Post on 16-Dec-2020
MENTERJ PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBU K INDONESIA
'-
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 ten tang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diga nti ;
Mengingat
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang J a batan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Apa ra tur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ten tang Jabatan Fungsiona l Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3547), sebagaimana tela h diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah den gan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peratu ran ...
- 2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ten tang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambaha n
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 40 16),
sebagaimana telah dua kali d iu bah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Ta hun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta hun 2013 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5467);
5. Peraturan Pemerintah NomoI' 99 Ta hun 2000 tenta ng
Kenaikan Pangkat Pegawa i Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana tel a h diubah den gan Peraturan Pemerinta h
Nomor 12 Tahun 2002 (Lem baran Negara Republik
Indonesia Ta hun 2002 Nomor 32, Ta mbahan Lem baran
Negara Republik Indon esia NomoI' 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Ta hun 2000 te ntang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2000 Nom or
198, Tambahan Lemba ra n Negar a Republik In donesia
Nomor 4019) ;
7. Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang
Wewenang Pengangka ta n, Pemindaha n, dan
Pemberhentian Pegawai Nege ri S ipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambah a n
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah dua kali, diubah terakhir dengan
Peraturan Pem erinta h Nomor 63 Ta hun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta hun 2 009 Nomor 164) ;
8. Peraturan Pem erintah Nomor 53 Tahun 2010 tenta ng
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lemba ra n Negara Republik
Indonesia Ta hun 2010 Nomor 74 , Ta mbahan Lembara n
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
9. Peraturan Pem erintah Nomor 4 6 Ta hun 20 11 te ntang
Penilaian Pre stasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republi k Indonesia Ta hun 2011 Nomor 121 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pem erintah Nomor 2 1 Tahun 20 14 tentang
Pemberhentian PNS yan g Men capa i Batas Usia Pensiun
Bagi Pejabat Fungsiona l (Lemba ra n Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
11 . Peratura n ...
- 3 -11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana tela h empat kali diuba h terakhir de ngan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indones ia Ta hun 2 01 3 Nomor 125) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Ta hun 2010 tentan g Kedudukan, Tugas, da n Fungsi Kementerian Negara serta Sus"L1Ilan Organisa si, Tugas, dan Fungsi Ese lon I
Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Ta hun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesi a Tahun 2013 Nomor
126);
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Ta hun 20 13 ten ta n g Lembaga Administrasi Negara (Lemba ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
14. Keputusan Pre s iden Nomo! 87 Tahun 1999 ten tang
Rumpun Jaba tan Fungsional Pegawai Negeri S ipil
sebagaimana tela h diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahu n 20 12 Nomor 235);
15. Keputusan Presiden Nornor 59 / P Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK IND ONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yan g dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipi l yan g sela njutnya disingkat PN S
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara te tap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerinta han.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara ada lah jabatan yan g
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk m ela kuka n kegiatan m endidik,
mengajar, mela tih PNS yan g sela njutnya di singkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan
dan Pelatiha n yang sela njutnya disingkat Diklat pa d a Lembaga Diklat Pemerintah .
3. Widyaiswa ra ...
- 4 -
3. Widyaiswara a dala h PNS yan g d ia ngka t sebagai p eja ba t fungsional dengan tugas, tan ggu ng j awab, wewenang, da n hak untuk m elakukan k egiatan Dikj a rtih PNS, Evalua s i
dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Dikla t
Pemerin tah.
4 . Dikjartih adalah proses belajar m en gaja r da la m Diklat
baik secara klasika l danl ata u n on klas ikal.
5. Lembaga Dikla t Pem erintah adala h sa tua n organisasi pada Kementerian, Lem baga Pem erintah Non Kem enteria n ,
Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Perangk a t Daera h yang bertuga s m elakuka n pen gelolaan Diklat dan
pengembangan SDM.
6 . Diklat Fungsional ada lah Diklat yang dilaksan a k an untuk
mencapai persyara tan kompeten si j a ba ta n fungsiona l yan g
sesuai dengan jenis dan jenjang jaba ta n masing-masing.
7 . Diklat Teknis adalah Diklat yan g dila ksanaka n u ntuk mencapai persyara tan kompetensi teknis yang diperlukan
untuk pelaksanaan tugas PNS.
8 . Bidang Spesia lisa si Widyaiswara a da la h keahlian yan g
dimiliki oleh Widyaiswara yan g d id a sa rka n pad a rumpun keilmuan tertentu sesu::u latar belakang pendidikan
danl atau pengalaman kerj a nya.
9 . Kompetensi \Vidya iswa ra a da la h pemilika n p en geta h uan ,
keterampilan, da n kem a m puan yan g dituntut oleh
Jabatan Fungsion al Widyaiswara yang m eliputi
kompetensi pen gelolaan pembelaja ra!l, substansi,
kepribadian, d an so sia l.
10. Diklat Prajaba tan a dalah Dik lat yang diselen ggarakan untuk membentuk PNS yang profesion a l yaitu PNS yan g
karakternya diben tuk oleh nila i-nila i dasar profesi PNS,
sikap dan perilaku displin PNS, dan pen getahua n tentan g
kedudukan da n pera n PNS da la m Negara Kesa tua n
Republik Indones ia, sehingga mampu melaksana kan tugas
dan perannya secara profesion a l sebagai p elaya n
masyarakat.
11. Peserta Diklat Non Apa ra tur Sipil Negara ada la h individu
yang menjadi peserta Dik lat sebagai bagian dari
masyarakat binaa n instans i sesu a i tu ga s dan fungsi dari
lem baganya.
12. Tim penilai angka kredit J a ba tan Fun gsional Widyaiswara
yang selanjutnya disebut Tim Penila i a dala h tim ya n g dibentuk dan diteta pka n oleh pej a bat yang m enetapkan
angka kredit, dan bertuga s men ila i pre s tasi k erj a Widyaiswara.
