Post on 27-Apr-2018
Mei 2014
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
Mempercepat Pembangunan daerah
melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan
Kesehatan
Laporan ini dicetak menggunakan kertas daur ulang
KANTOR BANK DUNIA JAKARTAGedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lt. 12-13Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53Jakarta – 12190Telp. (+6221) 5299 3000Faks (+6221) 5299 3111
Dokumen ini diproduksi pada Bulan Mei 2014
Foto-foto pada halaman sampul depan foto atas, Ringkasan Eksekutif, Bab 1, dan halaman Lampiran merupakan Hak Cipta © Daan Pattinasarany. Sedangkan foto bawah pada halaman sampul depan, Bab 4 dan merupakan Koleksi Foto Bank Dunia dan dilindungi oleh Hak CIpta. Foto pada halaman Bab 2, Bab 3 dan sampul belakang merupakan Hak Cipta © Bastian Zaini.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014: Mempercepat Pembangunan daerah melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Kesehatan merupakan hasil kerja staf dan mitra Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Dewan Eksekutif Bank Dunia, maupun pemerintah yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam laporan ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tercantum pada tiap peta dalam laporan ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum suatu wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan hubungi Gregorius D.V Pattinasarany (gpattinasarany@worldbank.org) dan Bastian Zaini (bzaini@worldbank.org).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
Mempercepat Pembangunan daerah
melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan
Kesehatan
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
ii
Ucapan Terima Kasih
Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo (LP2M UG) dan Bank Dunia. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada tim Universitas Gorontalo yang dikoordinir oleh Sofyan Abdullah. Tim peneliti dipimpin oleh Roly Paramata dengan anggota yang terdiri dari Elvis Mus Abdul, Yakub, Bahtiar, Deby Karundeng, dan Roidah Gani. Tim data yang memberikan dukungan penuh dipimpin oleh Onong Yunus dengan anggota Yulie Abdullah, Ilyas Lamuda, Moh. Afan Suyanto, Moh. Arif Novriansyah, dan Saprudin. Tim Bank Dunia terdiri atas Bastian Zaini, Andhika Nurwin Maulana, dan Razak Umar.
Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Sudirman Habibie, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai ketua Project Management Committee (PMC), Sofyan Ibrahim sebagai sekretaris PMC yang secara aktif dan responsif berkontribusi sejak proses penelitian sampai penulisan laporan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Agus Sumba, Diki Sidiki (Bappeda Provinsi Gorontalo) atas dukungan teknisnya. Tak lupa pula ucapan terimakasih untuk seluruh pimpinan dan jajaran SKPD Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota Gorontalo.
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Ibu Winarni Monoarfa selaku ketua Forum Kawasan Timur Indonesia yang senantiasa memberi arahan dan dukungan penuh terhadap program PEACH di Gorontalo dan Ibu Caroline Tupamahu dari Yayasan BaKTI yang telah memfasilitasi program PEACH di Gorontalo.
Proses pembuatan laporan diarahkan oleh Gregorius D.V. Pattinasarany (Ekonom Senior Bank Dunia) dan James A. Brumby (Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia untuk Indonesia). Laporan ini mendapat masukan dari tim PEACH Bank Dunia, Ihsan Haerudin, Diding Sakri, Indira Maulani Hapsari, Husnul Rizal, Erryl Davy, Chandra Sugarda, Christy Desta Pratama, Guntur P. Sutiyono, Liana Hinch, Eko Pambudi. Terima kasih kami sampaikan kepada Erryl Davy atas koordinasi kegiatan di Gorontalo selama penelitian berlangsung; Maulina Cahyaningrum atas bantuan lay-out dan format laporan; serta Nola Safitri, Ariza Nurana, dan Sarah Sagitta Harmoun atas dukungan administrasi dan logistik.
iii
Kata Pengantar
Pembangunan di Provinsi Gorontalo telah memasuki dasawarsa kedua. Berbagai perbaikan telah terlihat, diantaranya pertumbuhan ekonomi cukup tinggi diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan masyarakat membaik dan serta kualitas sumber daya manusia meningkat. Dengan mempertahankan momentum pertumbuhan, Provinsi Gorontalo dapat menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi membutuhkan penanganan yang baik. Tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Penyediaan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Kinerja tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah masih harus ditingkatkan kinerjanya.
Oleh karena itu, pembangunan Gorontalo sangat tergantung kepada komitmen pemerintah daerah, khususnya komitmen terhadap keberlanjutan program-program prioritas dan komitmen anggaran pemerintah daerah. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework) yang dapat menjadi panduan perencanaan dan penganggaran dalam jangka waktu menengah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja keuangan daerah dan kebijakan anggaran yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.
Laporan ini merupakan update dari Laporan Analisis Keuangan Publik Gorontalo yang dibuat tahun 2008. Terwujudnya laporan ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Bank Dunia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo (LP2M UG), Bappeda tingkat Provinsi dan SKPD terkait, serta pemerintah kabupaten di provinsi Gorontalo.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo, serta dapat memberi sumbangan konkrit terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik.
Drs.H. Rusli Habibie, M.Ap James A. Brumby
GubernurProvinsi Gorontalo
Ekonom Utama/Manajer Sektor Bank Dunia untuk Indonesia
DrDrDD s.H. Rusli Habababibie, M.Appp
GubernurProvinsi Gorontalo
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
iv
Daftar Isi
Ucapan Terima Kasih iiKata Pengantar iiiDaftar Isi ivDaftar Istilah viiiRingkasan Eksekutif x
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia 8 1.1. Pembangunan Ekonomi Wilayah 9 1.2. Kemiskinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia 16 1.3. Kesimpulan 21 1.4. Rekomendasi 21
Bab 2 Perkembangan Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo 22 2. 1. Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah 23 2.1.1. Kebijakan Anggaran 23 2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) 25 2.1.3. Kesimpulan 27 2.1.4. Rekomendasi 27 2.2. Pendapatan dan Pembiayaan Daerah 28 2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 2.2.2. Dana Perimbangan 31 2.2.3. Perbandingan Kabupaten/Kota 32 2.2.4. Kesimpulan 35 2.2.5. Rekomendasi 35 2.3. Belanja Daerah 36 2.3.1. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Urusan 37 2.3.2. Belanja Kabupaten/Kota 42 2.3.3. Kesimpulan 43 2.3.4. Rekomendasi 44
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012 46 3.1. Kebijakan Pendidikan 47 3.2. Belanja Pendidikan 48 3.3. Kinerja dan Output Pendidikan 53 3.4. Pendidikan Gratis Gorontalo: Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) 58 3.5. Kesimpulan 60 3.6. Rekomendasi 60
v
Daftar Isi
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012 62 4.1. Kebijakan Kesehatan 63 4.2. Belanja Kesehatan 64 4.3. Output dan Kinerja Sektor Kesehatan 69 4.4. Kesimpulan 76 4.5. Rekomendasi 77
Daftar Pustaka 78
Lampiran 79Lampiran 1. Matriks Rekomendasi 79Lampiran 2. Gorontalo PEA Update Budget Master Table 83
Daftar Gambar
Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan serta penurunankemiskinan yang signifikan 1Gambar 1.1. Peta wilayah Provinsi Gorontalo 9Gambar 1.2. Gorontalo memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 11Gambar 1.3. Produktivitas tenaga kerja Gorontalo masih dibawah produktivitas nasional 11Gambar 1.4. Pertanian masih merupakan penyumbang terbesar PDRB 12Gambar 1.5. Menurut penggunaanya, porsi terbesar PDRB digunakan untuk konsumsi 13Gambar 1.6. Kredit Usaha Rakyat sebagian besar untuk Perdagangan, Restoran, dan Hotel sedangkan PMA meningkat karena investasi asing di Pertaniandan Manufaktur 14Gambar 1.7. Gorontalo masih merupakan salah satu provinsi yang berpendapatan terendah 15Gambar 1.8. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak bertambah dalam 5 tahun terakhir namun kondisi jalan nasional memburuk 16Gambar 1.9. Tingkat pengangguran terbuka Gorontalo lebih rendah dari rata-rata nasional 17Gambar 1.10. Kemiskinan di Gorontalo masih tinggi dan terpusat di daerah pedesaan. 18Gambar 1.11. Kelompok miskin dan rentan kemiskinan di Gorontalo dan Gorontalo Utara tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota lain 19Gambar 1.12. Walaupun IPMnya meningkat, kesenjangan gender Gorontalo adalah salah satu yang terbesar di Indonesia 20Gambar 2.1. Peringkat kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami penurunan 26Gambar 2.2. Sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo terus meningkat 28Gambar 2.3. PAD Gorontalo meningkat hampir tiga kali lipat 29Gambar 2.4. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar 30Gambar 2.5. Rasio PAD terhadap PDRB Gorontalo salah satu yang tertinggi walaupun 31 secara perkapita tergolong rendah 31Gambar 2.6. Pajak provinsi dan Lain-lain PAD yang Sah merupakan dua komponen PAD terbesar di Provinsi Gorontalo 32Gambar 2.7. Walaupun bervariasi, seluruh kabupaten/kota mengalami meningkat pendapatannya 32Gambar 2.8. Komposisi Dana Perimbangan 33
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
vi
Gambar 2.9. Kemandirian Keuangan Daerah meningkat, khususnya di tingkat provinsi dan Kota Gorontalo 34Gambar 2.10. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo mengalami penurunan (2011=100) 35Gambar 2.11. Belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dari belanja rata-rata pemerintah daerah di Indonesia. 36Gambar 2.12. Walaupun belanja publik untuk Gorontalo terus meningkat, porsi belanja pemerintah daerah tetap stabil di sekitar 60 persen. 37Gambar 2.13. Rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung dalam kerangka umum RPJMD 2007-2012 tidak tercapai 38Gambar 2.14. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja pemerintah daerah 39Gambar 2.15. Selama 2007-2012 Belanja Pegawai meningkat secara riil dan proporsi 39Gambar 2.16. Belanja Pegawai per kapita yang bervariasi dan komposisi gender pegawai 40Gambar 2.17. Pertumbuhan Belanja Pendidikan menekan Belanja Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota 41Gambar 2.18. Belanja perkapita kabupaten/kota tidak merata walaupun perbedaansemakin kecil 42Gambar 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Gorontalo 2007-2012 47Gambar 3.2. Peningkatan belanja pendidikan disebabkan oleh meningkatnya belanja 48 pada tingkat kabupaten/kota 48Gambar 3.3. Komponen belanja pegawai terus meningkat 49Gambar 3.4. Belanja pendidikan per kapita terus meningkat 50Gambar 3.5. Belanja program Pemerintah Provinsi 51Gambar 3.6. Belanja pendidikan pemerintah pusat di Gorontalo terus meningkat, dengan fokus di pendidikan tinggi dan pendidikan agama. 52Gambar 3.7. Gorontalo berhasil meningkatkan APM SD dan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/kota 53Gambar 3.8. APM Sekolah menengah di Gorontalo masih tertinggal 54Gambar 3.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo tergolong rendah, walaupun perempuan cenderung lebih lama bersekolah dari pada laki-laki 55Gambar 3.10. Desa di Gorontalo memiliki akses ke sarana pendidikan ya. memiliki 56 infrastruktur dasar yang baik 56Gambar 3.11. Tingkat buta huruf di Gorontalo selalu lebih rendah dibandingkan 57 kebanyakan provinsi-provinsi lain di Sulawesi Utara. 57Gambar 3.12. Angka Melek Huruf perempuan lebih tinggi di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo 57Gambar 3.13. Input di sektor pendidikan Gorontalo belum bisa mencapai kualitas 58 output yang optimal. 58Gambar 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2007-2012 63Gambar 4.2. Peningkatan belanja kesehatan disebabkan oleh meningkatnya belanja 64 pada tingkat kabupaten/kota 64Gambar 4.3. Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota meningkat secara riil 65Gambar 4.4. Komposisi Belanja Kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten pemerintah kabupaten/kota 66Gambar 4.5. Bina Upaya Kesehatan adalah komponen belanja program kesehatan terbesar di tingkat provinsi. 66
vii
Daftar Isi
Gambar 4.6. Belanja kesehatan pemerintah pusat meningkat secara riil 69Gambar 4.7. Gorontalo memiliki akses pelayanan kesehatan dan sarana Puskesmas yang baik 70Gambar 4.8. Diare merupakan masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di 72 Provinsi Gorontalo 72Gambar 4.9. Angka morbiditas Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi 73Gambar 4.10. Menurunnya angka morbiditas diiringi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan gratis 74Gambar 4.11. Kekurangan gizi bagi balita merupakan permasalahan yang harus dipecahkan 75Gambar 4.12. Efisiensi teknis belanja kesehatan tingkat Kabupaten/Kota tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. 76
Daftar Tabel
Tabel 2.1. Opini BPK atas LHP LKPD Provinsi Gorontalo & Kabupaten/Kota 2007-2012 25Tabel 3.1. Belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tahun 2012 52Tabel 3.2. Jenis Pembiayaan Prodira : SBS Gorontalo 59Tabel 4.1. Belanja Program Kesehatan Provinsi Gorontalo 67Tabel 4.2. Rincian Belanja Program Kesehatan Kabupaten Gorontalo 68Tabel 4.3. Perkembangan sarana dan tenaga kesehatan 70Tabel 4.4. Perbandingan sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, 2011 71Tabel 4.5. Rasio layanan kesehatan 2011 71Tabel 4.6. Capaian pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota 72Tabel 4.7. Tantangan Gorontalo adalah kesehatan bayi dan anak 74
Daftar Kotak
Kotak 1.1. Sejarah Analisis Keuangan Publik di Provinsi Gorontalo 10Kotak 1.2. Provinsi Gorontalo memiliki ketergantungan yang besar terhadap Sektor Pertanian 11Kotak 1.3. Pengangguran Gorontalo yang semakin kecil 17Kotak 2.1. Kerangka Umum Anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 23Kotak 2.2. Samsat delivery dan Samsat drive through:Mengutamakan Pelayanan untuk Pendapatan 24Kotak 2.3. Mewujudkan Perencanaan Responsif Gender bagi Gorontalo 24
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
viii
Daftar Istilah
AKABA Angka Kematian Balita
AKB Angka Kematian Bayi
AKI Angka Kematian Ibu
AMH Angka Melek Huruf
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM Angka Partisipasi Murni
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKD Badan Keuangan Daerah
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPS Badan Pusat Statistik
DAK Dana Alokasi Khusus
DAU Dana Alokasi Umum
DBH Dana Bagi Hasil
Dekon/TP Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gudacil Guru Daerah Terpencil
HDI Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
HPS Harga Perkiraan Sendiri
IGI Indonesia Governance Index
IPG Index Pembangunan Gender
IPM Indeks Pembangunan Manusia atau HDI
Jamkesta Jaminan kesehatan Semesta
KUA Kebijakan Umum Anggaran
LHP Laporan Hasil Pemeriksaan
LRA Laporan Realisasi Anggaran
PAD Pendapatan Asli Daerah
PAUD Pendidikan Anak Usia Dini
PBK Pendidikan Berbasis Kawasan
PDB Produk Domestik Bruto
ix
PDRB Produk Domestik Regional Bruto
Pemda Pemerintah Daerah
Perda Peraturan Daerah
Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PEA Public Expenditure Analysis
PEACH Public Expenditure and Capacity Harmonization
Pergub Peraturan Gubernur
PKD Pengelolaan Keuangan Daerah
PMTDB Pembentukan Modal Domestik Bruto
PODES (Survei) Potensi Desa
PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
Prodira Program Pendidikan untuk Rakyat
PU Pekerjaan Umum
RAD Rencana Aksi Daerah
Renstra Rencana Strategis
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RLS Rata-rata Lama Sekolah
Rp Rupiah
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SBS Semua Bisa Sekolah (Program beasiswa bagi siswa miskin)
SD Sekolah Dasar
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA Sekolah Menengah Atas
SMK Sekolah Menengah Kejuruan
SMP Sekolah Menengah Pertama
STR Student Teacher Ratio (Rasio Guru terhadap Murid)
Sultra Sulawesi Tenggara
Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS
TMP Tidak memberikan Pendapat
TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT Tingkat Pengangguran Terbuka
TW Tidak Wajar
UMR Upah Minimum Regional
WAJAR 9 Tahun Wajib Belajar Sembilan Tahun
WB World Bank (Bank Dunia)
WDP Wajar Dengan Pengecualian
WTP Wajar Tanpa Pengecualian
Ringkasan Eksekutif
1
Ringkasan Eksekutif
Gorontalo mencatat pertumbuhan yang tinggi, peningkatan sumber daya fiskal yang moderat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan selama 5 tahun terakhir (2007-2012). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 mencapai 7,78 persen, melampaui angka rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 3,5 juta per kapita. Tingkat kemiskinan turun secara signifikan dari 27,4 persen di tahun 2007 menjadi 17,2 persen di tahun 2012, jauh lebih rendah dari pada tingkat kemiskinan sebelum terbentuknya provinsi Gorontalo, yaitu 49,5 persen (1999).
Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan serta penurunan kemiskinan yang signifikan
-
2
4
6
8
10
12
- 2 4 6
2007
PDRB
per
kap
ita (R
p Ju
ta)
Gorontalo,GorontaloGoro27.4
Nasional,16.661
APBD per kapita (Rp Juta)
-
2
4
6
8
10
12
- 2 4 6
2012
Gorontalo, alo17.2
Nasional, 11.7
PDRB
per
kap
ita (R
p Ju
ta)
APBD per kapita (Rp Juta)
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data BPS dan Kemenkeu (2012)
Pertumbuhan tinggi di Gorontalo secara agregat ditopang oleh kontribusi sektor pertanian dan perdagangan. Tingkat pertumbuhan Gorontalo yang konsisten dengan rata-rata 7,78 persen selama 2007-2012, disumbangkan oleh berbagai sektor. Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan rata-rata 2007-2012, pertumbuhan sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dengan menyumbang 1,77 persen dan diikuti oleh sektor perdagangan dengan kontribusi 1,72 persen. Berdasarkan proporsinya, sektor pertanian dan sektor perdagangan menyumbang 28 dan 15 persen terhadap PDRB provinsi Gorontalo di tahun 2012.
Di sisi lain, mulai berkembangnya sektor-sektor jasa serta pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan Gorontalo yang tinggi. Dilihat dari sisi produksi, jasa lainnya (yang mencakup jasa pemerintahan umum) dan jasa keuangan memiliki rata-rata pertumbuhan riil terbesar dibandingkan dengan sektor lain di periode 2007-2012. Sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 16 persen, sedangkan jasa keuangan tumbuh sebesar 14 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Gorontalo di topang
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
2
oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah. Sebagai komponen terbesar, pengeluaran konsumsi berkontribusi terhadap 59 persen dan belanja pemerintah menyumbang 29 persen \dari PDRB provinsi Gorontalo di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka potensi Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan PDRB riil yang mencapai Rp 3,4 triliun di tahun 2012, pendapatan per kapita provinsi meningkat dari Rp 1,7 juta di tahun 2007 menjadi Rp 3,5 juta di tahun 2012.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan sumber daya fiskal, yang juga berkontribusi pada peningkatan indikator pelayanan publik. Tersedianya sumber daya fiskal merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan pelayanan publik, baik dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, akses, maupun kualitas pelayanan publik. Dibidang pendidikan Gorontalo menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan pada awal terbentuknya provinsi tersebut. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator kinerja seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian AMH Gorontalo lebih baik daripada mayoritas provinsi lain di Sulawesi. Dibidang kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada membaiknya kinerja kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi tinggi belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Dalam periode 2007-2010, rata-rata pengeluaran per kapita (per capita expenditure - PCE) di Gorontalo tumbuh sebesar 41 persen. Pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Untuk 40 persen penduduk termiskin, pertumbuhan pengeluaran per kapitanya hanya 31 persen. Namun ada 2 kabupaten dimana PCE masyarakat 40 persen termiskin mengalami peningkatan yang lebih tinggi relatif terhadap seluruh masyarakat, yaitu Gorontalo dan Gorontalo Utara. Tingginya tingkat Pertumbuhan 40 persen masyarakat termiskin merupakan potensi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi di Gorontalo.
Kebijakan dan Prioritas Belanja Pemerintah di Gorontalo
Sumber daya fiskal pemerintah daerah meningkat seiring dengan meningkatnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan Gorontalo. Sumber daya fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagian besar merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana DAU menyumbang dua pertiga dari seluruh total pendapatan daerah. Selain melalui dana perimbangan yang disalurkan ke anggaran pemerintah daerah (APBD), pemerintah pusat juga membelanjakan anggarannya secara langsung untuk provinsi Gorontalo. Dalam periode 2007-2012, secara rata-rata belanja pemerintah pusat menyumbang 40 persen dari seluruh belanja publik di Gorontalo. Sebagian besar belanja tersebut dibelanjakan melalui Kantor Daerah dan diikuti oleh Kantor Pusat, dimana hanya sekitar 20 persen dari total Belanja Pemerintah pusat untuk Provinsi Gorontalo disalurkan melalui belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3
Ringkasan Eksekutif
Keleluasaan pemerintah daerah dalam membelanjakan anggarannya mengalami penurunan. Peningkatan belanja pemerintah daerah tidak diikuti diskresi fiskal1 yang meningkat atau keleluasaan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kondisi atau kebutuhannya. Sebagian besar anggarannya telah ditentukan pengalokasiannya oleh peraturan perundangan yang berlaku. Di tingkat provinsi, diskresi fiskal turun dari 66 persen menjadi 49 persen sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota turun dari 47 persen menjadi 24 persen. Penurunan diskresi fiskal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemda dalam memastikan pencapaian target pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD.
Belanja tidak langsung, yang sebagian besar adalah belanja pegawai, tercatat meningkat. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Gorontalo yang menyebabkan belanja tidak langsungnya menjadi lebih besar dari pada belanja langsung. Komponen terbesar belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, yang terus meningkat selama periode 2007-2012 hingga mencapai 31 persen dari belanja Pemerintah Provinsi dan 55 persen dari seluruh belanja pemerintah kabupaten/kota. Ini berarti bahwa belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah terus meningkat sehingga proporsi yang digunakan untuk penyediaan pelayanan publik berkurang.
Belanja pemerintahan umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Di tingkat provinsi, belanja administrasi umum merupakan komponen belanja urusan terbesar. Dari periode 2007-2012, belanja pemerintahan umum meningkat dari 30 persen menjadi 40 persen. Di sisi pemerintah kabupaten/kota, proporsi belanja administrasi umum justru menurun dari 35 persen menjadi 26 persen. Secara umum, ini menunjukkan perbedaan fungsi yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi utama Pemerintah Provinsi adalah koordinasi sedangkan kabupaten/kota adalah ujung tombak penyedia pelayanan dasar.
Di tingkat kabupaten/kota, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan menekan proporsi pemerintahan umum dan infrastruktur. Belanja pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkat dari 20 persen dari total belanja di tahun 2007 menjadi 30 persen di tahun 2012, sedangkan kesehatan meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen. Masing masing urusan mengalami peningkatan belanja riil sebesar 50 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan kesehatan diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum dari 35 persen menjadi 26 persen. Peningkatan proporsi belanja pendidikan dan kesehatan yang diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum merupakan hal yang positif karena sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi meningkat. Namun di sisi lain, penurunan proporsi belanja infrastruktur dari 27 persen menjadi 10 persen harus diwaspadai karena dapat berdampak pada kualitas infrastruktur di Gorontalo.
1 ketersediaan ruang fiskal yang biasanya diukur dengan besarnya diskresi fiskal. Semakin besar diskresi fiskal yang tersedia maka semakin fleksibel kebijakan fiskal untuk disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tanpa harus mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Diskresi fiskal = (Total pendapatan – (Belanja Pegawai Tidak Langsung + DAK + Dana Penyesuaian + Belanja Bantuan Keuangan + Belanja Hibah))/Total Pendapatan
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
4
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2005 dan 2007. Pada level pemerintahan kabupaten/kota kualitas PKD menunjukan perbaikan. Kabupaten Gorontalo secara berturut-turut memperoleh opini WTP tahun 2009 dan 2010. Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index - IGI2) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2012 pada tingkat provinsi menunjukkan penurunan angka indeks. Selain itu, secara peringkat turun dari peringkat 8 menjadi peringkat 23.
Kinerja Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Walaupun mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan, tantangan pendidikan Gorontalo adalah memastikan keberlanjutan pendidikan menengah bagi seluruh anak usia sekolah dan ketimpangan antar kabupaten/kota. Salah satu target pendidikan di Gorontalo adalah menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun. Namun ada kesenjangan antara angka partisipasi SD dengan SMP/SMA yang menunjukkan bahwa sebagian siswa tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Walaupun APM SD Gorontalo telah menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi di tahun 2012, APM SMP dan SMA masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Sulawesi. Selain itu, di saat daerah lain mengalami peningkatan AMH, Boalemo dan Pohuwato jutru mengalami penurunan AM.
Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada perbaikan capaian kesehatan. Secara umum jumlah sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir (2007-2012). Salah satunya adalah perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan gratis yang sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat miskin. Dalam periode lima tahun, terlihat adanya perubahan pola kesehatan masyarakat miskin. Ada penurunan angka morbiditas masyarakat miskin yang menjadi lebih rendah di tahun 2012. Namun, masih ada ketimpangan wilayah dimana Kota Gorontalo mengalami peningkatan angka morbiditas dan penurunan cakupan imunisasi. Akses penduduk ke sarana sanitasi dan air bersih serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang masih rendah turut mempengaruhi angka morbiditas. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2010, tingkat PHBS hanya mencapai 40 persen, dan justru menurun di tahun berikutnya. Ini berlawanan dengan fakta bahwa 490 dari 562 desa di Gorontalo adalah Desa Siaga. Sementara, untuk tahun 2011, akses terhadap air bersih di Gorontalo hanya sebesar 51 persen dan akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 33 persen. Kemudian, sekitar 41 persen rumah tangga di Gorontalo masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Akses terhadap sanitasi yang layak ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi.
2 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Indeks (IGI) adalah sebuah penilaian terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada tingkat provinsi. Penilaian ini meliputi aspek pemerintah daerah, birokrasi, kemasyarakatn, dan perekonomian daerah. Indeks yang dihasilkan menunjukkan kinerja secara keseluruhan dimana semakin tinggi indeksnya semakin baik kinerjanya. Penilaian ini lakukan oleh lembaga Kemitraan di tahun 2008 dan 2012.
5
Ringkasan Eksekutif
Pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo membutuhkan input yang relatif lebih besar untuk menghasilkan output yang setara dengan kabupaten/kota di provins-provinsi lain. Rasio perbandingan faktor-faktor output terhadap faktor-faktor input pendidikan dan kesehatan atau efisiensi teknis untuk kabupaten/kota di Gorontalo tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pada tingkat kabupaten/kota, berbagai faktor pendukung atau input yang ada belum dapat menghasilkan output yang sepadan ditingkat yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa input yang ada, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, belanja sektoral, maupun ketersediaan sarana dan prasarana, belum dapat menghasilkan tingkat capaian yang optimal, bahkan tergolong memiliki tingkat efisiensi teknis yang rendah.
Agenda pembangunan/Rekomendasi
Dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan-tantangan yang ada, Pemerintah Daerah di Gorontalo harus mempersiapkan kebijakan pembangunan dengan memanfatkan potensi-potensinya. Tiga agenda utama pembangunan adalah: (i) meningkatkan kualitas pembangunan; (ii) meningkatkan kualitas komposisi anggaran; dan (iii) meningkatkan kinerja sektoral/urusan.
