Post on 26-Dec-2014
11 JUNI 201211 JUNI 2012
CERAMAHASSARPRAS KAPOLRI
KEPADA
PASIS SESPIMMEN POLRI
CERAMAHASSARPRAS KAPOLRI
KEPADA
PASIS SESPIMMEN POLRI
1
2
CURICULUM VITAECURICULUM VITAE
NAMA : YUWANTO NRP. 55010289
JABATAN : KARO JIANSTRA SSARPRAS POLRI
PENDIDIKAN : SESPATI ANGK. KE-2
TUGAS LN. : ADVANCE COURSE FOR SENIOR POLICE ADMINISTRATOR, IN JAPAN
PEACE KEEPING OPERATION OF UN, IN MOZAMBIK - AFRICA
TUGAS LAIN-2 : LEADER PROJECT DS-ATA IN 2003 TIM RBP - I & TIM RBP - II KETUA LPSE POLRI
NAMA : YUWANTO NRP. 55010289
JABATAN : KARO JIANSTRA SSARPRAS POLRI
PENDIDIKAN : SESPATI ANGK. KE-2
TUGAS LN. : ADVANCE COURSE FOR SENIOR POLICE ADMINISTRATOR, IN JAPAN
PEACE KEEPING OPERATION OF UN, IN MOZAMBIK - AFRICA
TUGAS LAIN-2 : LEADER PROJECT DS-ATA IN 2003 TIM RBP - I & TIM RBP - II KETUA LPSE POLRI
MATERI CERAMAHMATERI CERAMAH
3
1. MANAJEMEN STRATEGI POLRI DI BIDANG SARANA & PRASARANA
2. MANAJEMEN SARANA & PRASARANA DI TINGKAT KOD
3. MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4. HAL-2 LAIN YG PERLU DIKETAHUI
1. MANAJEMEN STRATEGI POLRI DI BIDANG SARANA & PRASARANA
2. MANAJEMEN SARANA & PRASARANA DI TINGKAT KOD
3. MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4. HAL-2 LAIN YG PERLU DIKETAHUI
REGULASI RENBUT SARPRAS POLRI
MEKANISME USULAN RENBUT SARPRAS
SUMBER ANGGARAN PENGADAAN SARANA & PRASARANA POLRI
DAUR SARANA & PRASARANA POLRI
1. MANAJEMEN STRATEGI POLRIDI BIDANG SARANA & PRASARANA
1. MANAJEMEN STRATEGI POLRIDI BIDANG SARANA & PRASARANA
4
5
REGULASI RENBUT SARPRAS POLRIREGULASI RENBUT SARPRAS POLRI PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TTG SUSUN RENJA K/L & PP NOMOR 90
TAHUN 2010 TTG SUSUN RENCANA UMUM PENGADAAN
PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 12 TAHUN 2011 TTG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA & UNDANG-2 NOMOR 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
RENSTRA POLRI TAHUN 2010 - 2014 & RENSTRA SATKER SSARPRAS POLRI TA. 2010 - 2014
PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS POLRI TA. 2010 - 2014
RENJA POLRI TA. 2012 (
NASKAH ROAD MAP RBP GEL. II 2011 - 2014
PMK NOMOR 84 / PMK.02 / 2011 TTG SBU TA. 2012 & KEP KAPOLRI NO. POL. : KEP / 606 / X / 2010 TTG SBK POLRI TA. 2011
PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2011 TTG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MEKANISME USULAN RENBUT SARPRASMEKANISME USULAN RENBUT SARPRAS
6
HIMPUN USULAN RENBUT SATKER-2HIMPUN USULAN RENBUT SATKER-21
SELEKSI USULAN RENBUT SATKER SELEKSI USULAN RENBUT SATKER SESUAI RENBUT SARPRAS 2010 - 2014SESUAI RENBUT SARPRAS 2010 - 2014
2
AJUKAN USULAN RENBUT KE ASRENAAJUKAN USULAN RENBUT KE ASRENA3
BAHAS BAHAS PAGU PAGU
INDIKATIFINDIKATIF
BAHAS BAHAS PAGUPAGU
S’MENTARAS’MENTARA
BAHASBAHASPAGU PAGU
DEFINITIFDEFINITIF4 5
SUMBER ANGGARAN PENGADAANSARANA & PRASARANA POLRISUMBER ANGGARAN PENGADAANSARANA & PRASARANA POLRI
7
SUMBERPENGADAAN
SARPRASPOLRI
SUMBER PLNSUMBER PLN1
SUMBER PDNSUMBER PDN2
SUMBER APBNSUMBER APBNSUMBER APBN-PSUMBER APBN-PBAGAR 999BAGAR 999
3
SUMBER APBD & SUMBER APBD & HIBAHHIBAH PIHAK-2 & 3 PIHAK-2 & 34
8
DAUR SARANA & PRASARANA POLRIDAUR SARANA & PRASARANA POLRI
RENRENADAADA
LAKLAKADAADA
DISTRIDISTRIBUSIBUSI
PENG-PENG-GUNAANGUNAAN
HAPUSHAPUS
PEMAN-PEMAN-FAATANFAATAN 1
2
3
45
STRUKTUR, TUGAS & DSP POLRES / RESTA
STRUKTUR DUKGAR / DIPA SATKER
PENATAAN BMN SATKER
REGULASI / SOP / PERKAP BERKAITAN DNG TUGAS
2. MANAJEMEN SARANA & PRASARANADI TINGKAT KOD
2. MANAJEMEN SARANA & PRASARANADI TINGKAT KOD
9
STRUKTUR, TUGAS & DSP POLRES / RESTA10
SUBBAG SARPRAS
UNSUR PIMPINAN
UNSUR PENGAWAS &PEMBANTU PIMPINAN
BAGSUMDA BERTUGAS MELAKS BIN ADMIN PERSONEL, SARPRAS, PELATIHAN FUNGSI, YANKES, BANTUAN & PENERAPAN HUKUM
BAGSUMDA SELENGGARAKAN FUNGSI BIN ADMIN SARPRAS ANTARA LAIN :
- INVENTARISIR, RAWAT & SALUR BEKUM, ALSUS, SENPI & ANGKUTAN
- MELAKS SIMAK-BMN- HAR FASFASJAS & KONSTRUKSI, LISTRIK, AIR & TELEPON
DSP SUBBAG SARPRAS : 1 AKP, 3 BA, 2 PNS GOL II / I
STRUKTUR DUKGAR / DIPA SATKER
DUKGAR POLRES / BAGSUMDA / KASUBBAG SARPRAS DIRANCANG OLEH BAGREN, DIAJUKAN KE BIRO RENA POLDA, DISAHKAN SBG DIPA SATKER POLRES TAB
TUGAS BAGSUMDA MELAKS BIN ADMIN, SARPRAS, DIDUKUNG DNG DIPA POLRES / TA / TABES ….. > DAPAT PULA DIDUKUNG DARI SUMBER DANA APBD & HIBAH PIHAK KE-2
PERWABKU TUGAS BIN ADMIN SARPRAS, GUNAKAN KETENTUAN PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TGL 28 NOV 2011 TTG ADMIN PERWABKU DI LINGK. POLRI
