Post on 01-Jan-2016
description
MANAJEMEN KEAMANAN
Oleh:
Irjen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si.
KONSEP KEAMANAN
REVOLUSI PARADIGMA KEAMANAN1
2
GLOBALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI & HAM BANGKITKAN KESADARAN UNIVERSALUNTUK MENYELAMATKAN UMAT
MANUSIA DARI ANCAMAN :
GLOBALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI & HAM BANGKITKAN KESADARAN UNIVERSALUNTUK MENYELAMATKAN UMAT
MANUSIA DARI ANCAMAN :
PERANG ETNIC CLEANSING (PEMBERSIHAN SUKU EX LIBYA) KONFLIK KOMUNAL SEPARATIS/PEMBERONTAKAN CAOS/KRISIS PELEDAKAN/TERORISME KONFLIK KEKERASAN/FISIK ANCAMAN FISIK DAN NONFISIKYANG MEMBAHAYAKAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA.
PERANG ETNIC CLEANSING (PEMBERSIHAN SUKU EX LIBYA) KONFLIK KOMUNAL SEPARATIS/PEMBERONTAKAN CAOS/KRISIS PELEDAKAN/TERORISME KONFLIK KEKERASAN/FISIK ANCAMAN FISIK DAN NONFISIKYANG MEMBAHAYAKAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA.
KONSEP KEAMANAN
3
KESELAMATAN/KEAMANAN UMAT MANUSIA SEBAGAI ISU KRITIKAL DAN UNIVERSAL DALAM MEMAKNAI KEAMANAN SEBAGAI HAL UTAMA YANG HARUS DIPERHATIKAN, DISAMPING KEAMANAN NEGARA UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN TRADISIONAL YANG ANDALKAN KUAT MILITER MAUPUN NON MILITER ATAU ANCAMAN DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
KESELAMATAN/KEAMANAN UMAT MANUSIA SEBAGAI ISU KRITIKAL DAN UNIVERSAL DALAM MEMAKNAI KEAMANAN SEBAGAI HAL UTAMA YANG HARUS DIPERHATIKAN, DISAMPING KEAMANAN NEGARA UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN TRADISIONAL YANG ANDALKAN KUAT MILITER MAUPUN NON MILITER ATAU ANCAMAN DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
2
4
LANJUTAN
3
BELAKANGAN INI KONDISI KETIDAK AMANAN (IN SECURITY)LEBIH BANYAK DISEBABKAN OLEH ANCAMAN-AMCAMAN NON
TRADISIONAL (ANCAMAN MILITER TERKAIT IPOLEKSOSBUD SEPERTI : AKIBAT KETIDAK MAMPUAN/KEGAGALAN
NEGARA MAUPUN DUNIA INTERNASIONAL DALAM MENGELOLA ASPEK-ASPEKIDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
IPTEK, LINGKUNGAN (GEOGRAFI)DEMOGRATI, SUMBER DAYA ALAM.
