langkah1. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk
merumuskan visi, antara lain:a. Informasi Normatif, berupa:
• rumusan visi daerah yang sudah pernah disusun. y g p• nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk
menjadi visi RPJP Daerah. • peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP
Nasional/Provinsi atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belumNasional/Provinsi, atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum memberikan arahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal. dan
• informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah.
b. Informasi Teknis, berupa:• Kondisi umum daerah masa kini. dan
P dik i k di i d h k d• Prediksi kondisi umum daerah ke depan.c. Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat,
pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan
dadang-solihin.blogspot.com 48
daerah masa depan.
Perumusan Visi
2. Merumuskan beberapa pilihan visi dengan dengan pendekatan:
a. singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. b. melihat kesesuaian dengan potensi dan
kecenderungan pertumbuhan daerah.c. melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi
d hdaerah.d. mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai
dan terukurdan terukur.
dadang-solihin.blogspot.com 49
Perumusan Visi
3 M t k i i d h d3. Menentukan visi daerah, dengan cara:a. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap
visi dengan kriteria dalam butir b tersebut di atasvisi dengan kriteria dalam butir b. tersebut di atas. dan atau
b. ditentukan dengan pemilihan suara terbanyak dari g p yperumus/peserta yang ada.
4. Bila diperlukan, menambahkan penjelasan atas rumusan visi daerah yang sudah disusun secara singkat dan padat tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 50
Perumusan MisiPerumusan Misi1 Mi i di t k i i i d1. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara
memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.p g
2. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsidan peran daerah. Fungsi:
kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. g g
Peran :kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yangmendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.
dadang-solihin.blogspot.com 51
Langkah-langkahPerumusan Misi
g g1. Mengkaji visi yang telah ditetapkan.2. Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk
i i imencapai visi.3. Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan
yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi.yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi.4. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan misi, dengan memperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah ke depanprediksi kondisi umum daerah ke depan.
5. Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan.6. Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, p p ,
dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului dengan kata kerja.
7 Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah7. Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan atau eksternal.
8 Men epakati r m san misi ang dipilihdadang-solihin.blogspot.com 52
8. Menyepakati rumusan misi yang dipilih.
Karakteristik MisiPerumusan Misi
Karakteristik Misi1 Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar1. Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar
yang berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut memberi arahan bagi pengembangan strategi.
2 Pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak2. Pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak perlu berubah terlalu cepat.
3. Pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan.4 Pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi4. Pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi.5. Pernyataan harus dapat dikembangkan.6. Pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerahkomponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.7. Pernyataan bukan merupakan sebuah daftar penilaian kinerja.8. Misi harus dapat dicapai.
dadang-solihin.blogspot.com 53
VISI-MISI Kota Depok ILUSTRASI
VISIDepok Kota Pendidikan, Pemukiman, Perdagangan dan Jasa yang
Religius dan Berwawasan Lingkungan
MISI1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. 2 M i k tk P l S d P P k t t t2. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkotaan terutama
dalam bidang Pendidikan, Perdagangan dan Jasa. 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. 4 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah. 5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan
dadang-solihin.blogspot.com 54
Enam Komponen Visi Misi dan HasilPerumusan Misi
Enam Komponen Visi, Misi, dan Hasil
Rancangan SDM & KeterampilanMotivasi
H ilVisi Misi Rancangan Kerja
SDM & Modal
Keterampilan Profesional dan
InsentifHasil
Pengembangan perubahan dan keberhasilandan keberhasilan
X Pengembangan tanpa arah
X Pengembangan tersendat X
Pengembangan tersendat-sendat
X Tidak efektif (pemborosan)
X Frustrasi
X Perkembangan lambat dan
X g
tidak kompetitif
X Keragu-raguan
dadang-solihin.blogspot.com 55
Perumusan Arah Pembangunan DaerahPerumusan Arah Pembangunan Daerah
Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerahmencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk
j di k id b d l j k kt 20menjadi koridor pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, meliputi:1 Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang utamanya1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya
memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerahkewajiban Pemerintah Daerah.
2. Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
dadang-solihin.blogspot.com 56
Langkah langkahPerumusan Arah Pembangunan Daerah
Langkah-langkah1. Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam
rumusan misirumusan misi.2. Mengelompokkan objek pembangunan berdasarkan
kesamaan karakter dan keterkaitannya.y3. Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap
kelompok objek pembangunan untuk mewujudkan misi dan visidan visi.