13. Angk a ...
- 5 -
13. Angka kredit ada lah satuan nila i dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier
jabatan dan kepa n gkatannya.
14. Organisasi Profes i adala h orgamsasl profesi j a batan
fungsional Widya iswara.
BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagia n Kesatu
Rumpun Jabatan
Pasal 2
Jabatan Fungsional Widyaiswara termasuk d a la m rumpun
pendidikan lainnya.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal3 '
(1) Widyaiswara berkedudukan sebagai pejabat fungsi onal di
bidang kediklata n pa d a Lembaga Diklat Pemerinta h.
(2) Jabatan Fungsional Widya iswara merupakan jabatan ASN
yang diduduki oleh PNS.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4
(1) Tugas pokok Widyaiswara adalah m elaksanakan Dikjartih
PNS, Evaluasi dan Pen gembangan Diklat pada Lembaga
Diklat Pemerinta h.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
padaayat (1) Widyaiswara h aru s m emperoleh surat
penugasan atau surat perinta h dari Pimpina n Lembaga
Diklat Pemerintah yang bersangkutan.
BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBI NA
Pasal5
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu
Lembaga Administras i Negara yang selanjutnya disingkat LAN.
Pasa16
(1) Instansi Pembina se baga ima n a dimaksud dalam Pasa! 5
mempunyai tugas m elakukan pembinaan Jabatan
Fungsional Widyaiswara, a n tara la in:
a. menyusun ...
- 6 -a. menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksan aan
dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara;
b. menyusun dan menetapka n pedoman formasi J a batan
Fungsional Widyaiswara ;
c . menyusun dan menetapkan s tandar kompetensi
Jabatan Fungsi,onal Widyaiswara;
d. menyusun dan meneta pka n pedoma n ser tifikas i
Jabatan Fungsional Widyaiswa r a;
e. menyusun d a n m en etapkan kurikulum
fungsional dan teknis Widyaiswara;
f. menyusun dan m en etapkan kurikulum
pembentukan dan pedoman Seleksi
Widyaiswara;
g. menyelenggarakan Diklat da n seleksi
Widyaiswara;
Diklat
Diklat
Calon
calon
h . memfasilitasi penyelenggaraan Diklat dan seleks i cal on
Widyaiswara ;
1. menyelenggarakan Diklat Fungsior.al d a n Tekn is bagi
Widyaiswara ;
J. memfasilitasi penyelenggaraa n Diklat Fungsion a l dan
Teknis Widya iswara;
k. menyusun da n menetapka n pedoman penulisan Karya
Tulis Ilmiah j Karya Ilmiah bagi Widyaiswara;
1. mensosialisas ikan Jabatan Fungsional Widya iswara
beserta ketentuan pelaksanaanya;
m. membangun dan mengemba ngkan sistem informasi
Jaba tan Fungsional Widyaiswara;
n. melakukan peman ta u an dan
Fungsional Widyaiswara ; dan
evaluasi J a batan
o. memfasilitasi penyusuna n dan penetapan kode etik
Widyaiswara
Widyaiswara .
bersama -sarna orgamsasl profesi
(2) Instansi pembina dalam ra n gka melaksanakan tu gas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasi l pelaksanaan pembinaan J a ba tan
Fungsional Widyaiswara secara berkala sesuai dengan
perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan
Kepegavlaian Negara.
BA B IV .. .
- 7 -
BABIV JENJANG JABATAN
Pa sa l7
(1) Jabatan Fungsional Widya iswara m erupakan ja batan
fungsional keahlian .
(2) Jenjang Jabata n Fungsiona l Widyaiswara dari ya n g
terendah sampai dengan yang ter tinggi, yaitu:
a. Widyaiswara Ahli Perta m a;
b. Widyaiswara Ahli Muda ;
c. Widyaiswara Ahli Ma dya; dan
d. Widyaiswara Ahli Uta m a.
BAB V
UN SUR, SUB UNSUR KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN
Pasa18
(1) Un sur kegiatan Jaba ta n Fungsiona l Widyaiswara ya n g
dinilai angka kreditnya, terdiri d a ri:
a. un sur utama ; dan
b. unsur penunJang .
(2) Unsur utama, terdiri dari sub unsur:
a. pendidika n;
b. pelaksanaan dikj a rtih PNS;
c. evaluasi da n pengemba n gan diklat; dan
d. pengembangan profesi .
(3) Un sur penunjang merupa ka n kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara sebaga iman a
dimaksud dala m Pasa1 4 ayat (1).
(4) Kegiatan yang dinilai a ngka kredi tnya , terdiri dari:
a. sub unsur pendidikan , m eliputi:
l. pendidikan formal l sekola h dan memperoleh
ijaza h l ge la r ; dan
2. Diklat fun gsion a l/ tek nis yang m endukung tugas Widyaiswara dan m emperoleb Surat Tanda Ta m at
Pendidika n d a n Pelatih a n (STIPP) I sertifikat .
b. sub unsur pela ksa n aan dikjartih PNS meliputi:
l. persia pa n , terdiri dari: ,
a) penyusunan baha n Dik1a t; dan
b) penyusunan soa11 m a teri ujian Dik1at.
2. pelaksanaan, terdiri d a ri:
a) tatap muka Dikla t ;
b) pembimbingan ...
- 8 -b) pembimbingan;
c) pendampingan OL/PKL/ B enchmarking;
d) pendampingan penulisan kertas kerja/
proyek peruba h an;
e) pemeriksaan has il uj ia n Diklat; dan
f) coaching pada , proses penyelenggaraan
Diklat.
c. sub unsur evaluasi dan pengembangan Diklat
meliputi:
1. evaluasi Dikla t, terdiri dari:
a) pengevaluasia n penyelenggaraan Dikl at di
instansinya; dan
b) pengevaluasia n kinerja Widyaiswara .
