Post on 12-Jun-2015
description
ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENCAPAIAN KINERJA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
Kelompok 1 D-IV Kurikulum Khusus BPKPKelas 8-B
Aditya Wahyu Kusuma Wardana (No. Absen 02)Elizabeth Carolina Tri N. (No. Absen 11)
Winarti (No. Absen 28)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara2013
ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENCAPAIAN KINERJA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN
A. Analisis Visi dan Misi Kementerian Kesehatan
1. Visi Kementrian Kesehatan
Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan”
Menurut McKinsey, secara harfiah visi adalah penglihatan atau pandangan yang
mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan. Visi dalam bentuk pernyataan dapat
digambarkan sebagai berikut:
- Masa depan yang diinginkan?
- Apa yang kita percaya akan terjadi?
Selanjutnya karakteristik visi sebuah perusahaan akan efektif bila dapat dicerna dengan
bahasa yang mudah dan gamblang. Visi bukan merupakan rangkaian Perencanaan
Strategis (Strategic Planning) yang komprehensif dan detail. Karakteristik visi yang
efektif adalah:
1. Dapat Dibayangkan
2. Diinginkan oleh pihak yang terkait
3. Realistis dan Terjangkau
4. Fleksibel
5. Mudah dikomunikasikan
Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, visi yang
baik haruslah singkat, tidak lebih dari satu kalimat, dan dapat menjawab pertanyaan
“ingin seperti apa perusahaan/instansi di masa depan?”
Menurut kelompok kami, pernyataan visi Kementrian Kesehatan mampu memenuhi
pertanyaan dan karakteristik yang diungkapkan oleh Mckinsey. Namun visi Kementrian
Kesehatan belum mampu sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Fred R. karena
1
visi Kementrian Kesehatan belum mampu mengungkapkan keinginannya di masa depan.
Kelompok kami mencoba membandingkan visi dari Kementrian Kesehatan dengan visi
dari Kementerian Keuangan yaitu: "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara
yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan
Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan".
Jika kita lihat, pernyataan visi dari Kementrian Keuangan sudah sangat spesifik, tidak
samar dan mencerminkan karakter visi yang efektif karena dapat menjawab pertanyaan
Mckinsey dan Fred R. David. Seharusnya Kementerian Kesehatan dapat membuat visi
yang lebih jelas dan efektif seperti pernyataan visi dari Kementrian Keuangan. Kelompok
kami memberikan saran perbaikan bagi visi Kementrian Kesehatan menjadi lebih jelas
dan efektif yaitu “Menjadi Pelopor dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, untuk
mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat, Sejahtera, dan Berkeadilan”
2. Misi Kementrian Kesehatan
Kementerian Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam pendiri
perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik pasar atau
sosial ekonomi lainnya.
Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:
- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?
Pertanyaan ini dapat dijawab misi 1 sampai 3, Kementrian Kesehatan sendiri harus ada
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan melindungi kesehatan
masyarakat.
- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?2
Pertanyaan ini terjawab di misi 3, alasan keberadaan Kementrian Kesehatan adalah
menjamin ketersediaan dan. pemerataan sumber daya kesehatan.
- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?
Core business di Kementerian Kesehatan adalah menjamin kesehatan masyarakat
Indonesia.
Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi yang
baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini:
1. Konsumen Masyarakat
2. Produk atau Jasa Produk dan Jasa Kesehatan
3. Pasar Seluruh Masyarakat Indonesia
4. Teknologi Tidak Terjawab
5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan Menjamin
ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
6. Filosofi Menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu,
dan berkeadilan
7. Konsep Diri Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan
8. Fokus pada Citra Publik Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat
9. Fokus pada karyawan Tidak terjawab
Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Kementerian Kesehatan sudah cukup
baik, sudah menjawab hampir semua pertanyaan tentang misi oleh Mckinsey dan Fred. R
David. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab, itu dikarenakan
Kementerian Kesehatan sendiri tidak berorientasi mencari keuntungan.