4. Menentukan arah pembangunan masing-masing kelompok objek pembangunan.
5 M k ti h b t k ti k l k5. Menyepakati arah pembangunan untuk setiap kelompok objek pembangunan.
6. Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai6. Menyepakati pembagian sub wilayah/kawasan sesuai arahan rencana tata ruang wilayah.
7. Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub wilayah/kawasan
dadang-solihin.blogspot.com 57
wilayah/kawasan.
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 58
Analisis Keuangan DaerahAnalisis Keuangan Daeraha s s e a ga ae aa s s e a ga ae a
dadang-solihin.blogspot.com 59
Analisis Keuangan Daerah
Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
l l d t d b l j d hpengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.
Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah KebijakanUntuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan Keuangan Daerah tersebut maka data yang diperlukan, antara lain mengenai:
1. Sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangannya.
Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan PajakPerimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri, Penjualan Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
dadang-solihin.blogspot.com 60
g g
Analisis Keuangan Daerah
2 Alokasi belanja daerah dan sejarah2. Alokasi belanja daerah dan sejarah perkembangannya.Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajibData Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib yaitu pengeluaran-pengeluaran biaya yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari
a) belanja operasi dan pemeliharaan dana) belanja operasi dan pemeliharaan, dan b) belanja modal yang dianggap prioritas.
3. Kebijakan umum anggaran.3. Kebijakan umum anggaran.Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi mengenai upaya pengembangan pendapatan daerah dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 61
Analisis Keuangan DaerahTahap 1: Analisis dalam Penentuan Kebijakan
1 Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan
p jArah Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
a. Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan perekonomian yang mempengaruhi pengembangan sumber p y g p g p g gpendapatan, melalui:
• Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai: - Data Sensus Penduduk
K b t /K t D l A k- Kabupaten/Kota Dalam Angka- Indeks Harga Konsumen- PDRB- PropedaPropeda- Data-data statistik resmi lainnya.
• Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju pertumbuhan penduduk, inflasi, laju pertumbuhan perekonomian menurut sektor primer sekunder dan tersier dan tingkat sukumenurut sektor primer, sekunder, dan tersier, dan tingkat suku bunga daerah.
• Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut
dadang-solihin.blogspot.com 62
p j j psektor primer, sekunder dan tersier, income per capita dalam menentukan kewajaran.
Analisis Keuangan Daerah
b P b S b P d t D hb. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah. Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima
tahun terakhirtahun terakhir. Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber
pendapatan baru, dengan menggunakan asumsi pertumbuhan pada angka 1 di ataspada angka 1 di atas.
Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber pendapatan yang baru dan dianggap potensial dikembangkan. M k j i j i k bij k l dit bitk t Merumuskan jenis-jenis kebijakan yang perlu diterbitkan serta menyusun program dan indikasi kegiatan guna merealisasikan pengembangan sumber pendapatan baru daerah, berikut pembiayaan pelaksanaannyapembiayaan pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 63
Analisis Keuangan Daerah
2. Analisis Kemampuan Pinjaman Daeraha. Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman,
dil k k ddilakukan dengan cara: Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib
dibayar, dirinci menurut:j i j i i j– jenis-jenis pinjaman.
– tujuan penggunaan pinjaman.– nama lembaga pemberi pinjaman.
j k kt d t– jangka waktu dan masa tenggang. – besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman),
dan biaya lainnya. Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh
pinjaman dalam bentuk perhitungan besaran kewajiban dan biaya lainnya.
Merumuskan kebijakan penyelesaian terhadap j p y pbeban/kewajiban pinjaman melalui konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman.
dadang-solihin.blogspot.com 64
b Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui
Analisis Keuangan Daerahb. Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui
peluang Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru, dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran melalui rumusan:anggaran, melalui rumusan:
Y = P + M - OM
Y = Pendapatan Daerah.P = Pendapatan Asli Daerah.M = Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaanM = Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan
SDA, dan bagian daerah lainnya.OM = Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harus
dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybsdipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs.
