Post on 17-Nov-2014
description
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan NasionalTata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan B ik (G d G )B ik (G d G )yang Baik (Good Governance)yang Baik (Good Governance)
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Seminar Membangun Tata Kepemerintahan yang BaikDinas Tata Kota Pemda DKIDinas Tata Kota Pemda DKIJakarta, 15 November 2007
dadang-solihin.blogspot.com 2
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
dadang-solihin.blogspot.com 3
You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202
Materi DiskusiMateri Diskusi Negara-negara yang Sulit untuk Maju Pergeseran Paradigma: From Pergeseran Paradigma: From
Government to Governance Apa itu Governance? Good Governance Good Governance Stakeholders Troika: Pola Hubungan antara
Pemerintah Dunia Usaha Swasta danPemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Proses Perencanaan Manfaat Good Governance Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good
Governance?Governance? Pengalaman Negara-negara Lain
dadang-solihin.blogspot.com 4
AWAS…!!Negara-negara ini Akan Sulit untuk MajuNegara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
1. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain (Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002)2002).
2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (Sachs danWarner, 2001, Hodler, 2004)Warner, 2001, Hodler, 2004)
3. Yang memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002).
4 Y t h l i t i i d i i t h4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999).
5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro, 2002).
dadang-solihin.blogspot.com 5
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: FFrom Government to Governancerom Government to GovernanceFFrom Government to Governancerom Government to Governance
Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik,
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan p
sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
p ydunia usaha sebagai tiga aktor utama.
dadang-solihin.blogspot.com 6
g g j y
Apa itu Governance?Apa itu Governance?pp Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
Dunia UsahaDunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good
dadang-solihin.blogspot.com 7
Good.
Good GovernanceGood GovernanceGood GovernanceGood GovernanceM d k t t k i t h b ik Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang p y g , p y gg g y gbaik ataupun administrasi negara yang baik.
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan k t bilit di k i b i l d l b iakuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. u u
Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
k tmasyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 8
StakeholdersStakeholdersStakeholdersStakeholders
Executive organized into:
STATE CITIZENSExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
gCommunity-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsR li i
Public serviceMilitaryPolice
Religious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
BUSINESS
Semua pelaku harus
Adanya dialog agar para pelaku saling
memahamiMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
Semua pelaku harus saling tahu apa yang
dilakukan olehpelaku lainnya
memahami perbedaan-
perbedaan di antara mereka.
dadang-solihin.blogspot.com 9
pelaku lainnya. antara mereka.
PemerintahPemerintahPemerintahPemerintahB f i t k di i k ti k ti• Berfungsi untuk memediasi kepentingan-kepentingan yang berkenaan dengan public good.
• Menjamin suatu lingkungan bagi pembangunanMenjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan.
• Memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan.• Menciptakan suatu visi dan identitas nasional.• Mengembangkan kebijakan dan program publik.• Menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur
dan pelayanan publik.M b k d i l t i• Mengembangkan anggaran dan implementasinya.
• Menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Dunia Usaha SwastaDunia Usaha SwastaDunia Usaha SwastaDunia Usaha Swasta
Berfungsi dalam pasar untuk menghasilkan barang-barang.
Memberikan pelayanan. Menciptakan pekerjaan bagi warganegara.Menciptakan pekerjaan bagi warganegara. Memperkuat perusahaan swasta.
dadang-solihin.blogspot.com 11
Masyarakat SipilMasyarakat SipilMasyarakat SipilMasyarakat Sipil
Menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.
Menyumbangkan berbagai perspektif yang y g g y gdinamis dan multi-tingkat.
