Post on 30-Jun-2015
Pancasila dan Undang-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Undang Dasar 1945
Pengertian IdeologiPengertian Ideologi
• Berasal dari bahasa:Berasal dari bahasa: Yunani Yunani eldos(eidos)eldos(eidos) atau atau idein idein yang yang
berarti melihatberarti melihat Bahasa latin Bahasa latin ideaidea yang berati yang berati
“pengertian”,”idea”,”gagasan”, dan “pengertian”,”idea”,”gagasan”, dan logika, logos yang berarti kata atau logika, logos yang berarti kata atau ajaran ajaran
Diterapkan pada negaraDiterapkan pada negara
Ideologi adalah:Ideologi adalah: Gagasan dasar yang disusun secara Gagasan dasar yang disusun secara
sistematis dan dianggap menyeluruh sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya tentang manusia dan kehidupannya baik indibaik indivvidual maupun sosial,idual maupun sosial, juga juga termasuk hidup bernegara.termasuk hidup bernegara.
Ragam Ideologi di duniaPancasila Komunis Liberalism
ePrimordialisme
Tidak mengenal diktaktor mayoritas dan tirani minoritas.berasaskan kekeluargaan
Hak individu harus dihapuskan demi negara
Mendambakan kebebasan yang luas secara pribadi
Mengutamakan unsur paham seagama, sesuku, seasal, sekepercayaan
Pancasila sebagai Ideologi Pancasila sebagai Ideologi terbukaterbuka
•Pancasila mampu berinteraksi dengan dinamika zaman
Tiga dimensi ideologi menurut Dr.Alfian
Dimensi realitaDimensi idealismeDimensi fleksibilitas
atau pengembangan
Idiologi terbuka
Merupakan budaya masyarakat yg mash hidup
Tdk diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dimasyarakat sendiri
Isinya fleksibel, pluralis atau menghargai perbedaan,tdk langsung oprasional
Tidak memaksakan, melainkan menginspirasi untuk berhusaha hidup yg sesuai
Proses perumusan Pancasila
BPUPKI bersidang dua kali Tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945:
Membahas Rancangan dasar Falsafah Negara
Tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 : Membahas rancangan UUD 1945
Usulan Rumusan Dasar Falsafah Negara menurut para tokoh
Mr. M Yamin
Dr. Soepomo
Ir. Sekarno
Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 berhasil merumuskan Rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Jakarta Charter atau piagam Jakarta.Pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945
Batasan-batasan keterbukaan Batasan-batasan keterbukaan PancasilaPancasila
Stabilitas yang dinamisStabilitas yang dinamisLarangan terhadap ideologi Marxisme, Larangan terhadap ideologi Marxisme,
Leninnisme dan KomunismeLeninnisme dan KomunismeMencegah berkembangnya paham liberalMencegah berkembangnya paham liberalLarangan terhadap pandangan ekstrim, Larangan terhadap pandangan ekstrim,
yang menggelisahkan kehidupan yang menggelisahkan kehidupan masyarakatmasyarakat
Penciptaan norma baru harus melalui Penciptaan norma baru harus melalui konsensuskonsensus
Ciri-ciri idiologi tertutupCiri-ciri idiologi tertutup
• Bukan merupakan cita-cita yg sdh hidup di Bukan merupakan cita-cita yg sdh hidup di masyarakat, melainkan keinginan kelompok masyarakat, melainkan keinginan kelompok yg untuk merubah masyarakatyg untuk merubah masyarakat
• Idiologi dipaksakan untuk dilaksanakan oleh Idiologi dipaksakan untuk dilaksanakan oleh msyarakatmsyarakat
• Bersifat totaliter atau mencakup segala Bersifat totaliter atau mencakup segala bidng kehidupan dan menuntut kesetiaan bidng kehidupan dan menuntut kesetiaan
• Isi nya tuntutan2 yg kongkrit, keras dan Isi nya tuntutan2 yg kongkrit, keras dan mutlak.mutlak.