5
LANJUTAN
SEMANGAT DEMOKRASI BERKEMBANG PESAT, MERUNTUHKAN DOMINASI NEGARA-NEGARA DENGAN SISTEM TOTALITER, OTORITER, YUNTA MILITER, MONARCHI, KINI MENGANUT SISTEM DEMOKRASI, MENJADIKAN WARGA NEGARA/RAKYAT/ WARGA MASYARAKAT MEMEGANG KENDALI PETA PEMERINTAHAN DAN TATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
SEMANGAT DEMOKRASI BERKEMBANG PESAT, MERUNTUHKAN DOMINASI NEGARA-NEGARA DENGAN SISTEM TOTALITER, OTORITER, YUNTA MILITER, MONARCHI, KINI MENGANUT SISTEM DEMOKRASI, MENJADIKAN WARGA NEGARA/RAKYAT/ WARGA MASYARAKAT MEMEGANG KENDALI PETA PEMERINTAHAN DAN TATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
4
6
LANJUTAN
TERJADI PERGESERAN PARADIGMA DALAM MEMANDANG/MEMAKNAI KEAMANAN YANG SEMULA BERORIENTASI/BERFOKUS PADA NEGARA/PEMERINTAH, (STATE SECURITY APPROACH), KINI BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA (HUMAN SECURITY APPROACH)
TERJADI PERGESERAN PARADIGMA DALAM MEMANDANG/MEMAKNAI KEAMANAN YANG SEMULA BERORIENTASI/BERFOKUS PADA NEGARA/PEMERINTAH, (STATE SECURITY APPROACH), KINI BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA (HUMAN SECURITY APPROACH)
5
KONSEP KEAMANAN
7
DI INDONESIA, ISTILAH KEAMANAN TELAH DIAKOMODASI DI DALAM UUD’45 PASAL 30 YANG INTINYA MENGATUR TENTANG :
DI INDONESIA, ISTILAH KEAMANAN TELAH DIAKOMODASI DI DALAM UUD’45 PASAL 30 YANG INTINYA MENGATUR TENTANG :
HANNEG DAN KAMNEG DOKTRIN SISHANRATA DAN SISKAMRATA KEKUATAN INTI TNI DALAM SISHANRATA DAN POLRI
SEBAGAI KUAT INTI SISKAMRATA TNI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MENJAGA DAN
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA
POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS HARKAMTIBMAS, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM.
DISINI TERJADI KERANCUAN KENAPA TIDAK HARKAMNEG???
HANNEG DAN KAMNEG DOKTRIN SISHANRATA DAN SISKAMRATA KEKUATAN INTI TNI DALAM SISHANRATA DAN POLRI
SEBAGAI KUAT INTI SISKAMRATA TNI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MENJAGA DAN
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA
POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS HARKAMTIBMAS, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM.
DISINI TERJADI KERANCUAN KENAPA TIDAK HARKAMNEG???
6
8
LANJUTAN
ISTILAH KAMNEG JUGA DITEMUKAN DI KUHP YAITU MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KAMNEG. JUGA DIDALAM UU. NO. 2/2002 TENTANG POLRI DI TEMUKAN ISTILAH HARKAMTIBMAS, GAKKUM, LIN, YOM, YAN MAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI.
ISTILAH KAMNEG JUGA DITEMUKAN DI KUHP YAITU MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KAMNEG. JUGA DIDALAM UU. NO. 2/2002 TENTANG POLRI DI TEMUKAN ISTILAH HARKAMTIBMAS, GAKKUM, LIN, YOM, YAN MAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI.
7
9
LANJUTAN
DI LINGKUNGAN POLRI KONSEP KEAMANAN, DIARTIKAN SEBAGAI : SUATU KONDISI DINAMIS ATAU KONDISI KEJIWAAN YANG MENGANDUNG UNSUR-UNSUR : SECURE : PERASAAN AMAN, BEBAS DARI GANGGUAN
KEKHAWATIRAN, ANCAMAN/ SERANAGN. SAFETY : SELAMAT BEBAS DARI BAHAYA/KECELAKAAN/
BENCANA. SURETY : KEPASTIAN/KEYAKINAN, BEBAS DARI
HAMBATAN/KENDALA, KERAGU-RAGUAN.
PEACE : DAMAI, TENTRAM, TENANG, KERUKUNAN, BEBAS DARI GEJOLAK JIWA
DI LINGKUNGAN POLRI KONSEP KEAMANAN, DIARTIKAN SEBAGAI : SUATU KONDISI DINAMIS ATAU KONDISI KEJIWAAN YANG MENGANDUNG UNSUR-UNSUR : SECURE : PERASAAN AMAN, BEBAS DARI GANGGUAN
KEKHAWATIRAN, ANCAMAN/ SERANAGN. SAFETY : SELAMAT BEBAS DARI BAHAYA/KECELAKAAN/
BENCANA. SURETY : KEPASTIAN/KEYAKINAN, BEBAS DARI
HAMBATAN/KENDALA, KERAGU-RAGUAN.
