MENGUPAS KESYARIAHAN PEMBIAYAAN DI LKS

MUHAMAD

Hadist Turmidzi 2341 dan Darimi 536

ARTINYA:

• Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata: “Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauhmana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya.”

PROSES PENGELOLAAN HARTA

HARTA YANG

DIMILIKI

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN

DIGUNAKAN UNTUK APA

a. HARAM ZATNYA

b. HARAM BUKAN ZATNYA

c. TIDAK SYAH AKADNYA

a. ZISb. BAYAR

KEWAJIBANc. INVESTASI/

TABUNGANd. KONSUMSI

Sistem Produksi dalam Islam

INPUT PROSES OUTPUTHalal Halal HalalHalal Haram Haram

Haram Halal HaramHaram Haram Haram

APA CONTOHNYA?:1.2.3.4.

Karakteristik LKS• Berdasarkan prinsip syariah• Implementasi prinsip ekonomi Islam dg ciri:

– pelarangan riba dalam berbagai bentuknya– Tidak mengenal konsep “time-value of money”– Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.

• Beroperasi atas dasar bagi hasil• Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa• Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh

pendapatan • Azas utama => kemitraan, keadilan, transparansi dan universal• Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor

riil=> dapat melakukan transaksi-2 sektor riil

FIQH MUAMALAH UNTUK PERBANKAN

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH ISLAM

Bidang yang diperbolehkan syari’ah

Bidang yang dilarang syari’ah

Tadlis

RibaTaghrir

Persaingan tidak sempurna

Ikhtikar & bai’ najasy

PENYEBAB TRANSAKSI DILARANG

Penyebab dilarangnya transaksi

Haram zatnya Tidak sah akadnya

1. Tadlis

2. Ikhtikar

3. Bai’ Najasy

4. Taghrir (Gharar)

5. Riba

6. Risywah

1. Rukunnya tidak terpenuhi

2. Syarat tidak terpenuhi

3. Terjadi Ta’alluq

4. Terjadi “2 in 1”

Haram selain zatnya

1. Darah

2. Bangkai (kecuali ikan & belalang)

3. Daging babi

4. Binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah

5. Khamer (minuman keras)

HARAM ZATNYA

Transaksi dilarang karena obyek yang ditransaksikan juga dilarang

Misalnya: minuman keras, bangkai (kecuali ikan dan belalang), babi

Transaksi barang atau jasa yang demikian ini tetap haram walaupun akad jual-belinya sah.

Contoh:

Pembelian minuman keras dengan akad murabahah melalui Bank Syari’ah.

(Zat barangnya haram, namun akadnya sah)

HARAM SELAIN ZATNYA

1. Tadlis (melanggar prinsip “an taraddin minkum”

Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan kedua pihak yang bertransaksi

Mereka harus memiliki informasi yang sama tentang barang/jasa yang diperjual belikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Unknown to one party dalam bahasa fiqh disebut tadlis.

Tadlis terjadi karena empat hal:

a. Kuantitas pengurangan timbangan

b. Kualitas penyembunyian kecacatan obyek

c. Harga memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar

d. Waktu penyerahan penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli

HARAM SELAIN ZATNYA

b. Taghrir (Gharar)

Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Taghrir terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharar/taghrir terjadi karena empat hal, yaitu:

1) Kuantitas kasus ijon

2) Kualitas menjual sapi masih dalam perut induknya

3) Harga pengambilan margin 20% untuk 1 tahun atau 40% untuk 2 tahun

4) Waktu penyerahan menjual barang hilang seharga Rp. X dan disetujui oleh pembelinya

HARAM SELAIN ZATNYA

2. Melanggar prinsip “la tazhlimuna wa la tuzhlamun”

Jangan menzalimi dan jangan dizalimi

Praktek yang melanggar prinsip ini adalah:

a. Rekayasa pasar dalam Supply (Ikhtikar)

- Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan menimbun atau entry barier

- Menjual harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan

- Mengambil keuntungan lebih dibandingkan keuntungan sebelum kejadian I dan II

S1

D

S2

P’

P”

Q2 Q1

HARAM SELAIN ZATNYAb. Rekayasa Pasar dalam demand (Bai’ Najasy)

Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang produsen/ pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik.

