Post on 03-Jan-2016
08/05/13 Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri
www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/01/3/135006/-Menko-Kesra-Tolak-Pencabutan-Aturan-Masa-Kerja-UPK-PNPM-Mandiri#.UTGo171h4dE.facebook 1/4
Politik Ekonomi Nasional Internasional Humaniora Sport Metropolitan + Index
HUMANIORA
Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan MasaKerja UPK PNPM MandiriLaporan: Jum'at, 01 Maret 2013 | 21:21 WIB
TERKAITInflasi Februari DiprediksiInflasi Februari Diprediksi
0,34%0,34%
Sarana Pendukung SailSarana Pendukung Sail
Komodo belum SiapKomodo belum Siap
Mandiri Ingin Jadi BankMandiri Ingin Jadi Bank
dengan Nasabahdengan Nasabah
Terbanyak di DuniaTerbanyak di Dunia
Penyaluran Kredit BankPenyaluran Kredit Bank
Mandiri Rp388,8 TriliunMandiri Rp388,8 Triliun
Bank Mandiri GelarBank Mandiri Gelar
International FinancialInternational Financial
Inclusion ForumInclusion Forum
Metrotvnews.com, Solo: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Agung laksono menolak tuntutan pencabutan Erata (draft) Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) X, yang mengatur masa kerja pengurus Unit Pelaksana
Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,
maksimal dua kali periode.
"Masa tugas pengurus UPK wajib dibatasi. Capek juga kita melihat pengurus
UPK yang tidak perform terus menerus menjabat di sana," ujar Menko Kesra
usai membuka Seminar Nasional UPK PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) ,
di Solo, Jumat (1/3).
Penegasan itu diungkapkan Menko, guna menanggapi penolakan terhadap
penerapan Erata PTO X yang dilakukan oleh mayoritas pengurus UPK Jawa
Tengah yang mengikuti seminar.
"Kalau masa kepengurusan dibatasi, setelah selesai kita mau kerja apa?" teriak
salah satu pengurus UPK yang menolak disebut namanya.
UPK adalah salah satu unit yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD).
Tugasnya untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM-MPd di masing-masing
kecamatan. Kegiatan itu meliputi pembangunan prasarana, seperti pendidikan,
kesehatan dan kegiatan ekonom, serta pengelolaan administrasi keuangan.
Satu UPK umumnya terdiri dari satu ketua, sekretaris dan bendahara.
Pada kesempatan itu, Menko mengungkapkan sejumlah alasan mengapa
Soal UN SD di Dua Kabupaten di Bali Bocor
Kadisdik: UN SD di DKI Jakarta Lancar
146 Sekolah di DIY segera Gunakan Kurikulum
2013
Diduga Malapraktik, Bayi Lahir dengan Patah
Kaki di RSUD Depok
Bangsa Indonesia Dinilai masih Anut Teori
Kepemimpinan Orang BesarANTARA/Ujang Zaelani/fz
Lowongan KerjaTerbaruwww.berniaga.com/l…Ribuan Lowongan KerjaDibuka Gaji Menarik,Asuransi Terjamin
Garuda Indonesiapromogaruda-indonesia.co…Terbang hemat rute
FOTO
TERBARU POPULER
Ikut Ujian Paket A Sambil BawaIkut Ujian Paket A Sambil Bawa
AnakAnak
Kapal Terbaru Greenpeace akanKapal Terbaru Greenpeace akan
Mengunjungi IndonesiaMengunjungi Indonesia
Search NEWS
08/05/13 Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri
www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/01/3/135006/-Menko-Kesra-Tolak-Pencabutan-Aturan-Masa-Kerja-UPK-PNPM-Mandiri#.UTGo171h4dE.facebook 2/4
0
28
Pada kesempatan itu, Menko mengungkapkan sejumlah alasan mengapa
masa kepengurusan UPK perlu dibatasi. Antara lain untuk merotasi pengurus
yang dianggap tidak bekerja dengan baik dan menghindari praktik korupsi dana
PNPM yang dilakukan pengurus.
Kendati menolak mencabut penerapan Erata PTO X, Menko berjanji akan
mengakomodasi sejumlah tuntutan. Salah satu yang bakal ditinjau ulang
adalah masa periode setiap sekali menjabat.
"Saat ini maksimal menjabat 3 tahun setiap periode. Ke depan mungkin bisa
kita tambah setiap satu periode memimpin 5 tahun," tuturnya. (Cornelius Eko
Susanto/Ray)
Editor:
Share: TweetTweet 14
Komentar
Terbang hemat rutedomestik hingga Juni2013. Pesan sekarang!
