Post on 17-Mar-2021
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DEMAK
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah diberikan
kekuatan untuk mengemban tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Demak. Rasa syukur juga terucap
karena telah terselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) tahun 2019. Keterbukaan informasi sangat penting
dalam kehidupan negara demokrasi, dengan keterbukaan akan terbangun
kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara rakyat dengan Badan Publik,
akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang kredibilitasnya terakui.
PPID Kabupaten Demak memiliki tekad yang besar pada tahun 2019,
yaitu merubah Zero To Hero dari Kategori Kabupaten Tidak Informatif menjadi
Kabupaten Informatif, dari nomor 32 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Jawa Tengah menjadi 10 Besar dan menjadi Kabupaten Informatif.
Walhasil kita pada tahun 2019 ini berhasil masuk 10 besar dengan kategori
Menuju Informatif. Tugas kedepan lebih berat karena Open Data Pengadaan
Barang dan Jasa menjadi titik sentral, di lain pihak PPID Utama harus
menggerakkan PPID Pembantu meng-upload konten yang sama sebagaimana
yang dilakukan oleh PPID Utama.
Keterbukaan pemerintahan (Open Government) dalam prosesnya tidak
akan pernah berhenti, oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Demak
memerlukan beberapa rencana aksi menuju pemerintahan terbuka antara lain :
melaksanakan revolusi data untuk menuju Satu Data Demak, open data
kontrak (PBJ), penguatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa
maupun penetapan berbagai regulasi yang mendukung Keterbukaan Informasi
Publik Pemerintah Kabupaten Demak.
Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan
implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Demak, masih
memerlukan berbagai masukan untuk menjadi lebih baik. Untuk itu kami mohon
masukan dan kritik yang konstruktif. Semoga yang disajikan dalam laporan ini
dapat bermanfaat bagi Kabupaten Demak dan daerah lain untuk dapat saling
belajar.
Sekian dan terimakasih. SALAM KETERBUKAAN.....
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................... i
KATA PENGANTAR……………………………………………………. ii
DAFTAR ISI ..................................................................................... iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN DEMAK .............. 1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN DEMAK .............. 5
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 ............ 7
BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2019………………………… ................... 48
BAB V RENCANA AKSI 2020 ...................................................... 50
1
BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN DEMAK
Perkembangan teknologi hadir menyebarkan informasi di tengah
masyarakat. Negara memberikan fasilitas kepada masyarakat yang
membutuhkan informasi. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka
pengembangan masyarakat informasi. Tentunya ini sejalan dengan ciri negara
demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Informasi
yang dibagikan tentunya yang tidak bersifat membahayakan negara dan
menyangkut hak - hak pribadi.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan
landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah
satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F,
yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai dasar hukum
yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi
publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani
permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan dengan cara yang sederhana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menteri Dalam Negeri juga telah
mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
2
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah.
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dalam menyimpan dan
penyediaan dokumen. Sesuai dengan namanya, PPID bertugas pula dalam
pendokumentasian data dan/atau memberikan pelayanan informasi.
Masyarakat dapat memohon informasi melalui PPID yang tersedia pada
masing - masing institusi di pusat maupun daerah. Pemerintah daerah
menyediakan layanan secara manual dan online, baik melalui situs website
maupun aplikasi.
Memaksimalkan perkembangan teknologi merupakan upaya dalam
merealisasikan keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan amanat undang -
undang yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak,
masyarakat kini memiliki hak atas informasi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten
Demak wajib menyampaikan transparansi terutama aspek Informasi Publik. Hal
ini akan mendorong keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam
rangka mendorong pembangunan Daerah.
Terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2011, Bupati Demak telah resmi
mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui :
1. Peraturan Bupati Demak Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Bupati Demak Nomor : 31 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak.
3. Peraturan Bupati Demak Nomor : 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Peraturan Bupati Demak Nomor : 66 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak sebagai pengganti dari Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011.
5. Keputusan Bupati Demak Nomor 488/279/2011 tentang Struktur Organisasi
Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
3
Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan
Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak.
Penggantian Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
dan 31 Tahun 2011 Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 66 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.
Pengaturan tentang PPID Desa juga sudah diatur tersendiri dalam
Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanann
Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sesuai
dengan perintah dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Dalam
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tersebut pada pasal 18 ayat
(1) mengamanatkan bahwa “Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota”. Dan pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Dalam
rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak
mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tersebut sekaligus
merubah keberadaan PPID Desa yang sebelumnya merupakan PPID
Pembantu telah beralih menjadi PPID Desa. Hal ini diperkuat oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. tetapi perubahan tersebut tidak
berarti PPID Desa adalah PPID yang Independen tanpa “campur tangan” dari
Pemerintah Kabupaten Demak. PPID Utama sebagai PPID Kabupaten Demak
tetap harus melakukan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada PPID
4
Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Kebersamaan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang dalam
hal ini PPID Utama dan PPID Desa merupakan keharusan, guna menciptakan
Pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang merupakan tujuan dari implementasi Undang-Undang nomor
14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Kolaborasi PPID Utama, PPID Pembantu dan PPID Desa tampak di dalam
website PPID Utama (www.ppid.demakkab.go.id). Dengan membuka laman
PPID Utama tersebut, kita bisa langsung nge-link ke 310 website badan public
tanpa harus mengingat alamat website-nya yaitu, Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, KPU, Dinas, Badan, Kantor dan Desa. untuk
BUMD dan Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Demak seperti Polres,
Kodim, Kejaksaan, Kemenag, BPN dan lain-lain belum ter-link.
Laman PPID juga sudah terkoneksi dengan Portal Kabupaten Demak
(www.demakkab.go.id), Open Data (www.data.demakkab.go.id) dan Satu Data
Demak (www.satudata.demakkab.go.id), sehingga pelayanan Informasi dan
Informasi Publik terhadap masyarakat menjadi lebih mudah, murah dan cepat.
5
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019
A. Sarana dan Prasarana
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik
terdiri atas :
1. Ruangan Desk Informasi Publik Ruang
Pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja
admin/operator PPID Utama Kabupaten Demak pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Di dalam ruangan
terdapat ruang tunggu bagi para pemohon informasi. Luas ruangan
desk informasi publik yang berukuran 5 x 5 meter persegi, yang
dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :
- 1 meja layanan informasi,
- 4 kursi tunggu,
- 2 kursi untuk admin dan operator,
- 2 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 unit Printer,
- 1 Hardisck Eksternal 1 Tera,
- 1 Unit Anjungan Informasi Mandiri,
- 1 unit AC,
- 1 Dispenser air minum dan air mineral dan
- 1 lemari arsip.
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan
Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak,
pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara
sebagai berikut:
6
a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Jln. Sultan
Hadiwidjaya Nomor 4 Demak.
b) Mengirimkan email kepada PPID Utama Kabupaten Demak dengan
alamat ppid@demakkab.go.id atau email Dinkominfo Kabupaten
Demak dengan alamat dinkominfo@demakkab.go.id dengan tetap
harus melampirkan foto identitas diri.
c) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui
website dengan alamat www.ppid.demakkab.go.id yang terkoneksi
dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Demak
(www.demakkab.go.id). Penyediaan akses informasi melalui
website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam
pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai
perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan
informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar
pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif
dan efisien.
B. Sumber Daya Manuasia
Pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Demak
melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Demak selaku PPID Utama dan dibantu oleh
PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris di OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak beserta admin di masing-masing
OPD/Badan Publik. Khusus pelayanan informasi oleh PPID Utama,
terdapat 3 (tiga) orang petugas yang melayani permohonan informasi
Publik.
C. Anggaran PPID
Tahun 2019, PPID Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar
Rp. 63.000.000 yang digunakan untuk belanja sarana dan prasarana
Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi, Desk Daftar Informasi Publik,
Desk Open Data, Pemeringkatan PPID Pembantu, Monitoring dan evaluasi
7
PPID Pembantu dan Monev PPID Utama dan Pembantu oleh Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah.
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
A. Implementasi Rencana Kerja 2019
Pada tahun 2019 PPID Kabupaten Demak akan melakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Menindak lanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor
487.22/2079 tahun 2018 tentang Petunjuk umum PPID yang ditujukan
kepada semua Kepala OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
dengan cara melakukan advokasi, koordinasi dan pendampingan ke
Badan Publik tersebut dengan harapan mendapatkan dokumentasi
tentang Daftar Informasi Publik untuk diupload di website OPD dan
PPID Utama.
Realisasi :
Sampai akhir tahun 2019 sudah terbentuk PPID di semua OPD
sebanyak 42 PPID Pembantu dan 80 PPID Desa. Jumlah Badan
Publik di Kabupaten Demak 310, jadi masih ada sekitar 190 Badan
Publik yang harus terbentuk pada tahun 2020.
