Post on 03-Apr-2019
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI
OPTIMALISASI POLA PEMBINAAN KARIER PERWIRA
GUNA MENINGKATKAN PEMBINAAN PERSONEL DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS TNI AU
Penulis : Kolonel Adm Drs. Moh. Frans Yusuf, M.M. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., S.I.P, S.E., M.M.
Marsma TNI Heru Anggraito
1. Pendahuluan
a. TNI Angkatan Udara (TNI AU) sebagai bagian dari Tentara Nasional
Indonesia (TNI) mempunyai tugas melaksanakan tugas TNI matra udara, salahsatu
diantaranya pembangunan dan pengembangan kekuatan dan pengembangan
kekuatan matra udara. Untuk itu perlu adanya pembinaan tenaga manusia TNI AU
yang terencana dengan baik dan berkelanjutan, terutama dalam menentukan
kebutuhan personel TNI AU yang akan mengawaki organisasi atau satuan kerja
yang ada sesuai level kepangkatannya, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Pembinaan tenaga manusia termasuk didalamnya menyiapkan pembinaan personel
TNI AU yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang tugasnya.
Pembinaan pola karier perwira TNI AU bertujuan untuk menentukan tingkat
kebutuhan organisasi atau satuan TNI AU sesuai dengan kualitas dan kuantitas
berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP), serta dapat memberikan kesempatan
kepada perwira berpangkat kolonel untuk mengembangkan karier sesuai bidang
keahlian atau korps masing-masing.
b. Perwira TNI AU yang berpangkat Kolonel hingga saat ini berjumlah 720 orang,
dari sisi kuantitas terjadi kelebihan yang cukup besar sebanyak 174 orang atau 31%
dari jumlah DSP Kolonel TNI AU yang hanya 546 oang.1 Kelebihan perwira kolonel
ini terjadi karena dampak dari perubahan usia pensiun prajurit gologan perwira dari
usia 55 tahun menjadi usia 58 tahun, namun dalam pelaksanaan pembinaan karier
perwira termasuk didalamnya pembinaan karier kolonel tidak diikuti dengan
perubahan masa dinas perwira sebagai kriteria usulan kenaikan pangkat. Hal ini
berakibat kepada 100 orang kolonel yang tidak mendapatkan jabatan struktural
maupun fungsional, dan hanya sebagai Pamen satuan kerja di Balakpus Mabesau
dan Pamen Kotama TNI AU.
1 Laporan Program Kerja Spersau Semester I Tahun Anggaran 2018.
2
c. Untuk mengatasi permasalahan kelebihan perwira berpangkat Kolonel, maka
perlu adanya ketegasan dari pimpinan TNI AU dalam memberdayakan dan
mengoptimalkan pembinaan personel perwira melalui upaya; merevisi Keputusan
Kepala Staf Angkatan Udara Nomor/Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit,
mengoptimalkan pembinaan bidang penyaluran kerja bagi kolonel dan penambahan
kotak jabatan kolonel di Satker setingkat Kotamaau/sederajat
2. Daftar Pengertian. Penulisan dalam naskah ini terdapat istilah-istilah yang
digunakan, sehingga perlu dijelaskan istilah tersebut untuk mendapatkan kesamaan
persepsi dan interprestasi, sehingga dalam pembahasannya dapat dengan mudah
dimengerti. Adapun beberapa pengertian tersebut antara lain:
a. Daftar Susunan Personel (DSP). Daftar susunan personel adalah suatu
daftar yang menunjukkan jumlah, macam pangkat dan keahlian/spesialisasi dari
personel yang dibutuhkan pada unit organisasi disesuaikan dengan beban kerja.2
b. Jabatan. Jabatan adalah sekumpulan tugas, kewajiban dan tanggung jawab
yang merupakan satu kesatuan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang
lazimnya dierahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama
memangku jabatan.3
c. Kepatuhan Terhadap Peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan adalah
keharusan bagi seseorang dalam melaksanakan tugas harus patuh terhadap aturan-
aturan baku yang normatif dan menghindari penyimpangan (deviasi) sehingga hasil
akhir harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan.4
d. Pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang
berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan,
pengerahan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil
guna.5
2 Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/450/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan
TNI AU Tentang Pembinaan Tenaga Manusia. Daftar Pengertian halaman 1. 3 Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI
AU Tentang Penggunaan Prajurit. Daftar Pengertian halaman 1. 4 Ibid Hal 2. 5 Ibid Hal 4
3
e. Pembinaan Karier. Pembinaan Karier adalah rencana bagian dari
pembinaan personel berupa kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tercapainya
pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat, baik
bagi prajurit yang bersangkutan maupun bagi organisasi.6
f. Pola Karier. Pola karier adalah rencana yang menggambarkan bagaimana
personel TNI AU akan menempuh karier selama pengabdiannya yang berhubungan
dengan jabatan, kepangkatan, dan pendidikan.7
g. Pembinaan Tenaga Manusia (Binteman). Pembinaan tenaga manusia
(Binteman) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mendayagunakan
tenaga manusia secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.8
3. Landasan dan Dasar Pemikiran. Landasan dan dasar pemikiran yang digunakan
dalam penulisan naskah ini adalah sebagai berikut:
a. Landasan Pemikiran.