PEACE : DAMAI, TENTRAM, TENANG, KERUKUNAN, BEBAS DARI GEJOLAK JIWA
8
LANJUTAN
10
BERDASARKAN DESKRIPSI KONSEP KAM TSB MAKA MUNCUL SUATU PEMIKIRAN PENTINGNYA MENGANALISIS UNSUR-UNSUR/ASPEK-ASPEK YANG MEMUNGKINKAN SESUATU
MENJADI TIDAK AMAN
BERDASARKAN DESKRIPSI KONSEP KAM TSB MAKA MUNCUL SUATU PEMIKIRAN PENTINGNYA MENGANALISIS UNSUR-UNSUR/ASPEK-ASPEK YANG MEMUNGKINKAN SESUATU
MENJADI TIDAK AMAN
HAL TERSEBUT MENCAKUP : ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN. ANCAMAN : SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN. GANGGUAN : ANCAMAN YANG SUDAH ADA. HAMBATAN : KONDISI YANG MENGGANGGU KELANCARAN. TANTANGAN : SESUATU YANG BERSUMBER DARI DALAM
YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN UNTUK MAMPU MENGHADAPI ANCAMAN DAN GANGGUAN.
HAL TERSEBUT MENCAKUP : ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN. ANCAMAN : SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN. GANGGUAN : ANCAMAN YANG SUDAH ADA. HAMBATAN : KONDISI YANG MENGGANGGU KELANCARAN. TANTANGAN : SESUATU YANG BERSUMBER DARI DALAM
YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN UNTUK MAMPU MENGHADAPI ANCAMAN DAN GANGGUAN.
9
LANJUTAN
11
SUMBER ANCAMAN/GANGGUAN DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MENCAKUP ASTAGATRA (GEO,
DEMO, SUMDA, IPOLEKSOSBUD), YANG MENGHADIRKAN :
SUMBER ANCAMAN/GANGGUAN DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MENCAKUP ASTAGATRA (GEO,
DEMO, SUMDA, IPOLEKSOSBUD), YANG MENGHADIRKAN :
POTENSI GANGGUAN (PG) AMBANG GANGGUAN (AG) GANGGUAN NYATA (GN)
POTENSI GANGGUAN (PG) AMBANG GANGGUAN (AG) GANGGUAN NYATA (GN)
10
REFORMASI SEKTOR KEAMANAN(SECURITY SEKTOR REFORM)
12
• RSK. KIAN MENGUAT KIAN SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN/PENGARUH DEMOKRATISASI DALAM TATA PENYELENGGARAAN NEGARA/ PEMERINTAHAN, MENUNTUT PERLUNYA REDEFINISI SEKTOR KEAMANAN.
1
• DALAM KONTEKS INI KEAMANAN BUKAN LAGI DITUJUKAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DENGAN MENAFIKAN/MENOMOR DUAKAN ASPEK YANG LAIN, NAMUN SEKALIGUS ATAU SECARA SIMULTAN BAHKAN MEMPUNYAI PORSI YANG LEBIH DENGAN MENITIK BERATKAN PADA KEAMANAN WARGA NEGARA DAN UMAT MANUSIA (MASYARAKAT)
2
LANJUTAN
13
• REFORMASI SEKTOR KEAMANAN, SEJAK BERGULIRNYA, ERA REFORMASI DI INDONESIA, TELAH MENIMBULKAN BERBAGAI PERMASALAHAN , TERUTAMA BERKAITAN DENGAN MASALAH KONSEP, TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
3
• PERMASALAHAN TIDAK HANYA PADA PERATURAN KONSEP DAN TEORI, TAPI JUGA BAGAIMANA PENGATURAN/REGULASI. KETERKAITAN FUNGSI KEAMANAN DAN FUNGSI DENGAN FUNGSI YANG LAIN, PENGEMBAN/AKTOR FUNGSI KEAMANAN, OPERASIONALISASI, PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI KEAMANAN, KOORDINASI, KERJASAMA DAN PERBANTUAN, PENGAWWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PEMBERDAYAAN.
