Post on 02-Mar-2016
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Setiap penjajahan di dunia tidak ada yang dibenarkan karena pada dasarnya penjajahan adalah perampasan terhadap hak asai manusia atas bangsa yang dijajah. Indonesia pernah dijajah oleh 4 bangsa, yaitu : Portugis, belanda, inggris dan bangsa jepang. Penjajah yang paling lama menjajah Indonesia adalah bangsa belanda, yaitu selama 350 tahun. Selama ratusan tahun rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penderitaan. Kebebasan kita dirampas, disiksa, dicuri kekayaan alamnya, diperas tenaganya hanya untuk kepentingan penjajah. Selama itu pula bangsa kita hidup dalam kebodohan, tidak bisa menentukan nasib dan masa depannya juga anak cucunya. Berbagai penderitaan dana ancaman yang dialami oleh rakyat Indonesia selama dijajah telah menimbulkan kesadaran, membangkitkan semangat untuk bersatu padu berjuang mengusir kaum penjajah demi mencapai kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku berjuang secara kedaerahan untuk bebas dari penjajahan. Termasuk didalamya adalah kaum guru. Sebagian dari mereka turut berjuang di garis depan membela erah putih, dan sebagian yang lainnya bersama masyarakat mendirikan dapur umum dan persiapan makanan untuk para pejuang. Setelah proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 agustus 1945. Perjuangan rakyat Indonesia khususnya kaum guru tidak terhenti sampai disitu. Mereka masih harus bersatu padu mempertahankan NKRI. Salah satu komitmen kaum guru untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih adalah mendirikan PGRI sebagai persatuan guru yang nantinya mendidik tunas-tunas penerus kemerdekaan.
B. TUJUAN
Memahami sejarah persatuan guru yang ada di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca reformasi.
C. RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja persatuan guru yang ada di Indonesia sebelum PGRI terbentuk ? 2. Bagaimana latar belakang lahirnya PGRI? 3. Bagaimana peristiwa kongres I,II dan III PGRI ? 4. Perkembangan apa yang dilakukan PGRI periode tahun 1945-1950 ?
BAB II PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdirinya Persatuan Guru Di Indonesia
PGRI dibentuk bukan secara spontan ataupun tanpa tujuan. Sebelum Persatuan Guru Republik Indonesia ini diresmikan, pada tahun 1912 telah berdiri PGHB (persatuan Guru hindia belanda). Kenggotaan PGHB meliputi semua guru tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Salah satu kegiatan PGHB yang menonjol dibidang sosial ialah didirikannya perseroan asuransi bumi putra langsung dibawah pimpinan PGHB. Ketua PGHB pertama dan pendiri perseroan asuransi bumi putra tersebut adalah Sdr. Karto hadi soebroto. Perseroan tersebut akhirnya berdiri sendiri lepas dari kaitan gerakan kaum guru. Persatuan guru itu akhirnya mengalami perpecahan karena masalah ijazah, status, lapangan kerja, dan lain sebagainya. Mulai 1919 lahirlah berbagai organisasi guru yaitu diantaranya PGB, PNB, PGD,PGAS dan banyak lagi yang lain. Organisasi yang tebentuk menjadi bersifat kelompok dalam bentuk federasi. Mulai muncul suatu gagasan untuk mengaktifkan kembali PGHB agar terwujud persatuan guru yang utuh. Pada tahun 1932 berganti nama nya menjadi PGI (persatuan Guru Indonesia). Namun ternyata juga masih belum berhasil menolong keadaan. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Lalu pada jaman pendudukan jepang di Indonesia, praktis tidak ada satu pun organisasi masyarakat yang tampil kecuali organisasi bentukan Jepang. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Di tahun 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan dan sesudah proklamasi kemerdekaan, segenap masyarakat khususnya guru berjuang merebut kekuasaan pemerintah dari tangan tentara jepang dan mempertahankan serta menegakkan kemerdekaan dari tentara kolonial belanda. Disaat memuncaknya gerakan Revolusi inilah dalam kongres guru di Indonesia diadakan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 PGRI lahir di gedung Somoharsono, pasar pon, surakarta.