1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan
pada Pasal 7 (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk
itu perlu adanya pembinaan prajurit TNI yang terencana dengan baik serta
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing.
2) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 21 Desember
2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal
9 disebutkan bahwa: (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk
mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola
karier yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Masa
6 Ibid 7 Ibid 8 Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/450/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI
AU Tenyang Pembinaan Tenaga Manusia, Daftar Pengertian halaman 2.
4
peninjuan diberlakukan sebagai tahapan mengevaluasi kompetensi yang
dimiliki oleh seorang prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
jabatan yang diembannya dalam kurun waktu tertentu yang dihitung mulai dari
tanggal keputusan ditetapkan sampai dengan kala waktu kenaikan pangkat.
(3) Proses UKP perwira berpedoman pada MDP sesuai ketentuan dan MDDP
paling singkat 2 tahun.
3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/124/XII/2009
tanggal 8 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk TNI AU tentang
Pembinaan Personel Dan Tenaga Manusia. Salah satu tolok ukur
keberhasilan TNI AU dalam melaksanakan tugasnya adalah jumlah tenaga
manusia TNI AU yang memadai dengan kualitas tinggi dan mempunyai
profesionalisme sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mencapai kemampuan
tersebut, pembinaan tenaga manusia TNI AU perlu dilaksanakan berdasarkan
pengkajian yang menyangkut penentuan norma jabatan dan pengawakan
sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), karekteristik dan produktivitas kerja,
pendayagunaan kemampuan tenaga manusia serta pengkajian standar
pengawakan organisasi.
4) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/76//VIII/2012
tanggal 28 Agustus 2012tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang
Dewan Pertimbangan Karier Prajurit. Pembinaan karier prajurit TNI AU pada
hakikatnya bertujuan agar dapat terpenuhinya norma-norma jabatan gilliran
penugasan, kepangkatan, dan pendidikan bagi pengembangan kemampuan
dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
serta selaras dengan kepentingan organisasi, baik untuk saat ini dan masa
yang akan datang. Tujuan Dewan Pertimbangan Karier Prajurit adalah
terwujudnya penyelenggaraan dalam memilih/menyeleksi prajurit sesuai
dengan kriteria dalam TOA/TOD, pendidikan, dan kenaikan pangkat.
5) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/450/VII/2013
tanggal 19 Juli 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang
Pembinaan Tenaga Manusia. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan tenaga
manusia dirumuskan secara optimal agar pengaturan kegiatan yang
dilaksanakan harus sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan melalui
5
pengkajian klasifikasi, pendayagunaan, norma pengawakan organisasi,
perencanaan kebutuhan, pemeriksaan dan pengendalian inventarisasi,
wasdal penggunaan tenaga manusia serta wasdal rekrut.
6) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/611/X/2013
tanggal 25 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang
Pelaporan Kekuatan Personel. Poin 15, Umum, Pelaporan kekuatan
personel memegang peranan penting dalam menentukan pembinaan
personel dan pembinaan tenaga manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan
kegiatan pelaporan kekuatan personel harus mempertimbangkan
pengorganisasia serta prosedur dan tata cara pelaporan.
7) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/924/X/2015
tanggal 8 Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang
Penggunaan Prajurit. Pada poin 14 disebutkan bahwa Pembinaan Karier
Perwira terdiri atas:
a) Pola Dasar Karier Perwira. Pola dasar karier perwira
merupakan suatu rancangan yang menggambarkan secara umum
perkembangan karier seorang perwira TNI AU, mulai dari saat
pengangkatan sampai akhir masa dinasnya.
b) Bidang Karier Perwira. Untuk lebih memfokuskan bidang
keahlian yang dimiliki oleh setiap prajurit TNI AU, dan untuk mencapai
profesionalisme pada tugas tertentu maka perlu ditentukan korps
masing-masing prajurit.
b. Dasar Pemikiran. Pertambahan masa usia pensiun perwira dari usia 55
tahun menjadi 58 tahun yang tidak diikuti dengan perubahan Masa Dinas Perwira
(MDP) sebagai kriteria dalam usulan kenaikan pangkat perwira, berdampak pada
pembinaan karier perwira level kolonel yang tidak optimal sehingga terjadi kelebihan
kolonel sebanyak 174 orang, sebagian besar tidak/belum mendapatkan jabatan
kolonel Golongan IV dan ditempatkan sebagai pamen satker.
6
4. Latar Belakang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan karier
kolonel diantaranya yaitu:
a. Belum direvisinya Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor
Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU
tentang Penggunaan Prajurit. Pelaksanaan pembinaan karier perwira masih
mengacu pada peraturan dan ketentuan yang lama, khususnya untuk Masa Dinas
Perwira (MDP) sebagai kriteria dalam pengusulan kenaikan pangkat belum
disesuaikan dengan perpanjangan usia pensiun perwira dari usia 55 tahun menjadi
usia 58 tahun. Kondisi ini berakibat terjadi kelebihan jumlah perwira yang
berpangkat kolonel semakin bertambah dan kolonel yang belum/tidak mendapatkan
jabatan/non job meningkat pula di lingkungan TNI Angkatan Udara. Terjadinya
penumpukan perwira dalam strata kepangkatan kolonel sebanyak 16 angkatan (lulusan
AAU, Sepamilwa dan Pa PK dari angkatan tahun 1985 sampai dengan tahun 1997).
Tabel 1. Komposisi DSP dan Kondisi Riil Perwira TNI AU Saat Ini
TNI AU LS
1 2 3 4 5 6
1 Marsekal 1 2 1 1
2 Marsdya 1 4 1 3
3 Marsda 16 46 23 23
4 Marsma 63 146 90 56
5 Kolonel 546 960 720 240
6 Letnan Kolonel 1.495,50 1.456 1.208 248
7 Mayor 3.047,25 2.200 2.049 151
8 Kapten 3.062,50 2.250 2.109 141
9 Letnan Satu 2.406,75 1.172 1.116 56
10 Letnan Dua 731,25 1.056 1.031 25
Jumlah 11.370,25 9.292 8.348 944
KETERANGANNO KEPANGKATAN DSP TNI AU RIIL
Catatan: Laporan Semester I tahun 2018 Paban III Binkar Spersau.
7
Tabel 2. Kriteria Kenaikan Pangkat Perwira TNI Saat Ini
Tabel 3. Perkiraan Pati dan Kolonel TNI AU yang Akan Pensiun.