PPID yang sudah terbentuk sudah mengupload semua Daftar
Informasi Publik di menu PPID yang tersedia di website baik di
website PPID Utama Kabupaten Demak maupun di masing-masing
OPD sebagai PPID Pembantu.
2. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor
487.22/2079 tahun 2018 tentang Petunjuk Umum PPID dengan
Instruksi Bupati Demak tentang Manajemen Layanan Informasi Publik
di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak;
Realisasi :
8
Tidak diperlukan, karena rencana instruksi Bupati tersebut akan
diterbitkan manakala para pimpinan OPD tidak mendukung
implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Demak.
Kenyataannya melalui komitmen bersama para Pimpinan Daerah dan
Pimpinan OPD bersamaan dengan program smartcity, pelaksanaan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk
menjadikan Demak sebagai Kabupaten Informatif menjadi tujuan
bersama.
3. Mengangkat satu orang admin/operator PPID Utama guna
memperkuat kelembagaan PPID Utama serta mengintensifkan tugas-
tugas PPID Utama dan PPID Pembantu dengan biaya APBD
Dinkominfo 2019;
Realisasi :
Mulai bulan Januari 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika telah
mengangkat satu orang yang khusus mengoperasikan website PPID
Utama (www.ppid.demakkab.go.id). Dengan dukungan tenaga khusus
seorang sebagai penanggungjawab atas pemeliharaan website PPID
Utama Kabupaten Demak diharapkan keberlanjutan operasional
website PPID dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Demak akan tetap berjalan. Tetapi yang paling utama
adalah Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Kabupaten Demak terus bergerak untuk menggerakkan PPID dari
Badan Publik yang ada.
4. Melengkapi ruang operator PPID Utama dengan sarana dan
prasarana yang representatif;
Realisasi :
Ruang operator PPID Utama Kabupaten Demak sudah terwujud pada
bulan Maret 2019, tetapi pada bulan Mei fungsinya ditingkatkan
menjadi Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi (RLID). Di dalam
Ruang RLID sudah tersedia sarana dan Prasarana yang
representative sebagai kebutuhan dasar pelayanan dan
pengoperasian website PPID. Diantaranya, 3 (tiga) unit PC, 1 (satu)
9
unit printer, 1(satu) buah hardisck external 1 Tera, 1(satu) Almari, 1
(satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah Anjungan Informasi Mandiri.
5. Membuat Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Informasi yang
dikecualikan;
Realisasi :
Surat Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan sudah
diterbitkan dengan nomor SK 487.22/1073/2019, jadi untuk saat ini
belum ada daftar informasi yang dikecualikan lagi selain yang sudah
disebut dalam SK tersebut. Pembuatan SK informasi yang
dikecualikan akan dilakukan pada saat ada permohonan informasi
yang dianggap rahasia untuk dilakukan uji konsekuensi terlebih
dahulu. Apabila dalam uji konsekuensi atas informasi yang diminta
diputuskan termasuk informasi yang dikecualikan, maka akan
dibuatkan SK sekretaris daerah sebagai atasan PPID Kabupaten
Demak, tetapi apabila diputuskan bukan rahasia, maka informasi
tersebut akan diberikan kepada pemohon informasi tersebut dan
dimasukkan dalam DIP.
6. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Kabupaten
Informatif.
Realisasi :
Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten
Demak telah dilaksanakan pada bulan oktober sampai Desember
tahun 2019. Kabupaten Demak termasuk yang dilakukan visitasi oleh
10
Komisi informasi Jawa Tengah sebagai hasil dari pengisian SAQ yang
telah ditetapkan yang kemudian masuk dalam Uji Publik. Hasil akhir
pada tahun 2019 ini, PPID Utama Kabupaten Demak masuk dalam 10
besar Kabupaten menuju Informatif. Suatu langkah yang sangat
berarti bagi Pemerintah Kabupaten Demak, karena pada tahun 2018
masih berada di 32 dari 35 Kabupaten/Kota dengan julukan
Kabupaten Tidak Informatif.
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan
Tahun 2019 sebagai tahun bangkitnya Keterbukaan Informasi Publik di
Kabupaten Demak. Kebangkitan itu dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
1. Mengadakan Bintek Pada PPID Pembantu
11
Kegiatan Bimbingan Tehnis dari PPID Utama Kabupaten
Demak kepada semua Admin PPID Pembantu sebanyak 42 OPD
termasuk Rumah Sakit dan KPU. Hal ini dilakukan agar terjadi
percepatan dalam program Demak sebagai Kabupaten Informatif.
Bimbingan Tehnis ini dilaksanakan secara bergelombang yang
dimulai hari senin sampai kamis tanggal 23 sampai 26 Februari 2019
bertempat di ruang pertemuan
Dinkominfo Kabupaten Demak.
Tujuan dari dilakukannya
Bimbingan Tehnis tentang
Pengelolaan Informasi Publik
berbasis website bagi PPID Pembantu ini adalah agar masyarakat
mendapatkan haknya untuk mengetahui kebijakan umum dan
anggaran oleh Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh
masing-masing OPD sesuai dengan tusi-nya yang tertuang dalam
Daftar Informasi Publik (DIP).
Tujuan lainnya adalah meningkatkan kapabilitas petugas
admin/operator untuk selalu aktif mengupdate berita dan informasi
yang dapat mempromosikan wilayah masing-masing dan trampil
dalam IT. Program Demak Kabupaten Informatif tidak hanya
berurusan dengan informasi publik dalam kerangka memberikan
informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola
12
keuangan daerah saja tetapi juga implementasi penggunaan
keuangan daerah pada sektor tertentu, misalnya sektor pariwisata
berikut dengan sarana dan prasarananya, sehingga pemanfaatan
website juga berfungsi untuk menjual Demak guna meningkatkan
nilai investasi daerah.
2. Mengadakan admin web dan PPID di semua OPD/PPID
Pembantu
Selain hardware dan software, dalam mewujudkan kabupaten
yang informatif yang harus dipersiapkan juga adalah personil yang
bertanggungjawab atas selalu update nya website dan informasi
public yang mesti terpelihara rutin harian yaitu admin/operator web
dan PPID. Pada bulan januari 2019 sebelum kegiatan Bimtek bagi
PPID Pembantu se-Kabupaten Demak dilaksanakan, pendekatan
13
awal ke semua OPD adalah mempersiapkan SDM pemelihara
website/PPID Pembantu.
Melalui surat sekda (sebagai atasan PPID Utama) yang
ditujukan kepada semua kepala Badan Publik/OPD se Kabupaten
Demak, nama-nama admin/operator berhasil didapat, tentunya
dengan latar belakang yang berbeda, tidak semuanya berlatar
belakang pendidikan IT/Komputer, yang terpenting adalah adanya
kemauan, semangat dan hobby untuk menjalankan tugas sebagai
admin/operator. Dengan adanya admin akhirnya website OPD yang
lama tertidur, bangun dan langsung bergerak menunjukkan hasil
yang mestinya itu terjadi 5 (lima) tahun yang lalu.
3. Melakukan Fasilitasi dan Bimbingan ke 42 PPID Pembantu
Untuk kegiatan fasilitasi dan Bimbingan kami gabun sebagai
tindak lanjut dari Bimbingan Tehnis yang sudah dilaksanakan pada
tanggal 23 sampai 26 Februari 2019. Kegiatan fasilitasi dan
bimbingan lakukan meliputi
dua cara.
Pertama, memantau
website masing-masing OPD
sudah mulai aktif apa belum
dan apakah Daftar Informasi
14
Publik yang diupload sudah sesuai dengan harapan. Cara pertama ini
dilakukan dengan membuat ceklist per website OPD agar mudah
untuk mengetahui kemajuan di masing-masing website OPD/Badan
Publik.
Kedua, melalui kunjungan ke OPD yang menurut penilaian
masih tidak/kurang aktif dan menu PPID nya belum ada yang
diupload. Kedua cara yang dipakai tersebut, telah memberikan
dampak yang signifikan terhadap keaktifan dalam pengisian berita
kegiatan OPD dalam website juga pengisian DIP dalam menu PPID di
website OPD lebih cepat terlaksana dan lebih banyak yang telah
diupload.
4. Membuat Media Luar Ruang
Dalam Kamus Pusat Bahasa Indonesia (2008) “media memiliki
makna penghubung yang terletak diantara dua pihak yaitu orang dan
golongan” (h.931). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
media merupakan sebuah alat komunikasi atau perantara dengan
tujuan untuk menyampaikan pesan, dari pengirim pesan kepada
penerima pesan yaitu khalayak sasaran. Sedangkan iklan adalah
bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah bagian dari
bauran pemasaran.
15
Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang
menawarkan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada
masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk
membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan
untuk membujuk (Kasali, 1992, h.9). Dengan demikian, media iklan
merupakan sebuah alat perantara untuk mengkomunikasikan suatu
pesan kepada khalayak yang dituju dengan tujuan untuk
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan khalayak sasaran.
