Post on 05-Mar-2019
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
Nomor : 16 Tahun1981 Seri II Nomor 16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN NUSA DUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG :
Menimbang : 1. Bahwa Pembangunan dan pengembangan Wilayah
Wisata Nusa Dua adalah bagian dari pada
pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di
Bali umumnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
khususnya dan merupakan pelaksanaan
Pembangunan Industri Pariwisata secara Nasional.
2. Bahwa walaupun Nusa Dua termasuk didalam Wilayah
Administrasi Bukit, tetapi oleh karena Nusa Dua
dibangun dan dikembangkan secara khusus untuk
dijadikan Wilayah Wisata tersendiri, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur
segala sesuatu yang berkenaan dengan Pembangunan
dan Pengembangan Wilayah Wisata tersebut dalam
hubungannya dengan pembagian Wilayah Peruntukan
Nusa Dua yang terlepas dari Pembagian Wilayah
Peruntukan Bukit.
3. Bahwa Rencana Induk dan Usulan Zoning Regulation
Wilayah Lingkungan Bukit telah ditetapkan oleh DPRD
Kabupaten Daerah Tk. II Badung dengan Surat
Keputusan tanggal 1 Juli 1977, Nomor 5/DPRD/1977.
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II didalam
Wilayah Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969, tentang
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan
Kepariwisataan di Indonesia;
4. Peraturan-Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor : 2/PD/DPRD/1974, Nomor 3/PD/DPRD/1974
dan Nomor 4/PD/DPRD/1974 masing-masing tentang
Tata Ruang untuk Pembangunan, Lingkungan Khusus
dan Bangunan-Bangunan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Badung dalam sidang Paripurna
tanggal 9 April 1979.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung
tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Nusa Dua.
BAB I
KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN DASAR
Pasal 1
(1) Ketentuan Umum :
Yang dimaksud dengan :
a. Pemda : Pemerintah Kabupaten Daerah
Tk.II Badung.
b. Bupati : Bupati Kepala Daerah Tk. II
Badung.
3
c. D.P.R.D : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Badung.
d. Perda : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tk. II Badung.
e. Gubernur : Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Bali.
(2) Pengertian – pengertian dasar :
Pengertian – pengertian dasar yang sudah ada dalam
Peraturan Daerah Tk. I Bali Nomor :
2/PD/DPRD/1974 dan Peraturan Daerah Tk. II
Badung tentang Pembagian Wilayah Peruntukan
Bukit, akan dipakai dalam Peraturan – Peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan ini, kecuali
difinisi/batasan garis pesisir untuk Nusa Dua berlaku
sbb :
Garis Pantai adalah garis yang berimpit dengan batas
kepemilikan sepanjang pesisir yang pengertiannya
dapat diperkirakan mengikuti Vegitation line (Garis
dimana tumbuh – tumbuhan mulai hidup)
BAB II
PENETAPAN WILAYAH PERUNTUKAN
Pasal 2
DAFTAR WILAYAH PERUNTUKAN
Wilayah Peruntukan berikut ini ditetapkan untuk Nusa
Dua yang meliputi :
a. Tempat tinggal satu keluarga (T.S) yaitu tempat tinggal
keluarga tunggal.
b. Tempat tinggal keluarga jamak (T.J) yaitu tempat
tinggal keluarga jamak.
c. Tempat penginapan untuk umum (T.U) yaitu hotel –
hotel dan tempat – tempat akomodasi untuk
wisatawan lainnya.
d. Pusat Wilayah Wisata (P.W.W) yaitu fasilitas – fasilitas
perdagangan, kantor dan hiburan untuk Wisatawan.
4
e. Pendidikan Kejuruan Perdagangan (K.P) yaitu fasilitas
– fasilitas pendidikan kejuruan dan perdagangan besar
yang berhubungan dengan penggunaan tempat tinggal
dan penggunaan hotel tersebut.
f. Fasilitas – fasilitas Umum (F.U) yaitu semua jenis
fasilitas untuk umum, masyarakat dan fasilitas
hubungan dan perhubungan.
g. Penggunaan – penggunaan ultilitas Umum (P.U) yaitu
fasilitas – fasilitas penggunaan untuk umum.
h. Daerah pertanian dan lapangan terbuka (P.T) yaitu
Daerah – Daerah Pertanian, lapangan terbuka, jalur
hijau, dan Daerah – Daerah yang penggunaannya
ditentukan kemudian.
Pasal 3
PETA PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN
YANG RESMI
(1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi tanah – tanah yang
dibagi menjadi Wilayah Peruntukan sebagai yang
terlihat pada Peta pembagian Wilayah Peruntukan
Nusa Dua dan dengan demikian Peta tersebut
disahkan dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. Peta resmi ini harus
disahkan sesuai dengan pengesahan Perda.
(2) Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi
tersebut disimpan di Kantor Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tk. II Badung dan terbuka untuk
umum. Supaya mudah dapat digunakan, Peta
Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut dapat
diperbanyak, tetapi hanya Peta aslinya yang harus
dianggap sebagai dokumen yang sah dan mempunyai
kekuatan hukum mengenai status Pembagian Wilayah
Peruntukan pada saat ini.
5
(3) Tidak diperkenankan mengadakan perubahan –
perubahan terhadap Peta Pembagian Wilayah
Peruntukan yang resmi ini, kecuali bila mengikuti tata
cara/prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 30
Peraturan Daerah ini.
(4) Bila Peta Pembagian Wilayah Peruntukan ini
mengalami kerusakan sebagian atau keseluruhannya,
atau hilang, maupun sukar untuk ditafsirkan, karena
adanya perubahan – perubahan atau tambahan yang
baru, Bupati harus membuat Peta Pembagian Wilayah
Peruntukan yang baru sebagai pengganti yang lama.
(5) Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang baru ini
harus disahkan seperti yang telah ditentukan dalam
ayat (1) pasal ini.
BAB III
PENAFSIRAN MENGENAI BATAS-BATAS WILAYAH PERUNTUKAN
Pasal 4
Bila timbul keragu-raguan mengenai batas-batas Wilayah
Peruntukan sebagai yang terlihat pada Peta Pembagian
Wilayah Peruntukan, maka harus digunakan ketentuan –
ketentuan sebagai berikut :
a. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti garis
sumbu jalan atau garis batas pemilikan jalan, harus
dinyatakan sebagai batas – batas yang dimaksud.
b. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti batas
pekarangan atau batas tanah milik pribadi, harus
dinyatakan sebagai batas – batas yang dimaksud.
c. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti batas
Wilayah Pemerintahan, misalnya Wilayah Kabupaten,
Wilayah Kecamatan Desa dan Kota, harus dinyatakan
sebagai batas – batas yang dimaksud.
d. Batas – batas yang mengikuti garis pantai, harus
dinyatakan sebagai batas yang dimaksud dan bila
garis pantai itu berubah letaknya, batas-batas
6
tersebut harus dinyatakan berpindah mengikuti garis
pantai yang ada.
e. Batas-batas yang diperkirakan mengikuti sumbu parit,
sungai, saluran air, danau atau yang sejenisnya maka
batas-batas tersebut hendaknya dinyatakan sebagai
batas-batas yang dimaksud.
f. Batas-batas pengertiannya sejalan dengan, atau
merupakan perluasan pengertian dari hal-hal yang
disebutkan dan huruf a sampai dengan huruf c diatas,
dinyatakan demikian pula.
g. Jarak-jarak yang tidak dinyatakan secara khusus
dalam Peta resmi Pembagian Wilayah Peruntukan ini,
penentuannya hendaknya disesuaikan dengan skala
Peta yang resmi.
h. Bila ada penyimpanan-penyimpanan dari apa yang
telah dinyatakan dalam Peta resmi Pembagian Wilayah
Peruntukan ini, atau bila ada yang belum tercakup
dalam huruf a sampai dengan huruf g maka Bupati
harus menetapkan batas-batas Pembagian Wilayah
Peruntukan tersebut.
BAB IV
PERSYARATAN-PERSYARATAN WILAYAH
PERUNTUKAN
Pasal 5
TEMPAT TINGGAL KELUARGA TUNGGAL
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Tempat tinggal Keluarga
Tunggal adalah untuk menyediakan Wilayah/tempat-
tempat guna pembangunan unit-unit tempat tinggal
keluarga tunggal, yang dapat memberikan kebebasan
pribadi, lapangan terbuka yang cukup disekeliling tiap
tempat tinggal sehingga memungkinkan terhindarnya
dari gangguan kebisingan, kepadatan dan gangguan
dari penggunaan tanah untuk tujuan lain.
7
(2) Penggunaan-penggunaan yang diijinkan ialah :
a. Unit-unit tinggal keluarga tunggal dan bangunan-
bangunan pelengkapnya.
b. Tempat-tempat ibadah.
(3) Tinggi bangunan maksimal 2 (dua) tingkat dengan
tinggi maksimum 9 (sembilan) meter.
(4) Luas pekarangan minimum 750 (Tujuh ratus lima
puluh) m2 dan lebarnya minimum 20 (dua puluh)
meter : jika tidak ada batas-batas pekarangan,
kepadatan 13,3 (tiga belas tiga per sepuluh) unit-unit
tempat tinggal per Ha harus dipakai sebagai dasar
untuk menentukan luas dan lebar pekarangan
minimum.
(5) Luas tanah yang tertutup oleh bangunan maksimum
ialah 20 (dua puluh)%.
(6) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 30 (tiga
puluh)%.
