Post on 20-Nov-2021
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
PEMBIAYAAN APBN MELALUI UTANG
Dhanapala, 23 Oktober 2017
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
APBN 2007 -2017
Outlook APBNP
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A. Pendapatan Negara dan Hibah / Revenues and Grants 707.8 981.6 848.8 995.3 1,210.6 1,338.1 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,555.9 1,736.1
I. Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues 706.1 979.3 847.1 992.3 1,205.4 1,332.3 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.9 1,733.01. Penerimaan Perpajakan / Tax 491.0 658.7 619.9 723.3 873.9 980.5 1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,285.0 1,472.72. Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax 215.1 320.6 227.2 268.9 331.5 351.8 354.8 398.6 255.6 262.0 260.2
II. Hibah / Grants 1.7 2.3 1.7 3.0 5.2 5.8 6.8 5.0 12.0 9.0 3.1 B. Belanja Negara / B. Expenditures 757.6 985.7 937.4 1,042.2 1,295.1 1,491.4 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,864.3 2,098.9
I. Belanja Pemerintah Pusat / Central Government 504.6 693.4 628.8 697.4 883.7 1,010.6 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,154.0 1,343.1Bunga Utang / Interest Payments 79.8 88.4 93.8 88.4 93.2 100.5 113.0 133.4 156.0 182.8 218.6
- Dalam Negeri / Domestic Currency 54.1 59.9 63.8 61.5 66.8 70.2 98.7 118.8 141.9 167.8 202.9- Luar Negeri / Foreign Currency 25.7 28.5 30.0 26.9 26.4 30.3 14.3 14.6 14.1 15.0 16.3
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / Transfers to Regions 253.3 292.4 308.6 344.7 411.3 480.6 513.3 573.7 623.1 710.3 755.9III. Suspend / Suspend -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0
C. Keseimbangan Primer / Primary Balance 30.0 84.3 5.2 41.5 8.8 -52.8 -98.6 -93.3 -142.5 -125.6 -144.3 D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) / Budget Surplus (Deficit) (A-B) -49.8 -4.1 -88.6 -46.9 -84.5 -153.3 -211.7 -226.7 -298.5 -308.3 -362.9 E. Pembiayaan / Financing 42.5 84.1 112.6 91.6 130.9 175.2 237.4 248.9 323.1 334.5 362.9
I. Pembiayaan Utang / Debt 33.3 72.7 90.1 95.7 106.9 140.8 223.2 255.7 380.9 403.0 427.0 1. Surat Berharga Negara (neto) 57.2 85.9 99.5 91.1 119.9 159.7 224.7 264.6 362.3 407.3 433.0 2. Pinjaman Dalam Negeri (neto) - - - 0.4 0.6 0.8 0.5 1.0 0.8 1.1 1.7 3. Pinjaman Luar Negeri (neto) -23.9 -13.2 -9.4 4.2 -13.6 -19.7 -1.9 -9.8 17.8 -5.3 -7.7II. Pembiayaan Non-Utang / Non Debt 9.1 11.4 22.5 -4.1 24.0 34.4 14.2 -6.8 -57.8 -68.5 -64.1
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit) -7.4 80.0 24.0 44.7 46.5 21.9 25.7 22.2 24.6 26.2 0.0Keterangan:- Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJPBn, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA
LKPP
2
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Risiko perubahanasumsi dasar makro
ekonomi
Risiko BelanjaNegara
RisikoPendapatan
Negara Risiko
Pembiayaan(terutama Utang)
Kemungkinan berdampak pada:1. Defisit >3% PDB (melanggar UU 17 / 2013)2. Target makroekonomi tidak tercapai3. Pengeluaran negara tidak terbiayai4. Sovereign Credit Rating menurun5. Biaya utang meningkat
Risiko Fiskal dalam Pelaksanaan APBN
Mitigasi Risiko1. Optimalisasi dan penyesuaian
belanja/ pengeluaran Pemerintah2. Perluasan basis pajak3. Pelaksanaan extra effort
4. Menyediakan cash buffer:• Dana cadangan risiko fiskal• Menggunakan dana SAL
5. Menambah/ mempercepat penarikan utang baru
3
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Instrumen Utang dan Penggunaannya
P eng elolaan kas
P embiayaan Defis it
P embiayaan K eg iatan
P eng elolaan P ortofolio
L ain-lain/ Umum
S P N - - - -
Oblig as i Neg ara - - S B N
J ang ka P endek - - - -
J ang ka P anjang - -
P rog ram - - -
T unai lainnya - - - P L N
- - - -
- - - -
S B S N/ S ukuk Neg ara
K eg iatan
P injaman Dalam Neg eri (P DN)
T unai
J enis Ins trumen Utang
P eng g unaan
S UN
4
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Pertimbangan Penetapan Jenis dan Besaran Instrumen Pembiayaan Utang
• Mengutamakan utang dalam negeri, mendukung kondisi makro ekonomi, kebijakan front loading penerbitan SBN
Kebijakan Pemerintah
• Mengacu pada strategi pembiayaan utang tahunan dan strategi pengelolaan utang jangka menengah
Perhitungan biaya dan risiko yang paling optimal
• Dibatasi oleh kemampuan penyerapan SBN oleh investor dan lending limit dari pemberi pinjaman.