Media luar ruang adalah sebuah iklan yang diletakkan di luar
ruangan (outdoor) dan berisi suatu informasi tertentu dengan tujuan
untuk menarik minat masyarakat umum yang melihat. Sehingga
diharapkan masyarakat yang melihat dapat melakukan tindakan
sesuai dengan pesan yang disampaikan orang/organisasi yang
mengiklankan. Agar media luar ruang tersebut efektif menarik minat
banyak masyarakat. Maka diperlukan suatu strategi tertentu seperti
dengan menampilkan iklan secara menarik dan membuat pesan
yang mudah untuk dipahami. Sebab semakin mudah masyarakat
memahami pesan dari media luar ruang maka akan semakin efektif
juga penyampaian tujuannya.
PPID Utama Kabupaten Demak ikut memanfaatkan media
yang paling efektif ini dengan memasang 2 (dua) baliho website
PPID Kabupaten Demak di Jalan Protokol Demak – Semarang dari
arah yang berlawanan. Walhasil hari kedua setelah pemasangan
baliho PPID, kunjungan ke Portal PPID Utama sebanyak 3000 lebih
pengunjung dalam 1 (satu) hari.
Selain pasang baliho, PPID Kabupaten Demak juga membuat
leaflet dan menggunakan media massa untuk mempublikasikan
keberadaan PPID tapi juga mempublish informasi kinerja Pemerintah
kabupaten Demak berupa Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018.
16
5. Melakukan Studi Banding Ke Pemkot Semarang
Studi banding pada hakikatnya sebuah proses pengakuan
tentang kelebihan orang atau pihak lain, dan menjadikan kelebihan
itu sebagai bahan pembelajaran..Hasil pembelajaran ini
dimaksudkan untuk dapat diterapkan di daerah sendiri. Jadi studi
banding sebenarkan mempunyai makna sebagai berikut. Pertama
sebagai pengakuan terhadap kemungkinan adanya kelemahan dan
17
kekurangan diri. Kedua, mengakui dan mengapresiai kelebihan dan
kebaikan orang atau pihak lain.
Ketiga, adanya keinginan yang kuat untuk memperhaiki
kelemahan dan kekurangan itu, untuk menjadi lebih baik dari hari
kemarin.Walhasil, studi banding mempunyai makna yang sangat
mulia, yakni adanya niat untuk meningkatkan kinerja.
Kegiatan studi banding sesungguhnya memiliki makna dan
tujuan yang sangat positif. Upaya perumusan kebijakan, evaluasi
kebijakan, dan penyempurnaan kebijakan perlu dilakukan dengan
menggunakan hasil studi banding ke daerah yang memiliki nilai-nilai
positif yang dapat diadopsi. Hasil studi banding, bagaimana pun juga
hasilnya, harus dapat menjadi bahan pembelajaran, untuk
peningkatan kinerja atau untuk penyempurnaan proses dan hasil
kegiatan yang dewasa ini telah kita capai.
Apa kelebihan Kota Semarang dalam penyelenggaraan Smart
City seyogyanya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang akan
melaksanakan Bimtek Smart City sebagai konsekuensi terpilihnya
Kabupaten Demak sebagai 100 Smart City di Indonesia. PPID dan
Open Data merupakan salah satu komponen penunjang
terlaksanakannya program Smart City sehingga perlu juga untuk
digarap secara serius.
6. Menjadikan KIP sebagai Proper Diklatpim III
18
Diklat Kepemimpinan III, seperti namanya, merupakan diklat
yang ditujukan bagi PNS yang sudah atau akan diproyeksikan
mengisi jabatan eselon III. Diadakannya diklat ini untuk membentuk
figur-figur pemimpin birokrasi yang berkompetensi tinggi dan mampu
menjabarkan visi dan misi organisasi ke dalam program dan
memimpin pelaksanaannya. Jadi sudah jelas tujuan dari diklat ini
adalah membentuk para pemimpin-pemimpin di level eselon III yang
mumpuni.
Ketentuan lengkap tentang Diklatpim III diatur dalam Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpin Tingkat III. Setelah berlakunya peraturan ini
maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun
2012, dicabut dan tidak berlaku lagi.
Tujuan Penyelenggaraan
Diklatpim Tingkat III adalah
19
mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat
struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas
dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat III adalah
kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan
visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin
keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yang diindikasikan
dengan kemampuan :
1. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
menunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma,
moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit
instansinya;
2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-
program instansi;
3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam
mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan program;
4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan
program-program instansi yang lebih efektif dan efisien;
5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan
eksternal organisasi dalam implementasi program unit
instansinya.
Salah satu inovasi atau gagasan baru yang dilakukan adalah
mengangkat masalah Keterbukaan Informasi Publik yang sudah
merupakan keniscayaan, sehingga Kabupaten Demak yang pada
tahun 2014 sampai 2018 belum dinyatakan sebagai kabupaten
Informatif, tahun 2019 ini harus bangkit dan menjadi Kabupaten
Informatif. Percepatan itu di buat proper dengan judul „DEMAK
BLAK-BLAKAN, MENUJU KABUPATEN INFORMATIF”. Proper ini
berhasil menjadi juara 3 sebagai proper terbaik Diklatpim III angkata
IV tahun 2019.
20
7. Penggalangan Komitmen Demak Kabupaten Informative
Kegiatan beroperasinya website PPID Utama Kabupaten
Demak, sekaligus pertanda dimulainya layanan Informasi Publik
mulai tanggal 17 April 2019 sudah mulai tampil di laman google.
Untuk pelaksanaan Launching diadakan setelah sebagian konten
21
informasi public mulai terupload baik di PPID Utama maupun PPID
Pembantu di 42 OPD.
Akhirnya launching Website/Portal PPID Kabupaten Demak
dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 oleh Bapak Bupati Demak,
yang dihadiri oleh Sekda, Para Asisten, Inspektorat, Kepala Dinas,
Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Sekretaris Dinas, Sekretaris
Badan dan Sekcam, juga para admin website semuanya berjumlah
140 undangan yang bertempat di Gedung Gradhika Bina Praja
Pemerintah Kabupaten Demak. Kegiatan Rakor dan launching
sekaligus Desk PPID tersebut bertempat di gedung Grhadika Bina
Praja dengan acara Rapat Koordinasi Percepatan Menuju Demak
Smartcity dan Kabupaten Informatif yang dilanjutkan dengan
launching Portal Resmi PPID Utama Kabupaten Demak.
Pemerintah kabupaten Demak berkomitmen mewujudkan
Smart City, yang merupkan program unggulan Bupati yang salah
satunya adalah membangun kota cerdas berbasis IT. Kepala Dinas
Kominfo Kabupaten Demak Dra. Endah Cahya Rini, MM dalam
laporan kegiatanya menjelaskan, kegiatan Rapat Koordinasi
Percepatan Menuju Demak Smartcity dan Kabupaten Informatif
dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan mewujudkan Demak
smart city dan Demak sebagai Kabupaten Informatif. Program ini
akan terealisasi dengan maksimal bila sistem informasi yang ada di
masing-masing OPD terintegrasi dengan Dashboard Smart City
Kabupaten Demak. Sementara saat ini predikat kabupaten
informatif belum dicapai oleh kab. Demak dengan urutan peringkat
32 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah.
Dalam sambutan pembukaanya Bupati Demak H.M. Natsir
mengatakan, kegiatan ini merupakan realisasi salah satu program
unggulan yang saya canangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
dari 2016 lalu. Yang artinya dua tahun lagi 2021 Demak sudah
menjadi Kabupaten cerdas atau Smart City. HM. Natsir juga
berharap agar semua OPD yang ada memberikan data yang dimiliki
22
untuk dikirim ke Dinas Kominfo sehingga terintegrasi dalam satu
data. Hal ini akan mempermudah layanan pada publik dengan cepat,
tepat dan murah melalui tehnologi informasi maupun dengan cara
tradisional. Bupati juga mengajak semua pimpinan OPD untuk tetap
guyub rukun bangun Demak, silahkan kirim data yang memang
untuk konsumsi publik ke Dinkominfo, supaya bermanfaat bagi
masyarakat.
Sekda Demak dr. Singgih setyono MM. Dalam menyampaikan
paparannya bertemakan “Menuju Demak Smart City dan Kabupaten
Informatif” menekankan pada layanan masyarakat yang harus
mendapatkan kemudahan dan kenyamanan walaupun tidak berbasis
IT. Guna mewujudkan Demak sebagai kabupaten informatif dalam
kurun waktu 2 minggu kedepan langkah-langkah penanganan
masalah dalam pencapaian Demak Kabupaten Informatif harus
sudah terselesaikan diantaranya pembuatan SK Bupati tentang
Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupatem Demak, Permohonan Informasi Publik secara online dan
pelayanan Informasi Publik berbasis android.