4
LANJUTAN
14
MUNCUL BERBAGAI ISTILAH/KONSEP TERKAIT DENGAN MASALAH KEAMANAN, SEPERTI :
MUNCUL BERBAGAI ISTILAH/KONSEP TERKAIT DENGAN MASALAH KEAMANAN, SEPERTI :
KEAMANAN NEGARA (UUD 45 DAN KUHP)
KEAMANAN DALAM NEGERI (UU NO. 2/2002)
KEAMANAN UMUM/PUBLIC (PUBLIC SECURITY)
KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY), UNDP – 2004
KEAMANAN NEGARA (UUD 45 DAN KUHP)
KEAMANAN DALAM NEGERI (UU NO. 2/2002)
KEAMANAN UMUM/PUBLIC (PUBLIC SECURITY)
KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY), UNDP – 2004
5
MELIPUTI UNDP :
ECONOMIC SECURITY
ENVIROMMENTAL SECURITY
FOOD SECURITY
HEALTH SECURITY
PERSONAL SECURITY
COMMUNITY SECURITY
POLITIK SECURITY
ADA YG MENAMBAHKAN :
ENERGY SECURITY
SOCIAL SECURITY
W0RK SECURITY
TECHNOLOGY SECURITY
AIPORT AND AVIATION
SECURITY
INDUSTRIAL SECURITY
PRIVATE SECURITY
LANJUTAN
15
HINGGA KINI BELUM ADA KESEPAKATAN TENTANG KONSEP/ISTILAH SECURITY, DIKARENAKAN BERANEKA RAGAMNYA KONSEP KEAMANAN YANG ADA PADA PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAIK UUD 45, TAP MPR, UU, PERATURAN
6
HAL TERSEBUT DAPAT DICERMATI DARI ISTILAH-ISTILAH BERIKUT INI :
KEAMANAN :
SUATU KONDISI/KEADAAN YANG : BEBAS DARI BAHAYA (SECURE) BEBAS DARI GANGGUAN (ORDER) TERLINDUNGI/TERSEMBUNYI (SAFETY) ADANYA RASA PASTI (SURETY) TENTERAM (PEACE)
KEADAAN AMAN, TERATUR, SELAMAT PASTI DAN TENTERAM/DAMAI. (KEAMANAN MENUNJUK PADA KATA KEADAAN)
LANJUTANLANJUTAN
PENGAMANAN :
UPAYA UNTUK MENJADIKAN AMAN/TIDAK BERBAHAYA, TIDAK RUSUH/KACAU/ TERGANGGU/ TERLINDUNGI, TERAYOMI, TERSELAMATKAN, TERCEGAH TINDAK PELA-NGGARAN HUKUM/NORMA YANG BERLAKU, TERWUJUDNYA RASA PASTI/KEPASTIAN DAN RASA TENTERAM.
UPAYA ATAU TINDAKAN UNTUK MEWUJUDKAN ATAU MEMELIHARA KEAMANAN. (PENGAMANAN MERUPAKAN KATA KERJA)
16
LANJUTANLANJUTAN
KETAHANAN :
DAYA TAHAN, KEKUATAN UNTUK TETAP PD KEADAANNYA/KEDUDUKANNYA MESKIPUN MENGALAMI BERBAGAI HAL, TIDAK LEKAS RUSAK, KUAT, SANGGUP MENANGUNG/MENDERITA.
KEKUATAN, KEMAMPUAN, DAYA TAHAN DAN KEKUATAN YG MENJADI TUJUAN SUATU BANGSA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN YG DATANG DARI LUAR ATAUPUN DARI DLM, YG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA (KESATUAN NASIONAL)
PERTAHANAN :
PERIHAL BERTAHAN (MEMPERTAHANKAN), KUBU ATAU BENTENG UNTUK MEMBELA DIRI ATAU MENANGKAL SERANGAN.