Cara cepat dapatuangnusaresearch.netDaftar di website kamiIkuti survei dan dapatuang
Lowongan AdminTerbaruid.JobsDB.com/Lowo…Lowongan kerja Adminupdate setiap hari.Buruan Apply lamarankamu!
Buat Profil diFacebookwww.Facebook.comHubungan denganTeman, Keluarga danTeman Sekelas.BuatProfil Hari Ini!
Like 232
Add a comment19 comments
Om Juned Dewantara · USU(universitas sumatra utara)
Kayak jabatan Politis aja, seharusnya bukan masa jabatan UPK yang dievaluasi, tetapi pengawasan yang
super ketat yang perlu dilakukan seperti memperkuat peran BP-UPK dan fasilitator!
Reply · · Like · Follow Post · March 23 at 11:58am1
Om Juned Dewantara · USU(universitas sumatra utara)
Kalau masa kerja maksimal 3 tahun, dikwatirkan UPK akan bekerja maksimal pada 2 tahun pertama, 1 tahun
terakhir pasti tidak maksimal krn sudah pasti diganti, apalagi honor UPK tergantung dari tingkat pengembalian
SPP. seharusnya UPK yang bermasalah saja yang diganti bukan dibuat sama rata. seperti Tikur dalam
Lumbung Padi, Tikusnya yang di bunuh bukan Lumbung Padi yang di bakar, karena UPK adalah jabatan
kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil MAD, lantas apa guna BP-UPK? Salam Pemberdayaan..............
.......
Reply · Like · Follow Post · March 23 at 11:52am
Muzakir Abi · SMK Negeri 1 Bireuen
UPK ada masa jabatan???yang ada masa jabatan hanya jabatan yg di dapat dari proses
politik,,,atau pemilihan langsdung...ada-ada aja aturannya,,,kelewat pandai jadi bodoh...kalo
UPK diganti per 3 tahun,siap2 program PNPM akan hancur,...
Reply · · Like · March 23 at 12:27pm1
Kang Parli · Works at PNS Pemda sukabumi
seharus menko kesra paham apa itu UPK, seperti apa kerjanya, berapa gajinya, siapa yang membentuk..
perjalanan UPk cukup panjang seiring dengan menyiapkan SDM pengelola agar program ini bisa berlangsung
secara terus menerus melayani orang miskin, tidak banyak orang yang mau untuk duduk di UPK hanya mereka
yang punya jiwa kerelawanan yang siap untuk bertahan. ketika banyak pengurus UPK yang terlibat dengan
penggunaan uang itu akibat dari mekanisme program sendiri yang tidak jelas, coba kita lihat model dana SPP,
aturan pinjaman utk kelompok yang sangat longgar dalam pinjaman SPP tetapi pengembalian dana harus
seperti perbankan, tdak ada jaminan yg bisa dijadikan pegangan hanya sekedar istilah tanggung renteng..
UPK beserta jajaran harus mampu menjadi UPK seperti BRI, BNI dll.... untuk itu ketika ada pengurus UPK yang
berprestasi dalam pengelolaan dana bergulir justru harus dipertahankan termasuk masa depan mereka, errata
itu pada akhirnya akan mengahancurkan semangat para UPK yang berprestasi, perlu ada regulasi yang
seimbang utk memayungi masa depan pengelola dana bergulir dan jangan terjebak dalam mekanisme WB yg
kurang peduli dg rakyat kita tetapi harus berpihak kepada rakyat sendiri....
Reply · · Like · Follow Post · March 8 at 9:34pm8
Nurman Sulaeman ·
Sepertinya dalam pembatasan masa tugas pengurus UPK ini menkokesra ingin pengurus UPK yang
sudah bisa mandiri harus segera diganti dengan pengurus UPK yang baru, sehingga akan terjadi
ketergantungan antara masyarakat dan UPK terhadap fasilitator sampai akhir zaman.
Kalau alasannya "untuk merotasi pengurus UPK yang bekerjanya tidak baik dan untuk menghindari
praktik korupsi dana PNPM yang dilakukan pengurus UPK" berarti apa tugas dan fungsinya
fasilitator?
Terus untuk apa PNPM Mandiri Perdesaan memiliki visi "tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan, dimana kemandirian disini berarti mampu mengorganisir
diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya
di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan"?