Sekda juga menyoroti masih belum aktifnya website OPD,
semua data yang dibutuhkan dan masuk dalam Daftar Informasi
Publik (DIP) dari masing-masing badan publik untuk segera diupload
di masing-masing website OPD dan setiap OPD harus mengupload
semua kegiatannya untuk menjadi berita agar masyarakat luas tahu
implementasi dari APBD masing-masing OPD serta mampu
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Demak, pemberitaan
masing-masing OPD setidaknya 1 berita tiap minggu, dan Kabid
Komunikasi dan Statistik diminta untuk memberikan laporan bulanan
tentang keaktifan website masing-masing OPD dalam mengupload
berita dan DIP.
Sebelum memasuki acara inti dilaksanakan, kegiatan Rakor
Percepatan Menuju Demak smartcity dan Kabupaten Informatif
diawali dengan penanda tanganan komitmen dukungan terhadap
23
program Percepatan Demak Smartcity dan Kabupaten Informatif
oleh semua Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD.
Pada acara selanjutnya Kepala
Bidang Komunikasi dan Statistik
selaku Project Leader
memamerkan Portal Resmi
PPID Utama Kabupaten Demak
yang sudah menyediakan
berbagai informasi publik dari 28 OPD sebagai pilot project. Selain
itu juga sudah bisa melayani permohonan informasi publik melalui
permohonan on line, walaupun tetap disediakan yang manual
dengan cara mendownload formulir permohonan informasi publik
yang sudah disediakan.
Portal resmi PPID Utama Kabupaten Demak juga telah
memberikan kemudahan dalam mengakses ke semua alamat
website sampai ke tingkat desa, dengan cara ketik ppid demak di
laman Google, kemudian klik ppid demak langsung akan nampak
portal resmi PPID Utama Kabupaten Demak kemudian klik Informasi
Publik maka layanan itu akan memberikan layananan link ke semua
badan publik yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak.
Hal ini juga memudahkan kita dalam berkunjung ke website
OPD/Badan Publik, karena tidak perlu menghafal alamat website
semua OPD yang ada di Demak sampai ke tingkat desa. Dengan
demikian apabila para Pemimpin Daerah berkeinginan untuk
mengetahui berita terakhir dari masing-masing OPD dapat terpantau
dengan mudah di 310 Website.
8. Membuat Ruang Layanan Informasi Publik
24
Kegiatan launching “operator room” sebelumnya tidak
teragendakan karena ini hanya merupakan embrio dari ruang layanan
informasi dan dokumentasi, tetapi atas saran dari Kepala Dinas
Kominfo, ruang ini langsung dijadikan janin dari Pusat Layanan
Informasi Publik (PLIP) PPID Utama Kabupaten Demak.
Pengadaan operator room PPID Utama ini yang akhirnya
menjadi Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi sangat
menunjang sekali atas percepatan dalam layanan Informasi Publik,
karena selain sarana dan prasarananya sangat representatif, juga
adanya tenaga khusus (Admin dan Operator) satu orang yang
menangani pengisian konten di PPID Utama Kabupaten Demak,
selain itu juga memfasilitasi admin/Operator PPID Pembantu yang
belum lancar dalam menggunakan IT pemanfaatan website OPDnya.
Dalam waktu dua bulan sudah menampakkan hasilnya dalam
pelayanan kebutuhan informasi publik, terbukti kunjungan ke website
PPID Kabupaten Demak semenjak dibuat sampai tanggal 31 Mei
2019 sudah dikunjungi sebanyak 16.611 pengunjung. Selain itu juga
sudah melayani permohonan informasi publik dari beberapa pihak,
baik perorangan, organisasi maupun advokat. Operator room yang
akhirnya dikembangkan menjadi RLID (Ruang Layanan Informasi dan
Dokumentasi) PPID Utama dilaunching oleh Atasan Langsung PPID
Utama Kabupaten Demak, Sekda Kabupaten Demak dr. Singgih
25
Setyono, M.Kes dengan didampingi Asisten I, II dan III pada tanggal
21 Mei 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Demak dr. Singgih
Setyono, M.Kes terkesan dan memberikan apresiasi kepada
Pimpinan baru Dinkominfo Kabupaten Demak Ibu Dra. Endah Cahya
Rini, MM atas komitmennya pada program percepatan menuju Demak
Smartcity dan Kabupaten Informatif yang pada tanggal 16 Mei 2019
kemarin dilakukan komiten semua stakeholder untuk mendukung
secara penuh, dan bukti hari ini Pusat Layanan Informasi dan
Dokumentasi (PLID) Kabupaten Demak meresmikan Ruang Layanan
Informasi dan Dokumentasi (RLID), dengan harapan permohonan
informasi publik oleh masyarakat dari segala komponen dapat mudah
dilayani dengan cepat, tepat dan murah, efektif oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) Utama Kabupaten
Demak tanpa harus ada sengketa informasi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak
mengatakan, Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi ini adalah
janin dari embrio sebelumnya berupa Operator Room PPID, sehingga
dari janin Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi ini nanti
diharapkan akan lahir gedung baru yaitu Pusat Layanan Informasi
Publik (PLIP). Dengan adanya gedung PLIP nantinya masyarakat
akan terlayani secara penuh kebutuhan akan informasi publik
terutama para mahasiswa yang sedang membuat studi kasus di
Kabupaten Demak, tinggal masuk ke website
http://ppid.demakkab.go.id atau ketik di laman google PPID Demak
maka akan muncul dan “klik” semua informasi yang diperlukan
langsung di dapat.
Percepatan Demak sebagai Kabupaten
Informatif ini juga di dukung oleh Proyek
Perubahan yang dilakukan oleh Kabid
Komtik Dinkominfo Kabupaten Demak
26
saudara Agus Pramono, SH., MH sebagai project leader yang juga
sudah melaunching portal resmi PPID Utama Kabupaten Demak pada
tanggal 16 Mei 2019 di Gedung Ghradika Bina Praja Kabupaten
Demak. Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi yang berada di
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika di launching langsung oleh
Sekda Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, MM beserta dengan
semua asistennya pada tanggal 25 Mei 2019.
9. Membuat Permohonan Informasi Online
27
Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia
memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The
International Right To Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah
meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan
kebebasan dalam mengakses informasi publik. Indonesia pun, sejalan
dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini, dimana
tahun ini tema yang diangkat "Keterbukaan Informasi Publik
Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik".
Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum bagi
badan public, membuka diri dengan menjalankan kewajiban untuk
memberikan informasi publik. Bagi masyarakat, peringatan itu menjadi
kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi dari
badan publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.
Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan
Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan
menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka
menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi
lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak
untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan
28
hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas
hidup warga negara.
Hari Hak untuk Tahu Sedunia diperingati lebih dari 60 negara
demokrasi di dunia. RTKD pertama kali dideklarasikan di Sofia,
Bulgaria, pada 28 September 2002. Di Indonesia, Hari Hak untuk
Tahu Sedunia mulai diperingati sejak 2011. Sejak tahun 2002,
peringatan Hari Hak Untuk Tahu berkembang dan lebih variatif. Kini
lebih dari 60 LSM dan Komisi Informasi di lebih dari 40 negara di
dunia merayakannya.
Dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu, nilai-nilai yang selalu
disosialisasikan: Pertama, akses informasi merupakan hak setiap
orang; Kedua, informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian dan
ketiga, hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik.
Keempat, permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis.
Kelima, pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi.
Keenam, setiap penolakan atas permohonan informasi harus
berdasarkan alasan yang benar. Ketujuh, kepentingan publik bisa
menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia; setiap orang
memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan.
Kedelapan, badan publik harus mempublikasikan secara proaktif
informasi tentang tugas pokok mereka. Dan Kesembilan, hak atas
akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen, di
Indonesia melalui Komisi Informasi.
Untuk itulah PPID Utama Kabupaten Demak,
berusahan memberikan pelayanan yang terbaik
dengan cara memberikan fasilitas transparansi
dengan memberikan kemudahan bagi pemohon
informasi dengan cara permohonan lewat online dan
melihat informasi public melalui android.
10. Melakukan Sosialisasi KIP Pada Karang Taruna
29
Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui, itulah yang Ketua
PPID Utama Kabupaten Demak lakukan pada saat diminta untuk
mengisi pelatihan jurnalisme pada Karang Taruna Desa Jogoloyo
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada hari Kamis, tanggal
9 Mei 2019 bertempat di Balai Desa Jogoloyo.
Sebelumnya acara orientasi jurnalisme bagi Karang Taruna
sudah diisi dari Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Demak yang
memberikan teknik membuat berita dan pengambilan gambar untuk
diupload dalam website atau blog. Para pemuda Karang Taruna
sangat antusias sekali dan langsung praktek membuat berita
sebagaimana topik yang diberikan oleh PWI.