SEGALA USAHA UNTUK MENCEGAH, MENANGKAL, MENANGKIS SERANGAN LAWAN, MELINDUNGI DAN MEMBELA KEPENTINGAN NASIONAL/TERHADAP SEGALA SERANGAN PAKSAAN, ANCAMAN DARI PIHAK LUAR/WILAYAH NEGARA (PERTAHANAN NASIONAL)
17
LANJUTANLANJUTAN
(1) TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
(2) UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT, SEBAGAI KEKUATAN PENDUKUNG.
(3) TENTARA NASIONAL INDONESIA TERDIRI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT, DAN ANGKATAN UDARA SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA.
(4) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA YANG MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT, SERTA MENEGAKKAN HUKUM.
(5) SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, HUBUNGAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.
PASAL 30 UUD’ 45
18
LANJUTANLANJUTAN
19
KAMNEG
SITUASI DAN KONDISI NEGARA (MELIPUTI WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAHAN, BERDAULAT) YG AMAN BEBAS DARI GANGGUAN BAHAYA, BENCANA, SERTA TERWUJUD ADANYA KEPASTIAN BAHWA KEGIATAN RAKYAT ATAUPUN PEMERINTAHAN DAPAT BERLANGSUNG DENGAN AMAN, SELAMAT, LANCAR DAN TERTIB DAN ADANYA SUASANA DAMAI / KETENTRAMAN JIWA.
KAMTIBMAS
SUATU KONDISI DINAMIS MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT TERSELENGGARANYA PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DLM RANGKA TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL YG DITANDAI OLEH TERJAMINNYA KAMTIB, DAN TEGAKNYA HUKUM SERTA TERBINANYA KETENTRAMAN YG MENGANDUNG KEMAMPUAN MEMBINA SERTA MENGEMBANGKAN POTENSI DAN KUAT MASY DLM MENANGKAL, MENCEGAH DAN MENANGGULANGI SGL BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN BENTUK-2 GANGGUAN LAINNYA YG DPT SERAHKAN MASY.
LANJUTANLANJUTAN
KAMDAGRI : SUATU KEADAAN YG DITANDAI DENGAN TERJAMINNYA KAM & TIBMAS, TERTIB DAN
TEGAKNYA HUKUM, SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
KAMNAS : (KONSEP KAM MENYELURUH/COMPREHENSIVE SECURITY) – RUU KAMNAS :
TOTALITAS PUAN NEG UNTUK MELINDUNGI APA YG DITETAPKAN SBG NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES) YG PENCAPAIANNYA MRPK SEBUAH PROSES TERUS MENERUS DGN MENGGUNAKAN SEGALA ELEMEN POWER DAN RESOURCES YG ADA SERTA MELINGKUPI SEMUA ASPEK KEHIDUPAN.
20
LANJUTANLANJUTAN
KAMNAS MELIPUTI :
KAM INDIVIDU KAM MASYARAKAT KAM NEG HAN NEG KAM LUGRI (EXTERNAL SECURITY)
KAMDAGRI, FUNGSI-FUNGSI: LINMAS GAK KUMTIB KOM INFO EKO, KEUANGAN
KAMLUGRI, FUNGSI-FUNGSI:
HUB LUGRI KOM INFO KEUANGAN INTELIJEN HAN
21
PERUBAHAN PARADIGMA
22
8.PERUBAHAN PARADIGMA KEAMANAN MEMBAWA KONSEKUENSI ATAS BERBAGAI ASPEK :
A. ASAL ANCAMAN :
LUAR NEGERI (BORDERLESS – GLOBLALISASI)
DALAM NEGERI (PEMBERONTAKAN TEROR, BENCANA
ALAM, BENCANA SOSIAL, KEMISKINAN, KEBODOHAN,
KETERBELAKANGAN)
B. SIFAT ANCAMAN :
ANCAMAN TRADISIONAL
ANCAMAN NONTRADISIONAL (DUKUNGAN, TEKNO
CANGGIH, NETWORK, PUAN FINANSIAL, DLL)
MENCERMATI POIN 8
23
9.MAKA PERLU DISUSUN KONSEP KEAMANAN YG KONPREHENSIF TERLEPAS DARI EGO SEKTORAL DAN KEPENTINGAN SESAAT, DENGAN CARA :
A. MENEMPATKAN KEAMANAN YANG ORIENTASI PADA
TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA
DALAM MEWUJUDKAN SUATU TATANAN MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR.