KINERJA TUGAS SUBBAG SARPRAS, GUNAKAN KETENTUAN SKEP KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 4 / VII / 2009 TGL 1 JULI 2009 TTG PANDUAN SUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGK POLRI
11
REGULASI PENATAAN BMN SATKER12
SETIAP SATKER POLRI (POLRES / DIREKTORAT POLDA / POLDA / SATKER MABES) WAJIB MENATA SIMAK-BMN
KETENTUAN REGULASI PENATAAN BMN DIATUR DALAM :
PP NOMOR 38 TAHUN 2008 TTG PERUB ATAS PP NOMOR 6 TAHUN 2006 TTG PENGELOLAAN BMN / DAERAH
PERAT MENKEU NOMOR : PMK 120 / PMK.06 / 2007 TTG PENATAUSAHAAN BMN
PMK NOMOR 96 / PMK.06 / 2007 TTG TATA CARA PELAKS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAH-TANGANAN BMN
PMK NOMOR 138 / PMK.06 / 2010 TTG PENGELOLAAN BMN BERUPA RUMAH NEGARA
PMK NOMOR 125 / PMK.06 / 2011 TTG PENGELOLAAN BMN YG BERASAL DARI DANA DEKOSENTRASI & DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TA. 2011
PMK NOMOR 102 / PMK.05 / 2009 TTG TATA CARA REKONS BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PMK NOMOR 29 / PMK.06 / 2010 TTG PENGGOLONGAN & KODEFIKASI BMN
13
JABARAN PENATAUSAHAAN BMN YANG ADA(PERAT MENKEU NO : PMK 120 / PMK.06 / 2007 TTG PENATAUSAHAAN BMN)
PEMBUKUAN BMN TINGKAT UPKPB : 62
•ADA 13 DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA (DBKP)•ADA 5 BUKU BARANG•ADA 6 KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)•ADA 1 DAFTAR BARANG RUANGAN•ADA 1 DAFTAR BARANG LAINNYA•ADA 1 BUKU PENERIMAAN BUKAN PAJAK•ADA 4 DAFTAR BARANG HASIL INVENTARISASI•ADA 4 KERTAS KERJA INVENTARISASI•ADA 1 SURAT PERNYATAAN•ADA 26 LAPORAN (LAP HASIL INVENT S/D LAP TAHUNAN PNBP)
PEMBUKUAN BMN TINGKAT UPPB-W : 36
PEMBUKUAN BMN TINGKAT UPPB-E1 : 36
14
JABARAN PENATAUSAHAAN BMN YANG ADA(PERAT MENKEU NO : PMK 120 / PMK.06 / 2007 TTG PENATAUSAHAAN BMN)
PROSES INVENTARISASI BMN :
•INVENT BMN YANG BERADA DALAM PENGUASAANNYA SE-KURANG2-NYA 5 TAHUN SEKALI (ASET TETAP)
•MELAKS OPNAME FISIK SE-KURANG2-NYA SETIAP TAHUN(ASET LANCAR 2 KALI SETAHUN / SEMESTERAN)
•INVENT BMN BERUPA TANAH / BANGUNAN YG BERADA DALAM PENGUASAANNYA SE-KURANG2-NYA 5 TAHUN SEKALI
ALUR REKONSILIASI BMN 15
KETERANGAN : ALUR PELAPORANALUR REKONSILIASI
KETERANGAN : ALUR PELAPORANALUR REKONSILIASI
DJKN
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPB
DIRJEN PBN
UAPA
UAPPA-E1
UAPPA-W
UAKPA
KANWIL DJKN
KPKNL
KANWIL DITJEN PBN
KPPN
UAPPB-E1 SIAPAKAH AKU ??SIAPAKAH AKU ??
