Post on 19-Dec-2015
description
PANCASILA
NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA
KELOMPOK 9:
Dinda Hapsari Pracna P. (1406633973)
Destiana Dwi Panata (1406634156)
Amanda Vanira Rangkuty (1406634351)
Muhammad Kholid (1406634332)
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIAPROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA2015
Kata Pengantar
Dengan mengucap syukur kehadhirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah – Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Makalah Negara, Agama, dan Warga Negara. Makalah ini
merupakan materi mata kuliah Pancasila yang dapat digunakan baik oleh
tenaga pengajar, mahasiswa, maupun pembaca pada umumnya untuk
menambah wawasan dan ilmu berkenaan dengan Pancasila. Makalah ini
disusun berdasarkan acuan berbagai sumber literatur. Dalam penyusunan
makalah ini, tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
berbagai pihak yang membantu terselesaikannya pembuatan makalah.
Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:
1. Kuncoro Haryo Pribadi M.Si. selaku Dosen Pancasila Program Vokasi
Universitas Indonesia
2. Teman – teman Adm. Asuransi dan Aktuaria B 2014 yang selalu
memberikan gelak tawa, dan semangat dalam menuntut ilmu.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu penulis menyelesaikan makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya.
Oleh karena itu kami menghargai dan mengharapkan kritik dan masukan
demi perbaikan kualitas makalah. Semoga makalah ini akan bermanfaat bagi
kita semua. Amin.
Depok, April 2015
Penulis
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 2
BAB I 4
Pendahuluan4
1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................4
1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................................................4
1.3 Tujuan Penulisan..........................................................................................................................5
1.4 Manfaat Penulisan.......................................................................................................................5
BAB II 6
Pembahasan6
2.1 Konsep Dasar Tentang Negara...........................................................................................................6
2.2 Teori Tentang Terbentuknya Negara...............................................................................................12
2.3 Bentuk-Bentuk Negara....................................................................................................................13
2.4 Warga Negara Indonesia............................................................................................................13
2.5 Hubungan Negara dan Warga Negara.......................................................................................14
2.6 Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam...............................................................................15
2.7 Hubungan Negara dan Agama: Pengalaman Islam Indonesia....................................................16
2.8 Islam dan Negara Orde Baru: Dari Antagonistis ke Akomodatif.................................................17
2.9 Islam dan Negara Pasca-Orde Baru: Bersama Membangun Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa................................................................................................................................18
BAB III19
KESIMPULAN19
3.1 Kesimpulan................................................................................................................................19
3.2 Saran.........................................................................................................................................20
3.3 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………………………………..21
3
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Negara merupakan organisasi sekelompok orang yang bersama-
sama mendiami dan tinggal di satu wilayah dan mengakui suatu
pemerintahan. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara
konstitutif adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sesuai dengan
UUD 1945 pasal 26 ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
bertempat tinggal di Indonesia, dan mengakui Indonesia sebagai tanah
airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan UU.
Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan
Pancasila. Dimana warga negaranya diberi kebebasan untuk
menyalurkan aspirasinya tetapi tentunya dalam konteks yang positif.
Sistem demokrasi ini menandakan bahwa Indonesia sangat
menghargai warga negaranya sebagai mahluk ciptaan Allah SWT dan
mengakui persamaan derajat manusia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep dasar tentang Negara?
2. Apa saja yang terdapat dalam teori tentang terbentuknya
Negara?
3. Apa saja bentuk-bentuk Negara?
4. Apa yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia?
5. Bagaimana hubungan Negara dan warga Negara, hubungan
agama dan Negara, hubungan Negara dan agama?