dadang-solihin.blogspot.com 12
Troika: Troika: Pola HubunganPola Hubungan aantara Pemerintah Duniantara Pemerintah DuniaPola Hubungan Pola Hubungan aantara Pemerintah, Dunia ntara Pemerintah, Dunia
Usaha Swasta, Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara MasyarakatMasyarakat
VISI
g
PemerintahPemerintah
MasyarakatMasyarakat
PemerintahPemerintah
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance
dadang-solihin.blogspot.com 13
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory ofpembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional g j y g gbertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 14
ManfaatManfaat Good GovernanceGood GovernanceManfaat Manfaat Good GovernanceGood Governance1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, f i l d k t b lprofesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompokbersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam g y p p ypengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh perat ran per ndang ndangan baik di tingkat p satperaturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 15
PrinsipPrinsip prinsip Good Governanceprinsip Good GovernancePrinsipPrinsip--prinsip Good Governanceprinsip Good Governance1. Wawasan ke Depan
(Visionary)9. Keefisienan & Keefektifan
(Efficiency & Effectiveness)(Visionary)2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency) 3 Partisipasi Masyarakat
(Efficiency & Effectiveness) 10.Desentralisasi
(Decentralization) 11 Kemitraan dengan Dunia3. Partisipasi Masyarakat
(Participation) 4. Tanggung Gugat
(Accountability)
11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6 Demokrasi (Democracy)
y p)12.Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)
13.Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup(Commitment to Environmental Protection)p y)
8. Daya Tanggap (Responsiveness)
Environmental Protection) 14.Komitmen pada Pasar yang
Fair (Commitment to Fair Market )
dadang-solihin.blogspot.com 16
Market )
PrinsipPrinsip--prinsipprinsipPrinsipPrinsip--prinsip prinsip Good GovernanceGood GovernanceGood GovernanceGood Governance
dadang-solihin.blogspot.com 17
1. Wawasan ke Depan (Visionary)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikatorg g- Memiliki perencanaan ke depan
yang berisi visi dan strategi;Adanya kejelasan setiap tujuan
- Perangkat/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan- Adanya kejelasan setiap tujuan
kebijakan dan program;- Adanya dukungan dari pelaku
t k j dk i i
perencanaan yang berisi visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan, Keputusan Pi i D h P tuntuk mewujudkan visi. Pimpinan Daerah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah
- Adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur;
- Proses penentuan visi dan strategi p gsecara partisipatif.
dadang-solihin.blogspot.com 18
2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency)Transparency)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung IndikatorIndikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Tersedianya informasi yang
memadai pada setia proses - Peraturan yang menjamin hak
untuk mendapatkan informasi;penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
- Adanya akses pada informasi yang
- Pusat/balai informasi;- Website (e-government, e-
procurement, dsb);y p y gsiap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.
p , );- Iklan layanan masyarakat;- Media cetak dan elektronik;- Papan pengumuman;Papan pengumuman;- Pameran pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 19
3 Partisipasi Masyarakat (Participation)3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman - Pedoman pelaksanaan proses y p
penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif;
- Adanya pengambilan keputusan
p ppartisipatif;
- Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yangAdanya pengambilan keputusan
yang didasarkan konsensus bersama.
mengakomodasi kepentingan yang beragam
- Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders;termasuk forum stakeholders;
- Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
l i i k tpenyaluran aspirasi masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 20
4. Tanggung Gugat (Accountability)gg g g ( y)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikatorg g- Adanya kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusanprosedur pelaksanaan;
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian d l l k k i t
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/
l k k bij kdalam pelaksanaan kegiatan;- Adanya output dan outcome yang
terukur.
pelaksanaan kebijakan;- Mekanisme pertanggungjawaban;- Laporan tahunan;- Laporan pertanggungjawaban;- Sistem pemantauan kinerja
penyelenggara negara;p y gg g- Sistem pengawasan;- Mekanisme reward dan
punishment.
dadang-solihin.blogspot.com 21
punishment.
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya peraturan perundang-
undangan yang tegas dan konsisten;
- Peraturan perundang-undangan;- Sistem peradilan pidana yang
terpadu/terintegrasi (kepolisiankonsisten;- Adanya penegakan hukum yang
adil dan tidak diskriminatif;Ad i d k h d
terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);
- Reward and punishment yang jelas b i k h k- Adanya penindakan terhadap
setiap pelanggar hukum;- Adanya kesadaran dan kepatuhan
bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);
- Sistem pemantauan dan kepada hukum. pengawasan terhadap lembaga
penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen, dan y , p ,mudah diakses publik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
dadang-solihin.blogspot.com 22
undangan.
