MSDM Hubungan Industrial - · PDF filePerubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak...

Post on 10-Feb-2018

236 views 3 download

Transcript of MSDM Hubungan Industrial - · PDF filePerubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak...

MSDM Hubungan Industrial

DOSEN : RACHMASARI PRAMITA , ST, MMMSDM II

• Hubungan industrial adalah hubunganantara semua pihak yang berkepentinganatas proses produksi atau pelayanan jasadi suatu perusahaan.

Pengertian HubunganIndustrial

Prinsip Hubungan Industrial

Prinsip hubungan industrial didasarkan padapersamaan kepentingan semua unsur ataskeberhasilan dan kelangsungan perusahaan.Dengan demikian, hubungan industrialmengandung prinsip-prinsip berikut ini :

1. Pengusaha dan pekerja, demikianPemerintah dan masyarakat pada umumnya,sama-sama mempunyai kepentingan ataskeberhasilan dan kelangsungan perusahaan.

2. Perusahaan merupakan sumberpenghasilan bagi banyak orang.

3. Pengusaha dan pekerja mempunyaihubungan fungsional dan masing-masingmempunyai fungsi yang berbeda dalampembagian kerja atau pembagian tugas.

4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggotakeluarga perusahaan.

5. Tujuan pembinaan hubungan industrialadalah menciptakan ketenangan berusahan danketentraman bekerja supaya dengan demikiandapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

6. Peningkatan produktivitas perusahaan harusdapat meningkatkan kesejahteraan bersama,yaitu kesejahteraan pengusaha dankesejahteraan pekerja.

Perundingan Kerja Bersama (PKB) Perundingan Kerja Bersama atau disingkat

PKB merupakan pijakan karyawan dalammenorehkan prestasi yang pada gilirannyaakan berujung kepada kinerja korporatdan kesejahteraan karyawan.

Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuanpemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual.Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapatdalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau PerjanjianKerja Bersama (PKB).

Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenaljuga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) /CLA (Collective Labour Agreement) adalah merupakanperjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasilperundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili olehManagemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal inidiwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat padainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pengertian Collective Bargaining 1. Menurut Hani Handoko, Perundingan Kolektif adalah

suatu proses dimana para wakil dua kelompok (pihakkaryawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihakmanajemen) bertemu dan merundingkan perjanjianyang mengatur hubungan kedua pihak diwaktu yangakan datang.

2. Menurut Byars & Rue, Perundingan Kolektif adalahproses yang melibatkan kegiatan negosiasi, drafting(persiapan berkas), administrasi, dan interpretasi atassuatu perjanjian tertulis antara manajemen denganserikat pekerja untuk suatu periode waktu tertentu.

Tujuan perundingan kolektif adalah untuk menyusunsuatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja ( labouragreement) menguraikan berbagai hak, kewajiban, dantanggung jawab manajemen, karyawan secara individu,dan serikat pekerja

Proses perundingan kolektif Terdiri dari :

1. Tahap persiapan:a. memonitor lingkungan kerjab. menyusun rencana perundinganc. membentuk tim perundingd. memperoleh persetujuan manajemen puncak

2. Tahap perundingan:a. melakukan negosiasi dengan serikat pekerjab. mencapai persetujuan (disetujui oleh ke-2

pihak)

3.Tahap administrasia. mengadministrasikan hasil perjanjian kerjab. memberi penerangan melalui pelatihanc. melakukan penyesuaian sesuai hasil

perundingan (misalnya tentang tingkat upah)d. mengawasi pelaksanaan perjanjian (oleh

manajemen dan serikat kerja)

Jadi , dapat disimpulkan bahwa PerundinganKerja Bersama dan Hubungan Industrial adalahsuatu sarana untuk menampung seluruh aspirasipara karyawan terhadap keputusan perusahaan,bertujuan untuk menciptakan hubungan yangbaik antara karyawan dengan manajer.

Sarana Utama Hubungan IndustrialDibedakan Menjadi 2 kelompok :1. pada tingkat perusahaan ialah serikat, pekerja/serikat

buruh, Kesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian KerjaBersama, Peraturan Perusahaan, lembaga kerjasamabipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaianperselisihan industrial.

2. sarana yang bersifat makro, yaitu serikat pekerja/serikatburuh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit,peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihanindustrial, dan pengenalan Hubungan Industrial bagimasyarakat luas.

Permasalahan yang timbul dalamperusahaan

Ada 9 (sembilan) permasalahan yangsering timbul dan memicu konflik didalamperusahaan antara pekerja dan pengusaha.

1. Solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilaitelah diperlakukan secara kurang adil olehperusahaan

2. Perbedaan persepsi tentang perundangan danperaturan pemerintah

3. Menuntut kepala personalia yang dinilai bersikapkeras terhadap pekerja/buruh dan berpihak padaperusahaan dan diminta agar mundur

4. Perubahan manajemen perusahaan yang dinilaitidak memperhatikan kepentingan dankesejahteraan pekerja

5. Menuntut adanya transparansi perusahaan (terutamaberkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkindapat menjadi bagian pekerja/buruh dalam bentuk upahyang lebih tinggi atau peningkatan kesejahteraan)

6. Pelaksanaan peraturan uang pesangon; perusahaandianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan

7. Kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan danaJamsostek

8. Ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasilperundingan atau

9. Tuntutan-tuntutan baru lainnya yang munculseiring dengan meningkatnya pengetahuan pekerjatentang hak-hak mereka setelah SP-TP terbentukdi tempat kerja mereka.

Dengan demikian jika kita telah mengetahuisecara jelas mengenai permasalahan-permasalahanitu, maka sudah sewajarnya kita selaku pengelolaSDM Perusahaan sudah dapat mengantisipasi agarmasalah itu tidak timbul dan kita bisa bekerjadengan tenang.

Norma – Norma dalam hubunganindustrial

1. Makro minimal, adalah ketentuan normatif yangmengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja danpengusaha, makro minimal ini adalah undang-undangketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya.

2. Makro kondisional, adalah perjanjian/peraturan antaraorganisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja.

Dengan kedua jenis makro diatas, jelaslah bahwa norma inidiberlakukan dalam kaitan Hubungan Industrial denganmelihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yangada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihanyang terjadi didalam perusahaan.