Kapasitas Sumber Pembiayaan Utang
• Upaya memperbesar kemampuan pembiayaan utang dan menurunkan biaya/ risiko utang dalam jangka panjang.
Diversifikasi instrumen utang
• Pengembangan pasar SBN memerlukan kepastian supply SBN agar likuiditas terjaga.
Kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan dalam negeri
• Utang Tunai vs Utang terkait Proyek/Kegiatan tertentu
Fleksibilitas penggunaan utang
• Sebagai instrumen investasi masyarakat dan mendorong perekonomian domestik.
Manfaatnya bagi perekonomian dalam negeri
• Menjaga Independensi dengan menghindari sumber utang yang mensyaratkan adanya agenda politis
Independensi Pemerintah
5
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Tujuan Pengelolaan Utang Secara Umum
Tujuan Langkah yang ditempuh
1. Memperoleh struktur portofolio utang yang optimal • Menetapkan komposisi utang baru
• Melakukan re-profiling utang (buyback, dan debt switch)
2. Memenuhi target pembiayaan utang yang ditetapkandalam APBN (besaran defisit dan kebutuhan pembiayaanutang ditentukan oleh kebijakan fiskal)
• Melakukan assessment daya serap pasar SBN danpinjaman
3. Mengembangkan pasar SBN domestik • Menambah likuiditas pasar SBN domestik
• Memperluas basis investor
6
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Kebijakan Umum Pengelolaan Utang
Prioritas Utang Dalam Negeri
Diversifikasi Instrumen
Fleksibilitas Pembiayaan
Pinjaman untuk belanja modal, terutama infrastruktur
Pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM
Penjaminan Pemerintah untuk mendorong percepatan infrastruktur
Transparansi & Akuntabilitas7
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
1. Pengembangan pasar perdana SBN• Memaksimalkan jumlah penerbitan seri benchmark. • Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal dan target
lelang penerbitan.• Mengoptimalkan metode penerbitan.• Meningkatkan koordinasi dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar
domestik.
2. Pengembangan instrumen SBN:• Saving Bonds• Index linked bonds.
3. Pengembangan pasar sekunder SBN• Mengoptimalkan peran dan kapasitas primary dealers,• Melakukan pengembangan pasar REPO dan derivatif termasuk
government bond futures, • Memperkuat bond stabilization framework (BSF)• Menyempurnakan electronic trading platform, • Mewujudkan pro-active investor relation
4. Mempercepat pengembangan pasar SBSN
1. Menerbitkan SBN valas secara terukur dan sebagaipelengkap• Menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding
out di pasar domestik.• Menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang
terkendali.• Memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta.
2. Mempertimbangkan pengelolaan risiko utang dalamkerangka ALM negara.
3. Mengembangkan metode penerbitan yang lebihfleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasarkeuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biayautang.
SBN Domestik SBN Valas
Kebijakan Pengelolaan SBN
8
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
1. Komitmen pinjaman kegiatan (project loan) untuk membiayai pembangunan infrastrukturdan energi serta dalam rangka alih teknologi.
