Post on 02-Apr-2022
MAKALAH
PENGANTAR HUKUM BISNIS
“ Hukum Badan Usaha / Perusahaan “
Dosen Pengampu : Fatur Rohman, SH. MH.
Disusun oleh :
KELOMPOK II
Anisyah Nurmala ( 191010503558 )
Ari Erlangga ( 191010503534 )
Auladina Putri Zein ( 191010503533 )
Dianah Aprilianingsih ( 2016050330 )
Esther Victory Natalia ( 191010503522 )
FAKULTAS EKONOMI PRODI MANAJEMEN
UNIVERISTAS PAMULANG
2019/2020
Jln. Surya Kencana No.1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten
i
KATA PENGANTAR
Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat
pada waktunya.
Dengan selesainya makalah ini, tidak lepas dari bantuan banyak pihak
yang telah memberikan banyak masukan kepada kami. Untuk itu kami
mengucapkan terimakasih kepada Bapak Fatur Rohman, SH. MH. selaku dosen
mata kuliah “Pengantar Hukum Bisnis” yang telah bersedia memeriksa dan
mengoreksi makalah kami.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini.
Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi
tercapainya kesempurnaan dari makalah ini.
Wassallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pamulang, 12 September 2019
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Halaman
COVER ...........................................................................................................
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 1
C. Tujuan Penulisan ...................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ...........................................................................
A. Pengertian Badan Usaha .......................................................... 2
B. Bentuk Badan Usaha dan Sumber Hukum Badan Usaha ......... 2
C. Jenis Badan Usaha ................................................................... 7
D. Dokumen Persyaratan Izin Usaha ........................................... 8
E. Studi Kasus .............................................................................. 17
BAB III PENUTUP ....................................................................................
A. Kesimpulan ............................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam setiap aktivitas anda di daerah anda tinggal atau perjalanan ke luar
daerah atau kota, anda akan mendapati berbagai kegiatan usaha dengan ukuran
perusahaan yang bebeda-beda. Mulai dari warung-warung pedagang kaki lima,
warung makan, ataupun restoran. Selain itu terdapat lembaga-lembaga keuangan
seperti bank dan juga toko penyedia kebutuhan sehari-hari dari toko kelontong sampai
minimart dan mal. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa pemilikan usaha atau
bentuk badan usaha dalam perekonomian bebrbeda-beda sifatnya baik itu dimiliki satu
orang ada juga yang berbentuk saham seperti PT.
Faktor kemajuan ekonomi suatu negara juga di pengaruhi oleh bentuk
lapangan usaha dan sifat badan usaha suatu perusahaan. Sehingga pembangunan
ekonomi ini diatur oleh KUH perdata, KUH dagang, dan peraturan perundang-
undangan indonesia dengan berbagai bentuk hukum agar tercipta atau terwujud
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh sebuah negara.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha ?
2. Apa saja bentuk Badan Usaha ?
3. Bagaimana hukum Badan Usaha ?
4. Apa saja jenis Badan Usaha ?
5. Apa saja dokumen Persyaratan Izin Usaha ?
C. Tujuan penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian Badan Usaha.
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk Badan Usaha.
3. Untuk mengetahui konsep dan hukum Badan Usaha.
4. Untuk mengetahui jenis Badan Usaha.
5. Untuk mengetahui apa saja dokumen Izin Usaha
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Badan Usaha
Badan Usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam
mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain
Badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi
yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan
tujuan mencari keuntungan.Sedangkan Perusahaan adalah Suatu unit kegiatan yang
melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyedikan barang dan jasa
bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk
memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
Menurut abdulkadir muhammad, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi
perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan
perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan bisa
dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan bila dilihat dari
bentuk hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan
perusahaan bukan berbadan hukum.
Badan usaha yang termasuk dalam unsur-unsur perusahaan maka dalam
pelaksanaan nya ini telah diatur oleh KUH perdata, KUH dagang dan peraturan
perundang-undangan indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk
hukum badan usaha adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer,
perseroan terbatas, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara.