B. Kelahiran PGRI
Disaat memuncaknya Gelora Revolusi, maka pada tanggal 25 25 November 1945 dibukalah Kongres PGRI ke-1 di Surakarta. Tepanya di Gedung somaharsana (pasar pon), van deventer school (sekarang SMP negri 3 Surakarta). Pada konngres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Organisasi PGRI yang baru lahir itu bersifat Unitaristik, independen dan non partai politik. Keanggotaannya tanpa memandang perbedaan ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, keyakinan agama dan lain sebagainya. Hakekat berdirinya PGRI disimpulkan sebagai berikut : a. PGRI lahir karena hikmah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan juga merupakan manifestasi aspirasi kaum guru indonesia. Untuk mengambil bagian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan profesinya sebagai pendidik bangsa demi tercapainya cita-cita kemredekaan. b. PGRI mempunyai komitmen kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 45. c. PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi, suatu organisasi pemersatu kaum guru. Juga merupakan suatu wahana untuk kepentingan kaum guru, bagi pengembangan profesi, pendidikan pada umumnya serta pengabdian kepada tanah air dan bangsa. d. PGRI adalah suatu organisasi profesi guru yang lahir, dan mewariskan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 secara terus menerus kepada setiap generasi bangsa Indonesia. PGRI berhsil mengadakan dua kali kongres yaitu kongres II dan kongres III. Pada kongres II 21- 23 November 1946, disampaikan tuntutan kepada pemerintah, yaitu : Sistem pendidikan didasarkan pada kepentingan nasional :1. Gaji guru supaya tidak dihentikan2. Diadakan Undang-undang Pokok perburuhan
Pada tanggal 27-29 Februari 1948 diadakan kongres III Hasil kongres itu menegaskan PGRO memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas, yaitu ,mempertahankan NKRI, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45, dan tidak bergerak dalam lapangan politik atau non partai politik. Melalui Kongres PGRI II di Surakarta dan Kongres PGRI III di Madiun, PGRI telah menggariskan haluan dan sifat perjuangannya yaitu :1. Mempertahankan NKRI.2. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan
falsafah negara pancasila dan UUD 1945.3. Tidak bergerak dalam lapangan politik (non politik).4. Sifat dan siasat perjuangan PGRI : a. Bersifat korektif konstruktif terhadap Pemerintah. b. Bekerja sama dengan serikat-serikat buruh/pekerja lainnya. c. Bekerjasama dengan badan-badan lainnya, [artai politik, organisasi pendidikan, badan-badan perjuangan.5. Bergerak di tengah-tengah masyarakat. Kongres PGRI II tahun 1946 di Surakarta dan kongres PGRI III tahun 1948 di Madiun yang dilaksanakan saat memuncaknya perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan kolonial Belanda yang berusaha menentang kembali daerah jajahannya di indonesia. Dengan liciknya Kolonial Belanda melaksanakan politik adu domba, memecah belah bangsa dan wilayah Indonesia dengan maksud melemahkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. C. Perjuangan PGRI Periode 1945-1950
Perjuangan organisasi bertitik berat pada perjuangan menegakkan dan menyelamatkan kemerdekaan sebagaimana kondisi umumnya. Waktu itu kehidupan organisasi PGRI mulai menyebar ke pelosok-pelosok. Usaha pengisian pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan nasional. Sebagai media organisasi , pada tahun 1948 mulai diterbitkan guru sasana yang kemudian menjadi suara Guru, sampai sekarang. Dibidang luar negri pada tahun 1948 sudah ada kerjasama denagn NEA (national Education Association) persatuan guru-guru Amerika dan WCOTR (organisasi Guru Profesi sedunia) pada tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah belanda tercipta suasana baru dalam perkembangan PGRI. Penyatuan kembali PGI di indonesia timur, jawa timur dan pasundan kepada PGRI berjalan lancar. Memasuki tahun 1950-an PGRI sangat aktif memberikan kontribusinyaterhadap pembangunan dan pentaan sistem pendidikan yang carut murut. sebagai peninggalan maa sebelumnya zaman kolonial Belanda, masa kedudukan jepangdan zaman refolusi fisik. selama zaman peride ini PGRI sebagai organisasi sangat kompak, kuat an para pengurusnya maupun anggotanya memiliki visi yang sama mengenai organisasi serta perjuanganya. Praksi antar pengurus dan sebagai kelompok kepentingan atau interestgroups) belum lama muncu periode ini kalaupun ada friksi masih sebatas persaingan inter organisasi yang dapat mudah diselesaikan secara interen pula. Para pengurus dan anggota disibukan oleh angenda-agenda pembangunan organisasi (misalnya Pembukaan Komisariat-komisariat Daerah) dan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang mendesak. PGRI , misalnya sangat aktif mempelopori perumusan konsep pendidikan nasional, terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf, dan upaya mengatasi kekurangan guru. Lahir ditengah bau mesiu dan dentuman merian takala tentara sekutu/NICA berusaha kembali menguasai Indonesia. PGRI menyuarakan bagian dari kekuatan bangsa yang berusaha mempertahankan negara proklamasi. Nasionalisme dan pratriotisme sangat kental mewarnai saat-saat PGRI. Selama revolusi fisik 1945-1949 memomentum itu terus dipertahnkan terbukti dari keterlibatkan PGRI sebagai organisasi dan para anggotnya dalam memperjuanglan bangsa. Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25
November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada tahun 1912 telah berdiri PGHB (persatuan Guru hindia belanda). Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Lalu pada jaman pendudukan jepang di Indonesia, praktis tidak ada satu pun organisasi masyarakat yang tampil kecuali organisasi bentukan Jepang. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Pada tanggal 25 25 November 1945 dibukalah Kongres PGRI ke-1 di Surakarta. Tepanya di Gedung somaharsana (pasar pon), van deventer school (sekarang SMP negri 3 Surakarta). Pada konngres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Perjuangan organisasi PGRI pada periode 1945-1950 menitik beratkan pada perjuangan menegakkan dan menyelamatkan kemerdekaan sebagaimana kondisi umumnya Usaha pengisian pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan nasional. B. SARAN
1. PGRI lahir dengan semangat kemerdekaan yang kuat. Semoga hal itu bisa menjadi pondasi yang kukuh dalam mempertahankan semangat proklamasi sehingga dapat membrikan pengajaran yang terbaik. 2. Sebaiknya profesi guru harus dijunjung tinggi karena telah banyak pengorbanan-pengorbanan yang terjadi. Daftar Pustaka
http://www.pgri.or.id/Sejarah.html http://tunas63.wordpress.com/2008/11/28/sejarah-singkat-lahir-pgri-persatuan-guru-republik-indonesia/
matematic is easy ; Beranda
LoremDelete this widget in your dashboard. This is just an example.
IpsumDelete this widget in your dashboard. This is just an example.
DolorDelete this widget in your dashboard. This is just an example.
Makalah Sejarah Kelahiran, dan Perjuangan PGRI
Kamis, 15 Oktober 2009
2.1 Sejarah Kelahiran PGRI pada zaman kemerdekaan
Sebelum pecah perang dunia kedua ketika Indonesia berada dalam kekuasaaan
Pemerintah Kolonial Belanda berbagai macam organisasi guru berdiri. Kehidupan organisasi guru
tersebut diwarnai dengan berbagai macam pengaruh dari luar, baik yang bersifat kebijaksanaan
pemerintahan kolonial maupun kondisi masyarakat waktu itu Oraganisasi guru yang lahir waktu
itu diwarnai, antara lain oleh hal-hal berikut :
1G Kesadaran korps dengan segala aspek-aspeknya.