Daftar Jumlah pati dan kolonel yang akan pensiun setiap tahun mulai dari tahun 2018
sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:
Catatan: Laporan Semester I tahun 2018 Paban III Binkar Spersau
NO UKP DIKBANGUM/
DIKBANGSPES/DIKIPTEK MDP (Thn)
GOLJAB
1 2 3 4 5
1 Letda-Lettu Lulusan Sesarcab/setingkat 3 VIII
2 Lettu-Kapten Lulusan Sesarcab/setingkat 7 VII
3 Kapten-Mayor Lulusan Diklapa/setingkat 11 VI Lulusan Sesarcab/setingkat dan Dikbangspes
13
Lulusan Sesarcab/setingkat 14 4 Mayor-Letkol Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN setara
Sesko Angkatan 16
V
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa dan Dikbangspes
18
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa/setingkat
20
Lulusan Sesarcab/setingkat dan Dikbangspes
22
Lulusan Sesarcab/setingkat 23 5 Letkol-Kolonel Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN setara
Sesko Angkatan 20
IV
Lulusan Diklapa/setingkat dan Dikbangspes 22 Lulusan Diklapa/setingkat 24 Lulusan Sesarcab/setingkat dan Dikbangspes
27
Lulusan Sesarcab/Setingkat 28 6 Kolonel-Pati
bintang satu Lulusan Sesko TNI atau Dik LN setara Sesko TNI
24 III
Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN setara Sesko Angkatan
25
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa dan Dikbangspes
27
NO TAHUN PENSIUN
JUMLAH KOLONEL PATI
1 2018 18 24 42
2 2019 34 39 73
3 2020 40 43 83
4 2021 54 24 78
5 2022 73 20 93
6 2023 75 11 86
7 2024 91 9 100
Jumlah 385 170 555
8
b. Belum optimalnya pembinaan bidang penyaluran kerja bagi kolonel.
Kelebihan perwira strata kepangkatan level kolonel sebanyak 174 orang
dikarenakan belum optimalnya pembinaan personel di bidang penyaluran kerja bagi
para kolonel yang akan memasuki usia pensiun maupun yang belum/tidak
mendapatkan jabatan kolonel/non job. Para kolonel tersebut tersebar diberbagai
satuan kerja setingkat Kotamaau dan Balakpus Mabesau.
c. Terbatasnya jumlah struktur jabatan kolonel di tingkat Kotamaau atau yang
sederajat. Semakin luasnya beban kerja dan tanggungjawab satuan kerja TNI AU
diringi dengan semakin bertambah pula jumlah perwira berpangkat kolonel dan letkol
yang eligibel untuk diusulkan kenaikan pangkat ke kolonel, tidak diikuti dengan
penambahan kotak jabatan untuk kolonel golongan IV.
Optimalisasi Pola Pembinaan Karier Kolonel TNI AU.
5. Pembinaan karier kolonel dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU ke
depan semakin berat dan semakin komplek seiring perkembangan organisasi yang bersifat
dinamis, sehingga diperlukan SDM yang memadai baik dari kemampuan maupun
jumlahnya terutama untuk kelompok kolonel. Untuk itu perlu diupayakan melalui kebijakan
dan strategi sebagai berikut:
a. Kebijakan. Terwujudnya Optimalisasi Pola Pembinaan Karier Perwira yaitu
melalui revisi peranti lunak Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk
Pelaksanaan TNI AU tentang Penggunaan Prajurit, mengoptimalkan pembinaan
bidang penyaluran kerja bagi kolonel dan penambahan kotak jabatan untuk kolonel.
b. Strategi. Dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka
perlu digunakan strategi sebagai berikut:
1) Strategi pertama. Mewujudkan revisi Keputusan Kepala Staf
Angkatan Udara Nomor Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit. Halaman 22
Sub pasal e. Masa Dinas Kenaikan Pangkat. Poin 1) Kenaikan Pangkat
Perwira sampai dengan Halaman 24 Subsub pasal poin f) Kolonel ke
Marsma TNI.
9
2) Strategi kedua. Mewujudkan pembinaan bidang penyaluran kerja bagi
Kolonel, terutama para kolonel yang non job dan belum mendapatkan struktur
jabatan kolonel/Gol IV.
3) Strategi Ketiga. Mewujudkan penambahan struktur jabatan kolonel di
Satker Kotamaau atau sederajat.
c. Upaya. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, maka perlu
dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:
1) Strategi Pertama. Mewujudkan revisi peranti lunak Keputusan Kepala
Staf Angkatan Udara Nomor Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit. Halaman 22
Sub pasal e. Masa Dinas Kenaikan Pangkat. Poin 1) Kenaikan Pangkat
Perwira sampai dengan Halaman 24 Subsub pasal poin f) Kolonel ke Marsma
TNI.
a) Aspers Kasau. Aspers Kasau selaku penanggungjawab
pembinaan personel TNI AU, merencanakan dan melaksanakan
kegiatan Pokja untuk merevisi Bujuklak TNI AU tentang Penggunaan
Prajurit. Halaman 22 poin e. sampai dengan poin e) halaman 23.