Meningkatkan kualitas pembangunan
Memanfaatkan momentum pertumbuhan yang tinggi. Saat ini Gorontalo merupakan salah satu perekonomian terkecil di Indonesia walau PDRB per kapitanya meningkat secara riil sebesar 35 persen dalam 5 tahun terakhir. Momentum pertumbuhan yang tinggi dapat menjadi pendorong berkembangnya perekonomian yang melibatkan lebih jauh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Pada akhirnya ini dapat mendorong penurunan angka kemiskinan lebih jauh. Peningkatan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan perbaikan akses kepada para pelaku ekonomi lokal, baik yang berskala kecil maupun menengah. Memperkecil ketimpangan antar kabupaten/kota di Gorontalo. Ketimpangan yang terjadi, baik dari segi capaian maupun anggaran dapat diperkecil melalui koordinasi yang baik. Peran Pemerintah Provinsi harus diperkuat karena memiliki peran yang penting dalam memetakan ketimpangan-ketimpangan antar kabupaten/kota maupun antar kelompok masyarakat.
Meningkatkan daya saing komoditas Gorontalo melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM. Salah satu penyebab rendahnya daya saing komoditas Gorontalo adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah serta tingkat harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Pengawasan pergerakan harga komoditas-komoditas produksi Gorontalo dapat dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor pendukung menjadi lebih efisien. Selain itu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga dapat berkontribusi dalam mendongkrak daya saing tersebut. Secara umum, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
6
Meningkatkan kualitas anggaran dan tata kelola pemerintah
Meningkatkan komitmen anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam keberlanjutan program-program strategis. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework - MTEF) yang dapat menjadi panduan penganggaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya MTEF, sinkronisasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terjaga.
Mengetatkan koordinasi penganggaran. Mengingat kenyataan meningkatnya peranan pemerintah pusat serta mengecilnya diskresi fiskal, diperlukan koordinasi yang ketat dalam penganggaran sehingga dapat dihindari terjadinya overspending di satu sektor sementara di sektor lain di sektor lain terjadi underspending.
Meningkatkan tingkat kemandirian fiskal Gorontalo melalui optimalisasi potensi-potensi PAD. Saat ini, sebagian besar PAD Gorontalo berasal dari dua sumber, pajak provinsi kendaraan bermotor dan retribusi RSUD di Kota Gorontalo. Seiring dengan meningkatnya PDRB Gorontalo, potensi PAD juga meningkat. Dibutuhkan sebuah pusat data potensi daerah yang dapat memberikan pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan.
Memanfaatkan diskresi fiskal untuk mengalokasikan anggaran ke urusan/program yang menjadi prioritas daerah. Dukungan terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan dan perluasan akses pelayanan dasar membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, namun kenyataannya belanja infrastruktur pemerintah daerah mengalami penurunan yang signifikan. Dibutuhkan realokasi anggaran untuk meningkatkan belanja infrastruktur daerah. Pengalihan 1 persen anggaran pemerintahan umum bisa mendongkrak 2,5 persen anggaran infrastruktur, atau 6,5 persen anggaran pertanian.
Perlu mempertahankan tata kelola yang baik, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan Gorontalo. Pada awal terbentuknya provinsi, Gorontalo dikenal sebagai provinsi yang memiliki tata kelola yang baik serta inovatif. Kedua hal ini merupakan modal penting yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan Gorontalo. Kesinambungan dalam hal tata kelola dan inovasi dapat membantu Gorontalo dalam proses pembangunan daerahnya.
Meningkatkan kinerja urusan pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan perhatian terhadap kualitas pelayanan dasar. Selama periode 2007-2012, Provinsi Gorontalo telah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar publik. Namun dari sisi capaian, kinerja masih bervariasi antara kabupaten/kota maupun wilayah. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja di sisi penyedia pelayanan publik tersebut maupun dengan cara meningkatkan kualitas sasaran (targeting) dari program-program tersebut.
7
Ringkasan Eksekutif
Memperbaiki efisiensi teknis pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan bahwa efisiensi teknis Gorontalo masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Daerah di Gorontalo dapat berupaya untuk meningkatkan efisiensi teknisnya dengan menentukan fokus sektoral/urusan pendidikan/kesehatan, antara: (i) meningkatkan kinerja dengan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada; atau (ii) mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan tingkat output yang sudah dicapai sekarang. Mengurangi ketimpangan kinerja sektoral antar Kabupaten/Kota di Goroantalo. Ketimpangan kinerja disebabkan oleh perbedaan kapasitas dan akses antar Kabupaten/Kota. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dasar yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan Gorontalo. Kapasitas dan kebutuhan ini sebaiknya mencakup sumber daya, fasilitas dan kelengkapannya, serta akses terhadap pelayanannya.
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
9
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sekilas tentang Provinsi Gorontalo adalah bab pembuka laporan Update Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2013 yang merupakan update terhadap laporan Analisis Keuangan Publik Gorontalo: Penyediaan Layanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sebuah Provinsi Baru (Bank Dunia, 2008). Bab ini memberikan latar belakang terhadapi kinerja pembangunan di Gorontalo. Bagian pertama menjelaskan tentang perekonomian wilayah Gorontalo yang menunjukkan berbagai potensi dan tantangan pembangunan ekonomi Gorontalo. Bagian kedua menjelaskan tantangan-tantangan social ekonomi yang dihadapi oleh Gorontalo, khususnya tentang kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.
1.1. Pembangunan Ekonomi WilayahPembentukan provinsi Gorontalo merupakan bagian proses desentraliasi yang terjadi di awal tahun 2000. Proses desentralisasi tersebut disebut sebagai big-bang decentralization karena pada saat itu Indonesia mengalami proses desentralisasi yang sangat cepat dan radikal, yang merubah Indonesia dari sebuah negara yang sangat tersentralisasi menjadi salah satu negara yang paling terdesentralisasi (Bank Dunia, 2003). Sejak disahkan di tahun 2000 melalui Undang-Undang 38/2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo, Gorontalo mengalami pemekaran daerah di tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Ada tiga daerah otonom baru yang terbentuk, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di tahun 2003 dan Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2007. Saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 70 kecamatan, dan 723 kelurahan/desa.3
Gambar 1.1. Peta wilayah Provinsi Gorontalo
KotaGorontalo
Kabupaten Gorontalo
Boslemo
Gorontalo Utara
SULAWESI TENGAH
Pohuwanto
SULAWESI UTARA
Bone Bolango
ProvinsiGorontalo
3 Gorontalo dalam Angka, 2011.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
10
Sejak terbentuk 13 tahun yang lalu, Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang memiliki peluang untuk berkembang dengan cepat. Berbagai terobosan telah dilakukan provinsi Gorontalo seperti penerapan reformasi birokrasi dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Seiring dengan peningkatan sumber daya fiskal, pembangunan sektoral telah diarahkan kepada penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian (Bank Dunia, 2008).
Kotak 1.1. Sejarah Analisis Keuangan Publik di Provinsi Gorontalo
Evaluasi pembangunan dinilai perlu untuk melihat kinerja pembangunan, khususnya kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengelola sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu sumber daya perlu di optimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan penyediaan layanan publik.
Pada tahun 2008 Universitas Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Bank Dunia menghasilkan laporan Analisis Keuangan Publik Provinsi Gorontalo. Laporan ini menyajikan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pada periode 2000-2006, dengan fokus pada analisis pendapatan, belanja dan analisis sektor strategis yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian dari analisis ini.
Memasuki dasawarsa kedua, Universitas Gorontalo kembali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Bank Dunia untuk melakukan update terhadap Analisis Keuangan Publik untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2013. Analisis ini dilakukan dengan melihat perkembangan kinerja anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota pada periode 2007-2012 serta melakukan analisis sektoral dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Secara makro, perkembangan ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dan melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional selama perioda 2007-2012. Tingkat pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara konsisten selalu lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2007-2012 mencapai 7,8 persen, melampaui angka rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. Di wilayah Sulawesi, Gorontalo memiliki rata-rata pertumbuhan ketiga tertinggi setelah Sulawesi Tengah dan Tenggara untuk periode yang sama.
Pertanian dan perdagangan merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar bagi Gorontalo. Pada tahun 2012, pertanian dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan Gorontalo. PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa angka pertumbuhan Provinsi Gorontalo sebesar 7,8 persen, 1,77 persennya disumbangkan oleh pertanian dan 1,72 persen oleh perdagangan.
11
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Gambar 1.2. Gorontalo memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
6.3 6.1
4.5
6.1 6.5 6.4
7.5 7.8 7.5 7.6 7.78.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012*0
2
4
6
8
10
Pert
umbu
han
(%)
Pertumbuhan Gorontalo
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012 dan Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)Catatan: Angka 2012 adalah angka estimasi.
Kotak 1.2. Provinsi Gorontalo memiliki ketergantungan yang besar terhadap Sektor Pertanian
Mata pencaharian utama penduduk Gorontalo adalah pertanian. Sektor Pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di Gorontalo, meskipun proporsi penduduknya yang bekerja disektor pertanian mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Berbagai faktor mempengaruhi penurunan tersebut, salah satunya adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri pengolahan. Pada tahun 2007, sektor pertanian menjadi sektor utama yang menarik tenaga kerja sebanyak 48 persen. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 36 persen ditahun 2012. Ditahun 2012 pula, sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan menyerap tenaga kerja sebesar 21 persen.
Gambar 1.3. Produktivitas tenaga kerja Gorontalo masih dibawah produktivitas nasional
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Prod. TK Gorontalo Prod. TK Pertanian Gorontalo
Prod. TK Nasional Prod. TK Pertanian Nasional
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
12
Pertanian di Gorontalo ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian walaupun produktivitasnya meningkat. Dalam periode 2007-2012, tenaga kerja pertanian turun dari 174 ribu jiwa menjadi 159 ribu jiwa. Ada sekitar 15 ribu atau 8,4 persen tenaga kerja pertanian yang pindah ke lapangan usaha lain. Hal ini merupakan hal yang umum ditemui di daerah yang mengalami transisi struktural dari perekonomian yang berbasis sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis manufaktur atau jasa. Di lain pihak, ada peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian akibat perubahan tersebut. Peningkatan produksi pertanian yang diiringi oleh turunnya jumlah tenaga kerjanya membuat produktivitasnya meningkat sebesar 45 persen pertahun antara tahun 2007-2012. Peningkatan ini diatas peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian nasional dengan rata-rata 27 persen di periode yang sama. Namun, tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian Gorontalo tetap lebih kecil, 72 persen dari tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian nasional.
Pertumbuhan industri pengolahan cenderung stabil. Kontribusi sektor tersebut cenderung stabil dengan rata-rata 8 persen, walaupun secara proporsi sangat kecil dibandingkan dengan sektor-sektor jasa dan pertanian. Berbagai aspek mempengaruhi terbatasnya perkembangan industri manufaktur di Gorontalo, beberapa diantaranya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan bagi kegiatan industri manufaktur. Selain itu keterbatasan bahan baku industri, rendahnya kualitas SDM industri kecil dan menengah, dan, serta pasar domestik yang masih terbatas.
Gambar 1.4. Pertanian masih merupakan penyumbang terbesar PDRB
PDRB menurut lapangan usaha
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008 2009 2010 2011 2012* -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
PDRB
(dal
am R
p m
iliar
)
Jasa lainnya jasa keuangan perdagangan
transportasi Sektor lainnya % Pertanian % Jasa
%31% 31%31%31% %30% 29%29%29% %28% %29%
52% 52% 52% 53% 53%57%
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS (2012).
Mulai berkembangnya sektor-sektor jasa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan Gorontalo yang tinggi. Penyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sektor jasa yang mulai berkembang. khususnya jasa lainnya yang mencakup subsektor pemerintahan umum, dan sektor jasa keuangan. Secara rata-rata sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 16 persen,
13
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
sedangkan jasa keuangan tumbuh sebesar 14 persen. Sektor-sektor jasa tersebut menyumbang hampir dua pertiga dari perekonomian Gorontalo. Dari kategori tersebut, sektor jasa lainnya adalah penyumbang terbesar yang kontribusinya semakin tinggi, hampir mencapai Rp 880 miliar ditahun 2012 atau 26 persen dari PDRB provinsi. Didalamnya terdapat subsektor jasa pemerintahan umum yang secara rata-rata menyumbang 14 persen dari PDRB provinsi Gorontalo (2005-2010).
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Gorontalo di topang oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah. Angka PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan bahwa di periode 2007-2011, konsumsi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang besar. Sebagai komponen terbesar, pengeluaran konsumsi berkontribusi terhadap 59 persen dari PDRB provinsi Gorontalo dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,6 persen per tahun. Belanja pemerintah menyumbang 29 persen dengan pertumbuhan sebesar 11,3 persen. Investasi di Gorontalo juga mengalami pertumbuhan yang besar walaupun relatif kecil dibandingkan pengeluaran konsumsi dan belanja pemerintah. (Gambar 1.5).
Gambar 1.5. Menurut penggunaanya, porsi terbesar PDRB digunakan untuk konsumsi
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
PDRB menurut penggunaan
2007 2008 2009 2010 2011
Pengeluaran konsumsiPengeluaran pemerintah
InvestasiEkspor
Impor
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS (2012).
Investasi yang masuk ke Gorontalo terus meningkat. Investasi yang dihitung berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dan perubahan stok mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dengan rata rata pertumbuhan 46,2 persen pertahun selama 2007-2011 (Gambar 1.5). Dari jumlahnya, investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo terus meningkat sejak tahun 2010. Ini dirasakan oleh seluruh komponen investasi, baik PMA, PMDN, maupun investasi swasta murni. Lonjakan investasi terjadi di tahun 2011 yang menyebabkan realisasi investasinya meningkat tiga kali lipat, dari 7 persen terhadap PDRB provinsi menjadi 21 persen pada tahun 2011 dan 2012. Lonjakan ini disebabkan oleh PMA yang menyumbang sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. PMA ini ditujukan untuk pembangunan PT. Pabrik Gula Gorontalo dan berbagai perkebunan kelapa sawit (Gambar 1.6).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
14
Gambar 1.6. Kredit Usaha Rakyat sebagian besar untuk Perdagangan, Restoran, dan Hotel sedangkan PMA meningkat karena investasi asing di Pertanian dan Manufaktur
- 100 200 300 400 500
Rp Miliar
RealisasiBelum terealisasi
Listrik, gas, dan airPertambangan
KonstruksiJasa-jasa sosial
Tansportasi, Komunikasi, dan logistikIndustri pengolahanJasa-jasa keuangan
Lain-lainPertanian
Perdagangan, Restoran, dan Hotel
Realisasi Kredit Usaha Rakyat
7%
21%21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012
PMA PMDN Swasta murni % terhadap PDRB
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500Rp
Mili
ar
Realisasi Investasi di Gorontalo
Sumber: Bank Indonesia, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo (2013).
Meningkatnya investasi menyebabkan penyaluran kredit ke masyarakat meningkat. Seiring dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu dari empat prioritas pembangunan daerah4, Pemerintah Provinsi berinisiatif untuk memprioritaskan penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM. Besar penyaluran kredit tersebut ditahun 2012 adalah Rp 575 miliar dan 73 persen telah direalisasikan. Dari angka yang direalisasikan tersebut, sebagian besar ditujukan untuk Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (73 persen). Pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Gorontalo mendapat 9 persen dari realisasi kredit usaha rakyat.
Pertumbuhan yang tinggi memicu meningkatnya pengeluaran untuk impor barang dan jasa. Pertumbuhan yang dialami oleh konsumsi dan belanja pemerintah memicu permintaan akan impor meningkat. Impor tersebut dapat berupa komoditas untuk konsumsi, produksi, maupun modal, untuk menutupi permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan komponen impor yang konsisten selama 2007-2011, yang besarnya mencapai 46 persen dari PDRB dengan pertumbuhan rata-rata 17,3 persen per tahun (Gambar 1.5).
4 Seperti yang tertera di dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012
15
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Namun, tertumbuhan yang tinggi masih belum dapat menyelesaikan tantangan ekonominya. Dengan PDRB riil yang mencapai Rp 3,4 triliun di tahun 2012, pendapatan per kapita provinsi meningkat dari Rp 2,5 juta di tahun 2007 menjadi Rp 3,1 juta di tahun 2012 (Gambar 1.7). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2012 membuat Gorontalo bukan lagi merupakan provinsi dengan PDRB per kapita terendah (2005), dengan berhasil melewati NTT dan Maluku. Walaupun demikian, Gorontalo tetap merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan terendah, dimana PDRB per kapitanya sekitar Rp 3,1 juta dan kontribusinya hanya sebesar 0,15 persen terhadap PDB Indonesia di tahun 2012 (Gambar 1.7). Tantangan besar Gorontalo adalah bagaimana mengembangkan perekonomian daerahnya agar dapat mengejar ketertinggalannya dalam hal perekonomian wilayah.
Gambar 1.7. Gorontalo masih merupakan salah satu provinsi yang berpendapatan terendah
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
Pert
umbu
han
(%)
2,48
4,48
1
2,62
5,12
6
2,78
8,49
8
2,96
4,57
6
3,01
9,71
6
3,11
5,20
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PDRB riil per kapita
PDRB riil per kapita
3,115,202
10,590,578
-2,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000
PPD
RBpe
rka
pita
2012
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012 dan Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).Catatan: Angka 2012 adalah angka estimasi.
Tantangan lain bagi pembangunan Gorontalo adalah tingkat harga yang tinggi. Tingkat harga di Gorontalo telah melampaui tingkat harga rata-rata nasional. Sejak pertengahan 2010, Indeks Harga Konsumen Kota Gorontalo melonjak melampaui angka nasional (IHK headline index), demikian juga dengan Kota Manado sebagai kota pembanding terdekat. Lonjakan ini disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi yang sensitif terhadap perubahan harga. Dilihat dari sisi wilayah, inflasi Gorontalo terkonsentrasi di wilayah pedesaan. 5
Kurang kompetitifnya industri pengolahan dan jasa di Gorontalo dibandingkan provinsi lain disebabkan oleh berbagai faktor. Tingginya tingkat harga yang juga mempengaruhi harga bahan baku, khususnya yang di datangkan dari luar Gorontalo, serta biaya distribusinya membuat produk-produk dari Gorontalo kurang kompetitif. Selain itu, memburuknya kualitas jalan
5 Harian Gorontalo Post, 13 September 2013.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
16
serta lambatnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur perhubungan menyebabkan kurang lancarnya arus barang dan jasa. Walaupun sumber daya fiskal yang tersedia meningkat, sebagian besar belanja dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, sedangkan alokasi untuk infrastruktur menurun porsinya. Pada akhirnya, menurunnya kualitas infrastuktur juga turut mendorong peningkatan biaya produksi maupun distribusi barang dan jasa.
Gambar 1.8. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak bertambah dalam 5 tahun terakhir namun kondisi jalan nasional memburuk
8800%%771%%
52%
66%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jalan nasional (km) Jalan Provinsi (km)
Baik Sedang Rusak Rusak Berat % jalan tidak rusak vs rusak
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Dinas PU Provinsi Gorontalo 2012
1.2. Kemiskinan Dan Kualitas Sumber Daya ManusiaSecara umum, pembangunan sumber daya manusia Gorontalo menunjukkan perbaikan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan adanya perbaikan indikator capaian, khususnya untuk indikator-indikator output. Di pendidikan kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator seperti Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Di kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir.
Walaupun demikian, Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Walaupun terjadi perbaikan dari sektor tersebut dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah-langkah serius seperti yang telah ditetapkan oleh MDGs yaitu mendorong pertumbuhan yang berkualitas, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan masyarakat miskin, serta memperluas cakupan perlindungan sosial.
17
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kotak 1.3. Pengangguran Gorontalo yang semakin kecil
Dengan jumlah penduduk yang kecil, pertumbuhan penduduknya relatif tinggi dibandingkan dengan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,08 juta jiwa ditahun 2012, Gorontalo merupakan provinsi dengan penduduk terendah di Sulawesi, dan terendah ketiga di Indonesia setelah Papua Barat dan Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 44 persen penduduknya dalam usia angkatan kerja. Di sisi lain, angka pertumbuhan penduduknya tergolong tinggi (2,26 persen), lebih dari 1,5 kali angka pertumbuhan nasional (1,49 persen) di periode 2000-2010.6
Gambar 1.9. Tingkat pengangguran terbuka Gorontalo lebih rendah dari rata-rata nasional
13.17%
4.36%
9.06% 6.13%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Gorontalo Nasional
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
Sumber: BPS, 2012.
Seiring dengan pertumbuhan populasinya, Gorontalo berhasil memotong hampir dua pertiga penganggurannya namun tantangannya adalah bagaimana meningkatkan peranan perempuan. Sebelum tahun 2005, Tingkat pengangguran di Gorontalo selalu lebih tinggi dari angka nasional dan memiliki volatilitas yang tinggi (Bank Dunia, 2008). Setelah tahun 2005, angka pengangguran di Gorontalo turun sehingga lebih rendah dari angka nasional. Dalam kurun waktu 2004-2011, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo turun dari 12,3 persen persen di tahun 2004 menjadi 4,36 persen di tahun 2012 dengan jumlah dibawah 20 ribu jiwa. Kelompok perempuan lebih tinggi angka pengangguran dibandingkan laki-laki, yaitu 9 persen dibandingkan dengan 3 persen. Hal serupa juga diperlihatkan oleh angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan 45 persen, lebih rendah dari TPAK laki-laki dengan 83 persen. Selain tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya TPAK perempuan, sumbangan pendapatan kerja perempuan juga jauh lebih rendah dari laki-laki, atau hanya 24 persen dari total pendapatan kerja provinsi pada tahun 2011. Angka ini hanya mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23 persen. (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012).
6
6 Tingginya angka pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya lonjakan penduduk yang masuk (in-migration) ke Provinsi Gorontalo. Data jumlah penduduk 2010 menunjukkan bahwa hampir 25 ribu jiwa pindah ke Gorontalo. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perpindahan tersebut, salah satunya adalah perkembangan sektor pertambangan dan kelapa sawit.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
18
Gambar 1.10. Kemiskinan di Gorontalo masih tinggi dan terpusat di daerah pedesaan.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
(mar) (oct)
Indonesia Gorontalo - kota
Gorontalo - desa Gorontalo
11.664.8
23.632
17.221
Sumber : Estimasi tim PEA Update Universitas Gorotntalo berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012.
Tingkat kemiskinan telah turun dengan signifikan sejak provinsi Gorontalo terbentuk. Pada awal terbentuknya, Gorontalo termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Dalam 13 tahun, Gorontalo telah menurunkan angka kemiskinannya dari 49,5 persen di tahun 1999, ketika masih menjadi bagian provinsi Sulawesi Utara, menjadi 24,9 persen di tahun 2007, dan 17,2 persen di tahun 2012 (data bulan Oktober).
Dengan penurunan yang cukup signifikan, target capaian RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 masih belum tercapai. Sebagaimana yang dicantumkan dalam kerangka umum anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012, target pengentasan kemiskinan di akhir tahun 2012 adalahangka kemiskinan dalam kisaran antara 10-17 persen. Sasaran ini hampir tercapai di akhir tahun 2012. Selainn itu, angka Kemiskinan Gorotanlo berada pada peringkat tertinggi ke tujuh secara nasional, dan masih merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi.
Menurunnya angka kemiskinan juga diikuti oleh perbaikan tingkat kedalaman kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)7 di Gorontalo menunjukan perbaikan, turun dari 4,14 ditahun 2010 menjadi 3,72 ditahun 2011. Indeks Kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) relatif tidak mengalami perubahan. Serupa dengan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin rendah nilai indeks, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
19
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masalah kemiskinan yang masih dihadapi adalah kemiskinan di wilayah pedesaan. Secara proporsi, angka kemiskinan di wilayah pedesaan hampir lima kali lipat angka kemiskanan di wilayah kota. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah hampir 67 ribu jiwa atau 19 persen dari penduduk kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar yang membatasi akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar maupun kegiatan perekonomian.
Ada sekitar 100 ribu rumah tangga miskin dan sebagian dikepalai oleh perempuan. Berdasarkan data TNP2K 2012, dari 99.785 rumah tangga yang tercatat di provinsi Gorontalo dengan kondisi kesejahteraan 30 persen terendah (rumah tangga miskin), 8.2 persen adalah rumah tangga yang dikepalai perempuan. Jumlah tertinggi ada di kabupaten Gorontalo dengan 3.743 rumah tangga, sementara yang terendah berada di kabupaten Boalemo sebesar 576 rumah tangga. (Sumber: TNP2K, 2012)
Menurunnya angka kemiskinan yang juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Gorontalo, menyebabkan peningkatan belanja rumah tangga di seluruh kelompok masyarakat. Dalam periode 2007-2010, rata-rata belanja rumah tangga per kapita di Gorontalo meningkat sebesar 41 persen. Untuk kelompok masyarakat dengan kelompok belanja rumah tangga 40 persen terendah, peningkatan belanja rumah tangganya adalah 31 persen. Walaupun secara rata-rata lebih rendah, namun ada dua kabupaten dimana kelompok 40 persen tersebut justru mengalami peningkatan belanja yang lebih tinggi dari pada secara keseluruhan. Kedua kabupaten tersebut dalah Gorontalo dan Gorontalo Utara (secara berurutan 3 dan 9 persen lebih tinggi). Kedua kabupaten ini sangat berpotensi dalam memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakatnya.
Gambar 1.11. Kelompok miskin dan rentan kemiskinan di Gorontalo dan Gorontalo Utara tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota lain
Tingkat pertumbuhan konsumsi perkapita suluruh masyarakat (%)
Pemerataan Kemakmuran Kabupaten/Kota di Indonesia (2007 ke 2010)
Ting
katp
ertu
mbu
han
kons
umsi
perk
apita
kelo
mpo
kru
mah
tang
ga40
%te
rend
ah%
)
-- 20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-20% 0%00 20% 40% 60% 80% 100% 120%
oGorontalooolotantaroro alalooon aontont
Bone BalangoBoBo aBoBo
BoalemoBBoaoaaoaaleale
ota Gorontaloontantaata GoGoa Ga GGG
PohuwatoPoPoPP
Tingkat konsumsi kelompokrumah tangga 40% terendah tumbuh positif dan lebihcepat daripada tingkatkonsumsi seluruh masyarakat
Tingkat konsumsi kelompok rumah TinTin kaka mmtangga40% terendah tumbuh dd
positif tetapi lebih lambatdaripada tingkat konsumsi
seluruh masyarakat
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS, 2013
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
20
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo meningkat, namun masih rendah secara Nasional. IPM Gorontalo meningkat dari 64,1 ditahun 2002menjadi 71,31 ditahun 2012. Walaupun ada peningkatan, Gorontalo masih harus mengejar ketertinggalannya dengan IPM nasional (73,29) dan provinsi induknya, Sulawesi Utara (76,95). Pada tahun 2012, Gorontalo berada pada peringkat IPM ke-24 dari 33 provinsi.
Kesenjangan gender Gorontalo tergolong besar dibandingkan provinsi lain. Kesenjangan gender adalah perbedaan pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Ini ditunjukkan oleh angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) 8,yang lebih rendah dari angka IPM. Gorontalo merupakan provinsi dengan angka IPG terendah kedua ditahun 2010 dan 2011. Tahun 2010, IPM provinsi Gorontalo mencapai 70,28, sementara IPG hanya 56,98. Begitu pula di tahun 2011, IPM mencapai 70,82, sedangkan IPG hanya 57,67. Berdasarkan rasio IPG terhadap IPM, data menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki kesenjangan terbesar kedua di Indonesia, setelah Kalimantan Timur (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012).