2. pengembangan Diklat, terdiri d a ri:
a) penganalisisan kebutuhan Diklat;
b) penyusunan kurikulum Diklat; dan
c) penyusunan m odul Diklat .
d. sub unsur pengembangan profesi, meliputi:
1. pembua tan Karya Tulis /Karya Ilmiah dala m
bidang sepesialisasi keahliannya dan lingkup
kediklata n;
2. penemua n inovasi yan g dipatenka n dan telah
masuk daftar paten sesuai bidang spesia lisasi
keahliannya;
3 . penyusunan buku
p elaksanaan / keten tuan
kediklata n; dan
pedoman / keten tuan
teknis di bidang
4. pelaksanaan Orasi Ilmia h sesuai spesialisasinya .
e . kegiatan penunjang Jabatan Fungsion al Widyaiswara,
meliputi:
1. peran serta da la m semina r / lokakarya/ konferensi
di bidang kediklatan ;
2. keanggo taan dalam organisasi profesi;
3 . pembimbingan kepada Widya iswara dibawah
jenjang jabata nnya;
4 . p enulisan artikel pada surat kabar ;
5. pen u lisan artikel pada Website;
6. perolehan gela r / ij azah kesarj a naan lainnya; dan
7. p erolehan penghargaan / tanda j asa.
(5) Widyaiswara .. .
- 9 -
(5) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum da lam Lampiran I yang merupakan ba gian tidak terpisa hkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasa19
(1) Widyaiswara selain m ela ksanakan tugas pokok sebagaimana dima ksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melaksanakan kegiatan Dikjartih bagi Non Aparatur Sipil Negara dalam lingkup binaan pada insta nsinya.
(2) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan Dikjartih sebagaimana dirna ksud pada ayat (1) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagia n tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepa njang tidal<: ada pejabat fungsional lainnya yang memiliki tugas pokok m embina masyarakat profesijbinaan yang m enjadi obyek Diklat.
BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasa l 10
(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat da la m jabatan dan
kenaikan jabatan Widyaiswara, untuk:
a. Widyaiswara dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b. Widyajswa ra dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dala m La mpiran III ya n g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif pa ling rendah yang harus
dipenuhi untuk kenaikan pangkat, golongan ruang Widyaiswara, untuk:
a . Widyaiswara dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam La mpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b . Widyaiswara dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan ba gian tidak terpisa hkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Jumlah ...
- 10 -
(3) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2) , yaitu:
a. paling renda h 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari un sur utama, termasuk di dalamnya paling rendah 30% (tiga puluh persen) harus berasa l dari pelaksanaan tugas pokok.
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.
Pasal 11
(1) Widyaiswara pangkat Penata Muda Tingka t I golongan ruang III/b yang akan n a ik pangkat m enjadi Penata golongan ruang III I c, Angka Kredit yang disya ratkan paling kurang 6 (enam) Angka Kl-edit berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi .
(2) Widyaiswara pangkat Penata golongan ruang III I c yan g akan naik pa n gkat menjadi Penata Tingkat I go longan ruang IIII d, Angka Kredit yang clisyaratkan paling kurang 8 (delapan) Angka Kredit berasal d a ri kegiata n sub unsu r
pengembangan p rofes i.
(3) Widyaiswara pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat m enja di pangkat Pembina golongan ruang IV I a, Angka Kredit yan g disyaratkan paling
kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit berasal da ri kegia tan
sub unsur pengembangan profesi.
(4) Widyaiswara pangkat Pembina go longan ruang IV I a yang
akan naik pangkat menj adi Pembina Tingkat I goJongan
ruang IV Ib, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang
12 (dua belas) Angka Kredit berasa l dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi .
(5) Widyaiswara pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV Ib yang akan naik pangkat m enjadi Pembina Utam a
Muda golongan rua n g IV I c, Angka Kredit yang disyara tkan
paling kurang 14 (empat belas) Angka Kredit berasal dari kegiatan sub unsur pengemba ngan profesi.
(6) Widyaiswara pangkat Pembina Uta m a Muda golongan
ruang IV I c yang akan n a ik pangkat menj a di Pembina
Utama Madya golongan ruang IV I d, Angka Kredit yang disyaratkan p a ling kurang 16 (en am belas) Angka Kredi t berasal dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.
(7) Widyaiswara pangkat Pembina Uta ma Madya gol ongan
ruang IV I d yan g akan n aik pa ngka t m enjadi Pembina Utama golongan ruang IV / e, Angka Kredit yang
disyaratkan paling sedikit 18 (delapan belas) Angka Kredit
berasal dari kegiatan sub unsur p engembanga n profes i.
Pasal 12 ".
- 11 -
Pasal 12
(1) Widyaiswara yang memiliki a ngka kredit melebihi a ngka
kredit yang disya ratkan untuk kenaikan jabatan dan l a ta u
pangkat setingka t lebih tinggi, kelebihan angka kredit
terse but dapat d iperhitungkan untuk kenaikan ja batan
danl atau pangkat berikutnya.
(2) Widyaiswara yang pa d a tahun pertama tela h m emenuhi
atau melebihi a ngka kredi t yan g disyaratkan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat d a la m masa pa ngkat
yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan
mengumpulka n paling kurang 2 0% (dua puluh persen)
angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaika n jabatan dan l atau pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasa l da ri tugas pokok.
Pasal 13
Widyaiswara pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV Ie, setiap tahun sejak m enduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kura n g 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit dari kegiata n tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pasal 14
(1) Widyaiswara yang secara bersam a-sam a membuat Karya
TulisjKarya Ilmia h di bidang kedikla tan, diberikan Angka
Kredit dengan ke tentua n a pabiJa te rdiri dari 2 (dua) oran g
penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam
puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puJuh
persen) bagi penuli s pembantu .