6. Bagimana hubungan islam dan Negara orde baru?
7. Bagaimana islam dan Negara Pasca-Orde Baru?
4
1.3 Tujuan Penulisan
1. Menjelaskan konsep dasar tentang Negara
2. Menjelaskan teori tentang terbentuknya Negara
3. Menjelaskan bentuk-bentuk Negara
4. Menjelaskan apa yang dimaksud warga Negara Indonesia
5. Menjelaskan hubungan Negara dan warga Negara, hubungan
agama dan Negara, hubungan Negara dan agama
6. Menjelaskan hubungan islam dan Negara orde baru
7. Menjelaskan islam dan Negara Pasca-Orde Baru
1.4 Manfaat Penulisan
Mahasiswa dapat memahami konsep dasar tentang negara serta
memahami tentang Negara, Agama, dan Warga Negara.
5
BAB II
Pembahasan
2.1 Konsep Dasar Tentang Negara
1. Pengertian Negara
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing. Secara
terminologi, negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu
kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam
suatu kawasan ,dan mempuyai pemerintahan yang berdaulat.
2. Tujuan Negara
Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam,antara lain:
a. Memperluas kekuasaan
b. ketertiban hukum
c. Kesejahteraan umum
Ada beberapa teori mengenai tujuan negara, diantaranya teori
kekuasaan negara, teri perdamaian dunia, dan teori atas jaminan hak
dan kekuasaan.
1.Teori Kekuasaan negara
Teori kekuasaan negara dipelopori oleh seorang tuan tanah dari negri
cina di daerah Shang bernama Yang. Oleh karena itu, dikemudian hari
ia dikenal dengan nama Shang Yang (523-428 sm) atau oleh bangsa
barat disebutnya dengan nama Lord Shang. Pada masa hidupnya negri
Cina dilanda kekacauan. Kaum bangsawan dari masing-masing daerah
membentuk tentara sendiri dan saling berperang satu sama lainnya.
Dalam kondisi politik yang demikian ketaatan pada pemerintah pusat
6
semakin pudar dan pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan
untuk mengatasi keadaan.
Melihat keadaan yang demikian Shang Yang berpendapat bahwa satu-
satunya tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara yang
sebesar-besarnya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa agar negara
kuat rakyat harus dilemahkan, negara harus memiliki tentara yang
kuat disiplin tinggi, serta siap menghadapi setiap ancaman dari pihak
manapun.
2.Teori perdamaian dunia
Pencetus teori ini adalah Dante Alleghieri seorang ahli filsafat dan
penyair terkenal dari Italia yang hidup antara tahun 1265-1321. teori
perdamaian ini dicetuskan Dante pada saat memuncaknya
pertentangan antara kaisar dengan paus. Dalam bukunya yang
berjudul “De monarchia Libri III, Dante mengatakan tujuan negara
yaitu menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, paus sebagai
pemimpin gereja tidak boleh mencampuri urusan negara yang
merupakan urusan dunia. Sebaiknya antara paus dan kaisar bekerja
sama untuk menciptakan perdamaian dunia dan bukan sebaliknya
saling bermusuhan.
Demi terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan perdamaian dunia
menurut Dante diperlukan adanya penguasa tunggal atas kerajaan
dunia dengan peraturan dan perundang-undangan yang seragam
untuk semua. Kekuasaan harus berpusat pada satu penguasa, bila
manusia masih diperintah oleh berbagai penguasa, maka
pertentangan dan permusuhan akan terus terjadi dan malapetaka pun
tak terhindarkan.
3. Teori jaminan atas hak dan kebebasan
Tokoh pencetus teori jaminan atas hak dan kebebasan yaitu Immanuel
Kant (1724-1804) yang berpandangan bahwa semua manusia sejak
lahirnya memiliki kemerdekaan dan derajat yang sama. Oleh karena
7
itu, tujuan negara adalah kemerdekaan, hidup rakyat sebagai warga
negara bukan kemurahan penguasa melainkan atas dasar kekuatan
sendiri. Tiap warga negara harus dapat menikmati kemerdekaanya,
antara lain kebebasan hak memilih dan dipilih, hak mendapat
perlindungan dan perlakuan yang adil, hak mendapat pengajaran dan
pendidikan, serta hak-hak yang lainnya. Sedangkan tujuan negara
adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak-hak
warga negara tetap terpelihara.