2G Kebangkitan Nasional yang menggandrungi kemerdekaan bangsa yang disadari keharusan adanya persatuan bangsa akan tetapi belum dapat menemukan bentuk
wadahnya yang cocok.
3G Politik devide et impera oleh pemerintah kolonial.
Kesadaran nasional, kesadaran kan persatuan dan kesadarankorps profesi guru sudah lahir pada
guru sebelum perang. Anggota Budi Oetomo waktu itu kebanyakan dan lahir dari lingkungan
guru-guru. Logis memang hal ini tidak lepas karena di negara terbelakang dan atau jajahan
manapun di masa lalu warga masyarakat umum yang dianggap terdidik adalah orang-orang
terdidik atau bersekolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan aparat pemerintahan kolonial
dan yang keduanya adalah guru-guru. Rakyat umum cukup hanya bias baca tulis saja.
Pada tahun 1912 berdirilah suatu organisaasi guru yang besifat uni, yaitu PGHB
(Persatuan Guru Hindia Belanda) yang keanggotaannya meliputi guru-guru tanpa memandang
ijazah, status, tempat kerja, keyakinan agama, dan lain-lain. Salah satu kegiatan PGHB yang
menonjol di bidang sosial adalah didirikannya perseroan asuransi Bumi Putra langsung di bawah
pimpinan PGHB. Ketua Pengurus Besar PGHB pertama dan pendiri perseroan asuransi Bumi
Putra tersebut adalah Sdr. Karta Hadi Soebroto. Perseroan tersebut akhirnya berdiri sendiri lepas
dari kaitan gerakan kaum guru.
Sungguh menyedihkan bahwa dari kelahiran persatuan yang bulat itu akhirnya harus
mengalami masa perpecahan dalam bentuk organisasi-organisasi yang berdasarkan ijazah,
lapangan kerja, dan lain-lain.
Mulai tahun 1919-an lahir berbagai organisasi guru, yaitu :
1G PGB (Persatuan Guru Bantu)
2G PNB (Perserikatan Normal School)
3G KSB (Kweek School Band)
4G SOB (School Opziener Bond)
5G PGD (Persatuan Guru Desa)
6G VOB (Vaks Onderwijzer Bond)
7G PGAS (Persatuan Guru Ambacht School)
8G HKSB (Hoogere Kweek School Bond)
9G NIOG (Netherlands Indische Onderwijzer Genootschap)
10G OVO (Onderwijzer Vaks Organisative/lulusan HIK)
11G COV (Christelijke Onderwijzer Vereeniging)
12G KOB (Katholieke Onderwijzer Bond)
13G COB (Chinese Onderwijzer Bond)
14G Vereeniging van leeraen voor het Middelbaaronderwijs, dan sebagainya.
Usaha-usaha untuk mengatasi keadaan organisasi yang sudah berkelompok-kelompok ini
dalam bentuk federasi, termasuk mengaktifakn terus PGHB yang pada tahun 1932 diganti PGI
(Persatuan Guru Indonesia) ternyata tidk berhasil menolong keadaan secara efektif.
Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, praktis tidak ada satupun organisasi
masyarakat yang tampil kecuali organissasi bentukan Jepang. Di Jakarta, antara lain ada satu
bentuk perserikatan guru dengannama Guru dipimpib oleh Sdr. Amin Singgih didampingi oleh
beberapa orang Kepala Sekolah yaitu Saudara-saudara Adam Bachtiar, Soebroto, Ny. Woworuntu,
Dan lain-lain tapi tidak terbentuk organisasi yang jelas.
Guru-guru dan tokoh-tokoh aktivis organisasi di lingkungan kegururan lebih banyak
mengambil kesempatan bergerak sebagai pemimpin organisasi PETA, Keibodan, Seinendan,
Fujinkai, (bagi guru wanita) dan sebagainya yang kesemuanya itu akhirnya berhikmah menjadi
sarana mempercepat proses pertumbuhan kesadaran nasional, pembentukan rasa kesatuan bangsa
dan rasa lebuh gandrung akan Kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa secepat-cepatnya.
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, oleh Bung Karno
dan Bung Hatrta atas nama Bangsa Indonesia merombak perikehidupan masyarakat bangsa dalam
berbagai bidang kehidupan. Selanjtnya, hidup sebagai bangsa yang dijajah menjadi negara yang
merdeka, berdiri sendiri, bertanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri di antara
kehidupan bangsa-bangsa dunia.
Tantangan yang pertama dikhadapi adalah merebut kekuasaan pemerintah dari tangan
tentara pendudukan Jepang dan mempertahankan/menegakkan kemerdekaan dari serangan tentara
kolonial Belanda dengan perlindungan tentara Sekutu yang berusaha ingin kemballi berkuasa di
bumi nusantara. Disamping itu, kita juga harus menyususn dan menata kehidupan
berpemerintahan dan bernegara sebagaimana layaknya suatu bangsa yang merdeka. Dalam
suasana yang masih banyak diwarnai oleh trauma menjadi bangsa yang terjajah, gelora revolusi
merebut dan memepertahankan kemerdekaan berkobar dimana-mana dalam setiap dada rakyat
Indonesia.
Negara Republik Indonesia sudah merdeka yang diproklamsikan oleh Nung Karno dan
Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia merombak perikehidupan bangsa Indonesia . Bangsa kita
hidup dari penjajahan kolonial Belanda, sekarang menjadi bangsa yang merdeka, berdiri sendiri
bertanggung jawab dan berumah tangga sendiri.