Cara ini dapat dilakukan dengan cara:

1) Penyerbaran isu

2) Melakukan order pembelian

3) Pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar, bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali obyek yang sudah dibeli

S1

D1

P’

P”

Q2Q1

D2

HARAM SELAIN ZATNYAd. Riba

Dalam ilmu fiqh dikenal jenis riba:

1) Fadl (riba buyu’) riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).

2) Nasi’ah (riba duyun) riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul renturn bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi la dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya berjalannya waktu. Nasi’ah adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti

3) Qard dan Jahiliyah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan.

RINGKASAN MENGENAI RIBATipe Riba Faktor penyebab Cara Menghilangkan Faktor Penyebab

Riba Fadl Gharar (uncertain to both parties)

Kedua belah pihak harus memastikan faktor berikut: 1) Kuantitas; 2) Kualitas; 3) Harga; 4) Waktu penyerahan

Riba Nasi’ah Return tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya

Kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung risiko, atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya

Riba Jahiliyah Memberi pinjaman sukarela secara komersiil, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba

Jangan mengambil manfaat apapun dari akad kebaikan (tabarru)

Kalaupun ingin mengambil manfaat maka gunakan akad bisnis (tijarah), bukan akad kebaikan (tabarru)

HARAM SELAIN ZATNYA

e. Risywah

Menyuap orang lain untuk meloloskan atau memudahkan urusan yang bersangkutan

TIDAK SAH/LENGKAP AKADNYA

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta merta menjadi halal.

Sesuatu tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.

Suatu transaksi dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut:

1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi Rukun jual beli meliputi: (a) Pelaku; (b) Obyek; © Ijab-qabul. Syarat jual beli, tidak: (a) Menghalalkan yang haram; (b) Mengharamkan yang halal; © Menggugurkan rukun; (d) Bertentangan dengan rukun; (e) Mencegah berlakunya rukun

2) Terjadi Ta’alluq Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Dengan maksud, berlakunya akad 1 tergantung pada akad ke 2. Dalam terminologi fiqh disebut bai’ al-’inah.

3) Terjadi two in one Satu transaksi mewadahi dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian. Dalam terminologi fiqh disebut: shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi karena: (a) obyek sama; (b) pelaku sama; © jangka waktu sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak ada maka tidak terjadi two in one

WA’AD DAN AQAD

ANTARA WA’AD DENGAN AQAD

• Ada perbedaan antara wa’ad dengan aqad• Wa’ad

– Wa’ad= janji (promis) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikat satu pihak = one way)

– Terms and condition-nya tidak well-defined– Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun,

walaupun term & condition-nya sudah well-defined• Aqad

– Aqad mengingat kedua belah pihak yang saling bersepakat– Term & condition sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik– Ada sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang

disepakati

ANTARA TABARRU’ DENGAN TIJARAH

• Tabarru’ berasal dari kata birr = kebaikan• Tabarru’ = segala macam perjanjian yang

menyangkut transaksi nirlaba (not for profit transaction)

• Tabarru’ merupakan transaksi yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan

• Contoh: qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah

ANTARA TABARRU’ DENGAN TIJARAH

• Tijarah = perdagangan = comersiil• Tijarah = segala macam perjanjian yang

menyangkut transaksi yang mendatangkan keuntungan (for profit transaction)

• Contoh: akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dll.

• Aqad Tijarah dilihat dari kepastian hasil yang diperoleh:– Natural Uncertainty Contract– Natural Certainty Contract

TEORI PERTUKARAN & PERCAMPURAN

Berdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh, kontrak bisnis dapat dibedakan menjadi

1. Natural Certainty Contracts (Teori Pertukaran)

2. Natural Uncertainty Contracts (Teori Percampuran)

TEORI PERTUKARAN DALAM ISLAM

Natural Certainty Contracts/teori pertukaran, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini:

Cash-flownya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak

Obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya

TEORI PERTUKARAN

OBYEK PERTUKARAN

‘AYN (aset riil) BI ‘AYN (aset riil)