(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah ;
a. Garis sempadan utama minimum harus 10
(sepuluh) meter dari batas pekarangan depan, atau
dari jalan terdekat, bila tidak ada batas
pekarangan.
b. Tempat-tempat berteduh terbuka dan tempat
parkir mobil biasa dibangun dengan jarak 5 (lima)
meter dari batas pekarangan depan atau batas
jalan terdekat.
c. Garis sempadan semua bangunan minimum harus
4 (empat) meter dari batas pekarangan samping.
d. Garis sempadan semua bangunan minimum harus
5 (lima) meter dari batas pekarangan belakang.
e. Jika tidak ada batas pekarangan samping atau
pekarangan belakang jarak minimum antara unit-
unit tempat tinggal harus merupakan jumlah garis
sempadan samping dan garis sempadan belakang
yang dibutuhkan seolah-olah ada batas
pekarangan.
(8) Persyaratan- Persyaratan tempat parkir diluar jalan
ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
8
(9) Tanda-tanda pengenal, tanda penunjuk arah, tanda
keamanan dan tanda-tanda yang bersifat sementara
diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
TEMPAT TINGGAL KELUARGA JAMAK
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan tempat tinggal Keluarga
Jamak, adalah untuk menyediakan Wilayah/tempat-
tempat untuk pembangunan Unit-Unit, tempat tinggal
keluarga jamak, yang menyediakan pemusatan
tempat-tempat tinggal yang lebih besar dari tempat –
tempat tinggal keluarga tunggal tetapi yang masih bisa
menjamin lingkungan yang aman dan sehat bagi
penghuninya.
(2) Penggunaan-penggunaan yang diijinkan ialah :
a. Unit-unit tempat tinggal keluarga tunggal dan
keluarga jamak serta bangunan pelengkap.
b. Jumlah kamar tidur setiap tempat tidak boleh
melebihi 6 (enam) buah.
c. Tempat-tempat ibadah.
(3) Tinggi bangunan maksimum 2(dua) tingkat dengan
tinggi maksimum 9 (sembilan) meter.
(4) Luas pekarangan minimum 1.000 (seribu) m2
Lebar pekarangan minimum 25 (dua puluh lima)
meter.
Luas pekarangan minimum 400 (empat ratus) m2
untuk tiap unit tempat tinggal.
Jika tidak ada batas-batas pekarangan maka
kepadatan 25 (dua puluh lima) unit tempat tinggal per
Ha harus dipakai dasar untuk membangun.
(5) Luas tanah yang tertutup oleh bangunan maksimum
30 (tiga puluh)%.
(6) Perbandingan luas lantai maksimum 40 (empat
puluh)%
(7) Garis sempadan bangunan minimum sama dengan
yang ditetapkan dalam pasal 5.
9
(8) Persyaratan-persyaratan tempat parkir diluar jalan :
sudah ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah
ini.
(9) Tanda-tanda pengenal, tanda-tanda penunjuk arah,
tanda-tanda keamanan dan tanda-tanda yang bersifat
sementara diatur sesuai dengan Pasal 19 Peraturan
Daerah ini.
Pasal 7
TEMPAT PENGINAPAN UNTUK UMUM
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Tempat penginapan
untuk Umum adalah untuk menyediakan
Wilayah/tempat untuk pembangunan hotel-hotel dan
tempat-tempat penginapan lainnya bagi wisatawan,
dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang
mempunyai hubungan langsung dengan Wisatawan,
juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi
dengan memberikan perlindungan kepada Daerah-
Daerah terutama yang sesuai untuk tempat-tempat
penginapan bagi wisatawan, agar Daerah-Daerah itu
tidak digunakan untuk tujuan yang lain.
(2) Penggunaan yang diijinkan ialah ;
a. Hotel-hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya.
b. Restoran-restoran, bar-bar dengan atau tanpa
fasilitas-fasilitas hiburan atau tarian-tarian, toko-
toko pengecer dan yang memberikan pelayanan
perorangan, kantor-kantor, fasilitas-fasilitas untuk
hiburan dan rekreasi didalam maupun diluar
gedung, termasuk ruangan-ruangan rekreasi,
kolam renang, lapangan tennis dan lapangan-
lapangan untuk olah raga lainnya, dan unit-unit
tempat tinggal keluarga tunggal maupun keluarga
jamak untuk dipakai oleh staf manager yang
bekerja dalam Daerah pemilikan tersebut dan
semuanya ini merupakan pelengkap terhadap
penggunaan hotel tersebut.
10
(3) Kepadatan maksimum ialah 70 (tujuh puluh) kamar
tidur per Ha.
(4) Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) tingkat dengan
tinggi maksimum 15 (lima belas) meter sebagai yang
telah ditetapkan dalam Pasal 1.
(5) Luas dan Lebar pekarangan minimum ditetapkan
dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(6) Luas tanah tertutup bangunan, adalah maksimum 35
(tiga puluh lima)%.
(7) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85 (delapan
puluh lima)%.
(8) Garis sempadan bangunan-bangunan utama
minimum harus 25 (dua puluh lima) meter dari batas
pekarangan depan, samping dan pekarangan
belakang.
a. Garis sempadan bangunan-bangunan utama
minimum harus 25 (dua puluh lima) meter dari
batas pekarangan depan, samping dan pekarangan
belakang.
b. Bangunan-bangunan terbuka termasuk tempat-
tempat berteduh yang tidak melebihi luas 50 (lima
puluh) m2, dan jalan-jalan kaki beratap tetapi tidak
termasuk fasilitas-fasilitas ultilitas boleh dibangun
sampai jarak 10 (sepuluh) meter dari batas
pekarangan dan tempat berteduh yang tidak
melebihi 5 (lima) m2, boleh dibangun sampai jarak
5 (lima) meter dari batas pekarangan.
c. Garis-garis sempadan tambahan bangunan-
bangunan utama yang didasarkan pada tinggi
bangunan-bangunan tersebut adalah merupakan
persyaratan pula sebagai yang telah ditetapkan
dalam Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang
sah demikian juga halnya dengan garis sempadan
pantai sebagai yang telah ditetapkan dalam Pasal
14 Peraturan Daerah ini.
(9) Persyaratan-Persyaratan tempat parkir diluar jalan
ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
11
(10) Tanda-tanda yang diperkenankan ialah ;
a. Satu tanda pengenal hotel yang ditancapkan
dipekarangan yang tidak langsung disinari : luas
tanda tidak boleh melebihi 2 (dua) m2 : tingginya
tidak melebihi 2,5 (dua setengah) meter, dipasang
didepan hotel menghadap ke jalan, atau ditempat
jalan masuk utama. Juga diperkenankan 1 (satu)
tanda lagi yang ditancapkan di pekarangan, tidak
langsung disinari : luasnya tidak melebihi 1 (satu)
m2; tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter :
dipasang pada sisi jalan kaki.
b. Tanda-tanda pada emper (canopy sign) dan tanda-
tanda yang dipasang ditembok tidak boleh dari 4
(empat) buah yang dapat dilihat dari luar
pekarangan : luas tiap-tiap tanda-tanda tidak boleh
lebih dari 2 (dua) m2 : tinggi tanda-tanda tersebut
tidak boleh melebihi langit-langit lantai kedua, dan
tidak langsung disinari.
c. Tanda-tanda pengenal, tanda-tanda penunjuk arah,
tanda-tanda keamanan, dan tanda-tanda yang
bersifat sementara diatur dalam Pasal 19 Peraturan
Daerah ini.
Pasal 8
PUSAT WILAYAH WISATA
(1) Tujuan Pusat Wilayah Wisata tersebut adalah untuk
menyediakan Daerah-Daerah/tempat-tempat yang
cocok bagi pembangunan fasilitas-fasilitas
perdagangan, kantor-kantor dan hiburan-hiburan
yang terpadu erat satu sama lin, yang semuanya ini
akan dapat melayani kebutuhan wisatawan.
(2) Penggunaan - penggunaan yang diperkenankan
ialah :
a. Toko-toko pengecer termasuk toko-toko yang
menjual barang-barang klontong, obat, hasil
kesenian dan hasil kerajinan tangan, dan toko-
12
toko yang menjual barang-barang yang
tertentu.
b. Tempat-tempat yang bisa memberikan
pelayanan perorangan, misalnya : tempat
potong rumput, salon kecantikan, tukang jahit
dan toko-toko reparasi, studio tarian dan
kesenian.
c. Kantor-kantor termasuk : Biro perjalanan,
Perusahaan Penerbangan dan perusahaan
angkutan lainnya, bank-bank dan kantor-
kantor keuangan lainnya, Kantor-Kantor
Administrasi Perusahaan, dan Kantor-Kantor
Profesi untuk dokter-dokter.
d. Restoran-Restoran, Bar-Bar dengan atau tanpa
fasilitas-fasilitas hiburan dan tarian, gedung-
gedung bioskop, tempat-tempat olah raga, dan
tempat-tempat makan.
e. Tempat-tempat yang memberikan fasilitas-
fasilitas untuk konprensi dan rapat-rapat,
tempat-tempat pesta, dan tempat-tempat
pameran.
f. Tempat-tempat untuk fasilitas-fasilitas
mengadakan pertunjukan-pertunjukan dan
kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti
panggung terbuka, panggung tertutup,
gedung-gedung pertunjukan untuk tarian,
sandiwara, musik, museum dan tempat-
tempat pameran.
g. Fasilitas-fasilitas umum yang memberikan
pelayanan langsung kepada Wisatawandan
penduduk, seperti Mandala Wisata dan
Kantor-kontor Penerangan Pariwisata, Kantor-
Kantor Pos dan tempat ibadah.
h. Kegiatan-kegiatan pengolahan dan
penyimpanan barang-barang harus
merupakan Bagian dari kegiatan perdagangan
dan Kantor yang hanya melayani orang-orang
ditempat itu saja, dan harus mentaati
13
peraturan-peraturan keamanan sebagai yang
ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah
ini.
i. Kegiatan pemasyarakatan yang diadakan
secara periodik harus mendapat ijin dari
Bupati.