Setelah pengumuman kemerdekaan RI masih ada tantangan dari penjajah Jepang dan
kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Melalui pertempuran di Surabaya
dengan sekutu, NICA_Belanda ingin membonceng tentara sekutu Inggris. Perang kemerdekaan
RI, kegiatan yang bersifat nasional, regional, ataupun lokal, tetapi tujuannya tetap satu demi
tegaknya kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
Di saat memuncak Gelora Revolusi, maka pada tanggal 23 November sampai dengan 25
November 1945 dibukalah Kongres PGRI pertama di Surakarta. Tempat pembukaannya adalah di
Gedung Sana Harsana (Pasar Pon) dan tempat kongresnya di Gedung Van Deventer School,
sekarang ditempati SMP Negeri 3 Surakarta. Pada waktu kongres mendapat sambutan miltraliyur
Belanda dari kapal udara yang mengadakan operasi militernya dengan sasaran gedung RRI
Surakarta. Organisasi PGRI yang baru lahir itu bersifat : 1) unitaristis, 2) independen, 3)non partai
politik serta keanggotaannya tanpa pandang perbedaan ijasah, status, tempat kerja, jenis kelamin,
dan keyakinan agama dan lain sebagainya.
Kehadiran PGRI sebagi wadah dan sarana PGRI yang sedang berevolusi Kemerdekaan,
merupakan manifestasi akan keinsyafan dan rasa tangggung jawab kaum guru Indonesia dalam
memenuhi kewajiban akan pengabdiannya serta partisispasinya kepada perjuangan menegakkan
untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
Guru-guru sadar kan tugasnya, bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam
pembangunan bangsa dan negara, mereka melaksanakan dwifunsi dalam baktinya yaitu : di garis
belakang mendidik dan mengajar di sekolah-sekolah biasa, sekolah peralihan, sekolah
pengungsian. Disampingnya kerja sama dengan para bapak/ibu mendirikan dapur umum dan
mempersiapkan makanan tahan lama untuk para pejuang di garis depan. Kecuali itu mereka
menjadi pemimpin /komandan barisan tentara : BKR, TKR, TRI/TNI, BARA, API, BBRI,
Hizbullah, Sabilillah, Laskar Rakyat, LASWI, KRIS, PMIU dan para pejuang lainnya.
Jika kita meneliti dalam mukadimah AD/ART PGRI dan meneliti kehidupannya
organisasi, sejak kelahirannya sampai sekarang dapat disimpulkan sebagai berikut :
aG PGRI lahir karena hikamah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17Agustus 1945, merupakan manifestasi aspirasi kaum guru Indonesia, untuk mengambil bagian dan
bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesinya sebagai pendidik bangsa demi
tercapainya cita-cita kemerdekan.
bG PGRI mempunyai commited kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
cG PGRI berbatang tubuh suatu organisasi berlandaskan proklamasi. Suatu organisasi pemersatu kaum guru bersifat : 1) unitaristis, 2) independen, 3) non partai politik. Juga
merupakan sarana, wahana, usaha kepentingan kaum guru, bagi pengembangan
profesinya, pendidikan pada umumnya serta pengembanagan kepada tanah air dan
bangsa.
dG PGRI adalah suatu organisasi profesi guru yang lahir dan mewariskan jiwa, semanagat, dan nilai-nilai 1945 secara teru-menerus kepada setiap generasi bangsa Indonesia.
Susunan pengurus Besar PGRI hasil Kongres I 25 November 1945
PGRI merupoakan usul persembahan dari rekan-rekan yang tergabung dalam organisasi Persatuan
Guru Seluruh Priangan (PGSP), delegasinya Sdr. A. Zahri (almarhum sekjen PB-PGRI). Susunan
PB PGRI hasil Kongres I ialah
1G Ketua I : Amin Singgih
2G Ketua II : Rh. KOesnan
3G Ketua III : Soemitro
4G Penulis I : Djajeng Soegianto
5G Penulis II : Ali Marsaban
6G Bendahara I : Soemidi Adisasmito
7G Bendahara II : Marto Soedigdo
8G Anggota : Siti Wahyunah
9G Anggota : Siswo Widjojo
10G Anggota : Parmoedjo
11G Anggota : Siswowardjojo
Beberapa bulan kemudian terjadilah pengunduran diri ketua I, karena ia diangkat menjadi Bupati
Pamongpraja Mangkunegaraan Surakarta sehingga terpaksa diadakan susunan Pengurus Besar
PGRI, formasinya :
1G Ketua I : : Rh. Koesnan
2G Penulis I : Sastrosoemarto
3G Penulis II : Kadjat Martosoebroto
4G Bendahara I : Soemidi Adisasmito
5G Bendahara II : Marto Soedigdo
6G Anggota : Djajeng Soegianto
7G Anggota : Siswo Widjojo
8G Anggota : BAroja
9G Anggota : Siswowardjojo
10G Anggota : Ny. Noerhalmi
11G Anggota : Soespandi Atmowirogo
(PGRI Dari Masa Ke Masa 1989 : 42-44)
2.2 Perjuangan Organisasi PGRI
2.2.1 Partsipasi PGRI dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
2.2.2 Peranserta PGRI dalam Mewujudkan Pendidikan Nasional
AG PGRI Pelopor dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Sebagai organisasi yang cita-cita perjuangannya sejajar dengan cita-cita bangsa Indonesia
maka tantangan dan hambatan PGRI seirama dengan arus perjuangan bangsa Indonesia saat ini.
Setelah Kongres 1 PGRI mulai menyusun dan mengembangkan organisasinya ke seluruh pelosok
tanah air.
Adapun tuntutan kongres terhadap pemerintah antara lain :
1G Sistem pendidikan agar dilakukan atas dasar kepentingan Nasional.