2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan danpengadaan pinjaman luar negeri
3. Pinjaman luar negeri tunai/program dilakukansecara selektif, antara lain dalam rangkamendukung fleksibilitas pembiayaan utang.
4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamanluar negeri
Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri
1. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjamandalam negeri sesuai kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatandan pengadaan pinjaman dalam negeri
3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamandalam negeri
Kebijakan Pengelolaan Pinjaman
9
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
StrategiJangka
Menengah
APBN (Pembiayaan)StrategiTahunan
MonitoringKinerja Risiko & Portofolio Utang
• Memuat kebijakan umum pengelolaan utang• Target portofolio jangka menengah• Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali
setiap tahun
• Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)
• Pedoman untuk eksekusi pengelolaanutang untuk tahun ybs.
• Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisiselama siklus APBN.
• Target portofolio tahunan (komponen, strukturinstrumen, dll)
• Pedoman mengukur Indikator Kinerja Utama• Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di
tengah tahun dengan melihat perkembangankondisi pasar
• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan
• Sebagai input untuk Strategi berikutnya (dalam jangka menengah dan tahunan)
Siklus Pengelolaan Utang
10
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Indikator
• Perubahan AsumsiEkonomi Makro
• Perubahan Kondisi PasarKeuangan
• Kebutuhan Pembiayaandan Kebijakan Utang
• Penyerapan Pinjaman olehKementerian / Lembaga
IndikatorFaktor Yang Mempengaruhi
Apakah Risiko dan Biaya Utang?
11
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Pinjaman
37%
SBN, 1,064 ,
63%
24%
SBN, 2,329 ,
76%
Perkembangan Indikator Risiko Utang
26.722.8 22.1 20.3 18.8
16.2 16.0 14.8 13.7 12.1 10.8
30.228.2 28.2
26.1 25.922.5 23.2
21.0 20.717.5 19.2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017
Interest Rate Risk
Variable rate ratio [%] Refixing [%]
16.5 17.213.4 11.3 10.4 10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6
46.952.1
47.4 46.2 45.1 44.4 46.743.4 44.5 42.6 40.9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017
Exchange Rate Risk
FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)
10.4
10.0
9.79.5
9.3
9.7 9.6 9.79.4
8.9 9.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017
Average Time To Maturity
ATM (in years)
6.8 6.4 7.6 7.1 8.2 7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.7
19.4 18.6 20.3 20.8 22.7 21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 25.230.6 31.1 33.2 34.2 34.6 32.4 33.4 33.9 34.7 36.0
39.7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017
Debt Maturity
in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)
12
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Sumber: CEIC , World Bank, internal Kemenkeu
Keterangan : Data negara lain hanya tersedia sampai tahun 2015
Perkembangan rasio beban utang Indonesia...relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara peers
Rasio pembayaran bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesiapada tahun 2015 berada pada tingkat 9.9%, relatif lebih baik dibandingkan negarapeers seperti Maroko (10.4%), Meksiko (11.4%), Filipina (13.8%), Mesir (23.9%), dan Brazil(34.0%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 10.7% Dari sisi rasio terhadap belanja, pada periode yang sama, rasio beban utang
Indonesia (8.3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara peers sepertiMaroko (9.0%), Meksiko (9.7%), Malaysia (11.3%), Filipina (16.7%), Mesir (24.3%), danBrazil (33.2%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.9% Dari sisi rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015,