(3) Tinggi bangunan maksimum : 2 (dua) tingkat
dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter,
kecuali seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 15
Peraturan Daerah ini.
(4) Luas dan lebar pekarangan minimum : ditetapkan
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(5) Luas tanah tertutup bangunan maksimum 50 (lima
puluh)%
(6) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85
(delapan puluh lima)%.
(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah
a. Garis sempadan bangunan utama minimum
harus 10 (sepuluh) meter dari batas pekarangan
depan, samping dan pekarangan belakang atau
diukur dari batas jalan terdekat bila pekarangan
tidak mempunyai batas-batas.
b. Bangunan terbuka toko-toko berselasar (arcades)
dan selasar (covered wolkways), bisa dibangun
sampai jarak 3 (tiga) meter dari batas
pekarangan atau batas jalan yang terdekat.
(8) Persyaratan-persyaratan tempat parkir diluar jalan
ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
(9) Tanda-tanda yang diperkenankan ialah :
a. Satu tanda dalam pekarangan yang
dipancangkan dalam tanah yang menunjukkan
Pusat Wilayah Wisata dan Fasilitas-fasilitas
Utamanya, yang tidak langsung disinari : luas
tanda tidak boleh melebihi 2 (dua)m2, tingginya
tidak melebihi 3 (tiga)m, dipasang pada jalan
masuk utama pada pusat Wilayah.
b. 1 (satu) tanda dalam pekarangan atau yang
terpancang dalam tanah yang menunjukkan
14
pusat perdagangan atau komplek-komplek yang
menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan
kebudayaan dan tidak langsung disinari : luas
tanda tak melebihi 1 (satu) m2 tingginya
takmelebihi 2 (dua) m : dipasang pada sisi jalan
masuk utama untuk pejalan kaki.
c. Tanda-tanda bangunan perorangan ; tidak lebih
dari 2 (dua) tanda dengan luas keseluruhan 1
(satu) m2 untuk tiap-tiap bangunan : tidak
boleh lebih tinggi dari garis terendah dari atap
bangunan tak boleh langsung disinari.
d. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda
penunjuk arah, tanda – tanda keamanan, dan
tanda – tanda bersifat sementara diatur dalam
Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
PENDIDIKAN KEJURUAN USAHA KOMERSIL
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Pendidikan
kejuruan – Usaha komersil ialah untuk
menentukan Daerah – Daerah yang dipakai agar
berfungsi sebagai tempat pendidikan kejuruan
dan usaha komersil khusus.
(2) Penggunaan – penggunaan yang diperkenankan
ialah :
a. Sekolah – Sekolah Perhotelan dan Lembaga –
Lembaga Pendidikan sejenisnya.
b. Hotel – hotel beserta fasilitas – fasilitasnya.
c. Penggunaan untuk tempat tinggal seperti
untuk keluarga tunggal dan Keluarga Jamak
dan fasilitas – fasilitas asrama, yang
berhubungan erat dengan penggunaan –
penggunaan yang diijinkan dalam ayat (a) dan
ayat (b).
15
d. Fasilitas – fasilitas perdagangan jasa – jasa,
misalnya : fasilitas mencuci pakaian, untuk
memberikan pelayanan kepada Wilayah
Wisata, tetapi tidak akan sesuai bila
ditempatkan di Pusat Wilayah Wisata tersebut.
(3) Kepadatan maksimum 70 (tujuh puluh) kamar per
Ha. Untuk Hotel – Hotel dan asrama – asrama.
(4) Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) tingkat
dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter
kecuali seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal
15 Peraturan Daerah ini.
(5) Luas dan lebar pekarangan minimum : ditetapkan
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(6) Luas tanah tertutup bangunan maksimum 50
(lima puluh) %.
(7) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85
(delapan puluh lima) %.
(8) Garis sempadan bangunan minimum ialah :
a. Garis sempadan minimum untuk bangunan
utama harus 15 (lima belas) meter dari batas
pekarangan depan, samping dan pekarangan
belakang, atau dari jalan terdekat, jika ada
batas – batas pekarangan.
b. Bangunan terbuka dan selaras (covered
walkways) diperkenankan sampai jarak 3 (tiga)
meter dari batas pekarangan atau batas jalan.
(9) Persyaratan – persyaratan tempat parkir diluar
jalan ditetapkan pasal 17 Peraturan Daerah ini.
(10) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah :
a. Satu tanda pekarangan yang dipasangkan di
tanah yang tidak langsung disinari, luas tidak
melebihi 1 (satu m2 tingginya tidak melebihi 2
16
(dua) meter untuk setiap fasilitas yang berbeda,
kecuali untuk hotel – hotel yang persyaratan –
persyaratannya sama dengan persyaratan –
persyaratan tanda dalam Wilayah Peruntukan
tempat penginapan untuk umum.
b. Tanda – tanda pada emper (canopy sign) dan
tanda – tanda yang dipasang ditembok; tak
boleh lebih dari 2 (dua) tanda yang luasnya
tidak melebihi 1 (satu) m2 untuk setiap fasilitas,
dan tidak lebih tinggi dari garis atap yang
terendah, kecuali untuk hotel – hotel yang
persyaratannya sama dengan persyaratan
tanda – tanda dalam Wilayah Peruntukan
tempat – tempat penginapan untuk umum.
c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda
penunjuk arah, tanda – tanda keamanan dan
tanda – tanda yang bersifat sementara
ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah
ini.
Pasal 10
FASILITAS – FASILITAS UMUM
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Fasilitas Umum
adalah untuk menentukan Daerah – Daerah yang
letaknya sesuai dengan pembangunan fasilitas –
fasilitas yang diperuntukan masyarakat umum
sehingga dapat melayani umum secara efisien.
(2) Penggunaan yang diperkenankan ialah :
a. Fasilitas – fasilitas Umum untuk masyarakat,
termasuk kantor – kantor Pemerintah dan
administrasi lainnya, Kantor Polisi dan Kantor
Pemadam Kebakaran, Kantor Pos, Meseum,
perpustakaan – perpustakaan, fasiltas – fasiltas
konperensi dan rapat – rapat, dan pusat –
pusat kebudayaan.
17
b. Fasilitas – fasilitas Pendidikan termasuk
gedung – gedung Sekolah.
c. Tempat – tempat ibadah termasuk Pura – Pura,
Mesjid – Mesjid, Gereja – Gereja dan Kelenteng
– Kelenteng.
d. Fasilitas – fasilitas kesehatan termasuk klinik –
klinik dan rumah – rumah sakit.
e. Taman – taman rekreasi termasuk lapangan
tempat bermain lapangan – lapangan olah raga,
kebun – kebun binatang dan kebun – kebun
raya.
f. Fasilitas – fasilitas transportasi termasuk
segala jenis jalan – jalan beserta jembatan –
jembatan dan viaduct (overpasses), tempat –
tempat parkir kendaraan, stasiun Bus Bemo,
taxi, tempat – tempat berteduh distasiun –
stasiun umum, jalan – jalan kuda beserta
fasilitasnya, pompa – pompa bensin dengan
fasilitas reparasi darurat, tempat – tempat
kapal berlabuh, fasilitas – fasilitas perkapalan
beserta penyimpanan kapal –kapal, lapangan
terbuka dan Daerah – Daerah pertamanan yang
berhubungan dengan fasilitas trasportasi.
g. Tempat – tempat kerja, reparasi, dan tempat –
tempat penyimpanan bahan yang secara
langsung ada hubungannya dengan
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas –
fasilitas Wilayah Wisata diperkenankan untuk
dibangun setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.
h. Pembangunan – pembangunan warung –
warung dan sejenisnya yang tradisionil, balai
banjar dan wantilan, diperkenankan setelah
mendapat persetujuan dari Bupati.
(3) Persyaratan – persyaratan umum; tempat untuk
bermacam – macam fasilitas didalam Wilayah
Peruntukan Fasilitas Umum harus sesuai dengan
18
tempat – tempat yang telah ditentukan dalam
Master Plan yang telah disahkan.
(4) Tinggi bangunan maksimum : 2 (dua) tingkat
dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter
kecuali sebagai hal – hal yang diperkenankan
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
(5) Luas dan lebar pekarangan minimum : ditetapkan
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(6) Luas tanah yang tertutup bangunan ialah % (lima
puluh) %.
(7) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 75
(tujuh puluh lima) %.
(8) Garis sempadan bangunan minimum sama
dengan pasal 8 ayat 7 Peraturan Daerah ini.
(9) Persyaratan – persyaratan tempat parkir diluar
jalan diatur dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
(10) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah :
a. dalam tanah yang menunjukan fasilitas
tersebut, tidak langsung disinari, luasnya tidak
melebihi 1 (satu) m2 dan tingginya tidak
melebihi 2 (dua) meter untuk tiap –tiap fasilitas
yang berbeda.
b. Tanda – tanda pada emper (canopy sign) dan
tanda – tanda yang dipasang ditembok tidak
boleh langsung disinari tidak melebihi dari 2
(dua)buah tanda dan luas keseluruhan tak
melebihi 1 (satu) m2 untuk tiap – tiap fasilitas
dan tingginya tidak melebihi garis atap yang
terendah.
c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda yang
bersifat sementara diatur dalam Pasal 19
Peraturan Daerah ini.
19
Pasal 11
UTILITAS UMUM
(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Utilitas umum adalah
untuk menentukan tempat – tempat yang letaknya
sesuai dengan pembangunan – pembangunan
fasilitas – fasilitas umum, sehingga dapat
memberikan pelayanan secara efisien tanpa
menimbulkan gangguan – gangguan disekitarnya.