16
PERSIAPAN / PERENCANAAN PENGADAAN
PENGORGANISASIAN PENGADAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
PENGAWASAN(KEWAJIBAN KPA, PPK, PANITIA / TEAM)
3. MEKANISME PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH(TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG)
3. MEKANISME PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH(TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG)
17
PERSIAPAN / PERENCANAAN PENGADAAN
• RENCANA UMUM PENGADAAN
• PENYUSUNAN & PENETAPAN REN PELAKS PENGADAAN
• PEMILIHAN SISTEM & METODE PENGADAAN BARANG
• PEMILIHAN SISTEM PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
• PEMILIHAN METODE EVALUASI
• PENYUSUNAN TAHAPAN & JADWAL PENGADAAN
• PEMILIHAN JENIS KONTRAK
• PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN (DOKPIL)
18
PENGORGANISASIAN PENGADAAN
• ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA TERDIRI ATAS :1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)3. PEJABAT PENGADAAN4. PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
• ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA (UNTUK PENGADAAN SWAKELOLA) TERDIRI ATAS :
1. PENGGUNA ANGGARAN (PA) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)3. PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
• PERANGKAT ORGANISASI PEJABAT PENGADAAN (SESUAI KEBUTUHAN) PALING KURANG TERDIRI ATAS :
1. KEPALA2. SEKRETARIS3. STAF PENDUKUNG; DAN4. KELOMPOK KERJA
(SESUAI BAB III ORGANISASI PENGADAAN PASAL 7 PERPRES 54 / 2010)
19
PELAKSANAAN PENGADAAN
SUMBERGAR PELAKSPENGADAAN
SUMBER SUMBER APBNAPBN
SUMBER PDNSUMBER PDN
SUMBER PLNSUMBER PLN
SUMBER SOFTLOANSUMBER SOFTLOAN
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI APBN POLRI
20
TAHAPAN & PERIODE WAKTU PELAKSANAAN
MAKS PELAKSANAANTUTUP BUKU THN ANGGARAN& (PER DJPB NOMOR 73 / 2011)
PERSIAPAN LELANGUMUM
PELAKS FISIK PENGADAAN
KPA TUNJUKPPK & PANITIAPENGADAAN
PENGUMUMANDAFTAR & AMBIL DOKPIL
BERI PENJELASANBUKA & EVA TAWAR
TAP PEMENANGSANGGAH / BANDING
KONTRAK
BA SERAH BARANGINSTALASI &UJI FUNGSI
TANGANI KOMPLAIN SATKER PENGGUNA
(JIKA ADA)
PEMBAYARANSPM-LS
SUSUN DOKPIL & HPS
WAKTU LELANGMIN 21 HARI KERJA
WAKTU PELAKS PENGADAAN B/J APBN POLRI :
(PERPRES NOMOR 54 THN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA)
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI PDN
21
WAKTU PELAKS PENGADAAN B/J PDN :
TAHAPAN & PERIODE WAKTU PELAKSANAAN
PERSIAPAN
LELANGUMUM
LOANAGREEMENT
PDNPELAKS FISIK
MASA PEMELIHARAAN
- KEP MENKEUBIAYAI PDN
- KEP KAPOLRITUNJUK KPA
- SKEP PPK / SPRIN PANITIA
- SUSUN DOKPIL & HPS
PENGUMUMANDAFT & AMBIL DOKPIL
BERI PENJELASANBUKA & EVA TAWAR
TAP PEMENANGSANGGAH / BANDING
KONTRAK
NEGO LOAN PDN
BA SERAH BARANGINSTALASI /UJI FUNGSI RAWAT ALAT
TANGANI KOMPLAIN
MAKS PELAKS 1,5 TAHUNSESUAI DATA KONTRAK
(MASA HAR SESUAI DATA KONTRAK)
PEMBAYARANSKBDN
SESUAIKONTRAK
(PP NOMOR 54 THN 2008 TTG TATA CARA PENGADAAN PDN PEMERINTAH)
