Post on 26-Nov-2020
11
OVERVIEW LAPORAN OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN KEUANGAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANPERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Juli 2006
22
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baikmenuju tata kelola yang baikPerubahan sistem pemerintahan Perubahan sistem pemerintahan hubungan hubungan keuangan pusat & daerahkeuangan pusat & daerahPengawasan oleh Pengawasan oleh stakeholdersstakeholders atas pengelolaan atas pengelolaan keuangan negarakeuangan negara
33
BENTUK REFORMASIBENTUK REFORMASI
Penataan peraturan perundangPenataan peraturan perundang--undangan;undangan;Penataan kelembagaan;Penataan kelembagaan;Penataan sistem pengelolaan keuangan Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dannegara/daerah; danPengembangan sumber daya manusia di bidang Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangankeuangan
44
TUJUAN PEMBELAJARANTUJUAN PEMBELAJARAN
Khusus: Khusus: •• Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan
daerahdaerah•• Memahami siklus keuangan daerahMemahami siklus keuangan daerah•• Memahami jenisMemahami jenis--jenis laporan keuangan daerahjenis laporan keuangan daerah•• Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerahMemahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah
Umum: Umum: Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan negara, Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah secara umum dan mampu termasuk keuangan daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur pelatihan akuntansi pemerintahanmenjadi instruktur pelatihan akuntansi pemerintahan
55
DASAR HUKUMDASAR HUKUMUU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;Jawab Keuangan Negara;UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;Pusat dan Pemerintahan Daerah;PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Pemerintah.
66
RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAHRUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH
a. hak daerah memungut pajak-retribusi daerah & melakukan pinjaman
b. kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan
c. penerimaan daerahd. pengeluaran daerahe. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain:
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainf. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
77
ASAS UMUMASAS UMUM
Akuntabiltas : keuangan & kinerja
Profesionalitas: di lingkungan pengelola keuangan & pengguna anggaran/barang
Proporsionalitas: alokasi sesuai target kinerja
KeterbukaanPemeriksaan secara independen
88
Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan DaerahPembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
S K P DPENGGUNA ANGGARAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SKPKDPPKD / BUD
KUASA BUD
99
KEKUASAAN PKDKEKUASAAN PKD
Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah/PPKDKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Barang DaerahSekretaris Daerah selaku koordinator (PP 58/2005)
1010
SIKLUS PKDSIKLUS PKD
PenganggaranPelaksanaan Anggaran/PerbendaharaanAkuntansiPemeriksaanPertanggungjawaban
1111
PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TerintegrasiPenyatuan AnggaranBerbasis KinerjaKerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Klasifikasi: fungsi, organisasi, jenis belanja
1212
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
Berdasar DIPA/DPA-SKPDUntuk daerah diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD)Pendapatan diakui setelah masuk ke rekening Kas Umum DaerahSistem pembayaran:
Dana kas kecil (Uang Persediaan/UP)Pembayaran Langsung (LS)
1313
SISTEM AKUNTANSISISTEM AKUNTANSI
SKPD LRA
Neraca
CaLK
LRA
Neraca
CaLK
LAK
LRA
Neraca
CaLK
LAKPPKD
SistemAkuntansi
Satker
SistemAkuntansi
BUD
BUD/SKPKD
diserahkan
Kep
ala
Daera
h
1414
BENTUK LPJ KEUANGANBENTUK LPJ KEUANGAN
NeracaLaporan Realisasi AnggaranLaporan Arus KasCatatan atas Laporan Keuangan
1515
PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABANPEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN
BPK DPR/DPRD Pres/Kdh
Pemeriksa
LK(unaudited)
LK(unaudited)
LK(audited)
LK(audited)
RaperdaLPJ-LK
RaperdaLPJ-LK
Bahas
PerdaLPJ-LK
LK(audited)
1616
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
KomiteKomite StandarStandar Akuntansi Akuntansi PemerintahanPemerintahan(KSAP)(KSAP)
GedungGedung PerbendaharaanPerbendaharaan II, Lt. 3, Departemen II, Lt. 3, Departemen KeuanganKeuangan
JlJl. . BudiBudi UtomoUtomo No. 6, JakartaNo. 6, JakartaTeleponTelepon/Fax (021) 352 4551,/Fax (021) 352 4551,
website : website : www.ksap.orgwww.ksap.orgEmail: Email: webmaster@ksap.orgwebmaster@ksap.org