(2) Penggunaan – penggunaan yang diperkenankan
ialah :
a. Fasilitas – fasilitas umum yang memiliki
maupun yang diusahakan oleh Pemerintah
atau Swasta termasuk listrik : Air pengolahan
saluran pembuangan, fasilitas pembangunan
sampah dan fasilitas telekomunikasi.
b. Fasilitas – fasilitas lainnya yang memberikan
pelayanan kepada umum yang ada
hubungannya dengan fasilitas utilitas umum.
(3) Tinggi bangunan maksimum : 2 ( dua) tingkat
dengan tinggi maksimum (sepuluh) meter.
(4) Luas dan lebar pekarangan minimum : ditetapkan
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
(5) Luas tanah tertutup bangunan maksimum ialah
50 (lima puluh) %.
(6) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85
(delapan puluh lima) %.
(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah :
a. 15 (lima belas) M dari batas pekarangan depan,
samping dan belakang, atau dari batas jalan
terdekat, jika tak ada batas – batas
pekarangan.
b. Bangunan pelindung terbuka dan selasar
(covered walkways) bisa dibangun dalam jarak
3 (tiga) meter dari batas pekarangan atau dari
batas jalan yang terdekat.
20
(8) Persyaratan – persyaratan tempat parkir diluar
jalan ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah
ini.
(9) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah :
a. Satu tanda dipekarangan dipancangkan dalam
tanah yang menunjukkan fasilitas tersebut,
tidak langsung disinari luasnya tidak melebihi
1 (satu) m2 dan tingginya tidak melebihi 2 (dua)
meter untuk tiap – tiap fasilitas yang berbeda.
b. Tanda – tanda pada emper (canopy sign) dan
tanda – tanda yang dipasang ditembok tidak
boleh langsung disinari, tidak boleh lebih dari 2
(dua) buah tanda yang keseluruhan luasnya
tak melebihi 1 (satu) m2 untuk tiap – tiap
fasilitas, dan tak lebih tinggi dari garis atap
yang rendah.
c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda
penunjuk arah, tanda – tanda keamanan, dan
tanda – tanda yang bersifat sementara diatur
sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
DAERAH PERTANIAN DAN LAPANGAN TERBUKA
(1) Tujuan dari Wilayah Peruntukan Daerah
Pertanian dan lapangan terbuka adalah terutama
untuk melindungi tanah dan Daerah – Daerah
pantai agar tetap dalam keadaan yang alamiah
dan dalam keadaan yang tidak dikembangkan :
atau melindungi tanah – tanah yang digunakan
untuk pertanian, karena keindahan alamnya dan
sesuai untuk tempat rekreasi demi kepentingan
keseimbangan ecology dan juga penting untuk
menambah keindahan alam sekitarnya.
Jika dalam Peta Pembagian Wilayah Peruntukan
dinyatakan sebagai Daerah dalam Peta Pembagian
Wilayah Peruntukan dinyatakan sebagai Daerah
21
yang belum dipakai (A.O.S.Res), Wilayah
Peruntukan ini boleh dipakai untuk memelihara
Daerah – Daerah yang tidak dikembangkan
sampai saat kemudian bila ditentukan
penggunaan Daerah itu untuk keperluan yang
lebih sesuai.
(2) Penggunaan – penggunaan yang diperkenankan
ialah :
a. Untuk pertanian, termasuk bercocok tanam,
perkebunan, dan lapangan rumput untuk
ternak.
b. Lapangan terbuka dan jalur hijau yang telah
ditentukan.
c. Persemian yang juga berfungsi sebagai jalur
hijau.
d. Fasilitas – fasilitas rekreasi yang terbatas,
termasuk jalan – jalan rekreasi, jalan – jalan
sepeda, jalan – jalan kuda, jalan – jalan
setapak, tempat – tempat berteduh dan fasilitas
– fasilitas yang berhubungan dengan itu.
(3) Persyaratan – persyaratan lainnya : Pembangunan
dalam Wilayah Peruntukan ini harus sesuai
dengan ketentuan – ketentuan dan Master Plan
yang telah disahkan untuk daerah ini.
(4) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah : tanda –
tanda pengenal, tanda – tanda keamanan dan
tanda – tanda yang bersifat sementara diatur
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19
Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS
Pasal 13
JALAN-JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
(1) Semua Daerah yang ditetapkan untuk digunakan
oleh masyarakat umum adalah jenis-jenis fasilitas-
fasilitas umum, jalan-jalan, tempat-tempat parkir,
22
jalan-jalan setapak, jalan-jalan sepeda, dan jalan-
jalan kuda, pantai, taman, pura-pura, Daerah-
Daerah lapangan terbuka harus terbuka bagi dan
dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk
tujuan-tujuan yang non komersiil, yang dimaksud
Daerah-Daerah yang terbuka bagi umum adalah
Wilayah Peruntukan yang berikut ini; Pusat Wilayah
Wisata, fasilitas-fasilitas umum, Daerah pertanian
dan lapangan-lapangan terbuka dan Daerah-Daerah
lain yang menampung yang disetujui bersama oleh
pemegang hak atas tanah dan Pemerintah.
(2) Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus tunduk
kepada Peraturan –Peraturan Pemerintah yang telah
ada dan peraturan-peraturan tambahan yang
menampung yang disetujui bersama antara Pemda
dan pemegang hak atas tanah.
(3) Di Daerah terbuka disepanjang tepi pantai yang
mempunyai ukuran lebar 15 (lima belas) meter yang
disediakan oleh penyewa, terdapat jalan setapak.
Dan Daerah terbuka untuk umum.
Pasal 14
GARIS SEMPADAN PANTAI
(1) Garis sempadan minimum bangunan-bangunan
utama dari garis pantai adalah sebagai berikut :
a. Bangunan yang tingginya 0,00 – 5.00 meter = 30
(tiga puluh) meter.
b. Bangunan yang tingginya 5.01 – 10.00 meter = 40
(empat puluh) meter.
c. Bangunan yang tingginya 10,01 – 15.00 meter =
50 (lima puluh) meter.
(2) Bangunan – bangunan terbuka, termasuk tempat-
tempat berteduh yang luasnya tidak boleh melebihi
50 (lima puluh) m2 dan bangunan-bangunan selaras
beratap, tetapi tidak termasuk fasilitas-fasilitas
23
ultilitas, boleh dibangun sampai jarak 20 (dua puluh)
meter dari garis pantai dan tempat-tempat berteduh
yang terbuka yang tidak melebihi 5 (lima) m2 dapat
dibangun sampai jarak 10 (sepuluh) meter dari garis
pantai.
Pasal 15
(1) Tinggi maksimum bangunan harus 15 (lima belas)
meter kecuali bentuk-bentuk arsitektur khusus boleh
melebihi 15 (lima belas) meter, sesuai dengan
standard peraturan Pembangunan tang telah diatur
dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini.
(2) Di wilayah peruntukan yang mempunyai persyaratan
tinggi 2 (dua) tingkat dengan tinggi maksimum 10
(sepuluh) meter biasa dibangun lebih tinggi demi
untuk kepentingan arsitektur, tetapi tetap dengan 2
(dua) tingkat dengan tinggi maksimum 15 (lima belas)
meter, untuk ini perlu mendapat ijin dari Bupati.
Pasal 16
LUAS DAN LEBAR PEKARANGAN MINIMUM
Luas dan lebar pekarangan harus mengikuti ketetapan –
ketetapan yang ada dalam Peta Pembagian Wilayah
Peruntukan yang resmi dari Daerah tersebut.
Pasal 17
PERSYARATAN – PERSYARATAN TEMPAT PARKIR
(1) Persyaratan – persyaratan minimum untuk tempat
parkir diluar jalan adalah sebagai berikut :
a. Tempat penginapan umum 1 (satu) tempat
Dan asrama – asrama kendaraan untuk
setiap 4 (empat)
kamar penginapan
asrama.
24
b. Bangunan pedagang eceran, 1 (satu) tempat ken
Kantor perusahaan, dan daraan untuk
Fasilitas bagi tempat – setiap luas lantai
tempat pertemuan bangunan 50 (lima
puluh)m2yang tidak
digunakan untuk
tempat penginapan
c. Restoran, ruang pesta dan 1 (satu) tempat
bangunan – bangunan tem- kendaraan untuk
pat – tempat makan lainnya, setiap luas lantai
bar dengan atau tanpa hibu- bangunan 10 (se-
ran, termasuk bangunan – ba puluh) m2 yang di
ngunan pelengkap hotel dan pakai untuk tempat
fasilitas rekreasi. penyimpanan
d. Auditorium tempat – tempat 1 (satu) tempat
pertunjukan – pertunjukan, kendaraan untuk
gedung – gedung pertunjukan, 10 (sepuluh) tempat
ruang dan konperensi rapat - duduk
rapat dan tempat – tempat
pertemuan lainnya.
e. Sekolah perhotelan, tempat 1 (satu) tempat ken
mencuci, dan utilitas umum daraan untuk
setiap 5 (lima)
karyawan.
f. Unit – unit tempat tinggal 1 (satu) tempat ken
daraan untuk
setiap unit tempat
tinggal.
g. Fasilitas – fasilitas rekreasi 3 (tiga) tempat ken
daraan untuk
setiap lobang lapa
ngan golf : 2 (dua)
tempat kendaraan
25
untuk setiap
lapangan tenis :
dan tempat-tempat
kendaraan untuk
fasilitas – fasilitas
rekreasi yang lain,
ditetapkan oleh
Bupati.