B. Bentuk - Bentuk Badan Usaha dan Sumber Hukum Badan Usaha
Pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut. “Perusahaan
adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap
dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”
Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur
dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia
3
dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah
persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan
Badan Usaha Miliki Negara.
1. Perusahaan dagang
Ciri-ciri perusahaan dagang adalah : modal hanya dimiliki satu orang,
didirikan atas kehendak seorang pengusaha saja. keahlian, teknologi, dan
manajemen terbatas hanya dikelola oleh satu orang saja dan jika terdapat
beberapa orang itu hanya pembantu pengusaha saja. Tidak termasuk
perusahaan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan perkumpulan.
Resiko terhadap keuntungan dan rugi menjadi tanggungan sendiri. Tidak
melalui proses pendirian secara resmi. Wajib membuat catatan keuangan
termasuk kewajiban bayar pajak dan retribusi daerah.
2. Persekutuan perdata
Persekutuan Perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha
sebagaimana dimaksudkan dalam “dunia” bisnis. Namun demikian, secara
umum badan usaha itu ada karena adanya pengaturan persekutuan perdata
di dalam KUH perdata dalam Buku III, Bab VIII, Pasal 1618 sampai
dengan pasal 1652. Itulah sebabnya KUH Perdata ini disebut sebagai lex
generalis (hukum umum) dari KUHD.
Ciri-ciri persekutuan perdata adalah: pada proses pendirian nya
bedasarkan perjanjian beberapa pihak tertera pada pasal 1320 KUH perdata
dan dilakukan dengan kesepakatan para anggota baik lisan ataupun tertulis
dan dalam modalnya tiap anggota atau sekutu wajib memasukkan kas,
benda atau manajemen. Dan biasanya pengelolaan nya dijalankan oleh
pihak yang ditunjuk oleh persekutuan dan persekutuan di bagi dua yaitu
sekutu statuer (yang pertama mendirikan) dan sekutu mandater (sekutu
yang diangkat setelah persekutuan didirikan). Dan adalam pembagian
dibagi bedasarkan kesepakatan awal dan bedasarkan “keseimbangan
pemasukan.
3. Persekutuan firma
Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan
untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis
4
ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD dan mengandung
unsur-unsur tertentu.
Ciri-ciri persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus
yangmana terletak pada tiga unsur mutlak yaitu: dalam menjalankan
perusahaan merupakan syarat formal dengan nama bersama atau nama
firma itu sendiri. Dalam pertanggung jawaban sekutu firma tidak terbatas
hanya pada pemasukan yang dimasukannya melainkan bertanggung jawab
pribadi atas harta kekayaan harta pribadi terhadap persekutuan firma.
Firma tidak termasuk dalam badan hukum karena tidak ada keharusan
pengesahan akta pendirian oleh mentri hukum dan HAM secara legal
formal. Tidak ada pemisahan harta kekayaan persekutuan dengan pribadi
sekutu. Dan dalam pendirian nya meski tidah harus menggunakan akte
yang dibuat dengan notaris tetapi akte biasnya dibuat untuk kepentingan
dengan pihak ketiga atau lainya. Dan jika membuat akte maka harus
didaftarkan ke peradilan daerah dimana persekutuan berdiri. Persekutuan
firma wajib membuat pembukuan seprti yang tertera pada pasal 6 ayat 1
KUH Dagang.
4. Persekutuan komanditer (CV)
Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari
Comanditaire Venootschaaf diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21
KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang
dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang
mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.Dalam KUHD,
tidak ada pengaturan khusus mengenai tata cara pendirian persekutuan
komanditer ini, tetapi mengingat bahwa persekutuan ini juga merupakan
suatu firma dalam bentuk khusus, ketentuan Pasal 22 KUHD tentang
pendirian firma ini dapat diberlakukan.