Pada saat PPID utama memberikan informasi tentang
keberadaan website desa, ternyata para pemuda belum tahu kalau
Desa mereka telah memiliki website yang dibuatkan oleh Kemendes
sebagai penunjang kegiatan yang di danai oleh DD/ADD yang di
dapat oleh semua desa. Website desa mestinya menjadi media desa
untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas
program-program yang sudah ditentukan dalam APBDesa tiap
tahun.
Disinilah fungsinya PPID memberikan intervensi kepada desa
untuk segera membentuk PPID Desa agar Pemerintah Desa lebih
30
transparan, akuntabel dan siap menerima permohonan informasi
publik yang memang menjadi hak masyarakat untuk tahu, termasuk
para pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sehingga
melatih keterbukaan dalam memberikan informasi dapat
menghindari dari tindakan anarkis dari masyarakat yang sering
dipakai sebagai cara menurunkan Kepala Desa. Tata cara
mengajukan permohonan informasi publik sudah jelas terlihat di
website ppid.demakkab.go.id yang bisa diakses oleh siapapun.
11. Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak
dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KI Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pada hari Kamis
tanggal 11 juli 2019, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak dengan di dampingi Kabid Komunikasi dan
Statistik dan Kepala Seksi Sarana komunikasi dan Diseminasi
Informasi melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah.
Agenda pada kesempatan
tersebut adalah memohon
31
penjelasan terkait website PPID dan isi conten yang mestinya
terumumkan dalam website sesuai dengan klasifikasi Informasinya.
Kabupaten Demak memang harus belajar banyak karena sangat
tertinggal dibanding dengan daerah lain yang sudah terlebih dahulu
melakukan Keterbukaan informasi Publik melalui beberapa media
resmi maupun medsos.
Pada kesempatan tersebut, yang menjadi catatan penting
adalah email demakkab.go.id ternyata tidak berfungsi, sehingga
komunikasi kedinasan ke Pemerintah Kabupaten Demak tidak
sampai.
Hal ini sangat merugikan
PPID Utama Kabupaten Demak,
karena pada saat KI melakukan
evaluasi Tri Bulan pertama
terhadap website PPID se Jawa
Tengah, PPID Utama Kabupaten
Demak tidak tahu kalau banyak terkoreksi, tentunya hal ini sangat
merugikan diri sendiri.
Konsultasi berikutnya dilakukan oleh Kabid Komunikasi dan
Statistik bersama dengan admin PPID Utama Kabupaten Demak
yang ditemui lagi oleh Komisioner KI, Bapak Selamet Haryono
dengan materi Konfirmasi atas isi konten dalam website PPID
Kabupaten Demak yang pada tri bulan pertama tahun 2019 belum
benar sebagaimana diharapkan. Walhasil klarifikasi ini yang
diharapkan bisa menambah nilai website ternyata tidak bisa karena
perbaikan yang dilakukan melebihi tanggal “upload” yang telah
ditentukan.
Masih ada tugas berat lagi bagi PPID Utama, yaitu harus
mengajak PPID Pembantu untuk menampilkan hal yang sama
sebagaiman yang dilakukan oleh PPID Utama, terutama PPID
Pembantu yang mengurusi urusan wajib seperti Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan
32
Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PU dan Tata Ruang,
Dinas Permukiman dan Kesbangpolinmas.
12. Mengikuti Pameran Demak Expo 2019
Untuk mendesiminasi semua informasi dari Pemerintah
Kabupaten Demak, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan
OPD kedua setelah Bagian Humas yang ada di Sekretariat Daerah.
Melalui kegiatan Demak expo tahun 2019, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak memperkenalkan command center
melalui mini command center dengan menampilkan CCTV yang
telah terpasang di Kabupaten Demak. Selain CCTV, juga
menampilkan program Keterbukaan Informasi Publik baik itu melalui
PPID ataupun Open Data.
Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat umum terutama
masyarakat kabupaten Demak harus mengetahui perkembangan di
wilayah Kabupaten Demak sebagai pelaksanaan kebijakan pimpinan
Daerah yang memegang amanat rakyat pada pemilihan Kepala
Daerah tahun 2016 yang lalu.
13. Mediasi dan Bersidang di Komisi Informasi
33
Sebagai wujud pelayanan publik yang baik, PPID Utama
Kabupaten Demak menghadiri undangan sidang di Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah atas permintaan Pemohon Informasi Publik
yang merasa tidak terpenuhi haknya untuk tahu. Selama bulan
oktober 2018 sampai september 2019, PPID Utama Kabupaten
Demak telah menerima 2 (dua) kali sidang di KI atas permohonan
dari LSM LGMI Demak dan LSM “Adem Ayem” PKL Kabupaten
Demak.
Dalam perkara dengan LGMI, putusan sidang menyatakan
Pihak Pemohon tidak bisa menunjukkan SK Kepengurusan yang
baru sehingga tidak sah untuk melakukan persidangan, tidak punya
legal standing.
Sedangkan dengan LSM
“Adem Ayem” PKL Kabupaten
Demak, Komisioner sidang
menyatakan menerima
pembelaan dari PPID Utama
bahwa pemohon tidak menghormati SOP PPID tentang persyaratan
Permohonan Informasi Publik sehingga diputuskan untuk mediasi.
Dalam mediasi yang dipimpin oleh Komisioner KI Bapak Wijaya
tersebut, PPID Utama Kabupaten Demak meminta Ketua LSM
“Adem Ayem” PKL Demak untuk melengkapi persyaratan. Akan
tetapi karena yang di mohon adalah informasi yang tidak
dikecualikan maka data yang diminta oleh LSM “Adem Ayem” PKL
Demak, diberikan oleh PPID Kabupaten Demak sambil mengajak
untuk bareng-bareng mbangun Demak dengan cara yang baik.
34
14. Mengadakan Lomba KIP
Pelaksanaan kegiatan lomba website dan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) bagi semua Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) atau Badan Publik yang ada di Kabupaten Demak sejumlah
42 OPD/Badan Publik dilaksanakan mulai tanggal 17 Juli sampai 14
Agustus2019 dan dinilai pada pada hari Kamis, 15 Agustus 2019
yang dipimpin langsung oleh ketua tim juri penilaian lomba web dan
KIP, Agus Pramono, SH.,MH Kepala Bidang Komunikasi dan
Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sekaligus juga
sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama Kabupaten Demak. Penilaian dilakukan di Ruang Layanan
Informasi dan Dokumentasi (RLID) PPID Utama Kabupaten Demak.
Kegiatan penilaian lomba website dan KIP pada tahun 2019
dengan hadiah thropy Bupati ini, merupakan lomba pertama kali
diadakan sebagai wujud penyemangat menghidupkan website di
masing-masing OPD yang perwujudannya di fasilitasi oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sekaligus mengajak
semua OPD melalui PPID Pembantu untuk mengimplementasikan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
35
Filosofi pelaksanaan lomba web dan KIP tahun ini, tidak hanya
semata-mata untuk semakin memperkenalkan Demak dalam dunia
Global, tetapi membangun awareness seluruh pihak di unit kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar selalu
memperhatikan dan mengelola informasi pada website sehingga
terbangun budaya kerja untuk dapat menyampaikan informasi
melalui website dengan baik dan benar serta mengajak semua pihak
untuk open data sehingga partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan di Demak dapat lebih meningkat dan semakin peduli
dengan daerahnya.
Kriteria penilaian ada 25 poin yang sifatnya masih sederhana,
tetapi hasilnya diluar prakiraan, artinya keseriusan para pengelola
website di masing-masing OPD terlihat dari antusiasnya
penambahan konten dalam web berupa berita kegiatan OPD dan
konten klasifikasi informasi yang telah digariskan dalam Peraturan
Komisi Informasi no 1 Tahun 2017 semakin terlihat.
Lomba website dan KIP
tahun ini yang berhasil
menjadi juara I adalah PPID
Pembantu Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, juara II adalah
PPID Pembantu Kantor Satpol PP, juara III adalah PPID Pembantu
Dinas Pertanian dan Pangan, juara IV adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan Juara V adalah Inspektorat. Kegiatan ini tentunya
diharapkan terus bekerlanjutan hingga terbentuk suatu budaya di
lingkungan unti kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
untuk menata dan mengelola informasi melalui media website dan
selalu mengupdate data dan Informasi Publiknya.
15. Membuat Rancangan Peraturan Bupati
36
Rencana Tahun 2019 adalah melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang harus disesauiakan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Selain itu juga membuat Peraturan Bupati Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa sebagai dasar hokum utama
atas pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Desa atas amanat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.