(2) Minimum 65 (enam puluh lima) % dari tempat parkir
kendaraan untuk setiap keperluan yang tertentu
harus ditempatkan pada parkir yang dipusatkan
namun Bupati dapat memberikan persetujuan
khusus menempatkan parkir kendaraan ditempat
yang berbeda terkecuali untuk unit – unit tempat
tinggal, yang harus mempunyai tempat parkir,
ditempat sendiri, beberapa tempat parkir kendaraan
yang tidak digunakan setiap hari, misalnya untuk
auditorium, ruang – ruang komperensi dan rapat –
rapat, ruang – ruang pesta dan tempat – tempat
pertemuan lainnya, boleh ditempatkan di tempat –
tempat yang ditumbuhi rumput yang tidak
dikeraskan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati.
(3) Untuk memperhitungkan luas yang dibutuhkan
untuk parkir maka harus digunakan 16 (enam belas)
m2 untuk setiap kendaraan di tambah dengan luas
yang diperlukan untuk tempat kendaraan bergerak
dan pertamanan.
Tempat parkir harus digunakan untuk tempat parkir
segala macam kendaraan yang diperlukan termasuk
mobil besar dan kecil. Tempat – tempat parkir
kendaraan minimum harus mempunyai ruang vertikal
bebas 1,85 (satu delapan puluh lima perseratus) m.
(4) Minimum 10 (sepuluh)% dari tempat – tempat parkir
yang berisi 10 (sepuluh) kendaraan atau lebih yang
disediakan untuk umum harus dibangun dengan
26
pertamanan yang sesuai, yaitu 1 (satu) pohon untuk
setiap 4 (empat) kendaraan dan harus mendapat
pengairan yang baik.
Pasal 18
PURA – PURA, TEMPAT – TEMPAT SUCI DAN TEMPAT – TEMPAT
PEMUJAAN / IBADAH LAINNYA
(1) Setiap Pura yang sudah ada pada waktu pengesahan
Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahkan oleh
pemegang hak atas tanah atau penyewa tanah tanpa
persetujuan khusus dari yang berwenang mengenai
soal agama dan juga dari penyungsung Pura tersebut,
setiap Pura yang sudah ada harus dipelihara dan
dapat direhabilitasi, direkkonstruksi diperbaharui
setelah mendapat ijin dari yang berwenang mengenai
soal – soal agama dan dari para penyungsung pura
tersebut.
(2) Setiap tempat – tempat suci yang sudah ada pada
waktu pengesahan Peraturan Daerah ini, tidak boleh
dipakai untuk pembangunan oleh pemegang hak atas
tanah atau penyewa tanah tanpa ijin khusus dari
yang berwenang mengenai soal – soal agama tersebut.
(3) Tempat – tempat pemujaan/ibadah boleh dibangun di
Wilayah Peruntukan maupun juga, asal saja
bangunan tersebut memenuhi persyaratan
keamanan.
Pasal 19
PERSYARATAN – PERSAYARAT TANDA
(1) Setiap tanda yang dapat dilihat dari jalan umum,
Jalan kaki, jalan sepeda, dan jalan kuda, diharuskan
hanya menyebutkan nama pengenal utama dari
tempat itu dan harus sesuai dengan ketentuan –
27
ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Peraturan
Daerah ini.
Tidak diperkenankan ada tanda – tanda yang
mereklamekan barang – barang yang nampak dari
jalan – jalan umum, jalan kaki, jalan sepeda dan jalan
kuda.
(2) Disamping tanda – tanda yang diperkenankan dalam
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, diperkankan pula
satu tanda yang menunjukkan Wilayah Wisata
dengan luas tidak melebihi 4 (empat) m2 tinggi tidak
melebihi 3 (tiga) meter yang dipancangkan
dipekarangan pada jalan masuk kendaraan utama
menuju Wilayah Wisata yang tidak langsung disinari
dan satu tanda lagi yang menunjukkan Wilayah
Wisata tersebut dengan luas tanda tidak melebihi 2
(dua) m2 tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter
dipancangkan pada jalan masuk kendaraan dan jalan
kaki yang menuju Wilayah Wisata tersebut.
(3) Disamping tanda – tanda yang diperkenankan dalam
Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Peraturan Daerah ini,
pemegang hak atas tanah diijinkan pula untuk
memasang tanda – tanda penunjuk arah dan tanda –
tanda keamanan yang berukuran kecil tidak bersifat
komersil dan tidak disinari langsung, ditempat –
tempat yang dianggap perlu.
(4) Tanda – tanda yang bersifat sementara yang
diperkenankan adalah sebagai berikut :
a. Satu tanda yang menyatakan sedang ada
pembangunan, dipasang dipekarangan menghadap
ke jalan, dibagian muka bangunan yang sedang
dibangun atau sedang diperbaiki, atau dibagian
maka proyek pembangunan komplek gedung yang
sedang dibangun, dan pada tanda tersebut
dinyatakan alasan – alasan dari pembangunan
atau untuk tujuan apa bangunan atau komplek
tersebut serta nama arsitek, insinyur, kontraktor,
28
pelaksana, bahan yang membiayai dan nama
orang – orang dan organisasi – organisasi yang ada
hubungannya dengan pembangunan tersebut, luas
tanda itu tidak boleh melebihi 3 (tiga) m2 dan
harus dicabut setelah pembangunan selesai.
b. Tanda – tanda tanah dan tanda – tanda tanah
milik pribadi, satu tanda dalam pekarangan
menghadap ke jalan, mereklamekan penjualan,
sewa atau kontrak rumah dan tanahnya; luas
tanda tidak boleh melebihi 0,5 (setengah) m2 dan
tanda harus dicabut bila penjualan dan sebagainya
sudah selesai atau dibatalkan.
c. Tanda – tanda untuk acara khusus, Tanda – tanda
yang mudah dipindah dan tanda – tanda angin
boleh dipasang dipekarangan bangunan komersiil
yang sedang menyelenggarakan upacara – upacara
khusus; tanda – tanda semacam itu tidak boleh
dipasang lebih dari 14 (empat belas) hari kalender
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(5) Tanda – tanda dalam bentuk sebagai tersebut
dibawah ini dilarang :
a. Setiap tanda yang tidak tergolong dalam bentuk
tanda – tanda menurut ketentuan dalam Pasal 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19 Peraturan Daerah ini.
b. Setiap tanda angin atau tanda yang mudah
dipindah kecuali yang sesuai dengan ketentuan
dalam ayat 4e pasal ini.
c. Setiap tanda yang disinari langsung, yang kerdap –
kerdip atau yang berputar, atau tanda – tanda
yang bergerak jenis lainnya.
d. Setiap tanda yang dipasang di luar pekarangan,
kecuali tanda – tanda petunjuk jalan dan tanda –
tanda keamanan.
29
(6) Batas – batas tinggi, kelonggaran ruangan, dan
penonjolan dari semua tanda yang diperkenankan di
Wilayah Peruntukan itu adalah sebagai berikut :
a. Tinggi tanda maksimum ditetapkan dalam Pasal 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19 Peraturan Daerah ini.
b. Tanda – tanda gantung dan tanda – tanda yang
menonjol, yang menjorok sampai diatas jalur
pejalan kaki, harus mempunyai kelonggaran
ruangan yang tidak kurang dari 2,25 (dua
seperempat) meter antara pinggir bawah tand dan
permukaan lantai.
c. Tanda – tanda tidak diperkenankan menonjol atau
menjorok keluar sampai diatas jalan umum,
kecuali tanda – tanda pengenal, tanda – tanda
penunjuk arah, tanda – tanda keamanan dan
tanda – tanda untuk peristiwa khusus sebagai
yang telah ditentukan dalam pasal ini.
d. Tanda – tanda tidak boleh dipasang diatas atap
bangunan atau menonjol keluar diatas permukaan
bawah dari atap.
e. Tanda – tanda yang menonjol keluar tidak boleh
melebihi 1,5 (satu setengah) meter dari bangunan.
(7) Setiap penyinaran buatan dari suatu tanda, harus
bersifat penyinaran yang tidak langsung, apakah dari
dalam atau dengan pantulan, tanpa ada berkas sinar
yang terlihat secara langsung dari jalan – jalan
umum, jalan kaki, jalan sepeda, jalan kuda, atau dari
hotel dan Daerah – Daerah tempat tinggal.
30
Pasal 20
PENYIMPAN DAN PEMINDAHAN BARANG – BARANG
BERBAHAYA
Pemindahan dan penyimpan barang – barang berbahaya,
misalnya barang – barang yang mudah terbakar dan yang
mudah meledak, dan bahan – bahan atau barang – barang
berbahaya lainnya harus mentaati peraturan – peraturan
pemerintah yang sudah ada.
Hal ini meliputi :
a. Pemindahan barang – barang berbahaya ke Daerah –
Daerah Wilayah Wisata.
b. Penyimpanan dan atau penggunaan barang – barang
berbahaya di tempat – tempat yang sudah ditentukan.
c. Hak pengawasan Pemda terhadap fasilitas – fasilitas
penyimpanan yang sudah ditentukan, dan hak untuk
memperoleh keterangan – keterangan mengenai jenis
dan jumlah barang – barang berbahaya yang disimpan.
d. Pemeliharaan alat – alat perlengkapan, supaya tetap
dalam keadaan yang baik, untuk dapat secara efektif
mengatasi setiap kecelakaan yang bisa terjadi sebagai
akibat dari menyimpan dan atau penggunaan barang –
barang yang berbahaya tersebut.
Pasal 21
TEMPAT KAPAL BERLABUH, DERMAGA, BANGUNAN PENAHAN OMBAK
DAN BANGUNAN – BANGUNAN LAIN YANG MENJOROK KETENGAH LAUT
(1) Pembangunan tempat kapal – kapal berlabuh,
dermaga, bangunan – bangunan penahan ombak,
bangunan – bangunan pelindung pantai, dan
bangunan – bangunan lainnya yang menjorok dari
pantai ketengah laut harus mendapat ijin khusus dari
Bupati.
