Post on 07-Mar-2019
Oleh :
KEPALA BADAN PPSDMP
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG
SWASEMBADA PANGAN
1
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN
UU No. 16 Thn
2006Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
DASAR
HUKUM
UU No. 19 Thn
2013Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani
UU No. 23 Thn
2014Tentang Pemerintahan
Daerah
Permentan No.
43 Thn 2016Tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan
Pertanian Daerah Prov
dan KabKota
PP No. 18 Thn
2016Tentang
Perangkat Daerah
SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN
KELEMBAGAANPENYULUHAN
KELEMBAGAANPETANI
KETENAGAAN
PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN
PERTANIAN
PENGUATAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
(TETAP MENGACU UU NO 16/2006)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
I. KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PETA PENYELENGGARAAN SUB URUSAN PENYULUHAN
DI DAERAH BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014
PENYULUHAN PERIKANAN
PUSAT
PENYULUHAN KEHUTANAN
PUSAT PROVINSI
PENYULUHAN PERTANIAN
PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
PENGUATAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN DAN POS PENYULUHAN DESA
PENYULUH
PERTANIAN
(TANAMAN
PANGAN DAN
HORTI)
Fungsi penyuluhan diwadahi pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pertanianDINAS
UPTD KJF
PENDEKATAN FUNGSI
DINAS LINGKUP PERTANIAN
BIDANG/SEKSI KJF
BPP BPP BPP BPP BPP
Satm
ingkal
Pro
v/K
ab
Satm
ingkal
Kec
Adm
in S
IMLU
IH
dan C
E
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA
KONDISI AKTUAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
6
Kecamatan
6.798 se- Indonesia BPP
basis utama gerakanpenyuluhan
5.515 unit
Pratama: 1.673 unit
Madya: 1.921 unit
Utama: 673 unit
Adhitama: 43 unit
Belum diklasifikasi:
1.241 unit
Ada BPP yang membina lebih dari 1 kecamatan sebanyak
1.103 BPP
PENGUATAN BPPPusat Data dan
Informasi
KonsultasiAgribisnis
PusatPembelajaran
Pusatpengembangan
kemitraan
Koordinasiprogram
pembangunanpertanian
BPP
BrainwareSoftware
Hardware
Sarana dan Prasarana
• Demplot• Demarea• Pengolahan
hasil• Mekanisasi
pertanian
• Perbankan• Pasar• Bulog• Perusahaan
agribisnis
• BPTP• Instansi Teknis• Kantor
Kecamatan
7
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
• Penataan kelembagaan penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
• Fungsi penyuluhan pertanian di provinsi masuk dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
• Penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten/Kota masuk dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian. Sebagai pelaksana operasional dibentuk UPTD dengan nomenklatur Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
• Kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
LANJUTAN...
• BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para PenyuluhPertanian, pelaku utama dan pelaku usaha yang dipimpin olehKoordinator Penyuluh Pertanian.
• Pembentukan UPTD Penyuluhan Pertanian kabupaten/kotaditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota
• Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan (Posluhdes)merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelolasecara partisipatif oleh pelaku utama.
• Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belummembentuk bidang atau seksi penyuluhan pertanian agardibentuk dengan melakukan penyesuaian berdasarkan PeraturanKepala Daerah.
• Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal), pembinaan dan peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang potensi komoditas pertaniannya dominan;
• Penyuluh Pertanian yang dialihtugaskan hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan pengangkatan Penyuluh Pertanian melalui inpassing, pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain.
LANJUTAN...
II. KETENAGAAN PENYULUHAN
PENYULUH SEBAGAI PROFESI
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MANDIRI (TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN PETANI)
KEDAULATAN PANGANDiklat Profesi bagi Penyuluh
Diklat Teknis Bagi Penyuluh
SISTEM PENYULUHAN:
Kelembagaan; Ketenagaan;Penyelenggaraan;Pembiayaan; Sarana dan prasarana.