Ciri persekutuan komanditer adalah terdapat dua macam sekutu yaitu
sekutu aktif yaitu yang mengelola perushaan dan menjalankan perusahaan
baik dalam berhubungan dengan pihak ketiga dan manajemen nya. Kedua
yaitu sekutu pasif yaitu sekutu yang tidak bekerja tanggung jawabnya
hanya sebatas berapa uang, barang yang dimasukkannya sebagai modal.
Dan dalam proses pendiriannya pada KUH tidak ada aturan tentang
5
pendftaran ataupun pengumuman sehingga persekutuan atau kesepakatan
dapat dibentuk meski hanya dengan lisan para pihak. Tetapi di indonesia
dibuatkan akta pendirian oleh notaris yang didaftarkan kepada pengadilan
negri yang berwenang seperti syarat firma sebelumnya maupun dalam
bukan termasuk badan hukum.
5. Perseroan terbatas
Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum,
yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV).
Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab
pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham
yang dimilikinya.
Pada awalnya perseroan terbatas diatur dalam KUHD, yang
kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, kemudian diganti lagi dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16
Agustus 2007).Menurut Pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah,“Badan Hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini.
Ciri perseroan terbatas yaitu terdiri dari para pemegang saham dan
pihak ketiga yang di tunjuk untuk mengolah nya dan dengan melakukan
perjanjian. termasuk dalam badan hukum yang dapat dilihat dalam
pendirian nya harus terdapat pengesahan dari mentri Hukum dan HAM.
Yang mana dala pengorganisasiannya teratur seprti adanya RUPS, direksi
dan komisaris. Terdapat pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi
pemegang saham atau sekutu. Dapat melakukan hubungan hukum seperti
penggugatan ke pengadilan dan mempunyai tujuan sendiri yaitu
memperoleh laba. Terdapat syarat pendirian PT seprti wajib didirikan oleh
dua orang atau lebih. Setiap pendiri wajib mempunyai saham, modal
minimal 50 juta, terdapat prosedur pendirian dan pemakaian nama PT
harus disahkan oleh kementrian hukum dan HAM.
6
6. Koperasi
Koperasiberasal dari “co” dan “operation” yang mengandung arti
bekerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi diatur dalam UU No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 12 Tahun
1967. Dalam Pasal 1 angka 1 UU perkoperasian dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan koperasi adalah,“Badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan.” Perbedaan koperasi dengan badan
usaha yang lain dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disingkat BUMN)
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 huruf 1 UU No. 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). BUMN mempunyai terdiri dai
persero dan perusahaan umum.
Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut ketentuan Pasal 2
UU No. 19 Tahun 2003 adalah :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
b. Mengejar keuntungan
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
da/atau jasa yang bermutu.
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
e. Turut aktif dalam pembinaan dan bantuan kepada masyarakat
menengah ke bawah
7
C. Jenis Badan Usaha
Jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang
dilakukan, kepemilikan modal, dan wilayah Negara.
1. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari :
a. Badan Usaha Ekstraktif : Badan usaha ini mengambil apa yang telah
tersedia di alam. Contoh badan usaha ekstraktif: PT Pertamina dan PT Bukit
Asam.
b. Badan Usaha Agraris : Badan usaha ini berusaha membudidayakan tumbuh-
tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contoh
badan usaha agraris : PT Perkebunan Negara, Badan Usaha Pembibitan, dan
Badan Usaha Tambak.
c. Badan Usaha Industri : Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai
ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya. Contoh badan usaha
industri: PT Kimia Farma.
d. Badan Usaha Perdagangan : Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang
berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah
bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Contoh badan usaha
perdagangan: PT Matahari.
e. Badan Usaha Jasa : Badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan
jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Contoh badan usaha jasa: PT
Bank Rakyat Indonesia.
2. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari :
a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) : Badan Usaha Milik Swasta adalah
badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta (nasional dan asing)
dan mempunyai tujuan utama mencari laba.
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Badan Usaha Milik Negara adalah
badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah.
Contoh BUMN : Perjan (PT Kereta Api), PT Timah Bangka, dan Perum
(PT Peruri)
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Badan Usaha Milik Daerah adalah
badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh BUMD: Bank
Pembangunan Daerah (BPD).