Gambar 1.12. Walaupun IPMnya meningkat, kesenjangan gender Gorontalo adalah salah satu yang terbesar di Indonesia
Perkembangan IPM
60
65
70
75
80
Gorontalo Sulawesi Utara
Indonesia
20022004
20052006
20072008
20092010
20112012
KEP. RIAU
KAL. TIMUR RIAUSUL. UTARAUU
DKI JAKARTA
DIYSUM. UTARA
JAMBI..
KEP. BABEL
GORONTALOPAPUA BARAT
BANTENKAL. BARATATAT
NTTNTB
PAPUA
80
76
74
72
7068
66
60
62
64
78
54 64626050 52 56 58 66 68 70 72 74 76 78 80
Ratio IPM dan IPG
IPM
IPG
Kuadran II Kuadran I
Kuadran III Kuadran IV
72,77
67,8
Sumber: BPS; Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012
Rendahnya pembangunan gender di Gorontalo sebagian besar disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Kesenjangan paling besar disebabkan oleh rendahnya angka IPG disebabkan oleh rendahnya sumbangan pendapatan kerja perempuan yang merupakan salah satu faktor utama perhitungan IPG. Jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 23,67 persen berbanding 76,13 persen. Sementara pada indikator lain, perbedaaan capaian terlihat bervariasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Ditahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki (96,46) lebih tinggi dari perempuan (95,61), walaupun angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih tinggi dari laki-laki (7,68 berbanding 7,11). Pada indikator kesehatan, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 68,82 perempuan dibandingkan laki-laki yang 64,90.
8 IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Sirusa - BPS).
21
Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.3. Kesimpulan Secara umum, provinsi Gorontalo terus berkembang sejak terbentuk di tahun 2000.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang rendah. Pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa daya beli masyarakat yang semakin baik. Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan berbagai perbaikan.
Namun tantangan yang dihadapi provinsi ini kedepan masih besar. Momentum pembangunan yang tercipta sejak terbentuknya provinsi ini harus dijaga agar dapat menghasilkan pembangunan daerah yang diharapkan. Skala perekonomian Gorontalo masih tergolong kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah yang tinggi.
1.4. Rekomendasi Memanfaatkan momentum pertumbuhan yang tinggi. Momentum pertumbuhan
yang tinggi dapat menjadi pendorong berkembangnya perekonomian lokal yang melibatkan lebih jauh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Pada akhirnya ini dapat mendorong penurunan angka kemiskinan lebih jauh. Peningkatan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan perbaikan akses kepada para pelaku ekonomi lokal, baik yang berskala kecil maupun menengah.
Mempertahankan produktivitas pertanian yang merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Gorontalo. Meningkatkan akses pembiayaan pertanian bagi usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan pertanian sehingga dapat menghasilkan multiplier effect yang lebih besar.
Memperbaiki kualitas infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian Gorontalo dan dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan.
Bab 2 Perkembangan Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
23
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Berbagai latar belakang potensi, tantangan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi basis bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan daerahnya. Implementasi pembangunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perangkat utama pembangunan daerah. Bab ini membahas seputar APBD, baik dari sisi kebijakan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, dan dari sisi komponen-komponen anggaran tersebut, baik dari sisi pendapatan, pembiayaan, dan belanja.
2. 1. Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1.1. Kebijakan Anggaran
Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan dasar. Orientasi pembangunan Gorontalo 2012-2017 adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar.9 Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo searah dengan misi ke-lima dari RMJMN 2010-14 yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.10
Kotak 2.1. Kerangka Umum Anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012
1. Ratio PAD terhadap PDRB mencapai 2 persen pada akhir tahun 2012.2. Bersama pemerintah kabupaten/kota meningkatkan PAD dengan menurunkan tunggakan pajak
hingga 10 persen dari total tagihan.3. Menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 10 - 17 persen pada akhir 2012 melalui efisiensi
dan efektivitas pemanfaatan belanja daerah.4. Ratio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 30 : 70 pada akhir tahun 2012.5. Ratio antara Belanja Wajib dan Belanja Pilihan adalah 75:25 pada akhir tahun 2012.6. Proporsi untuk urusan pendidikan mencapai 20 persen pada akhir tahun 20127. Sinkronisasi prioritas anggaran sasaran dan indikator-indikator capaian di RPJMD8. Investasi di bidang yang menunjang tiga program unggulan (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian). 9. Alokasi anggaran yang mendukung daya saing Provinsi Gorontalo.10. Memperkuat fondasi ekonomi rakyat11. Mempertajam implementasi 7 prioritas program nasional.
Sumber : RPJMD 2007-2012
Sebagai upaya mempertahankan kinerja keuangan daerahnya, langkah berikutnya adalah melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi fiskal. Kebijakan Fiskal Provinsi Gorontalo diarahkan untuk melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi
9 Program peningkatan layanan ini dilakukan diantaranya: (a) biaya kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin; (b) menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkansumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan; (c) reformasi birokrasi melalui good governance dan clean governance; (d) pengembangan sektor riil; (e) percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (waduk), dan air bersih; (f) harmonisasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan (g) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
10 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
24
fiskal, terutama meningkatkan PAD dan penyehatan APBD dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (RPJMD 2007-2012). Langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD serta membenahi penatausahannya melalui penerapan teknologi informasi dalam pelayanan pemungutan perpajakan dan penerapan sistem pelayanan pajak (kotak 1.2) dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan upaya tersebut, diperkirakan dapat menurunkan tunggakan pajak hingga 10 persen dari total tagihan pajak (PBB dan lainnya) sehingga target rasio PAD terhadap PDRB 2 persen pada akhir tahun 2012 dapat tercapai.
Kotak 2.2. Samsat delivery dan Samsat drive through: Mengutamakan Pelayanan untuk Pendapatan
Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Dana Perimbangan, serta adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Provinsi melakukan upaya peningkatan PAD dengan: (i) memperluas objek, (ii) menambah jenis pajak, (iii) menaikkan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif, dan (iv) memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak.
Pemerintah Provinsi menciptakan program pembayaran Pajak Kenderaan bermotor (PKB) progresif melalui Sistem samsat delivery dan samsat drive through. Sistem pembayaran ini dapat di temui di kantor Samsat Kota Gorontalo dan Limboto dengan standar waktu pelayanan selama 5-10 menit.
Skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor perbandingnnya adalah 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota secara proporsional. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pemungutannya dilakukan oleh Pertamina dan langsung disalurkan ke pemerintah daerah dengan skema bagi hasil yang serupa.
Kotak 2.3. Mewujudkan Perencanaan Responsif Gender bagi Gorontalo
Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di Gorontalo Pembangunan yang pro-gender merupakan salah satu misi pemerintah provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD 2012 -2017. serta penguatan peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Didalamnya termasuk pengembangan nilai-nilai religi dalam kehidupan beragama yang rukun sekaligus memelihara keragaman budaya.
Namun kebijakan untuk melaksanakan PUG (Pengarusutamaan Gender) di provinsi Gorontalo belum melembaga. Hal ini dapat dilihat dari belum terintegrasinya PUG sebagai strategi dan perspektif dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah provinsi perlu menuangkan hal ini dalam bentuk Peraturan Gubernur (PerGub) atau SK Gubernur sehingga para penyelenggara pemerintahan dapat memahami dan melaksanakan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintahan provinsi.
Selain kebijakan kelembagaan, yang juga dibutuhkan adalah penyelenggaraan pelatihan dan asistensi teknis mengenai anggaran responsif gender kepada para perencana di SKPD-SKPD, baik SKPD utama perencana (Bappeda, Badan keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) maupun di SKPD teknis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan sebagainya). Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) yang sudah terbentuk pun masih memerlukan banyak dukungan, agar pengarusutamaan gender di lingkup pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien
25
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Implementasi kebijakan anggaran terlihat dari tiga upaya: penyaluran peningkatan pendapatan daerah, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, dan efisiensi belanja daerah. Menurut dokumen RPJMD 2007-2012, upaya implementasi anggaran yang pertama dilakukan dengan peningkatan pendapatan daerah akan dibelanjakan untuk tiga komponen: belanja gaji pegawai dan guru, belanja bagi hasil Kabupaten/Kota, dan belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota. Yang kedua, pada sisi Belanja langsung periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya minimal sebesar 20 persen dari APBD, sehingga merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, fokus kebijakan anggaran diarahkan untuk berpijak pada 6 prinsip pengarusutamaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012.11 Pemilihan program dan kegiatan oleh pemerintah provinsi Gorontalo harapkan mampu mendorong program prioritas dan program utama yang berorientasi pro-poor, pro-job dan pro-growth, serta pro-environment.
2. 1. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
Pada level pemerintahan kabupaten/kota kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menunjukan perbaikan. Kabupaten Gorontalo secara berturut-turut tahun 2009-2010 memperoleh opini WTP. Prestasi WTP yang diraih kabupaten Gorontalo disebabkan oleh ketersediaan SDM yang memadai serta kinerja penataan aset. Bagi daerah-daerah pemekaran (Kab Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara), penataan aset justru menjadi kendala yang dihadapi setiap tahun. Di sisi lain, Kota Gorontalo pada tahun 2007-2008 memperoleh opini terendah yakni disclaimer (pernyataan menolak memberikan opini). Opini disclaimer tersebut disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas APBD khususnya terkait bantuan sosial dan hibah.
Tabel 2.1. Opini BPK atas LHP LKPD Provinsi Gorontalo & Kabupaten/Kota 2007-2012
Provinsi, Kabupaten/KotaOpini BPK atas LKPD
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Provinsi Gorontalo WTP WDP WDP WDP WDP WDP
Kab. Boalemo TMP WDP WDP WDP WDP WDP
Kab. Bone Bolango WDP TMP WDP WDP WDP WDP
Kab. Gorontalo WDP WDP WTP WTP WDP WTP
Kab. Gorontalo Utara WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Kab. Pohuwato WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Kota Gorontalo TMP TMP WDP WDP WDP WDP
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPD BPK-RI, Tahun 2012
WTP (opini Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian), TW (opini Tidak Wajar), TMP (pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat-disclaimer of opinion ).
11 Pengarusutamaan dalam RKPD 2012 adalah (a) pengarusutamaan inovasi pembangunan, (b) pengarusutamaan partisipasi masyarakat, (c) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (d) pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance), (e) pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan (f) pengarusutamaan peningkatan kinerja.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
26
Kinerja PKD Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya pada tahun 2005 dan 2007. Secara umum ini disebabkan oleh permasalahan pada pengelolaan asset, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan masalah terkait administratif. Untuk membenahi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyusun Standard Operasional Procedure (SOP) yang meliputi: SOP Aset, SOP Persediaan, SOP penyusunan laporan Keuangan SKPD, SOP Pengelolaan Retribusi SKPD, SOP Pendapatan Samsat termasuk petunjuk teknis pemberian Hibah dan bantuan sosial.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, kinerja Gorontalo cenderung stagnan dibandingkan provinsi lain. Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index - IGI12) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2012 pada tingkat provinsi menunjukkan penurunan angka indeks. Pada tahun 2008, Gorontalo memiliki angka indeks 5,51 --diatas rata-rata nasional dengan 5,11-- dan merupakan provinsi baru dengan kinerja tata kelola pemerintahan tertinggi dan peringkat 8 secara nasional. Pada tahun 2012 Gorontalo mendapat indeks 5,64 dan mengalami penurunan ke peringkat 23 secara nasional. Walaupun ada peningkatan, peningkatan ini relatif kecil dibandingkan peningkatan kinerja yang dialami oleh provinsi-provinsi lain.
Gambar 2.1. Peringkat kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami penurunan
012345678
DIYo
gyak
arta
Jaw
aTi
mur
DKIJ
akar
taJa
mbi
Bali
Kalim
anta
nSe
lata
nSu
mat
era
Sela
tan
Riau
Sula
wes
iUta
raLa
mpu
ngBa
ngka
Belit
ung
Kalim
anta
nTe
ngah
Sum
ater
aUt
ara
Sula
wes
iBar
atJa
wa
Bara
tJa
wa
Teng
ahBa
nten
Aceh
Nus
aTe
ngga
raBa
rat
Nas
iona
lSu
mat
era
Bara
tSu
mat
era
Bara
tKa
liman
tan
Tim
urGo
ront
alo
Kepu
laua
nRi
auSu
law
esiT
enga
hKa
liman
tan
Bara
tSu
law
esiU
tara
Mal
uku
Papu
aN
usa
Teng
gara
Tim
urBe
ngku
luPa
pua
Bara
tM
aluk
uUt
ara
008 2012
Sumber: Indeks Tata Kelola Kepemerintahan, Kemitraan (2012)
Penurunan kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo disebabkan oleh aspek birokrasi dan kepemerintahan. Hasil penilaian tahun 2008 menunjukkan bahwa aspek birokrasi dan kepemerintahan, khususnya faktor akuntabilitas birokrasi dan kepemerintahan, merupakan alasan mengapa Gorontalo menjadi provinsi baru dengan kinerja terbaik. Ditahun 2012, kinerja aspek birokrasi mengalami penurunan dari 7,00 menjadi 5,36 sedangkan aspek kepemerintahan turun dari 6,00 menjadi 5,28. Studi menunjukkan bahwa penurunan kinerja ini disebabkan oleh rendahnya komitmen anggaran untuk kesehatan serta minimnya transparansi yang diperlihatkan oleh minimnya fasilitas penanganan keluhan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta transparansi pengelolaan pendapatan daerah (Kemitraan, 2012).
12 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Indeks (IGI) adalah sebuah penilaian terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada tingkat provinsi. Penilaian ini meliputi aspek pemerintah daerah, birokrasi, kemasyarakatn, dan perekonomian daerah. Indeks yang dihasilkan menunjukkan kinerja secara keseluruhan dimana semakin tinggi indeksnya semakin baik kinerjanya. Penilaian ini lakukan oleh lembaga Kemitraan di tahun 2008 dan 2012.
27
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
2. 1. 3. Kesimpulan
• Strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah peningkatan pelayanan dasar. Untuk itu dibutuhkan kinerja keuangan daerah yang stabil dan konsisten. Untuk itu pemerintah provinsi Gorontalo mempertahankan kinerja keuangan daerahnya dengan melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi fiskal. Implementasi kebijakan anggaran terlihat dari tiga upaya: penyaluran peningkatan pendapatan daerah, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, dan efisiensi belanja daerah.
• Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Gorontalo menunjukkan adanya perbaikan secara keseluruhan. Pada level pemerintahan kabupaten/kota kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menunjukan perbaikan dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mendapat opini WDP/WTP. Namun disisi lain, kinerja PKD Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya pada tahun 2005 dan 2007.
• Selain itu kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami stagnasi yang diperlihatkan oleh menurunnya peringkat Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index – IGI). Penurunan kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo disebabkan oleh aspek birokrasi dan kepemerintahan yang disebakan oleh rendahnya komitmen anggaran dan transparansi.
2. 1. 4. Rekomendasi
• Meningkatkan komitmen anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam keberlanjutan program-program strategis. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework) yang dapat menjadi panduan penganggaran dalam jangka waktu tertentu.
• Mempertahankan momentum perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengurangi kesenjangan kapasitas PKD antara SKPD dan antara pemerintah daerah di Gorontalo. Kesenjangan kapasitas ini bisa diperkecil dengan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang yang relevan.
• Melakukan evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dan menindaklanjuti dengan temuan-temuannya secara konkrit.
• Meningkatkan berbagai upaya yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat, khususnya yang terkait masalah keuangan daerah. Diskusi informal dengan para pemangku kepentingan dan media secara berkala dapat mendorong adanya transparansi.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
28
2.2. Pendapatan dan Pembiayaan DaerahGambar 2.2. Sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo terus meningkat
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
PAD Dana Perimbangan
Pendapatan Lainnya Ratio APBD - PDRB
Sumber: Database Gorontalo PEA Update (2013) ; BPS (2013)
Setelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pada masa awal terbentuknya provinsi Gorontalo, pada periode 2007-2012 peningkatan sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo relatif lebih stabil. Secara keseluruhan, Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat lebih dari 4 kali lipat pada masa 1998-2006 (Bank Dunia, 2008). Pada periode berikutnya (2007-20012) peningkatan pendapatan pemerintah daerah di Gorontalo relatif lebih rendah, yaitu secara riil hanya meningkat 39 persen dalam 5 tahun. Dalam jangka waktu yang sama bisa dilihat bahwa rasio pendapatan APBD terhadap total PDRB provinsi Gorontalo terus menurun, dari sekitar 45 persen di tahun 2007 menjadi 35 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerahnya.
29
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Gambar 2.3. PAD Gorontalo meningkat hampir tiga kali lipat
0%
1%
2%
3%
-
100
200
300
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Dala
m R
p m
ilyar
PAD Kabupaten/Kota
PAD provinsiRatio PAD - PDRB (Provinsi)
Ratio PAD - PDRB (Kab/Kota)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2007-2012, PAD meningkat dari Rp 160 miliar menjadi Rp 326 miliar secara riil. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD juga meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen. Pada tingkat provinsi, peningkatan PAD disumbangkan oleh peningkatan pajak daerah, dari 11 persen menjadi 20 persen dari pendapatan provinsi. Di tingkat Kabuapten/Kota, peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan komponen Lain-lain PAD yang13 Sah yang secara riil meningkat dari Rp 30 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 101 miliar ditahun 2012. Sebagian peningkatan komponen ini adalah dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Walaupun meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi dan Kabupaten/Kota Gorontalo lebih rendah dari komponen pendapatan lainnya. Walaupun meningkat, komponen PAD merupakan komponen terendah dibandingkan komponen dana perimbangan dan pendapatan lain-lain (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).14 Tahun 2007-2011 PAD hanya menyumbangkan 8 persen dari keseluruhan pendapatan daerah Gorontalo, lebih rendah dari lain-lain pendapatan yang sah (13 persen) dan dana perimbangan (78 persen).
Kontribusi PAD terbesar bersumber dari pajak daerah, khususnya dari pemerintah provinsi. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Gorontalo selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 52 persen. Adapun komponen PAD paling rendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang kontribusinya hanya 3 persen dari total PAD Gorontalo.
Penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Gorontalo adalah pajak yang berkaitan kendaraan bermotor dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Serupa dengan provinsi-provinsi lain, pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor adalah penyumbang
13 Lain-lain PAD yang sah terdiri atas: pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); hasil penjualan aset yang tidak dapat dipisahkan; pendapatan denda pajak, retribusi, dan tunggakan; dan tuntutan ganti rugi.
14 Pajak kendaraan pada tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor/air, bea balik nama kendaraan bermotor/air, dan pajak bahan bakar.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
30
PAD terbesar ditingkat provinsi. Ditahun 2011, dari Rp 330 miliar total PAD di Gorontalo, lebih dari setengahnya, 53 persen atau Rp 157 miliar, di sumbangkan oleh pajak daerah. Pajak daerah ini hampir seluruhnya (92 persen) disumbangkan oleh pajak provinsi yang berkaitan dengan kendaraan. Ditingkat Kabupaten/Kota, penyumbang PAD terbesar adalah komponen pendapatan BLUD di Kota Gorontalo. BLUD kota Gorontalo yang terdiri atas RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe menyumbang Rp 43 miliar atau 13 persen dari total PAD tahun 2011 di Gorontalo.
Gambar 2.4. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar
13%18% 18%
22% 23% 21%
%3% %5% 6%6%6% %5% %6% %7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
50
100
150
200
2007 2,008 2009 2010 2011 2012** 2007 2,008 2009 2010 2011 2012**
Provinsi Kab/Kota
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
% PAD terhadap total pendapatan
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).
Peningkatan PAD yang dicapai Gorontalo masih belum memenuhi target RPJMD. Di RPJMD 2007-2012, Pemerintah Provinsi menargetkan pencapaian rasio PAD Pemerintah Provinsi hingga 2 persen dari PDRB. Ditahun 2011, PAD provinsi mencapai 1,7 persen dan diperkirakan turun menjadi 1,4 persen di tahun 2012. Sebaliknya total PAD Kabupaten/Kota diperkirakan meningkat hingga mencapai 1,9 persen di tahun 2012. Secara konsolidasi, rasio PAD Provinsi Gorontalo hanya meningkat sedikit dari 3,2 persen di 2007 menjadi 3,3 persen di 2012.
PAD Gorontalo merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Jumlah PAD konsolidasi Gorontalo merupakan nomor empat terendah di Indonesia untuk tahun 2012 dengan Rp 383 miliar. Besarnya PAD konsolidasi Gorontalo hanya 2 persen dari PAD Jakarta yang merupakan provinsi tertinggi di Indonesia, dan 11 persen dari PAD Sulawesi Selatan sebagai provinsi tertinggi di Sulawesi. Demikian juga secara per kapita dimana PAD konsolidasi per kapita Gorontalo sebesar Rp 353 ribu masih dibawah rata-rata PAD rata-rata nasional sebesar Rp 534 ribu.
31
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.5. Rasio PAD terhadap PDRB Gorontalo salah satu yang tertinggi walaupun secara perkapita tergolong rendah
PAD perkapita (sumbu kiri) PAD perkapita nasional (sumbu kiri)
PAD/PDRB (sumbu kanan) PAD/PDRB nasional (sumbu kanan)
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Mal
uku
Sula
wes
i Bar
atN
usa
Teng
gara
Tim
urN
usa
Teng
gara
Bar
atSu
law
esi T
engg
ara
Lam
pung
Aceh
Goro
ntal
oJa
wa
Teng
ahSu
law
esi T
enga
hBe
ngku
luM
aluk
u Ut
ara
Jaw
a Ba
rat
Sum
ater
a Ba
rat
Kalim
anta
n Ba
rat
Sum
ater
a Se
lata
nSu
law
esi S
elat
anSu
law
esi U
tara
Papu
aJa
wa
Tim
urJa
mbi
Papu
a Ba
rat
Sum
ater
a Ut
ara
Bant
enDI
.Yog
yaka
rta
Kepu
laua
n Ba
ngka
Bel
itung
Kalim
anta
n Te
ngah
Riau
Kalim
anta
n Se
lata
nKe
pula
uan
Riau Ba
liKa
liman
tan
Tim
urDK
I Jak
arta
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
2.2.2. Dana Perimbangan
Selama periode 2007-2012, komponen terbesar pendapatan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Secara rata-rata, dana perimbangan mencapai 79 persen dari anggaran konsolidasi pemerintah daerah di Gorontalo dengan jumlah estimasi sebesar Rp 2,8 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat masih sangat besar. Komponen terbesar dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Di tingkat pemerintah provinsi, DAU menyumbang 68 persen dari total pendapatan provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota sebesar 67 persen.
Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan tahun 2007-2010 dan turun tahun 2011, dan secara keseluruhan masih rendah. Tahun 2007 dana bagi hasil pajak (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar Rp 94,2 miliar kemudian meningkat hingga tahun 2010 sebesar Rp 171,7 miliar dan turun menjadi Rp. 163,8 miliar tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Secara keseluruhan hal ini menandakan masih belum efektifnya pengelolaan pajak di Gorontalo.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
32
Gambar 2.6. Pajak provinsi dan Lain-lain PAD yang Sah merupakan dua komponen PAD terbesar di Provinsi Gorontalo
0%
10%
20%
30%
0
100
200
2007 2,008 2009 2010 2011 2012* 2007 2,008 2009 2010 2011 2012*
Provinsi Kab/Kota
Retribusi Daerah
Pajak Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
% PAD terhadap total pendapatan
13%%11318%%18%% 18%%118
22%%22%%22% 23%23% 21%
3%3% 5%5% 6%6% 5%5% 6%6% 7%%%
Sumber: diolah berdasarkan PDKD Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)
2.2.3. Perbandingan Kabupaten/Kota
Secara umum, sumber daya fiskal Kabupaten/Kota di Gorontalo meningkat. Keenam kabupaten/kota mengalami trend total pendapatan yang meningkat. Secara jumlah, pendapatan daerah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Peningkatan yang paling signifikan dialami oleh Gorontalo Utara sebagai daerah yang baru terbentuk dan berkembang pesat. Apabila dilihat secara per kapita, pendapatan kabupaten/kota umumnya meningkat pada periode 2007-2012, kecuali untuk Kabupaten Pohuwato. Ditahun 2012, Kabupaten Gorontalo diperkirakan memiliki angka per kapita terendah karena memiliki penduduk terbanyak sedangkan Kota Gorontalo memiliki pendapatan per kapita terendah karena populasi yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain.
Gambar 2.7. Walaupun bervariasi, seluruh kabupaten/kota mengalami meningkat pendapatannya
-
100
200
300
400
500
600
700
- 500,000
1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000
3,500,000 4,000,000 4,500,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Boalemo Bone Bolano Gorontalo GorontaloUtara
Pohuwato KotaGorontalo
Dala
m R
p m
iiar
Dala
m R
upia
h
Dana Perimbangan perkapita
PAD Perkapita
LPDYS perkapita
Total Pendapatan (Rp miliar)
Sumber: Database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo, 2013
33
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Pada tahun 2011 Kota Gorontalo merupakan daerah yang mempunyai PAD tertinggi dan terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. PAD tertinggi di Kota Gorontalo lebih banyak kontribusinya berasal dari pendapatan BLUD (Rumah Sakit), Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan lain termasuk sumbangan pihak ketiga. Pendapatan per kapita PAD Kota Gorontalo adalah sebesar Rp. 406 ribu. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki PAD per kapita paling rendah yaitu sebesar Rp 96 ribu dimana sebagai daerah yang baru dimekarkan belum mampu mengoptimalkan komponen – komponen PADnya.
Pendapatan lain-lain adalah komponen pendapatan terbesar kedua setelah dana perimbangan. Secara rata-rata, komponen ini menyumbang 13 persen dari pendapatan Gorontalo pada periode 2007-2012 namun memiliki fluktuasi yang sangat besar. Sebagian besar dari pendapatan lain-lain adalah berasal dari dana penyesuaian, khususnya pada tingkat kabupaten/kota sehingga fluktuasinya sangat dipengaruhi oleh jumlah dana penyesuaian pada tingkat kabupaten/kota.
Pendapatan yang berasal dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDYS) di Gorontalo cenderung berbanding terbalik untuk provinsi dengan kabupaten/kota. Untuk Pemerintah Provinsi, bagian lain-lain pendapatan yang sah cenderung menurun dari tahun 2007-2011, dimana tahun 2007 dimana tahun 2007 bagian lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Provinsi sebesar Rp 142,6 miliar kemudian menurun menjadi Rp 18,9 miliar di tahun. Untuk pemerintah kabupaten/kota terjadi kenaikan di tahun 2007-2011 dari Rp 32,6 miliar meningkat menjadi Rp 670,8 miliar di tahun 2011.
Transfer DAU perkapita antar kabupaten/kota di Gorontalo cenderung tidak merata tahun 2011. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang DAU perkapitanya paling tinggi diantara 6 daerah kabupaten/kota yang ada di Gorontalo yaitu sebesar Rp 1,9 juta dan terendah adalah Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar Rp 1,05 juta. Kecilnya DAU perkapita di Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh DAU yang diterima daerah ini adalah jumlah tertinggi ketiga sesudah Kabupaten dan Kota Gorontalo sementara jumlah penduduknya terkecil kedua setelah Kabupaten Gorontalo Utara.