Meskipun teori Immanuel Kant ini sangat cocok pada zamannya,
namun setelah dipraktekkan dan dikaji oleh para ahli ternyata memiliki
beberapa kelemahan. Kelemahan itu diantaranya adalah akibat
kebebasan berusaha dan bersaing, adanya pemisah antara golongan
pemilik modal dengan golongan miskin semakin dalam. Golongan
pemilik modal tidak jarang memperlakukan golongan buruh miskin
secara tidak manusiawi, sedang pemerintah tidak mampu berbuat apa-
apa untuk melindungi mereka. Bahkan akibat dari paham kebebasan
ini pula yang telah mendorong pecahnya perang dunia I.
3. Unsur-unsur Negara
a. Rakyat: Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh
rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
b. Wilayah: Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena
tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas.
c. Pemerintah: Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang
bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan
bersama didirikannya sebuah negara.
8
d. Pengakuan negara lain: Bersifat menerangkan tentang adanya negara,
bersifat deklarasi, bukan konstitusi, sehingga tidak bersifat mutlak.
Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto
dan pengakuan de jure.
I. Pengakuan de facto
Pengertian pengakuan de facto
- Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain
yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan
wilayahnya.
Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan
dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang
perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik belum dapat
dilaksanakan. Dan pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni
pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka
panjang apakah negara itu eksis atau tidak, apabila ternyata negara tersebut
tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara tersebut ditarik
kembali.
Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto
suatu negara, menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata
dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki
independensi. Kekuasaan yang nyata dalam masyarakat yaitu dimana
masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang di
sebut de facto.
Penguasa yang secara nyata di kuasai oleh suatu masyarakat dianggap
memiliki pengakuan secara de facto. Penguasaan dalam memperoleh
kekuasaan mungkin syah dan tidak syah. Tapi penguasa tetap berstatus
sebagai orang yang ditaati oleh masyarakat. Untuk itu perolehan kekuasaan
bukan merupakan suatu ukuran untuk dapat menjastifikasi keabsahan
kedaulatan secara de facto.
9
Kedaulatan de facto yang tidak syah
Disebabkan oleh adanya penguasa yang berkuasa terhadap suatu kelompok
masyarakat tidak didasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan
masyarakat. Tapi kekuasaan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara
yang tidak moral seperti cara membujuk, menteror, mengancam, dan pada
tingkat yang tertinggi melakukan kegiatan pembunuhan. Kekuasaan dengan
melakukan hal-hal seperti itu dapat dibenarkan atau diakui ( ini pernah
terjadi pada masa pemerintahan Hitler di Eropa dan Asia, juga pada masa
pendudukan belanda dan Jepang di indonesia ) tapi ketaatan rakyat terhadap
panguasa disebabkan karena ketakutan akan ancaman dan berbagai teror
sehingga rakyat tidak tenang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu
masyarakat di paksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu,
penguasa memperoleh pengakuan kedaulatan de facto yang tidak syah.
Kedaulatan de facto yang syah
Kekuasaan yang diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau
kehendak masyarakat ( hal ini pernah terjadi pada kasus Timor-Timur pada
tahun 1975, pada saat itu sebagian besar rakyat Timor-timur secara sadar
memilih penguasa pemerintah Indonesia berkuasa atasnya, dan dinyatakan
pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan de facto atas
Timor Timur secara syah.
II. Pengakuan de jure
- Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara
resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan
secara internasional
Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni :
1. Tetap, ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak
terbatas
2. Penuh, ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat
diplomatik dan Konsul, sehingga masing-masing negara akan
10
menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya di
pimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.
Pengakuan ini juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de jure suatu
negara. Kedaulata de jure suatu negara adalah pengakuan suatu wilayah
atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku yang ditandai dengan
adanya pengakuan dunia internasional secara hukum, sudah dicapai ketika
para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17
Agustus 1945.