Toh ujung-ujungnya tetap saja masyarakat dibuat tidak berdaya dan diperdaya....
Follow
08/05/13 Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri
www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/01/3/135006/-Menko-Kesra-Tolak-Pencabutan-Aturan-Masa-Kerja-UPK-PNPM-Mandiri#.UTGo171h4dE.facebook 3/4
Toh ujung-ujungnya tetap saja masyarakat dibuat tidak berdaya dan diperdaya....
Reply · · Like · March 8 at 11:01pm2
Senopati Gerry · SMAN 25 BANDUNG
mantap bos.... (y)
Reply · Like · March 8 at 11:22pm
John Iduy · STIAMI Jakarta
Jiganamah dalam rangka pemerataan kesempatan untuk dapat kerjaan Bos....
Reply · Like · March 9 at 8:29am
Yogi Budi Raharjo · UPN Veteran Yogyakarta
SAYA G SETUJU DENGAN BAPAK MENTERI.....KALAU URUSANNYA ADA OKNUM UPK YANG KORUPSI , YA
BUATLAH ATURAN PENGAWASAN SECARA KETAT N ATURAN REWARD N PUNISHMEN.....BUKAN DENGAN
BUAT ATURAN PEMBATASAN MASA KERJA SEPERTI INI......SEOLAH2 PENGURUS UPK SE NUSANTARA RAYA
KORUPSI SEMUA...........LHA ITU PARPOL2.....ADA OKNUM YANG KORUPSI.......KOK GAK SEMUA
PENGURUS SELURUH NUSANTARA DIGANTI SEMUA....
Reply · · Like · Follow Post · March 3 at 8:23pm6
Murtodo Notoprayitno · Universitas Gadjah Mada
beberapa koment cenderung membawa issue ini ada posisi upk vs fasilitator...
saya coba beberkan fakta2 bahwa upk sekarang berbeda dg pada awal program :
1. beban kerja upk sekarang lebih berat n kompleks , termasuk dlm administratif, sehingga mengarah pada
kerja kantoran...penguatan kelompok mjd berkurang...ini karena kebijakan pusat.
2. kemampuan SDM dari pengurus upk jauh lebih baik dan berkembang..
3. pengurus upk sudah semakin lincah mengorganisir diri..
4. kecenderungan pengurus upk terlibat dlm penyelewengan dana semakin besar dengan modus operandi yg
semakin canggih...walaupun tidak semua...ada yg baik ada juga yg brengsek.
5. di beberapa tempat mulai muncul arogansi.
Ini kurang lebih yg bisa dg mudah dibaca di lapangan...
Mudah2an semua pihak melihat secara fair....kebijakan yg pas seperti apa? silahkan yg punya otoritas
memutuskan...
Reply · · Like · Follow Post · March 10 at 12:05am5
Eko Erawati · Ketua UPK Kec Lendah at PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi DIY
Edisi baru apa ini boss? Kami adem2 aja tuch.. He he he..
Reply · Like · March 10 at 8:38am
Murtodo Notoprayitno · Universitas Gadjah Mada
he..he..he...yang ribut tu tetangga DIY...harusnya temen2 upk memperluas jejaring, merangkul
sebanyak mungkin teman utk mensupport perjuangan (bukan upk perjuangan)...bukan malah
menciptakan front baru...ini perjuangan yg cerdas..jogja harus lebih cerdas..
Reply · Like · March 10 at 10:38am
Damrullah Idris · · Sma 1 palopo
Ada apa sehingga hanya UPK yg slalu jadi sorotan.Mengapa skali2 tdk melihat apakah program ini msh sejalan
dgn PTO yg dilakukan oleh para FK/FT dlm pengambilan keputusan.Jika memang ini adl keinginan pemerintah,
mengapa bkn BKAD yg diperkuat melalui PERMEN dan memberikan anggaran serta memperluas kewenangan
BKAD dlm melakukan pengawasan termasuk terhadap Fasilitator dan kinerjanya. Dgn demikian pemerintah tdk
perlu lagi menambah Fasilitator ini dan itu yg anggarannya jauh lebih mahal dan membebani negara dgn
utang2 luar negeri.