Kegiatan kelompok kerja ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan
para pejabat personel dari satker terkait, antara lain:
(1) Waaspers Kasau
(2) Waasrenaau (3) Kadisminpersau
(4) Kadiskumau
(5) Kasetumau
(6) Paban II Jemen Srenaau
(7) Paban I Ren Spersau
(8) Paban III Spersau
10
(9) Ksd Sahjurit Disminpersau
(10) Ksd Minpa Disminpersau
(11) Aspers Kotamaau
(12) Para Kasubdis Binprof
b) Para pejabat personel terkait yang diundang untuk mengikuti
rapat kelompok kerja revisi Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara
nomor Kep/924/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, memberikan saran
masukan mengenai perubahan Masa Dinas Perwira sebagai salah
satu kriteria untuk usulan kenaikan pangkat perwira mulai dari Letda-
Lettu sampai dengan Kolonel-Marsma TNI, serta persyaratan umum
pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap perwira sesuai level
kepangkatan atau golongan.
c) Hasil rapat kelompok kerja revisi keputusan Kepala Staf
Angkatan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang
Penggunaan Prajurit. Halaman 22 poin e sampai dengan halaman 23
mengenai Masa Dinas Perwira setelah disetujui dan disahkan oleh
Aspers Kasau menjadi dasar untuk diajukan dan diusulkan kepada
Panglima TNI sebagai saran masukan dari TNI AU untuk merevisi
Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan
Prajurit Tentara Nasional Indonesia tanggal 21 Desember 2015. Pasal
13 c tentang Masa Dinas Perwira (MDP) sebagai syarat dan kriteria
usulan kenaikan pangkat.
Tabel 4. Usulan Kriteria Kenaikan Pangkat Perwira TNI AU (TNI)
NO PANGKAT DIKBANGUM/
DIKBANGSPES/DIKIPTEK MDP (Thn)
MDDP (Thn, bln)
MDDJ (Bln)
1 2 3 4 5 6
1 Letda-Lettu Lulusan Sesarcab/setingkat 4 3,6 6 2 Lettu-Kapten Lulusan Sesarcab/setingkat 9 4,6 6
3 Kapten-Mayor Lulusan Diklapa/setingkat 14 4,6 6 Lulusan Dikiptek (Dokter Spesialis) 16 6,6 6
Lulusan Dikbangspes 18 8,6 6 4 Mayor-Letkol Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN
setara Sesko Angkatan 18 3,6 6
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa dan Dikbangspes
20 5,6 6
11
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa/setingkat
22 7,6 6
Lulusan Dikbangspes/Dikiptek 24 9,6 6
5 Letkol-Kolonel Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN setara Sesko Angkatan
24 5,9 3
Lulusan Diklapa/setingkat dan Dikbangspes/Dikiptek
26 7,9 3
Lulusan Diklapa/setingkat 27 8,9 3 Lulusan Dikbangspes/Dikiptek 28 9.9 3
6 Kolonel-Pati bintang satu
Lulusan Sesko TNI atau Dik LN setara Sesko TNI
28
Lulusan Sesko Angkatan atau Dik LN setara Sesko Angkatan
30
Lulusan Diklapa/setingkat atau Dik LN setara Diklapa & Dikbangspes/ Dikiptek
32
b) Mengusulkan hasil Pokja tentang Masa Dinas Perwira sebagai
kriteria kenaikan pangkat perwira TNI AU kepada Panglima TNI AU
melalui Aspers Panglima TNI untuk diadakan rapat pokja Revisi
Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2015 tanggal 21 Desember
2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
dengan mengikutsertakan pejabat personel terkait dari masing-masing
angkatan.
2) Strategi kedua. Mewujudkan pembinaan bidang penyaluran kerja bagi
kolonel, terutama untuk para kolonel yang non job dan belum mendapatkan
struktur jabatan kolonel/Gol IV. Untuk mengatasi kelebihan perwira kolonel
tersebut, maka perlu adanya pembentukan struktur jabatan baru Subdinas
Penyaluran Kerja (Subdis Lurja) Disminpersau yang mempunyai tugas dan
tanggungjawan dalam pembinaan dan penyaluran kerja bagi perwira TNI AU
terutama kelompok Kolonel. Usulan pembentukan Subdinas Penyaluran
Kerja melalui rapat kelompok kerja, sebagai berikut:
a) Kadisminpersau merencanakan dan melaksanakan kegiatan
Pokja Validasi organisasi Disminpersau dengan membentuk
penambahan struktur jabatan Subdinas Penyaluran Kerja (Subdis
Lurja). Dalam pelaksanaannya mengundang dan mengikutsertakan
para pejabat staf personel terkait, antara lain:
12
(1) Sesdisminpersau.