(2) Jumlah penulis pembantu se bagaima na dimaksud pada
ayat (1), paling ba nyak 1 (satu) ora n g.
Pasa l 15
(1) Pada awal ta hun , setiap Widyaiswa ra wajib m enyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2) SKP disusun berdasarkan tugas 'pokok Widyaiswara sesuai
dengan jabatannya.
(3) SKP yang telah disusun sebagaima na dimaksud pada ayat
(1) harus disetujui da n ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
(4) Untuk kepentinga n dinas, SKP yang tela.h disetujui dan
ditetapkan dapa t dilakukan penyesuaia n .
Pasa ] 16 ...
- 12 -
Pasal 16
(1) Dalam waktu 1 (satu) tahun Widyaiswara wajib mengumpulkan Angka Kredit dari sub unsur pelaksanaan
Dikjartih, evaluasi d a n pengemba n gan Diklat, dan
pengembangan profesi dengan jumlah angka kredi t pa ling
kurang:
a. 12,5 untuk Widyaiswara Ahli Pertama;
b. 25 untuk Widyaiswa ra Ahli Muda;
c. 37,5 untuk Widyaiswara Ahli Madya; dan
d. 50 untuk Widya iswara Ahli Utama.
(2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
huruf d hanya berlaku bagi Widyaiswara Ahli Utama,
pangkat Pembina Uta m a Madya, golongan rua ng IV / d .
(3) Jumlah angka kredit sebagaima n a dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar un tuk penilaian SKP.
Pasa ] 17
(1) Untuk kelancara n penila ia n dan penetapan angka kredit, setiap Widyaiswa ra wajib m en catat dan m enginventa risasi
seluruh kegiatan yang dilakukan d a n mengusulkan Daftar
Usulan Penilaian da n Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
(2) Setiap Widyaiswa ra mengusulkan secara hirarki kepad a
atasannya DUPAK sebagaima na dim a ksud pada aya t (1) ,
paling sedikit satu kali s e tiap tahun.
(3) Penilaian dan penetapan a ngka kredit Widyai swara
dilakukan paling huang 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat dilaku kan 3 (tiga) bula n sebelum period e
kenaikan pangkat PNS dite tapka n .
BAB VII
PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI,
DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
Bagian Kesatu
Pejabat Ya n g Men etapkan Angka Kredit
Pasal 18
Pejabat yang mene tapkan angka kredit Widyaiswara, sebagai berikut:
a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan LAN yang membid a ngi Dikla t bagi Widyaiswara
Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya;
b. Sekretaris ...
- 13 -
b. Sekretaris J en deral Kementerian, Sekretaris J enderal Lembaga Tinggi Negara, Sekre ta r is Utama Le mbaga Pemerintah Non Kementeria n bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswa ra Ahli Madya di lingkungan ins ta n s i masing-m asing; d a n
c. Sekretaris Da era h Provins i, Sekre ta ris Dae rah
Kabupaten / Kota bagi Widyaiswa ra Ahli Pertama sampa l dengan Widyaiswara Ahli Ma dya di lingkungan Provinsi,
Kabupaten / Kota .
Ba gia n Kedu a Tim Penila i
Pasal 19
Dalam menetapkan a ngka kredit Widyaiswa ra, pejabat sebagaimana dima ksud d a la m Pasal 18 , diba ntu oleh:
a. Tim Penilai bagi Kepa la LAN a ta u Peja ba t Pimpinan Ti n ggi
Madya di Lingkunga n LAN ya n g membidangi Diklat ya n g
selanjutnya disebut Tim Penila i Pusat (TPP);
b. Tim Penilai ba gi Sekreta r-is Jenderal Kemen ter ia n , Sekretaris ,Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretari s
Utama Lembaga Pemerinta h Non Kementerian ya n g
selanjutnya disebut Tim Penila i Ins tan s i (TPI); dan
c. Tim Penilai ba gi Sekreta ri s Dae ra h Provin s i, Sek re ta ri s
Daerah Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebu t Tim
Penilai Daerah (TPD).
Pasal 2 0
(1) Tim Penilai terd iri da ri unsur te knis yang membida ngi
kediklatan, un su r kepegawaia n , d a n Widyaiswa ra.
(2) Susunan kcanggotaan Tim Penila i, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangka p An ggota;
b. seorang Wakil Ketua mera n gka p Anggota;
c. seorang Sekretaris mera n gkap Anggota; dan
d. paling sediki t 4 (empa t) ora n g Anggota .
(3) Sekretaris seba ga ima n a dima k su d pa d a ayat (2) h uruf c ,
harus berasal d a ri unsur ke pegawaian.
(4) Anggota sebagaima na dima ksud pa d a ayat (2) huru f d ,
paling kurang 2 (dua) orang berasal d a ri Widya iswara .
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pa d a ayat (2) huruf d
paling kurang 3 (tiga) ora n g h a rus memiliki s erti fikat
diklat/workshop / bimtek penija ia n Angka Kredit J abata n Fungsional Widyaiswa ra.
(6) Anggota '"
- 14 -
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila berjumla h lebih dari 4 (empat) orang, h a rus
berjumlah genap.
(7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapa t dipenuhi dari Widyaiswara, maka Anggota
dapat diangkat dari PNS lain yan g m emiliki kompetensi
untuk menilai pre stasi ke rj a Widyaisv/ara.
(8) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
a. menduduki jabatan / pangka t paling rendah sarna dengan jabatan / pangkat Widyaiswa ra yang dini la i;
b. memiliki kea hlian d a n kem a mpuan untuk menilai
pre stasi kerj a Widyaiswar a; dan
c. dapat aktif melakukan penila ian.
Pasal 2 1
(1) Pembentukan dan susunan kean ggotaan Tim Penilai
ditetapkan oleh:
a. Kepala LAN a tau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkunga n LAN yang membidangi Diklat untuk TPP;
b. Sekretaris Jendera1 Kementerian, Sekretaris J endera l Lembaga Ti nggi Negara, Sekretaris Uta m a Lembaga
Pemerintah Non Kementerian untuk TPI ; dan
C . Sekretaris Daerah Provinsi ,
Kabupaten /Kota un tuk TPD .