Secara teoritis kedaulatan de jure menjalankan kekuasaan, dan tidak perlu
ditaati secara nyata. Oleh karena itu, kedaulatan de jure hanya
membutuhkan pengakuan dari rakyat dan ketaatan rakyat pada penguasa
secara hukum. Dalam pengakuan kedaulatan de jure yang dibutuhkan yaitu
berbagai norma negara dan aturan negara dapat ditaati dan dapat berfungsi
untuk mengatur kehidupan bernegara.
Penguasa menggunakan kedaulatan de jure adalah untuk semata-mata
mengatur tingkah laku masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah
atau penguasa, mengatur batas wilayah negara, mengatur gerak dan
langkah aparat dalam melayani masyarakat.
Dalam suatu sistem politik secara yuridis formal kedaulatan de jure haruslah
memiliki unsur warga negara dan wilayah negara sebagai tempat berpijak
warga negara serta unsur pemerintah yang berfungsi menjalankan
kekuasaan negara.
Dalam praktek ketatanegaraan antara pengakuan de facto dan de jure harus
bersamaan.
Secara Defacto Indonesia diakui mempunyai batas-batas wilayah yang
terbentang dari sabang sampai merauke. Negara butuh di akui
kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayah sebagai tempat
eksistensinya. Secara De Jure berarti negara itu diakui secara hukum
internasional kalau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan
11
yang bisa menjalan roda pemerintahan. Ada wilayah yang secara defacto
dikuasai oleh suatu kelompok tapi secara de Jure tidak. biasanya itu bila ada
pemberontakan , pemberontak menguasai wilayah tersebut tapi tidak dapat
pengakuan dari dunia internasional. Dengan pengakuan secara defacto dan
de jure maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah negara
yang sah yang diakui oleh dunia Internasioanal yang mempunyai kedaulatan
untuk mengatur dirinya sendiri.
2.2 Teori Tentang Terbentuknya Negara
1. Teori Kontrak Sosial
Teori kontrak bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-
perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyakat. Penganut
mazhab pemikiran ini :
a. Thomas Hobbes (1588-1679) Menurut hobbes, kehidupan
manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama
belum ada negara, atau keadaan alamiah dan keadaan setelah
ada negara.
b. John Locke (1632-1704) Locke melihatnya keadaan yang damai,
penuh komitmen baik, saling menolong antara individu di dalam
sebuah kelompok masyarakat .
c. J.J Rousseau (1712-1778) Menurut Rousseau, keberadapan suatu
negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk
mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan
melalui organisasi politik.
12
2. Teori ketuhanan
Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis.
Doktrin ini memilikiki pandangan bahwa hak memerintah yang
bertahta sebagai penguasa.
3. Teori kekuatan
Teori kekuatan dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena
adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini,
kekuatan menjadi kebenaran dari terbentuknya sebuah Negara.
2.3 Bentuk-Bentuk Negara
1. Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan
berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan
mengatur seluruh daerah.Sistem pemerintahan ada dua
macam,yaitu Sentral dan Otonomi.
2. Negara serikat
Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri
dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Dari sisi
pemilihannya bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga
kelompok:
a. Monarki: Model pemerintahan monarki adalah model
pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu.
13
b. Oligarki: Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang
dijalankan oleh beberapa orang yang kuasa dari golongan atau
kelompok tertentu.
c. Demokrasi: Model pemerintahan demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau
mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat
melalui mekanisme pemilihan umum.
2.4 Warga Negara Indonesia
Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut UUKI
2006 (Pasal 4, 5, dan 6) mereka yang dinyatakan sebagai warga
indonesia adalah:
a. anak yang lahir dari seorang ayah warga indonesia dan ibu
warga asing.
b. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah.
c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga
negara indonesia. Selanjutnya, Pasal 5 UUKI 2006 tentang
status Anak Warga Negara Indonesia menyatakan:
a. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ,sebelum
berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh
ayahnya yang berkenegaraan asing tetap diakui sebagai
warga negara Indonesia.
b. Anak yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah
sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan
penetapan pengadilan tetap di akui sebagai WNI.