Kedua Rancangan Peraturan Bupati tersebut sudah diserahkan
ke Bagian Hukum untuk dilakukan pengkajian pada tanggal 29
Agustus 2019. Diharapkan pada minggu pertama bulan oktober
2019 sudah ditetapkan oleh Bupati Demak agar pelaksanaan
37
pembentukan PPID Desa dapat segera terwujud dan PPID Utama
dan Pembantu mempunyai aturan baru sesuai dengan perundang-
undangan yang ada.
16. Membuat SK Pengelola PPID Pembantu
Surat Keputusan Bupati tentang PPID Pembantu perlu
dilakukan perubahan dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
di dalamnya mengatur tentang susunan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi dimana Ketua PPID Pembantu tidak lagi
Sekretaris Dinas/Badan tetapi Pejabat yang mengurusi Informasi
dan Dokumentasi dan tidak harus eselon III.
Selain itu pula, Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, untuk PPID nya istilahnya bukan PPID Pembantu
tetapi PPID Desa, sehingga Desa sebagai PPID Pembantu yang
tersebut di dalam SK Bupati Sebelumnya sebagai PPID Pembantu
tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya Kepala Desa yang
berkewajiban membuat Surat Keputusan Penetapan Pejabat
38
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai tindak lanjut
dari lahirnya Peraturan Bupati Tentang Standar Layanan Informasi
Publik (SLIP) Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
yang masih dalam proses sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (SLIP) Desa.
17. Rakor PPID dan Desk KIP
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Se - Kabupaten
Demak. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak Dra. Endah cahya Rini, MM dan
dihadiri oleh para pengurus PPID Pembantu Se – Kabupaten
Demak. Rapat Koordinasi mengangkat Tema " Penguatan
Kelembagaan PPID, Penguatan Smart City".
Kegiatan Rakor tersebut diadakan di gedung Grhadika Bina
Praja pada tanggal 5 September 2019. Adapun Dasar Hukum
pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
39
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan anggarannya
bersumber dari APBD Perubahan 2019.
Tujuan dari pelaksanaan
kegiatan ini untuk meningkatkan
kualitas keterbukaan informasi
publik pada Badan Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak, memberikan sosialiasi terkait penyusunan informasi publik
yang berkualitas dan teknik penetapan daftar informasi yang
dikecualikan, membangun sinergitas yang baik antara Utama
dengan PPID Pembantu khususnya fokus pada kali ini adalah dalam
hal pengelolaan informasi publik serta mendorong Pemerintah
Kabupaten Demak untuk mengambil langkah-langkah yang lebih
aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan
Publik yang ada.
Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 80 orang
terdiri dari Para Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
terdiri dari atasan langsung PPID, Ketua Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kasubag Program dan Admin di
masing-masing OPD.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih banyak sekali
DIDP Hasil Desk pertama kali dilaksanakan belum maksimal,
terutama dari OPD Kecamatan, RSU dan BUMD. Dengan demikian
langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kualitas
keterbukaan informasi pada Pemerintah Daerah diantaranya
melaksanakan kewajiban minimal menyusun daftar informasi publik
dan daftar informasi yang dikecualikan. Diharapkan peran PPID bisa
berjalan maksimal dengan mengumumkan dan menyediakan,
menguasai dan mengimplementasikan Per-UU yang berlaku, terus
meningkatkan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu
baik melalui media social maupun saling mengunjungi.
40
18. Mengadakan Bimtek Open Data
Pemerintah Indonesia telah memulai inisiatif open data sejak
tahun 2010. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang telah
diterbitkan, yaitu UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan
Informasi Publik. Undang-undang yang juga dikenal sebagai UU KIP
ini kemudian dilanjutkan dalam peraturan pemerintah melalui PP No.
61 Tahun 2010. Untuk menjalankan UU dan PP itu, pemerintah
membentuk Komisi Informasi yang bertugas menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa
jika terjadi perselisihan mengenai informasi publik.
Untuk mewujudkan
penyelenggaraan data
yang akurat, mutakhir,
berintegrasi yang disajikan
dengan menggunakan
format data yang terbuka
serta dapat dibagi pemanfaatan antar instansi pemerintah serta
mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak menggelar
Bimbingan Teknis Penginputan Data Statistik Sektoral OPD
41
lingkungan Pemerintah kabupaten Demak yaitu 42 OPD yang
dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 September 2019 bertempat
di Ruang Pertemuan Dinkominfo dengan nara sumber dari
Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Kominfo Dra. Endah Cahya Rini , MM. yang
membuka acara ini mengungkapkan, melalui Bimtek ini diharapkan
data statistic sektoral yang ada di masing-masing OPD di Kabupaten
Demak sudah berbasis IT yang diimplementasikan melalui Aplikasi
Data Statistik Sektoral CKAN dan diupload di website
data.demakkab.go.id dan langsung diawasi oleh Dinas Kominfo
kabupaten Demak oleh Bidang Komunikasi dan Statistik.
Dinkominfo sebagai wali data, dimana semua OPD terlibat
didalamnya. Pengelolaan data statistik selama ini yang masih
menggunakan data konvensional, sekarang sudah harus dilakukan
langkah cepat dengan melakukan pengolahan data secara digital,
tidak lagi manual.
Kedepan, dari manual kita beralih ke system digitalisasi,
sehingga seluruh tata kelola pemerintahan itu sudah diarahkan untuk
berbasis elektronik. Tidak ada lagi OPD di Kabupaten Demak yang
tidak online system karena masyarakat kita sudah era online. Kalau
pemerintahnya tidak berbasis digital, sementara masyarakatnya
sudah berbasis digital, maka kita pasti akan ditinggalkan.
Data statistik sektoral ini kedudukannya sebagai data yang
sangat strategis dalam pemerintahan karena dari data itulah
Pimpinan merumuskan suatu kebijakan di berbagai sektor. Dari data
ini kita bisa memperoleh informasi tentang potensi daerah,
khususnya untuk para investor, perumusan-perumusan kebijakan
kenegaraan. sebelum diputuskan tentunya butuh data dulu, mau
membuat perencanaan harus ada data dulu sehingga data menjadi
sesuatu yang sangat strategis.
Berbicara tentang data itu adalah fakta, Pemerintahan harus
selalu berbicara data dan fakta. Oleh karena data sangat penting,
42
maka posisi Dinas Kominfo dan OPD lainnya dalam perspektif data
sektoral yang menjadi penentu adalah para penginput data yang ada
di OPD.
OPD sebagai produsen data, maka data itu harus memenuhi
standarisasi, harus akurat, terupdate dan terkini yang mencakup
semua data yang ada di OPD terkait sehingga dapat diolah,
dikompilasi sehingga dapat menjadi satu informasi yang tidak lagi
dalam bentuk angka tapi sudah diolah menjadi suatu informasi yang
dapat digunakan oleh semua stakeholder yang membutuhkan atau
yang berkepentingan untuk selanjutnya data itu
didiseminasi/disebarkan baik secara manual maupun secara online.
19. Membentuk 10 Percontohan PPID Desa
Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
mengantarkan desa pada fase baru yang memberikan ruang dan
fasilitas bagi pemerintah desa untuk mengatur dan membangun
desanya dengan lebih mandiri dan partisipatif yang harus memenuhi
azas-azas yang telah ditentukan. Azas penyelenggaraan
pemerintahan desa meliputi keterbukaan yang bermakna membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
43
benar jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selain itu azas akuntabilitas yakni azas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai perundang-undangan.
Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa,
Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan
informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas
yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang
berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan
hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan
pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan
oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui
berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan
terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam
beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal
24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan
pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan
adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam
menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang
44
sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki
kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Salah satu tugas PPID
desa ialah melakukan
pengumpulan informasi
di setiap satuan unit
informasinya. Alurnya
ialah, sekretaris desa
meminta usulan kepada
tiga orang kepala seksi dan tiga kepala urusan terkait dengan
pengklasifikasian informasi terbuka sebagai informasi yang harus
diumumkan dan harus disediakan dan dirahasiakan/dikecualikan.
Setelah itu informasi tersebut diberikan kepada tim pertimbangan
tingkat kabupaten, kemudian tim inilah yang akan mengolah untuk
disebarkan dengan beberapa pertimbangan baik dari dasar hukum
hingga alasannya.
Lalu pengelolaan website desa juga penting sebagai jendela
informasi dunia dengan mencantumkan beragam informasi terbuka,
yang memberikan layanan informasi langsung berbasis online,
sedangkan untuk anggaran itu perlu untuk dilakukan keterbukaan
pengelolaan anggaran sebagai salah satu bentuk keterbukaan
informasi publik. Anggaran ini termasuk insentif bagi para pelaku
yang terlibat di dalam PPID desa, yang mana dalam pengelolaannya
disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Kegiatan sosialisasi yang kemudian diteruskan dengan bimtek
Keterbukaan Informasi Publik kepada Sekretaris Desa dan Admin
Website Desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 September
2019 bertempat di Ruang Pertemuan Dinkominfo Kabupaten Demak.