Pancasila sebagi sumber Pancasila sebagi sumber nilainilai
Sesuatu dikatakan mempunyai Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila hal sebagai berikut:nilai, apabila hal sebagai berikut:
Sesuatu itu berguna, benar (nilai Sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran)kebenaran)
Indah(nilai estheIndah(nilai esthettis)is) Baik(nilai moral/ethis)Baik(nilai moral/ethis) Religius(nilai agama)Religius(nilai agama)
Pancasila sebagai cita-cita Pancasila sebagai cita-cita Bangsa IndonesiaBangsa Indonesia
•Nilai-nilai yang terkandung Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam sila-sila Pancasila akan memberikan pola akan memberikan pola pikir, pola tindakpikir, pola tindak dan pola dan pola perbuatan atau tingkah perbuatan atau tingkah laku bagi bangsa Indonesialaku bagi bangsa Indonesia
Pancasila sebagai jiwa bangsaPancasila sebagai jiwa bangsa
Pancasila akan Pancasila akan selalu bersama dan selalu bersama dan senafas dengan senafas dengan hadirnya bangsa hadirnya bangsa IndonesiaIndonesia
Pancasila sebagai Moral Pancasila sebagai Moral PembangunanPembangunan
Pancasila telah membimbing Pancasila telah membimbing dan mengarahkan dan mengarahkan pembangunan itu secara pembangunan itu secara seimbang, selaras dan serasi seimbang, selaras dan serasi antara pembangunan moral antara pembangunan moral dan material atau dan material atau pembangunan mental dan fisikpembangunan mental dan fisik
Pancasila sebagai Dasar Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaNegara Republik Indonesia
Pancasila merupakan landasan Pancasila merupakan landasan konstitusional dalam konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan negara RI yang meliputi negara RI yang meliputi IPOLEKSOSBUD HANKAMIPOLEKSOSBUD HANKAM
Sebagai Sebagai Pedomanya Pedomanya: UUD 1945 : UUD 1945
Pancasila sbg paradigma Pancasila sbg paradigma pembangunanpembangunan
Pancasila sbg kerangka berfikir, Pancasila sbg kerangka berfikir, arah dan tujuan dalam arah dan tujuan dalam pembangunan nasionalpembangunan nasional
Hakekat pembanguna nasional Hakekat pembanguna nasional adalah membangun manusia adalah membangun manusia indonesia seutuhnya,lahir dan batinindonesia seutuhnya,lahir dan batin
Pancsila sebagai Pancsila sebagai pandangan hidupbangsapandangan hidupbangsa
Pancasila dijadikan pedoman Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku dalm kehidupan sehari-tingkah laku dalm kehidupan sehari-hari (pedoman butir-butir Pancasila)hari (pedoman butir-butir Pancasila)
Pengertian konstitusi dan Pengertian konstitusi dan UUDUUD
Konstitusi Konstitusi : dokumen : dokumen yang memuat aturan-yang memuat aturan-aturan hukum dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok hukum yang pokok dan atau dasar-dasar dan atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, maupun tidak tertulis, yang menggambarkan yang menggambarkan tentang sistem tentang sistem ketatanegaraan suatu ketatanegaraan suatu negaranegara
UUD UUD : suatu kitab : suatu kitab atau dokumen yang atau dokumen yang memuat aturan aturan memuat aturan aturan dan ketentuan-dan ketentuan-ketentuan hukum ketentuan hukum yang pokok atau yang pokok atau mendasar yang mendasar yang sifatnya tertulis, yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan menggambarkan tentang tentang ketatanegaraan suatu ketatanegaraan suatu negaranegara
Unsur Konstitusi menurut Unsur Konstitusi menurut LogmanLogman
Konstitusi dipandag sebagai Konstitusi dipandag sebagai perwujudan perjanjian perwujudan perjanjian masyarakat(kontrak sosial)masyarakat(kontrak sosial)
Konstitusi sebagai piagam yang Konstitusi sebagai piagam yang meminjam hak-hak asasi manusiameminjam hak-hak asasi manusia
Konstitusi sebagai forma Konstitusi sebagai forma regimenis, regimenis, yang artinya sebagai kerangka yang artinya sebagai kerangka bangunan pemerintahbangunan pemerintah
Fungsi Undang-Undang Dasar
Sebagai penjamin dan pengatur hak dan kewajiban warga negara
Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah
Sebagai pedoman dasar(landasan struktural) untuk penyelenggaraan pemerintahan negara
Sebagai pengatur dan pembatas kewenangan lembaga-lembaga negara
Yang diikat oleh UUD 1945
PemerintahSetiap lembaga negaraSetiap warga negara Indonesia
dimanapun beradaSetiap lembaga masyarakatSetiap penduduk yang berada di
wilayah Indonesia
Proses Perubahan UUD Negara Proses Perubahan UUD Negara RI tahun 1945RI tahun 1945
Tuntutan Reformasi:Tuntutan Reformasi: Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Penghapusan doktrin Dwi Fungsi
ABRIABRI Penegakan hukum, HAM,dan Penegakan hukum, HAM,dan
pemberantasan KKNpemberantasan KKN Otonomi DaerahOtonomi Daerah Kebebasan PersKebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasiMewujudkan kehidupan demokrasi
Latar belakang perubahan UUD Latar belakang perubahan UUD 19451945
o Kekuasaan tertinggi di tangan MPRKekuasaan tertinggi di tangan MPRo Kekuasaan yang sangat besar pada PresidenKekuasaan yang sangat besar pada Presideno Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga
dapat menimbulkan multi tafsirdapat menimbulkan multi tafsiro Kewenangan pada Presiden untuk mengatur Kewenangan pada Presiden untuk mengatur
hal-hal yang penting dengan undang-undanghal-hal yang penting dengan undang-undango Rumusan UUD 1945 tentang semangat Rumusan UUD 1945 tentang semangat
penyelenggaraan negara belum cukup penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan Konstitusididukung ketentuan Konstitusi
Tujuan perubahan UUD Tujuan perubahan UUD 19451945
Menyempurnakan aturan dasar mengenai:Menyempurnakan aturan dasar mengenai: Tatanan negaraTatanan negara Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat HAMHAM Pembagian kekuasaanPembagian kekuasaan Kesejahteraan sosialKesejahteraan sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara Eksistensi negara demokrasi dan negara
hukumhukum Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan bangsaaspirasi dan kebutuhan bangsa
Kesepakatan dasar Fraksi-fraksi Kesepakatan dasar Fraksi-fraksi MPR terhadap perubahan UUD MPR terhadap perubahan UUD
19451945Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945Tetap mempertahankan NKRIMempertegas sistem PresidensiilPenjelasan UUD 1945 yang memuat hal-
hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
Perubahan dilakukan dengan cara Adendum
Dasar Yuridis perubahan UUD Dasar Yuridis perubahan UUD 19451945
Pasal 3 UUD 1945Pasal 3 UUD 1945Pasal 37Pasal 37 UUD 1945UUD 1945TAP MPR No. IX/MPR/1999TAP MPR No. IX/MPR/1999TAP MPR NO. IX/MPR/2000TAP MPR NO. IX/MPR/2000TAP MPR No. XI/MPR/ 2001TAP MPR No. XI/MPR/ 2001
SSistematika UUD 1945istematika UUD 1945
Sebelum Sebelum perubahan:perubahan:
PembukaanPembukaan Batang TubuhBatang Tubuh
16 bab16 bab
37 pasal37 pasal
49 ayat49 ayat
4 pasal AP4 pasal AP
2 ayat AT2 ayat AT PenjelasanPenjelasan
Sesudah Sesudah perubahan:perubahan:
PembukaanPembukaan Pasal-pasalPasal-pasal
21 bab21 bab
73 pasal73 pasal
170 ayat170 ayat
3 pasal AP3 pasal AP
2 pasal AT2 pasal AT
Cara merubah UUD 1945 Cara merubah UUD 1945 sesuai dengan pasal 37 UUD sesuai dengan pasal 37 UUD 19451945
1.1. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR1/3 dari jumlah anggota MPR
2.2. Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannyaalasannya
3.3. Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPRjumlah anggota MPR
4.4. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPRMPR
5.5. Khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan Khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahanperubahan
Tingkat pembicaraan Tatib MPR
A. Tingakat I: Pembahasan oleh BP majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rencana putusan Majelis sebagai bahan pokok pembicaraan Tingkat I
B. Tingkat II: Pembahasan oleh rapat paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum Fraksi-fraksi
C. Tingkat III: Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan Putusan Majelis
D. Tingkat IV: Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/PAH Majelis dan bilamana perlu dengan kata terakhir dari Fraksi-Fraksi