Gambar 2.8. Komposisi Dana Perimbangan
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
- 500,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2 011
2012
*
2 007
2008
2009
2010
2011
2 012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Boalemo Bone Bolano Gorontalo GorontaloUtara
Pohuwato KotaGorontalo
ProvinsiGorontalo
Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum
Dana Bagi Hasil Pajak % Proporsi dana perimbangan
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
34
Kemandirian keuangan daerah15 Gorontalo meningkat. Secara rata-rata, rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Gorontalo meningkat dari 6 persen di tahun 2007 dan diperkirakan menjadi 10 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di Gorontalo dalam menghasilkan pendapatan daerah membaik dalam kurun waktu tersebut. Pemerintah Provinsi memiliki kemandirian yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota. Ditahun 2012, rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 27 persen yang artinya 27 persen dari pendapatan Pemerintah Provinsi yang berasal dari luar (pemerintah pusat) adalah pendapatan yang dihasilkan sendiri. Ditingkat kabupaten/kota rasio ini jauh lebih rendah. Untuk pemerintah kabupaten, rasionya dibawah 7 persen untuk 2012, sedangkan kota Gorontalo mencapain 18 persen.
Gambar 2.9. Kemandirian Keuangan Daerah meningkat, khususnya di tingkat provinsi dan Kota Gorontalo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Provinsi
Boalemo
Bone Bolango
Gorontalo
Gorontalo Utara
Pohuwato
Kota Gorontalo
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
Kapasitas fiskal16 Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo diukur dengan mengurangkan Belanja Pegawai terhadap Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak), DAU (dana alokasi umum), PAD (pendapatan asli daerah) dan pendapatan lainnya, kemudian membaginya dengan jumlah penduduk. Secara konsolidasi kapasitas fiskal pemerintah daerah di Gorontalo mengalami penurunan secara riil. Kapasitas fiskal per kapita Provinsi Gorontalo turun dari Rp 1,6 juta di tahun 2007 menjadi Rp 1,3 juta di tahun 2012. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 dimana terjadi penurunan Rp 242 ribu, turun 16 persen dari tahun sebelumnya.
15 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.
16 Pengukuran kapasitas fiskal lainnya adalah dengan menggunakan formula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 226 tahun 2012. Didefinisikan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dalam laporan ini, formula tersebut sedikit diadaptasi dengan mengganti variabel jumlah penduduk miskin oleh jumlah penduduk dan menggunakan nilai riil.
35
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.10. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo mengalami penurunan (2011=100)
--
-
-
4.7%0.9%
3.7%
4.2%
1,603,535 1,528,904 1,515,583 1,571,663 1,506,1231,264,367
16.1%11-20%
-10%
0%
10%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Kapasitas Fiskal (sumbu kiri) % pertumbuhan KF (sumbu kanan)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
2.2.4. Kesimpulan
• Kapasitas fiskal pemerintah daerah di Gorontalo mengalami penurunan dan memiliki fluktuasi keuangan daerah yang cukup besar.
• Kemandirian keuangan daerah Gorontalo meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kontribusi PAD terbesar bersumber dari pajak daerah, khususnya dari pemerintah provinsi. Penyumbang terbesar terhadap PAD Gorontalo adalah pajak yang berkaitan kendaraan bermotor dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
• Walaupun meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di level provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo lebih rendah dari komponen pendapatan lainnya. Peningkatan PAD yang dicapai Gorontalo masih belum memenuhi target RPJMD dan saat ini masih merupakan salah satu yang terendah di Indonesia.
2.2.5. Rekomendasi
• Perencanaan keuangan yang lebih baik, khususnya dalam mengestimasi pendapatan daerah agar dapat mengurangi fluktuasi anggaran
• Pemerintah daerah harus mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan PAD lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber utama. Rendahnya kapasitas fiskal dapat teratasi dengan mengefisienkan belanja pegawai dan mengurangi penyertaan modal (APBD) di bank pembangunan daerah untuk pembiayaan pembangunan yang produktif.
• Mengoptimalkan upaya peningkatan PAD dengan menganalisis potensi pendapatan daerah.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
36
2.3. Belanja DaerahMemasuki dasawarsa kedua sejak terbentuk, belanja pemerintah untuk Gorontalo terus meningkat. Sama seperti sejak awal terbentuknya provinsi ini, belanja pemerintah terus meningkat. Belanja pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkat dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 3,7 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 8 persen per tahun. Secara rata-rata, belanja pemerintah daerah menyumbang 60 persen dari seluruh belanja pemerintah untuk provinsi Gorontalo.
Di tahun 2012, tingkat belanja pemerintah daerah per kapita Gorontalo lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Belanja daerah per kapita, yang meliputi belanja perkapita pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh provinsi. Belanja per kapita Gorontalo mencapai Rp 2,6 juta perorang untuk anggaran 2012, sedangkan secara nasional belanja per kapita pemerintah daerah adalah Rp 1,7 juta perorang.
Gambar 2.11. Belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dari belanja rata-rata pemerintah daerah di Indonesia.
0
2
4
6
8
10
12
Rp J
uta
Jawa B
arat
Banten
Jawa T
imur
Jawa T
engah
Lampung
DI.Y Yo
gyaka
rta
Nusa Te
nggara Bara
t
Nasional
Sumate
ra Utar
a
Sulaw
esi S
elatan
Sumate
ra Se
latan
Nusa te
nggara Ti
mur
Kalim
antan
Barat
Sumate
ra Bara
tBali
Jambi
Sulaw
esi B
arat
DKI Jak
arta
Sulaw
esi T
engah
Kalim
antan
selat
an
Sulaw
esi T
engah
lawes
i Ten
g
Gorontal
o
Bengku
lu
Sulaw
ei Utar
aRiau
Sulaw
esi T
enggara
Kepulau
an Ban
gka Beli
tung
Maluku
Kepulau
an Riau Ace
h
Kalim
antan
Tengah
Maluku
Utara
Kalim
anata
n Timur
Papua
Papua B
arat
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data Kementerian Keuangan (2012)
Belanja pemerintah pusat memiliki peran yang penting bagi pembangunan Gorontalo. Dalam periode 2007-2012, pemerintah pusat menyumbang secara rata-rata 40 persen dari seluruh belanja publik di Gorontalo. Belanja pemerintah pusat di Gorontalo meningkat dari Rp 1,6 triliun ditahun 2007 menjadi Rp 2,5 triliun ditahun 2012. Sebagian besar belanja tersebut dibelanjakan melalui Kantor Daerah dan diikuti oleh Kantor Pusat. Sekitar 20 persen dari belanja permerintah pusat disalurkan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
37
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.12. Walaupun belanja publik untuk Gorontalo terus meningkat, porsi belanja pemerintah daerah tetap stabil di sekitar 60 persen.
63%59% 58% 60% 59% 60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012*Belanja Pusat di GorontaloBelanja Kab/KotaBelanja Provinsi% Belanja Pemda thd Keseluruhan
0
1
1
2
2
3
3
2007 2008 2009 2010 2011
Rp tr
iliun
Trill
ions
Kantor Daerah Kantor PusatUrusan Bersama DekonsentrasiTugas Pembantuan
Sumber: diolah berdasarkan database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo (2013)
Sebagian besar belanja daerah di Gorontalo dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Seluruh pemerintah Kabupaten/Kota mengelola lebih dari 80 persen secara rata-rata. Secara jumlah, terjadi pertumbuhan 41 persen dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga rata-rata belanja Kabupaten/Kota meningkat 8 persen secara riil pertahun. Di lain pihak belanja pemerintah provisi mengalami penurunan secara riil sebesar 1 persen pertahun.
2.3. 1. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Urusan
Target rasio belanja tidak langsung dan langsung Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2012 tidak tercapai. Dalam kerangka umum anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012, Pemerintah Provinsi menetapkan bahwa pada akhir 2012, rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung adalah 30:70. Artinya belanja tidak langsung hanya sebesar 30 persen dari total belanja pemerintah. Dengan belanja tidak langsung yang sebesar 30 persen, berarti ada 70 persen belanja yang bisa ditujukan pada penyediaan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Namun data menunjukkan bahwa justru proporsi belanja tidak langsung semakin membesar sejak tahun 2007. Hal yang sama juga ditemui di tingkap Pemerintah Provinsi dimana proporsi belanja tidak langsung semakin besar, bahkan lebih besar dari tingkat Pemerintah Provinsi.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
38
Gambar 2.13. Rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung dalam kerangka umum RPJMD 2007-2012 tidak tercapai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
ProvinsiK ab/Kota
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Dala
m R
p m
iliar
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Rasio belanja tidak langsung : langsung
Target rasio belanja tidaklangsung:belanja langsung (30:70)RPJMD Provinsi 2007-2012
Kabupaten/Kota mengalami peningkatan belanja tidak langsung. Seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan proporsi belanja tidak langsung dalam periode 2007-2012. Peningkatan tersebut menyebabkan porsi belanja tidak langsung menjadi lebih besar daripada belanja langsung. Gorontalo Utara merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang porsi belanja langsungnya lebih besar daripada belanja tidak langsung. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk , Gorontalo Utara memerlukan pembangunan inftrastruktur dasar yang terlihat dari besarnya belanja modal oleh dinas pekerjaan umum. Pada tahun 2011, belanja modal Pekerjaan Umum mencapai Rp 104 miliar, dan diperkirakan melebihi Rp 130 miliar secara riil ditahun berikutnya.
Peningkatan belanja tidak langsung di sebabkan oleh peningkatan belanja pegawai. Seiring dengan peningkatan belanja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, komposisi belanja juga mengalami perubahan. Ditingkat provinsi, belanja modal turun dari 35 persen di tahun 2007 menjadi 19 persen di tahun 2012. Belanja pegawai meningkat dari 24 persen menjadi 31 persen di tahun 2012. Belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar di tingkat provinsi, sedikit diatas belanja pegawai. Ditingkat kabupaten/kota, belanja modal terus menurun sedangkan belanja pegawai terus meningkat. Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai tidak langsung yang meningkat dari Rp 617 miliar dan diperkirakan menjadi sekitar Rp 1,5 triliun ditahun 2012.
39
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.14. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja pemerintah daerah
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2007 2008 2009 2010 2011 2012**
Provinsi Kab/Kota
Rp m
iliar
Belanja Barang dan JasaBelanja Tidak Langsung lainnya
% Belanja Modal
Belanja Pegawai Langsung
Belanja Pegawai Tidak langsung
Belanja Modal% Belanja Pegawai
35%355%
29%9 29%9%
19% 20%20% 19%19%
34%34%34%330%30%30% 32%32%32%
23%23% 24%24% 25%25%
24%4%427% 26%
33%30% 31%
41%46% 46%
55% 54% 55%
Sumber: Diolah berdasarkan database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo (2013)
Gambar 2.15. Selama 2007-2012 Belanja Pegawai meningkat secara riil dan proporsi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Provinsi Kabupaten/Kota
Billi
ons Pegawai (L)
Rasio belanja pegawai
Sumber: Diolah berdasarkan database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
Tingginya belanja pegawai disebagian besar disebabkan oleh besarnya belanja gaji pegawai fungsional. Pegawai fungsional adalah pegawai yang melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung, seperti guru, dokter, dan bidan. Secara Rata-rata belanja pegawai di kabupaten/kota selama tahun 2007-2012 adalah 49 persen dari total belanja. Tingginya belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota tidak terlepas dari besarnya jumlah pegawai yang harus dibiayai, terutama belanja pegawai untuk tenaga kependidikan dan tenaga medis yang pada umumnya mendominasi jumlah pegawai di kabupaten/kota.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
40
Gambar 2.16. Belanja Pegawai per kapita yang bervariasi dan komposisi gender pegawai
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bone
Bola
ngo
Prov
insi
Boal
emo
Goro
ntal
oUt
ara
Pohu
wat
o
Goro
ntal
o
Kota
Goro
ntal
o
Komposisi pegawai
Pegawaigaw
PegawaigawPerempuaempuan
Laki-lakiki-
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
-
20
40
60
80
100
120
Belanja pegawai perkapita
Juta
Belanja Pegawai (TL) per kapita (kiri)
Jumlah pegawai (kanan)
Bone Bolan
go
Pohuwan
to
Kota
Gorontal
o
Gorontal
o
Gorontal
o Utara
Provin
si
Boalemo
Sumber: diolah berdasarkan Database PEA Gorontalo Update, Universitas Gorontalo (2013)
Belanja menurut urusan masih di dominasi oleh belanja Pemerintahan Umum dan Pendidikan. Belanja Pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan provinsi yang tercermin dalam RPJMD 2007-2012. Belanja sektor pendidikan cenderung meningkat dari tahun 2007-2011 dan merupakan sektor dengan alokasi belanja terbesar di tingkat Kabupaten/Kota. Alokasi belanja sektor pendidikan tahun 2007 sebesar Rp 324,6 miliar yang kemudian meningkat menjadi Rp 1,24 triliun di tahun 2011. Rata-rata belanja sektor pendidikan konsolidasi tahun 2007-2011 adalah sebesar 22,7 persen dari total belanja. Secara konsolidasi ini sudah mencapai target RPJMD 2007-2012, yang telah melampaui 20 persen sejak tahun 2008. Pada tingkat kabupaten/kota target ini telah terpenuhi, namun pada tingkat provinsi masih rendah. Belanja urusan pendidikan rata-rata untuk periode 2007-2012 adalah 7,6 persen. Namun yang harus diperhatikan adalah belanja pendidikan yang disalurkan melalui belanja transfer Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang tidak tercatat sebagai belanja urusan pendidikan.17
17 Hasil observasi memperlihatkan bahwa praktek belanja sektoral yang disalurkan melalui belanja transfer kepada Kabupaten/Kota banyak dilakukan. Hal ini juga ditunjukkan oleh laporan-laporan PEA lain di provinsi-provinsi program PEACH. Untuk Gorontalo, detil belanja transfer tersebut tidak tersedia sehingga analisis lebih lanjut tidak dapat dilakukan.
41
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.17. Pertumbuhan Belanja Pendidikan menekan Belanja Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2007 2008 2009 2010 2011 2012**
Provinsi Kab/Kota
PendidikanKesehatanInfrastruktur
PertanianPemerintahan UmumLain-lain
8% 8% 7% 5% 8% 9%3%3%3% 2%2%2% 3%3%3% 2%2%2%
5%5%3%3%3% 3%3%3%
31%31% 26%26% 26%26%
11%11%17%17% 16%16%
6%7% 4%4%4%
3%3%3%
7% 7%
30%30% 32%32% 39%39%
39%39%
40%40% 40%40%
22%22% 24%24% 22%22%39%39%
25%25% 24%24%
20%20% 24%24% 25%25% 27%27% 32%32% 30%30%6%
8% 9% 10%10%10%10% 9%
27%27% 20%20% 18%18% 12%12%13%13%
10%10%
5% 4% 3%3%3% 3%3%3%3%3%3%
4%4%4%
35%35%28%28% 31%31% 32%32%
28%28%26%26%
6%15%15% 14%14% 16%16% 14%14%
21%21%
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo 2013
Belanja pemerintahan umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Ditingkat provinsi, belanja administrasi umum merupakan komponen belanja urusan terbesar. Dari periode 2007-2012, belanja pemerintahan umum meningkat dari 30 persen menjadi 40 persen. Disisi pemerintah kabupaten/kota, proporsi belanja administrasi umum justru menurun dari 35 persen menjadi 26 persen. Secara umum, ini menunjukkan perbedaan fungsi yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi utama Pemerintah Provinsi adalah koordinasi sedangkan kabupaten/kota adalah ujung tombak penyedia pelayanan dasar.
Di tingkat kabupaten/kota, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan menekan proporsi pemerintahan umum dan infrastruktur. Belanja pendidikan dan kesehatan meningkat dari 26 persen menjadi 39 persen di tahun 2012. Masing masing urusan mengalami peningkatan belanja riil sebesar 50 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan ini merupakan hal yang positif karena sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi meningkat.
Belanja pemerintah daerah terhadap infrastruktur berkurang cukup drastis. Infrastruktur dasar yang dibelanjakan melalui dinas pekerjaan umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 2007-2012, proporsi belanja infrastruktur turun ditingkat Provinsi turun dari 31 persen menjadi 16 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota turun dari 27 persen menjadi hanya 10 persen dari total belanja pemerintah kabupaten/kota. Nilai belanja infrastruktur secara riil berkurang drastis dari Rp 260 miliar menjadi Rp 110 miliar ditingkat provinsi dan Rp 659 miliar menjadi Rp 355 miliar ditingkat kabupaten/kota. Kecenderungan ini harus diperhatikan oleh para setiap pemerintah daerah karena dapat menghambat kebijakan pemerintah provinsi yang
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
42
bermaksud untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, porsi belanja pemerintahan umum juga berkurang dari 35 persen menjadi 26 persen.
2.3.2. Belanja Kabupaten/Kota
Ketersediaan sumber daya fiskal di Gorontalo tidak merata. Ketidakmerataan ini menyebabkan belanja per kapita pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo bervariasi walaupun perbedaan antar kabupaten/kota semakin kecil. Gorontalo sebagai kabupaten yang baru terbentuk ditahun 2007 memiliki belanja per kapita tertinggi di tahun 2012. Diperkirakan belanja per kapitanya mencapai Rp 4,58 juta dari Rp 1,7 juta ditahun 2008 ketika masih mendapat anggaran persiapan. Belanja per kapita terendah di alami oleh Kabupaten Gorontalo walaupun memiliki total belanja pemerintah daerah yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya. yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan populasi masyarakat miskin terbanyak.
Gambar 2.18. Belanja perkapita kabupaten/kota tidak merata walaupun perbedaan semakin kecil
- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
GorontaloUtara
Boalemo Bone Bolano Gorontalo Pohuwato KotaGorontalo
ProvinsiGorontalo
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja per kapita
Sumber :Badan Keuangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Gorontalo, 2012. Data Olahan Tim Update PEA Universitas Gorontalo
Meningkatnya anggaran pemerintah daerah di Gorontalo tidak diikuti oleh meningkatnya fleksibilitas anggaran. Fleksibilitas anggaran atau diskresi fiskal18 adalah ketersediaan ruang fiskal yang biasanya diukur dengan besarnya anggaran diskresi. Semakin besar anggaran diskresi yang tersedia maka semakin fleksibel kebijakan fiskal untuk disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tanpa harus mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Di Gorontalo diskresi fiskal pemerintah kabupaten/kota lebih rendah dari Pemerintah Provinsi dan terus menurun sejak 2007.
18 Diskresi fiskal = (Total pendapatan – (Belanja Pegawai Tidak Langsung + DAK + Dana Penyesuaian + Belanja Bantuan Keuangan + Belanja Hibah))/Total Pendapatan.
43
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Gambar 2.19. Diskresi Fiskal Pemerintah Daerah semakin menurun
50%
66%60% 58%
54%49%
47%
36% 35%30%
25% 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2,008 2009 2,010 2011 2012*
Provinsi Kabupaten/Kota
Sumber: PDKD Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)
2.3.3. Kesimpulan
• Memasuki dasawarsa kedua sejak terbentuk, belanja pemerintah untuk Gorontalo terus meningkat. Di tahun 2012, tingkat belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sebagian besar belanja daerah di Gorontalo dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Belanja pemerintah pusat di Gorontalo masih tergolong besar walaupun tidak sebesar belanja pemerintah kabupaten/kota.
• Kabupaten/Kota mengalami peningkatan belanja tidak langsung. Peningkatan belanja tidak langsung di sebabkan oleh peningkatan belanja pegawai. Tingginya belanja pegawai disebagian besar disebabkan oleh belanja gaji pegawai fungsional, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.
• Belanja menurut urusan masih di dominasi oleh belanja Pemerintahan Umum dan Pendidikan. Belanja Pemerintahan Umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Ditingkat kabupaten/kota, peningkatan Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan menekan proporsi Belanja Pemerintahan Umum dan Belanja Infrastruktur. Belanja pemerintah daerah terhadap infrastruktur berkurang cukup drastis.
• Meningkatnya anggaran pemerintah daerah di Gorontalo tidak diikuti oleh meningkatnya fleksibilitas anggaran
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
44
2.3.4. Rekomendasi
• Pemerintah Provinsi harus menjalankan fungsi koordinasi untuk menghindari tumpang tindih belanja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan pendanaan.
• Peningkatan belanja tidak langsung yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Pegawai perlu di evaluasi secara relatif dibandingkan provinsi-provinsi lain. Disisi lain, peningkatan belanja pegawai adalah untuk pegawai fungsional, atau yang menyediakan pelayanan public secara langsung harus dapat dijustifikasi.
• Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pos belanja pegawai mengingat Gaji PNS akan mengalami kenaikan nominal 10 persen dan berkala 2,5 persen secara riil.
• Keterbatasan fleksibilitas anggaran berarti pemerintah daerah Gorontalo harus lebih efektif dan efisien dalam belanja daerahnya. Prioritasi yang jelas sangat diperlukan dalam perencanaan daerah.
45
Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
47
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Dalam laporan ini, pendidikan merupakan satu dari dua urusan yang dibahas secara khusus dalam bagian Sector-Wide Expenditure Analysis (SWEA). Bab ini membahasa berbagai aspek dari pendidikan di Gorontalo, bagian pertama membahas kebijakan pendidikan pada tingkat provinsi, bagian kedua membahas sisi belanja, dan bagian ketiga membahas kinerja pencapaian sektoral. Dibagian akhir bab ini akan membahas tentang program pendidikan gratis di Gorontalo, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
3.1. Kebijakan Pendidikan Inovasi pendidikan adalah kebijakan pendidikan di Gorontalo yang salah satu fokusnya adalah ketersediaan layanan pendidikan. Inovasi Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam Visi Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Inovasi yang tertuang dalam RPJMD 2007-2012. Inovasi Pendidikan ini diterjemahkan ke dalam sembilan program inovatif pendidikan Pemerintah Provinsi.19 Program-program tersebut bertujuan untuk memenuhi ketersediaan layanan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.20
Pada periode 2012-2017, visi pendidikan diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Visi pendidikan ini diterjemahkan ke dalam 4 misi yang mencakup aspek pemerataan pendidikan gratis, profesionalisme pelaku pendidikan, tata kelola yang transparan, partisipatif dan responsif gender, serta harmonisasi kebijakan dan pembiayaan pendidikan.
Gambar 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Gorontalo 2007-2012
GorontaloCerdas2019
Visi
Mewujudkanmasyarakat
j
terdidik,yy
terampil, inovatif t,
dan berdayap,p,
saing
MISI
Inovasi SDMyang
berorientasiyg
wirausaha,mandiri dan
,
religius
Agenda
Sasaran: (a) Meningkatnya kompetensi dan relevansi SDM untuk mendukung tujuan strategis (b) Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Provinsi Gorontalo
Sumber : RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2012 dan Renstra Dikpora 2006-2012
19 Program pendidikan ini selalu ada di setiap tahun RPJMD baik periode 2001-2006, RPJMD 2007-2012 maupun RPJMD 2012-2017. Kesembilan program inovatif ini adalah: (a) Pengembangan Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) secara terpadu; (b) pemberdayaan potensi pemuda gorontalo berbasis enterpreneur; (c) penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT); (d) pemberian beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul; (e) pemberian tunjangan kinerja bagi guru di daerah terpencil; (f) penuntasan WAJAR Pendidikan Dasar 9 tahun; (g) penuntasan buta aksara ; (h) Ujian Nasional; dan (i) pembangunan unit sekolah baru.
20 Ketersediaan layanan pendidikan yang dimaksud berupa : (a) fasilitas pendidikan dasar dan menengah di setiap kecamatan; (b) implementasi Pendidikan Berbasis Kawasan diseluruh jenjang pendidikan; (c) tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1 serta memenuhi standar kompetensi; (d) tersedianya fasilitas pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga di setiap kecamatan; serta (e) tersedianya dokumentasi produk budaya dan adat istiadat daerah yang menunjang pembangunan daerah.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
48
3.2. Belanja PendidikanBelanja Pendidikan di Gorontalo terus meningkat. Selama periode 2007-2012 Belanja Pendidikan konsolidasi di Provinsi Gorontalo tumbuh rata-rata 21 persen per tahun. Belanja ini meliputi belanja pemerintah daerah dan belanja pemerintah pusat melalui belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Belanja konsolidasi pendidikan meningkat dari Rp. 685 miliar (2007) menjadi Rp. 1,295 triliun (2012). Dari sisi belanja pemerintah daerah, belanja pendidikan meningkat dari Rp 554 miliar menjadi Rp 1,128 triliun dengan peningkatan rata-rata 21 persen pertahun. Secara proporsi, belanja pendidikan daerah terhadap total belanja daerah yang meningkat dari 17 persen menjadi 27 persen. Belanja Pendidikan Pemerintah Provinsi stabil dengan rata-rata 8 persen sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 20 persen menjadi 30 persen dengan rata-rata sebesar 26 persen.
Gambar 3.2. Peningkatan belanja pendidikan disebabkan oleh meningkatnya belanja pada tingkat kabupaten/kota
Trend belanja pendidikan
81% 81%75% 78%
87% 87%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ProvinsiPusat (Dekon/TP)
Kab/Kota% Belanja Pemda
20%24% 25% 27%
32% 30%
Proporsi belanja pendidikan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
% Belanja Pendidikan Provinsi% Belanja Pendidikan Kabupaten% Belanja Pendidikan Pusat (Dekon/TP)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).
Kabupaten/Kota memiliki peranan yang besar dalam sektor pendidikan. Dari segi belanja pendidikan, pemerintahkabupaten/kota merupakan penyumbang terbesar Belanja Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Proporsi belanja Kabupaten/Kota membesar dari 71 persen (2007) menjadi 84 persen (2012) dari total belanja pusat,21 provinsi, dan kabupaten/kota. Peran besar kabupaten/kota adalah menyediakan pelayanan pendidikan dasar (SD and SMP). Disisi lain, belanja pemerintah pusat melalui Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengalami penurunan proporsi dari 19 persen (2007) menjadi 10 persen (2012).
Kewenangan pengelolaan pendidikan yang berbeda antar Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota memberi porsi yang berbeda dalam struktur belanja pendidikan. Belanja pendidikan Pemerintah Provinsi sebagaian besar dibelanjakan untuk barang dan jasa.
21 Belanja pemerintah pusat mencakup Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
49
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Belanja barang dan jasa pendidikan dalam lima tahun terakhir (2007-2011) rata-rata berkisar diatas 50 persen, dan tertinggi terjadi ditahun 2010. Peningkatan belanja barang dan jasa diiringi oleh penurunan belanja modal yang cukup signifikan. Berbeda dengan Pemerintah Provinsi, belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai. Dalam periode 2007-2012, belanja pegawai di tingkat kabupaten/kota konsisten di atas 75 persen dari total belanja pendidikan di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
Dalam lima tahun, belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai langsung dan tidak langsung, serta belanja barang dan jasa yang meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Belanja modal juga mengalami pertumbuhan riil dari Rp 87 miliar (2007) menjadi 133 miliar (2011). Secara proporsi, lebih dari 75 persen dari total belanja pendidikan kabupaten/kota dialokasikan untuk belanja gaji pegawai. Besarnya proporsi belanja gaji pegawai di kabupaten/kota karena adanya komponen gaji guru yang cukup besar. Realisasi belanja pegawai langsung di tingkat Kabupaten/Kota mencapai 75,7 persen dari total belanja pendidikan, sedangkan belanja pegawai tidak langsung hanya sekitar 3,4 persen.