B. Analisis Strategi Kementerian Kesehatan
Dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, telah disusun Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 yaitu:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat
sosial ekonomi serta gender
3
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi
risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk
miskin
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari
50 persen menjadi 70 persen
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,
Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Gambaran kondisi umum permasalaan bidang kesehatan saat ini dan hasil evaluasi Renstra
Kementerian Kesehatan 2005-2009 antara lain:
1. Status kesehatan dan gizi masyarakat sudah meningkat pada periode tahun 2005-2009.
Namun masih belum mancapai tujuan yang diinginkan.
2. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan
distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Masalah kurangnya tenaga kesehatan,
baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan
permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat masih rendah yang mengakibatkan
tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.
4. Terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan
dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan.
5. Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit
menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target
MDGs (Milenium Development Goals).
Dalam menganalisis strategi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, kami
menggunakan metode SPACE (Strategic Position and Action Evaluation). Matriks SPACE
ini merupakan kerangka empat kuadran yang menunjukan apakah strategi agresif,
konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu.
4
Sumbu-sumbu matriks SPACE menunjukan dua dimensi internal yaitu kekuatan finansial
(Financial Strength) dan keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) dan dua dimensi
eksternal yaitu stabilitas lingkungan (Environment Stability) dan kekuatan industri (Industry
Strength).
Dimensi Eksternal
Pada stabilitas lingkungan (Environment Stability) ada beberapa faktor yang diukur yaitu
tingkat inflasi, variabilitias permintaan, rentang harga produk saingan, hambatan masuk ke
pasar, tekanan kompetitif, kemudahan keluar dari pasar elastisitas harga permintaan, dan
risiko bisnis. Range poin stabilitas lingkungan adalah 0 hingga -6 dimana semakin
mendekati -6, nilainya akan semakin rendah.
Pada kekuatan industri (Industry Strength) ada beberapa fakor yang diukur yaitu potensi
pertumbuhan, stabilitas keuangan, trik-trik teknologis, utilisasi sumber daya, kemudahan
masuk ke pasar, produktivitas, dan penggunaan kapasitas. Range poin kekuatan industri
adalah 0 hingga 6 dimana semakin mendekati 6, nilainya akan semakin tinggi.
Dimensi Internal
Pada kekuatan finansial (Financial Strength) ada beberapa faktor yang diukur yaitu
pengembalian atas investasi, pengungkit, likuiditas, modal kerja, arus kas, perputaran
persediaan, laba per saham, dan rasio harga/laba. Range poin kekuatan finansial adalah 0
hingga 6 dimana semakin mendekati 6, nilainya akan semakin tinggi.
Pada keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) ada beberapa faktor yang diukur yaitu
pangsa pasar, kualitas produk, siklus hidup produk, loyalitas konsumen, penggunaan
kapasitas persaingan, trik-trik teknologis, dan kendali atas pemasok dan distributor. Range
poin keunggulan kompetitif adalah 0 hingga -6 dimana semakin mendekati -6, nilainya akan
semakin rendah.
Perhitungan Dimensi Eksternal dan Dimensi Internal pada Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2010-2014 dengan tools SPACE Matriks adalah sebagai berikut:
5
1 Enviromental Stability
1. Demand Variability
Permintaan atas kebutuhan penyediaan layanan kesehatan di masyarakat
sangat tinggi.
2. Rate of Inflation
Pemberian layanan kesehatan tidak terpengaruh dengan inflasi.
3. Price Range of Competing Products
Penyediaan jasa kesehatan di Indonesia berfokus pada penyediaan jasa
bagi masyarakat kurang mampu sehingga langkah yang diambil adalah
pembebasan biaya untuk jenis layanan kesehatan dasar.
4. Barriers to entry into market
Tidak ada halangan untuk masuk ke dalam market (bidang kesehatan)
karena kebutuhan akan jasa kesehatan merupakan kebutuhan pokok
yang pasti dibutuhkan masyarakat.
5. Competitive Pressure
Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya pengatur dan pengelola
utama di bidang kesehatan, sehingga tidak menghadapi tekanan
kompetitif yang berarti.
