Post on 13-Nov-2021
Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian PUPR
Biro PBMN dan Layanan Pengadaan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pokok Bahasan• Update info PBJ
• Dasar Hukum Eprocurement
• Status PBJ Ditjen CK
• Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
• eKatalog dan ePurchasing
• Jabfung Pengelola PBJ
• Sistem Informasi ULP (SIULP)
• Lain-lain
Update ISU terkini PBJ di
Kemen. PUPR
- Arahan Menteri mengharapkan seluruh lelang/seleksi
elektronik
- Telah terbit UU Jasa Konstruksi terbaru
- Akan ada Perpres PBJ baru, diharapkan akan di ttd tahun
ini dan akan implementasi di tahun 2018
- Sedang diusulkan Pusat Pengadaan Barang dan Jasa,
dengan Balai Pengadaan di masing-masing provinsi
Dasar hukum• Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali
diubah melalui Perpres No 4 / 2015– Pasal 106
(1)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.(2)Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering
atau E-Purchasing.– Pasal 108
(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP
(1)Perka LKPP No 1 Tahun 2015 tentang eTendering(2)Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement(3)SE Menteri PUPR No. PL.02.06-Mn/840.1 tentang Percepatan Proses PBJ dan
Penggunaan SPSE
(1)SE Menteri PUPR No. PL.02.06-Mn/840.1 tentang Percepatan Proses PBJ dan Penggunaan SPSE
Alur kepanitiaan
Contoh Template Surat
Kode Akses
• Registrasi Kode Akses Dilakukan di
• http://eproc.pu.go.id/reg.asp
Beda Token Dan
Password• Pokja 1 -> TOKEN ABCHHDEJJ
• Ketua : Agus -> Password 4566tyyh
• Sekretaris : Pudji
• Anggota : Ono
• Pokja 2 -> TOKEN CHHDEjdkjk
• Ketua : Aris -> Pasword 78989898989
• Sekretaris : Ono
• Anggota : Mandik
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement)
• Penjelasan dokumen lelang/seleksi dapat dilakukan secara tatap muka apabila diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan.
• Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP).
• Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan.
• Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi.
• Pembukaan dokumen penawaran dapat disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement)
• Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
• Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta
tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di Upload paling akhir. Tetapi jika
waktu upload nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis,harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
• Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.
16
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat
• Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secara TERPUSAT• Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di
Kementerian PUPR• LPSE Kemen. PUPR berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi ->
Kepmen 467/KPTS/M/2015 Tentang TIM Pengelola LPSE Kementerian PUPR
• Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidak dapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jika terjadi file rusak)
• Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat juga mendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasi penyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)
17
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Alur eProcurement Kementerian PUPR T.A. 2016
18
eMonitoring
SIRUP pusat
SIRUP lokal
ePurchasing
SPSE 4
SPSE 3.6
Sistem Pemantauan Pengadaan
Pemaketan
RKAKL
Pemantauan Progres Fisik dan
Keuangan
PemantauanPengadaan
Barang dan Jasa
Biro PKLN
LPSE
LPSE
LPSE
LKPP
LPSE
LKPP
Data kontrak
Data kontrak
Data paket
Data paket
A1
A2
A3
A4
Data lelang
A5
Pokja ULP dan PPK
SIPS (Sistem Informasi Pendukung SPSE)
Pejabat pengadaan dan PPK
Pejabat pengadaanPokja ULPPPK
*Implementasi SPSE 4Menunggu harmonisasi Dokumen dengan LKPP
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan yang ditemui SIRUP
• Tidak dapat menampilkan paket di SIRUP
Data SIRUP diimpor langsung dari eMonitoring• Untuk paket kontraktual harus dalam bentuk SUBPAKET• Flag Tayangkan di eMonitoring
• Nama Satker di SIRUP salah/namanya belum update -> Kirim Surat ke LPSE
• Data SIRUP lokal 2016 belum tayang di SIRUP pusat -> sedang proses
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan yang ditemui dalam SPSE