8
d. Badan Usaha Campuran : Badan usaha campuran adalah badan usaha yang
modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh
pemerintah. Contoh Badan usaha campuran: PT Pembangunan Jaya yang
modalnya dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta.
3. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara, terdiri dari :
a. Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri : Badan Usaha Penanaman
Modal Dalam Negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh
masyarakat Negara itu sendiri.
b. Badan Usaha Penanaman Modal Asing : Badan Usaha Penanaman Modal
Asing adalah badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di
dalam negeri.
D. Dokumen Persyaratan Izin Usaha
1. SITU ( Surat Izin Tempat Usaha)
a. Pengertian SITU
Surat izin tempat usaha ( SITU ) merupakan pemberian izin tempat
usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan
gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. sedangkan surat izin
gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau
badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau
keruksakan. Lingkungan.
Surat izin tempat usaha ( SITU ) dan surat izin gangguan (HO/hinder
ordonantie) dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II
(kotamadya/kabupaten) dan harus di perpanjang atau di daftar ulang setiap
lima tahun sekali . biaya yang di kenakan untuk surat izin tempat
usaha(SITU) izin ganguan ( HO ) berbeda-beda di setiap wilayahdan
biasanya dihitung berdasarkan luas tempat usaha.
b. Prosedur Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin
Gangguan (HO)
Langkah-langkah wirausaha untuk mendapatkan surat izin tempat usaha
(SITU) dan surat izin gangguan (HO) yakni :
(1) Membuat surat izin Tetangga
9
Dalam surat tersebut berisi pernyataan tidak keberatan dari tetangga
terdekat yang ada di sebelah kanan, kiri, depan belakang yang
diketahui oleh ketua RT/RW setempat yang kemudian diteruskan ke
kelurahan, kecamatan sampai kabupaten atau kotamadya.
(2) Membuat surat keterangan domisili Perusahaan
Dalam surat tersebut terdapat lokasi, tempat atau kantor yang akan
dibuat perusahaan. Caranya dengan meminta formulir dari ketua RT di
wilayah tersebut untuk kemudian disahkan oleh ketua RT, RW,
kelurahan dan kecamtan.
c. Persyaratan SITU
Secara umum, persyaratan untuk SITU adalah hal-hal berikut :
(1) Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- lengkap dengan stempel/cap
perusahaan.
(2) Fotocopy KTP Pemohon (Umumya Pemilik/ Direktur/
Penanggungjawab) atau Surat Izin Sementara khusus bagi warna
negara asing
(3) Surat Kuasa dan fotocopi KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan
dikuasakan kepada orang lain
(4) Fotocopy IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha
(5) Fotocopi Bukti Penguasaan Hak atas tanah, antara lain berupa
sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau
perjanjian dalam bentuk lain
(6) Fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta
akta pengesahannya
(7) Fotocopy SPPT dan STTS PBB tahun terakhir
(8) Persetujuan lingkungan/warga/tetangga radius 200 m dari lokasi
tempat usaha, yang diketahui oleh RT/ RW/Kepala Desa/Lurah
(9) Surat Keterangan Domisili Usaha
d. Syarat Perpanjangan SITU
Bila Anda mau memperpanjang SITU, berikut adalah data-data yang perlu
Anda siapkan :
(1) Surat Permohonan Perpanjangan yang ditandatangani oleh pemohon
di atas meterai
10
(2) Fotocopi SITU Lama
(3) Fotocopi IMB
(4) Fotocopi SPPT dan STTS PBB Tahun terakhir
(5) Focotocopi Akte Pendirian Perusahaan (khusus untuk perseroan
terbatas harus melampirkan pengesahan pendirian perusahaan dari
Menteri Hukum dan HAM)
(6) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kecamatan
e. Jangka Waktu Penyelesaian SITU
SITU baru, umumnya, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan
dinyatakan lengkap. SITU Perpanjangan: paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
f. Masa Berlaku SITU
SITU berlaku selama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang apabila
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/atau objek
tidak mengalami perubahan
2. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan)
a. Pengertian SIUP
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi,
persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan
domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut :
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11
(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang
kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
(1) Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan
usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
(2) Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sbb :
Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, dan Diurus,
dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan
mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
- Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau
pedagang kaki lima.