45
20. Menerima Kunjungan Dari PPID Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
PPID Utama Kabupaten Demak pada tanggal 31 Oktober 2019
secara mengejutkan mendapatkan surat dari Pemerintah Provinsi
Bangka Belitung yang memberitahukan bahwa PPID Provinsi
Bangka Belitung akan melakukan Studi Komparasi PPID ke PPID
Utama Kabupaten Demak.
Di saat masih bebenah, dan dalam keadaan masih berjuang
untuk masuk dalam 10 besar dalam pemeringkatan PPID Tingkat
Jawa Tengah, ternyata sudah ada yang memberikan apresiasi yang
sangat berarti sekaligus sebagai penambah semangat untuk
menjadikan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Demak
menuju kearah yang lebih baik.
Dalam Kesempatan
tersebut rombongan dari
Provinsi Bangka Belitung
diterima langsung oleh
Sekretaris Daerah
Kabupaten Demak sekaligus sebagai Atasan PPID Utama
Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, M.Kes. di Gedung Grhadika
Bina Praja, sedangkan Rombongan dari PPID Provinsi Bangka
Belitung sejumlah 50 personil dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Bangka Belitung Drs. Yulizar Adnan MSi.
46
21. Melakukan Pengisian SAQ (Self Assesment Questioner)
Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Utama, PPID
Pembantu dan PPID Desa oleh KI Provinsi Jawa Tengah, diawali
dengan monev website selama 6 (enam) bulan yang dimulai pada
bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019. Tahap kedua berupa
pengisian SAQ (Self Assesment Questioner) atau Penilaian Mandiri.
Pengisian SAQ tahun 2019 berbeda dengan tahun
sebelumnya, karena pada tahun 2019 ini ada indicator baru yaitu
tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Pengadaan Barang
dan Jasa yang nilainya paling tinggi tetapi rumit dalam pengisianya.
PPID Desa sebagai
peserta baru dalam monev
oleh KI Provinsi Jawa
Tengah juga harus
dibangkitkan bersama
dengan PPID Utama dan Pembantu sehingga praktis bulan
September sampai Nopember adalah bulan-bulan yang sibuk bagi
PPID Utama agar target dari Pimpinan Daerah tercapai.
47
22. Menerima Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Sebagai hasil dari pengisian SAQ yang dianggap sesuai
dengan kriteria Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan
nilai diatas 80, maka langkah ketiga adalah dilakukan visitasi ke
PPID Utama, 3 (tiga) PPID Pembantu dan 1 (satu) PPID Desa.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Visitasi yang dipimpin oleh
Komisioner KI Provinsi Selamet Haryanto, SH diterima langsung
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku Atasan PPID
Utama Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, MKes.
Pada hari pertama tanggal 11 Nopember 2019, yang divisitasi
adalah PPID Utama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
sedangkan hari kedua Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum
Daerah “Sunan Kalijaga” Demak. Hasilnya PPID Utama Kabupaten
Demak dan 3 Badan Publik masuk ke tahap berikutnya yaitu Uji
Publik tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Visitasi di PPID Utama
Kabupaten Demak
48
Visitasi di PPID Pembantu Dinkes Kabupaten Demak
Visitasi di PPID
Pembantu Dindikbud
Kabupaten Demak
Visitasi di PPID
Pembantu RSUD
Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak
Visitasi di PPID Desa
Wonokerto Kecamatan
Karangtengah
Kabupaten Demak
Untuk Visitasi PPID Desa dilaksanakan setelah Uji Publik, artinya
penentuan terakhir untuk PPID Desa apakah sebagai Pemerintahan
Desa yang Informatif atau tidak adalah hasil pada saat visitasi.
23. Melaksanakan Uji Publik PPID Kabupaten, PPID Pembantu dan
PPID Desa Se-Provinsi Jawa Tengah
49
Pada tanggal 19 dan 20 Nopember 2019, PPID Utama
Kabupaten dan PPID Pembantu Se-Provinsi Jawa Tengah diundang
oleh KI Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Uji Publik sebagai
tahap terakhir dalam Monev PPID sebagai dasar untuk menentukan
pemeringkatan Keterbukaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyampaikan Informasi Publik sebagai Badan Publik kepada
masyarakat luas.
Bupati Demak H. M. Natsir hadir langsung dengan didampingi
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika dan beberapa pejabat eselon II dan III
dilingkungan Pemkab Demak guna menyampaikan Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak termasuk Keterbukaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
serta Inovasi apa saja yang telah dilaksanakan.
Paparan Uji Publik
PPID Utama
Kabupaten Demak
Paparan Uji Publik
PPID Pembantu Dindikbud
50
Paparan Uji Publik PPID
Pembantu Dinkes
Paparan Uji Publik PPID
Desa Kedungwaru Kidul
Kecamatan Karanganyar
Paparan Uji Publik PPID
Desa Wonokerto
Kecamatan Karangtengah
Paparan Uji Publik PPID
Desa Karangrejo
Kecamatan Wonosalam
Paparan Uji Publik
PPID Desa
51
Tempuran Kecamatan Demak
Paparan Uji Publik
PPID Desa Gajah
Kecamatan Gajah
Kabupaten Demak
24. Membentuk PPID Desa Calon Lomba Desa 2020
Dalam rangka mempersiapkan monev pada Desa atau yang
lebih sering disebut Lomba Desa, DinpermadesP2KB melakukan
kolaborasi dengan Dinkominfo untuk bersama-sama menangani
desa keterkaitan dengan Sistem Informasi Desa (SID). Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di
Gedung Grhadika Bina Praja Kabupaten Demak yang dipimpin
langsung oleh Kepala DinpermadesP2KB Kabupaten Demak Drs.
52
Daryanto, MM dengan jumlah Peserta 60 peserta (Sekdes dan
Admin) dari 30 Desa calon peserta Lomba Desa tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinpermadesp2KB
menyampaikan bahwa berangkat dari kurang berhasilnya desa
pemenang lomba desa di Kabupaten Demak pada tahun 2019 yaitu
desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dimana setelah
dievaluasi ternyata disebabkan tidak aktifnya website desa yang
menggunakan desa.id serta tidak adanya menu PPID di dalam
website tersebut, maka DinpermadesP2KB menggandeng
Dinkominfo agar tahun 2020 masalah tersebut tidak terulang.
Dari Dinkominfo yang diwakili
oleh Kepala Bagian Komunikasi
dan Statistik yang sekaligus
Ketua PPID Utama Kabupaten
Demak Agus Pramono SH.,MH
memberikan materi tentang
Standar Layanan Informasi
Publik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 tahun 2018 yang sudah di tindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Pada kesempatan tersebut selain sosialisasi pembentukan PPID
Desa juga ditunjukkan website desa yang sudah melakukan
Keterbukaan Informasi Publik dengan adanya menu PPID dan
konten yang harus diupload di dalam website Desa.
25. Membentuk PPID Desa di Kecamatan Dempet dan Kecamatan Guntur
53
Guna mempercepat proses pembentukan PPID Desa, Camat
Dempet secara kooperatif meminta bantuan ke Dinkominfo untuk
memberikan materi tentang website desa dan Sistem Informasi Desa
(SID) pada tanggal 4 Nopember 2019 bertempat di Pendopo
Kecamatan Dempet dengan dihadiri oleh Sekretaris Desa,
Bendahara Desa dan
Admin website desa.
Sementara pelatihan
admin web desa sekaligus
pembentukan PPID Desa
di Kecamatan Guntur
dilaksanakan pada tanggal
12 Nopember 2019 bertempat di ruang pertemuan Kecamatan
Guntur yang dihadiri oleh Sekretaris Desa beserta Admin sejumlah
40 Orang.
Peran serta para Sekretaris Desa dan Admin web Desa atau
Admin Sistem Informasi Desa ini kedepan sangat penting, Karena
Keterbukaan Informasi Publik Di Desa sebagaimana diatur dalam
Perbup Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (SLIP)Desa akan sangat membantu desa dalam
pengelolaan dana DD dan ADD dan menyelamatkan Kepala Desa
dan Perangkatnya dari masalah hokum.
26. Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan bagi PPID Desa
54
Berkenaan dengan adanya permintaan data dan informasi dari
LSM Gempit Hak yang ditujukan pada Kepala Desa Sarimulyo
Kecamatan Kebonagung dan Desa Grogol Kecamatan
Karangtengah, PPID utama melakukan Koordinasi dengan PPID
Kedua Desa tersebut. Kebetulan untuk kedua desa tersebut, PPID
Desa nya belum terbentuk sehingga koordinasi yang dilakukan oleh
PPID Utama sekaligus memberikan bekal keilmuan tentang UU No.
14 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak.
Patut disyukuri kedua
desa yang disasar oleh
LSM GempitHak
bersedia atau kooperatif
untuk memberikan
informasi yang diminta.