DSCR D bt S i C R ti
DSCR = Y/C
DSCR = Debt Service Covarage RatioY = Pendapatan Daerah.C = Besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 65
Analisis Keuangan Daerah
c. Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman daerah, sebagai berikut. pinjaman daerah, sebagai berikut. DSCR > 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman
baru. DSCR = 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman
baru, dengan syarat untuk proyek/kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery).dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery).
DSCR < 2,5. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru. P t t b t di t jib dil k k d h Prasyarat tersebut di atas wajib dilakukan daerah pada setiap tahun ingin melakukan pinjaman baru.
Merumuskan arah kebijakan kemampuan pinjaman j p p jdaerah, program dan indikasi kegiatannya.
dadang-solihin.blogspot.com 66
Analisis Keuangan Daerah
3. Alternatif sumber pembiayaan dari penjualan/penerbitan obligasi.
a. Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melaluia. Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui skema obligasi.
b. Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah melalui pembenahan administrasi pengelolaan keuangan d h k hi ddaerah untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi:
• Obligasi Umum (General Bond).Obli i P d t (R B d)• Obligasi Pendapatan (Revenue Bond).
• Obligasi Campuran (Double Barreled Bond).c. Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan
diterbitkanditerbitkan.d. Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan
obligasi pemerintah daerah.e Menginventarisasi kebijakan program dan indikasi kegiatane. Menginventarisasi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan
yang diperlukan untuk lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk arah kebijakan keuangan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 67
Analisis Keuangan Daerah
Tahap 2: Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah BelanjaTahap 2: Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja Daerah
1. Melakukan Analisis Belanja a. Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan:
P l d t APBD i d li t h t khi Pengumpulan data APBD periode lima tahun terakhir. Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja
antara belanja operasional dan pemeliharaan dengan belanja modal, dengan rincian program dan kegiatannya untuk setiap tahun anggaran.
Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan j p gmenggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) di atas.
Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, danMerumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan indikasi kegiatan belanja jangka menengah yang dituangkan dalam RPJM Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 68
b M it h t t h k bij k
Analisis Keuangan Daerah
b. Menyusun unit harga satuan, serta arah kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan:dengan: Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun
dengan memperhatikan tingkat inflasi. Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi
terhadap beban keuangan daerah (misal: kenaikan BBM, perubahan struktur gaji pegawai, dan lainnya).M ti i it h t d l k k k i Mengestimasi unit harga satuan dengan melakukan proyeksi, menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada Tahap Pertama butir a.1) untuk lima tahun ke depan.M t k d i i it h t t k ti t h Menentukan deviasi unit harga satuan untuk setiap tahun estimasi.
Merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
dadang-solihin.blogspot.com 69
2 Pengembangan Ekonomi LokalAnalisis Keuangan Daerah2. Pengembangan Ekonomi Lokal
a. Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal• Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat
dikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerahdikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah.• Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang
telah dikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk kegiatannyakegiatannya.
• Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang maupun yang potensial untuk dapat dikembangkan berupa: y g p p g p– Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telah
berkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidang pemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang lainnyalainnya.
– Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial untuk dapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk kegiatan usaha, permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga k j d l i b ikerja, dan lain sebagainya.
• Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi ekonomi lokal.
dadang-solihin.blogspot.com 70
b K it P i t h d S t
Analisis Keuangan Daerah
b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang
dapat dikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah p j g gyang terdiri dari asset yang belum disewa, asset yang dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudah dikerjasamakan dengan swasta.
Mengidentifikasi rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi dengan studi kelayakannya.
Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usahaMenginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha pemerintah–swasta yang dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan nonMenetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan noncost recovery, berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah.
Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan Pemerintah-swasta.
dadang-solihin.blogspot.com 71
Analisis Keuangan DaerahTahap 3: Analisis dalam Penentuan Kebijakan Umum
1. Menentukan kebijakan arah pengelolaan pendapatan daerah
p jAnggaran
j p g p pmelalui: Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah. Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah. Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi.
2. Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui: Menetapkan kebijakan belanja daerah. Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal. Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta.
3. Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang b k it d d t d h b i j bberkaitan dengan pendapatan daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir a, dan belanja daerah sebagai penjabaran kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuk tahunan.tahunan.
4. Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi kegiatannya untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sehingga efektif dan efisien.
dadang-solihin.blogspot.com 72
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 73