(2) Paban II/Jemen Srenaau
(3) Paban I/Ren Spersau
(4) Paban II/Binteman
(5) Kasetumau
(6) Kasubdis Minpa
(7) Kasubdis Min PNS
(8) Kasubdis Diajurit
(9) Kasubdis Minbata
(10) Kasubdis Sahjurit
(11) Kasubdis Binprof Adm dan Sus
b) Para pejabat staf personel yang di undang mengikuti Pokja
validasi organisasi Disminpersau memberikan saran masukan yang
berkaitan dengan rencana pembentukan kotak jabatan Subdinas Lurja
kepada Kadisminpersau.
c) Kadisminpersau menyampaikan hasil Pokja validasi organisasi
Disminpersau berupa usulan pembentukan kotak jabatan Subdinas
Penyaluran Kerja kepada Aspers Kasau untuk mendapat persetujuan.
d) Aspers Kasau mengajukan usulan validasi organisasi
Disminpersau berupa pembentukan kotak jabatn Subdinas Lurja
kepada Srenaau untuk mendapatkan persetujuan.
e) Asrena Kasau menindaklanjuti usulan dari Aspers Kasau
tentang validasi Organisasi Disminpersau berupa pembentukan kotak
jabatan Subdis Lurja melalui tahap-tahap dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya setelah melalui UT I dan UT II Srenaau mengajukan
usulan Validasi Organisasi Disminpersau kepada Panglima TNI dan
Staf yang terkait.
f) Kadisminpersau melaksanakan kerjasama (MoU) dengan
Instansi BUMN dan Swasta yang terkait dibidang penyaluran tenaga
13
kerja perwira kolonel TNI AU sesuai permintaan atau yang dibutuhkan
oleh intansi BUMN/Swasta.
g) Adapun bentuk struktur organisasi Subdis Lurja yang diusulkan
sebagai berikut:
(1) Kedudukan dan Tanggung Jawab Subdislurja meliputi:
(a) Subdinas Penyalur Kerja yang disingkat
dengan Subdislurja berkedudukan langsung di bawah
Kadisminpersau.
(b) Subdislurja bertanggung jawab atas upaya
pendayagunaan personel TNI AU yang akan atau telah
dipisahkan.
(c) Menjamin terselenggaranya koordinasi dan kerja
sama sebaik-baiknya dengan badan atau instansi
didalam maupun di luar lingkungan Disminpersau
sesuai batas wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) Tugas dan Kewajiban Subdislurja antara lain:
(a) Melaksanakan pengelolaan di bidang personel di
jajaran TNI AU. Menyelenggarakan penampungan dan
penyiapan administrasi bagi personel yang akan/telah
dipisahkan untuk disalurkan kerja.
(b) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk
penyelenggaraan pembekalan keterampilan.
Melaksanakan pembekalan keterampilan meliputi fisik
dan mental bagi personel non organik untuk mampu
menjadi wiraswastawan yang mandiri dan tenaga kerja
yang siap pakai.
14
(c) Melaksanakan penjajagan lapangan kerja
meliputi kegiatan-kegiatan pencarian, penciptaan dan
pembinaan lapangan kerja. Menempatkan atau
menyalurkan personel pada lapangan kerja di
Kementerian/Lembaga dan perusahaan swasta.
(d) Melaksanakan pembinaan atau penyuluhan
bimbingan kegiatan para personel yang telah
disalurkan. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama
dengan komando, badan/instansi baik di dalam maupun
di luar TNI AU untuk kepentingan melaksanakan
tugasnya.