c. Prosedur permohonan SIUP
Untuk permohonan SIUP Menengah Dan SIUP Kecil, perusahaan
dapat mengambil Formulir di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota/ Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. kemudian mengisi
dan mengajukan permuhonan SIUP beserta persyaratannya , SIUP
menengah dan kecil dikeluarkan dan di tanda tangani oleh kepala kantor
wilayah perdagangan daerah tingkat II (kota/kabupaten) atas nam menteri.
Permohonan SIUP besar diajukan melalui kanwil perindustrian dan
perdagangan daerah tingkat I ( kota/ propinsi) atas nama mentri sesuai
dengan domisili perusahaan.
d. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Usaha
Perdagangan ( SIUP)
Dokumen yang diperlukan , antara lain :
(1) Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan ( perusahaan perseorangan
tidak perlu)
(2) Fotokopi SK pengesahan materi hukum dan hak asasi manusia ( untuk
CV , Koprasi, Frima ,Perusahaan perseorangn tidak perlu )
(3) Fotokopi NPWP ( nomor pokok wajib pajak) perusahaan
(4) Fotokopi KTP pemilik/ direktur utama / penaggung jawab perusahaan
dan pemegang saham
(5) Fotokopi surat izin tampat usaha (SITU) Dari pemda setempat
12
(6) Fotokopi KK ( kartu keluarga) jika pimpinan / penanggung jawab
perusahan adalah perempuan
(7) Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
(8) Fotokopi surat kontrak / sewa sewa tempat usaha / surat keterangan
dari pemilik gedung
(9) Pas Foto direktur utama/ pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2
lembar
(10) Neraca perusahaan
4. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak)
a. Pengertian NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
b. Fungsi NPWP
(1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
(2) Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.
(3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
(4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan.
c. Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP
(1) Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.
(2) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin
yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
13
(3) Wajib PajakOrang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha dilakukan.
(4) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada
akhir bulan berikutnya.
(5) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
d. Tata cara Pendaftaran NPWP
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran
dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
(KP4) setempat dengan melampirkan :
(1) Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
(2) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
(a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
(b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
(3) Untuk WP Badan :
(a) Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukkan dari kantor pusat.
(b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
14
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing,
dari salah seorang pengurus aktif.
(c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang
berwenang minimal kabupaten Lurah atau Kepala Desa.
5. Nomor Register Perusahaan (NRP)
Nomor Regsiter Perusahaan disebut juga dengan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan
badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan
undang-undang no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar .pendaftaran akta pendirian
perusahaan dan akta-akta perubahan harus dilakukan paling lambat 30 hari
setelah pengesahan dan persetujuan materi hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat
oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan
dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
a. Hal-hal yang perlu di daftarkan :
(1) Akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari materi hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
(2) Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada mestri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
(3) Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan materi hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
b. Prosedur permohonan Tanda Daftar perusahaan ( TDP ) :
(1) Prosedur permohonan Tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan
yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta
pendirian perusahaan dari mentri hukum dan Hak Asasi Manusia
terlebih dahulu. Apabila pemohon TDP adalah perusahaan terbentuk
CV , harus mendaftarkan akta pendirian ke pengadilan negri setempat
sesuai domisili perusahaan.
(2) Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas
Perindustrian dan perdagangan kota / kabupaten.
(3) Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesusai
dengan surat keputusan Mentri perdagangan No.286/Kep/II/85.