Gambar 3.3. Komponen belanja pegawai terus meningkat
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
Provinsi Kabupaten/Kota
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai (L) Belanja Pegawai (TL)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)
Peningkatan belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesenjangan sumber daya fiskal untuk pendidikan mengecil. Peningkatan belanja pendidikan -- khususnya di daerah-daerah yang memiliki Belanja Pendidikan per kapita rendah – menyebabkan kesenjangan belanja pendidikan antara kabupaten/kota menjadi lebih kecil. Daerah-daerah ini adalah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, serta Gorontalo Utara yang baru terbentuk.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
50
Gambar 3.4. Belanja pendidikan per kapita terus meningkat
970,2361,106,210
918,5441,075,475 1,075,128 1,102,871
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Kab. Boalemo Kab. BoneBolango
Kab. Gorontalo Kab. GorontaloUtara
Kab.Pohuwato
KotaGorontalo
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai (L) Belanja Pegawai (TL)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)Catatan: Data 2007 untuk Kab. Boalemo, Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Gorontalo Utara tidak tersedia.
Alokasi belanja program pendidikan Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata 9,5 persen per tahun. Peningkatan ini seiring dengan prioritas program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di sektor pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2007-2012. Alokasi belanja program pendidikan yang difokuskan pada pencapaian target ke-2 MDGs (Pendidikan Dasar untuk semua) sebesar 3, 8 persen.22
Belanja program pendidikan ditingkat provinsi sangat fluktuatif. Tidak terlihat adanya konsistensi belanja program dari tahun ke tahun. Sebagian besar belanja program pendidikan Gorontalo dialokasikan untuk dua program. Kedua program yaitu Program Pendidikan Menengah serta Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Progam lain yang mendapat alokasi cukup besar adalah Program Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK). 23 yang muncul pada tahun 2010 dengan realisasi belanja Rp. 2,6 miliar dan Program Semua Bisa Sekolah (SBS) yang digagas pada tahun 2011 dengan anggaran Rp. 21 miliar. Program PBK adalah program yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dan sektor perikanan dan kelautan. Pendidikan berbasis pertanian misalnya diperkenalkan melalui kurikulum sekolah pada daerah basis pertanian Gorontalo seperti Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Saat ini terdapat lima sekolah SMK Pertanian dan Perikanan yang telah dirintis oleh Provinsi Gorontalo.
22 Perhitungan ini berdasarkan data RKA SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo tahun 2012. Sekretariat Percepatan pencapaian MDGs Provinsi Gorontalo, 2013
23 Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) adalah untuk mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan sektor pertanian dan perikanan-kelautan. Pendidikan berbasis pertanian misalnya di perkenalkan melalui pendidikan jalur formal SD-SMA pada wilayah-wilayah unggulan lahan pertanian (Pohuwato, Boalemo, Kanbupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Gorontalo Utara, demikian pula untuk wilayah pesisir. Terdapat 5 (lima) sekolah SMK pertanian dan perikanan yang telah dirintis yang tersebar di wilayah Propinsi Gorontalo. Sedangkan Program Semua Bisa Sekolah (SBS) adalah program pemberian bea siswa miskin untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah mengenyam pendidikan.
51
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Gambar 3.5. Belanja program Pemerintah Provinsi
0
5
10
15
20
25
Klasifikasi belanja program pendidikan provinsi (2011)
Dala
m R
p m
ilyar
Modal
Barangjasa
Pegawai
0% 0%
Trend belanja program provinsi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
Program Semua Bisa Sekolah
Program Pendidikan Tinggi/Politeknik
gg
Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
ggg g
Program Pengelolaan KeragamanBudaya
gg
Program Pendidikan Menengah
Program Peningkatan Pendidikandan Pengembangan Sumber Daya
gggg
Masyarakatgg
Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
gj j
Program lainnya
0%0%0% 0%0%0%
35%35%
19%19%13%13%
36%36%
13%13%
%2%2%2%
%7%%5%
10%10%
%4%
16%16%
%7%
%0%0%%%5%5%
%0%0%
%7%
31%31%
43%43%
31%31%
17%17%
%8%
%1%1%1%
%3%3%
%7%
%6%
%9%
15%15%21%21%
19%19%
12%12%
10%10%
25%25%19%19%
10%10%
0%0% 0%0%
39%39%
Sumber: estimasi staff Bank Dunia berdasarkan database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013).
Belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dialokasikan untuk Program Penuntasan Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Sebagai contoh, alokasi belanja Program WAJAR 9 tahun di Kabupaten Gorontalo mencapai 93 persen (Rp 60,6 miliar) dari total belanja langsung pendidikan. Komposisi belanja program pendidikan pada tingkat kabupaten/kota lebih difokuskan pada urusan wajib dan kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota).
Beberapa program pendidikan di Gorontalo mengandalkan pembiayaan dari pusat. Program-program yang terkait dengan pendidikan usia dini dan pendidikan informal mengandalkan belanja pemerintah pusat. Program-program ini merupakan Porsi belanja pemerintah daerah untuk program-program tersebut berkisar antara 10-30 persen dari total Belanja Pendidikan Gorontalo. Alokasi APBD untuk belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,3 miliar, sementara yang bersumber dari transfer pusat sebesar Rp. 30,9 miliar.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
52
Gambar 3.6. Belanja pendidikan pemerintah pusat di Gorontalo terus meningkat, dengan fokus di pendidikan tinggi dan pendidikan agama.
PendidikanAgama
32%
Program pendidikan pemerintah pusat.
Pemudadan
Olahragaa1%
Pendidikanmenengah
3%%
PeningkatanMutu
6%6%
PAUD danNon-formal7%
PendidikanDasar
14%
PendidikanTinggi
37%
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011
Trend belanja pendidikan pemerintah pusat
Billi
ons
Kantor Pusat DekonsentrasiKantor Daerah Tugas Pembantuan
Sumber: diolah berdasarkan data Kementerian Keuangan (2013)
Tabel 3.1. Belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tahun 2012
Jenis Kegiatan APBD APBN
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 365,612,225 2,937,391,000
Penyediaan Layanan PAUD 708,290,500 16,151,220,000
Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
479,281,850 6,823,825,000
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 4,486,495,000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 776,973,000 584,503,000
Jumlah 2,330,157,575 30,983,434,000
Sumber : Dikpora Provinsi Gorontalo, 2012
Pemerintah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan di sektor pendidikan. Kesadaran akan tanggungjawab urusan pendidikan di daerah dirasa membaik seiring dengan hadirnya berbagai regulasi. Namun hal itu belum diikuti oleh peningkatan kualitas perencanaan pendidikan baik dalam jangka pendek (RKA-SKPD), jangka menengah (Renstra SKPD) maupun jangka panjang (RPJP). Perencanaan dalam dokumen-dokumen tersebut belum terintegrasi dan berkesinambungan, dan terkadang belum berdasarkan atas kebutuhan atau permasalahan pendidikan. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya kontribusi belanja pendidikan terhadap peningkatan kualitas capaian.
53
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
3.3. Kinerja dan Output PendidikanGorontalo mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan. Pada awal terbentuknya provinsi Gorontalo, hampir seluruh indikator pendidikannya lebih rendah daripada provinsi lain di Sulawesi. Setelah itu Provinsi Gorontalo memperlihatkan kemajuan yang baik di bidang pendidikan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Melek Huruf (AMH).
Gorontalo telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah, khususnya untuk kelompok miskin. Perluasan akses pendidikan yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMD 2007-2012 terlihat memberikan hasil di Gorontalo. Secara umum, akses pelayanan pendidikan menengah bagi kelompok miskin meningkat. Untuk tingkat SMP, akses meningkat secara keseluruhan ditambah dengan peningkatan akses yang lebih besar untuk kelompok miskin. Untuk tingkat SMA, akses kelompok miskin meningkat namun akses bagi kelompok-kelompok diatasnya mengalami penurunan. Hal positif yang bisa diambil adalah kesenjangan akses justru mengalami penurunan.
Gambar 3.7. Gorontalo berhasil meningkatkan APM SD dan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/kota
87.3
92.2
82
84
86
88
90
92
94
96
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
Sulawesi Utara Sulawesi Selatan GorontaloNasional
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Boalemo GorontaloKota Gorontalo Bone BolangoPohuwato Gorontalo UtaraProv. Gorontalo
75
77
79
81
83
85
87
89
91
9395
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun)
Gorontalo telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni SD Gorontalo meningkat dari 87,3 persen pada tahun 2003 menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi pada tahun 2012, sebesar 92,2 persen. Di tingkat kabupaten/kota, Pohuwato dan Kota Gorontalo menjadi daerah yang selama beberapa tahun terakhir memiliki APM SD di bawah kabupaten lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Gorontalo sebab belanja pendidikan per kapita Kota Gorontalo hingga tahun 2010 masih menjadi yang tertinggi dibanding daerah lainnya di Provinsi Gorontalo.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
54
Gorontalo masih harus mengejar capaian APM untuk tingkat pendidikan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan menengah Gorontalo masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi. Baik untuk tingkat SMP maupun SMA, APM Gorontalo masih berata di urutan terbawah atau kedua terbawah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Meski demikian, APM SMP dan SMA Gorontalo memperlihatkan peningkatan yang impresif dalam kurun waktu 2003 hingga 2012. APM SMP Gorontalo meningkat dari 47,9 persen menjadi 59,8 persen, sementara APM SMA meningkat dari 24,6 persen menjadi 44,7 persen. Kemajuan yang dicapai Gorontalo menjadikan kesenjangan APM pendidikan menengah di Sulawesi semakin mengecil. Hal serupa juga terlihat pada APM di kabupaten/kota dimana kesenjangan APM, terutama APM SMA, berkurang. Secara umum, capaian kabupaten baru seperti Bone Bolango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara dalam meningkatkan APM pendidikan menengahnya sangat baik. Misalnya Gorontalo Utara, yang pada awal berdirinya di tahun 2007 memiliki APM SMA terendah di Provinsi Gorontalo dengan 23 persen. Lima tahun kemudian APM SMA Gorontalo Utara telah mampu melewati kabupaten yang lebih lama berdiri seperti Boalemo, dan kabupaten induknya, Kabupaten Gorontalo.
Gambar 3.8. APM Sekolah menengah di Gorontalo masih tertinggal
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2003 2004 2005 2006 200720082009 2010 20112012
47.9
59.8
APM SMP
Sulaw esi TengahSulaw esi TenggaraSulaw esi Barat
Sulaw esi UtaraSulaw esi SelatanGorontaloNasional
3035404550556065707580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bone BolangoGorontalo UtaraKota Gorontalo
BoalemoGorontaloPohuw atoProvinsi Gorontalo
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
24.6
44.7
APM SMA
Sulaw esi TengahSulaw esi TenggaraSulaw esi Barat
Sulaw esi UtaraSulaw esi SelatanGorontaloNasional
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bone BolangoGorontalo UtaraKota Gorontalo
BoalemoGorontaloPohuw atoProvinsi Gorontalo
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun).
55
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Meskipun menunjukkan peningkatan, Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi. Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo meningkat dari 6,8 tahun pada tahun 2006 menjadi 7,3 tahun di tahun 2011, dan makin konvergen mendekati rata-rata nasional. Data tahun 2011 menunjukkan RLS Gorontalo berada pada posisi 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Rata-rata Lama Sekolah laki-laki Provinsi Gorontalo tahun 2011 adalah 7 tahun, dan justru lebih rendah daripada RLS perempuan, sebesar 7,6 tahun. Provinsi dengan kesenjangan RLS yang tinggi antara lain Papua dan Bali, di mana selisih RLS laki-laki dan perempuan mencapai 1,5 tahun. Sementara kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan di Gorontalo sedikit di bawah kesenjangan pada provinsi lainnya, rata-rata kesenjangan RLS di Indonesia adalah 0,7 tahun.
Gambar 3.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo tergolong rendah, walaupun perempuan cenderung lebih lama bersekolah dari pada laki-laki
8.78.9
7.78.0
7.2
7.7 7.6
8.2
6.8
7.3
6.3
7.0
7.5
7.9
2006 2007 2008 2009 2010 20116.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Rata
-rat
a la
ma
seko
lah
(tah
un)
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Indonesia
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
Rata
-rat
a la
ma
seko
lah
2011
(tah
un)
0
7.6677.377
L P Total
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun)
Akses terhadap sekolah dan prasarana dasar pendidikan Gorontalo tergolong baik. Secara rata-rata, akses terhadap SMP di Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata Sulawesi dan Nasional. Hampir seluruh desa di Gorontalo memiliki akses ke SMP dengan jarak paling jauh 6 km. Demikian juga dengan SMA, dimana 85 persen desa memiliki akses ke SMA dengan jarak paling jauh 10 km. Desa-desa di Gorontalo juga memiliki akses yang lebih baik dari nasional dan rata-rata Sulawesi ke
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
56
sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur dasar yang baik yaitu ketersediaan air di kamar kecil dan listrik. Namun disisi lain, sekolah-sekolah di Gorontalo, khususnya SMP, masih tertinggal dalam hal ada tidaknya laboratorium dan tenaga pengajar yang setidaknya lulus S1 (Bank Dunia, akan segera diterbitkan)
Gambar 3.10. Desa di Gorontalo memiliki akses ke sarana pendidikan ya. memiliki infrastruktur dasar yang baik
SMA dengan jarak<10km
Gorontalo Gorontalo Nasional
Sulawesi
%84.70%884. 0%98.70%98.707098.7
77%91.7.777
30%68.306 0%%48.65%48 65%4
87.75%
89.13%3%%
SMP dengan jarak<6km
Guru SMA bergelar S1
Guru SMP bergelar S1
SMP yang memilikilaboratorium
Sekolah tersambungdengan listrik
Sekolah yang memilikiair di kamar mandinya
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (2012)
Capaian Angka Melek Huruf (AMH) Gorontalo lebih baik daripada mayoritas provinsi lain di Sulawesi. Angka Melek Huruf Gorontalo pada tahun 2012 adalah 94,8 persen, yang merupakan angka tertinggi kedua di Sulawesi. Jika dilihat dalam rentang 2003 sampai 2012, terlihat AMH Gorontalo tidak banyak berubah. Tetapi hal ini disebabkan penurunan secara nasional yang terjadi pada tahun 2011 karena perubahan metodologi penghitungan yang dilakukan BPS24, AMH Gorontalo pada 2010 sendiri mencapai 96 persen dan tahun 2012 menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya.
24 Mulai tahun 2011 Susenas Kor dilaksanakan secara triwulanan. Setiap tahun akan dilakukan pengumpulan data Susenas Kor pada bulan Maret, Juni, September dan Desember (http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/detail&kd=2181&th=2011).
57
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Gambar 3.11. Tingkat buta huruf di Gorontalo selalu lebih rendah dibandingkan kebanyakan provinsi-provinsi lain di Sulawesi Utara.
94.796.0
94.8
93.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010 2011 201280828486889092949698
100%
Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat
Sulawesi Utara Sulawesi Selatan GorontaloNasional
90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GorontaloBone BolangoKota Gorontalo
BoalemoPohuwatoGorontalo UtaraProv. Gorontalo
96.8%8%%
90.3%99
93.5%
97.9%9
Sumber: diolah berdasarkan data BPS (2013)
Meski demikian, dua kabupaten di Gorontalo tertinggal jauh dalam capaian AMH. Dua kabupaten tersebut adalah Boalemo dan Pohuwato. Angka Melek Huruf Pohuwato – yang merupakan kabupaten pemekaran sejak 2005 – bahkan terus turun sejak kabupaten tersebut berdiri, dari 96,8 persen pada tahun 2005 menjadi 90,3 persen pada tahun 2012. Kabupaten dengan peningkatan AMH tertinggi juga merupakan kabupaten pemekaran, yaitu Gorontalo Utara. Pada awal pemekarannya di tahun 2007, AMH Gorontalo Utara sebesar 93,5 persen yang merupakan AMH terendah di Gorontalo. Lima tahun kemudian AMH Gorontalo Utara meningkat menjadi 98 persen, dan merupakan AMH tertinggi kedua di Provinsi Gorontalo. Kesenjangan AMH antara laki-laki dan perempuan terlihat di beberapa kabupaten seperti Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Berbeda dengan kesenjangan pada umumnya, di mana AMH perempuan jauh lebih rendah dari AMH laki-laki, kesenjangan AMH di Gorontalo Utara justru menunjukkan hal sebaliknya.
Gambar 3.12. Angka Melek Huruf perempuan lebih tinggi di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo
96.46 96.6394.56
97.79 97.85
93.76
99.34
95.61 95.42 95.0596.60 97.31
95.79
99.74
ProvGorontalo
Boalemo Gorontalo Pohuwato BoneBolango
GorontaloUtara
KotaGorontalo
Melek Huruf Lk Melek Huruf Prp
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012.Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BPS. Diolah Tim PEA UG
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
58
Berbagai faktor pendukung belum dapat menghasilkan output pendidikan yang diharapkan. Efisiensi teknis sektor pendidikan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Ciri-ciri kabupaten/kota di Gorontalo adalah indeks output pendidikan tergolong rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi teknis pendidikan, pemerintah daerah di Gorontalo memiliki alternatif, (i) meningkatkan indeks output dengan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada; atau (ii) mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan tingkat output yang sudah dicapai sekarang.
Gambar 3.13. Input di sektor pendidikan Gorontalo belum bisa mencapai kualitas output yang optimal.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Kab/kota di Indonesia Kab/kota di Sulawesi Kab/kota di Gorontalo
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.60
PohuwathohPoPo waatathuhuhuhu ooooo
KotaKKKKoKot Gorontalalalo loooo
Gorontalonon o
BoalemBoBooal o
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia (2013)Catatan: Efisiensi teknis input terhadap output dihitung menggunakan metode DEA terhadap 365 sampel kabupaten/kota di Indonesia. Indeks input disusun dari indikator belanja rutin dan belanja modal sektor pendidikan (per kapita), rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap guru untuk setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Indeks output disusun dari indikator APM untuk setiap jenjang pendidikan, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah.
3.4. Pendidikan Gratis Gorontalo: Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)Program Pendidikan Gratis adalah pemberian bantuan operasional untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Dalam implementasinya program ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dinamakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Program ini merupakan lanjutan dan mengganti Program Semua Bisa Sekolah (SBS) yang dilaksanakan sejak tahun 2009 dan memiliki kesamaan dengan program pemerintah sebelumnya tersebut. Perbedaan antara Prodira dan Program SBS terdapat pada prioritas komponen pembiayaannya (Tabel 5)
59
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
Tabel 3.2. Jenis Pembiayaan Prodira : SBS Gorontalo
No Komponen Pembiayaan SBS 2009 SBS 2010 SBS 2011 Prodira 2012
1 Bantuan operasional sekolah pada jenjang SMA/MA
5,291,600,000 5,603,000,0003,759,840,000 24,300,000,000
2 Bantuan operasional sekolah pada jenjang SMK 2,900,100,000 19,980,000,000
3 Penyediaan sarana Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK - - 8,257,288,200 4,450,000,000
4Peningkatan kesejahteraan Guru Daerah Terpencil (GUDACIL)
- - - 1,944,000,000
5 Insentif Guru Kontrak / daerah terpencil - 1,854,000,000 1,944,000,000 744,000,000
6 Insentif Pendidik PAUD / kelembagaan 1,572,000,000 1,786,750,000 1,692,000,000 1,338,000,000
8 Penyelenggaraan dan Bantuan SD/MI terpenci; 2,547,300,000 2,629,800,000 858,000,000 -
9 Penyelenggaraan dan Bantuan SMP/MTs terpencil 1,840,200,000 2,180,400,000 972,000,000 -
10 Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) - 143,750,000 - -
11 Manajemen SBS - - 554,598,700 -12 Administrasi Kegiatan - 625,456,975 - 566,547,500
Jumlah 11,251,100,000 14,823,156,975 20,937,826,900 53,322,547,500Sumber : LRA SKPD Dikpora, diolah
Pemerintah Gorontalo mengalokasikan belanja yang besar untuk Prodira. Alokasi untuk Prodira pada tahun 2012 adalah Rp. 53,3 miliar, jauh lebih besar jika dibandingkan alokasi Program SBS sebesar Rp. 20,9 miliar. Hampir separuh belanja Prodira (Rp. 24,3 miliar) dialokasikan untuk bantuan operasional pada tingkat SMA (Tabel 3.2). Jumlah siswa SMA dan yang sederajat yang menjadi target Prodira sebanyak 40 ribu siswa. Bantuan operasional bagi siswa SD dan SMP lebih banyak didanai oleh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, dan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi.25 Implementasi Prodira pada tahun 2012 adalah dengan dengan menggratiskan biaya operasional sekolah non-personalia bagi seluruh siswa SD hingga SMA dan yang sederajat.
Penerapan Prodira di tingkat kabupaten/kota bervariasi. Prodira pada prinsipnya membantu kabupaten/kota dalam membiayai pendidikannya. Kabupaten Gorontalo telah memiliki Perda No. 10 tahun 2011 yang menyebutkan partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan (dalam bentuk iuran sekolah). Meski demikian, Kabupaten Gorontalo tetap melaksanakan Prodira dengan menyerahkan penyesuaian pembiayaan kepada satuan pendidikan (sekolah). Kota Gorontalo hanya mengaplikasikan Prodira untuk sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama.
25 Prodira berupa pemberian bantuan operasional non personalia setiap siswa SD Rp. 580 ribu, SMP Rp.710 ribu dan SMA/MA 1 juta serta SMK 1,2 juta/siswa/bulan.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
60
3.5. Kesimpulan• Kabupaten/Kota memiliki peranan yang besar dalam sektor pendidikan. Dalam 5 tahun,
belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Peningkatan belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesenjangan sumber daya fiskal untuk pendidikan mengecil.
• Alokasi belanja program pendidikan Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata 9,5 persen per tahun. Sebagian besar belanja program pendidikan Gorontalo dialokasikan untuk dua program. Kedua program yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dialokasikan untuk Program Penuntasan Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Beberapa program pendidikan di Gorontalo mengandalkan pembiayaan dari pusat, seperti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal.
• Gorontalo mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan. Gorontalo telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar. Disisi lain, Gorontalo masih harus mengejar capaian APM untuk tingkat pendidikan menengah.
• Gorontalo telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah, khususnya untuk kelompok miskin. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan walaupun masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi.
• Berbagai faktor pendukung pendidikan belum dapat menghasilkan output pendidikan yang diharapkan. Efisiensi teknis sektoral tingkat kabupaten/Kota di Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia.
• Program Pendidikan Gratis adalah pemberian bantuan operasional untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Pemerintah Gorontalo mengalokasikan belanja yang besar untuk Prodira. Penerapan Prodira di tingkat kabupaten/kota bervariasi.
3.6. Rekomendasi• Peningkatan Alokasi belanja pendidikan di kabupaten/kota perlu diarahkan pada upaya
peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, terutama untuk pelayanan kelompok miskin, terpencil dan tertinggal. Alokasi belanja pendidikan yang tepat sasaran berdampak pada meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Gorontalo yang sekarang masih rendah.
• Membaiknya kondisi pendidikan di Gorontalo perlu diikuti oleh komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai oleh pemerintah daerah untuk memastikan dan menjamin keberlanjutan kualitas dan masa depan pendidikan di Gorontalo
61
Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012
• Kebijakan Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan kelulusan siswa Sekolah Menengah. Disparitas Kualitas layanan pendidikan menengah antar kabupaten-kota perlu diminimalisir melalui koordinasi dan sinergitas program pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota.
• Perlu dipikirkan sebuah intervensi yang mengatasi langsung masalah disinsentif untuk bersekolah. Tertinggalnya angka rata-rata lama sekolah karena anak usia sekolah yang terjun langsung ke lapangan pekerjaan, dan biasanya di sektor informal. Sebagai pilihan, kegiatan PRODIRA dapat diarahkan untuk mengatasi masalah disinsentif ini.
• Perlu dievaluasi lebih jauh apakah rendahnya konversi faktor-faktor input pendidikan menjadi output-output pendidikan (efisiensi teknis) disebabkan oleh ketidakefisienan faktor-faktor input ataukah ketidakefektifan faktor-faktor output. Dari evaluasi ini dapat dibuat sebuah intervensi yang tepat untuk meningkatkan tingkat konversi faktor-faktor input menjadi output-output pendidikan.
• Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan alokasi sharing komponen pembiayaan pendidikan personalia siswa yang ditanggung oleh orang tua siswa.
• Selain itu, pemerintah daerah di Gorontalo perlu mengurangi beban pendidikan orang tua melalui APBD. Kejelasan sharing pembiayaan pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo penting untuk memastikan keberlanjutan program Pendidikan Gatis (PRODIRA).
Bab 4Pembangunan Kesehatan 2007-2012
63
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Bersama pendidikan, kesehatan adalah prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Gorontalo.). Bab ini membahasa berbagai aspek dari pendidikan di Gorontalo, bagian pertama membahas kebijakan kesehatan pada tingkat provinsi, bagian kedua membahas sisi belanja, dan bagian ketiga membahas kinerja pencapaian sektoral. Bab ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
4.1. Kebijakan KesehatanPencapaian Gorontalo Sehat 2015 merupakan perhatian utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan peningkatan layanan Kesehatan dan sumber daya manusia. Dalam dokumen RPJMD 2007-2012 disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo adalah : (a) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pembangunan kesehatan, (b) terciptanya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, (c) tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau terutama pada masyarakat miskin serta (d) terciptanya kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta lingkungan. Arah kebijakan kesehatan Pemerintah di fokuskan pada; (a) Identifikasi dan peningkatan kapasitas bidan desa terpencil, (b) Intensifikasi penyuluhan pola hidup sehat; (c) Eksplorasi model-model pelayanan yang efektif pada setiap pos pelayanan kesehatan ; serta (d) Evaluasi dan pengawasan sistem pelayanan kesehatan. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui sejumlah program lima tahunan.
Gambar 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2007-2012
•MasyarakatGorontalo Mandiriuntuk HidupSejahtera •Peningkatan kualitas sumber
daya manusia pelaksanapembangunan kesehatan
•Menggerakkan danmemberdayakan kemandirianmasyarakat untuk hidup sehatserta mewujudkan pelayanan
akesehatan yang bermutu, meratan atadan terjangkaurjan
MISI •Rasio Dokterter 40/100.000,//•bidan100/100.000,0•Nutrisionis 35/100.000 Perawat158/100.000,
•SKM 35/100.000,• 80% Puskesmas memilikidokter,
• 1 orang bidan di setiap desasiagaVisi
Target
Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan pelayanan Kesehatan Gratis melalui jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dokumen RPJMD 2012-2017 mengarahkan kebijakan pembangunan kesehatan untuk: (a) mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (Jaminan Kesehatan Semesta – Jamkesta) (b) menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan; (c) mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; (d) mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan; (e) mengembangkan pola hidup bersih dan sehat; dan (f) mengembangkan budaya daerah melalui makanan khas daerah Gorontalo.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
64
Program untuk menjaga kesehatan dilakukan dengan cara menekan angka morbiditas. Beberapa indikator morbiditas juga terkait dengan komitmen global dalam Millennium Development Goals (MDGs). Upaya menekan angka morbiditas dilakukan dengan focus pada peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu.
4.2. Belanja Kesehatan Belanja kesehatan di Gorontalo terus meningkat. Selama periode 2007-2012 belanja kesehatan di Provinsi Gorontalo tumbuh rata-rata 20 persen per tahun. Secara konsolidasi (belanja provinsi, Kabupaten/Kota, dan pusat), belanja kesehatan meningkat dari Rp. 211 miliar (2007) menjadi Rp. 369 miliar (2012). Demikian juga dengan proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah yang meningkat dari 7 persen menjadi 9 persen. Di tingkat provinsi alokasinya stabil dengan rata-rata 3 persen dari total belanja provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen.