Sedangkan tentang pilihan menjadi warga negara bagi
anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan
dalam Pasal 6 UUKI 2006, sebagai berikut;
14
a. Dalam hal status kewarganegaraan republik Indonesia
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak
berkewarganearaan ganda, setelah berusia 18 tahun atau
sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih
salah satu kewarganegaraannya.
b. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan
disampikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen
sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-
undangan.
c. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagai
mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu
paling lambat tiga (3) tahun setelah anak berusia delapan
belas tahun atau sudah kawin.
2.5 Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan antara negara dan warga negara sangat erat.
Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya
berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga
negara Indonesia tanpa kecuali. Secara jelas dalam UUD Pasal
33, misalnya, (ayat 1 )disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh negara. (Ayat 2) negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memperdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan
umum yang layak (ayat 3).
15
Hubungan negara dan warga ibarat ikan dan airnya keduanya
memiliki hubungan timbal balik yng sangat erat. Kewajiban
negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak akan dapat
berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam
bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara,
misalnya warga negara membayar pajak dan mengontrol jalanya
pemerintahan baik dalam mekanisme kontrok tidak langsung
melalui wakilnya di lembaga perwakilan rakyat maupun secara
langsung melalui cara-cara yang demokratis dan bertanggung
jawaban caranya seperti LSM, pers dan lain-lain.
2.6 Hubungan Agama dan Negara: Kasus Islam
Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia islam
masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para pakar
muslim hingga kini. Hubungan islam dan negara modern secara
teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan:
integralistik, simbiotik dan sekularistik.
1. Paradigma integralistik: Paradigma ini menganut
paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Paradigma Simbolik: Paradigma simbiotik adalah
hubungan agama dan negara berada pada posisi saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik, agama
membutuhkan negara sebagai instrumen dalam
melestarikan dan mengembangkan agama, begitu juga
sebaliknya.
3. Paradigma Sekularistik: Paradigma ini beranggapan
bahwa terjadi pemisahan yang jelas agama dan negara.
Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda
sama dan satu sama lain memiliki harapan masing-masing,
16
sehingga keberadabannya harus dipisahkan dan tidak
boleh satu sama lain melakukan intervensi.
2.7 Hubungan Negara dan Agama: Pengalaman Islam
Indonesia
Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk
muslim terbesar di dunia tetapi Indonesia bukanlah negara
Islam. Dari inilah perdebatan tentang pola hubungan Islam dan
negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak
kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dan
negara ini telah muncul dalam perdebatan publik sebelum
Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan Nasionalisme
antara tokoh nasionalis muslim dan nasionalis sekuler pada
1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara
pada kurun-kurun selanjutnya.
Perdebatan Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler
menemukan titik klimaks pada persidangan formal dalam siding
majelis BPUPKI. Klimaks dari perdebatan di sidang BPUPKI
berakhir dengan kesedian kalangan nasional muslim untuk tidak
memaksakan kehendak mereka menjadikan islam sebagai dasar
negara kita.
2.8 Islam dan Negara Orde Baru: Dari Antagonistis ke
Akomodatif
Naiknya Presiden Soeharto melahirkan babak baru hubungan
Islam dan negara Indonesia. Menurut Imam Aziz, pola hubungan
antara keduanya secara umum dapat digolongkan kedalam dua
pola yaitu;
1. Antagonistik
17
Hubungan Antagonistik merupakan hubungan yang
mencirikan adanya ketegangan antara Islam dan Negara Orde
Baru
2. Akomodatif
Menunjukkan kecenderungan saling membutuhkan antara
kelompok Islam dan Negara Orde baru, ahkan terdapat
kesamaan untuk mengurangi konflik antara keduanya.