15
(4) Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan
meneliti seluruh kelengkapan persyaratan apabila telah memenuhi
syarat wajib daftar perusahaan , sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (
TDP ) akan diterbitkan.
c. Dokumen-dokumen yang di perlukan untuk pengurusan TDP :
Untuk perseroan terbatas (PT) persekutuan komanditer (CP) Firman (Fa)
Dan koprasi adalah sebagai berikut :
(1) Formulir Isian (diisi lenkap)
(2) Fotokopi akta pendirian perusahaan
(3) Fotokopi pengesahan Akta dari pengadilan Negeri setempat (untuk PT
tidak perlu)
(4) Asli dan foto kopi pengesahan akta pendirian/ perubahan dari
departemen hukum dan hak asasi manusia( untuk CP ,Firma, dan
koprasi tidak perlu)
(5) Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
(6) Fotokopi surat ijin tempat usahadari pemerintah daerah setempat
(7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
(8) Fotokopi SIUP
(9) Fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu koman diter lainnya
(10) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari kanwil kandep koprasi
(khusus koperasi)
(11) Fotokopi KTP penanggung jawab koprasi
(12) Bukti setor biaya administrasi
(13) Fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara
asing.
6. Nomor Rekening Bank (NRB)
Membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan
sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha.
Adapun persyaratan membuat Nomor rekening bank adalah :
a. Formulir isian (diisi lengkap)
b. Fotokopi KTP \SIM penanggung jawab/pemilik
c. Kartu contoh tanda tangan pimpinan perusahaan dan bendahara
16
d. Tanda setoran
e. Lembar pemberitahuan setoran
7. Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL)
AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari
suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk proses pengambilan keputusan
mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Amdal tersebut diliputi
aspek fisika, kimia ekologi, sosial , ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.
a. Fungsi AMDAL :
(1) Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup
(2) Memberikan impormasi kepada masyarakat tentang dampak yang
muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan.
(3) Bahan impormasi bagi perencana usaha atau kegiatan.
(4) Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan
lingkungan hidup dari satu rencana usaha atau kegiatan.
(5) Memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari
rencana usaha atau kegiatan.
b. Dasar Hukum AMDAL :
(1) Peraturan pemerintah No . 27 Tahun 1999 Tentang analisis Mengenai
dampak Lingkungan.
(2) UUD No. 4 Tahun 1982 Mengenai ketentuan pengelolaan Lingkungan
Hidup.
(3) Peraturan Pemerintah No .20 Tahun 1990 mengenai pengadilan
Pencemaran air.
(4) Peraturan pemerintah No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL .
(5) Peraturan pemerintah No . 5 Tahun 1990 mengenai Konversi Sumber
Daya Alam Hayati Dn Ekosistem.
(6) Surat mentri Negara lingkungan Hidup No .B . 2335/ MENLH/12/93,
NO,.B.2347/MENLH/12/93 kriteria kegiatan usaha Wajib AMDAL.
(7) UUD No. 24 tahun 1992 mengenai tataruang.
17
c. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL :
Dalam pengurus AMDAL , dokumen yang diperlukan adalah Foto copy
NPWP, KTP dan SITU, NRP, fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan
yang menimbulkan dampak.
E. Studi Kasus
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah salah satu perusahaan terkemuka di
Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan
nama PT. Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan jenis perusahaan manufaktur,
yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hinga berubah menjadi barang yang
sudah siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya
melibatkan berbagai peralatan modern.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan bentuk perusahaan PT
(perseroan terbatas), yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang
memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak
saham yang dimilikinya. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. telah memenuhi syarat
pembentukan PT Terbuka (PT. Go Public) berdasarkan UU No. 40/2007 dan UU No.
8/1995 tentang pasar modal.
Modal dasar perseroan (PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. ) adalah jumlah
modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh
saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal
yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Sumber modal PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk. berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, saham-
saham dan obligasi.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. terus mengalami kemajuan. Hal ini
dibuktikan dengan adanya pesebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini, PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk. memliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150
rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. PT. Indofood Sukses
Makmur Tbk. cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari noodle division, PT.
Indofood Sukses Makmur Tbk. memiliki areal kantor dan pabrik seluas 61.640 m².