• Aplikasi error -> penanganan oleh LKPP– Jadwal tanggal yg diinput berubah, tanggal kontrak berubah
• Perubahan nama paket dalam proses lelang
• Isian persyaratan kualifikasi salah/kurang
• Mengupload BOQ dgn harga satuan di dokumen pengadaan
• Upload dokumen pengadaan gagal (karena nama file terlalu panjang)
• Jadwal untuk Penjelasan PQ, Sanggah PQ masih diisi jadwal sebenarnya (harusnya diisi 1 menit saja)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lanjutan permasalahan
• Dokumen penawaran penyedia tidak bisa dibuka
• Pertanyaan Aanwijzing online belum dijawabkarena melakukan aanwijzing tatap muka
• Sanggahan Belum Dijawab
• Ketika melakukan Pengumuman lelang, Penetapan Hasil PQ, Penetapan Hasil Sampul II, Penetapan Pemenang belum ditetapkan/diklik menetapkan dan mengumumkan oleh KETUA di dalam sistem
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lanjutan Permasalahan
• Penyedia jasa upload file penawaran di dokumen kualifikasi
• Belum melakukan penetapan pemenang tetapi kondisi realnya sudah kontrak -> Ketua Pokja belum klik menetapkan dan mengumumkan Pemenang
• Data paket tidak muncul di SPSE padahal sudah ada di SIRUP -> Klik Reload Paket di SPSE (akan mengkopikan data dari SIRUP ke SPSE)
• Draft Paket di SPSE banyak sekali -> dapat dihapus di aplikasi pendamping
• Salah pilih metode pengadaan, cara evaluasi dan metode sampul -> misal Kualitas Biaya jadi Pagu Anggaran
22
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lanjutan Permasalahan
• Ada yang mengeset Batas akhir Pemasukan penawaran di hari libur (Sabtu/Minggu)
• Ada yang mengeset Batas akhir Pemasukan penawaran di luar jam kerja > S-K:16.30 / J: 17.00
• Upload dokumen addendum yang salah (dok addendum setelah diupload tidak bisa dihapus)
23
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan lanjutan
• Penyedia Jasa Upload Dokumen di dekat batas waktu pemasukan penawaran
• Pokja Upload dokumen addendum kurang dari 2 hari sebelum batas akhir -> sistem tidak dapat mengakomodir
• Pokja belum upload dokumen seleksi/lelang setelah mengumumkan HASIL PQ
24
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Penanganan permasalahan
• Koordinasi dengan LKPP lebih intens
• Peningkatan keamanan Sistem dilakukan oleh LKPP dan Pusdatin
• Peningkatan kemampuan Admin SPSE
• Sosialisasi SPSE kepada pengguna mengingat Juni 2016 akan diinstal SPSE versi 4 di LPSE Kementerian PUPR
25
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : Tata cara registrasi Pokja TA. 2017 ?
• J : Hubungi Admin ULP di wilayah kerja saudara untuk mendapatkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan.
• Setelah mendapat token silakan aktivasi di http://eproc.pu.go.id/reg.asp
26
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : Lupa user ID dan/atau Password SPSE
• J : Silakan saudara kirim surat permohonan reset password melalui email ke eprocadm@pu.go.id / eprocadm@gmail.comdengan melampirkan nama dan NIP
• T : Terjadi kesalahan input di SPSE (Syarat kualifikasi, hasil evaluasi dll)
• J : Silakan saudara kirim surat permohonan perubahan data melalui email ke eprocadm@pu.go.id / eprocadm@gmail.comdengan melampirkan nama paket dan kode lelang
27
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : Terjadi kesalahan pada nama paket
• J : Untuk perubahan nama paket, Pusdatin hanya dapat memproses Sebelum Dilakukan Pemberian Penjelasan/Aanwijzing karena jika dilakukan perubahan paket setelah tahap tersebut dikhawatirkan akan mengubah nilai private key dan public key yang mengakibatkan dokumen penawaran penyedia yang tidak dapat dibuka
28
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : Hasil kualifikasi (shortlist) tidak tampil di penyedia jasa dan penyedia jasa tidak bisa mendownload Dokumen Seleksi (untuk paket pra kualifikasi)
• J : Segera ubah jadwal ke masa penetapan hasil kualifikasi, lalu login sebagai ketua pokja dan mengklik Tombol Menetapkan Hasil Kualifikasi di menu evaluasi kualifikasi
• T : Terjadi pergantian PPK
• J : Pergantian PPK dapat dilakukan oleh pokja dengan cara di menu daftar paket, klik nama paket lalu ganti ke PPK yang baru
29
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : pada saat menginput Nilai HPS tapi setelah diisi hasilnya 0 (nol)