(e) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan program penyaluran kerja, dan
mengajukan pertimbangan dan saran kepada
Kadisminpersau khususnya mengenai hal-hal yang
berhubungan bidang tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas Subdislurja dibantu oleh:
(a) Seksi Penyiapan Penyaluran Kerja disingkat
Siaplurja berkedudukan langsung di bawah Subdinas
Penyaluran Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab atas penampungan personel yang
akan atau telah dipisahkan, penjajakan lapangan kerja
untuk tenaga kerja yang akan disalurkan ke
Perusahaan Non-Swasta atau perusahaan swasta yang
memerlukan. Menjamin terselenggaranya koordinasi
dan kerja sama sebaik-baiknya dengan para pejabat baik
di dalam maupun di luar lingkungan Disminpersau sesuai
batas wewenang dan tanggung jawabnya.
15
i. Tugas dan Kewajiban Kasiaplurja sebagai
berikut:
i) Menyiapkan dan mengoordinasikan
lapangan pekerjaan pada perusahaan
non-swasta dan perusahaan swasta.
ii) Merencanakan kegiatan penyu-
luhan, switch mental prajurit menjadi
mental wiraswasta terhadap personel
yang akan dipisahkan, agar cepat
menyesuaikan dengan lingkungan dan
dapat mandiri di masyarakat.
iii) Merencanakan dan melaksanakan
penjajagan lapangan kerja serta
mengadakan inventarisasi lapangan kerja
yang tersedia pada perusahaan non-
swasta dan di perusahaan-perusahaan
swasta.
iv) Menyalurkan/menempatkan tenaga
kerja bagi prajurit TNI AU yang memenuhi
persyaratan untuk didayagunakan pada
lapangan kerja baru.
ii. Kasiaplurja dalam melaksanakan tugas
dibantu oleh:
i) Sub Seksi Penyiapan Penyaluran
Kerja non-swasta disingkat Subsisiaplurja
non-swasta, berkedudukan.
ii) Sub Seksi Penyiapan Penyaluran
Kerja Swasta (Subsiaplurjaswasta).
16
(b) Seksi Penempatan Kerja dan Latihan
Keterampilan disingkat Sipatjalatpil, dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan langsung di
bawah Subdislurja.
i. Tanggung Jawab Sipatjalatpil antara lain:
i) Sipatjalatpil bertanggung jawab
atas pembekalan tenaga kerja melalui
kursus-kursus, pembekalan keterampilan,
latihan kerja untuk membekali calon
tenaga kerja.
ii) Menjamin terselenggaranya koor-
dinasi dan kerja sama sebaik-baiknya
dengan para pejabat baik di dalam
maupun di luar lingkungan Disminpersau
sesuai batas wewenang dan tanggung
jawabnya.
ii. Tugas dan Kewajiban Sipatjalatpil sebagai
berikut:
i) Merencanakan dan menyeleng-
garakan pembekalan ketrampilan
wiraswasta serta switch mental.
ii) Membantu pengembangan kuri-
kulum silabus kursus latihan
keterampilan melaksanakan koordinasi
dan kerja sama terpadu dengan lembaga
pendidikan keterampilan baik di dalam
maupun di luar TNI AU.
17
iii) Membantu perencanaan program
pelaksanaan kursus dan latpil, membantu
pengawasan pelaksanaannya serta
mengevaluasi hasil kursus atau latihan.
iii. Sipatjalatpil dalam melaksanakan tugas
kewajibannya dibantu oleh:
i) Sub Seksi Penempatan Kerja
disingkat Subsipatja, berkedudukan
langsung di bawah Subdislurja.
ii) Sub Seksi Latihan Keterampilan
disingkat Subsilatpil, dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan langsung di
bawah Kasipatjalatpil.
3) Strategi Ketiga. Mewujudkan penambahan struktur jabatan kolonel di
tingkat Satker Kotamaau atau sederajat. Adapun rangkaian kegiatan yang
harus dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan sebagai berikut:
a) Aspers Kasau.
(1) Merumuskan kebijakan pelaksanaan fungsi pembinaan
personel dan tenaga manusia TNI AU.
(2) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan
TOP/DSP dan merencanakan kebutuhan tenaga manusia.
(3) Merumuskan kebijakan Kasau dalam pelaksanaan
pembinaan prajurit TNI AU.