capaian Indonesia (5.2%) tercatat lebih baik daripada Filipina (5.5%), Turki (6.6%),Meksiko (6.7%), Mesir (8.8%), dan Brazil (18.0%), namun sedikit lebih tinggi dibandingMaroko, Thailand, dan Malaysia. Adapun pada tahun 2016 menurun menjadi 5.0%
5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.1 5.3 5.25.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-Rata Outstanding Utang (%)
Brazil Turki Malaysia Thailand Filipina
Mesir Meksiko Maroko Indonesia
9.0 11.0
8.5 7.5 6.9 7.7 8.4
9.9 10.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Pendapatan dan Hibah (%)
9.0 10.0
8.1 7.0 6.2 6.7 7.4
8.3 8.9
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Beban Bunga Terhadap Belanja (%)
13
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Utang Utama
Ket:14
dalam mata uang asliIDR*) 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD**) 28.14 32.55 35.80 39.77 44.35 49.83 56.77 60.98 73.16 80.45 83.41 JPY**) 2,941.88 2,820.48 2,713.84 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,063.13 2,049.13 EUR**) 7.19 6.75 5.97 5.44 4.71 4.49 4.23 5.13 6.13 8.94 9.98 SDR**) 1.41 1.74 2.01 2.15 2.19 2.17 2.07 1.94 1.79 1.55 1.48 AUD**) 0.08 0.14 0.24 0.29 0.33 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48 Mata Uang Lainnya
equivalent dlm triliun RupiahIDR 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD 265.08 356.46 336.54 357.61 402.16 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,081.11 1,125.39 JPY 244.37 341.90 276.01 297.62 301.98 281.23 278.26 231.76 245.47 238.09 245.49 EUR 98.91 104.15 80.68 64.99 55.30 57.54 71.11 77.68 92.39 126.53 158.70 SDR 20.80 29.44 29.57 29.83 30.44 32.41 38.93 35.01 34.37 27.90 28.20 AUD 0.64 1.08 2.05 2.66 3.05 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72 5.06 Mata Uang Lainnya 22.5 19.86 29.49 26.13 23.18 22.65 26.45 23.04 23.58 17.94 18.43 Total 1,389.4 1,636.74 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.45 3,866.45
Kurs Tengah IDR thd USD 9,419.00 10,950.00 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,492.00
Kurs Tengah IDR thd JPY 113.39 90.33 92.42 81.53 116.80 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40 119.80
Kurs Tengah IDR thd EUR 0.68 0.71 0.70 0.75 11,738.99 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55 15,894.93
2007 #) 2008 #) 2009 #) 2010 #)
-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------
2011 #) 2012 #) 2013 #) 2014 #) 2015 #) 2017 ***2016 #)
* Nominal dalam Trilliun Rupiah # Angka LKPP Audited** Nominal dalam Milliar*** Per 30 Sep 2017
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah
Angka dalam Triliun Rupiah Nominal %
Total Utang Pemerintah Pusat 1,389.41 1,636.74 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,866.45 100.0%
a. Pinjaman 586.36 730.25 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 677.56 755.12 734.85 737.99 19.1% 1). Pinjaman Luar Negeri 586.36 730.25 611.20 616.86 620.28 614.81 712.17 674.33 751.04 729.71 732.46 18.9%
Bilateral *) 386.49 484.90 387.92 380.67 381.66 359.80 383.53 334.62 340.63 315.07 311.86 8.1% Multilateral **) 179.47 222.69 202.37 208.28 212.96 230.23 288.29 292.33 360.04 368.92 375.00 9.7% Komersial ***) 19.62 21.69 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 47.15 50.20 45.61 44.65 1.2% Suppliers ***) 0.77 0.97 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.96 0.0%
2). Pinjaman Dalam Negeri - - - 0.39 1.01 1.80 2.27 3.22 4.08 5.13 5.53 0.1%
b. Surat Berharga Negara 803.06 906.50 979.46 1,064.40 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,780.61 3,128.46 80.9%
Denominasi Valas ##) 65.93 122.64 143.15 161.97 195.63 264.91 399.40 456.62 658.92 766.58 848.81 22.0%Denominasi Rupiah 737.13 783.86 836.31 902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,279.65 59.0%
126.53 Angka dalam Miliar US DolarTotal Utang Pemerintah Pusat 1,389.41 1,636.74 1,590.66 187.04 199.49 204.52 194.89 209.71 229.44 261.64 286.57 100.0%
a. Pinjaman 586.36 730.25 611.20 68.65 68.51 63.76 58.61 54.47 54.74 54.69 54.70 19.1% 1). Pinjaman Luar Negeri 586.36 730.25 611.20 68.61 68.40 63.58 58.43 54.21 54.44 54.31 54.29 18.9%