Reply · · Like · Follow Post · March 3 at 5:33pm
Follow
5
Ari Saputro Wibowo · Works at PNPM Mandiri Perdesaan
ada apa ??? seharusnya para pengurus UPK yang AROGAN itu yang harus mengaca diri, karena
tak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya... Banyak teman2 UPK yg sdh beryindak diluar
tupoksinya bahkan BKAD pun diaturnya apalagi FK FT..... Gaji JOR JORan seakan2 Dana Bergulir
adalah WARISAN Moyangnya.... Kelompok SPP UEP membayar JASA hanya untuk membayar
GAJI, HONOR dan TUNJANGAN pengurus UPK apakah ini harus DIBIARKAN ??? KOK malah tanya
ADA APA ??? MAAF saya TIDAK RELA kelompok SPP UEP hanya diperas untuk bayar JASA
sementara pengurus UPK nya bak seorang RAJA....INILAH PENYEBABNYA.... SEGERA DITEKEN
SAJA ERRATA ataupun DRAFT PENATAAN KELEMBAGAAN ITU PAK DIRJEND PMD !!!! bravo
menko kesra, bravo Pengurus UPK yang masih baik, Yakinlah Rezeki di tangan Allah..kalo kamu
baik pasti dibukakan jalan oleh Allah..Wallahua"lam...Maaf
Reply · · Like · April 14 at 11:13pm5
Puji Rohmad · UPK at PNPM-MP
Jgn maen Hukum Rimba,, siapa yg berkuasa yg menang menerapkan aturan... Fasilitator yang ga bisa kerja
aja masih banyak yang berkerja dengan gaji IV A, kok UPK yang bergaji golongan I mau disingkirkan,,,, Kl mw
di buat merata evaluasi semua, jgn cm UPK,
Reply · · Like · Follow Post · March 7 at 4:42pm4
Ona Damayanti · · Universitas Muhammadiyah Magelang
Setuju!
Reply · Like · March 7 at 4:46pm
Follow
Siska Dewanty · Sekretaris UPK at PNPM Mandiri
Pancen ra manusiawi....
08/05/13 Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri
www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/01/3/135006/-Menko-Kesra-Tolak-Pencabutan-Aturan-Masa-Kerja-UPK-PNPM-Mandiri#.UTGo171h4dE.facebook 4/4
© 2013 METROTVNEWS.COM. All rights reserved. ABOUT US ADVERTISE WITH US PEDOMAN MEDIA SIBER CONTACT US
OUR NETWORKS
View 9 more
Facebook social plugin
Pancen ra manusiawi....
Bnyak kecurangan dan pelanggaran yg mreka buat kita udh sring diam sja mlah kyk gni akhirnya..
Ketentuan 24 jam harus ada d area kerja saja, bisa dihitung brapa dr mreka yg laksanakan.
Reply · Like · March 7 at 5:23pm
Adhie Nakatury · Fasilitator Teknik at PNPM-MP
erata nyo eratajeh....
Reply · · Like · Follow Post · March 4 at 2:41pm3
Mang Ukuy · · Works at UPK Bah Nurkahpi Kec. Cariu PNPM Mandiri Perdesaan
Bapak menko yang terhormat mungkin tidak hapal saat UPK membangun untuk pertama kalinya, bagaimana
UPK membuka sampai UPK berjalan seperti sekarang ini. yang dikritisi sekarang hanya karena melihat UPK yang
telah maju yang pertamanya penuh segala pengorbanan. Dan harus diantisipasi juga Gelombang penganguran
intelektual yang timbul jika UPK harus ada masa jabatan. Saya pikir setiap tahunpun pada saat LPJ-UPK, UPK
bisa diberhentikan oleh Forum MAD... Kesimpulannya masyarakat yang menentukan.
Reply · · Like · Follow Post · March 7 at 8:15am
Follow
2
Toto Cipto · Works at PNPM Mandiri
Suatu jabatan atau apapun namanya pasti ada masa kerjanya.. Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala
Desa juga masing2 punya jangka waktu utk mengabdi... Mengapa kok UPK ingin tetap bekerja seumur hidup..
seperti orde lama saja.. Mohon utk dipahami.. semua pasti akan berakhir..
Reply · · Like · Follow Post · March 5 at 12:26pm2
Puji Rohmad · UPK at PNPM-MP
Bukan masalah seumur hidup mas, Kejelasan di depan, jgn maen srobot, Memang hukum
RIMBA???
Reply · · Like · March 7 at 4:38pm1
MORE ...
LIFE & STYLE
NEWSNEWS LIFE & STYLELIFE & STYLE BOLABOLA TEKNOTEKNO OTOMOTIFOTOMOTIF VIDEOVIDEO FOTOFOTO 8 Mei 2013 Live Streaming E Paper Wideshot