Hubungan antagonis antara negara orde baru dengan
kelompok islam dapat dilihat dari kecurigaan dan pengekangan
kekuatan islam yang dilakukan presiden. Kecendrungan
akomodasi negara terhadap islam juga, pemerintah mulai
menyadari akan potensi umt islam sebagai kekuatan politik yang
potensial.
2.9 Islam dan Negara Pasca-Orde Baru: Bersama Membangun
Demokrasi dan Mencegah Disintegrasi Bangsa
Peran agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas
di Indonesia sangat strategis bagi proses transformasi demokrasi
saat ini. Pada saat yang sama Islam bisa berperan mencegah
disintegrasi bangsa sepanjang pemeluknya mampu bersifat
inklusif dan toleran terhadap kodrat kemajemukan Indonesia.
Sebalikny jika umat Islam bersikap eksklusif dan cenderung
memaksakan kehendak, dengan alasan mayoritas, tidak
mustahil kemayoritasan umat Islam akan lebih berpotensi
menjelma sebagai ancaman disintegrasi dari pada kekuatan
integratif bangsa.
Untuk mewujdkan pada hubungan yang dinamis antara
agama dan negara di indonesia, kedua komponen indonesia
tersebut mengedapkan cara-cara dialogis manakala terjadi
18
perselisihan pandangan antara kelompok masyarakat antara
warga negara dengan negara.
Negara dan agama, melalui kekuatan masyarakat sipilnya
adalah dua komponen utama dalam proses membangun
demokrasi indonesia yang berkeadaban. Dua komponen ini
memiliki peluang yang sama untuk menjadi komponen beradab
atau dalam pembangunan demokrasi membangun demokrasi
adalah proses membagun kepercayaan di antara sesama warga
negara maupun antara warga negara dan negara.
19
BAB III
KESIMPULAN
3.1 KesimpulanTidak akan ada negara tanpa warga negara. Warga negara
merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya negara. Warga
negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban
masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara
mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan
membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk
memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya.
Sementara untuk hak, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan
kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan
negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan
nama baik dari warga negaranya. Dapat disimpulkan bahwa hak
negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya kewajiban
negara merupakan hak warga negara.
Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik,
memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara.
Diantaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang
berlaku. Negara membuat suatu peraturan dan hukum, pasti bertujuan
yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya suatu negara.
Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya ada 2,
yaitu Hukum tertulis (UUD, UU, Perpu, PP) dan Hukum tidak tertulis
(Inpres, Kepres).
Menanggapi dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan
negaranya, maka terwujudlah Indonesia yang aman, tentram, damai,
20
dan sejahtera. Marilah kita saling menghargai satu sama lain demi
Indonesia.
3.2 SaranDengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia
tanpa harus diperintah dapat berperan aktif dalam melaksanakan
bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang
tetapi bisa diwujudkan dengan cara yang mudah diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari seperti:
a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti
siskamling)
b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
c. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan atau PKN
d. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan
Pramuka.
Dan masih banyak lagi cara untuk membela negara. Selain itu
dengan melakukan kegiatan-kegiatan di atas, kita juga dapat
menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia.
Sikap saling menghargai antar warga negara dan negaranya
(pemerintah) sangat diperlukan untuk terciptanya dan terwujudnya
tujuan NKRI yang tercantum di UUD 1945. Apabila warga negara
mematuhi hukum dan peraturan negara, dan negara (pemerintah).
21
DAFTAR PUSTAKA
http://mobelos.blogspot.com/2013/12/pengertian-indonesia- pengantar - pancasila.html
http://dinnaamalia.wordpress.com/ideologi / dasarnegara .ind
Wirosudiro, Wibowo dkk, 1986, PANCASILA Indonesia, Jakarta.
22