- 4
- 1
- 4
0
- 1
TOTAL
AVERAGE
- 10
- 2
2 Industry Strength
1. Growth Potential
Perkembangan industri kesehatan sekarang semakin pesat, hal ini
berpengaruh pada potensi pertumbuhan pada Kementerian Kesehatan.
2. Profit Potential
Orientasi Kementerian Kesehatan adalah bukan untuk meraih
keuntungan, namun pelayanan kepada masyarakat.
3. Technological Know How
Riset-riset terhadap pengembangan teknologi banyak dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan
5
0
3
6
teknologi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan
kesehatan di masyarakat. Namun demikian sedikit banyak kita masih
bergantung pada riset-riset yang dilakukan di luar negeri.
4. Resource Utilization
Sumber Daya Manusia yang ada di bidang kesehatan masih terbatas. Hai
ini ditunjukkan dengan jumlah tenaga medis di daerah terutama daerah
terpencil masih sangat terbatas jumlahnya. Selain itu jumlah peralatan
kesehatan juga terbatas.
5. Ease to entry the Market
Pasar dari Kementerian Kesehatan adalah masyarakat, dan sebagai
pengelola utama pelayanan dan pemberian jasa kesehatan di Indonesia,
mudah dalam masuk ke pasar.
6. Flexibility / Adaptibility
Kementerian Kesehatan masih lambat dalam menghadapi perubahan-
perubahan yang timbul terutama penanganan terhadap munculnya
penyakit baru.
2
5
3
TOTAL
AVERAGE
18
3
3 Competitive Advantage
1. Product Quality
Kebijakan dari Kementerian Kesehatan belum mengakomodasi secara
maksimal penyeselesaian permasalahan yang ada.
2. Product Life Cycle
Pelayanan kesehatan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Compettion’s Capacity
Kementerian Kesehatan tidak memiliki pesaing karena merupakan satu-
satunya pengampu kebijakan kesehatan di Indonesia.
4. Vertical Integration
Integrasi secara vertikal telah dilakukan di lingkungan Kementerian
Kesehatan
- 4
- 1
- 1
- 2
7
TOTAL
AVERAGE
- 8
- 2
4 Financial Strength
Sumber dana di Kementerian Kesehatan berasal dari APBN, sehingga
stabilitas finansial terjaga.
5
TOTAL
AVERAGE
5
5
Perhitungan Dimensi Eksterrnal dan Dimensi Internal:
Faktor Nilai
Sumbu X :Industry Strength 3Competitive Advantage -2
TOTAL 1
Sumbu Y :Enviromental Stability -2Financial Strength 5
TOTAL 3
Dari perhitungan di atas, didapat hasil titik (1,3), grafik SPACE adalah sebagai berikut:
8
Dari hasil perhitungan tersebut, Kementerian Kesehatan mempunyai strategi yang agresif di
mana menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan mempunyai kekuatan finansial yang
tinggi. Oleh sebab itu, strategi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan harus mampu
mendistribusikan kekuatan keuangan Kementerian tersebut untuk mencapai visi dan misi
yang telah ditetapkan.
Melihat dari matriks di atas, strategi yang ditempuh oleh Kementerian Kesehatan sebaiknya
diarahkan pada pengembangan pasar, dalam hal ini mampu menjangkau masyarakat
seluruhnya, terutama di daerah terpencil.
Kesimpulan:
Menurut kelompok kami, dari analisis tersebut di atas Rencana strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2010-2014 sudah tepat. Hal ini ditunjukkan bahwa strategi tersebut telah
mengakomodasi penyelesaian permasalahan yang masih ada dan strategi tersebut telah
menuju pada pengembangan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat seluruhnya,
terutama di daerah terpencil.