‘AYN (aset riil) BI DAYN (aset keuangan)

DAYN (aset keuangan) BI DAYN (aset keuangan)

WAKTU PERTUKARAN

NAQDAN (Sekarang/Tunai)

GHAIRU NAQDAN (Masa YAD)

TEORI PERTUKARAN

‘AYN BI ‘AYN

JENIS BEDA

JENIS SAMA

Kasat Mata Kualitas dapat dibedakan

Kasat Mata Kualitas tidak dapat dibedakan

upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras

real asset (‘ayn) dengan real asset (‘ayn)

Jika tidak dapat dibedakan mutunya, pertukaran dibolehkan, jika:

Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya)Mistlan bi mistlin (sama mutunya)

Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya)

Pertukaran kuda dengan kuda

TEORI PERTUKARAN

‘AYN BI DAYN

Barang

Al-Bai’

Jasa

Al-Ijarah

Ijarah

Ju’alah

Naqdan

Order

Mu’ajjal

Salam

Istishna’

real asset (‘ayn) dengan financial

asset (dayn)

TEORI PERTUKARAN

DAYN BI DAYN

Uang

Non-Uang

Surat berharga

Jenis sama

Jenis Beda

Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial

asset (dayn)

Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya)Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga)

Yadan bi yadin (diserahkan saat itu juga)

TEORI PERCAMPURAN DALAM ISLAM

Natural Uncertainty Contracts/teori percampuran adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif maupun nol.Kontrak-kontrak investasi ini secara sunatullah tidak menawarkan :

Return yang tetap dan pasti. ` Sifatnya tidak fixed dan predetermined.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asset maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak demikian ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

TEORI PERCAMPURAN

OBYEK PERCAMPURAN

‘AYN BI ‘AYN

‘AYN BI DAYN

DAYN BI DAYN

WAKTU PERCAMPURAN

NAQDAN

GHAIRU NAQDAN

‘AYN BI ‘AYN

TEORI PERCAMPURANTEORI PERCAMPURAN

Menyumbangkan keahlian Syirkah

‘Abdan

Jasa/keahlian (real asset) dicampur dengan uang (financial asset) Bentuk percampuran ini disebut syirkah mudharabahSeorang penyandang dana

memberikan dana dan yang lain memberikan reputasinya

Bentuk percampuran ini disebut syirkah wujuh

‘AYN BI DAYN

Percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset

(dayn)Jika percampuran antara uang dengan uang dengan jumlah

sama disebut syirkah mufawadah; atau jumlah uang

yang dipercampurkan jumlahnya berbeda disebut

syirkah ‘inan.

DAYN BI DAYN

32

PEMBIAYAAN MURABAHAH

DEFINISIMurabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.(Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

LANDASAN HUKUMa. No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;

b. No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah;

c. No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah;

d. No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;

e. No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (Ta’widh).

33

1. PELAKU BANK membeli barang yang diperlukan NASABAH atas nama BANK sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1: 4)

BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1: 6)

2. OBJEK Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam (Ps 1: 2)

3. HARGA HARGA BELI

… Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps 1: 6)

HARGA JUAL

BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1: 6)

Fatwa DSN No.16/IX/2000:

Harga dalam jualbeli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan

(Ps.1:1)

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAHFATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

34

4. AKAD Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Ps. 1:9)

Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2: 2,3)

5. UANG MUKA Dalam jualbeli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menadatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2 : 4)

6. JAMINAN Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya (Ps.3:1)

7. DISCOUNT Jika dalam jualbeli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah

Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAHFATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Lanjutan...)

35

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAHFATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Lanjutan...)