B. KEAMANAN MERUPAKAN SESUATU YANG AZASI,
DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN TEORI, KONSEP,
KONDISI, FAKTUAL OBYEKTIF, PERKEMBANGAN DAN
TUNTUTAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KOMPLEKSITAS
KEPENTINGAN.
LANJUTAN
24
C. FORMAT KEAMANAN TIDAK TERLEPAS DARI PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGI GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL DAN LOKAL. SEHINGGA DALAM PENGELOLAANNYA PERLU SINERGITAS SESAMA AKTOR KEAMANAN DAN ELEMEN (UNSUR) BANGSA (STAKE HOLDER).
D. IMPLEMENTASI KEAMANAN, SANGAT DI PENGARUHI DAN MENYENTUH PADA BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN, TERUTAMA PERKEMBANGAN KESADARAN AKAN ARTI PENTINGNYA DEMOKRASI DAN HAM, YANG SEMULA BERORIENTASI PADA : STATE CENTERED SECURITY BERGESER MENJADI STATE CENTERED SECURITY AND PEOPLE CENTERED SECURITY DISEBUT CONPREHENSIVE SECURITY
LANJUTAN
25
E. KEAMANAN CONPREHENSIVE SEBAGAI RESPONS ATAS KOMPLEKSITAS PAN KIAN RUMITNYA ANCAMAN YANG BERKEMBANG, BAIK YANG BERSIFAT KONVENSIONAL/TRADISIONAL, TRANSNASIONALMAUPUN YANG BERDAMPAK KONTIJENSI SEPERTI : KEJAHATAN JALANAN, KONFLIK KOMUNAL, TERORISME MONEY LAUNDRING, HUMAN TRAFFICKING, POPLE SMUGGLING, NARKOTICA, ORGANIZE CRIME, CLIMATE CHANGE, GLOBAL WARMING, HEALTH PAMDEMIC, KRISIS MONETER, KRISIS GLOBAL, IMIGRAN.
F. SINERGIKAN REGULASI, PENANGANAN/PENGELOLAAN ADANYA KEJELASAN AKTOR UTAMA/LEADER DAN AKTOR PENDUKUNG, TIDAK DI KABURKAN KARENA ADANYA AGENDA TERSENDIRI, KEPENTINGAN TERSELUBUNG.
LANJUTAN
26
G. RESPON TERHADAP ANCAMAN :
PERGESERAN PARADIGMA KEAMANAN, AKIBATKAN PERUBAHAN RESPON TERHADAP ANCAMAN.
KEAMANAN BERORIENTASI PADA UMAT MANUSIA (HUMAN SECURITY DAN PUBLIC SECURITY) MAKA RESPONNYA HARUS DISESUAIKAN, DENGAN CARA-CARA YANG LEBIH HUMANIS/MANUSIAWI DAN DEMOKRATIS.
SEDANGKAN STATE SECURITY DENGAN MENGGUNAKAN SOP BAKU YANG TETAP MEMATUHI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL, REGULASI TERKAIT DAN KEPENTINGAN KEBERLANGSUNGAN BANGSA DAN NEGARA.
LANJUTAN
27
H. TANGGUNG JAWAB.
KEAMANAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA MENJADI TANGGUNG JAWAB NEGARA NAMUN DI EMBAN OLEH SEMUA STAKE HOLDER (APARAT KEAMANAN DAN MASYARAKAT).
I. NILAI INTI (CORE VALUE).
KONSEP KEAMANAN YANG SEMULA HANYA BERFOKUS PADA KEAMANAN NEGARA (STATE SECURITY) MENJADI KEAMANAN PUBLIK (PUBLIC SECURITY) DAN KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY).
KONSEP KEAMANAN YANG MENGAKOMODASI SEMUA KEPENTINGAN SERING DISEBUT SEBAGAI COMPREHENSIVE SECURITY.
T E R MI A
S I HAK28