KESEJAHTERAAN PETANI
PENYULUH SWADAYA22.348 orang
PENYULUH PNS 25.464 orang
PENYULUH SWASTA92 orang
THL-TBPP 19.176 orang
CPNS 6.058 orang
PENGUATAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
• Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal), pembinaan dan peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang potensi komoditas pertaniannya dominan;
• Penyuluh Pertanian yang dialihtugaskan hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan pengangkatan Penyuluh Pertanian melalui inpassing, pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain.
III. KELEMBAGAAN PETANI
Kelompok Tani
Gapoktan
KelembagaanEkonomi Petani/ Badan Usaha MilikPetani (BUMP)
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadikelembagaan ekonomi sehingga meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.
KOPERASI PERTANIAN
Badan usaha lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum
KORPORASI PERTANIAN
PENUMBUHAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
14
Poktan(533.198 Unit)
Gapoktan/UPJA/KUB/LKM-A
(62.254 Unit) BPP
PERBANKAN/ASURANSI
BULOG/RESI GUDANG
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
SAPROTAN/ALSINTAN
Pelaku usaha(BUMN/SWASTA
Pelayanan jasa sarana produksi/alsin/permodalan/pemasaran dan pengolahan hasil
2. KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME
PENGELOLA KORPORASI
5. PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS
DAN MANAJEMEN
1. PEMBENTUKAN KEP
4. KEMITRAAN USAHA UTK
JAMINAN PASAR
DINAS TEKNIS LINGKUP
PERTANIAN
PERG. TINGGI/BPTP/BBPP
3. JEJARING USAHA DNG SUMBER MODAL, SAPROTAN, ALSINTAN
TARGET/Tahun : 5.500
Korporasi Petani
PENGERTIAN KORPORASI PETANI
Korporasi petani adalah usaha (bisnis) berskala ekonomi berorientasi pasarberbasis kawasan yang melibatkankelompok besar petani dengan menerapkanSinergi Manajemen Sistem Hulu-Hilir.
PT. MITRA BUMDES BERSAMA
(tingkat kec)
PT. MITRA BUMDES
NUSANTARA
PENYERTAANMODAL49%
PENYERTAANMODAL 51%
• Dividen/SHU 80% (?)• Fasilitasi input (benih,
pupuk, obat2n)• Penyewaan Jasa alsintan• Fasilitasi Pinjaman• Penanggungan
Bunga Pinjaman• Fasilitasi Asuransi• Penanggungan premi
asuransi• Fas. Pengolahan dari
Gabah menjadi Beras• Fasilitasi input• Pergudangan
(gabah/beras)• Akses Pasar
IJK dan IJKNBIndustri Jasa Keuangan dan
Industri Jasa Keuangan Non Bank
•D
ivid
en/S
HU
20%
(?