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI PLN
22
WAKTU PELAKS PENGADAAN B/J PLN :
PERSIAPAN
LELANGUMUM LOAN
AGREEMENT
PENCAIRANUANG MUKA PELAKS FISIK
MASA PEMELIHARAAN
KEP KPASKEP PPK /
SPRIN PANITIADOKPIL &
HPS
PRAKUAPRANEGOTEK
NEGOTEKNEGO INTERKEM
KONTRAK
NEGO LOANAGREEMENT
DPR SETUJUIU. MUKA CAIR
FATAN-NAMEIN-NAME
INSTALASICOFA
RAWAT ALATTANGANI KOMPLAIN
MAKS PELAKS 2 TAHUNSESUAI DATA KONTRAK
(EFEKTIF KONTRAK) (MASA HAR SESUAI DATA KONTRAK)
TAHAPAN & PERIODE WAKTU PELAKSANAAN
SESUAIKONTRAK
(PP NOMOR 10 THN 2011 TTG TATA CARA PENGADAAN PLN & HIBAH)
23 PENGAWASAN(KEWAJIBAN KPA, PPK, PANITIA / TEAM)
• PENGAWASAN PEKERJAAN SWAKELOLA DILAKUKAN OLEH TIM PENGAWAS UTK MENGAWASAI PEKERJAAN MULAI DARI PERSIAPAN SAMPAI AKHIR PELAKS PEKERJAAN SWAKELOLA, MELIPUTI :
1. WAS ADMIN TERHADAP DOKUMENTASI PELAKS GIAT
2. WAS TEKNIS TERHADAP HASIL LAK PEKERJAAN UTK MENGETAHUI REALISASI FISIK DI LAPANGAN
3. EVALUASI DILAKUKAN SETIAP MINGGU / PERIODIK TERHADAP PELAKS PEKERJAAN, YG MELIPUTI :
- PENGADAAN & PENGGUNAAN BAHAN- PENGADAAN & PENGGUNAAN TENAGA KERJA / AHLI- PENGADAAN & PENGGUNAAN PERALATAN / SUKU CADANG- REALISASI KEUANGAN & BIAYA YG DIPERLUKAN- PELAKS FISIK- HASIL KERJA SETIAP JENIS PEKERJAAN
• PENGAWASAN SECARA REGULASI DILAKUKAN OLEH :
1. APIP POLRI (ITWASUM / ITWASDA), SESUAI PERKAP NOMOR 21 & NOMOR 22 TAHUN 2010
2. BPK-RI, SESUAI UU NOMOR 15 TAHUN 20033. INSTANSI LAIN (KPK, KPPU) & LEMBAGA MASYARAKAT
24
PROGRAM REVITALISASI POLRI 2010 - 2014
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG-II 2011 - 2014
KEBIJAKAN-2 KAPOLRI LAINNYA
4. HAL-2 LAIN YG PERLU DIKETAHUI4. HAL-2 LAIN YG PERLU DIKETAHUI
25
10 PROGRAM PRIORITASREVITALISASI POLRI 2010 - 20141. UNGKAP & SELESAIKAN KASUS-2 MENONJOL
2. TINGKATKAN BERANTAS PREMAN, KEJAHATAN JALANAN, PERJUDIAN, NARKOBA, ILLEGAL LOGGING / FISHING / MINING, HUMAN TRAFICKING & KORUPSI
3. PENGUATAN DENSUS 88 AT MELALUI KERMA DGN SATUAN ANTI TEROR TNI & BNPT
4. PEMBENAHAN KINERJA RESERSE “KEROYOK RESERSE”
5. IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI POLRI YG BARU
6. BANGUN KERMA SINERGI POLISIONAL DLM RANGKA TEGAKKAN HUKUM & HAM
7. PERCEPAT PERUBAHAN MIND SET & CULTURE SET
8. MENGGELAR SPK PELAYANAN PUBLIK
9. MENGEMBANGKAN LPSE10. BANGUN & KEMBANGKAN SISTEM INFO TEERPADU DLM PERSIAPAN
PAM PEMILU 2014
26
3 SASARAN POKOK REFORMASI :3 SASARAN POKOK REFORMASI :1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YG BERSIH & BEBAS KKN1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YG BERSIH & BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA 2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKATMASYARAKAT
3. MENINGKATNYA KAPABILITAS & AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI3. MENINGKATNYA KAPABILITAS & AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
PROGRAM RBP GELOMBANG II TAHUN 2011-2014