C. Analisis keselarasan dokumen perencanaan dan pengukuran capaian kinerja9
1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Sebelum membahas keselarasan antara dokumen perencanaan dan pengukuran capaian
kinerja, ada baiknya mengetahui tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Instrumen yang
digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi IP. SAKIP
terdiri dari 4 komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:
1) Perencanaan Stratejik => RPJMD, Renstra
2) Perencanaan Kinerja => RKPD, RKT/Renja, PK
3) Pengukuran Kinerja => IKU, IKK
4) Pelaporan Kinerja => LAKIP
Menurut PP 8 Tahun 2008 dikatakan bahwa RENSTRA-SKPD minimal memuat:
10
1. Pendahuluan
2. Gambaran Pelayanan SKPD
3. Isu Strategis berdasarkan TUPOKSI
4. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi & Kebijakan
5. Rencana Program, Kegiatan & Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana IP harus dibawa dan diarahkan. Suatu
gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan yang berisikan cita & citra yg
ingin diwujudkan IP.
Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh IP agar cita-cita/visi organisasi dapat
tercapai dan berhasil dengan baik dikaitkan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan
Kewenangan organisasi.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun dengan
mengacu pada visi dan misi. Dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.
Mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan,
program dan kegiatan.
Kebijakan adalah petunjuk, prinsip-prinsip dasar, dan rambu-rambu penting dengan tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh IP dalam rumusan/penjabaran
yg terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
(tahunan/semesteran/triwulan/bulanan). Dalam penetapan sasaran harus ditetapkan
indikator kinerja sasaran.
2. RPJPN11
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional
untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005
hingga tahun 2025.
Visi
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya.
Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari
indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya
manusianya. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan,
ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk,
termasuk derajat kesehatan. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan
suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan
dan pembagiannya. Bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan
politik, termasuk hukum yang mantap. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada
semua aspek kehidupan.
Misi
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
12
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
3. RPJMN
Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden terpilih
yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan
program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Dokumen ini menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana
kerjanya.
Visi
Visi Pembangunan Indonesia pada tahun 2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
Misi
Pertama : melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera
Kedua : memperkuat pilar-pilar demokrasi
Ketiga : memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang
Prioritas Pembangunan
Dalam Prioritas Pembangunan, bidang kesehatan merupakan prioritas nasional ketiga dari
14 prioritas nasional. Prioritas Nasional 3 tersebut berbunyi “Kesehatan dengan
penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.”
Substansi inti program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Program kesehatan masyarakat: Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu
yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada 90% balita pada 2014; Penyediaan
akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi
dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014; Penurunan tingkat
kematian ibu saat melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2008 menjadi 118
pada 2014, serta tingkat kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran pada 2008 menjadi
24 pada 2014;
2. Program KB: Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik
pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
13
3. Sarana kesehatan: Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit
berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota
pada 2012 dan 5 kota pada 2014;
4. Obat: Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di
seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010
5. Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh
keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk
keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat
sosial ekonomi serta gender
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi
risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk
miskin
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga
dari 50 persen menjadi 70 persen
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,
Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis dalam Dokumen Renstra
Kementerian Kesehatan, maka disusunlah program-program Kementerian Kesehatan
untuk kurun waktu 2010-2014. Program-program Kementerian Kesehatan 2010-2014
dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.
Program Generik tersebut antara lain:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya14
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Sedangkan Program Teknis adalah sebagai berikut:
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Kesimpulan:
Penyusunan Rencana Strategis tersebut telah selaras dengan apa yang telah menjadi
Prioritas Nasional Ketiga dalam RPJMN. Hal ini terlihat dari Rencana Strategis tersebut
telah mengakomodasi program aksi yang telah dicantumkan dalam RPJMN di bidang
kesehatan.
Terdapat satu program generik yaitu “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Kesehatan” yang tidak dirinci secara jelas indikator dan target
yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan Renstra Kementerian
Kesehatan 2010-2014 tidak maksimal. Menurut kelompok kami, jika Kementerian
Kesehatan telah menyusun program seharusnya dirinci juga dengan indikator dan target
pencapaiannya.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian
Kesehatan 2011 dan 2012
a. Sasaran Strategis
Terdapat 8 sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2010-2014. Namun dalam LAKIP Kementerian Kesehatan Tahun 2011 dan 2012
terdapat 4 tambahan sasaran program/kegiatan di mana tujuannya adalah untuk
mendukung 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan di Renstra.