31
(2) Ijin hanya diberikan, setelah diputuskan bahwa
bangunan – bangunan yang menjorok tersebut tidak
akan menyebabkan pengaruh – pengaruh buruk
terhadap pantai didalam atau diluar Nusa Dua, tapi
justru memberikan manfaat bagi pantai dan lainnya.
Pemegang hak atas tanah yang ingin membuat
bangunan yang menonjol serupa itu : harus
bertanggung jawab dan membuktikan, bahwa tidak
ada pengaruh buruk yang diakibatkan, atau dapat
membuktikan bahwa hal tersebut adalah
menguntungkan, dengan melakukan suatu penelitian
dan analisa.
Pasal 22
PEMBAKARAN SAMPAH
Pembakaran sampah bahan – bahan dan barang – barang
secara terbuka dilarang disemua Wilayah Peruntukan,
kecuali bila ada hubungannya dengan upacara – upacara
adat dan agama.
Pasal 23
PENETAPAN PERATURAN – PERATURAN PEMBANGUNAN LAINNYA
Pemegang hak atas tanah dan Panitia Penilai design Nusa
Dua menyiapkan daftar standar pembangunan yang tidak
ditetapkan dalam peraturan – peraturan Daerah ini.
Dengan bentuk arsitektur Bali yang disesuaikan dengan
lingkungannya yang disahkan oleh Bupati, termasuk
tempat dan tinggi tembok, pagar – pagar, bentuk tanda –
tanda, jarak antara bangunan – bangunan, tinggi
bangunan yang menonjol dan atap, misalnya antene tiang
– tiang bendera dan ruangan – ruangan untuk
perlengkapan lift. Dalam hal ini termasuk pula cara
melindungi dan mengamankan pohon – pohon besar yang
sudah ada dan pertamanan lainnya.
32
Setelah standard pembangunan tersebut disahkan oleh
Bupati, peraturan – peraturan pembangunan ini harus
dilaksanakan sebagai bagian dari Peraturan – Peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan ini standard – standard
pembangunan Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan
ini standard – standard pembangunan tersebut harus
diajukan kepada Bupati dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan setelah pengesyahan peraturan – peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan ini.
BAB VI
PENAKSIRAN MENGENAI PERATURAN PEMBAGIAN
WILAYH PERUNTUKAN
Pasal 24
Penetapan Peraturan Daerah ini bermaksud untuk
menetapkan persyaratan – persyaratan minimum dan
sama sekali tidak akan menghalangi pemegang –
pemegang hak atas tanah dan Panitia design Nusa Dua
untuk mentepakan persyaratan – persyaratan yang lebih
mengikat.
BAB VII
TATA – LAKSANA
PERSYARATAN – PERSYARATAN IJIN BANGUN – BANGUNAN DAN SURAT
KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN WILAYAH PERUNTUKAN
Pasal 25
(1) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan –
bangunan apapun tanpa ijin bangunan – bangunan.
(2) Barang siapa yang akan membangun didalam Wilayah
Peruntukan harus mengajukan permohonan ijin
bangun – bangunan kepada Bupati.
(3) Pemohon akan diberikan Ijin Bangun – Bangunan
setelah mendapat ijin prinsip dari Gubernur.
33
(4) Surat Permohonan Ijin Bangun – Bangunan seperti
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disertai :
a. Penjelasan mengenai tanah milik tersebut secara
terperinci untuk menentukan letaknya yang tepat.
b. Gambar dari tanah milik memakai skala, yang
memperlihatkan bangunan – bangunan yang
sudah ada, maupun yang diusulkan, letak dan
jenis jalan – jalan dan fasilitas – fasilitas
transportasi lainnya ke dan di dalam tanah milik
dan keterangan – keterangan lain yang perlu untuk
menunjukkan bahwa bertentangan dengan
persyaratan – persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan pembagian Wilayah Peruntukan ini.
c. Gambar kerja dan bentuk arsitektur yang lengkap
dan terperinci dan tempat dari bangunan yang
diusulkan, yang akan dipakai untuk tujuan
pembangunan.
d. Gambar terperinci mengenai macam, banyak dan
sumber utilitas umum, termasuk air, tenaga
listrik, telekomunikasi dan saluran pembuangan
dan pembuangan sampah – sampah.
e. Perencanaan pertamanan, pengairan dalam
saluran pembuangan air hujan yang terperinci.
(5) Bila tidak ada keputusan terhadap permohonan ijin
bangunan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan
puluh) hari setelah permohonan itu diajukan dengan
persyaratan – persyaratan sebagaimana mestinya,
maka permohonan otomatis disetujui, kecuali jika
pemohon setuju untuk memperpanjang waktunya.
(6) Setiap pekerjaan atau pembangunan jenis lainnya
yang telah mendapat ijin bangunan tersebut tidak
dimulai pengerjaannya dalam jangka waktu 180
(seratus delapan puluh) hari ditambah dengan
perpanjangan waktu yang disetujui setelah ijin
bangunan dikeluarkan maka ijin bangunan tersebut
otomatis batal.
34
(7) Permohonan perpanjangan berlakunya ijin bangunan
diajukan kepada Bupati. Permohonan ini harus
tertulis yang disertai dengan alasan – alasan
secukupnya. Perpanjangan waktu tersebut tidak
diperkenankan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
(8) Secara hukum tidak dibenarkan menempati
bangunan tersebut walaupun ijin bangunan sudah
dikeluarkan, sebelum Bupati mengeluarkan surat
keterangan pemenuhan persyaratan – persyaratan.
Pembagian Wilayah Peruntukan yang mengatakan
bahwa bangunan dan penggunaan yang diusulkan
sudah sesuai dengan peraturan – peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan ini.
(9) Bupati mempunyai hak untuk mengawasi tanah milik
tersebut selama dan setelah penyelesaian
pembangunan itu untuk meyakinkan bahwa
persyaratan – persyaratan peraturan pembagian
Wilayah Peruntukan ini benar – benar telah dipenuhi,
sebelum mengeluarkan surat keterangan pemenuhan
persyaratan – persyaratan Pembagian Wilayah
Peruntukan.
Surat keterangan pemenuhan persyaratan –
persyaratan Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut
bisa digabungkan dengan keterangan penggunaan
bangunan, jika keterangan semacam itu diperlukan
dalam peraturan – peraturan bangunan.
(10) Disamping harus memperoleh ijin bangun –
bangunan dan surat keterangan pemenuhan
persyaratan Pembagian Wilayah Peruntukan, juga
menjadi tanggung jawab pemohon untuk
mendaftarkan ijin – ijin penting lainnya.
35
Pasal 26
PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN
(1) Dalam beberapa hal yang khusus Bupati dapat
memberikan penyimpangan – penyimpangan
persyaratan – persyaratan Peraturan Daerah ini, asal
saja penyimpangan tersebut tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, yang bila, didalam
beberapa pelaksanaannya akan mengakibatkan hal –
hal yang tidak diinginkan, disebabkan karena
keadaan tanah yang sangat berbeda dengan lainnya.
(2) Dalam hal apapun, tidak diperkenankan ada
penyimpangan – penyimpangan terhadap garis
sempadan pantai atau tinggi maksimum dari
bangunan, sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal
14 dan 15 dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Prosedur permohonan yang diperkenankan bagi
penyimpangan – penyimpangan adalah :
a. Harus mengajukan permohonan tertulis, dengan
menyertakan keadaan tanah tersebut yang sangat
berbeda dengan keadaan dan tanah lainnya di
Wilayah Peruntukan yang sama.
b. Permohonan tersebut harus bisa menunjukkan
bahwa penafsiran secara leterlyk/harfiah dari
peraturan ini akan menyebabkan pemohon
kehilangan hak – haknya, yang mana tidak
demikian halnya di Daerah – Daerah lain di
Wilayah Peruntukan itu dan dinyatakan pula
bahwa keadaan – keadaan yang khas tersebut
bukanlah akibat dari tindakan sipemohon.
c. Bupati akan memberi jawaban terhadap
permohonan penyimpangan ini didalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan
itu diajukan.
36
Pasal 27
PENGAJUAN KEBERATAN
(1) Pemegang hak atas tanah, orang – orang dan Badan
Hukum yang ditolak permohonannya untuk
memperoleh penyimpangan – penyimpangan dari
Bupati bisa pengajuan keberatan kepada Gubernur.
(2) Permohonan pengajuan keberatan harus diajukan
tertulis kepada Gubernur dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari setelah keputusan diberikan oleh
Bupati dan harus dinyatakan alasan khusus untuk
permohonan naik banding tersebut.
Pasal 28
PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN SANKSI – SANKSI
(1) Yang berwenang, berhak memasuki tanah milik
perorangan untuk pelaksanaan peraturan Pembagian
Wilayah Peruntukan ini, sesuai dengan Pasal 14
dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor :
2/Pd/DPRD/1974, sedangkan yang melanggar
dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 17 dalam
Peraturan Daerah tersebut.
(2) Bila ternyata terdapat pelanggaran terhadap
peraturan Pembagian Peruntukan ini, Bupati harus
memberikan peringatan kepada barang siapa yang
melanggar serta menyatakan sifat pelanggaran
tersebut dan memerintahkan untuk melakukan
tindakan yang perlu memperbaikinya, seperti :
a. Memerintahkan untuk menghentikan penggunaan
yang tidak sah dari tanah, bangunan dan
bangunan – bangunan lainnya.
b. Memerintahkan untuk memindahkan bangunan
atau bangunan – bangunan lainnya, penambahan
dan perubahan – perubahan bentuk yang tidak
beraturan.