2G Gaji guru tidak terbatas satu kolom.
3G Diadakannya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan.
Keputusan Kongres PGRI II adalah wujud dari tanggung jawab nasional PGRI dalam
upaya memperbaiki sistem pendidikan kolonial ke arah sistem pendidikan nadional.
Kongres III menegaskan garis perjuangan PGRI yang secara jelas dcantumkan dalam asas
dan tujuan PGRI serta menjadi identitasnya . Garis perjuangan tersebut merupakan haluan bagi
PGRI dan menjadi pedoman bagi organisai serta anggotanya dalam mewujudkan cita-cita. Sikap
dan pola pikir , jiwa, dan semangat bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut,
memperjuangkan, dan mengisi kemerdekaan melalui berbagai forum organisasi PGRI dirumuskan
kemudian diputuska menjadi Jati Diri PGRI.
Jati Diri PGRI menjadi identitas dan kepribadian organisasi PGRI diwujudkan dalam
sikap perilaku anggotanya antara lain :
1G Sikap nasionalisme
2G Persatuan dan Kesatuan
3G Demokrasi
4G Kekeluargaan
5G Disiplin
6G Tak kenal menyerah
Nama PGRI mulai dikenal di luar negeri terbukti hubungan NEA (National Education
Accociation) mengundang PGRI untuk meninjau pendidikan di USA selama 8 bulan. WCOTP
mengundang PGRI untuk mengikuti Kongres WCOTP di London ( juni 1948 ).
BGPGRI sebagai Pelopor Mengubah Sistem Pendidikan Kolonial menjadi Sistem Pendidikan Nasional
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan Oktober 1946
Kementrian Pengajaran tidak bernahkoda. Perjuangan PGRI menjadikan berlakunya Pendidikan
Nasional terus berlangsung.Melalui pemikiran tokoh-tokoh PGRI dalam pertemuan dengan
pemerintah antara lain : H.Basyuni Suryamiharja, Drs.Gazali Dunia, Prof.Dr.Winarno Surahmat,
Dra. Mien,Warmaen, Ki Suratman, Dr.Anwar Yasin.M.Ed.
Dalam Kongres PGRI XIV,lahirlah Keputusan Nomor 001/KPTS/XIV/1978 tentang usaha
meningkatkan satu sistem pendidikan nasional yang mantap dan terpadu.
Akhirnya melalui perjuangan panjang pada tahun 1989 Pemerintah dengan persetujuan
DPR RI menetapkan Undang-Undang Ri Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang mulai diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989.
2.2.3 Perjuangan PGRI dalam Mempersatukan Guru Republik Indonesia
AG Kongres PGRI IV di Yogyakarta
1G PGRI sebagai Organisasi Perjuangan
Sebagai organisasi pejuang dan organisasi profesi PGRI yang dilahirkan dalam kancah
perjuangan fisik menentang melawan penjajah Belanda memiliki sifat dan semangat yang diwarisi
semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Pada tanggal 26-28 Februari 1950 dilaksanakan Kongres PGRI IV di Yogyakarta (sebagai
ibu kota RI sementara) dan Mr.Asaat ditunjuk sebagai pemangku jabatan Republik RI. Berikut
sambutannya :
aG Persatukanlah, asilah dan sempurnakan makna ikrar resmi berdirinya NKRI
bG Memuji PGRI karena merupakan pencerminan semagat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan pendidik bangsa..
cG Menganjurkan agar PGRI sesuai dengan tekad da kehendak para pendirinya.
2G Suasana Kongres PGRI IV
Tekad dan semangat juang yang menggelora , rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh
mewarnai suasana Kongres PGRI IV.Mereka datang dengan tekad bulat untuk mempertsatukan
diri bernaung di bawah panji-panji PGRI.Sejarah perjuangan Indonesia berdasarkan perjanjian
Linggarjati pada tanggal 23 Maret 1947 secara de facto diwilayah RI meliputi Sumatra, Jawa dan
Madura.Kemudian muncul perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 wilayah RI menjadi semakin
sempit.
3G Pengakuan RIS oleh Belanda dan Pengaruhnya dalam kongres PGRI IV pada 27 Desember 1949.
4G Keputusan penting yang dikeluarkan dalm kongres PGRI IV
Mempersatukan seluruh guru di tanah air Indonesia dalam satu wadah organisasi guru yaitu
PGRI.
5G Susunan Pengurus Besar PGRI Hasil Kongres PGRI IV
o Ketua I : RH.Koesnan
o Ketua II : Soejono
o Ketua III : Soejono Kromodimulyo
o Sekjen I : Soekarno
o Sekjen II : Mochamad Hidayat
o Bendehara I : Soetinah
o Bendahara II : Soetedjo
o Ketua Perburuhan : ME.Soebiadianata
o Wakil Perburuhan : Soeparmo
o Ketua Pendididikan : Soedarsono
o Wakil Pendidikan : F.Wanchendorff
BGKongres PGRI V di Bandung
1G Usaha mempersatukan guru yang bersikap Cooperator dan Non cooperator.
Masalah yang timbul mengenai penyesuaian gaji pegawai dan penghargaan kepada
golongan non cooperator yang dengan tegas menentang Belanda saat perang.Adapun usaha yang
dilakukan antara lain :
o Menyelesaikan pelaksanaan penyesuaian gaji pegawai berdasarkan PP yang ditetapkan.
o Menyelesaikan upaya pemberian penghargaan kepada kepada golongan Cooperator dan Non Cooperator
o Mendesak Pemerintah agar menyusun peraturan gaji baru
2G Konsolidasi organisasi dan hasil yang dicapai
Upaya yang dilakukan adalah :
; 47 cabang PGRI di sulawesi dan Kalimantan masuk ke dalam barisan PGRI
; Ada 2500 guru yang berrsedia digaji berbeda menurut ketentuan Swapraja/Swatantra tertolong dsan akhirnya digaji secara sama dan seragam dari pusat.
; Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada Pemerintah tentang honor kenaikan dikabulkan.
; Mulai dilakukan konferensi daerah secara teratur
Kongres PGRI IV mengandung momentum penting yaitu :
o Menyambut lustrum PGRI
o Wujud rasa syukur dan suka cita yang mendalam karena SGI/PGI (Serikat Guru Indonesia/Persatuan Guru Indonesia) meleburkan diri ke dalam PGRI
CGLahirnya Organisasi-Organisasi yang Berasaskan Ideologi, Agama, dan Kekaryaan
1. Gejala Separatisme
Politik devide et impera yangdiciptakan oleh penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa
Indonesia. Oleh karena itu untuk menampung aspirasi rakyat Indonesia ada kasak kusuk akan
didirikan organisasi yaitu :
aG Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA
bG Ikatan guru CVO/OVO
cG Mendirikan IGN, IGM, PGII
2G Usaha-usaha PGRI menghadapi Separatisme
Upaya yang dilakukan adalah :
aG PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisasi ke cabang daerah.
bG Membangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang 45, melalui berbagai kegiatan.
cG Menjelaskan hasil-hasil perjuangan PGRI. Hasil yang dicapai antara lain :
; Keberhasilan PGRI dalam menyelesaikan PS/PSK yaitu berhasil mengecilkan wilayah PS/PSK menerima uang jalan tetap dan
kedudukannya dalam PGP baru yang lebih baik.
; Pengurangan maksimum jam mengajar dalam seminggu dan perbaikan honorarium.
; Perbaikan nasib rekan-rekan guru yang berijazah CVO/DVO.
DG Asas yang Diterapkan dalam Organisasi PGRI
1G Penerapan asas unitaristik
PGRI menerapkan asas unitaristik sebagai asa perjuangannya. Dengan asas ini PGRI
berupaya menghilangkan perbedaan , PGRI tidak mengenal perbedaan agama, ras,suku, bangsa,
pendidikan, ijazah, jenis kelamin dan sebagainya.
2G Penerapan asas Independen
PGRI merupakan organisasi mandiri. Asas ini memotivasi untuk mampu berdiri di atas kaki
sendiri penuh percaya diri, bebas ketergantungan dari pihak lain.
3G Penerapan asas non partai politik
PGRI merupakan organisasi non politik yang tidak terikat pada salah satu kekuatan sosial
politik yang ada pada PGRI memberikan kebebasan pada anggotanyadalam menyalurkan
aspirasinya.
2.2.4 Usaha PGRI dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru
2.2.5 Perjuangan PGRI dalam menumpas pemberontakan G 30 S PKI
2.2.6 Perjuangan PGRI dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Pembangunan
Nasional
AG PGRI Dalam Penyusunan Konsep Sistem Pendidikan Nasional
1G Pengabdian di bidang pendidikan
Seperti yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, ada bagian
kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, PGRI sangat peduli dan selalu berperan aktif untuk
mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya, sebagai guru
dengan mempedomi kode etik guru Indonesia sebagai berikut :
aG Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
bG Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
cG Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
dG Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar (PBM).
eG Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
fG Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
gG Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social.
hG Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi, sebagai sarana perjuangan pengabdian.
iG Guru melaksanakan segala kebjaksanan pemerintah dalam bidang pendidikan.
2G PGRI dalam upaya menyusun konsep pendidikan nasional
Melalui kongres PGRI XIV telah melahirkan beberapa keputusan, diantanya keputusan
No. 001/KPTS/KGR/XIV/979 tentang : Usaha Meningkatkan Satu Sistem Pendidikan Nasional
yang Mantap dan Terpadu selain itu disampaikan pula pernyataan tentang Pembaharuan Sistem
Pendidikan Nasional.
BGPGRI Membangun Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Bernaung di Bawah YPLP-PGRI
1G Latar Belakang berdirinya YPLP-PGRI
Kongres PGRI XIII bulan Nopember 1973. PGRI menegaskan menjadi organisasi
profesi. Setelah keluarnya keputusan kongres PGRI XIV tanggal 9 Juni 1979 , bahwa pembinaan
lembaga pendidikan PGRI agar secara nasional terkendali, organisasi dan konsepsional, maka
sudah waktunya PGRI secara nasional, untuk melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga
pendidikan PGRI, sehingga struktur dan pola pembinaan serta pelaksanaannya terarah dan bersifat
menyeluruh. Untuk melaksanakan keputusan tersebut PB PGRI membentuk Yayasan Pembina
Lembaga Pendidikan di singkat YPLP PGRI dengan akte notaris Mohammad Ali No. 21 tanggal
31 Maret 1980. Pembentukan yayasan serta perekrutan pengurusnya dikukuhkan dengan surat
keputusan PB PGRI tanggal 10 Oktober 1980 No:951/SK/SK/PB/XIV/1980.
Kemudian YPLP-PGRI mengadakan Mukernas I YPLP-PGRI di Jakarta tanggal 8-20
Mei 981. Mukernas tersebut menghasilkan keputusan diantaranya:
aG Penyeragaman nama yayasan menjadi yayasan Pembina lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI)
bG Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP-PGRI
cG Pedoman pembinaan lembaga pendidikan yang bersifat nasional
2. Dasar didirikannya YPLP-PGRI
aG Anggaran Dasar (lama) PGRI Bab III Pasal 3, berbunyi:
aG Mencapai cita-cita Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 945.
bG Mempertinggi kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta melindungi hak-hak profesionalnya guna mewujudan tujuan pendidikan pada umumnya seperti dimaksud
dalam GBHN.
cG Secara aktif turut menyukseskan pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan jalan membantu pemikiran dan pelaksanaan program-
program pendidikan dan kebudayaan yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah.
bG GBHN bidang pendidikan
cG Keputusan kongres PGRI XIV Jun 1979 bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI secara nasional terkendali, organisatoris dan konsepsional. Oleh karena
itu, sudah waktunya PGRI secara nasional menumpahkan perhatian untuk
melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan PGRI, sehigga struktur
dan pola pembinaan serta pelaksanaannya terarah dan bersifat menyeluruh.