• J : Dalam pengisian HPS yang diinput angkanya saja, tanpa titik dan koma
• T : Terjadi kesalahan dalam mengupload dokumen Lelang atau dokumen adendum
• J : File yang sudah diupload di SPSE tidak bisa dihapus atau dibatalkan
30
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : File Penawaran Penyedia Jasa tidak bisa didekripsi melalui APENDO atau setelah di deskripsi file corrupt atau tidak bisa dibuka
• J : Silakan saudara kirim surat permohonan klarifikasi file melalui email ke eprocadm@pu.go.id / eprocadm@gmail.com dengan melampirkan nama paket , kode lelang, Nama File serta nama Penyedia Jasa
31
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Permasalahan dan Solusi SPSE
• T : Website lpse.pu.go.id tidak bisa diakses atau lambat atau Penyedia jasa tidak bisa login di lpse.pu.go.id (muncul pesan error koneksi INAPROC)
• J : Lapor ke LPSE agar segera ditangani. Setelah SPSE bisa diakses kembali segera sesuaikan jadwal lelang terutama untuk jadwal pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran
32
2,47464,4132
10,339
14,6396
10,8469
24,3605
10,18856,9416
3,9028 3,24075,3678
1,8835 1,1773 0,20190,24 1,01 2,244,76
9,55
15,51
22,29
29,59
1,4974
4,9752
14,796816,7796
11,15088,2046
10,3793
5,8037 6,0242 6,4278
2,93385,2361
1,73923,8584
0,1931 0,06892,47
5,78
9,84
15,07
21,29
32,8536,14
45,25
0,00
25,00
50,00
75,00
100,00
September November Januari Maret Mei Juli September Nopember
Pers
enta
se
Bulan
Statistik Progres Lelang dan Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR
Pengumuman Lelang 2015 Progres Anggaran 2015 Pengumuman Lelang 2016 Progres Anggaran 2016
Lelang TA 2017 Ditjen
CK
Lelang TA 2017 Ditjen
CK
Lelang TA 2017 Ditjen
CK
Isu PBJ di Ditjen Cipta Karya
• Lelang Dini mayoritas setelah Oktober
• Perubahan nama paket
• perubahan di sistem vs perubahan di dok. pemilihan
• prosedur dan waktu
• sinkronisasi dengan eMon bermasalah
• Paket loan terhambat akibat sistem pengadaan yang tidak
disetujui lender -> Prosedur negosiasi Agreement -> satu
pintu, satu kata
KEBIJAKAN UMUM
38
1. Tidak diperbolehkan menambah persyaratan lelang diluar ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 persetujuan Eselon 1
(sesuai Inmen PUPR Nomor 05/M/2015).
2. Tertib penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, maka kebijakan pengadaan barang/jasa ditegaskan kembali melalui:Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2016Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor
KU.0302-DK/844 Tanggal 28 Oktober 2015.
PERMEN PUPR Nomor 31/PRT/M/2015PENGADAAN BARANG & JASA
PENGADUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016
39
Materi Pengaduan
1. Inkosistensi proses evaluasi dengan kriteria evaluasi
yang ada dalam dokumen;
2. Kesalahan penetapan kriteria subkualifikasi &
subklasifikasi;
3. Perubahan jadwal lelang yang tidak diinformasikan;
4. Proyek dibawah 50 Milyar tidak memprioritaskan Badan
Usaha lokal;
5. Klarifikasi dan pembuktian tidak dituangkan dalam
Berita Acara dan tidak ditandatangani oleh Pokja dan
Penyedia sehingga tidak diketahui keabsahannya;
6. Indikasi KKN dengan adanya monopoli pemenang pada
beberapak paket lelang;
7. Standar ganda dalam menetapkan kategori proyek yang
digunakan untuk perhitungan KD;
8. Penetapan pemenang tidak didasarkan harga penawaran
yang mengguntungkan negara;
9. Memenangkan Badan Usaha yang masuk daftar hitam.
44
25
14
4
1
0
13
25
38
50
Total Pengaduan
Bina Marga SDA Cipta Karya Penyediaan Perumahan
Pengaduan Proses Pelelangan
100%
57%
32%
9%2%
Data: Per Agustus 2016
7
6
10
0
3
5
8
10
13
Prosedur PelelanganPenyusunan DokumenEvaluasi Penawaran
30%26%
44%
KESALAHAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TA. 2016
Tahapan Materi Kesalahan
1. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kontruksi menggunakan prosedur jasa konsultansi (terdapat daftar pendek perusahaan);
2. Penilaian kualifikasi pekerjaan konstruksi menggunakan sistem nilai;3. Penyedia yang lulus kualifikasi tidak masuk dalam jumlah daftar pendek
(short list) yang ditetapkan.
Penyusunan Dokumen
Pengadaan
1. Masih terdapat ketentuan mengenai sanggahan banding;2. Terdapat persyaratan KD penggabungan antara anggota KSO;3. Kriteria evaluasi tidak dituangkan dalam dokumen.4. Penambahan kriteria yang berlebih-lebihan.