Sekretaris Daerah
(2) Pembentukan TPI dan TPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekom endasi
dari Kepala LAN se1aku Pimpinan Instansi Pembina.
(3) Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah
Non Kementeria n, Provinsi, Kabupaten/Kota yang te lah
memiliki paling sedikit 10 (sepu1uh) Widyaiswa ra harus
membentuk Tim Penilai.
(4) Dalam melakuka n penilaian d a n penetapan a ngka kredit
Widyaiswara, TPI dan TPD wajib mela kuka n koordinas i
dengan TPP, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahu n.
Pasal 22
(1) Apabila TPI belum dapat dibentuk karena belum memenuhi sya rat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan, peni1aian Angka Kredit widyaiswara dapat
dimintakan kepada TPI la in atau kepada TPP.
(2) Apabila TPD belum dapat dibentuk karena belum
memenuhi sya ra t kea nggotaan Tim Penilai yan g
ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Widyaiswara
dilakukan oleh TPD lain yang terdekat secara geografis atau oleh TPP.
(3) Penetapan ...
- 15 -
(3) Penetapan Angka Kredit hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang menetapkan sebagaima na dimaksud dala m Pasal 18.
Pasal 23
(1) Masa jabatan Anggota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturu t-turut, dapat diangkat kembali sete lah melampaui masa tenggang waktu satu masajabatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.
Pasal24
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Widyaiswara diteta pkan oleh Kepala LAN.
8agian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredi t
Pasal 25
Usul penetapan angka kredit Widyaiswara diajukan oleh:
a . Sekretaris Lembaga
Jenderal Kementerian , Sekretaris Tinggi Negara, Sekretaris Utama
J enderal Lem baga
Pernerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah Provin s i, Sekretaris Daera h Kabupaten jKota kepada Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkunga n LAN yang membidangi Diklat untuk Angka Kredit Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya.
b. Pejabat paling rendah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Diklat di lingkungan instansi pusat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian , Sekretaris J nde ra l Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Le mbaga Pemerintah Non Kernenterian untuk Angka Kredit Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widya iswa ra Ahli Madya di lingkungan in stansi masing-masing;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang m embidangi Dik1at di lingkungan Provinsi, Kabupaten jKota kepada Sekretaris Daerah Provinsi , Sekretaris ' Daerah Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Widya iswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, KabupatenjKota .
Pasal26
(1) Angka kredit yang ditetapkan o1eh pejaba l yang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimba n gkan pengangkatan, kenaikan
jabatanjpangkat Widyaiswara sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undanga n.
(2) Keputu san .. .
- 16 -
(2) Keputusan pejabat yang menetapkan angka kredit (PAK) sebagaimana dima ksud pada ayat (1) tidak dapat diaj ukan
keberatan o1eh Widyaiswara yang ber sangkutan.
BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasa1 27 '
Pejabat yang menga ngkat PNS dalam Jabatan Fungsional
Widyaiswara yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
Pasa128
(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara harus
memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari
perguruan tinggi yang terakreditas i;
b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III / b;
c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat
pengangkata n sebagai Widyaiswara;
d. memiliki penga1aman di bidang Dikjartih se la m a
paling kuran g 2 (dua) tahun;
e. telah mengikuti dan 1u1us Diklat Pembentukan Ca10n
Widyaiswara;
f. telah m enda pat rekomendasi pengangkatan clalam
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekom endasi
Penetapan Angka Kredit awa1 dari Instansi Pembina ;
g. peni1aian prestasi kerja paling rendah berni1ai baik
dalam 1 (satl..l) tahun terakhir; dan
h . tersedia form asi Jabatan Fungsiona1 Widyaiswara .
(2) Pangkat dan golongan rua n g yang ditetapkan bagi PNS
sebagaimana dima ksud pada ayat (1) ada1ah sama d engan
pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan Widyaiswara ditetapkan sesuai dengan jumla h
Angka Kredit awal yang ditetapka n oleh Instansi Pem bina.
(3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dima ksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
(4) Penga1aman dalam menduduki jabatan pimpinan t inggi ,
administrator, penga was dan l atau jabatan fungs ional
lainnya yang dapat diberikan nilai Angka Kredit yaitu
jabatan pimpina n tinggi, a dministrator, pengawas
danl atau jabatan fungsional 1a innya yang terkait d engan
bidang Dikjartih.
(5) Dikecualika n '"
-- 17 -
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) hurut' c dan ayat (2), bagi PNS yang m enduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan ke tentuan:
a. sehat jasman i dan rohani;
b. lulus uji kompetensi; d an
c. memenuhi rormasi J abatan Fungsional Widya iswara
untuk pelaksan aan Dikjartih PNS, evalua s i dan
pengemba n gan Diklat pada Dik latpim Tingkat I dan
Diklatpim Tingkat II .
Pasal 29
(1) Untuk d a pat diangkat dalam J abatan atau kena ikan
jabatan menjadi Widya iswara Ahli Utama selain harus
memenuhi Angka Kredit Kumulatif yan g ditentu kan , wajib
melakukan orasi Ilmia h.
(2) Orasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d iatur
lebih lanjut o1eh Kepala LAN .
BAB IX
FORMASI
Pasal 30
(1) Penetapan formasi J a batan Fungsiona l Widya iswara
didasarkan pa d a indikator , sebag8.i be rikut:
a. jumlah penyelenggaraan diklat dala m 1 (satu) tahun;
dan
b . jenis dik la t yang a ka n di1a k san akan.
(2) Instansi pemerintah pusat dan daerah yang tidak m em i1i ki
Lembaga Diklat tida k dapa t mengangkat Widyaiswara .