Bilateral *) 386.49 484.90 387.92 42.34 42.09 37.21 31.47 26.90 24.69 23.45 23.11 8.1% Multilateral **) 179.47 222.69 202.37 23.17 23.49 23.81 23.65 23.50 26.10 27.46 27.79 9.7% Komersial ***) 19.62 21.69 20.24 3.04 2.77 2.52 3.28 3.79 3.64 3.39 3.31 1.2% Suppliers ***) 0.77 0.97 0.66 0.06 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.07 0.0%
2). Pinjaman Dalam Negeri - - - 0.04 0.11 0.19 0.19 0.26 0.30 0.38 0.41 0.1%
b. Surat Berharga Negara 803.06 906.50 979.46 118.39 130.97 140.76 136.27 155.24 174.70 206.95 231.88 80.9%
Denominasi Valas ##) 65.93 122.64 143.15 18.02 21.57 27.39 32.77 36.71 47.76 57.05 62.91 22.0%Denominasi Rupiah 737.13 783.86 836.31 100.37 109.40 113.36 103.51 118.54 126.94 149.90 168.96 59.0%Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,419 10,950 9,400 8,991 9,068 9,670 12,189 12,440 13,795 13,436 13,492
2007 #) 2008 #) 2009 #) 2010 #) 2011 #)September###)2012 #) 2013 #) 2014 #) 2015 #) 2016 #) 2017
Ket:15
* Termasuk semi commercial # Angka LKPP Audited** Beberapa termasuk semi concessional ## Termasuk SUN Valas Domestik*** Seluruhnya termasuk commercial ### Tidak Termasuk Accrued Interest Rp45,67T
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
31%52%
2006 2016
Afrika Selatan
36%
28%
2006 2016
Indonesia
40%57%
2006 2016
Malaysia
52%33%
2006 2016
Philipina
38% 62%
2006 2016
Vietnam
47%32%
2006 2016
Turkey
66%78%
2006 2016
Brazil
Credit Rating IndonesiaRasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS
• Imbal hasil SUN seri benchmark domestik rata-rata menurun 0,59% sejak kenaikan peringkat S&P’s (19 Mei) hingga akhir September 2017.
• Biaya utang penerbitan SBN domestik bruto tahun2017 diperkirakan sebesar Rp2,74 triliun per tahun.
• Imbal hasil SUN Valas menurun hingga 0,26%.
• Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakanmeningkat 0,1%, utamanya dari peningkatan investasi(5,4% ke 6%) dan impor (3,9% ke 4,1%).
Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang”Pengelolaan utang yang baik dan prudent berkontribusi pada peningkatan credit rating Indonesia”
Perkembangan Rating Indonesia
Fitch Investment grade sejak 15 Desember 2011
Moody’s Investment grade sejak18 Januari 2012
S&P’s Investment grade sejak19 Mei 2017
16
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Kesimpulan
Untuk mencapai masyarakat maju dan makmur, Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.1Sumber pembiayaan pembangunan sebagian dibiayai melalui penambahan utang Pemerintah. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.
2Utang Pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan terukur sehingga mendapat peringkat layak investasi karena memiliki risiko yang terkendali. 3Utang Pemerintah masih pada level yang aman, dimana dengan jumlah UtangPemerintah relatif rendah, perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengancukup tinggi. 4
Kesimpulan
17
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Akhir Presentasi
Direktorat Strategi dan Portofolio PembiayaanDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616
Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : iru.djppr@kemenkeu.go.id
@DJPPRkemenkeuDJPPRKemenkeuDJPPRKemenkeu
@djpprkemenkeu
18
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
19
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Tantangan Perekonomian Dalam Negeri
Produktivitas Rendah
Daya Saing Rendah
Kemiskinan &Kesenjangan Sosial
• Tingkat inovasi rendah
• Pasar keuangan dangkal
• Kapasitas produksi terbatas
• Infrastruktur terbatas dan tidak berkembang
• Pemanfaatan teknologi tidak optimal
• Ketrampilan dan keahlian tenaga kerja belum memadai
20
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Brazil
Rusia
India
China
IndonesiaFilipina
Malaysia
Thailand
Vietnam
2
2.5
3
3.5
4
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Infr
astr
uctu
re In
dex
GDP per capita
Gap penyediaan infrastruktur
Diperlukan upaya Pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur.
Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun (2015-2019) dibutuhkan dana sebesar Rp4.796,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41,25% yang bisa dicukupi dari APBN dan APBD.
Indeks Infrastruktur 2016
21
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Postur Realisasi APBN-P 2016 & APBN-P 2017
22
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
APBN Berperan Mendorong Pertumbuhan
Belanja NegaraPendapatan Negara2000 25% 2500 25%
Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) 1800 19.8% 19.9%
1600 20% 2000 20% 18.1% 18.2%
17.4% 16.2%
16.9% 1400 16.3%16.2%15.8% 15.7% 15.4% 15.4% 14.7% 14.9% 16.7% 1200 15% 1500 15% 13.1% 15.1% 12.4%12.8% 1000
800 10% 1000 10%
600
400 5% 500 5%
200
0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
981.
6
848.
8
995.
3
1210
.6
1338
.1
1438
.9
1550
.5
1508
1555
.9
1736
.1
985.
7
937.
4
1042
.1
1295
1491
.4
1650
.6
1777
.2
1806
.5
1864
.3
2098
.9
23
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Tantangan Pengelolaan APBN
PenerimaanProyeksi & Estimasi
PembiayaanPembenahan
BelanjaKomitmen
Membuat estimasipenerimaan yangakurat dan kredibel
Membuat keputusanbelanja yang strategis Reformasi di Sektor
Keuangan, antaralain melalui pendalaman pasar keuangan
Efektif danmemperbaiki fondasiIndonesia
Peningkatan kapasitasmengumpulkanpenerimaan negara
Mengurangikemiskinan,kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan
Rasio penerimaanperpajakan masih rendah
Memerangi inefisensidan korupsi
Reformasi perpajakan danReformasi Belanja yang efisiensangat dibutuhkan
24
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Defisit dan Rasio Utang yang Rendah, dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Rata-rata Defisit & Pertumbuhan Satu Dekade Terakhir Defisit APBN (Rp triliun)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4.1
-46.8
-84.4 -88.6
-153.3
-211.7 -226.7
-298.5 -308.3
-362.9
9.6 surplus/defisit fiskal (%)
pertumbuhan PDB (%) 7.5
3.9 3.9 2.7 3.3 2.8 2.6 2.4 2.4
1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.5
-0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.6 -1.9 -2.2
-2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -4.4 -4.5
-6.2 -6.7 -7.0 -7.7
5.7
Saud
i Ara
bia
Kore
a
Russ
ia
Germ
any
Chin
a
Indo
nesia
Cana
da
Turk
ey
Aust
ralia
Arge
ntin
a
Italy
Sout
h Af
rica
Mex
ico
Fran
ce
Braz
il
Uni
ted
King
dom
Uni
ted
Stat
es
Japa
n
Indi
a 25
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Rincian Outlook Bunga Utang 2017 (2)
Proyeksi Berd. Outstanding per 31 Juli 2017
Rp81,7 T
Atas proyeksi bunga/biaya berdasarkan outstanding utang per 31 Juli 2017, terdapat risikoperubahan proyeksi meliputi :• Risiko nilai tukar atas SBN valas dan Pinjaman Luar Negeri (PLN)• Risiko tingkat bunga atas SBN variable (seri VR dan SBR) dan Pinjaman dengan bunga
variabel.
Rupiah Valas Total
UTANG 64.36 17.35 81.71
SBN 64.13 10.28 74.41 Fixed 62.77 10.28 73.05 Variabel 1.36 - 1.36
PINJAMAN 0.23 7.07 7.30 Fixed - 3.83 3.83 Variabel 0.23 3.25 3.47
Triliun Rp
Proyeksi berdasarkan DMFAS Freeze 31 Juli 2017
Sensitivitas Perubahan Nilai Tukar Sensitivitas Perubahan Tingkat Bunga
Asumsi Rate ∆ 0,1%
Ref. Rate LPS3M 7.3% 1.64 SPN3M 4.9% 24.73 LIBOR 6mo 1.5% 0.22
Miliar RpMiliar Rp
Asumsi Kurs ∆ Rp100/USD,
Rp100/EUR, dan ∆Rp1/JPY
USD 13,323.0 114.5 JPY 120.6 13.0 EUR 15,641.2 3.4
26
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Mengapa Berutang?