Tetapi untuk beberapa data dan informasi yang diminta, masih harus
dikoordinasikan dengan Bagian Tata Pemerintahan dan
DinpermadesP2KB karena SPJ/LPJ dan BKU adalah informasi yang
dikecualikan sebelum teraudit oleh Inspektorat sebagai lembaga
yang berwenang untuk itu.
27. Melayani Permohonan Informasi Publik
55
Selain tugas kedinasan sebagai Kepala Bidang Komunikasi
dan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Demak, juga mendapatkan tugas sebagai Ketua PPID Utama
Kabupaten Demak yang harus memberikan pelayanan kepada
public yang menginginkan Informasi tentang kebijakan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak baik
mengenai
pengelolaan
keuangan maupun
pengelolaan
birokrasi.
LSM dan Advokat
adalah pemohon
informasi yang paling
banyak dibanding
dengan organisasi yang lain. Sedangkan pemohon perorangan data
yang diminta lebih bersifat untuk kelengkapan data dalam
pembuatan skripsi atau tesis.
56
C. Prestasi
Perubahan besar-besaran terjadi pada Tahun 2019 ini, karena mulai
tahun 2014 sampai 2018 PPID Utama Kabupaten Demak belum
menjadikan Demak sebagai Kabupaten Informatif. Tahun ini, PPID
Utama Kabupaten Demak telah berhasil membawa serta 3 PPID
Pembantu dan 5 PPID Desa untuk ikut dalam kegiatan Visitasi dan Uji
Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
a. PPID Pembantu yang lolos SAQ dan di visitasi :
1) PPID Pembantu Dindikbud
2) PPID Pembantu Dinkes
3) PPID Pembantu RSUD Sunan Kalijaga
b. PPID Desa yang lolos SAQ dan Uji Publik :
1) PPID Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar
2) PPID Desa Gajah Kecamatan Gajah
3) PPID Desa Tempuran Kecamatan Demak
4) PPID Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam
5) PPID Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah
c. PPID Pembantu yang melakukan Uji Publik :
1) PPID Pembantu Dindikbud
2) PPID Pembantu Dinkes
d. PPID Desa yang divisitasi :
1) PPID Desa Wonokerto
Dari semua PPID yang ikut di monitoring dan di evaluasi oleh Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan KIP Award adalah
PPID Utama Kabupaten Demak dan PPID Desa Wonokerto dalam
Kategori Menuju Informatif.
D. Permohonan Informasi Publik
Keterbukaan informasi memberikan masyarakat atau publik bisa
mengetahui setiap proses pengambilan kebijakan bahkan bisa dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak. Kontrol masyarakat atas penyelenggaran pemerintahan
57
dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada badan publik,
misalnya mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran.. Berbagai
kalangan bahkan menggolongkan hak atas informasi dan pelayanan
publik sebagai Hak Asasi Manusia gelombang ketiga, setelah hak Sipil
Politik (sipol) dan hak ekonomi, sosial budaya (ekososbud).
Sebagai wujud nyata pelaksanaan keterbukaan informasi public,
PPID Utama Kabupaten Demak pada tahun 2019 melayani permohonan
public dengan rincian sebagai berikut :
a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung
sebanyak 4 permohonan.
b. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email
dan website) sebanyak 11 permohonan.
c. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 13
permohonan.
d. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 2
permohonan, dengan alasan persyaratan tidak lengkap dan tujuan
tidak sesuai.
Berikut data permohonan informasi public tahun 2019
No
Bulan
Permohonan Informasi Publik
Diterima
Ditolak
Alasan
Penolakan langsung Media elektronik
1 Januari - 1 1
2 Februari - - -
3 Maret - - -
4 April 1 - 1
5 Mei - 1 1
6 Juni 1 - 1
7 Juli - 3 2 1 Bukan kewenangan PPID
8 Agustus 1 2 2 1 Bukan Kewenangan PPID
9 September - - -
10 Oktober - 1 1
11 Nopember 1 - 1
12 Desember - 3 3
Jumlah 4 11 13 2
58
D. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Sebagaimana tekad Pimpinan Daerah dan Pimpinan semua OPD
atau Badan Publik untuk memberikan pelayanan public yang prima
terhadap semua lapisan masyarakat serta melalui berbagai sarana
aduan, PPID Utama Kabupaten Demak dalam memberikan pelayanan
24 jam. Saluran yang dipakai oleh PPID Utama Kabupaten Demak
untuk menampung permohonan informasi Publik adalah melalui online
dan manual dengan cara ngunduh form permohonan informasi untuk
selanjutnya diserahkan atau dikirim secara langsung ke PPID Utama di
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
E. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan
Selama satu tahun di tahun 2019, PPID Utama Kabupaten Demak
telah menerima 15 Permohonan Informasi Publik baik melalui online
atau dating langsung ke Sekretariat PPID Utama Kabupaten Demak.
Dari 15 (lima belas) pemohon yang dikabulkan 13 pemohon
sedangkan yang 2 ditolak.
F. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diarahkan dan Ditolak
Dalam melaksanakan fungsinya, PPID tidak selalu memberikan
jawaban atas setiap permohonan informasi public. Dari beberapa
permohonan informasi jalur online paling banyak diminati, terbukti dari
15 (lima belas) pemohon, 11 diantaranya menggunakan cara online.
Masyarakat umum belum bisa membedakan permohonan informasi
public dengan pengaduan. Tetapi sebagai pelayan masyarakat, kami
tetap mengarahkan semua pemohon informasi yang melalui website
PPID secara online kita arahkan ke instansi yang berwenang agar
maksud pemohon sampai ke tujuan.
Selain mengarahkan, kami juga menolak memberikan informasi
karena pemohon tidak mau mengikuti Standar Operasional Prosedur
(SOP) PPID Utama Kabupaten Demak, sehingga penolakan yang
59
kami lakukan berakhir di sengketa informasi yang menjadi ranah
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
60
BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
A. Sengketa Informasi Publik
Pada Tahun 2019, sengketa informasi pada OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak yang diajukan ke Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) permohonan yaitu :
No No. Register Pemohon Termohon
1 01/REG-PSI/I/2019 LSM LGMI Inspektorat
2 02/REG-PSI/6/2019 LSM PKL
“ADEM AYEM”
Dinputaru Dindagkop UKM Satpol PP
Penyelesaian dari dua sengketa tersebut, dengan Inspektorat
diputuskan permohonan Pemohon Informasi Publik tidak bisa dipenuhi
karena Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dengan SK
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak selaku Atasan PPID Kabupaten
Demak Nomor 487.22/1073/2019. Sedangkan dari pemohon LSM PKL
“Adem Ayem” diselesaikan melalui tahapan sebelum sidang
pemeriksaan awal karena LSM PKL “Adem Ayem” dianggap tidak
menghormati SOP PPID Utama Kabupaten Demak maka majelis
Komisioner KI Provinsi Jawa Tengah memutus untuk diselesaikan
secara mediasi dan telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah
pihak.
B. HAMBATAN DAN KENDALA
Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Utama Kabupaten Demak,
antara lain :
a. Belum seluruh OPD/ Badan Publik komitmen secara totalitas terhadap
Keterbukaan Informasi Publik;
b. Belum semua OPD/ Badan Publik, tersedia desk layanan informasi;
61
c. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi public di PPID
Pembantu sebagai pengepul Informasi dan dokumentasi di OPD
masing-masing, sehingga membutuhkan waktu lama untuk
menemukan data dan informasi yang dibutuhkan;
d. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya
personil yang berkompenten di bidang IT;
e. Masih belum terpahamkannya hak dan kewajiban publik terhadap
keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemanfaat
informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon;
f. Adanya permohonan informasi yang tidak serius dan belum
memahami SOP pelayanan permohonan informasi;
g. Masyarakat belum memahami penggunaan media permohonan
informai public dan media pengaduan.
62
BAB V RENCANA AKSI 2020
A. RENCANA AKSI 2020
Pada tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Demak akan melakukan
beberapa kegiatan yaitu :
1. Sosialisasi PPID Desa dan Pembentukan 163 PPID Desa di 12
Kecamatan;
2. Pembentukan PPID BUMD dan Kepolisian;
3. Rapat Koordinasi PPID Pembantu;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Uji Konsekuensi;
6. Melakukan pemeringkatan internal PPID Pembantu;
7. Fasilitasi PPID Pembantu dan PPID Desa;
8. Mengikuti Pemeringkatan KIP Tahun 2020 dan masuk dalam 3 (tiga)
besar;
9. Perhatian khusus dalam Keterbukaan informasi Publik tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Memberikan honor bagi tenaga admin di 42 OPD/Badan Publik.
B. PENUTUP
Demikian Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Demak ini disusun
sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2019.
Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja
yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan
menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress
kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2020.
Demak, Januari 2020 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak
Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001