Gambar 4.2. Peningkatan belanja kesehatan disebabkan oleh meningkatnya belanja pada tingkat kabupaten/kota
Trend belanja kesehatan
83%92% 94% 93% 95% 94%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
20072 008 2009 2010 2011 2012* -
50 100 150 200 250 300 350 400
Dala
m R
p m
iliar
Provinsi Kab/KotaPusat (Dekon/TP) % Belanja Pemda
Proporsi belanja kesehatan
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
% Belanja Kesehatan Provinsi% Belanja Kesehatan Kabupaten% Belanja Kesehatan Pusat (Dekon/TP)
Sumber: Database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013).Catatan: *Angka anggaran.
Peranan terbesar urusan kesehatan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelayanan kesehatan, khususnya untuk penanggulangan gizi buruk serta pelayanan kesehatan yang ditargetkan untuk kelompok dan kawasan tertentu dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi dan pusat berperan pada pemberian bimbingan serta pengelolaan penyelenggaraan pelayanan tersebut26 Hal ini tercermin dari belanja kesehatan di Provinsi
26 SK MENKES No. 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
65
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Gorontalo yang sebagian besar dibelanjakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2008, secara rata-rata 92 persen belanja kesehatan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Porsi belanja pemerintahan provinsi stabil pada 3 persen sedangkan porsi belanja kesehatan pusat melalui belanja dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengalalami penurunan dari 10 persen (2007) menjadi 4 persen (2012).
Gambar 4.3. Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota meningkat secara riil
352,460306,468
212,153
321,397353,234
508,242
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Kab. Boalemo Kab. BoneBolango
Kab. Gorontalo Kab.Gorontalo UtaraGorontalo Utara
Kab.Pohuwato
Kota Gorontalo
Belanja Barang dan JasaBelanja Modal
Belanja Pegawai (L)Belanja Pegawai (TL)
Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).
Belanja kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten belanja pada tingkat kabupaten/kota. Belanja kesehatan pada tingkat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan secara riil sebesar 86 persen (2007-2011). Dilain sisi, belanja Pemerintah Provinsi mengalami penurunan dari Rp 26,9 miliar (2007) menjadi Rp 21,4 miliar (2011). Komposisi belanja Pemerintah Provinsi ditandai oleh meningkatnya proporsi belanja barang dan jasa dari 22 persen menjadi 41 persen. Belanja Pegawai (langsung dan tidak langsung) dan Belanja Modal pada tingkat provinsi cenderung tidak konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi pada tingkat kabupaten/kota yang cenderung konsisten selama 2007-2011. Secara rata-rata, lebih dari setengah belanja kesehatan kabupaten/kota di belanjakan untuk Belanja Pegawai, 30 persen untuk Belanja Modal, dan 19 persen untuk Belanja Barang dan Jasa.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
66
Gambar 4.4. Komposisi Belanja Kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten pemerintah kabupaten/kota
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
Provinsi Kabupaten/Kota
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai (L) Belanja Pegawai (TL)
Sumber: Database PEA Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)
Kabupaten/kota merupakan pelaksana utama pelayanan kesehatan di Gorontalo, ditunjukkan oleh Belanja Kesehatan per kapita yang terus meningkat dalam periode 2007-2011. Belanja kesehatan per kapita kabupaten/kota meningkat dari Rp 186 ribu di tahun 2007 menjadi Rp 326 ribu di 2011. Pada saat yang sama, Belanja Kesehatan per kapita provinsi justru menurun menjadi Rp 20,6 ribu di 2011 dibanding Rp 28,5 ribu di 2007.
Belum terlihat adanya konsistensi belanja program kesehatan di tingkat provinsi. Belanja program kesehatan dapat di kategorikan menjadi tiga bagian yaitu: (i) yang mendapat anggaran setiap tahun; (ii) yang tidak dibiayai pada tahun anggaran tertentu; dan (iii) program yang hanya terjadi pada satu tahun anggaran. Walaupun sebagian besar program memperolah anggaran setiap tahun, namun besarnya alokasi anggaran sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari belanja Pemerintah Provinsi terlihat bahwa fluktuasi belanja program kesehatan cukup tinggi. Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita misalnya sepatutnya perlu didorong keberlanjutan dan konsistensi pembiayaaanya.
Gambar 4.5. Bina Upaya Kesehatan adalah komponen belanja program kesehatan terbesar di tingkat provinsi.
34
515
8 7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2007 2008 2009 2010 2011
Trend belanja program Provinsi
Billi
ons
Pengendalian penyakitdan penyehatanlingkungan
Pengembangan danpemberdayaan SDM
Kefarmasian dan alatkesehatan
Bina upaya kesehatan
Bina gizi dan KIA
Komposisi belanja program kesehatan provinsi(2011)
0% 20% 40%60% 80%100%
Bina gizi dan KIA
Bina upaya kesehatan
Kefarmasian dan alatkesehatan
Pengembangan danpemberdayaan SDM
Pengendalian penyakit danpenyehatan lingkungan
pegawai barangjasa modal
Sumber: Database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)
67
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Tabel 4.1. Belanja Program Kesehatan Provinsi Gorontalo
JENIS PROGRAM 2007 2008 2009 2010 2011
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 132.940.000 12.493.900 140.724.900 32.998.800
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 802.480.000 96.907.400 337.073.785 259.423.200 459.001.640
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
652.360.000 336.765.882 75.618.500 938.893.304
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 380.000.000 83.226.792 864.919.000 395.342.900 893.898.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
147.573.750 151.290.000 298.263.000 147.358.550
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.198.040.000 318.199.000 596.877.298 606.662.325 704.163.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.140.412.000 1.043.280.400 554.349.150 790.340.650
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
516.000.000 381.390.000 3.805.402.730 1.633.112.786 1.014.502.460
Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita 51.400.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4.408.300.000 393.174.000 896.490.900 54.030.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
91.200.000 706.128.000 403.826.000
Upaya Kesehatan Perorangan 2.883.013.187
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
66.290.000 58.460.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Lanjutan)
6.958.241.057
Jumlah 10.388.022.000 2.239.790.842 15.244.552.152 4.918.447.661 8.322.025.591
Sumber : LRA Provinsi Gorontalo 2007-2012 (diolah).
Ditingkat kabupaten/kota belanja program kesehatan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja program kesehatan yang dialokasi setiap tahun adalah untuk sarana-prasarana, obat-obatan dan perlengkapan, dan kegiatan preventif, seperti yang diperlihatkan oleh belanja program kesehatan di Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2007-2011. Ditahun 2011, fokus program kesehatan adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Dari sisi belanja, sekitar 64 persen dari belanja program kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak balita dan keselamatan ibu. Belanja program ini mencapai Rp 28 miliar di Kabupaten Gorontalo (2011).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
68
Tabel 4.2. Rincian Belanja Program Kesehatan Kabupaten Gorontalo
Program 2007 2008 2009 2010 2011
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
989.796.825 311.942.866 631.134.840 1.201.955.420 1.713.309.000
Program Upaya/promosi Kesehatan & Perbaikan Gizi & Pemberdayaan Masyarakat
3.044.232.946 1.450.954.238 3.724.316.752 2.144.311.055 503.323.964
Program Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pustu dan Jaringannya
11.777.162.699 11.834.410.186 16.332.468.184 19.542.715.979 5.757.362.214
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita & Keselamatan Ibu Melahirkan
64.850.000 13.676.089.674 28.173.124.605
Program Pengadaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
541.796.034 7.877.659.200
Program Pengadaan . Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU
2.169.187.280 6.113.089.636 1.459.471.689 50.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 51.042.500 185.293.350
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
139.019.000 122.761.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 49.170.000 20.280.000 10.165.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
122.761.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
352.293.500 237.574.500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.120.000
Program Desa Sehat 6.207.470.026 Peningkatan Sumber Daya Manusia 324.888.000
Jumlah 24.612.950.276 14.173.749.790 40.980.480.586 25.075.543.527 44.074.778.983 Sumber : LRA Kab. Gorontalo 2007-2012 (diolah)
69
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Belanja kesehatan pemerintah pusat semakin besar sejak 2008. Belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui belanja dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Kantor Daerah (KD) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya belanja kesehatan pusat yang di belanjakan melalui Kantor Daerah (KD). Ditahun 2011, belanja pusat terbesar adalah untuk program pengawasan makanan dan obat (40%) dan diikuti oleh belanja program kependudukan dan KB (27%).
Gambar 4.6. Belanja kesehatan pemerintah pusat meningkat secara riil
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011
Trend belanja pemerintah pusat di Gorontalo
Billi
ons
Kantor Pusat
Kantor Daerah
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Belanja program kesehatan tahun 2011
ProgramKefarmasian
g
dan Alatn AlatKesKesehatan
1% mProgramBina Gizi
danKesehatanIbu dan15%
ProgramPembinaan
gg
UpayaKesehatan
py
17%
ProgramdKependud
g
n KBukan dan Kpp
27%27
ProgramPengawasan
Obat dangg
Makanan40%
Sumber: diolah berdasarkan data belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan (2013)
4.3. Output dan Kinerja Sektor KesehatanPembangunan sektor kesehatan pada periode 2007-2012 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Tersedianya tenaga kesehatan dan penyediaan obat menjadi perhatian pelayanan kesehatan di Gorontalo. Penyediaan dan pengembangan fasilitas dan sarana kesehatan dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan berupa: rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan klinik.
Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Gorontalo tergolong baik. Dari tujuh indicator ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Gorontalo, lima indikator Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata Sulawesi dan nasional. Hampir seluruh desa (97 persen) memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan 75 persen desa memiliki akses terhadap pelayanan sekunder. 96 persen desa memiliki akses terhadap Puskesmas yang memiliki dokter dan 95 persen memiliki akses terhadap fasilitas persalinan. Namun disisi lain masih ada beberapa aspek pelayanan yang harus ditingkatkan. Saat ini hanya 79 persen desa yang memiliki ketersediaan bidan. Walaupun puskesmas memiliki dokter, namun prasarana airnya masih belum optimal, hanya 86 persen desa yang memiliki akses ke Puskesmas yang memiliki instalasi air (Bank Dunia, publikasi yang akan datang).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
70
Gambar 4.7. Gorontalo memiliki akses pelayanan kesehatan dan sarana Puskesmas yang baik
l
Sul
7.49%979999797.4
9%%75.39%99%%
%%%%%95.3395 33%3%%
%39%%6.39996.396.396.39%79.22%2
85.54%85
81.74%8
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (2012)
Jumlah sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara umum jumlah sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir (2007-2012), kecuali Polindes dan Posyandu menurun tahun 2011. Berkurangnya jumlah Polindes dan Posyandu tersebut karena kurang memadainya standar pelayanan medik akibat minimnya pelayanan tenaga kesehatan serta pemeliharaan kondisi Polindes dan Posyandu. Pada umumnya, Rumah Sakit telah dapat melaksanakan pelayanan gawat darurat serta memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Meskipun demikian penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam masih dibawah target yaitu sebesar 33 persen ditahun 2010, dimana targetnya adalah 70 persen.
Tabel 4.3. Perkembangan sarana dan tenaga kesehatan
Sarana dan tenaga kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011
Rumah sakit 6 6 7 9 8
Puskesmas 57 73 74 84 85
Posyandu 1097 914 1236 1249 1230
Polindes 240 240 240 248 223
Dokter Ahli 20 30 38 38 56
Dokter Umum 158 134 204 190 217
Dokter Gigi 31 40 21 24 30
Paramedis 759 410 406 1733 1254
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).
71
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Tabel 4.4. Perbandingan sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, 2011
Rasio thd jumlah penduduk rumah sakit puskesmas polindes dokter
Gorontalo 133.301 12.546 4.782 3.519
Sulawesi Barat 149.245 720 25.956 8.408
Sulawesi Selatan 127.002 9.973 36.613 4.996
Sulawesi Tengah 117.012 4.225 10.637 6.662
Sulawesi Tenggara 91.357 3.788 9.678 5.995
Sulawesi Utara 67.652 7.959 23.002 1.719
Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).
Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo terus meningkat dalam periode 2007-2012. Selama lima tahun tersebut, jumlah rumah sakit dan puskesmas terus meningkat, dengan pengecualian posyandu dan polindes yang menurun di tahun 2011. Pada saat yang sama, jumlah dokter ahli dan dokter umum juga meningkat. Sementara untuk tahun 2011, jumlah paramedis menurun dari tahun sebelumnya dan jumlah dokter gigi justru lebih rendah dibanding tahun 2007.
Rasio pelayanan dokter dan polindes di Gorontalo termasuk baik dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi, sementara rasio pelayanan rumah sakit dan Puskesmas termasuk yang terendah. Satu dokter di Provinsi Gorontalo melayani sekitar 3.500 penduduk, yang kedua terbaik setelah Sulawesi Utara. Sementara rasio pelayanan polindes adalah yang terbaik di antara provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi di mana satu Polindes melayani sekitar 4.800 penduduk. Namun demikian, rasio serupa untuk rumah sakit dan Puskesmas merupakan salah satu yang terbawah, di mana satu rumah sakit di Gorontalo melayani lebih dari 133 ribu penduduk dan satu Puskesmas melayani lebih dari 12 ribu penduduk.
Selain itu, masih ada ketimpangan dalam rasio pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota. Kota Gorontalo adalah wilayah dengan rasio jumlah dokter dan pusat kesehatan masyarakat per penduduk dan per luas wilayah terbaik. Sementara rasio pelayanan dokter terendah adalah di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato serta rasio Puskesmas terendah di Kabupaten Bone Bolango.
Tabel 4.5. Rasio layanan kesehatan 2011
Kab/Kota/Provinsi Jumlah Dokter
Jumlah Puskes, Pustu, Pusling, dll
Rasio Layanan 2011
Dokter(Umum, ahli & Gigi)
Puskes, Pustu,Pusling dll
(Km2) (pddk) (Km2) (pddk)
Boalemo 34 67 51.08 3,885 26 1,971
Kab. Gorontalo 66 139 32.48 5,512 15 2,617
Pohuwato 22 55 202.53 5,980 81 2,392
Bone Bolango 30 59 63.05 4,834 34 2,458
Gorontalo Utara 11 53 194.71 9,673 40 2,008
Kota Gorontalo 140 48 0.47 1,315 1 3,835
Prov Gorontalo 303 421 41.04 3,508 30 2,525Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
72
Capaian pelayanan kesehatan dasar di tingkat kabupaten/kota juga bervariasi. Untuk morbiditas, capaian Kota Gorontalo memburuk dari 26 persen di tahun 2007 menjadi 49 persen di 2012. Pada saat yang sama, hampir semua kabupaten lain menunjukkan perbaikan. Kota Gorontalo merupakan wilayah dengan tingkat kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan tertinggi di provinsi ini dengan 77 persen. Dari akses terhadap kesehatan gratis, Pohuwato merupakan yang terbawah dengan hanya 19 persen penduduk yang memperoleh akses tersebut di tahun 2012, menurun dari 29 persen di 2007. Dari sisi cakupan imunisasi campak bayi, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan cakupan dengan penurunan terbesar di Gorontalo Utara dengan 7 persen. Hanya Bone Bolango dan Pohuwato yang mengalami peningkatan cakupan imunisasi campak bayi (17% dan 8%)
Tabel 4.6. Capaian pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota
Morbiditas
akses terhadappembiayaan/
asuransi kesehatan
kelahiran dibantutenaga kesehatan
cakupan imunisasi
Kabupaten/kota 2007 2012 2007 2012 2007 2010* 2007 2012
Boalemo 57% 45% 28% 38% 16% 23% 70% 65%
Gorontalo 47% 36% 27% 25% 26% 27% 64% 60%
Pohuwato 55% 47% 29% 19% 18% 30% 48% 56%
Bone Bolango 41% 44% 21% 38% 31% 38% 55% 72%
Gorontalo Utara 40% 39% 32% 28% 18% 15% 68% 61%
Kota Gorontalo 26% 49% 14% 30% 68% 77% 67% 66%
Sumber: Diolah berdasarkan Susenas, BPS (berbagai tahun)Catatan: *data 2012 tidak tersedia
Terkait dengan pelayanan kesehatan dasar, penyakit yang paling umum diderita oleh penduduk adalah diare, malaria dan demam berdarah (DBD). Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo adalah wilayah dengan angka kejadian diare paling tinggi, yaitu berturut-turut 37, 36 dan 35 kejadian per 1000 penduduk. Sementara untuk DBD kota Gorontalo yang paling tinggi dengan 14 kasus per 1000 penduduk.
Gambar 4.8. Diare merupakan masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di Provinsi Gorontalo
Boalemo Bone Bolango Pohuwato Kota Gorontalo Gorontalo Gorontalo Utara0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jum
lah
kasu
s
Malaria
DBD
Diare
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2011)
73
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Akses penduduk ke sarana sanitasi dan air bersih serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang masih rendah turut mempengaruhi tingkat kejadian penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2010, tingkat PHBS hanya mencapai 40 persen dan justru menurun di tahun berikutnya. Ini berlawanan dengan fakta bahwa 490 dari 562 desa di Gorontalo adalah Desa Siaga.27 Sementara, untuk tahun 2011, akses terhadap air bersih di Gorontalo hanya sebesar 51 persen dan akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 33 persen. Akses terhadap sanitasi yang layak ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi. Kemudian, sekitar 41 persen rumah tangga di Gorontalo masih melakukan buang air besar di tempat terbuka (BABS tanpa jamban).
Rendahnya akses terhadap sanitasi menyebabkan Gorontalo memiliki angka morbiditas yang tinggi. Gorontalo memiliki angka morbiditas yang tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hampir 40 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional (43 berbanding 31 persen ditahun 2012). Sebagian besar angka morbiditas disebabkan oleh meningkatnya angka morbiditas di Kota Gorontalo. Dari 2007 hingga 2012, angka morbiditas di Kota Gorontalo hampir meningkat menjadi dua kali lipat. Hal ini bertentangan dengan kabupaten lain yang justru mengalami kecenderungan menurun angka morbiditasnya.
Gambar 4.9. Angka morbiditas Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi
44% 43%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012Sulawesi Utara Sulawesi TengahSulawesi Selatan Sulawesi TenggaraGorontalo Sulawesi BaratNasional
26%
49%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kab, Boalemo Kab. Bone BolangoKab. Gorontalo Kab. Gorontalo UtaraKab. Pohuwato Kota GorontaloProp. Gorontalo
Sumber: diolah berdasarkan Susenas, BPS (berbagai tahun)
Meskipun angka morbiditas masih tinggi, namun sudah terlihat adanya perbaikan. Ada perubahan pola masyarakat Gorontalo yang memiliki keluhan masyarakat. Di tahun 2007, Masyarakat dengan kelompok pengeluaran terendah memiliki keluhan kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran diatasnya. Dalam lima tahun, pola tersebut mengalami perubahan. Di tahun 2012, masyarakat dari kelompok pengeluaran terendah, memiliki angka morbiditas yang lebih rendah dibandingkan tiga kelompok pengeluaran diatasnya. Bahkan angka morbiditasnya hampir menyamai kelompok masyarakat dari kelompok pengeluaran tertinggi. Hal ini disebabkan, salah satunya oleh, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan
27 Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Salah satu kegiatan yang dilakukan Poskesdes adalah Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain (Depkes, 2007).
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
74
gratis. Peningkatan tersebut dirasakan oleh kelompok masyarakat termiskin, dimana tahun 2007, 26 persen yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan gratis. Di tahun 2012, angka tersebut meningkat menjadi 39 persen.
Gambar 4.10. Menurunnya angka morbiditas diiringi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan gratis
Angka morbiditas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Nasional SulawesiTengah
SulawesiBarat
Gorontalo(2007)
Gorontalo(2012)
kuin. 1 kuin. 2 kuin. 3 kuin. 4 kuin. 5
Akses pelayanan kesehatan gratis
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
SulawesiTengah
Nasional Gorontalo(2012)
Gorontalo(2007)
SulawesiBarat
kuin. 1 kuin. 2 kuin. 3 kuin. 4 kuin. 5
Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun).Catatan: data provinsi selain Gorontalo adalah data tahun 2012.
Indikator-indikator kesehatan ibu dan anak terus meningkat namun beberapa belum mendekati target MDGs. Beberapa indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita menunjukkan peningkatan. Demikian pula halnya dengan pertolongan persalinan yang dibantu dengan tenaga kesehatan. Ini merupakan hasil positif dari pembangunan kesehatan di provinsi Gorontalo. Namun demikian, untuk angka kematian bayi dan angka kematian balita masih lebih buruk dibanding angka nasional dan masih jauh dari pemenuhan target MDGs.
Tabel 4.7. Tantangan Gorontalo adalah kesehatan bayi dan anak
Indikator MDGs Gorontalo 2007 Gorontalo 2012
MDGs Target 2015 Nasional 2011
Prevalensi malnutrisi anak 18,97* 26,5 15,5 17,9
Angka kematian balita (AKABA) per 1.000 29,8 18,7 32 44
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 22,2 16,2 23 34
Persentase imunisasi campak bayi 79,61 98,8 100 87,3
Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 290,3 244,4 102 228
Cakupan kelahiran ditolong tenaga terlatih 59,37 90,5 90 81,25
Prevalensi HIV/AIDs (per 100.000) 3 3,06 0 8,92
Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo, 2013-2018; Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo (Kementrian Kesehatan 2012). Catatan: * data tahun 2009.
75
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
Kecukupan gizi bagi balita di Gorontalo masih menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo. Indikator-indikator status gizi balita28 belum mengalami perbaikan yang berarti. Persentase balita yang mengalami kekurangan gizi di Provinsi Gorontalo tahun 2007 cukup tinggi yaitu sekitar 25,4 persen (8,2 persen tergolong gizi buruk). Angka ini berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 prevalensi balita gizi buruk masih diatas rata-rata nasional dengan 11,2 persen, bahkan tertinggi di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan indikator yang digunakan untuk mengukur status gizi balita namun semua Indikator yang digunakan menunjukan bahwa Status Gizi Balita di Provinsi Gorontalo cukup serius. Fakta bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Gorontalo menjadi alasan bahwa kekurangan gizi sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah terjadinya kekurangan gizi.
Gambar 4.11. Kekurangan gizi bagi balita merupakan permasalahan yang harus dipecahkan
Perkembangan Balita yang MengalamiKekurangan Gizi (%) di provinsi Gorontalo
Tahun Jumlah %2007 11,782 18,11%2008 14,986 17,48%2009 2,897 18,97%2010 3,607 17,05%
Status Gizi berdasarkan Indikator
11.215.3
21.618.7
4.17.7
4.5
31.5
4.9
1318.5 17.1
6 7.32.1
25.3Gorontalo National
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2011 Sumber : Riskesdas 201, diolah Tim PEA Univ Gorontalo
Efisiensi teknis belanja kesehatan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Kecuali Kota Gorontalo, tiga kabupaten lainnya, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato, memiliki efisiensi teknis belanja kesehatan yang tergolong rendah. Walaupun indeks input kesehatan ketiga kabupaten/kota tersebut berbeda, namun indeks output kesehatan yang dihasilkan relative sama. Ini menunjukkan bahwa input kesehatan tidak menghasilkan dampak output yang serupa. Efisiensi teknis kesehatan harus ditingkatkan sehingga factor-faktor input bisa menghasilkan output yang sesuai.
28 Indikator Berat Badan per Umur (BB/U) memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Indikator tinggi badan per umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator berat badan per tinggi badan (BB/TB) dan indeks massa tubuh per umur (IMT/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yangtidak lama (singkat), misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Disamping untuk identifikasi masalah kekurusan dan indikator BB/TB dan IMT/U dapat juga memberikan indikasi kegemukan. Masalah kekurusan dan kegemukan pada usia dini dapat berakibat pada rentannya terhadap berbagai penyakit degeneratif pada usia dewasa (Teori Barker, referensi). Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Sebagai contoh adalah anak yang kurus dan pendek.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
76
Gambar 4.12. Efisiensi teknis belanja kesehatan tingkat Kabupaten/Kota tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.
0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.8000
0.9000
1.0000
0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000
Kab/kota di Indonesia Kab/kota di Gorontalo frontier Kab/kota di Sulawesi
Kab. GorontalontntGob ororGoGoKa ronK alo
Kota Gorontalololootaota aloaloGGo
Kab. BoalemoKab. PohuwatohuhuKaKa PoPob
Sumber: Estimasi staff Bank Dunia (2013)Catatan: Bone Bolango dan Gorontalo Utara tidak dapat diperlihatkan karena keterbatasan data. Indeks input kesehatan terdiri atas: belanja rutin dan modal, jumlah RS dan dokter per populasi. Indeks output kesehatan terdiri atas: cakupan imunisasi, angka morbiditas, dan angka harapan hidup.
4.4. Kesimpulan
• Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan pelayanan Kesehatan Gratis melalui jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program untuk menjaga stabilitas kesehatan dilakukan dengan upaya menekan angka morbiditas. Hal ini didukung oleh Belanja kesehatan di Gorontalo terus meningkat.
• Konsistensi belanja kesehatan Pemerintah Provinsi tidak seperti belanja pada tingkat kabupaten/kota. Belum terlihat adanya konsistensi belanja program kesehatan di tingkat provinsi. Belanja program kesehatan di tingkat provinsi difokuskan pada program bina usaha kesehatan.
• Pembangunan sektor kesehatan pada periode 2007-2012 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo terus meningkat dalam periode 2007-2012. Rasio pelayanan dokter dan polindes di Gorontalo termasuk baik dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi, sementara rasio pelayanan rumah sakit dan puskesmas termasuk yang terendah.
• Kecukupan gizi bagi balita di Gorontalo masih menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo
77
Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012
4.5. Rekomendasi
• Percepatan pencapaian visi Gorontalo Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan harus segera dilaksanakan, hal ini dapat dilakukan melalui: (a) penataan sistem dan peningkatan jangkauan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan ; (b) Penataan ulang distribusi tenaga kesehatan antar kab-kota melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkoordinasi dan akuntabel ; (c) Mendorong semua pihak untuk terlibat langung atau tidak langsung untuk bersama menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat, dari hulu (Bupati) hingga hilir (RT/RW) membenahi kebijakan kesehatan.
• Perlu meningkatkan efisiensi penggunan belanja kesehatan dengan mengurangi secara bertahap proporsi belanja pegawai. Saatnya memfokuskan belanja untuk kesehatan terutama untuk penanganan Balita Gizi Buruk, AKI, AKB, dan AKABA serta pada peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas kesehatan untuk daerah yang masih minim.
• Perlunya mengoptimalkan sistem perlindungan kesehatan ibu hamil dan anak. Permasalahan kesehatan ibu hamil dan Gizi buruk masih menjadi persolan serius yang dihadapi pemerintah daerah dalam pencapaian target MDGs dan pemenuhan targat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perhatian terhadap pembiayaan kesehatan diantaranya untuk (a) peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, (b) biaya operasional pelayanan kesehatan dasar (BOK), dan (c) biaya kelengkapan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar.
• Penanganan masalah Gizi buruk di Gorontalo perlu dimulai dari perbaikan taraf ekonomi keluarga miskin. Tanggung jawab perbaikan gizi buruk bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan stakeholder. Perlunya penanganan secara khusus pada daerah daerah rawan gizi buruk serta sosialisasi untuk membangun swadaya/kesadaran kolektif masyarakat terhadap penanganan gizi buruk.