Individu
Negara
Memenuhi Kebutuhan Pokok
Menjalankan Usaha
Kebutuhan yang Mendesak
Membiayai defisit APBN
Mengembangkan pasar keuangan, termasuk menyediakanbenchmark bagi instrumen keuangan
Membantu Bank Indonesia bagi kegiatan Operasi Moneter
Memberikan alternatif investasi bagi masyarakat
Mengelola portofolio utang Pemerintah 27
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Faktor yang Mempengaruhi Risiko dan Biaya Utang
Perubahan Asumsi Makro Ekonomi, terutama nilai tukar dan tingkat bunga. Kondisi Pasar Keuangan, terkait dengan: Likuiditas dan daya serap pasar terhadap penerbitan SBN Horizon investasi cenderung semakin pendek pada saat terjadi krisis.
Ketidakpastian Kebutuhan Pembiayaan dan Kebijakan Utang: Berdampak pada peningkatan risiko dan biaya utang; Berdampak pada pengembangan pasar SBN domestik; Berdampak pada fleksibilitas pemilihan sumber utang; Berdampak pada kredibilitas Pemerintah.
Untuk utang yang earmarked dengan belanja, dipengaruhi oleh kemampuan penyerapan pinjaman oleh K/L.
28
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Stakeholder Pengelolaan Utang (1)
•Penetapan target pembiayaan utang dalam APBN •BMN untuk underlying penerbitan SUKUKDPR
BI
Bappenas
OJK & SROs
•Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan moneter dan pengelolaan utang•Pengembangan pasar SBN•Agen lelang, pembayaran & setelmen utang negara•Mirroring database utang
•Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan alternatif pembiayaannya•Partner dalam interaksi dengan Lender terkait PLN (bilateral & multilateral)•Perencanaan Kegiatan yang akan dibiayai melalui Pinjaman•Monitoring pelaksanaan pemberian Pinjaman
•Regulasi dan pengawasan•Pengembangan pasar sekunder
BPK •Auditor
K/L & Penerima Penerusan Pinjaman
•Koordinasi terkait kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman•Monitoring penggunaan/penarikan pinjaman
29
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Stakeholder Pengelolaan Utang (2)
Lenders
PrimaryDealers
Investor
Credit Rating Agencies
Publik
•Assessment tahunan•Assessment transaksi SBN Valas•Terdiri dari: S&P, Moodys, Fitch, R&I, JCRA & Internal credit committee dari lenders
•Dialog untuk mempertemukan kapasitas Lender dengan kebutuhan pembiayaan •Negosiasi PLN •Terdiri dari: lender multilateral, bilateral & komersial
•Partner utama dalam pengelolaan SBN•Sebagai Investor, •Penghubung pemerintah dan Investor, •Sebagai market makers•Terdiri dari: 14 Bank & 4 Sekuritas
•Komunikasi berkelanjutan •Terdiri dari: Bank, Dana pensiun, Asuransi, Reksa Dana, Individu dll
•Diseminasi kebijakan pengelolaan utang kepada publik•Pemerintah akan menerima feedback untuk check and balance terhadap kebijakan Pemerintah
30
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO
Risiko Utang
Pinjaman
37%
SBN, 1,064 ,
63%
24%
SBN, 2,329 ,
76%
63%
37%617 T
1064 T
Ket: Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017
Perkembangan Outstanding dan Risiko Utang
16.2 16.014.8 13.7
12.110.9
22.5 23.221.0 20.7
17.519.0
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Risiko Suku Bunga Semakin Menurun
Variable rate ratio [%] Refixing [%]
10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6
44.4 46.743.4 44.5 42.6 41.2
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Risiko Nilai Tukar Relatif Rendah
FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)
9.79.6
9.7
9.4
8.98.8
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Rata-rata Waktu Jatuh Tempo Berkurang
ATM (in years)
7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.4
21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 23.9
32.4 33.4 33.9 34.7 36.039.2
2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017
Periode Jatuh Tempo Utang SemakinPendek
in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)
81%3088 T
19%738 T
SBN Pinjaman
Outstanding Utang
31