Post on 02-Apr-2019
Modul ke:
Fakultas
Program Studi
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BENTUK NEGARA & SISTEM
PEMERINTAHAN
Martolis, MTTEKNIK
Teknik Mesin
PENGERTIAN
Bentuk Negara (staats-vorm) berbicara mengenai organ negara atau organisasi negara sebagai keseluruhanBentuk Pemerintahan (regerings-vorm) berbicara mengenai bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan.Ada juga istilah sistem pemerintahan yang berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang eksekutif saja.
BENTUK NEGARA KLASIK
PLATO (427 – 347 SM):a. Aristokrasi
Pemerintahan bangsawan cendikiawan berkeadilanb. Timokrasi
Penguasa menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri.c. Oligarki : Pemerintahan oleh beberapa orang kaya.A. Demokrasi : Pemerintahan oleh rakyatB. Tyrani : Pemerintahan oleh satu orang yang keras dan
kuat.
ARISTOTELES (384 – 322 SM)
Pemerintahan oleh satu orang :A. MonarkiB. TyranniPemerintahan oleh Banyak Orang :A. Aristokrasi B. OligarkiPemerintahan oleh RakyatA. RepublikB. Demokrasi
TEORI POLYBIOS – POLYBIUS CYCLES (200 – 118 SM)
MONARKI
TYRANNI
ARISTOKRASI
OLIGARKI
DEMOKRASI
OKHLOKRASI
Okhlokrasi : Pemerintahan yang liar dari rakyat gembel dan hina
BENTUK NEGARA MODERN
A. Leon Duguit :1. Negara Kesatuan2. Negara Serikat3. Perserikatan Negara-negara
B. Sri Soematri :1. Negara federal/Serikat (Federal
state, bondstaat)2. Negara Kesatuan (Unitary State,
eenheidstaat)
NEGARA KESATUAN
Ciri Mutlak Negara Kesatuan• Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat Pusat• Tidak adanya badan-badan lain yang
berdaulatSistem Pemerintahan :• Sentralisasi (central government, single
centralized government)• Dekonsentalisasi (centralisasi met de
deconcentratie).
NEGARA KESATUAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMDA A PEMDA B
Penduduk Penduduk
NEGARA FEDERAL
• Terdiri beberapa negara bagian yang tidak berdaulat;
• Kedaulatan berada pada Negara Federal;• Negara bagian punya kekuasaan membuat
UUD, kepala negara sendiri, parlemen dan kabinet sendiri.
• Kewenangan untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan dan moneter berada pada Negara Federal.
NEGARA FEDERAL
NEGARA FEDERAL
NEGARA BAGIAN A
Penduduk Penduduk
NEGARA BAGIAN B
PERBEDAAN (R. Kreneuburg)
NEGARA FEDERASI:• Negara bagain punyai pouvoir constituant.• Wewenang membentuk UU Pusat oleh
Negara Federal terperinci dalam Konstitusi.NEGERA KESATUAN :• Organisasi pemerintahan daerah telah
ditetapkan dalam UU Pusat.• Pembentukan UU Pusat ditentukan secara
umum oleh Konstitusi dan Pemda tergantung pada UU Pusat.
PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)
• Perserikatan atau Persekutuan antar beberapa negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat penuh.
• Dibentuk karena ada kesamaan kepentingan atau karena dinamika sosial politik global.
• Untuk kepentingan hubungan luar negeri.• Perjanjian mengikat negara anggota, tapi
tidak pada warga negara anggota.• Seperti : Uni Eropa, Liga Arab, dan Asean.
KONFEDERASI
NEGARA A
PERSERIKATAN NEGARA-NEGARA (CONFEDERATION STATE, STATENBOND)
NEGARA B NEGARA C
WARGANEGARA A
WARGANEGARA B
WARGANEGARA C
BENTUK PEMERINTAHAN MODERN
A. MONARKI• Kehendak terjelma dari satu orang• Kepala Negara berganti turun temurun.B. REPUBLIK• Kehendak terjelma dari rakyat.• Kepala Negara berganti tidak turun
temurun.
TEORI KEKUASAAN NEGARAa. Teori Thomas Hobbes :
Manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes, yang tak ubahnya binatang buas. Dalam keadaan inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang menyerahkan hak-haknya kpd penguasa.
b. Teori John Locke :Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak lainnya tetap melakat pada masing2 indivudu.
PROSES PERJANJIAN MASYARAKAT MENURUT JOHN LOCKE
a. The First Treaty (Pactum Unionis)Perjanjian individu dengan individu untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara.
b. The Second Treaty (Pactum Subjectionis)Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk atas dasar suara mayoritas, sehingga setiap individu tetap memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi kepada masing2 individu.
3 JENIS BENTUK PEMERINTAHAN
a. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif
b. Terdapat pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
c. Terdapat pengaruh dan pengawasan yang langsung dari rakyat (Sistem pemerintahan yang representatif.)
SISTEM PEMERINTAHAN
a. Sistem Pemerintahan Parlementerb. Sistem Pemerintahan Presidensiilc. Sistem Pemerintahan Campuran
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
a. Sistem kepemimpinannya terbagi atas kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah
b. Sistem pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen
c. Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen
d. Parlemen dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila tidak memberikan dukungan kepada pemerintah.
PERDATA MENTERI
SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
PARPOL
PARLEMEN
KOALISI
KABINET
PEMILIH
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL
a. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan
b. Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat yang memilihnya
c. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen
d. Kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden
PERDATA MENTERI
SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
PARPOL
PARLEMEN
KABINETPEMILIH
SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN
a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiilb. Jika lebih menunjol ciri parlemnter disebut
quasi parlementer, seperti di Perancis dimana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri yang didukung oleh parlemen.
c. Jika lebih menonjol ciri presidensiil disebut quasi presidensiil seperti di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dimana Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR.
HUBUNGAN ANTARA DEMOGRAFI DAN BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN
IRIAN JAYA
MALUKU
E.NUSA TENGGARAW.NUSA TENGGARA
BALI
C.JAVA
DI YOGYAKARTA
C.SULAWESI
JAMBI
RIAU
PAPUAS.KALIMANTAN
S.SULAWESI
W.JAVA
LAMPUNG
N.SUMATRA
Terima KasihMartolis