8. PELUNASAN DINI Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps.1:1-2, Fatwa No.23/2002)

9. DENDA / SANKSI Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial

(Ps.1:3-6, Fatwa No.17/2000)

6. TA’WIDH (Fatwa No.43/2004)• Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian• Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka

penagihan hak yang seharusnya diterima• Real Lost not Opportunity Lost• Besarnya gantirugi tidak boleh dicantumkan dalam akad

36

Istishna’ adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

PEMBIAYAAN ISTISHNA’

37

1. PELAKU Jika LKS melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada NASABAH ia dapat melakukan istishna lagi dengan PIHAK LAIN pada objek yang sama, dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada istishna kedua (Ps 1;1, Fatwa No. 22/2002)

2. OBJEK Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

kesepakatan Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

(Ps.2:1-5, fatwa No.06/2000)

3. HARGA LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ps.1:2, Fatwa No.22/2002)

4. PEMBATALAN

PESANAN

Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :

a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.

b. Menunggu sampai barang tersedia.

(Fatwa No..05/2000, Ps. 4:5)

POKOK-POKOK ATURAN ISTISHNA

38

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.(Fatwa DSN – MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000)

PEMBIAYAAN IJARAH

39

1. PELAKU Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah)

2. OBJEK Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset (Ps 1: 2)

3. HARGA Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah (Ps 2: 8)

Ketentuan (flexibility) dalam menetukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu tempat dan jarak (Ps. 2:9)

4. AKAD Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang diyatakan oleh penyewa (nasabah) (Ps:1:5)

5. PEMELIHARAAN

ASET

Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :b. Menanggung biaya pemeliharaan asset

Kewajiban nasabah sebagai penyewa : a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak b. Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan

POKOK-POKOK ATURAN IJARAHFATWA DSN – MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

40

• Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

• Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.

• Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

• Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.

• Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

PEMBIAYAAN MULTIJASA IJARAHFATWA DSN NO.44/DSN/MUI

41

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa.(Fatwa DSN – MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000).

PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIA BIT TAMLIK (IMBT)

42

Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (fatwa No.09/2000) berlaku pula dalam akad IMBT

(Ps. 1:1)

AKAD Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jualbeli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah waad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan maka harus ada pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai (Ps. 2: 1-2)

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN IMBT FATWA DSN – MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000

43

Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sbb:

Terjadi perubahan periode akad Ijarah; Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul

kerugian bagi salah satu pihak; Disepakati oleh kedua belah pihak.

Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu : Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad Ijarah tidak boleh dinaikkan;

Besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;

Peninjauan kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.

Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN IMBT FATWA DSN – MUI No. 56/DSN-MUI

44

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua piak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.(Fatwa DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

45

1. PELAKU DAN MODAL LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha (Ps.1:1)

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b) Modal tdk dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada

Mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, (Ps.2:3c)

2. NISBAH Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perurubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (Ps.2:4b)

3. KEUNTUNGAN Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps.2:4a)

4. KERUGIAN Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. (Ps.2:4c)

5. JAMINAN Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah dispekati bersama (Ps.1: 7)

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAHFATWA DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

46

6. MANAJEMEN …LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan d an pengawasan (Ps 1:4)

7. JANGKA WAKTU Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps 3:1)

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAHFATWA DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

47

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

48

1. PELAKU DAN MODAL Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)

2. NISBAH Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Ps.3c.3)

3. KEUNTUNGAN Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps2:4a)

4. KERUGIAN Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Ps3d)

5. JAMINAN Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan (Ps 3:a3)

6. MANAJEMEN Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset musyarakah dalam proses bisnis normal (ps.2c)

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAHFATWA DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

49

CONTOH: Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp. 125.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank 72 : 28 %. Bagaimana cara perhitungannya?

  PROYEKSI   NISBAH    

BULANPENDAPATA

NPENDAPATA

N BANK NASABAH CICILAN TOTAL

  NASABAH 28% 72% POKOK ANGSURAN

1 6.000.000 6,000,000.00 1,680,000.00 4,320,000.00   1,680,000.00

2 6.000.000 5,000,000.00 1,400,000.00 3,600,000.00   1,400,000.00

3 6.000.000 7,000,000.00 1,960,000.00 5,040,000.00   1,960,000.00

4 6.000.000 4,000,000.00 1,120,000.00 2,880,000.00   1,120,000.00

5 6.000.000 2,500,000.00 700,000.00 1,800,000.00   700,000.00

6 6.000.000 3,000,000.00 840,000.00 2,160,000.00   840,000.00

7 6.000.000 3,500,000.00 980,000.00 2,520,000.00   980,000.00

8 6.000.000 6,500,000.00 1,820,000.00 4,680,000.00   1,820,000.00

9 6.000.000 5,500,000.00 1,540,000.00 3,960,000.00   1,540,000.00

10 6.000.000 4,250,000.00 1,190,000.00 3,060,000.00   1,190,000.00

11 6.000.000 4,500,000.00 1,260,000.00 3,240,000.00   1,260,000.00

12 6.000.000 4,575,000.00 1,281,000.00 3,294,000.00 125,000,000.00 126,281,000.00