BAB X
PENGEMBANGAN WIDYAISWARA
Pa sa131
(1) Untuk meningkatkan profe sion a lisme , Widyaiswara yang
akan naik j enj ang jabatan , harus mengikuti dan 1ulus
Diklat Penj enjangan Widyaiswara dan uji kom pete n si
sesuai denga n j enjang yan g akan didud ukinya.
(2) Diklat Fungsiona1 Penj enj angan Widyaiswara da n Uji
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur
lebih lanjut oleh Kepala LAN .
BAB XI ...
- 18 -
BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI , DAN
PEMBERHENTIAN JABATAN
Bagian Kesatu
Pem be basan Semen tara
Pasal 32
Widyaiswara dibebaskan sementara dari j a batannya apabda :
a. diberhentikan semen tara se bagai PNS;
b. ditugaskan secara penuh di lua r j a ba ta n Widyaiswara;
c. menjalani cuti d i luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan anak keempat dan seteru snya; at au
d . menjalani tugas belajar lebih dari 6 (ena m) bulan.
Ba gia n Kedua
Penga ngka tan Kembali
Pasal 33
(1) Widyaiswara yang dibebask an sem entara sebaga irna n a
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Widyaiswara a pa bila te la h diangkat kembali
sebagai PNS .
(2) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebaga imana
dimaksud d a lam Pasal 32 huruf b, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Widyaiswara apa~ila:
a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun ba gi
yang pada saat pembebasan semen tara m enduduki
jabatan Widyaiswara Ahli Perta ma dan Widya iswara
Ahli Muda; dan
b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi yang pa da saat pembebasan sementara
menduduki jabatan Widyaiswara Ahli Madya dan
Widyaiswara Ahli Utama;
(3) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 32 h uruf c, dapat diangkat kern bali
dalam jabatan Widyaiswa ra, a pabila telah selesai m enja la ni
cuti di luar tanggungan Negara.
(4) Widyaiswara yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, d a pat dia ngkat kern bali
dalam jabatan Widyaiswara , apabila te la h selesai m enjalani
tugas belajar.
(5) Pengangkatan ...
- 19 -
(5) Pengangkatan kembali dalam ,Jabatan Fungsion a l
Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) denga n menggunakan angka kredit terakhir yan g
dimiliki.
(6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsio nal
Widyaiswara sebagaimana dima ksud pada ayat (2) da n
ayat (4) denga n menggunakan a ngka kredit terakhi r yan g
dimiliki dan dapat ditambah d enga n angka kred it dari
pengembangan profesi selama dibebaskan sementara .
Bagian Kctiga
Pemberhentian d a ri ,Jabatan
Pasal 34
Widyaiswara diberhentikan dari j a batannya apabila dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa
penurunan pangkat setingkat lebih ren.dah selama 3 (tiga)
tahun dan peminda han dala m rangka penurunan j a batan
setingkat lebih rendah.
Pasa135
Pembebasan sel11cntara, pengangkatan kembali , dan
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Widya iswara
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 32 , Pasal 33, dan Pasa l 34,
ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan peru ndang
undangan.
BAB XII
PENURUNAN JABATAN
Pasa136
(1) Widyaiswara yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
berupa peminda h an dala m rangka penurunan ja batan
setingkat lebih rendah , m elaksan a ka n tugas sesuai d engan
jenjang jabatan yang baru .
(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disip lin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.
BAB XIII...
- 20 -
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
(1) Prestasi kerj a yang telah dilakukan Widyaiswara sampai
dengan mulai berla kunya Peraturan Menteri ini , d inilai
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 14 Ta hun 2009 tentang J a batan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dan harus
sudah ditetapkan pa ling la mbat 1 (satu) tahun sejak
berlakunya Peraturan Men teri ini.
(2) Pada saat Peratura n Menteri lYll mulai be rlaku,
Widyaiswara yang belum m emiliki ij azah Pascasarjana (S2)
tetap dapat mela ksanakan tugasnya sebagai Widya iswara
dan harus m em il iki ij azah Pascasarj a n a (82) paling la ma 5
(lima) tahun sej ak berlakunya Peraturan Mente ri ini.
(3) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a pabil a
tidak memiliki ijazah Pascasarj a n a (82) dapat diberikan
kenaikan pangkat pa ling tinggi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/ d atau pangkat terakhir yang didudukinya .
(4) Pad a saat berlakunya Peratura n Menteri ini Widyaiswara
yang sedang m enj a la ni pembebasa n sementara karena
tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit berlaku
ketentuan Peratura n Menteri ini.
BAB XIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 38
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut oleh Kepala LAN da n Kepala Badan Kepegawaian Negara .
Pasal 39
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pera turan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatu r Negara Nomor 14
Tahun 2009 tenta n g Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40
Pada saat Peraturan Menteri 1111 m u la i berlaku, semua
peraturan pelaksan a a n Peratura n Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang J a batan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya tetap berlaku
sepanjang tidak berten tangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasa! 4 1
Peraturan Menteri ini mula i be rlaku pada tangga l diundangkan.
Agar ...
- 2] -
Agar setiap orang m engetahuinya, m emerintahkan pengundanga n Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 20 14
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AZWAR ABUBAKAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. AMIR SYAMSUDIN
BE~ITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHlJN 2014 NOMOR 1068
Salinan sesuai denga n a slinya KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
NO UNSUR
1 2
I Pendidikan
II Dikjartih PNS
I
I
I
- 1 -
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUItGSIONAL '\\<"IDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
RINCIAN KEGlATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA
KODE BESARAN
SUB-UNSUR RINCIAN KEGIATAN ANGKA SATUAN HASIL PELAKSANA KEGIATAN KEG.