Tahap Evaluasi
Penawaran
Evaluasi Administrasi
• Mengevaluasi jaminan penawaran yang diupload, bukan jaminan penawaran asli.
Evaluasi Teknis
• Melakukan klarifikasi/negosiasi terhadap penyedia yang metode pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (post bidding);
• Mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama;• menyampaikan peralatan/personil yang sama pada saat
waktu pelelangan; • tidak mensubkontrakkan bagian pekerjaan
Evaluasi Harga• Tidak dilakukan klarifikasi harga satuan timpang.• Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk
penawaran <80% HPS
Evaluasi Kualifikasi
• Meluluskan penyedia yang tidak menyampaikan SKA.• Meluluskan penyedia yang memiliki SBU/IUJK yang tidak
berlaku sebelum batas akhir pemasukan penawaran• Mensyaratkan SPT Tahunan tidak sesuai ketentuan.
Data Per Agustus 2016
14
SIPS
Sistem Informasi Pendukung SPSE
a. Registrasi kode akses
b. Data Pengadaan Non SPSE (Pengadaan
langsung, Penunjukan langsung dan
ePurchasing)
SIPS
Sistem Informasi Pendukung SPSEhttp://eproc.pu.go.id/sips.asp
• SPSE belum mendukung data pengadaan langsung,
penunjukan langsung dan ePurchasing
• Sedangkan data pelaksana kegiatan yang dilaksanakan
dibutuhkan oleh eMonitoring
• Maka…. Input di SIPS
• Terdapat pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan
yang paket/sub paketnya tidak diinput di SIRUP. SIPS
menyediakan fasilitas penginputan paket manual.
Beda ePurchasing vs Pengadaan
Langsung vs Penunjukan Langsunge Purchasing Pengadaan
LangsungPenunjukan Langsung
Batasan Nilai Pengadaan
Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl)Sd. Rp 50 juta (JK)
Tidak Terbatas
Syarat Penggunaan
Barang/jasa yang
dibeli tercantum
dalam
eCatalogue
Tidak ada Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Perpres 54/2010, Pasal 38 atau Pasal 44)
Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional (langsung kepada Penyedia)
Konvensional (langsung kepada Penyedia)
Pihak yang terlibat
1 kode akses 1 role
contoh:
- A sebagai anggota Pokja
- A sebagai Pejabat Pengadaan
- A mempunyai 2 kode akses
sebagai Pokja dan PP
Memasukkan data ke SIPS
?• Kode akses silahkan registrasi secara online di URL
http://eproc.pu.go.id/reg.asp
• Kode akses untuk seluruh pihak yang terlibat PBJ
• Registrasi
• isi form
• upload scan SK
• Aktifasi -> silahkan kirim bukti registrasi ke email
eprocadm@pu.go.id dan eprocadm@gmail.com
Akses ke SIPS
2
1
Login
Mengisi Data
Mengisi Data
Selesai mengisi data
Tayang di Web PU-Net
ePurchasing
Pengadaan Langsung dan
E-Purchasing
• Kapan pejabat pengadaan/Pokja menginput/update
data ke dalam SIPS ?
• Awal pada saat memulai proses pengadaan
langsung atau ePurchasing atau Penunjukan
Langsung atau Swakelola Tipe 2
• Selanjutnya … update data ketika proses sudah
dilakukan atau ditunjuk pelaksananya atau tanda
tangan kontrak
e-Katalog
e-Purchasing• Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
• E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
regulasi
•Perpres 54/2010 Pasal 110
• (4) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.
• (5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
• (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP.
regulasi..