3G Hubungan YPLP-PGRI dengan lembaga pendidikan PGRI
PGRI lahir 100 hari setelah Proklamasi kemerdekaan RI adalah suatu organisasi
perjuangan. Oleh karena itu maka identitas lembaga pendidikan PGRI hendaknya tidak
menyimpang dari misi dan identitas organisasi induknya, yaitu:
aG Bersifat nasional dan dikelola secara professional oleh Persatuan Guru Republik Indonesia.
bG Sebagai lembaga pelestarian, penghayatan dan pengamalan jiwa semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
ketrampilan yang bermanfaat bagi pembangunan melalui sistem pendidikan nasional
berdasrkan Pancasila.
cG Dalam setiap langkah senantiasa berorientasi pada upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta perwujudan cita-cita Proklamasi kemerdekan 17 Agustus
1945.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan PGRI maka ditempuh
upaya pembinaan dengan sasaran :
1G Peningkatan kemampuan guru/dosen
2G Perbaikan sistem pengelolaan termasuk kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan
3G Perbaikan sistem instruksional
4G Perbaikan sarana parasana
5G Perbaikan kesejahteraan guru/dosen
Perbaikan pengelolaan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan PGRI harus mengikuti
prinsip-prinsip sebagai berikut:
1G Prinsip nasional tiak sektarian
2G Prinsip manfaat
3G Prinsip kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah
4G Prinsip efisiensi dan efektifitas
5G Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
6G Prinsip tutwuri handayani
4G Uraian penjelasan lambing dan panji logo YPLP-PGRI
aG Bentuk
Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari 5 helai buku berwarna kuning. Melambangkan
cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila, membawa tunas muda
harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang.
bG Lukisan, corak, dan warna
1G Pada bulu bagian bawah berwarna putih dengan lukisan PGRI berwarna merah, melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian, cinta kasih kemurnian dan
keberanian bagi kepentingan rakyat.
2G Suluh berdiri tegak bercorak garis tegak dan datar berwarna kuning dengan nyala 5 sinar api warna merah, melambangkan :
2.1. Suluh dengan 4 garis tegak dan datar warna
Warna kuning berarti fungsi guru ( pra sekolah SD, SMP, SMA, dan
Perguruan Tinggi) dengan hakekat tugas pengabdianya sebagai pendidik
yang besar dan uhur.
2.2. Nyala api dengan lima sinar warna merah
Arti ideolodis : Pancasila
Arti teknik : sasaran budi, cipta, rasa karsa dan karya generasi
2.3. Empat buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak ( simetris)
denganwarna corak putih melambangkan:
Sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral pengetahuan,
ketrampilan dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra
dasar, dasar, menengah dan tinggi.
2.4. Warna dasar tengah hjau, melambangkan kemakmuran generasi.
2.5. Pita putih bertuliskan yayasan Pembina lembaga pendidikan sebagai
penyangga sayap, melambangkan ikatan yang kokoh kuat guru seluruh
Indonesia di dalam mengejar cita-citanya.
cG Arti keseluruhan
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI dengan itikad dan kesadaran
pengabdian yang suci murni dengan segala keberanian, keseluruhan jiwa dan cinta
kasih senantiasa menumpahkan darma baktinya terhadap Negara, tanah air dan
bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa, karsa karya generasi bangsa
menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral pengetahuan, ketrampilan dan
akhlak yang tinggi.
dG Penggunaan
1G Sebagai lambing lencana
2G Sebagai panji
2.1. Panji resmi
Bentuk dan berukuran bendera (panjang lebar 3:2) warna dasar putih
polos, lambing di tengah dengan ukuran perbandingan lambing dan latar
yang sesuai ( harmonis )
2.2. Panji-panji biasa
Berbentuk dan berukuran bendera dengan pilihan warna bebas asal polos.
2.3. Dipasangkan mendampingi bendera PGRI dalam uapcara-upacara/
pertemuan-pertemuan organisasi atau pertemuan-pertemuan lainnya yang
diselenggarakan oleh organisasi.
3G Digunakan sebagai stempel pengurus pusat, daerah dan lembaga pendidikan PGRI.
2.2.7 Perjuangan PGRI pada Era Reformasi
AG Pengertian Reformasi
Menurut etimologi bahasa, kata reformasi berasal dari bahasa Inggris, Re artinya
kembali dan kata Formation atau Form artinya bentuk. Jadi reformasi membentuk
kembali memperbaharui atau menata ulang.
Memperbaharui adala upaya perubahan yang bersifat menata kembali suatu sistem
(tatana) yang sudah ada yang kurang atau tidak baik dengan suatu sistem baru dengan cara
dan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
BGPGRI Pada Era Reformasi
1G Kongres PGRI XVIII di Bandung
Kongres PGRI XVIII diselenggarakan pada tanggal 25- 28 Nopember 1998 di Lembang
Bandung dengan tema Reformasi Pendidikan dan PGRI dalam Memasuki Era Baru Abad 21.
Berbeda dengan kongres-kongrs sebelumnya, kongres PGRI XVIII mempunyai cirri khusus:
berlangsungnya dalam suasana gegap gempitanya semangat reformasi.