37
c. Memerintahkan untuk menghentikan segala
pekerjaan yang masih sedang berlangsung.
d. Mengambil tindakan yang perlu, agar persyaratan
– persyaratan dari Peraturan – Peraturan Daerah
ini dapat dipenuhi.
(3) Bupati dapat mengambil tindakan hukum melalui
saluran instansional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, agar persyaratan Peraturan Daerah ini
ditaati.
(4) Bupati dapat menarik kembali/membatalkan ijin
bangunan yang dikeluarkan jika pemohon tidak
mentaati Peraturan – Peraturan Pembagian Wilayah
Peruntukan ini.
(5) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal
– pasal 3 ayat (3) 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21 ayat (1) 22, 25, ayat (1), 22, 25 ayat
(1), diancam dengan hukuman kurungan selama –
lamanya 6 bulan atau denda sebanyak – banyaknya
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(6) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini
pelanggaran.
Pasal 29
UANG BANGUN – BANGUNAN
Besarnya uang bangun – bangunan disesuaikan dengan
Peraturan yang berlaku untuk itu.
Pasal 30
USUL – USUL PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN
PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN
Pembagian Wilayah Peruntukan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini dapat diubah, ditambah, atau
38
dicabut sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah didasarkan atas :
1. Usul perubahan hendaknya dibuat oleh Bupati atau
oleh DPRD tergantung pada bentuk – bentuk
perubahannya.
2. Usul – usul perubahan ini dapat diusulkan oleh
Pejabat – Pejabat/Pegawai – Pegawai Pemerintah, oleh
Perorangan atau oleh perusahaan.
3. Permohonan usul perubahan harus diajukan tertulis,
dengan menyatakan macam perubahan yang hendak
diusulkan disertai alasan – alasannya. Jika usul
perobahan itu mengenai batas – batas Wilayah
Peruntukan, maka harus dilampirkan pula sebuah
Peta beserta batas – batas yang telah ada dan usul
perubahannya.
4. Permohononan usul perubahan harus ditinjau
sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perobahan
– perobahan akan dapat mencapai tujuan dari Perda
Pembagian Wilayah Peruntukan ini sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
KETENTUAN – KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perda ini, akan
diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
(2) Dengan berlakunya Perda ini maka segala peraturan
yang mengatur hal – hal yang sama dinyatakan tidak
berlaku lagi.
(3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati.
(4) Peraturan Daerah ini disebut “Peraturan Darah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang
Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit” dan mulai
berlaku sejak disahkan.
39
Mengetahui : Denpasar, 9 April 1979
Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepala Daerah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Tingkat II Badung
Ketua,
ttd. ttd.
(A.A. Ngurah Manik Parasara) (I. D. G. OKA)
DISAHKAN :
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Tanggal 22 Juli 1980 No. 24/Hot/I.C/1980.
An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Dan Tatalaksana
ttd.
I Gusti Nyoman Pacung, SH
NIP. : 01001940
Diundangkan Kedalam Lembaran Daerah
Tingkat II Badung
Tanggal : 7 Januari 1981
Nomor : 16 Seri D Nomor 16.
An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd
( Drs. I Gusti Agung Mayun Eman )
Nip. : 010026454
40
PENJELASAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN BUKIT
U M U M
1. Rencana induk Pariwisata Bali yang ditentukan oleh DPRD Propinsi
Daerah Tk. I Bali pada tanggal 19 Desember 1973 (dengan surat
keputusan No. 21/KPTS/DPRD/1973), memberikan petunjuk yang
luas mengenai pengembangan Pariwisata di Bali dalam bidang sosial,
fisik, maupun dalam bidang ekonomi yang terarah dan secara
menyeluruh.
Salah satu bagian penting dari rencana induk Pariwisata Bali ialah
telah diusulkannya Nusa Dua sebagai Wilayah Wisata, dan untuk ini
telah disiapkan rencana pembangunanannya.
Sebagian besar dari tempat – tempat penginapan wisatawan akan
berada di wilayah Wisata Nusa Dua, dan tempat ini akan merupakan
satu – satunya pusat tempat penginapan yang terbesar di Daerah Tk.
I Bali. Sebagai akibatnya, Wilayah Wisata Nusa Dua ini akan
mempunyai pengaruh yang luar biasa dan apabila perkembangannya
wajar, akan merupakan faktor penting bagi suksesnya
pengembangan Pariwisata di Bali maupun di Indonesia.
2. Tujuan umum dari Peraturan Daerah ini bermaksud untuk
memberikan suatu petunjuk yang tepat bagi pembangunan fisik Nusa
Dua sebagai salah satu alat penting dalam pelaksanaan Rencana
Pembangunan Nusa Dua itu. Juga tidak kurang pentingnya ialah
pengarahan Nusa Dua tersebut sehingga serasi dengan lingkungan
fisik dan Kebudayaan Pulau Bali.
3. Karena telah direncanakan, bahwa penggunaan tanah di Nusa Dua
mempunyai corak yang khusus, dan juga karena perkembangan yang
serupa ini tidak terdapat ditempat lain di Propinsi Daerah Tk. I Bali,
maka oleh karena itu perlu kiranya yang khusus bagi Daerah ini.
Peraturan Daerah ini dirancang agar tercapai suatu tingkat mutu
lingkungan dan fasilitas yang tinggi yang sesuai untuk suatu
wilayah/kawasan Pariwisata internasional.
41
Akan tetapi walaupun Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan ini
ditetapkan khususnya untuk Nusa Dua.
Peraturan Daerah ini pada umumnya tidaklah bertentangan dengan
Peraturan lingkungan khusus Daerah Tk. I Bali yang berlaku, dan
hendaknyalah peraturan ini dianggap sebagai pelengkap dari
peraturan tersebut (No. 2 dan 3/PD/DPRD1974). Tujuan khusus
peraturan Pembagian Wilayah peruntukan ini mencakup hal – hal
sebagai berikut :
a. Mengembangkan pengaturan penggunaan tanah yang memberikan
tempat agar berfungsi secara efisien serta memberi lingkungan
yang menarik, praktis bagi para Wisatawan untuk tinggal maupun
bagi karyawan yang bekerja.
b. Memajukan sistim hubungan lalu lintas yang aman, nyaman dan
ekonimis bagi kendaran maupun bagi orang – orang yang berjalan
kaki yang erat perpaduannya dengan pola penggunaan tanah.
c. Memelihara sumber – sumber alam, tempat – tempat rekreasi,
keindahan alam dan benda – benda budaya dan menjamin
mudahnya kunjungan masyararakat ketempat – tempat umum
serta fasilitas umum yang penting.
d. Menetapkan dasar perkembangan kepadataan, lapangan terbuka,
infrastruktur, kwalitas perencanaan dan bangunan yang sesuai
untuk suatu Wilayah/Kawasan Wisata yang bertaraf internasional.
e. Memperbaiki tingkat kehidupan sosial maupun ekonomis,
termasuk perluasan kesempatan kerja bagi penduduk Bukit dan
Bali lainnya.
f. Menggunakan pengembangan pariwisata dan Nusa Dua sebagai
suatu alat untuk mempertahankan dan meningkatkan
kebudayaan Bli yang khas yang bersumber pada Agama Hindu.
g. Menyediakan tempat – tempat yang cocok dan penggunaan tanah
yang cukup untuk semua bentuk fasilitas masyarakat dan fasilitas
umum yang dibutuhkan.
h. Mengharuskan tempat – tempat yang cocok dan penggunaan
tanah yang cukup untuk semua bentuk fasilitas masyarakat dan
fasilitas umum yang dibutuhkan.
i. Mengharuskan supaya bangunan – bangunan, komplek – komplek
bangunan maupun bentuk bangunan lainnya dibuat dan diatur
secara fungsionil dan indah, setta penampilan keseluruhannya
Daerah yang dibangun secara menarik, termasuk dalam hal ini
42
membangun pertamanan yang mencerminkan atau menunjukkan
kerharmonisan dengan bentuk bangunan Bali yang tradisionil.
j. Mencegah pengotoran udara dan air, mencegah kebisingan, dan
mencegah segala apapun yang dapat mengakibatkan pengerusakan
alam lingkungan.
Pasal 1 : Tegetation Line ialah garis pantai atau tempat
yang paling depan dari laut yang dapat
ditumbuhi tumbuh – tumbuhan darat ilmiah.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Peta pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi
menunjukkan batas – batas berbagai – bagai
Wilayah Peruntukan secara tepat, dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Perda Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut
harus diberlakukan sebagai dokumen hukum,
dalam segala hal.
Pasal 4 : Karena batas-batas Wilayah Peruntukan dalam
Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi
itu mungkin memerlukan penafsiran untuk
menentukan letak batas-batas tersebut diatas
tanah; pasal ini menetapkan cara-cara
penafsiran tersebut.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Wilayah peruntukan fasilitas umum ini
memperkenankan bermacam-macam
pembangunan fasilitasi jenis umum.
Fasilitasi-fasilitasi semacam itu, walaupun milik
perorangan, dirancang untuk penggunaan
masyarakat umum.
43
Karena fasilitas-fasilitas umum yang
diperkenankan bermacam-macam, Ayat (3)
menyebutkan juga letak-letaknya sebagai yang
telah dinyatakan dalam rencana pembangunan
yang telah diterima sehingga fasilitas-fasilitas
umum tersebut mempunyai hubungan yang
wajar satu dengan yang lainnya.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Wilayah peruntukan Daerah Pertanian dan
lapangan terbuka dimaksudkan untuk
memelihara Daerah-Daerah menurut
penggunaan alamiahnya, penggunaan tanah
untuk pertanian atau Daerah Hijau sebagai
pelengkap Wilayah Peruntukan lainnya yang
dibangun secara lebih intensif.