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
78
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR (Triwulanan). http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/detail&kd=2181&th=2011
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo (berbagai tahun). “Daerah Dalam Angka”. Gorontalo, Indonesia
Bank Indonesia (berbagai tahun). “Kajian Ekonomi Regional Gorontalo”. Gorontalo, Indonesia
Kementerian Negara Peranan Perempuan (2012). “Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012”. Jakarta, Indonesia
Kemitraan. Indonesia Governance Index. http://www.kemitraan.or.id/igi/
Pemerintah Provinsi Gorontalo (2007). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012”. Gorontalo, Indonesia.
----------. (2012). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017”. Gorontalo, Indonesia
The World Bank (2002). “Decentralizing Indonesia”. World Bank Regional Publik Expenditure Review Overview Report. World Bank East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit. Jakarta, Indonesia
----------. (2008). “Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008: Service Delivery and Financial Management in a New Province”. Jakarta, Indonesia
----------. (2013). “Supply-Side Readiness for Universal Health Coverage: Assessing the Depth of Coverage for Non-Communicable Diseases in Indonesia”. Jakarta, Indonesia
----------. (2014). Gorontalo Public Financial Management Capacity Assessment. Jakarta, Indonesia (tidak dipublikasi)
----------. (2014b). Sulawesi Development Diagnostic. Policy Note 6: Improving Basic Services for the Vulnerable in Sulawesi. Jakarta, Indonesia (tidak dipublikasi)
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan. http://www.tnp2k.go.id/index.php?controller=glosarium&action=index&id=22#ag22
Universitas Gorontalo. (2013). Master Table Anggaran Provinsi Gorontalo (tidak dipublikasi)
----------. (2013). Mengoptimalkan Pelayanan Publik Untuk Percepatan Pembangunan Gorontalo. Gorontalo, Indonesia (tidak dipublikasi)
79
Lam
pira
n
Lam
pira
n 1.
Mat
riks R
ekom
enda
siB
idan
gTe
mu
an
Rek
om
end
asi
Pela
ku
Eko
no
mi
Seca
ra u
mum
. pro
vins
i Gor
onta
lo te
rus
berk
emba
ng s
ejak
terb
entu
k di
tahu
n 20
00.
Pert
umbu
han
ekon
omi
yang
tin
ggi
diik
uti
oleh
pen
urun
an a
ngka
ke
mis
kina
n da
n an
gka
peng
angg
uran
yan
g re
ndah
. Per
tum
buha
n ko
nsum
si
mas
yara
kat
men
unju
kkan
bah
wa
daya
bel
i m
asya
raka
t ya
ng s
emak
in b
aik.
Ku
alita
s su
mbe
r day
a m
anus
ia ju
ga m
enun
jukk
an b
erba
gai p
erba
ikan
.
Nam
un
tant
anga
n ya
ng
diha
dapi
pr
ovin
si
ini
kede
pan
mas
ih
besa
r. M
omen
tum
pem
bang
unan
yan
g te
rcip
ta s
ejak
terb
entu
knya
pro
vins
i ini
har
us
dija
ga a
gar
dapa
t m
engh
asilk
an p
emba
ngun
an d
aera
h ya
ng d
ihar
apka
n.
Skal
a pe
reko
nom
ian
Goro
ntal
o m
asih
ter
golo
ng k
ecil
diba
ndin
gkan
den
gan
prov
insi
-pro
vins
i la
in.
Pert
umbu
han
ekon
omi
yang
tin
ggi
dito
pang
ole
h pe
rtum
buha
n ko
nsum
si d
an b
elan
ja p
emer
inta
h ya
ng ti
nggi
.
Mem
anfa
atka
n m
omen
tum
pe
rtum
buha
n ya
ng
tingg
i. M
omen
tum
pe
rtum
buha
n ya
ng
tingg
i da
pat
men
jadi
pe
ndor
ong
berk
emba
ngny
a pe
reko
nom
ian
loca
l ya
ng
mel
ibat
kan
lebi
h ja
uh p
elak
u-pe
laku
eko
nom
i dae
rah.
Pad
a ak
hirn
ya in
i dap
at m
endo
rong
pen
urun
an a
ngka
kem
iski
nan
lebi
h ja
uh.
Peni
ngka
tan
ekon
omi
loka
l da
pat
dila
kuka
n de
ngan
per
baik
an a
kses
kep
ada
para
pel
aku
ekon
omi l
okal
. ba
ik y
ang
bers
kala
kec
il m
aupu
n m
enen
gah.
Mem
pert
ahan
kan
prod
uktiv
itas
pert
ania
n ya
ng m
erup
akan
su
mbe
r pe
nghi
dupa
n ba
gi
seba
gian
be
sar
pend
uduk
Go
ront
alo.
Men
ingk
atka
n ak
ses
pem
biay
aan
pert
ania
n ba
gi
usah
a ke
cil d
an m
enen
gah
yang
ber
kaita
n de
ngan
per
tani
an
sehi
ngga
dap
at m
engh
asilk
an m
ultip
lier
effe
ct y
ang
lebi
h be
sar.
Mem
perb
aiki
kua
litas
inf
rast
rukt
ur y
ang
dapa
t m
endu
kung
pe
reko
nom
ian
Goro
ntal
o da
n da
pat
men
ingk
atka
n ak
ses
terh
adap
pel
ayan
an d
asar
. khu
susn
ya u
ntuk
pen
didi
kan
dan
kese
hata
n.
Pem
erin
tah
Prov
insi
Keb
ijak
an
An
gg
aran
Stra
tegi
Pem
erin
tah
Prov
insi
Gor
onta
lo d
alam
men
ingk
atka
n ke
seja
hter
aan
mas
yara
katn
ya a
dala
h pe
ning
kata
n pe
laya
nan
dasa
r. U
ntuk
itu
dibu
tuhk
an
kine
rja k
euan
gan
daer
ah y
ang
stab
il da
n ko
nsis
ten.
Unt
uk i
tu P
emer
inta
h Pr
ovin
si G
oron
talo
mem
pert
ahan
kan
kine
rja k
euan
gan
daer
ahny
a de
ngan
m
elan
jutk
an
dan
mem
perk
uat
lang
kah-
lang
kah
kons
olid
asi
fiska
l. Im
plem
enta
si
kebi
jaka
n an
ggar
an
terli
hat
dari
tiga
upay
a:
peny
alur
an
peni
ngka
tan
pend
apat
an d
aera
h. a
loka
si a
ngga
ran
pend
idik
an m
inim
al 2
0 pe
rsen
. dan
efis
iens
i bel
anja
dae
rah.
Men
ingk
atka
n ko
mitm
en
angg
aran
pe
mer
inta
h da
erah
, kh
usus
nya
dala
m k
eber
lanj
utan
pro
gram
-pro
gram
str
ateg
is.
Dibu
tuhk
an s
uatu
ker
angk
a an
ggar
an ta
hun
jam
ak (M
ediu
m
Term
Exp
endi
ture
Fra
mew
ork)
yan
g da
pat m
enja
di p
andu
an
peng
angg
aran
dal
am ja
ngka
wak
tu te
rten
tu.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Kine
rja p
enge
lola
an k
euan
gan
daer
ah d
i Go
ront
alo
men
unju
kkan
ada
nya
perb
aika
n se
cara
kes
elur
uhan
. Pa
da l
evel
pem
erin
taha
n Ka
bupa
ten/
Kota
ki
nerja
Pen
gelo
laan
Keu
anga
n Da
erah
(PK
D) m
enun
juka
n pe
rbai
kan
deng
an
men
ingk
atny
a ju
mla
h Ka
bupa
ten/
Kota
ya
ng
men
dapa
t op
ini
WDP
/WTP
. N
amun
dis
isi
lain
. ki
nerja
PKD
Pem
erin
tah
Prov
insi
Gor
onta
lo s
ejak
tah
un
2007
sta
gnan
. Cap
aian
Opi
ni W
ajar
Tan
pa P
enge
cual
ian
(WTP
) at
as la
pora
n Ke
uang
an P
emer
inta
h Pr
ovin
si G
oron
talo
dal
am s
epul
uh ta
hun
tera
khir
hany
a pa
da ta
hun
2005
dan
200
7.
Mem
pert
ahan
kan
mom
entu
m p
erba
ikan
kin
erja
pen
gelo
laan
ke
uang
an d
aera
h de
ngan
car
a m
engu
rang
i ke
senj
anga
n ka
pasi
tas
PKD
anta
ra S
KPD
dan
anta
ra p
emer
inta
h da
erah
di
Goro
ntal
o. K
esen
jang
an k
apas
itas
ini b
isa
dipe
rkec
il de
ngan
m
enin
gkat
kan
sum
ber
daya
man
usia
yan
g m
emili
ki l
atar
be
laka
ng y
ang
rele
van.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
80
Bid
ang
Tem
uan
R
eko
men
das
iPe
laku
Kine
rja
tata
ke
lola
pe
mer
inta
han
Goro
ntal
o m
enga
lam
i st
agna
si
yang
di
perli
hatk
an
oleh
m
enur
unny
a pe
ringk
at
Inde
ks
Tata
Ke
lola
In
done
sia
(Ind
ones
ia
Gove
rnan
ce
Inde
x –
IGI)
. Pe
nuru
nan
kine
rja
tata
ke
lola
pe
mer
inta
han
Goro
ntal
o di
seba
bkan
ole
h as
pek
biro
kras
i dan
kep
emer
inta
han
yang
dis
ebak
an o
leh
rend
ahny
a ko
mitm
en a
ngga
ran
dan
tran
spar
ansi
.
Mel
akuk
an e
valu
asi
kine
rja t
ata
kelo
la p
emer
inta
han
dan
men
inda
klan
juti
deng
an te
mua
n-te
mua
nnya
sec
ara
konk
rit.
Men
ingk
atka
n be
rbag
ai u
paya
yan
g m
endu
kung
tran
spar
ansi
da
n pa
rtis
ipas
i mas
yara
kat,
khus
usny
a ya
ng te
rkai
t m
asal
ah
keua
ngan
dae
rah.
Dis
kusi
info
rmal
den
gan
para
pem
angk
u ke
pent
inga
n da
n m
edia
sec
ara
berk
ala
dapa
t m
endo
rong
ad
anya
tran
spar
ansi
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Pen
dap
atan
d
an
pem
bia
yaan
Kapa
sita
s fis
kal p
emer
inta
h da
erah
di G
oron
talo
men
gala
mi p
enur
unan
dan
m
emili
ki fl
uktu
asi k
euan
gan
daer
ah y
ang
cuku
p be
sar.
Pere
ncan
aan
keua
ngan
yan
g le
bih
baik
,. kh
usus
nya
dala
m
men
gest
imas
i pe
ndap
atan
dae
rah
agar
dap
at m
engu
rang
i flu
ktua
si a
ngga
ran
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Kem
andi
rian
keua
ngan
dae
rah
Goro
ntal
o m
enin
gkat
. Pen
dapa
tan
Asli
Daer
ah
(PAD
) Go
ront
alo
cend
erun
g m
enin
gkat
dal
am li
ma
tahu
n te
rakh
ir. K
ontr
ibus
i PA
D te
rbes
ar b
ersu
mbe
r da
ri pa
jak
daer
ah.
khus
usny
a da
ri Pe
mer
inta
h Pr
ovin
si.
Peny
umba
ng t
erbe
sar
terh
adap
PAD
Gor
onta
lo a
dala
h pa
jak
yang
be
rkai
tan
kend
araa
n be
rmot
or
dan
pend
apat
an
Bada
n La
yana
n Um
um
Daer
ah (B
LUD)
.
Pem
erin
tah
daer
ah
haru
s m
ulai
m
empe
rtim
bang
kan
pilih
an-p
iliha
n PA
D la
in u
ntuk
men
gura
ngi
kete
rgan
tung
an
terh
adap
sum
ber-
sum
ber u
tam
a. R
enda
hnya
kap
asita
s fis
cal
dapa
t te
rata
si d
enga
n m
enge
fisie
nkan
bel
anja
peg
awai
dan
m
engu
rang
i pen
yert
aan
mod
al (A
PBD)
di b
ank
pem
bang
unan
da
erah
unt
uk p
embi
ayaa
n pe
mba
ngun
an y
ang
prod
uktif
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Wal
aupu
n m
enin
gkat
. Pe
ndap
atan
As
li Da
erah
(P
AD)
di
prov
insi
da
n Ka
bupa
ten/
Kota
Gor
onta
lo le
bih
rend
ah d
ari k
ompo
nen
pend
apat
an la
inny
a.
Peni
ngka
tan
PAD
yang
dic
apai
Gor
onta
lo m
asih
bel
um m
emen
uhi
targ
et
RPJM
D da
n sa
at in
i mas
ih m
erup
akan
sal
ah s
atu
yang
tere
ndah
di I
ndon
esia
.
Men
gopt
imal
kan
upay
a pe
ning
kata
n PA
D de
ngan
m
enga
nalis
is p
oten
si p
enda
pata
n da
erah
. Pe
mer
inta
h Pr
ovin
si d
an
Kabu
pate
n/Ko
ta
Bel
anja
Mem
asuk
i da
saw
arsa
ke
dua
seja
k te
rben
tuk.
be
lanj
a pe
mer
inta
h un
tuk
Goro
ntal
o te
rus
men
ingk
at.
Di t
ahun
201
2, t
ingk
at b
elan
ja p
emer
inta
h da
erah
Gor
onta
lo l
ebih
tin
ggi
diba
ndin
gkan
rat
a-ra
ta n
asio
nal.
Seba
gian
be
sar
bela
nja
daer
ah d
i Gor
onta
lo d
ikel
ola
oleh
pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta.
Bela
nja
pem
erin
tah
pusa
t di G
oron
talo
mas
ih te
rgol
ong
besa
r wal
aupu
n tid
ak
sebe
sar b
elan
ja p
emer
inta
h Ka
bupa
ten/
Kota
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
har
us m
enja
lank
an f
ungs
i ko
ordi
nasi
un
tuk
men
ghin
dari
tum
pang
tin
dih
bela
nja
anta
ra
pem
erin
tah
pusa
t, pr
ovin
si,
dan
Kabu
pate
n/Ko
ta,
sert
a m
engh
inda
ri te
rjadi
nya
keku
rang
an/k
eleb
ihan
pen
dana
an.
Pem
erin
tah
Prov
insi
Kabu
pate
n/Ko
ta m
enga
lam
i pen
ingk
atan
bel
anja
tida
k la
ngsu
ng. P
enin
gkat
an
bela
nja
tidak
lan
gsun
g di
seb
abka
n ol
eh p
enin
gkat
an b
elan
ja p
egaw
ai.
Ting
giny
a be
lanj
a pe
gaw
ai d
iseb
agia
n be
sar
dise
babk
an o
leh
bela
nja
gaji
pega
wai
fung
sion
al. k
husu
snya
dib
idan
g pe
ndid
ikan
dan
kes
ehat
an.
Peni
ngka
tan
bela
nja
tidak
lan
gsun
g ya
ng d
iseb
abka
n ol
eh
peni
ngka
tan
bela
nja
pega
wai
per
lu d
i eva
luas
i sec
ara
rela
tif
diba
ndin
gkan
pro
vins
i-pr
ovin
si la
in.
Disi
si la
in, p
enin
gkat
an
bela
nja
pega
wai
ada
lah
untu
k pe
gaw
ai f
ungs
iona
l. at
au
yang
men
yedi
akan
pel
ayan
an p
ublik
sec
ara
lang
sung
. har
us
dapa
t diju
stifi
kasi
.
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta
Bela
nja
men
urut
uru
san
mas
ih d
i do
min
asi
oleh
bel
anja
Pem
erin
taha
n Um
um d
an P
endi
dika
n. B
elan
ja p
emer
inta
han
umum
di t
ingk
at p
rovi
nsi t
erus
m
enin
gkat
sed
angk
an d
i tin
gkat
Kab
upat
en/K
ota
men
gala
mi
penu
runa
n.
Ditin
gkat
Kab
upat
en/K
ota.
pen
ingk
atan
bel
anja
pen
didi
kan
dan
kese
hata
n m
enek
an p
ropo
rsi p
emer
inta
han
umum
dan
infr
astr
uktu
r. Be
lanj
a pe
mer
inta
h da
erah
terh
adap
infr
astr
uktu
r ber
kura
ng c
ukup
dra
stis
.
Pem
erin
tah
perlu
men
ingk
atka
n ef
isie
nsi d
alam
pos
bel
anja
pe
gaw
ai m
engi
ngat
Gaj
i PN
S ak
an m
enga
lam
i ke
naik
an
nom
inal
10
pers
en d
an b
erka
la 2
.5 p
erse
n se
cara
riil.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
81
Bid
ang
Tem
uan
R
eko
men
das
iPe
laku
Men
ingk
atny
a an
ggar
an p
emer
inta
h da
erah
di
Goro
ntal
o tid
ak d
iikut
i ol
eh
men
ingk
atny
a fl
eksi
bilit
as a
ngga
ran.
Kete
rbat
asan
fle
ksib
ilita
s an
ggar
an
bera
rti
pem
erin
tah
daer
ah
Goro
ntal
o ha
rus
lebi
h ef
ektif
da
n ef
isie
n da
lam
be
lanj
a da
erah
nya.
Prio
ritas
i ya
ng j
elas
san
gat
dipe
rluka
n da
lam
per
enca
naan
dae
rah.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Pen
did
ikan
Kabu
pate
n/Ko
ta m
emili
ki p
eran
an y
ang
besa
r dal
am se
ktor
pen
didi
kan.
Dal
am
5 ta
hun.
bel
anja
pen
didi
kan
Kabu
pate
n/Ko
ta m
enin
gkat
leb
ih d
ari
dua
kali
lipat
sec
ara
riil.
Peni
ngka
tan
bela
nja
pend
idik
an p
ada
tingk
at K
abup
aten
/Kot
a m
enye
babk
an k
esen
jang
an s
umbe
r day
a fis
kal u
ntuk
pen
didi
kan
men
geci
l.
Pe
ning
kata
n Al
okas
i be
lanj
a pe
ndid
ikan
di
Kabu
pate
n/Ko
ta p
erlu
dia
rahk
an p
ada
upay
a pe
ning
kata
n ku
alita
s pe
ndid
ikan
dan
te
naga
kep
endi
dika
n, t
erut
ama
untu
k pe
laya
nan
kelo
mpo
k m
iski
n,
terp
enci
l, da
n te
rtin
ggal
. Al
okas
i bel
anja
pen
didi
kan
yang
tepa
t sas
aran
ber
dam
pak
pada
m
enin
gkat
nya
angk
a ra
ta-r
ata
lam
a se
kola
h di
Go
ront
alo
yang
sek
aran
g m
asih
rend
ah.
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta
Alok
asi
bela
nja
prog
ram
pe
ndid
ikan
Go
ront
alo
men
gala
mi
peni
ngka
tan
rata
-rat
a 9
.5 p
erse
n pe
r ta
hun.
Seb
agia
n be
sar
bela
nja
prog
ram
pen
didi
kan
Goro
ntal
o di
alok
asik
an u
ntuk
dua
pro
gram
. Ke
dua
prog
ram
yai
tu P
rogr
am
Pend
idik
an M
enen
gah
dan
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Mut
u Pe
ndid
ikan
dan
Tena
ga
Kepe
ndid
ikan
. Bel
anja
pen
didi
kan
pad
a tin
gkat
Kab
upat
en/K
ota
dial
okas
ikan
un
tuk
Prog
ram
Pen
unta
san
Waj
ib B
elaj
ar (W
AJAR
) 9 ta
hun.
Beb
erap
a pr
ogra
m
pend
idik
an
di
Goro
ntal
o m
enga
ndal
kan
pem
biay
aan
dari
pusa
t, se
pert
i pr
ogra
m P
endi
dika
n An
ak U
sia
Dini
(PAU
D) d
an N
onfo
rmal
.
Mem
baik
nya
kond
isi
pend
idik
an d
i Go
ront
alo
perlu
diik
uti
oleh
kom
itmen
da
n ko
nsis
tens
i ke
bija
kan
pem
erin
tah
daer
ah.
Alok
asi
angg
aran
pen
didi
kan
yang
mem
adai
ole
h pe
mer
inta
h da
erah
un
tuk
mem
astik
an
dan
men
jam
in
kebe
rlanj
utan
ku
alita
s da
n m
asa
depa
n pe
ndid
ikan
di
Go
ront
alo.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Goro
ntal
o m
enga
lam
i kem
ajua
n si
gnifi
kan
dala
m c
apai
an s
ekto
r pe
ndid
ikan
. Go
ront
alo
tela
h be
rhas
il m
enin
gkat
kan
Angk
a Pa
rtis
ipas
i Mur
ni (
APM
) un
tuk
pend
idik
an d
asar
. Dis
isi
lain
, Gor
onta
lo m
asih
har
us m
enge
jar
capa
ian
APM
un
tuk
tingk
at p
endi
dika
n m
enen
gah.
Kebi
jaka
n Pe
mer
inta
h da
erah
per
lu fo
kus
pada
pen
ingk
atan
An
gka
Part
isip
asi M
urni
(AP
M)
dan
kel
ulus
an s
isw
a Se
kola
h M
enen
gah.
Dis
parit
as K
ualit
as la
yana
n pe
ndid
ikan
men
enga
h an
tar k
abup
aten
-kot
a pe
rlu d
imin
imal
isir
mel
alui
koo
rdin
asi
dan
sine
rgita
s pr
ogra
m p
endi
dika
n Pr
ovin
si d
an k
abup
aten
-ko
ta.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Goro
ntal
o te
lah
berh
asil
men
ingk
atka
n ak
ses t
erha
dap
pend
idik
an m
enen
gah.
kh
usus
nya
untu
k ke
lom
pok
mis
kin.
Ra
ta-r
ata
lam
a se
kola
h m
enga
lam
i pe
ning
kata
n w
alau
pun
mas
ih te
rtin
ggal
dar
i pro
vins
i lai
n di
Sul
awes
i.
Perlu
dip
ikirk
an s
ebua
h in
terv
ensi
yan
g m
enga
tasi
lang
sung
m
asal
ah d
isin
sent
if un
tuk
bers
ekol
ah.
Tert
ingg
alny
a an
gka
rata
-rat
a la
ma
seko
lah
kare
na a
nak
usia
sek
olah
yan
g te
rjun
lang
sung
ke
lapa
ngan
pek
erja
an.
dan
bias
anya
di
sekt
or
info
rmal
. Seb
agai
pili
han,
keg
iata
n PR
ODIR
A da
pat d
iara
hkan
un
tuk
men
gata
si m
asal
ah d
isin
sent
if in
i.
Pem
erin
tah
Prov
insi
Berb
agai
fak
tor
pend
ukun
g pe
ndid
ikan
bel
um d
apat
men
ghas
ilkan
out
put
pend
idik
an y
ang
diha
rapk
an. E
fisie
nsi t
ekni
s se
ktor
al ti
ngka
t Kab
upat
en/K
ota
di G
oron
talo
terg
olon
g re
ndah
apa
bila
dib
andi
ngka
n de
ngan
Kab
upat
en/K
ota
lain
di I
ndon
esia
.
Perlu
die
valu
asi l
ebih
jauh
apa
kah
rend
ahny
a ko
nver
si fa
ktor
-fa
ktor
inp
ut p
endi
dika
n m
enja
di o
utpu
t-ou
tput
pen
didi
kan
(efis
iens
i te
knis
) di
seba
bkan
ole
h ke
tidak
efis
iena
n fa
ktor
-fa
ktor
inp
ut a
tauk
ah k
etid
akef
ektif
an f
akto
r-fa
ktor
out
put.
Dari
eval
uasi
ini d
apat
dib
uat
sebu
ah in
terv
ensi
yan
g te
pat
untu
k m
enin
gkat
kan
tingk
at k
onve
rsi
fakt
or-f
akto
r in
put
men
jadi
out
put-
outp
ut p
endi
dika
n.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Prog
ram
Pen
didi
kan
Grat
is a
dala
h pe
mbe
rian
bant
uan
oper
asio
nal
untu
k pe
ning
kata
n pe
laya
nan
di
bida
ng
pend
idik
an.
Pem
erin
tah
Goro
ntal
o m
enga
loka
sika
n be
lanj
a ya
ng b
esar
unt
uk P
rodi
ra.
Pene
rapa
n Pr
odira
di
tingk
at K
abup
aten
/Kot
a be
rvar
iasi
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
Gor
onta
lo p
erlu
men
ingk
atka
n al
okas
i sh
arin
g ko
mpo
nen
pem
biay
aan
pend
idik
an p
erso
nalia
sis
wa
yang
dita
nggu
ng o
leh
oran
g tu
a si
swa.
Sel
ain
itu, p
emer
inta
h da
erah
di
Goro
ntal
o pe
rlu m
engu
rang
i be
ban
pend
idik
an
oran
g tu
a m
elal
ui
APBD
. Ke
jela
san
shar
ing
pem
biay
aan
pend
idik
an
anta
ra
Pem
erin
tah
Prov
insi
da
n Ka
bupa
ten/
Kota
di G
oron
talo
pen
ting
untu
k m
emas
tikan
keb
erla
njut
an
prog
ram
Pen
didi
kan
Gatis
(PRO
DIRA
).
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
82
Bid
ang
Tem
uan
R
eko
men
das
iPe
laku
Kese
hat
an
Pem
erin
tah
Prov
insi
Gor
onta
lo m
emfo
kusk
an p
elay
anan
Kes
ehat
an G
ratis
m
elal
ui ja
min
an k
eseh
atan
gra
tis b
agi m
asya
raka
t mis
kin
dan
men
ingk
atka
n ku
alita
s ke
seha
tan
mas
yara
kat.
Prog
ram
unt
uk m
enja
ga s
tabi
litas
kes
ehat
an
dila
kuka
n de
ngan
upa
ya m
enek
an a
ngka
mor
bidi
tas.
Hal
ini
did
ukun
g ol
eh
Bela
nja
kese
hata
n di
Gor
onta
lo te
rus
men
ingk
at.
Perc
epat
an
penc
apai
an
visi
Go
ront
alo
Seha
t. M
andi
ri da
n Be
rkea
dila
n da
pat
dila
kuka
n m
elal
ui ;
(a)
pen
ataa
n si
stem
dan
pen
ingk
atan
jan
gkau
an p
emer
ataa
n da
n m
utu
pela
yana
n ke
seha
tan
yang
ber
kead
ilan
; (b)
Pen
ataa
n ul
ang
dist
ribus
i ten
aga
kese
hata
n an
tar k
ab-k
ota
mel
alui
keb
ijaka
n pe
mer
inta
h da
erah
yan
g te
rkoo
rdin
asi
dan
akun
tabe
l ;
(c)
Men
doro
ng s
emua
pih
ak u
ntuk
ter
libat
lang
ung
atau
tid
ak
lang
sung
un
tuk
bers
ama
men
angg
ulan
gi
perm
asal
ahan
ke
seha
tan
mas
yara
kat.
dari
hulu
(Bu
pati)
hin
gga
hilir
(R
T/RW
) mem
bena
hi k
ebija
kan
kese
hata
n.
Pem
erin
tah
Prov
insi
Kons
iste
nsi b
elan
ja k
eseh
atan
Pem
erin
tah
Prov
insi
tida
k se
pert
i bel
anja
pad
a tin
gkat
Kab
upat
en/K
ota.
Bel
um t
erlih
at a
dany
a ko
nsis
tens
i bel
anja
pro
gram
ke
seha
tan
di t
ingk
at p
rovi
nsi.