• SE Kepala LKPP No.3 tahun 2015 tentang
ePurchasing
• Perka Kepala LKPP No.6 2016 tentang
ePurchasing
• Perka LKPP No 4 Tahun 2016 tentang pengajuan
usulan eCatalog
Pengecualian ePurchasing
lihat di Perka LKPP no 6/2016 dan SE
Kepala LKPP No 3 Tahun 2015
e-Katalog
• Di dalam Perka LKPP No 6/2016, terdapat 3 jenis
Katalog :
• Katalog Nasional -> dikelola oleh LKPP yang
sekarang dimanfaatkan
• Katalog Sektor -> dikelola oleh K/L bekerjasama dengan LKPP
• Katalog Daerah -> dikelola oleh Pemda
Provinsi/Kab/Kota bekerjasama dengan LKPP
Pengajuan Barang untuk
Masuk ke eKatalog• Di dalam Perka LKPP No. 4 /2016 pengajuan barang untuk masuk ke eKatalog :
• hanya dapat dilakukan berdasarkan usulan K/L/D/I
• dikonsolidasikan di Setjen untuk di sampaikan ke LKPP
• Kementerian PUPR di Biro PBMN dan LP
• Terdapat Inpres terkait Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAN
Aksi PPK) 2017
• Setiap K/L ditargetkan untuk berkontribusi di eKatalog
• Di bulan Maret 2017 (B03) harus ada surat ke LKPP minimal dari Sekjen
menyatakan : Usulan atau Pernyataan tidak mengusulkan
• Terdapat surat Sekjen ke masing-masing eselon 1 untuk menindaklanjuti dan
agar menyampaikan hasil ke Setjen cq Biro PBMN dan LP paling lambat 13
Februari 2017 isinya Usulan atau Pernyataan tidak mengusulkan
Tips ePurchasing
• Pada saat memesan sampaikan keterangan waktu
paling lambat untuk penyedia merespon
• Dapat melakukan pemesanan terhadap beberapa
penyedia sekaligus , dapat dibatalkan sebelum
dilakukan persetujuan
• Selalu cek barang2 yang ada di dalam Katalog
SIULP
Sistem Informasi ULPhttp://ulp.pu.go.id
• Kode Akses sama dengan SIPS dan SPSE
• Pelaksana PBJ memanfaatkan SIULP agar proses PBJ berjalan tertib.
• TA 2017 :
• Proses SK Pokja ULP -> memastikan pokja ULP resmi, data perencanaan pokja/satker terekam
untuk evaluasi
• Pemantauan proses PBJ oleh ULP
• Kontak Pokja ULP (respon cepat) - permasalahan cepat diatasi
• Monev khusus paket konsultansi 10M/100M | penetapan pemenang oleh Menteri
• TA 2018 (pengembangan)
• SOP terintegrasi - Perencanaan s/d Serah terima contoh : Kaji ulang, Daftar Hitam,
Permasalahan, Pengaduan
• Ceklist mandiri tertib proses (Sumber Ditjen Binkon dsb)
• Kinerja PBJ
Contoh Ceklist Mandiri
KPA
Contoh Ceklist Mandiri
PPK
Contoh Ceklist Mandiri
Pokja ULP
Jabatan Fungsional PBJ• Sejak Tahun 2012 terdapat Jabfung PPBJ : hanya ada tingkat ahli, terdiri dari Jabatan
Pertama, Muda dan Madya.
• Butir Kegiatan mulai perencanaan sampai dengan serah terima barang
• Jumlah Jabfung PBJ di Kementerian PUPR : ? komparasi ?
• TA 2016 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jafung PPBJ ketua Tim Kepala Biro
PBMN dan LP, Sekretariat di Biro PBMN dan LP
• Terdapat inpassing nasional : Permen PANRB 26/2016, sampai dengan Desember 2018 -
> uji kompetensi disiapkan instansi pembina, menurut LKPP kemungkinan besar Maret
2017 siap ( 9 UK Jafung PPBJ Pertama)
• Sosialisasi 3 tempat , pertama tgl 9-10 Februari 2017 di Yogyakarta, Kedua 26-28 April
2017 tempat tentatif : Jayapura, 9-11 Agustus tempat tentatif Padang
• Informasi terkait ini silahkan lihat di portal
http://ulp.pu.go.id atau https://ppsdm.lkpp.go.id
Alur Jabfung
To Dos• Segera proses lelang, selesaikan paling lambat bulan Maret
• Prosedur perubahan nama paket diikuti
• Registrasikan kode akses ke http://eproc.pu.go.id/reg.asp (Kasatker,PPK,
Pokja ULP, Pejabat Pengadaan) lalu PP/Pokja input dan update data ke
SIPS
• Cek eKatalog, gunakan ePurchasing. Kalo ada kebutuhan silahkan usulkan
ke Biro PBMN dan LP
• Manfaatkan SIULP agar proses lebih tertib
• Terdapat Jabfung PBJ, mohon dapat disebarkan infonya
• Infokan segera jika terjadi permasalahan
Donts !!!• Jangan Menunda penyiapan readiness criteria dan
proses lelang
• Jangan Melaksanakan di luar ePurchasing jika tidak
sesuai regulasi (Perpres/Perka/SE)
• Jangan menyulitkan diri sendiri dan orang lain
• Jika ada hal yang belum jelas … tanyakan
kepada yang mengerti