Akan tetapi mungkin penggunaan dari beberapa
Daerah-Daerah lapangan terbuka akan lebih
untuk tujuan-tujuan rekreasi dan pembangunan
fasilitas-fasilitas rekreasi yang yang terbatas
adalah wajar jika dilakukan sesuai dengan
rencana pembangunan.
Karena dalam Wilayah Peruntukan lapangan
terbuka terdapat bermacam-macam penggunaan
tanah, ayat (3) menyebutkan letak-letaknya
sebagai yang dinyatakan dalam rencana
pembangunan yang telah diterima, sehingga satu
sama lain mempunyai hubungan wajar.
Daerah terbuka Wilayah Peruntukan Cadangan
(P.T.C) akan dipergunakan untuk
memelihara/membiarkan Daerah-Daerah sebagai
lapangan Terbuka sampai pada suatu saat
dimana telah dianggap perlu untuk membangun
Daerah-Daerah ini untuk penggunaan-
penggunaan yang lain. Pada saat itu Daerah-
Daerah tersebut dapat diubah menjadi Wilayah
44
Peruntukan sebagaimana dikehendaki,
berdasarkan rencana pembangunan.
Pasal 13 : Umum diperkenankan menuju Daerah-Daerah
dan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, dan
hal ini dinyatakan oleh jenis Wilayah
Peruntukan, sehingga tindakan ada pertanyaan
dimana jalan umum diperkenankan.
Wilayah Peruntukan Pusat Wilayah wisata
termasuk dalam Wilayah Peruntukan jalan
umum, karena wisata termasuk dalam Wilayah
Peruntukan jalam umum, karena membuat
Daerah-Daerah danfasilitas-fasilitas jenis umum
dan menyediakan jalan langsung dari tempat
parkir kepantai.
Penyediaan jalan umum ini diperkenankan
hanya untuk tujuan-tujuan non komersiil,
kecuali mendapat ijin khusus dari pemegang hak
atas tanah tersebut.
Pasal 14 : Garis sempadan pantai dibutuhkan untuk
memelihara bentuk garis pantai yang alamiah.
Pasal 15
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Dalam ayat (2) kelonggaran – kelonggaran
diperkenankan untuk tinggi bangunan –
bangunan yang bertingkat 2 (dua) yang tingginya
diatas 10 (sepuluh) meter sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah.
Kelonggaran – kelonggaran ini memungkinkan
perencanaan / bentuk bangunan – bangunan
dengan bentuk – bentuk arsitektur yang
menarik, dan juga memungkinkan atap – atap
yang tinggi, akan tetapi bangunan – bangunan
yang diusulkan yang tingginya lebih dari 10
meter hanya akan diperkenankan, jika tidak
menghalangi pemandangan yang indah dan juga
45
bangunan tersebut tetap serasi dengan
bangunan yang lain dan dengan alam sekitarnya.
Pasal 16 : Berhubungan Nusa Dusa adalah merupakan
satu Wilayah yang direncanakan secara integrasi
maka akan lebih tepat untuk menunjuk kembali
kepada rencana pembangunan yang telah
ditetapkan sehubungan dengan luas pekarangan
– pekarangan dari pada penentuan luas
minimum terkecuali untuk keperluan tempat
tinggal.
Pasal 17 :
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Syarat untuk menempatkan 65% dari tempat
parkir kendaraan – kendaraan di Daerah –
Daerah tempat parkir yang dipusatkan, akan
mengurangi jumlah lalu lintas melalui Wilayah
Wisata dan menyediakan lebih banyak Daerah
terbuka pertamanan bagi tanah untuk hotel
maupun lainnya. Bupati dapat memberi
pengecualian terhadap keadaan yang tidak
realistis dan tidak diinginkan.
Untuk memperkenankan pemarkiran terpusat
dengan memanfaatkan tempat – tempat parkir
yang tidak dipakai setiap harinya di Daerah –
Daerah berumput, akan mendorong adanya
Daerah – Daerah tempat parkir yang lebih
menarik, dan serentak pula menyediakan tempat
– tempat parkir Kendaraan yang dibutuhkan
untuk digunakan pada saat – saat padat.
Ayat (3) : Cukup Jelas.
Ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 :
Ayat (1) : garis pantai, terutama garis – garis pantai yang
berpasir adalah Daerah – Daerah yang sensitif
dipandang dari segi keindahan alam, yang
46
bentuknya termasuk pengikisan dan
penimbunan pasir, dapat berubah dengan
mudah sebagai akibat buatan alam maupun
buatan manusia.
Perubahan – perubahan ini bersifat positif atau
negatif oleh karena itulah, setiap perluasan yang
menjorok kelaut harus dipelajari dengan teliti
untuk menentukan apakah hal tersebut akan
membawa pengaruh dari perluasan tersebut
terhadap pemandanganalam harus
dipertimbangkan sedalam – dalamnya.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam persyaratan
ini, pemegang hak atas tanah berkewajiban
untuk mempelajari hal – hal tersebut.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Adalah tidak mungkin dan tidak diinginkan
untuk mencakup semua syarat – syarat
pembangunan dalam peraturan – peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan ini.
Maka itu perlu dipersiapkan dengan seksama
atas dasar ciri – ciri khas dari letak dan jenis
pembangunan.
Bagaimanapun juga, syarat – syarat
pembangunan yang terperinci penting untuk
mendorong pembangunan sebagaimana
dikehendaki. Karena itulah tanggung jawab
untuk mempersiapkan syarat – syarat semacam
itu diserahkan kepada pemegang hak atas tanah
dan Panitia Penilai Design Nusa Dua.
Bila Badan – Badan ini telah mempersiapkan
rencana dari persyaratantersebut, maka
persiapan – persiapan itu harus diajukan kepada
Pemerintah untuk dinilai dan ditetapkan.
Pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk
memutuskan apakah persyaratan – persyaratan
tersebut sesuai atau tidak.
47
Setelah diterima persyaratan – persyaratan ini
akan dilaksanakan sebagai bagian dari Perda
Pembagian Wilayah Peruntukan ini, Dalam Perda
ini ada disebutkan Panitia Penilai Design Nusa
Dua.
Panitia ini adalah Panitia yang berdiri sendiri
yang bertugas untuk menilai menetapkan,
perancangan data letak, perencanaan bentuk
arsitektur, pertamanan dan ciri – ciri
perencanaan yang khas, yang ada hubungannya
dengan bangun – bangunan, yang diusulkan
untuk pembangunan di Nusa Dua.
Panitia ini terdiri dari anggota dari Bali dan luar
Daerah yang mempunyai keakhlian perancangan
dan perencanaan, yang dibentuk oleh pemegang
hak atas tanah dan Pemda.
Oleh karena itu merupakan badan yang wajib
untuk mempersiapkan syarat – syarat
pembangunan secara terperinci.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Penyimpangan – penyimpangan adalah suatu
cara untuk memperkenankan penyimpangan
khusus dari persyaratan – persyaratan Peraturan
Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut hanya
jika misalnya karena ciri – ciri khas tanah,
pelaksana persyaratan – persyaratan peraturan –
persyaratan peraturan Daerah ini secara ketat di
Daerah tersebut akan menimbulkan kesukaran
yang terlampau berat bagi pemegang hak atas
tanah, penyimpangan – penyimpangan tidak
diperkenankan dalam hal – hal tanah, dimana
persyaratan – persyaratan pembangunan diatas
tanah, misalnya mengenai garis sempadan
bangunan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal ini,
penyimpangan – penyimpangan tidak
48
diperkenankan terhadap batas tinggi bangunan
atau garis sempadan pantai.
Pertimbangan dalam memperkankan
penyimpangan – penyimpangan tersebut adalah
didasarkan atas hal apakah pemilik akan
kehilangan hak – hak pemilikan yang biasa
karena ciri – ciri khas keadaan tanahnya
sedangkan tidak demikian keadaannya dengan
tanah – tanah lain yang ada di Daerah dan
Wilayah Peruntukan yang sama itu.
Bupati menambahkan pada penyimpangan –
penyimpangan tersebut persyaratan khusus yang
menurut pertimbangan adalah penting.
Pasal :
Ayat (1) : yang dimaksud dengan hak atas tanah, orang –
orang dan Badan Hukum ialah setiap orang,
perusahaan Negara atau Badan – Badan
Pemerintah yang telah mengajukan permohonan
resmi keapada Bupati untuk memperoleh ijin –
ijin, keterangan – keterangan penyimpangan –
penyimpangan, penafsiran – penafsiran mengenai
pelaksanaan Peraturan Daerah ini atau
keterangan – keterangan, yang sejenis yang
berhubungan dengan persyaratan – persyaratan
Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan ini,
yang merasa bahwa keputusan Bupati telah
menyebabkan mereka kehilangan hak – hak
hukumnya.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku
untuk itu ialah Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Badung Nomor : 6/1977.
49
Pasal 30 : Kemungkinan untuk mengadakan usul – usul
perubahan terhadap peraturan – peraturan
pembagian Wilayah Peruntukan itu, yang
didasarkan atas keadaan yang berubah – ubah,
akan memungkinkan kita untuk memelihara
peraturan – peraturan tersebut sebagai
peraturan – peraturan hukum yang dapat
dilaksanakan sesuai dengan keadaannya.
Akan tetapi, setiap usul perubahan harus dibuat
sesuai dengan maksud dan tujuan dari
peraturan Daerah ini dan untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat umum.
Pasal 31 :
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan hal – hal yang belum
diatur dalam Perda ini adalah mengenai buku
petunjuk yang menerangkan tata – cara, tata
laksana yang bila perlu dengan memakai
gambar, sehingga mudah dapat dimengerti oleh
mereka yang mempergunakan.