2. PENATAAN TATA LAKSANA2. PENATAAN TATA LAKSANA
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
7. PENGUATAN PENGAWASAN7. PENGUATAN PENGAWASAN
6. TRANSFORMASI BUDAYA / PERUBAHAN
6. TRANSFORMASI BUDAYA / PERUBAHAN
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GOOD GOVERNANCE
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GOOD GOVERNANCE
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIFREGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJAMENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANTERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKNMENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
ADA PERUBAHAN MIND SET & CULTURE SET, & BIROKRASI DGN INTEGRITAS & KINERJA TINGGIADA PERUBAHAN MIND SET & CULTURE SET, & BIROKRASI DGN INTEGRITAS & KINERJA TINGGI
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROF, MODERN & SEJAHTERATERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROF, MODERN & SEJAHTERA
TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMATERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
HASIL YANG DIHARAPKAN
MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN (OLEH KARO RBP)MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN (OLEH KARO RBP)
TERSELENGGARANYA PROGRAM RBP GEL II SESUAI DENGAN STANDAR RB NASIONALTERSELENGGARANYA PROGRAM RBP GEL II SESUAI DENGAN STANDAR RB NASIONAL
27
STRUKTUR ORGANISASI RBP GELOMBANG II TAHUN 2011-2014 (Lampiran Permenpan RB No. 20 Tahun 2010)
PENANGGUNG JAWAB KAPOLDA
PENANGGUNG JAWAB KAPOLDA
TIM PENGARAH WAKAPOLDA
TIM PENGARAH WAKAPOLDA
KETUA TIM PELAKSANA KARO RENA
KETUA TIM PELAKSANA KARO RENA
WAKIL KETUA TIM PELAKS KARO OPS
WAKIL KETUA TIM PELAKS KARO OPS
SEKRETARIS KABAG RBPSEKRETARIS
KABAG RBP
TIM I S/D TIM 9 (POLRI)TIM I S/D TIM 9 (POLRI)
TIM RBP POLDA (9 TIM PROGRAM)TIM RBP POLDA (9 TIM PROGRAM)
TIM QUALITY ASSURANCE IRWASDA
TIM QUALITY ASSURANCE IRWASDA
TIM KONSULTAN
TIM KONSULTAN
SATWIL/POLDASATWIL/POLDA
28
29
KEBIJAKAN-2 KAPOLRI LAINNYA
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK MULAI TAHUN ANGGARAN 2012
PRINSIP PENGADAAN : √ ENOUGH QUALITY√ COMPETITIF PRICE√ DELIVERY ON TIME
PENDATAAN ASET PERSEDIAAN & ASET TETAP BMN SECARA AKURAT (SIMAK-BMN) DUKUNG LAPKEU POLRI
GUNAKAN & PELIHARA MATERIIL SARPRAS POLRI SCR PROPORSIONAL & SESUAIKAN DUKGAR HAR / RAWAT YG TERSEDIA
30
BEKERJA DILANDASI KEIKHLASAN UNTUK BEKERJA DILANDASI KEIKHLASAN UNTUK MENJADI :MENJADI :
MENDUKUNG FUNGSI OPERASIONAL LAINNYAMENDUKUNG FUNGSI OPERASIONAL LAINNYA
KOMITMEN PARA PEJABATBIDANG SARANA & PRASARANA POLRIKOMITMEN PARA PEJABATBIDANG SARANA & PRASARANA POLRI
APARAT YANG MELAYANI
APARAT YANG BEKERJA DENGAN HATI
APARAT YANG PROAKTIF
PEGANG TEGUH PRINSIP-2 PENGADAAN
APARAT YANG MELAYANI
APARAT YANG BEKERJA DENGAN HATI
APARAT YANG PROAKTIF
PEGANG TEGUH PRINSIP-2 PENGADAAN
SEKIANdanTERIMA KASIH
SEKIANdanTERIMA KASIH
31