Post on 09-Apr-2019
PENULISAN HUKUM
STUDI KOMPARASI LEMBAGA PENYIDIK PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM PIDANA HONGKONG
Disusundandiajukanuntukmemenuhisalahsatusyarat
memperolehgelarkesarjanaan
dalambidangilmuhukum
Oleh:
MARIS KHOIRINA
Nim: 08400243
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2015
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia
amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui. (QS.Al Baqarah:216)
Bacalah Al Qur’an, Sesungguhnya ia akan datang
di hari Kiamat menjadi penolong bagi pembacanya.
(HR. Muslim)
Persembahan:
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Orang tua tercinta, H. Sukarno, SH. Dan Hj. Robingah, BA.
Adikku, Adinda Tsaniyah Salsabila.
Calon suamiku kelak yang menjadi imamku.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWr.Wb.
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya
sehingga penulis mampu mempersembahkan karya tulis yang berjudul “STUDI
KOMPARASI LEMBAGA PENYIDIK PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
DENGAN SISTEM HUKUM PIDANA HONGKONG”. Tugas akhir ini
disusun dalam rangka guna mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Kajian ini mencoba membahas tentang korupsi, sebuah kasus yang sudah
menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di Indonesia maupun di
Negara-negara lain, sehingga dalam upaya pemberantasannya harus dengan cara-
cara yang luar biasa. Oleh karena itu dengan fenomena yang ada, penulis menjadi
tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis sadar dengan segala keterbatasan
dalam ilmu pengetahuan. Tanpa dukungan para pihak, maka karya tulis ini tidak
akan terselesaikan. Sehingga tidaklah berlebihan kiranya penulis menyampaikan
ucapan terimakasih kepada:
1. Orang Tua penulis Ayahanda H. Sukarno, SH. Dan Ibunda Hj. Robingah,
BA. Serta adik tercinta Adinda Tsaniyah Salsabila yang telah memberikan
dukungan dan bantuan moril dan materiil serta do’a yang tiada henti untuk
kesuksesan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.A.P selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum;
4. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II, yang dengan ide-idenya telah
membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
5. Bapak Haris Tofly, SH., M.Hum selaku Dosen Wali, terima kasih atas
arahan serta bimbingannya selama ini;
6. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum., selaku dosen pembimbing I
yang telah menuangkan pemikirannya dengan segala kesabaran dalam
membimbing penulis;
7. Fakultas Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan
penulis untuk menambah pengetahuan dan membantu hingga
terselesaikannya tugas akhir ini;
8. Teman-teman semua yang tak dapat penulis sebut satu persatu, “terima
kasih atas dukungan dan do’a kalian. Semoga segalanya dapat tercapai”.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tak
luput dari kesalahan dan kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun
tetap penulis harap kan untuk perbaikan dalam penulisan-penulisan yang lebih
lanjut. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat. Amiinn.
Alhamdulillahrirobbil’alamin
Wassalamu’alaikumWr.Wb.
Malang, 29 Januari2015
Maris Khoirina
DAFTAR ISI
Lembar Cover/Sampul Dalam …………………………………………… i
Lembar Pengesahan ……………………………………………………… ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ……………….. iv
Ungkapan Pribadi/Motto ………………………………………………… v
Abstraksi …………………………………………………………………. vi
Abstract …………………………………………………………………… vii
Kata Pengantar …………………………………………………………… viii
Daftar Isi …………………………………………………………………. x
DaftarLampiran …………………………………………………………. xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………… 7
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………. 8
D. Kegunaan Penelitian …………………………………………. 8
E. Metode Penelitian ……………………………………………. 9
F. Sistematika Penelitian Hukum ………………………………. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum ……………………. 15
B. Tinjauan Tentang Lembaga Penyidik Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ………………………………..…….. 17
a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan ……………………. 17
b. Pejabat Penyidik …………………………………………. 18
c. Wewenang Penyidik ………………………………….….. 22
C. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia ……….. 24
D. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Pidana Hongkong ...……… 30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Lembaga Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia......…………...…... 36
B. Lembaga Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Sistem Hukum Pidana Hongkong .…………………... 50
C. Perbedaan dan Persamaan Lembaga Penyidik Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana
Indonesia dengan Sistem Hukum Pidana Hongkong……..... 59
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………... 74
B. Saran ………………………………………………………..... 79
Daftar Pustaka …………………………………………………………… 80
Indeks ……………………………………………………………………. 83
Lampiran …………………………………………………………………. 84
DAFTAR LAMPIRAN
1. SuratTugasNomor: E.6.e/014/FH-UMJM/I/2015
2. KartuKendaliBimbinganTugasAkhir
3. Undang-UndangPerublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi
4. Chapter 201 Prevention Of Bribery Ordinance
5. Chapter 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adam Chazawi. 2011. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.
Malang: Bayu Media Publishing.
Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Barda Nawawi Arief. 2011. Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Elvira Dewi Ginting. 2010. Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan
Dalam Hukum Kepailitan. Medan: USU Press.
Elwi Danil. 2012. Korupsi: Konsep Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ermansjah Djaja. 2008. Memberantas Korupsi bersama KPK (Kajian Yuridis
Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001
versi UU Nomor 30 Tahun 2002). Jakarta: Sinar Grafika.
Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Fakultas Hukum. 2007. Pedoman Penulisan Hukum. Malang: UMM Malang.
HMA Kuffal. 2010. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi.
Malang: UMM Press.
IGM Nurdjana.2010. Sistem Hukum Pidanadan Bahaya Laten Korupsi
“Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Johnny Ibrahim, 2008. Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi
Revisi. Malang: Bayu Media Publishing.
M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Edisi Kedua. Jakarta: SinarGrafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Jakarta.
Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar
Maju.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Skripsi: Mega Anjarsari. 2010. Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme
Pengambilalihan Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan
Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dengan Hongkong Independent
Commission Against Corruption. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
SuratKabar: Tri Agung Kristanto dan IrwanSuhanda (ed.). 2009. Jangan Bunuh KPK Perlawanan
Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Undang-undang:
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Independent Commission Against Corruption Hongkong (ICAC Hongkong).
Internet:
Paku Utama. Reformasi Pemberantasan Korupsi.http://www.kabarindonesia.com.
diakses pada tanggal 9 Desember 2012.
Ulul Albab, MS. 2009. ”Model Hongkong SAR” .www.unitomo.ac.id. Diakses
pada tanggal 9 Desember 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_(Hon
g_Kong) diakses pada tanggal 20 September 2012.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf diakses
pada tanggal 20 September 2012.
http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/19/berkaca-pada-kpk-hongkong/ diakses pada tanggal 23 September 2012.
http://www.cicakbekasi.wordpress.com/kpk/visi-misi-kpk/ diakses pada tanggal
16 Nopember 2013.
http://nasional.kompas.com/read/2009/12/07/16452654/kpk.dan.unodc.luncurkan.
dua.proyek.antikorupsi%20- diakses pada 9 Januari 2015.