)
• Bantuan peningkatan produksi padi• Bantuan alsin prapanen, pasca panen &
pengolahan• Pengawalan dan pendampingan penyuluh
1
2
7
5
8
KONSEP PEMBENTUKANKORPORASI PETANI
3
AKSES PASAR
KE
ME
NTA
N
9
R
p
R
pR
p
UnitPembibitan
Unit JasaSaprotan
UnitPerbengkela
nUnit
PengolahanUnit
Pemasaran
6
Asuransi BantuanModal
Gapoktan Bersama /KOPERASI TANI
BUMDes
• Penjualan gabah
4
Manfaat bagi petani:1. Jaminan pasar2. Bantuan modal kerja
dan sarana produksi3. Jaminan ketersediaan
input4. Bebas premi asuransi5. Bebas bunga pinjaman
- Kartu tani- +4000 Ha
IV. PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN
18
TENAGA PENYULUH YANG
SEMAKIN BERKURANG
PERKEMBANGAN TIK DAN IPTEK BEGITU CEPAT
WILAYAH LAYANAN SEMAKIN
BERKEMBANG
TARGET PRODUKSI SEMAKIN
MENINGKAT
TRANSISI KELEMBAGAAN PENYULUHAN DI
DAERAH
EXSISTENSI PENYULUHAN
DI LAPANGAN
PENYULUHAN DENGAN PENDEKATAN FUNGSI
GERAKAN PEMBERDAYAAN PETANI
19
PETANI
(Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Ternak Sapi, Aneka Cabai, dan Bawang Merah
2. DIKLAT TEMATIK/
ON THE JOB TRAINNING
5. SEKOLAH LAPANG DAN KURSUS
TANI BAGI KELOMPOKTANI DI
SENTRA PRODUKSI
BALAI
PELATIHAN
BALAI
PENYULUHAN
KECAMATAN
(5.515 unit)
BALAI
PENGKAJIAN
1. PENINGKATAN
KAPASITAS BPK
KT
KTKT
KT
KT
KT
KT
KTKT
KTKTKT
3. DISEMINASI TEKNOLOGI
DAN KAJI TERAP (REL)
PENYULUH (PNS,
THL-TB)
4. PENUMBUHAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYULUH
SWADAYA/ SWASTA
19
PENYULUH
SWADAYA/S
WASTA
25.341 Penyuluh PNS;
19.161 THLTBPP; 21.770
Penyuluh Swadaya
B. RESEARCH EXTENSION LINKAGE (REL)
DINASPENYULUH
KABUPATEN
BPTPPENELITI &PENYULUH
UJI TEKNOLOGI/KAJI TERAP
Dilaksanakan di LahanPetani/WKPP
HASIL UJI COBA :
Pertumbuhan , OPTProduksi, Produktivitas,
dll
PERTEMUAN
Bahas Hasil Uji Coba/ KajiTerap, pemaparan dari: PP
Kab/Kota, BPTP, PP di Lapangan
HASIL UJI COBA TEKNOLOGI
KEGIATAN
A. PERSIAPAN :
1. Pertemuan
persiapan
2. Bahan Kaji Terap
(Benih, Saprodi,
Pestisida dll)
3. Pengolahan Lahan
4. Sewa Lahan/bila
diperlukan
B. PELAKSANAAN:
• Pembinaan di
lokasi kaji
terap/Perjalanan
pendampingan
kaji terap di
lapangan,
minimal 2 (dua)
kali
DISEMINASI TEKNOLOGI
Untuk dilaksanakan/Disebarluaskan ke
WKBPP Ddan WKPP
MU
SIM
TA
NM
ASE
P/ M
T I
MU
SIM
TA
NM
OK
MA
R/
MT
II DEMPLOT/DENFARM/
DEM AREA
1. Bahan (Saprodi)
2. Rembug Tani
3. Kursus Tani
4. FFD
5. Pengawalan Demplot
di Lapangan
6. Pelaporan, dll
C. Evaluasi
dan
Pelaporan
PENYULUH WKPPIMPACT POINT, POTENSI WIL, DLL
PENGEMBANGAN PENYULUHAN BERBASIS TIK
21
CYBER EXTENSION MATERI PENYULUHAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK
INFORMASI DI MULTI MEDIA MASYARAKATSWASTA
• MENINGKATKAN OPINI PUBLIK
• DISEMINASI TEKNOLOGI
CYBER EXTENSION
REGULASI
PERG. TINGGILITBANG
MATERI PENYULUHAN
PROMOSI PRODUCT
TEKNOLOGIINFORMASI
PASAR
PEMBIAYAAN, PRASARANA DAN SARANA
– Anggaran Penyuluhan Pertanian pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat
– Prasarana dan sarana penyuluhan pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan agar tidak dialihfungsikan, dan dioptimalkan pemanfaatannya.
MENGABDI PADA PETANI, MENGABDI
KEPADA KEMANUSIAAN
23
PETANI SEBAGAI PAHLAWAN DAN
PEJUANG PANGAN