Adapun sasaran yang terdapat di Renstra adalah sebagai berikut :
15
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar
tingkat sosial ekonomi serta gender
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka
mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk,
terutama penduduk miskin
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah
tangga dari 50 persen menjadi 70 persen
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal,
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sedangkan sasaran program/kegiatan tambahan yang ada di LAKIP adalah sebagai
berikut:
1. Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin
2. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang
kesehatan
3. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan
Adanya penambahan sasaran program/kegiatan ini tidak ada pengaturannya dalam
Undang-Undang. Menurut kelompok kami, hal penambahan ini merupakan langkah
yang bagus dilakukan jika memang tujuannya adalah untuk mendukung sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.
b. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa IP ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna
16
mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan.
Adapun keseluruhan program dan kegiatan yang tertera dalam dokumen Renstra
terealisasi pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini dapat kita lihat dalam dokumen Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan yang kemudian dilaporkan dalam
dokumen LAKIP.
Program-program yang dilaksanakan adalah:
1. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Pembinaan Upaya Kesehatan
4. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
6. Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan
Dan ada dua tambahan kegiatan dalam program “Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” yang tidak terdapat dalam Renstra yaitu:
1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
2. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan
Adapun penambahan dua kegiatan tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas arah
dari tujuan program yang ingin dicapai.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan seperti
tercantum dalam Program Generik Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 tidak
dapat dilaksanakan secara jelas karena tidak diuraikan indikator dan target
pencapaiannya. Oleh karena itu dalam LAKIP 2011 dan 2012 pun tidak
mengakomodir program tersebut.
c. Pencapaian kinerja17
Target dan realisasi kinerja yang tertera dalam pengukuran kinerja dalam LAKIP
2011 dan 2012 mewakili satu program dan kegiatan terkait. Namun dalam
penghitungan target dan realisasi kinerja tersebut tidak terdapat penghitungan
formulanya sehingga tidak dapat terlihat pencapaian tersebut diperoleh dari
penghitungan apa. Kendala yang dihadapi adalah Kementrian Kesehatan tidak
memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat menjadi sumber
formula dalam penghitungan perencanaan target dan pencapaian kinerja.
d. Ketidakinformatifan Data
Dalam LAKIP 2011 dan 2012 terdapat program kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengakomodir beberapa sasaran. Hal ini telah tampak dari DIPA yang menyusun
program kegiatan tersebut untuk mampu menjawab indikator dari beberapa sasaran
strategis. Hal ini tampak pada dua tabel berikut:
Sasaran Indikator Program Kegiatan
Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender
Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi KesehatanMeningkatnya
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga
Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
Program Kegiatan Target Realisasi Anggaran Realisasi %Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
72.000 53.152
111.494.217.000
93.111.915.328
83,5
Pemberdayaan 55,00 53,8918
Lainnya Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat program kegiatan yang digunakan
untuk merealisasikan dua sasaran. Hal ini memang tidak ada larangannya dalam
sebuah peraturan. Namun menurut kelompok kami, penyajian Kementerian
Kesehatan seperti ini di dalam LAKIP tidak informatif dan tidak dapat diketahui
realisasi sebenarnya dari setiap sasaran strategis.
e. Ketidaksesuaian Target
Dalam penyajian LAKIP 2011 dan 2012 terdapat dua data target yang tidak sesuai
dengan Rencana Strategis 2010-2014. Ketidaksesuaian tersebut adalah:
1) Dalam penyajian indikator jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan
Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan;
LAKIP 2011 menyajikan data target 463 buah sedangkan dalam data target
dalam Renstra adalah 206 buah.
2) Dalam penyajian indikator jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi,
LAKIP 2012 menyajikan data target 55.500 buah sedangkan data target dalam
Renstra adalah 74.000 buah.
Menurut kelompok kami, ketidaksesuaian data ini menyebabkan tidak validnya data
realisasi yang tercapai dari indikator tersebut.
19