Berdasarkan AD/ART PGRI, kongres adalah forum tertingggi organisasi dan pemegang
kedaulatan anggota dengan semangat reformasi kali ini dipercepat 8 bulan dari waktu seharusnya.
Fungsi dan tugas kongres adalah mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar (PB),
menyempurnakan AD/ART, menetapkan program umum organisasi, dan memilih PB yang baru.
2G Hal-hal yang muncul dan berkembang dalam kongres PGRI XVIII
Seluruh aktifitas selama kongres berlangsung dapat direkam berbagai hal yang muncul
dan berkembang antara lain sebagai berikut:
aG Kongres PGRI XVIII merupakan kongres terakhir di penghujung abad XX yang penuh keprihatinan dan ketidakpastian. Krisis ekonomi, krisis
politik dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan jatuhnya
pemerintahan orde baru.
bG Kongres PGRI XVIII menyepakati visi dan misi bersama, dengan mengadakan reformasi diri baik secara kelembagaan, wawasan maupun
tujuan. Guru di masa depan adalah bagian dari masyarakat madani yang
memiliki martabat, harkat dan status sosial yang memadai serta
mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.
cG Dalam sejarah PGRI sesudah 53 tahun berkiprah ada satu hal yang menarik dari peristiwa sejarah itu. Kongres PGRI XVIII memutuskan
PGRI kembali ke jati dirinya semula yaitu sebagai organisasi
perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. Adapun
sifat PGRI adalah unitaristik, independent, dan tidak berpolitik praktis.
dG Pemilihan PB masa bakti XVIII merupakan klimaks
Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara (voting) secara bebas, langsung dan rahasia
mengingat jumlah suara begitu besar (741) suara untuk memudahkan dari 27 propinsi dibagi 4
kelompok, masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
CGMenetapkan PGRI Sebagai Organisasi Perjuangan dalam Memasuki Era Baru Awal Abad XXI
1G Visi dan Misi PGRI
aG Visi PGRI
Berdasarkan kondisi dan tantangan masa depan yang harus dihadapi serta tujuan dan cita-cita
perjuangan organissi maka PGRI harus menjadi organisasi guru yang kuat, berwibawa, terpercaya,
solid. Professional, mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan
pendidikan, pengembangan keguruan dan ilmu pendidikan di Indonesia.
PGRI berkewajiban membina dan meningkatkan kemampuan profesionalisme anggotanya
agar menjadi tenaga kependidikan yang memiliki profesionalitas yang tinggi, demokratis,
memperoleh kehormatan dan penghargaan sesuai harkat martabatnya, sejahtera lahir batin,
bertanggung jawab, bermoral, berdedikasi tinggi terhadap profesinya serta berperan aktif dalam
menggalang persatuan dan kerjasama guru dan organisasi guru baik kawasan regional maupun
global.
bG Misi PGRI
1. Menjaga, mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan
mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan cita-
cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2G Menyukseskan pembangunan nasional khusunya pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan pada asas demokrasi keterbukaan, pengakuan dan
penghormatan atas hak asasi manusia memotivasi untuk mampu berdiri diatas kaki
sendiri, penuh percaya diri, bebas dari sifat ketergantungan pada siapa pun juga.
3G Non politik
Sebagai organisasi PGRI terikat atau meningkatkan diri pada salah satu kekuatan sosial politik
maupun PGTI memberikan kebebasan kepada individu anggotanya untuk menyalurkan
aspirasi politiknya tanpa meninggalkan asas dan jati dri PGRI.
4G Kejuangan
PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945 yang dilandasi jiwa, semangat, menegakkan nilai-nilai 945 dengan penuh rasa tanggung
jawab, menegakkan dan melaksanakan secara aktif hakekat dan perwujudan cita-cita nasional
bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 945
5G Manfaat
PGRI berusaha memeberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi organisasi maupum
masyarakat tanpa harus merugikan dan mengganggu hak dan kepentingan orang lain.
6G Kebersamaan dan kekeluargaan
Asas kebersamaan menimbulkan sikap saling menghargai, saling memahami, saling asih,
saling asah, dan saling asuh. Asas kekeluargaan memberikan pedoman agar saling
menghormati dan saling tenggang rasa, yang muda menghormati yang tua, yang tua menjadi
teladan yang muda, konsekuen, menegakkan moral dan akhlak.
7G Kesetiakawanan social
Kepekaan terhadap keadaan lingkungan, kehidupan anggota dan penderitaan orang lain,
semangat rela berkorban untuk kepentingan orang lain anggota yang sangat memerlukan.
8G Keterbukaan
Sikap keterbukaan untuk menumbuhkan rasa memiliki, mawas diri merasa termotivasi,
berpartisipasi dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota, sesama pengurus dan
diantara anggota pengurus menumbuhkan kepercayaan, menghindarkan kecurigaan dan
meningkatkan kepedulian. Keterbukaan adalah salah satu wujud kejujuran dan tegaknya
keadilan.
9G Keterpaduan dan kemitraan
Sesama rekan seperjuangan sesama organisasi kemasyarakatan, sesama pengabdi masyarakat,
bangsa dan negara dikembangkan sikap kemitraan yang saling menguntungkan, saling
membantu, saling bekerja sama bahu membahu. Keterpaduan dengan berbagai dimensi
kehidupan merupakan hal yang esensial untuk mewujudkan rasa kemitraan yang saling
menunjang antara sesama anggota dan dengan pemerintah serta segenap lapisan masyarakat.
10G Demokrasi
Asas demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan asas-
asas universal, keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan bebas berpendapat, bebas menyalurkan
pendapat bebas membela dan mempertahankan hak asasi sendiri akan tetapi berkewajiban
pula untuk menegakkan dan menghormati hak asasi orang lain.