Cabang Bandung daerah cakupan pemasaran di kabupaten dan kota Bandung, Cimahi,
18
Cikampek, Purwakarta, Subang, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Cianjur,
Indramayu, dan Sumedang.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. memiliki orientasi pasar, dimana produksi
yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan
selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun
kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna
memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di
bidang pengolahan makanan yang hampir seluruh produknya menguasai pasar di
Indonesia. Produk yang dihasilkan termasuk mie instan (Indomie, Sarimi, Supermi,
Cup Noodles, Pop Mie, Intermie, Sakura). Indofood merupakan produsen mie instan
terbesar dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus per tahun. Selain itu Indofood
juga mempunyai jaringan distribusi terbesar di Indonesia. Posisi dominan Indofood
pada pasar mi instan tidak diragukan lagi, dengan menguasai pangsa pasar lebih dari
80%. Secara teoretis suatu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar 80% tidak saja
dapat dikatakan mempunyai posisi dominan, tetapi juga telah memonopoli pasar yang
bersangkutan.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. telah memonopoli sektor mie instan
semasa Orde Baru. Artinya sebelum adanya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), Indofood telah
menguasai pangsa pasar 90% disektor mi instan dan 90% tepung terigu nasional
melalui Bogasari Flour Mills.
Jadi, pada masa itu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. menguasai pasar hulu
dan hilir tepung terigu. Saat ini Indofood mempunyai 80% pangsa pasar mi instan,
pesaingnya PT Sayap Utama dari Groups Wing dengan Mie Sedap menguasai pangsa
pasar antara 10% sampai 15%, dan sisanya pesaing yang lain. Dari struktur pasar yang
demikian dapat disimpulkan Indofood mempunyai posisi dominan, apalagi didukung
kemampuan keuangan yang kuat, dan dapat menyesuaikan pasokan atau permintaan
mi instan dipasar yang bersangkutan. Pada tahun 2003 Monopoly Watch menemukan
indikasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (ISM) melakukan praktek jual rugi.
Terdapat lima perusahaan yang sudah ditunjuk ISM berperan sebagai perusahaan
penghubung bisnis (brokerage) kepada PT ISM sehingga para pemasok bahan baku
19
seperti cabe, garam, dan lainnya tidak dapat melakukan transaksi langsung dengan PT
ISM.
Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam memasarkan produknya
adalah Concentric Diversfication Strategi. Strategi ini dilakukan dengan menambah
produk yang baru tetapi masih saling berhubungan. Strategi menghadapi persaingan,
Indofood akan menerapkan strategi Mastering The Present, Pre-empting the Future.
Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive
advantage melalui scale, scope, span, dan speed. Selain itu akan menjalankan program
cost efficiency and cost cutting. Di samping itu tetap melanjutkan segmentasi para
konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher
margin. Selain itu dilakukan diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya.
Selain itu Indofood juga menerapkan strategi Penetrasi Pasar, yaitu berusaha untuk
meningkatkan pangsa pasar. Dalam strategi Indofood telah memperbanyak tenaga
penjual, menambah biaya advertising (melalui iklan di Televisi, majalah, dan surat
kabar), menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi.
20
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut.
Bentuk – Bentuk Badan Usaha :
1. Perusahaan Dagang
2. Persekutuan Perdata
3. Persekutuan Firma
4. Persekutuan Komanditer
5. Perseroan Terbatas
6. Koperasi
7. BUMN
Jenis Badan Usaha :
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari :
1. Badan Usaha Ekstraktif
2. Badan Usaha Agraris
3. Badan Usaha
4. Badan Usaha
5. Badan Usaha Jasa
Berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari :
1. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Badan Usaha Campuran
Berdasarkan wilayah negara, terdiri dari :
1. Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
2. Badan Usaha Penanaman Modal Asing
DAFTAR PUSTAKA
Hesti Maheswari, Studi Kelayakan Bisnis, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas
Mercubuana, Jakarta, 2011
Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia
Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2007
M.Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
Solihin, Ismail, Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, Edisi Pertama,
Kencana
Prenada Media Grup, Jakarta, 2006
Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta,
2010.
http://id.wikipedia.org
http://utharymaladhika.blogspot.com/2013/12/pt.html