Bela
nja
prog
ram
kes
ehat
an d
i tin
gkat
pro
vins
i di
foku
skan
pad
a pr
ogra
m b
ina
usah
a ke
seha
tan.
Men
ingk
atka
n ef
esie
nsi
peng
guna
n be
lanj
a ke
seha
tan
deng
an
men
gura
ngi
seca
ra
bert
ahap
pr
opor
si
bela
nja
pega
wai
. Sa
atny
a m
emfo
kusk
an b
elan
ja u
ntuk
kes
ehat
an
teru
tam
a un
tuk
pena
ngan
an B
alita
Giz
i Bur
uk, A
KI, A
KB, d
an
AKAB
A se
rta
pada
pen
ingk
atan
ket
erse
diaa
n da
n ak
sesi
bilit
as
kese
hata
n un
tuk
daer
ah y
ang
mas
ih m
inim
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Pem
bang
unan
sek
tor
kese
hata
n pa
da p
erio
de 2
007-
2012
difo
kusk
an p
ada
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar k
eseh
atan
mas
yara
kat.
Kete
rsed
iaan
sar
ana
dan
pras
aran
a Go
ront
alo
men
ingk
at d
alam
5 t
ahun
ter
akhi
r. Ju
mla
h te
naga
ke
seha
tan
di P
rovi
nsi G
oron
talo
ter
us m
enin
gkat
dal
am p
erio
de 2
007-
2012
. Ra
sio
pela
yana
n do
kter
dan
pol
inde
s di G
oron
talo
term
asuk
bai
k di
band
ingk
an
prov
insi
lai
nnya
di
Sula
wes
i, se
men
tara
ras
io p
elay
anan
rum
ah s
akit
dan
pusk
esm
as te
rmas
uk y
ang
tere
ndah
.
Perlu
nya
men
gopt
imal
kan
sist
em p
erlin
dung
an k
eseh
atan
ib
u ha
mil
dan
anak
. Per
mas
alah
an k
eseh
atan
ibu
ham
il da
n Gi
zi b
uruk
mas
ih m
enja
di p
erso
lan
seriu
s ya
ng d
ihad
api
pem
erin
tah
daer
ah
dala
m
penc
apai
an
targ
et
MDG
s da
n pe
men
uhan
ta
rget
St
anda
r Pe
laya
nan
Min
imal
(S
PM).
Perh
atia
n te
rhad
ap
pem
biay
aan
kese
hata
n di
anta
rany
a un
tuk
(a)
peni
ngka
tan
jam
inan
kes
ehat
an m
asya
raka
t, (b
) bi
aya
oper
asio
nal
pela
yana
n ke
seha
tan
dasa
r (B
OK),
dan
(c)
biay
a ke
leng
kapa
n da
n ke
ters
edia
an f
asili
tas
kese
hata
n da
sar.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
Kecu
kupa
n gi
zi b
agi
balit
a di
Gor
onta
lo m
asih
men
jadi
per
mas
alah
an y
ang
diha
dapi
Pro
vins
i Gor
onta
lo.
Pena
ngan
an m
asal
ah G
izi b
uruk
di G
oron
talo
per
lu d
imul
ai
dari
perb
aika
n ta
raf
ekon
omi
kelu
arga
mis
kin.
Tan
ggun
g ja
wab
per
baik
an g
izi
buru
k bu
kan
hany
a di
laku
kan
oleh
Di
nas
Kese
hata
n na
mun
m
erup
akan
ta
nggu
ng
jaw
ab
bers
ama
linta
s se
ktor
dan
stak
ehol
der.
Perlu
nya
pena
ngan
an
seca
ra k
husu
s pa
da d
aera
h da
erah
raw
an g
izi
buru
k se
rta
sosi
alis
asi
untu
k m
emba
ngun
sw
aday
a/ke
sada
ran
kole
ktif
mas
yara
kat t
erha
dap
pena
ngan
an g
izi b
uruk
.
Pem
erin
tah
Prov
insi
dan
Ka
bupa
ten/
Kota
83
Lam
pira
n 2.
Go
ront
alo
PEA
Upda
te B
udge
t Mas
ter T
able
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
PE
NER
IMA
AN
102
PAD
116.
539
181.
691
266.
938
277.
059
361.
462
332.
497
107.
046
192.
419
225.
045
259.
030
033
2.49
7
411
Paja
k Da
erah
52.7
7986
.952
105.
689
125.
009
166.
309
176.
586
68.0
3296
.862
105.
456
141.
754
174.
477
176.
586
412
Retr
ibus
i Dae
rah
34.7
1255
.278
69.2
7234
.288
30.8
7234
.264
10.4
8749
.031
47.9
8223
.538
35.4
2934
.264
413
Hasi
l Pen
gelo
laan
Ke
kaya
an D
aera
h ya
ng
Dipi
sahk
an4.
163
4.67
97.
181
8.15
512
.489
10.7
332.
792
2.51
27.
769
5.17
110
.484
10.7
33
414
Lain
-lai
n Pe
ndap
atan
As
li Da
erah
Yan
g Sa
h24
.885
34.7
8284
.796
109.
607
151.
792
110.
915
25.7
3644
.013
63.8
3888
.568
109.
803
110.
915
103
Dan
a Pe
rim
ban
gan
1.49
0.92
02.
094.
088
2.34
4.08
92.
318.
671
2.59
9.38
12.
605.
010
1.26
5.37
62.
099.
559
2.33
5.72
22.
325.
069
02.
605.
010
421
Dana
Bag
i Has
il Pa
jak
84.4
8510
7.14
014
0.76
715
4.46
816
3.80
711
2.03
273
.921
122.
335
134.
005
164.
976
149.
546
112.
032
Ba
gi H
asil
Buka
n Pa
jak
2.39
120
.532
4.41
93.
409
1.19
735
3.38
25.
344
15.5
032.
839
1.67
21.
382
353.
382
422
Dana
Alo
kasi
Um
um1.
227.
958
1.67
8.31
11.
844.
415
1.92
2.33
62.
156.
208
1.94
8.94
91.
053.
345
1.67
8.31
11.
844.
394
1.91
9.96
42.
153.
940
1.94
8.94
9
423
Dana
Alo
kasi
Khu
sus
176.
086
288.
104
354.
489
238.
457
278.
169
190.
647
132.
766
283.
410
354.
484
238.
457
278.
146
190.
647
105
BAG
IAN
LA
IN-L
AIN
PE
NER
IMA
AN
YA
NG
SA
H17
6.42
527
6.74
823
4.31
548
9.39
569
7.58
229
5.53
318
6.31
728
9.08
121
5.52
944
4.17
40
295.
533
431
Pend
apat
an H
ibah
32.0
0066
.293
15.0
0034
.518
810
47.5
0040
.742
6.49
338
.813
810
432
Dana
Dar
urat
10.5
5748
.749
7.27
446
.075
00
8.92
774
.000
10.0
699.
866
104.
849
0
433
Dana
Bag
i Has
il Pa
jak
dari
Prov
insi
dan
Pe
mer
inta
h Da
erah
La
inny
a
23.8
7271
.486
72.2
4012
4.49
952
.922
51.3
5228
.960
33.3
6868
.850
116.
469
50.8
8451
.352
434
Dana
Pen
yesu
aian
dan
Ot
onom
i Khu
sus
109.
996
82.2
2011
9.61
317
8.71
151
7.23
824
1.62
810
0.91
813
3.73
210
9.96
117
6.11
441
2.64
424
1.62
8
435
Bant
uan
Keua
ngan
dar
i Pr
ovin
si a
tau
Pem
erin
tah
Daer
ah L
ainn
ya0
8.00
015
.500
12.1
6721
.962
012
5.00
01.
500
11.6
1621
.962
0
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
84
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
436
Bagi
Has
il Bu
kan
Paja
k da
ri Pr
ovin
si d
an
Pem
erin
tah
Daer
ah
Lain
nya
00
083
.625
00
00
9.17
91.
497
00
Pe
ndap
atan
lain
nya
00
4.68
79.
799
105.
380
2.55
20
2.23
99.
478
89.7
9899
.324
2.55
2
To
tal p
ener
imaa
n1.
783.
884
2.55
2.52
72.
845.
342
3.08
5.12
43.
658.
425
3.23
3.04
01.
558.
739
2.58
1.05
92.
776.
296
3.02
8.27
30
3.23
3.04
0
BEL
AN
JA
BEL
AN
JA M
ENU
RUT
URU
SAN
U
RUSA
N W
AJI
B2.
131.
476
2.64
1.83
02.
840.
491
2.79
4.70
23.
643.
794
3.20
1.83
31.
343.
920
2.34
9.99
32.
527.
450
2.59
3.13
93.
351.
682
3.20
1.83
3
1Pe
ndid
ikan
44
0.35
863
3.44
473
9.48
788
7.40
91.
238.
998
1.12
5.64
925
4.80
261
1.73
270
4.10
375
2.93
61.
118.
820
1.12
5.64
9
2Ke
seha
tan
140.
838
223.
866
289.
516
300.
348
352.
144
344.
750
83.3
0920
5.49
926
5.27
828
1.06
035
6.46
634
4.75
0
3Pe
kerja
an U
mum
56
8.83
967
5.91
765
5.66
946
5.67
659
8.32
237
5.80
532
5.03
851
0.14
157
0.47
437
2.31
351
3.46
437
5.80
5
4Pe
rum
ahan
37
.136
9.27
210
.359
10.2
248.
416
6.60
59.
856
8.49
99.
865
8.00
97.
834
6.60
5
5Pe
nata
an R
uang
6.
445
8.93
39.
273
5.10
77.
621
9.83
61.
632
7.52
57.
799
4.70
26.
157
9.83
6
6Pe
renc
anaa
n Pe
mba
ngun
an
28.2
9932
.632
38.9
3637
.140
40.9
3640
.192
17.1
5927
.692
32.9
2334
.955
38.6
5640
.192
7Pe
rhub
unga
n 22
.087
29.2
2040
.011
39.9
4444
.151
40.6
7912
.840
25.6
8231
.047
35.7
3441
.861
40.6
79
8Li
ngku
ngan
Hid
up
20.8
2224
.011
26.4
7424
.137
32.7
0331
.714
7.89
622
.468
22.0
7223
.085
31.0
1231
.714
9Pe
rtan
ahan
1.16
923
.632
7.77
226
.461
20.7
2726
.024
19.3
5022
.117
5.86
323
.098
19.8
7326
.024
10Ke
pend
uduk
an d
an
Cata
tan
Sipi
l 7.
660
6.65
19.
222
7.68
314
.303
15.5
614.
535
6.40
38.
544
7.27
913
.620
15.5
61
11Pe
mbe
rday
aan
Pere
mpu
an15
.105
8.08
57.
632
6.85
65.
999
4.89
12.
930
7.87
87.
492
6.74
19.
340
4.89
1
12Ke
luar
ga B
eren
cana
dan
Ke
luar
ga S
ejah
tera
1.
537
5.45
47.
364
9.60
316
.530
15.4
0829
65.
198
7.12
89.
168
12.5
7715
.408
13So
sial
20
.917
16.5
5919
.003
18.6
9738
.122
34.9
1417
.797
15.4
4613
.818
19.8
1836
.379
34.9
14
14Te
naga
Ker
ja15
.959
22.2
2318
.519
16.6
4425
.093
26.1
6011
.839
19.7
7414
.452
17.2
8224
.297
26.1
60
15Ko
pera
si d
an U
saha
Kec
il M
enen
gah
10.8
4316
.698
14.4
538.
861
22.9
7422
.965
9.09
315
.794
9.92
810
.054
22.4
2022
.965
16Pe
nana
man
Mod
al
4.03
37.
088
6.83
73.
403
6.70
96.
785
8.06
26.
781
3.81
23.
364
6.45
26.
785
17Ke
buda
yaan
2.
684
4.14
33.
045
4.55
54.
645
2.75
22.
015
3.90
92.
908
4.45
74.
336
2.75
2
18Pe
mud
a da
n Ol
ah R
aga
21.5
5314
.544
9.72
88.
201
12.4
6116
.961
7.66
813
.391
8.88
69.
305
12.0
3816
.961
85
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
19Ke
satu
an B
angs
a da
n Po
litik
Dal
am N
eger
i 20
.897
33.5
4841
.074
30.4
0852
.074
50.9
1817
.308
31.2
9833
.751
35.3
4049
.075
50.9
18
20Pe
mer
inta
han
Umum
723.
754
801.
088
843.
404
846.
977
1.04
7.54
095
2.20
449
7.64
874
1.93
272
8.42
389
6.13
297
3.81
395
2.20
4
22Pe
mbe
rday
aan
Mas
yara
kat d
an D
esa
12.4
6723
.582
24.1
8211
.380
25.7
3826
.249
10.5
4820
.274
18.6
7813
.242
25.1
1026
.249
23St
atis
tik46
333
347
396
422
405
2.41
726
334
377
421
405
24Ar
sip
691.
398
287
580
196
301
557
1.23
326
553
814
530
1
25Ko
mun
ikas
i dan
In
form
atik
a 7.
541
8.96
09.
715
9.35
410
.643
10.7
368.
476
8.74
110
.573
9.49
511
.805
10.7
36
26Pe
rpus
taka
an0
03.
650
3.32
97.
048
6.59
80
04.
367
4.02
06.
530
6.59
8
27Ke
taha
nan
Pang
an0
10.8
494.
531
11.3
299.
279
6.77
410
.849
10.5
574.
667
10.6
349.
178
6.77
4
U
RUSA
N P
ILIH
AN
170.
349
204.
524
190.
569
147.
142
253.
510
261.
864
130.
200
191.
875
183.
038
166.
932
241.
126
261.
864
1Pe
rtan
ian
87.6
6311
4.20
410
1.41
875
.645
131.
580
140.
765
69.7
8510
8.54
992
.517
87.1
1612
7.16
814
0.76
5
2Ke
huta
nan
13.2
8818
.613
20.4
7616
.355
30.6
3330
.855
11.9
8517
.029
17.6
5919
.558
29.0
1130
.855
3En
ergi
dan
Sum
berd
aya
Min
eral
8.
123
4.47
44.
499
3.88
02.
736
8.39
04.
044
4.30
24.
680
4.29
42.
534
8.39
0
4Pa
riwis
ata
10.8
4011
.927
7.91
87.
069
11.0
9011
.224
7.93
411
.342
8.19
48.
153
10.7
2711
.224
5Ke
laut
an d
an P
erik
anan
33
.654
42.6
4740
.442
29.4
5456
.725
52.5
5327
.105
38.4
3639
.185
33.2
9752
.258
52.5
53
6Pe
rdag
anga
n 5.
221
6.77
28.
269
8.52
912
.251
9.37
33.
641
6.60
38.
481
8.38
411
.115
9.37
3
7In
dust
ri 10
.559
4.24
93.
841
3.86
34.
316
4.48
44.
685
4.15
33.
935
3.78
44.
188
4.48
4
8Ke
tran
smig
rasi
an
1.00
11.
638
3.70
62.
348
4.18
04.
222
1.02
11.
461
8.38
62.
346
4.12
64.
222
TO
TAL
2.30
1.82
52.
846.
354
3.03
1.05
92.
941.
845
3.89
7.30
43.
463.
697
1.47
4.12
02.
541.
867
2.71
0.48
92.
760.
071
3.59
2.80
73.
463.
697
BEL
AN
JA M
ENU
RUT
KLA
SIFI
KA
SI E
KON
OM
I
B
elan
ja t
idak
la
ng
sun
g#
VALU
E!1.
155.
092
1.28
4.46
81.
401.
076
1.94
0.24
21.
946.
272
591.
993
1.10
3.13
11.
073.
290
1.42
4.30
51.
859.
932
1.94
6.27
2
Pe
gaw
ai61
2.60
592
9.01
91.
047.
419
1.11
3.42
71.
615.
639
1.65
7.33
742
5.44
089
0.35
792
6.81
91.
149.
555
1.55
2.30
01.
657.
337
Bu
nga
00
188
633
1.00
075
00
00
594
580
750
Hi
bah/
subs
idi
17.6
2988
.344
57.6
7985
.287
132.
519
98.7
1130
.299
84.6
5226
.777
83.2
3312
4.51
398
.711
Ba
ntua
n So
sial
36.1
3433
.994
62.1
1159
.042
54.0
1239
.854
34.9
4132
.396
52.9
9954
.262
49.9
4239
.854
Ba
gi H
asil
ke D
aera
h Ba
wah
an25
.053
38.9
0748
.237
40.1
2651
.723
68.6
9338
.855
33.5
8824
.509
39.8
6151
.613
68.6
93
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
86
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
Ba
ntua
n ke
Dae
rah
Baw
ahan
68.0
0460
.607
66.1
1793
.584
76.7
7569
.823
59.3
5160
.063
41.3
5491
.912
76.0
2769
.823
Ti
dak
Terd
uga
9.94
34.
221
2.71
88.
976
8.57
411
.104
3.10
72.
076
832
4.88
84.
956
11.1
04
Ba
ntua
n ke
pada
Le
mba
ga V
ertik
al#
VALU
E!0
00
00
00
00
00
B
elan
ja la
ng
sun
g1.
532.
457
1.69
1.26
21.
746.
591
1.54
0.76
81.
957.
063
1.51
7.42
588
2.12
71.
438.
736
1.63
7.19
81.
335.
766
1.73
2.87
51.
517.
425
Pe
gaw
ai22
5.43
518
2.16
016
6.91
217
9.07
321
1.34
618
0.07
983
.772
168.
478
162.
885
173.
534
206.
141
180.
079
Ba
rang
dan
Jasa
509.
399
548.
931
583.
561
523.
963
720.
305
625.
289
332.
753
503.
192
563.
735
517.
916
686.
756
625.
289
M
odal
797.
622
960.
170
996.
117
837.
732
1.02
5.41
271
2.05
746
5.60
176
7.06
591
0.57
864
4.31
683
9.97
971
2.05
7
To
tal
2.30
1.82
52.
846.
354
3.03
1.05
92.
941.
845
3.89
7.30
43.
463.
697
1.47
4.12
02.
541.
867
2.71
0.48
92.
760.
071
3.59
2.80
73.
463.
697
CH
ECK
BEL
AN
JA S
EKTO
R S
TRAT
EGIS
(ber
das
arka
n U
rusa
n)
PE
ND
IDIK
AN
440.
358
633.
444
739.
487
887.
409
1.23
8.99
81.
125.
649
254.
802
611.
732
704.
103
752.
936
1.11
8.82
01.
125.
649
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai27
1.01
042
5.77
249
7.04
267
2.15
783
9.65
087
0.08
216
5.62
741
6.24
447
6.11
963
1.59
381
4.47
987
0.08
2
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai49
.208
35.7
5629
.071
33.5
9744
.436
29.4
3112
.950
32.6
5826
.907
31.8
3042
.031
29.4
31
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
41.8
4750
.234
60.9
7050
.980
135.
557
67.2
5429
.556
45.6
2154
.513
45.6
6312
7.32
967
.254
Be
lanj
a m
odal
78.2
9312
1.68
215
2.40
313
0.67
521
9.35
615
8.88
246
.668
117.
209
146.
565
43.8
5113
4.98
015
8.88
2
K
ESEH
ATA
N14
0.83
822
3.86
628
9.51
630
0.34
835
2.14
434
4.75
083
.309
205.
499
265.
278
281.
060
356.
466
344.
750
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai47
.164
80.8
0797
.759
109.
555
154.
159
161.
068
27.4
8477
.511
88.1
9210
7.35
714
8.93
016
1.06
8
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai20
.769
27.5
7932
.587
46.1
3144
.213
44.6
786.
181
25.7
2030
.283
39.0
7448
.929
44.6
78
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
37.4
4846
.342
58.8
6358
.273
71.7
5586
.438
16.9
2842
.361
50.5
2751
.948
82.5
8986
.438
Be
lanj
a m
odal
35.4
5669
.138
100.
307
86.3
8982
.017
52.5
6632
.716
59.9
0896
.276
82.6
8176
.019
52.5
66
PE
KER
JAA
N U
MU
M56
8.83
967
5.91
765
5.66
946
5.67
659
8.32
237
5.80
532
5.03
851
0.14
157
0.47
437
2.31
351
3.46
437
5.80
5
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai12
.945
24.0
5825
.826
14.3
7635
.372
34.8
4115
.199
23.3
3112
.769
14.1
6734
.019
34.8
41
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
87
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
Be
lanj
a pe
gaw
ai19
.132
7.94
29.
277
8.47
37.
169
4.99
35.
303
6.73
07.
574
7.68
07.
182
4.99
3
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
22.7
1855
.853
59.1
3025
.741
25.4
6921
.713
33.9
3650
.996
55.8
2220
.316
24.5
2021
.713
Be
lanj
a m
odal
514.
044
588.
063
561.
437
417.
086
530.
312
314.
257
270.
600
429.
085
494.
309
330.
151
447.
744
314.
257
PE
RUM
AH
AN
37.1
369.
272
10.3
5910
.224
8.41
66.
605
9.85
68.
499
9.86
58.
009
7.83
46.
605
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai44
314
853
959
468
619
872
143
507
570
673
198
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
9.57
02.
844
6.10
52.
484
2.30
12.
299
2.77
62.
572
5.81
92.
004
2.23
42.
299
Be
lanj
a m
odal
27.1
236.
280
3.71
57.
147
5.42
84.
108
7.00
75.
784
3.53
95.
435
4.92
84.
108
PE
RH
UB
UN
GA
N22
.087
29.2
2040
.011
39.9
4444
.151
9.83
612
.840
25.6
8231
.047
35.7
3441
.861
9.83
6
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai7.
312
13.0
3214
.537
10.9
2519
.480
1.68
75.
367
12.3
909.
924
10.6
2318
.854
1.68
7
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai2.
389
2.34
72.
698
3.04
03.
207
297
925
2.07
92.
584
2.68
42.
833
297
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
5.67
35.
757
7.14
48.
068
9.19
32.
477
2.96
05.
108
6.64
27.
206
8.61
02.
477
Be
lanj
a m
odal
6.71
38.
084
15.6
3117
.911
12.2
715.
376
3.58
86.
105
11.8
9615
.220
11.5
645.
376
PE
RTA
NIA
N87
.663
114.
204
101.
418
75.6
4513
1.58
040
.192
69.7
8510
8.54
992
.517
87.1
1612
7.16
840
.192
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai16
.383
38.6
8934
.915
20.1
5459
.593
14.1
5521
.576
36.9
6924
.433
27.2
5558
.166
14.1
55
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai10
.157
7.78
45.
961
5.10
66.
223
3.61
25.
877
7.19
35.
863
5.43
85.
986
3.61
2
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
38.4
6940
.602
35.2
3530
.614
42.5
9717
.379
26.1
2738
.390
36.3
4930
.514
41.4
0517
.379
Be
lanj
a m
odal
22.6
5427
.130
25.3
0619
.770
23.1
675.
046
16.2
0425
.997
25.8
7223
.908
21.6
115.
046
K
EHU
TAN
AN
13.2
8818
.613
20.4
7616
.355
30.6
3340
.679
11.9
8517
.029
17.6
5919
.558
29.0
1140
.679
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai6.
832
9.51
411
.064
5.97
216
.336
19.6
777.
809
9.21
37.
567
7.68
115
.619
19.6
77
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai1.
125
1.39
11.
123
920
1.61
32.
587
400
1.24
81.
172
1.06
61.
575
2.58
7
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
4.71
95.
516
5.90
36.
493
8.01
17.
559
2.83
05.
274
6.33
46.
696
7.37
97.
559
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
88
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
Be
lanj
a m
odal
611
2.19
32.
385
2.96
94.
673
10.8
5594
71.
294
2.58
64.
116
4.43
810
.855
K
ELAU
TAN
dan
PE
RIK
AN
AN
33.6
5442
.647
40.4
4229
.454
56.7
2531
.714
27.1
0538
.436
39.1
8533
.297
52.2
5831
.714
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai5.
085
10.3
1210
.051
5.20
315
.935
11.2
396.
079
9.99
36.
047
6.80
215
.558
11.2
39
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai4.
392
2.45
12.
088
1.46
91.
955
4.59
21.
618
2.30
72.
128
1.65
41.
692
4.59
2
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
10.8
957.
908
10.8
328.
939
19.2
516.
880
6.33
16.
494
10.5
7310
.498
16.3
126.
880
Be
lanj
a m
odal
13.2
8321
.975
17.4
7113
.843
19.5
839.
002
13.0
7719
.642
20.4
3814
.344
18.6
969.
002
PE
MU
DA
dan
OLA
H
RAG
A21
.553
14.5
449.
728
8.20
112
.461
26.0
247.
668
13.3
918.
886
9.30
512
.038
26.0
24
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai65
02.
664
2.82
31.
698
3.18
20
622
1.81
42.
802
2.72
33.
088
0
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai8.
309
2.05
21.
274
1.30
41.
841
258
1.50
02.
650
1.21
01.
427
1.80
325
8
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
8.39
05.
851
4.49
44.
336
5.90
41.
276
5.19
45.
359
3.93
74.
443
5.72
51.
276
Be
lanj
a m
odal
4.20
43.
977
1.13
686
31.
534
24.4
9035
23.
568
936
712
1.42
224
.490
PE
RPU
STA
KA
AN
00
3.65
03.
329
7.04
815
.561
00
4.36
74.
020
6.53
015
.561
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai0
01.
179
1.14
24.
273
7.59
10
01.
420
1.76
13.
895
7.59
1
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai0
077
049
583
32.
225
00
654
519
794
2.22
5
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
00
1.05
71.
474
1.70
24.
898
00
1.48
51.
525
1.60
74.
898
Be
lanj
a m
odal
00
645
218
241
847
00
809
216
234
847
K
ETA
HA
NA
N P
AN
GA
N0
10.8
494.
531
11.3
299.
279
4.89
110
.849
10.5
574.
667
10.6
349.
178
4.89
1
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai0
4.28
53.
314
5.88
97.
082
2.82
14.
285
4.19
13.
055
5.68
77.
069
2.82
1
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai0
1.28
756
376
311
359
1.28
71.
268
6237
530
935
9
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
04.
862
418
3.95
61.
806
1.66
64.
862
4.68
976
43.
615
1.72
51.
666
Be
lanj
a m
odal
041
674
31.
108
8045
416
409
785
957
7645
89
An
gg
aran
(ko
nso
lidas
i. d
alam
Rp
juta
)
R
ealis
asi (
kon
solid
asi.
dal
am R
p ju
ta)
20
0720
0820
0920
1020
1120
1220
0720
0820
0920
1020
1120
12
K
B D
AN
KEL
UA
RG
A
SEJA
HTE
RA
1.53
75.
454
7.36
49.
603
16.5
3015
.408
296
5.19
87.
128
9.16
812
.577
15.4
08
Be
lanj
a tid
ak la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai70
891
91.
194
2.13
76.
874
6.64
70
897
1.17
92.
022
5.20
16.
647
Be
lanj
a la
ngsu
ng0
00
00
00
00
00
0
Be
lanj
a pe
gaw
ai26
197
596
694
71.
642
1.09
719
496
789
991
951
01.
097
Be
lanj
a ba
rang
dan
Jasa
469
1.02
71.
033
2.53
93.
947
3.61
04
971
910
2.40
03.
230
3.61
0
Be
lanj
a m
odal
982.
534
4.17
23.
981
4.06
74.
054
982.
362
4.13
93.
827
3.63
64.
054
Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014
90