KREDIT
3 4 5 6 7 8
A. Pendidikan formal/sekolah d an memperoleh Mengikuti pendidikan formal/sekolah dan memperoleh ij azah / gelar 1 Doktor (S-3) 1 200 lj aza..h Semua Jenjang
2 Pascasa..'jana (S-2) 2 150 Ij azah Semua .Jenjang
B. Diklat fungsional / teknis yang mendukung tugas Mengikuti fungsional/teknis yang mendukung tugas 3 0 ,25 STIPP; Sertifika t . Semua Jenjang Widyaiswara dan memperoleh Sura t Tanda Tamat Widyaisw::rra dan memperoleh Surat Tanda Taina t Pendidikan Pendidikan dan Pela tihan (STIPP) / sertifika t dan Pela tihan (STIPP) /sertifik a t (min imal 10 J P) I
Pelaksanaan Dikjartih PNS 1 Persiapan
a. Menyusun Bah an Diklat d alam bentuk : ,
1 ) Bahan ajar 4 0 ,60 Mal(alah Semu a J enjang
2) Bahan tayang 5 0 ,60 Baha..'1 Tayang Semu a J enjang
3) Bahan peraga 6 0,60 Bahan Peraga Semu a J enjang
4) GBPP/ RBPMD dan SAP/ RP 7 0 ,60 GBPP/ RBPMD dan Semu a Jenjang I
b. Menyusu n soal / materi ujian DikJa t u n tuk :
1 ) Pre test - Post test 8 0 ,20 Nask<lh soal Semua Jenjang
2) Komprehensif test 9 0 ,20 N askaJ1 soal Semu a J enjang
3) Kasu s 10 0 ,40 Naskah Kasu s Semua Jenjang
2 Pelaksanaan
a. Melaksanakan tata p muka Dikla t (PNS) 11 0,02 Jam Pelaj aran Jenj ang Pertama
12 0 ,04 Jam Pelajaran Jenjang Muda
13 0 ,06 Jam Pelajaran J enj ang Madya
14 0,08 J am Pelajaran Jenj ang Utama
b . Melaksanakan ta t ap muka Dikla t (Non PNS) 15 0,02 Jam Pelajaran Semu a J enjang
c. Melaksanakan Pembimbingan 16 0 ,05 Jam Pelajaran Sel11u a Jenjang
d. Melaksanakan pendam pin gan OL / PKL / 17 0,50 Laporan Sel11u a J enjang
e . Melaksanakan pend ampingan Penuli san Kertas Kerj a 18 0 ,50 Kertas Kelj a Sel11ua Jenj ang / Proyek Peru bahan
f. Memeriksa Hasil Ujian Dikla t untuk:
- 2 -
KODE BESARAN
NO UNSUR SUB-UNSUR RINCIAN KEGIATAN KEG.
ANGKA SATUAN HASIL PELAKSANA KEGIATAN KREDIT
1 2 3 4 5 6 7 8
1) Pre test - Post test 19 0,15 Laporan Semua Jenjang 2) Komprehensif test 20 0,15 Laporan Semua Jenjang 3) Kasus 21 0,30 Laporan Semua Jenjang
g Me1akukan coaching pada proses penye1enggaraan 22 2 Laporan Semua Jenjang III Evaluasi dan Evaluasi dan Pengembangan Diklat 1 Evaluasi Diklat
Pengembangan a. Terlibat dalam mengevaluasi penye1enggaraan Diklat 23 0,40 Laporan Semua Jenjang Diklat
di instansinya
b. Terlibat dalam pengevaluasian kinerja Widyaiswara 24 0,15 Laporan Semua Jenjang
2 Pengembangan Diklat
8. Terlibat dalam pe1aksanaan Analisis Kebutuhan Diklat 25 2,50 Laporan Semua Jenjang (AKD)
b. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat 26 1,50 Laporan Semua Jenjang
c. Terlibat dalanl penyusunan Modul DiJ--Jat 27 5 Modu l Se!TIua Je njang
IV Pengembangan A Pembuatan Karya Tulis j Karya Ilmiah dalam lvlembu at Karya Tulis / Karya Ilmiah dalam bidang sepesialisasi Profesi bidang sepesialisasi keahliannya dan lingkup kf'allliannya dan lingkup k ediklatan , dalam bentuk:
1, ,....-l;1 .. 1 ....... ...........
I 1 Buku dengan ISBN diterbitkan secara nasional 28 25 Buku Semua Jenjang
2 Non Buku, yang dimuat dalam : i a. Jurnal Ilrniall:
1 ) Intemasional 29 20 ArUkel Semu a J enjang 2) Nasional terahTeditasi - 30 10 Artikel Semua Jenjang 3) Nasional tidak terakreditasi 3 1 5 Artikel Semua Jenjang
I b. Majalah llmiah 32 2,50 Artikel Semua Jenjang c. Buku Proceeding:
I 1 ) Internasional 33 5 Artikel Semua Jenjang 2) Nasional 34 2,50 ArUkel Semua Jenjang 3) Instansi 35 1 Artikel Semua Jenjang
3 Makalah dalam pertemuan ilmiah
a. Internasional 36 5 Makalah Semua Jenjang b. Nasional 37 2,50 Makalah Semua Jenjang c. In stansi 38 1 M akal all Semua Jcnjang
B Penem u an in ovasi yang dipatenka n clan Le lah Menemukan inovasi yang dipatenkan sesuai bidang spesialisasi 39 20 Serlifikat Pale n Semu a Jenjang masuk daftar paten sesu ai bicl an g spesiali sasi clan telall masuk dalam daftar paten ke ahliannya.