6. Demokrasi (Democracy)
dik i i l k d k dikIndikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti
hak berkumpul, berserikat, dan - Peraturan yang menjamin adanya
hak dna kewajiban ysang sama bagi p , ,mengeluarkan pendapat;
- Adanya kesamaan di depan hukum;- Adanya kesempatan yang sama
j y g ganggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.Adanya kesempatan yang sama
untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;
kebijakan publik.
publik;- Adanya kesempatan yang sama
untuk memperoleh berbagai i f i blikinformasi publik;
- Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi;
- Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktifitas.
dadang-solihin.blogspot.com 23
p
7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
Berkinerja tinggi; Standar kompetensi yang sesuai- Berkinerja tinggi;- Taat asas;- Kreatif dan inovatif;
M iliki k lifik i di bid
- Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
- Kode etik profesi;Si t d d i h t- Memiliki kualifikasi di bidangnya. - Sistem reward and punishment yang jelas;
- Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- Standar dan indikator kinerja.
dadang-solihin.blogspot.com 24
8 Daya Tanggap (Responsiveness)8. Daya Tanggap (Responsiveness)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
Tersedianya layanan pengaduan Standar pelayanan minimal;- Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), k t k d t b
- Standar pelayanan minimal;- Prosedur dan layanan pengaduan
hotline;F ilit k i f i b bkotak saran, dan surat pembaca
yang mudah diakses masyarakat;- Adanya standar dan prosedur
- Fasilitas akses informasi yang bebas biaya.
dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.
dadang-solihin.blogspot.com 25
9 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness)9. Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Terlaksananya administrasi
l- Standar dan indikator kinerja untuk
il i fi i i d f k i ipenyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang
menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- Survei-survei kepuasan stakeholders;optimal;
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan;
- Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien;p ;
- Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja
;- Program kerja yang tidak tumpang
tindih.organisasi/unit kerja.
dadang-solihin.blogspot.com 26
10. Desentralisasi (Decentralization)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya kejelasan pembagian tugas dan
wewenang antar tingkat pemerintahan dan - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah;g g pantar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 tahun 2000;Adanya kejelasan standar dalam pemberian
;- Undang-udnang No. 33 Tahun 2004 mengenai
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;Rancangan PP tentang Pembagian Urusan- Adanya kejelasan standar dalam pemberian
dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).
- Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP Nomor p g24 Tahun 2000;
- Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No 8 Tahun 2003;sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003;
- Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah Daerah;
- Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;g g- Peraturan pendanaan dan standar operasi yang
mendukung aparat (pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada
dadang-solihin.blogspot.com 27
pelayanan sesuai dengan standar yang ada.
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil SocietyMasyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Adanya pemahaman aparat pemerintah
tentang pola pola kemitraan;- Peraturan-peraturan dan pedoman yang
mendorong kemitraan pemerintah duniatentang pola-pola kemitraan;- Adanya lingkungan yang kondusif
bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya;
mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat;
- Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;(powerless) untuk berkarya;
- Terbukanya kesempatan bai masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan
masyarakat kurang mampu;- Program-program pemberdayaan.
turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
- Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan , ,menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 28
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikatorg g- Adanya kebijakan yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi
- Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai y g (
silang, affirmative action);- Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-
fasilitas khusus bagi masyarakat tidak
, j gpenanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal;
mampu;- Adanya kesetaraan dan keadilan
gender;
- Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan
- Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.
gender, masyarakat kurang mampu, dan kewasan tertinggal;
- Pelaksanaan sistem pemantauan dan l i d k l kevaluasi yang mendukug pelaksanaan
strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dan berbagai bid b
dadang-solihin.blogspot.com 29
bidang pembangunan.
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
M i k P d k bij k- Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Adanya keikutsertaan masyarakat
- Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan
dalam melestarikan lingkungan hidup.
lingkungan hidup;- Forum kegiatan peduli lingkungan;- Ketentuan insentif dan disinsentif
dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hiduphidup.
dadang-solihin.blogspot.com 30
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator- Berkembangnya ekonomi
masyarakat;Berbagai peraturan dan kebijakan
mengenai persaingan usaha yang:masyarakat;- Terjaminnya iklim kompetisi yang
sehat.
mengenai persaingan usaha yang:- Menjamin iklim kompetisi yang
sehat;Mengendalikan dan mengarahkan- Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan k b hkesempata berusaha;
- Adanya affirmative action dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Bagaimana Mewujudkan Bagaimana Mewujudkan Good Governance?Good Governance?
Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai k i t h b ik d l h t k h ldkepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.
Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa y g gg p gkepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. ba
dadang-solihin.blogspot.com 32
Pengalaman Negara negara LainPengalaman Negara-negara Lain
M l iMalaysia• The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967)• Reducing the levels of corruption is depend on:• Reducing the levels of corruption is depend on:
– the political will;– a Malaysian requirement that public servants may not run their y q p y
own businesses;– a requirement that public servants should declare their assets;– a check to ensure that public servants do not live in a stylea check to ensure that public servants do not live in a style
beyond their means;– a rule that those too heavily in debt may not be promoted.
dadang-solihin.blogspot.com 33
Pengalaman Negara negara LainPengalaman Negara-negara Lain . . .
ThailandThailand• a traditional Thai value system in which merit is derived
from power, which forms a basis for patron-client p prelationships in Thai political society;
• this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials;high officials;
• problems arising from low salaries for officials, limitations on legal provisions and procedures for policing corruption and the weakness of public oppositioncorruption, and the weakness of public opposition.
• Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. p p
dadang-solihin.blogspot.com 34
Pengalaman Negara negara LainPengalaman Negara-negara Lain . . .
H KHong Kong• The Independent Commission Against
Corruption (ICAC, established in 1974) need for: – a strong political will; – a strong framework of laws;
h t t t i i ti ti ti– a coherent strategy covering investigation, prevention and education;
– active community involvement; and adequateactive community involvement; and adequate funding.”
dadang-solihin.blogspot.com 35
Pengalaman Negara negara LainPengalaman Negara-negara Lain . . .
South Korea• OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil
li i ’applications’. • Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone
jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office not tying people to one local office);government office, not tying people to one local office);
• Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the basis of which all corrupt acts are punished;of which all corrupt acts are punished;
• Transparent, telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their p p p gapplication (eg for a licence) at any moment;
• Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens into anti-corruption inspection teams.
dadang-solihin.blogspot.com 36
Pengalaman Negara negara LainPengalaman Negara-negara Lain . . .
Singapore• Singapore’s Corrupt Practices Investigation g p p g
Bureau (the CPIB)• The CPIB was formed in 1952 when “corruptionThe CPIB was formed in 1952 when corruption
was a way of life” in Singapore• The aim is to reduce incentives for corrupt• The aim is to reduce incentives for corrupt
practice by increasing salaries, as well as reducing opportunitiesreducing opportunities.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Istilah istilah KorupsiIstilah-istilah Korupsi
Italy• TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN
– the scandal that started in Milan
FFrance• LES AFFAIRES = THE BUSINESS
– a hint of something illegal (in English an– a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage)
USAUSA• 19.99 = CASH LIMIT
for a free lunch!dadang-solihin.blogspot.com 38
– for a free lunch!
AsiaAsia
China • CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin• KOPI LUI = COFFEE MONEY, in ,
Hokkien
MalaysiaTUMBUK RUSUK RIB PUNCHING• TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHINGColloquial usage for rasuah ( ti i B h M l i )
dadang-solihin.blogspot.com 39(corruption in Bahasa Malaysia)
AsiaAsia
Japan• BLACK MIST, ,
rottenness of long-term rule by one party
Papua New GuineaWONTOKISM ONE TALK ISM• WONTOKISM = ONE-TALK-ISM; favoring people of same language or group
dadang-solihin.blogspot.com 40
ThailandThailand
Corrupt acts in ascending order of seriousnessbased on public opinion survey - translatedp p y• GIFT OF GOOD WILL• TEA MONEY• TEA MONEY• IMPROPER BEHAVIOUR• BRIBERY, EXTORTION• DISHONESTY IN DUTY• CORRUPTION
dadang-solihin.blogspot.com 41
AfricaAfrica NigeriaNigeria• 419 = number in the Nigerian legal code
of section forbidding “Advance Fee Fraud”g– people tempted to pay advance fees from bank accounts
U dUganda• AIR SUPPLY = 100% commission
payments for goods or services that don’t exist– payments for goods or services that don t exist
General• GHOST WORKERS
– dead or retired public servants still on payroll
dadang-solihin.blogspot.com 42
Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan NasionalTata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS
T i K ihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 43