Penyelesaian Pertama :

Kasus Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

NISBAH CICILAN SETORAN

BULANPROYEKSI

PENDAPATAN PENDAPATAN PENDAPATAN YANG BANK NASABAH POKOK KE USAHA DIBAGIHASILKAN 28% 72% BANK

1 6,000,000.0 6,000,000.00 6,000,000.00 1,680,000.00 4,320,000.00 5,000,000.00 6,680,000.00

2 6,000,000.0 5,000,000.00 4,800,000.00 1,344,000.00 3,456,000.00 5,000,000.00 6,344,000.00

3 6,000,000.0 7,000,000.00 6,440,000.00 1,803,200.00 4,636,800.00 5,000,000.00 6,803,200.00

4 6,000,000.0 4,000,000.00 3,520,000.00 985,600.00 2,534,400.00 5,000,000.00 5,985,600.00

5 6,000,000.0 2,500,000.00 2,100,000.00 588,000.00 1,512,000.00 5,000,000.00 5,588,000.00

6 6,000,000.0 3,000,000.00 2,400,000.00 672,000.00 1,728,000.00 5,000,000.00 5,672,000.00

7 6,000,000.0 3,500,000.00 2,660,000.00 744,800.00 1,915,200.00 5,000,000.00 5,744,800.00

8 6,000,000.0 6,500,000.00 4,680,000.00 1,310,400.00 3,369,600.00 5,000,000.00 6,310,400.00

9 6,000,000.0 5,500,000.00 3,740,000.00 1,047,200.00 2,692,800.00 5,000,000.00 6,047,200.00

10 6,000,000.0 4,250,000.00 2,720,000.00 761,600.00 1,958,400.00 5,000,000.00 5,761,600.00

11 6,000,000.0 4,500,000.00 2,700,000.00 756,000.00 1,944,000.00 5,000,000.00 5,756,000.00

12 6,000,000.0 4,575,000.00 2,562,000.00 717,360.00 1,844,640.00 70,000,000.00 70,717,360.00

Modal 125,000,000.00

Kasus Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Mutanaqisah

Menentukan Harga Jual

1. Harga Jual Bank = Harga Beli + (Harga beli * % * Waktu) Gharar

= 150000000 + (150jt* 10%* 2 th)= 180000000

2. Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (waktu * Cost Recovery) + Keuntungan

Cost Recovery = (Pemby MRB/Estimasi Tot Pemby)

x Estimasi Biaya Ops 1 Tahun

Mark Up/Profit Margin = Persentase x Pembiayaan

Cost Recovery + keuntunganMargin dalam % = ----------------------------------------- x 100%

Harga Barang di Toko

ITEM NILAI Urbun Disk Sblm Akad Disk Ssd Akad

30% 10% 10%

Estimasi Total Pembiayaan = 5,000,000,000.00

Required Profit Rate = 10%

Estimasi biaya operasi 1 tahun = 200,000,000.00

Masa pembiayaan = 2 tahun = 24 bulan

Harga Pokok Mobil = 150,000,000.00 105,000,000.00

135,000,000.00

Cost Recovery = 6,000,000.00 4,200,000.00

5,400,000.00

Profit Margin = 15,000,000.00 10,500,000.00

13,500,000.00

Harga jual 1 tahun = 171,000,000.00 119,700,000.00

153,900,000.00

Harga jual 2 tahun = 177,000,000.00 123,900,000.00

159,300,000.00

156,000,000.00

Angsuran per bulan 7,375,000.00 5,162,500.00

6,637,500.00

6,500,000.00