(4) Melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja untuk
membahas dan mengusulkan penambahan struktur/kotak
jabatan level Kolonel di satker Kotamaau atau yang setingkat.
18
Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok kerja ini mengundang
para pejabat staf terkait, yaitu:
(a) Waaspers Kasau
(b) Waasrena Kasau
(c) Kadisminpersau
(d) Paban I Ren Spersau
(e) Paban II Spersau
(f) Paban III Spersau
(g) Paban IV Spersau
(h) Paban V Spersau
(i) Paban II Jemen Srenaau
(j) Kasetumau
(k) Ksd Undang-Undang Diskumau
(l) Ksd Minpa Disminpersau
(m) Aspers Kotamaau
(5) Mengajukan hasil kelompok kerja yang sudah disepakati
bersama tentang usulan penambahan struktur/kotak jabatan di
satket kotamau atau yang setingkat kepada Asrena Kasau
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
b) Asrena Kasau:
(1) Memberikan informasi tentang perkembangan organisasi
TNI AU dan pertelaan tugasnya serta memadukan upaya
perencanaan Binpersman sejalan dengan Program
Pengembangan Kekuatan (Probangkuat) TNI AU.
(2) Menindaklanjuti usulan dari Aspers Kasau tentang
Usulan penambahan struktur/kotak jabatandi satket Kotamaau
atau yang setingkat sesuai ketentuan yang berlaku melalui UT I
dan UT II. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kasau
diajukan kepada Panglima TNI.
19
c) Ingunpers. Ingunpers (Pang/Gub/Dan/Ka dan yang setingkat)
mengumpulkan, memelihara, dan menyediakan serta melaporkan hasil
penerapan TOA/TOD yang sudah di validasi dan memberikan saran
perbaikan kepada Aspers Kasau yang berkenaan dengan rencana
usulan penambahan struktur/kotak jabatan di satker Kotamaau atau
yang setigkat.
d) Kadisminpersau. Kadisminpersau bertugas membina dan
menyelenggarakan fungsi administrasi prajurit meliputi; penyediaan
prajurit TNI AU, administrasi prajurit TNI AU, pemisahan prajurit TNI
AU, dan penyaluran kerja prajurit TNI AU.
Penutup
6. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Pola pembinaan karier perwira perlu dilaksanakan revisi penyesuaian Masa
Dinas Perwira (MDP) sebagai kriteria dalam usulan penempatan jabatan dan
kenaikan pangkat perwira.
b. Pembentukan kotak jabatan Suddinas Penyaluran Kerja perlu segera
dibentuk untuk meningkatkan pembinaan personel yang akan menjalani pensiun
atau purna tugas, sehingga pelaksanaan penyaluran kerja bagi personel TNI AU
yang akan purna tugas dapat dilaksanakan terpusat oleh Subdinas Penyaluran Kerja
(Subdislurja).
7. Saran. Dari penulisan naskah diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan
sebagai berikut:
a. Penerapan MDP terbaru sebagai kriteria dalam usul Patjab dan kenaikan
Pangkat diberlakukan untuk perwira akademi lulusan tahun 1998.
20
b. Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dik Iptek) khususnya S-2 dan
S-3 sesuai profesi, perlu menjadi salahsatu kriteria kenaikan pangkat karena
Pendidikan tersebut meningkatkan kompetensi, integritas dan kinerja perwira yang
sangat mendukung di dalam pelaksanaan tugas.
8. Wusanakata. Demikianlah naskah tentang Optimalisasi Pola Pembinaan Karier
Perwira Guna Meningkatkan Pembinaan Personel Dalam Rangka Mendukung Tugas
TNI AU dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
pembinaan dan pengunaan personel TNI AU di masa mendatang.
Jakarta, September 2018
21
Mabesau. 2013. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/450/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Tenaga Manusia. Jakarta: Setumau.
Mabesau. 2015. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/924/X/2015 tanggal 8
Oktober 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit. Jakarta: Setumau.
Spersau. 2018. Laporan Program Kerja Spersau Semester I Tahun Anggaran 2018.
Jakarta: Spersau Spersau. 2018. Laporan Semester I Tahun 2018 Paban III Binkar Spersau. Jakarta:
Spersau.
DAFTAR PUSTAKA