- 3 -
NO UNSUR SUB-UNSUR RINCIAN KEGIATAN
1 2 3 4
C Penyusunan buku pedomanjketentuan Menyusun buku pedomanjketentuan pelaksanaanjketentuan pelaksanaanjketentuan teknis di bidang teknis d i bidang kediklatan kediklatan
D Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesu ai spesiaIisa sinya Melaksanakan Orasi Ilmiah sesu ai spesiaIisa sinya
V PENUNJANG A Peran ser ta dalarn seminar j Iokal(aryaj k onferen si Men gikuti seminar j Ioka.l(aryaj konferen s i di bidang kedikla tan, TUGAS di bidang kediklatan sebagai: WIDY AISW ARA a. Narasumber j p embahasjpenyaji j k etu a panitia
b. Mod er a tor jpesertaj an ggota panitia
B Keanggotaan dalarn organisasi profesi Menja di anggota organisasi profesi, seb agai:
a . Pen gurus
b. Anggota
C
Pembimbingan kepad a Widyaiswara dibawah r.1emoimbmg Widyaiswara dibawah jenjang jabatannya
D Penulisan a,tik el pada surat kabar Menulis artikel di Surat Kabar:
a . Nasional
b . Provinsi j Kabu paten j Kota
E Penu lisan artikel p a d a Website Menulis artikel di Website
F Perolehan gelar / ijazah kesarjanaan lainnya Mem peroleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai b idang
a. Doktor (S-3)
b. Pasca Sarjan a \S-2)
c. Sarjaa a. (S- J)
G Perolehan penghargaan/tanda jasa Memperoleh p engnargaan Satya Lencana Karya Satya, lam anya:
a. 30 (tiga pu luh) tahun
b. 20 (du a puluh) tahun
c . 10 (sepuluh) tahun
Memperoleh penghm gaan lainnya dari pemerintah
Memperoleh gelaJ- kehonnat.an akademis
KODE KEG.
5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5 1
52
53
54
55
:)6
57
BESARAN ANGKA SATUAN HASIL PELAKSANA KEGIATAN KREDIT
6 7 8
0,50 Buku Pedoman Semua Jenjang
5 Berita Acara, KTI dan Semua J enjang Sinopsis
2 Setiap Kali Semua J enjang
1 Setiap Kali Semua Jenjang
I Setiap Tahun Sernua J enjang
0 ,75 Setiap Tahun Semua J enj ang
0 ,25 Laporan Semua Jenjang
3 Artikel Semu a Jenjang 1,50 Artikel Semu a J enjan g
I Artikel Semua Jenj ang
15 Ijazah Sernua Jenjang
10 Ijazah Semua Jenjang
5 Ijazah Semua Jenjang
3 Piagan1 Semu a Jenjang
2 Piagarn Semua Jenjang
1 Piagarn Semua Jenjang
1 Piag~un Semua ,Jenjang
10 Gelar Semua Jenjmlg
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
--
NO UNSUR
1 UNSUR UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah
2 . Pendidikan dan pelatihan
B . Pelaksanaan Dikjartih PNS
C. Evaluasi dan pen gem ban gan diklat
D. Pengembangan profesi
2 UNSU I~ PENUNJANG
Penunjang tugas Widyaiswara
JUMLAH
LAMPI RAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN, DAN KENAIKAN JABATAN WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
PERSENTASE PERTAMA MUDA
150 150 150
;:: 8 0% ;:: 30% 0 0 40 12 12 0
s 20% 0 10 30
100% 150 200 300
JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT
36 2 00
MADYA UTAMA
150 150 150 150
6 0 320 96 440 132 560 168
SO 80 110 140
400 550 700 850
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
72 0
150
2 16
180
10 50
NO
1
I
2
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN, DAN KENAlKAN JABATAN WIDYAISWARA DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3)
JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT UNSUR PERSENTASE
MUDA MADYA UTAMA
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan I 1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200
2. Pendidikan dan pela tihan
B . Pelaksanaan Dikjartih PNS ~ 80% ~ 30% 0 0 80 24 160 48 280 84 400 120 520 156 680
C . Evaluasi dan pengembanga..'1 di
D. Pen gembangan profes i
UNSUR PENUNJANG
Penunjang tuga s Widyaiswara :S 20% 0 20 40 70 100 130 170
204
JUMLAH 100% 200 300 400 550 700 850 1050
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NO
1
2
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK KENAlKAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENATA PENATA PEMBINA I PEMBINA
PEMBINA PEMBINA PEMBINA
UNSUR PERSENTASE MUDA PENATA TINGKAT I TINGKAT I
UTAMA UTAMA UTAMA
TINGKAT I MUDA MADYA -
lII/b III/c IIl/d IV!a IV/b IV/c IV/d IV/e
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan I I 1. Pendidikan sekol a..~ 150 150 I 150 150 150 150 ]50 150
2 . Pendidikan dan pela tihan
B. Pelaksa..,a an Dikjartih PNS ;:-: 80% ;:-: 30% 0 0 40 12 120 36 200 60 320 96 440 13 2 560 168 720 216
c. E:valu as i d a n pengembangan dikla t
D. Pengembangan profesi
UNSUR PENUNJANG
Penunjang tuga s Widyaiswara $ 20% 0 10 30 50 80 110 140 180
J U M LA H 100% 150 200 300 400 550 700 850 1050
APARATUR NEGARA
,AZWAR ABUBAKAR
NO
1
2
LAMPIRANV
PERATURAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DAN ANGKA KREDITNYA
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PANGKAT WIDYAISWARA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENATA PEMBINA PEMBINA PEMBINA
PEMBINA UN SUR PERSENTASE PENATA PEMBINA UTAMA TINGKAT I TINGKAT I UTAMAMUDA
MADYA UTAMA
III/c m/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan I I 1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200
2. Pendidikan dan peJatihan
I I B. Pelaksanaan Dikjartih PNS <! 80% <! 3 0% 0 0 80 24 160 48 280
I
84 400 120 520 156 680 204 C. Evaluasi dan pen gemban gan diklat
D . Pengemba ngan profesi I UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Widyaiswara :5 20% 0 20 40 70 100 130 170
JUMLAH 100% 200 300 400 550 700 850 1050
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROK