Post on 13-Mar-2021
1
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI
DALAM RANGKA BKSAP DAY KE BOGOR, JAWA BARAT TANGGAL 20 – 22 DESEMBER 2020
-------------------------------------------------------------------
I. PENDAHULUAN
Peran Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI semakin meningkat
dewasa ini seiring dengan perkembangan dunia yang memiliki sifat saling
ketergantungan yang tinggi. Dengan peran tersebut, ditambah dengan situasi
pandemi COVID-19, BKSAP berupaya untuk lebih dekat dengan masyarakat
Indonesia demi memotret aspirasi dan membangun multiperspektif dalam
penerapan diplomasi parlemen.
Oleh karena itu, BKSAP menyelenggarakan kegiatan BKSAP Day dalam rangka
menyosialisasikan diplomasi parlemen sebagai bagian tak terpisahkan dari
diplomasi yang dilakukan pemerintah. Kegiatan BKSAP Day kali ini digelar di
kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, dengan mengusung
tema "Diplomasi Parlemen sebagai bagian dari Diplomasi Total Indonesia".
A. Dasar Pengiriman Delegasi
Kegiatan BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 20-22
Desember 2020 di Bogor, Jawa Barat, didasarkan pada Surat Tugas No.:
30/D/ST-PD.DN/BKSAP-MINLUNA/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.
B. Susunan Delegasi
1. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Ketua BKSAP F-P.Gerindra/A-86 2. Ir. Moh. Ichsan Firdaus Anggota BKSAP F-P.Golkar/A-292 3. H. Syahrul Aidi Maazat, L.C., M.A. Anggota BKSAP F-PKS/A-418
C. Visi Delegasi
1. Menginformasikan kepada publik dan sivitas akademik mengenai
BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan beserta fungsinya dalam
peran politik luar negeri Indonesia.
2. Menyebarluaskan informasi mengenai diplomasi parlemen,
perkembangan, dan pencapaiannya yang dilakukan BKSAP dalam
kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
2
D. Misi Delegasi
1. Membangun sinergi dan kerja sama serta menghimpun aspirasi
pemangku kepentingan termasuk civitas academica dan kaum pelajar
dalam pelaksanaan diplomasi parlemen.
2. Mendorong peningkatan partisipasi kalangan mahasiswi dalam
memahami kepentingan Indonesia di dunia internasional.
II. ISI LAPORAN
A. Agenda BKSAP Day
JAM KEGIATAN KETERANGAN
Minggu, 20 Desember 2020
09.00 WIB Keberangkatan menuju IPB Bogor Protokol DPR RI
11.00 Tiba di IPB Bogor Protokol Pemda
12.00 Rapat Koordinasi Sekretariat, Protokol Pemda, dengan Kampus IPB
Protokol Pemda
Senin, 21 Desember 2020
07.00 Sarapan Pagi Delegasi
08.00 Persiapan Berangkat menuju IPB Bogor Protokol Pemda
10.00 – 12.00 Pertemuan dengan : - Wakil Walikota Bogor - Pemkab Bogor - Plh. Rektor IPB - 10 orang perwakilan Mahasiswa/Mahasiswi IPB
Acara:
1. Sambutan dari Rektor IPB 2. Paparan dari Ketua Delegasi 3. Tanya Jawab 4. Dilanjutkan Makan Siang
Tempat : Kampus Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat Jl. Raya Dramaga, Babakan Kec.Dramaga, Bogor, Provinsi Jawa Barat
Selasa, 22 DESSEMBER 2020
07.00 Sarapan Pagi Delegasi Hotel, Bogor
09.00 – 10.00 Kembali ke Jakarta Protokol Pemda
3
B. Jalannya BKSAP Day
Mengawali acara, Wakil Rektor II Prof. Dr. Agus Purwito, yang juga
menjabat Plh. Rektor IPB, menyampaikan sambutan dengan pertama-tama
mengabarkan berita duka atas meninggalnya Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir.
Endang Suhendang, MS, profesor di bidang biometrika hutan dan
perencanaan hutan, pada 20 Desember 2020. Kemudian, Prof. Agus
melanjutkan dengan memperkenalkan secara sekilas kampus IPB. Dalam
situasi pandemi COVID-19 ini, sebagian besar perkuliahan dilakukan secara
offline. Meski begitu, hal itu tidak memengaruhi IPB untuk terus berprestasi
di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2020, IPB berhasil
menempati peringkat pertama perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, IPB menempati
peringkat ke-59 dunia versi QS World University Ranking untuk kategori
agriculture and forestry, menempati 8 besar Asia untuk kategori yang sama,
dan peringkat ke-77 versi Times Higher Education (THE) University Impact
Rankings 2020.
Disampikan pula bahwa sejauh ini IPB memiliki 290 partner kerja sama
di lebih 100 negara. Dengan prestasi dan jaringan yang dimiliki, IPB
berupaya untuk terus mendukung BKSAP DPR RI dalam menyuarakan
kepentingan Indonesia di kancah internasional.
Foto 1. Wakil Rektor II Prof. Dr. Agus Purwito menyampaikan sambutan
selaku Plh. Rektor IPB.
4
Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon menyampaikan sekilas tentang diplomasi
parlemen sebagai bagian dari tugas DPR dan tugas negara dalam
memajukan kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam beberapa regulasi terkait hubungan luar
negeri, seperti UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan
UU No.17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD RI.
Dalam mendukung politik luar negeri Indonesia, DPR RI melalui
BKSAP menjalankan diplomasi parlemen untuk mengedepankan
kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang, termasuk diplomasi di
bidang pertanian, selain tentunya juga agenda-agenda yang menjadi
kepentingan bersama komunitas internasional seperti pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diplomasi di sektor khusus seperti
pertanian inilah yang diharapkan untuk mendapat dukungan keahlian dari
lembaga pendidikan tinggi seperti IPB.
Dalam percaturan dunia, negara membutuhkan diplomasi total agar
seluruh kepentingan nasional dapat terakomodasi dalam forum
internasional. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Luar
Negeri dan kementerian terkait lainnya, melainkan seluruh komponen
bangsa, termasuk alat kelengkapan DPR RI seperti Badan Kerja Sama
Antar Parlemen (BKSAP DPR RI). Sejalan dengan diplomasi yang dilakukan
oleh Pemerintah RI, diplomasi parlemen juga merupakan bagian dr 1st track
diplomacy atau diplomasi jalur pertama yang dilaksanakan oleh aktor-aktor
pemerintahan dan lembaga negara.
Foto 2.Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon menyampaikan paparan mengenai
diplomasi parlemen sebagai bagian dari tugas DPR.
5
Dalam menjalankan tugasnya, Ketua BKSAP menjelaskan bahwa kerja
alat kelengkapan DPR RI ini terbagi ke dalam tiga kawasan pengembangan
kerja sama, yaitu internasional, regional, dan bilateral. Melalui kerangka
kerja sama internasional, BKSAP terlibat aktif dalam berbagai organisasi
parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU),
Parliamentary Organization for OIC Member States (PUIC), dan Global
Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC). Dalam
lingkup kerja sama regional, DPR RI juga menjadi anggota aktif berbagai
organisasi parlemen di kawasan Asia seperti ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan organisasi
regional dari GOPAC, South East Asian Parliamentarians against Corruption
(SEAPAC). Melalui kerangka kerja sama internasional dan regional, BKSAP
terus mengedepankan berbagai agenda yang menjadi kepentingan
Indonesia, seperti normalisasi upaya embargo terhadap industri sawit
Indonesia.
Selain itu, DPR RI juga turut mengedepankan agenda kemanusiaan
yang menjadi kepentingan masyarakat internasional seperti isu pelanggaran
HAM di Rohingya dan Palestina. Dalam kerangka kerja sama bilateral,
DPR RI menjalin kerja sama dengan parlemen dan mitra kerja negara
sahabat melalui kerangka seperti Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) BKSAP
DPR RI. Bagi negara sahabat lain, kerangka GKSB ini dianggap sebagai
sarana yang cukup strategis untuk mendorong terlaksananya kepentingan
nasional melalui kontak secara langsung dengan mitra kerja negara
sahabat. Sebagai contoh, di beberapa parlemen negara sahabat, anggota
parlemen yang menjadi ketua GKSB dengan Indonesia tidak pernah
mengganti ketuanya walaupun periode parlemen terus berganti. Ketika
Indonesia akhirnya melaksanakan konsorsium pembangunan kereta
cepatnya dengan Tiongkok, contohnya, Jepang yang telah lama menjajaki
peluang investasi ini sempat menyatakan keberatan dan tanda keseriusan
berinvestasinya dengan mengirimkan 1.000 orang anggota delegasi ke
Indonesia, melalui fasilitasi GKSB Jepang - Indonesia. Hal ini berbeda
dengan karakteristik GKSB di DPR RI yang selalu berganti kepemimpinan
dan keanggotaan seiring pergantian Anggota DPR RI.
Guna mengedepankan berbagai agenda yang menjadi kepentingan
nasional, BKSAP DPR RI berharap dapat melakukan kerja sama lebih
konkret dengan lembaga pendidikan tinggi seperti IPB. Terkait industri
kelapa sawit, contohnya, BKSAP berharap untuk dapat mengadakan sebuah
diskusi kelompok terarah dengan pakar di bidang sawit dan pemangku
kepentingan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan sebuah buku putih
industri sawit Indonesia. Dokumen ini kemudian dapat diajukan dan
dijadikan bahan untuk melakukan diskusi terbuka dengan pihak yang
berupaya melakukan embargo terhadap sawit Indonesia melalui organisasi
regional seperti Uni Eropa.
6
Selain kerja sama yang dikembangkan dengan negara-negara besar di
kawasan yang kuat seperti Asia dan Eropa, DPR RI juga berinisiatif untuk
mengembangkan kerja sama dengan negara pasifik melalui kerangka
Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Kerangka organisasi
kerja sama dengan kawasan Pasifik ini digagas salah satunya dengan
tujuan meredam tekanan yang kerap diberikan oleh negara Pasifik terhadap
kedaulatan RI dan dukungan atas gerakan Papua Merdeka. Negara-negara
Pasifik memang memiliki luas geografis dan jumlah penduduk yang sangat
kecil, tetapi tiap negara tersebut memiliki satu suara yang sama dengan
negara besar mana pun di PBB. Atas inisiatif ini, enam negara Pasifik yang
pernah mengusik kedaulatan Indonesia dengan dalih pelanggaran HAM di
Papua terus berkurang menjadi tiga negara, dan saat ini hanya menyisakan
negara Vanuatu sebagai negara yang masih terus menyerukan gerakan
Papua merdeka.
Foto 3. Suana diskusi pada kegiatan BKSAP Day di Kampus IPB Bogor.
Adapun Wakil Rektor 1 IPB Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
menyampaikan bahwa dibutuhkan kebersamaan oleh semua pihak untuk
berkontribusi dalam diplomasi yang dilakukan pemerintah. IPB berupaya ikut
serta menjalankan peran tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki,
misalnya melalui penerbitan jurnal-jurnal ilmiah dan melakukan penelitian.
IPB, lanjutnya, memiliki visi menjadi techno-socio entrepreneurial university
yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan
tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, biosains
tropika.
7
Untuk bisa berbicara di forum internasional, katanya, IPB menjalankan
diplomasi dengan cara menaikkan kualitas perguruan tinggi, menunjukkan
track record prestasi yang dimiliki, seperti peringkat ke-59 dunia versi QS
World University Ranking untuk kategori agriculture and forestry. Hal itu agar
IPB diakui oleh dunia internasional.
Drajat melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, IPB
menyiapkan mahasiswa dengan melakukan sejumlah perubahan besar guna
menghadapi abad ke-21. IPB mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dan
kemahasiswaan dalam kurikulum 2020. Sedari awal, IPB menjaring calon
mahasiswa yang bukan hanya pintar, tetapi juga yang berpotensi menjadi
pemimpin di masa depan, salah satunya dengan menjaring ketua OSIS, di
samping siswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
Begitu masuk IPB, katanya, mahasiswa diwajibkan mengikuti
pendidikan bela negara. Mereka juga diajarkan tujuh kebiasaan efektif yang
diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective Teens karya Sean Covey.
Ini merupakan bagian dari pembinaan karakter mahasiswa IPB.
Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi mahasiwa untuk
tetap aktif. Menurutnya, mahasiswa akan stres bila hanya kuliah dari rumah.
Oleh karena itu IPB menggelar 22 international summer courses online
selama 2020. Dalam setiap kegiatannya, jumlah mahasiswa yang ikut rata-
rata mencapi 150 orang.
Di bidang penguatan jejaring internasional, IPB hingga saat ini telah
membuat kesepakatan kerja sama dengan 352 negara negara. Sebanyak 99
Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara Eropa, 93
MoU dengan Jepang, 75 MoU dengan negara-negara ASEAN, Australia,
dan Selandia Baru, dan 29 MoU dengan Amerika Serikat.
Dia juga berpesan kepada mahasiswa yang hadir agar tidak melulu
turun ke jalan untuk menyuarakan opini. Dengan ide-ide yang dimiliki,
mahasiwa bisa berdialog dengan pemangku kepentingan, misalnya dengan
datang langsung dan berdialog dengan anggota DPR. Tema diskusi bisa
mengerucut pada isu-isu pertanian yang menjadi perhatian mahasiswa.
Selain itu, mahasiwa bisa magang di DPR untuk melihat reaitas bagaimana
sebuah kebijakan dibuat.
8
Foto 4.Wakil Rektor I IPB Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
menyampaikan paparan tentang IPB dan strategi diplomasi yang
dilakukan.
Dalam sesi tanya jawab, Ery, salah satu mahasiswa, menanyakan
mengenai soft diplomacy serta agenda besar diplomasi ke depan seperti
apa dan mengapa hal itu dipilih, kemudian merekomendasikan agar DPR
membuat rencana aksi dan cetak biru diplomasi ke depan, serta berharap
agar BKSAP menginisiasi program kerja sama dengan universitas luar
negeri. Mahasiswa lain, Putri Gayatri, menyatakan bahwa dirinya selama ini
mengamati website BKSAP DPR RI dan mengikuti berita serta kegiatan
yang dilakukan. Dirinya berharap agar mahasiswa dapat terlibat dan
memberikan kontribusi dalam kegiatan BKSAP.
9
Foto 5. Mahasiswa IPB menyimak dan aktif dalam diskusi.
Ketua BKSAP menanggapi beberapa pertanyaan terkait peran
diplomasi parlemen yang dimainkan oleh DPR RI dan koordinasi DPR RI
dengan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
Menanggapi pertanyaan tentang soft diplomacy yang dimiliki
Pemerintah RI di luar negeri, Ketua BKSAP mengakui bahwa Indonesia
sejauh ini belum memiliki sebuah program andalan yang dapat
mempromosikan Indonesia di kancah internasional seperti diplomasi yang
dilakukan Thailand dalam mempromosikan kuliner Thailand. Ia berpendapat
bahwa Indonesia selama ini memiliki terlalu banyak agenda, sehingga tidak
ada satu hal yang menjadi fokus dari promosi Indonesia di luar negeri.
Sebagai dampaknya, ego sektoral pun semakin tinggi. Sejauh ini, Indonesia
baru berfokus pada upaya menormalisasi ekspor sawitnya ke Eropa.
Menanggapi pertanyaan tentang langkah yang dapat diambil oleh DPR
RI tentang tingginya tingkat impor Indonesia untuk beberapa bahan pangan,
Ketua BKSAP menanggapi bahwa Indonesia memang belum mempunyai
kebijakan sektor pangan yang menjamin ketahanan pangan di dalam negeri.
Hal ini dapat diantisipasi salah satunya dengan cara menaikkan tarif impor
pangan di dalam negeri. Untuk menaikkan konsumsi dan kemungkinan
ekspor bahan pangan berbahan sagu, misalnya, Indonesia sebetulnya dapat
menaikkan tarif impor beberapa bahan pangan lainnya seperti terigu. Untuk
bahan pangan tertentu seperti beras, WTO bahkan mengizinkan tarif impor
di atas 100%. Dengan demikian, bahan pangan alternatif yang ditawarkan
akan memiliki posisi tawar di pasar yang lebih tinggi. Selain itu, hal ini
10
secara perlahan juga akan berdampak terhadap pemulihan ketahanan
pangan Indonesia di masa depan.
Sementara Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan
dirinya sangat menaruh perhatian pada organisasi Global Organization of
Parliamentarians against Corruption (GOPAC) yang selama ini dikawal oleh
Bapak Fadli Zon. Menurut Dedie, Indonesia selalu menempati ranking atas
sebagai negara dengan perilaku korup tertinggi. Oleh karena itu dia
berharap GOPAC terus memperjuangkan nilai-nilai antikorupsi.
Wakil Wali Kota juga mengatakan pernah bertemu dengan Bapak Fadli
Zon di Inggris dalam sebuah acara antikorupsi. Menurutnya, Bapak Fadli
Zon telah membawa nuansa yang baik untuk memperjuangkan semangat
antikorupsi dari Indonesia. Terakhir, dia juga menyampaikan permohonan
apabila moratorium pemekaran wilayah telah dicabut, dia berharap agar IPB
berada di Kota Bogor, tidak berada di Kabupaten Bogor Barat sebagai
kabupaten baru hasil pemekaran nanti.
Acara diakhiri dengan pemberian cendera mata kepada pimpinan IPB
dan Wakil Wali Kota Bogor. Delegasi juga menyempatkan diri melihat
sejumlah hasil penelitian terbaru yang dikembangkan IPB.
Foto 6. Ketua BKSAP memberikan cendera mata kepada Plh. Rektor IPB.
11
Foto 7. Delegasi melihat hasil sejumlah penelitian yang dikembangkan IPB.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Antusiasme civitas akademika IPB serta sambutan hangat pemerintah
daerah dalam pelaksanaan BKSAP Day merupakan sumber masukan
penting dalam upaya diplomasi yang dilakukan BKSAP. Kegiatan
diharapkan tidak sampai di sini saja, tetapi diikuti dengan program-
program kerja sama yang lebih konkret dengan perguruan tinggi.
2. Dibutuhkan kebersamaan oleh semua pihak untuk berkontribusi dalam
diplomasi yang dilakukan pemerintah. Perguruan tinggi dapat ikut serta
menjalankan peran tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
3. Diperlukan kerja sama intensif dengan perguruan tinggi untuk semakin
mengenalkan tugas dan fungsi BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi
parlemen.
B. Saran
1. BKSAP mendorong dan menyarankan kepada pemerintah untuk kembali
menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai sektor prioritas
mengingat kebutuhan pangan harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar.
Terdapat 273 juta rakyat Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan
makannya sehari-hari.
2. BKSAP Day agar terus menggali tema-tema paling mutakhir agar
ditemukan variasi masukan dan sumber informasi yang diterima BKSAP.
12
IV. PENUTUP
A. Anggaran
Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas 3 (tiga) Anggota
DPR, 2 (dua) pejabat dan 4 (empat) staf Bagian Administrasi Kegiatan Luar
Negeri Anggota, 2 (dua) wartawan pemberitaan parlemen, dan 1 (satu)
orang Tenaga Ahli BKSAP adalah sebesar Rp. 74.064.000.
B. Keterangan Lampiran
Laporan ini dilengkapi dengan tautan pemberitaan kegiatan pada:
1. https://www.instagram.com/p/CJDxRiCnkLx/?utm_source=ig_web_cop
y_link
2. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31171/t/BKSAP+DPR+Dorong+Pe
merintah+Jadikan+Pangan+dan+Pertanian+Sebagai+Sektor+Prioritas
C. Kata Penutup
Demikianlah pokok-pokok laporan pelaksanaan BKSAP Day pada tanggal
20-22 Desember di Bogor, Jawa Barat. Atas nama delegasi, kami
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberian kepada delegasi
untuk melaksanakan tugas yang mulia demi bangsa dan negara Indonesia.
Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 25 Desember 2020
Ketua Delegasi,
ttd.
Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
A-86
12/26/2020
1
DIPLOMASI PARLEMEN SEBAGAI BAGIAN DIPLOMASI TOTAL INDONESIA Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. – Ketua BKSAP DPR RI
KONTEKS DIPLOMASI TOTAL “Hanya dengan melibatkan secara aktif semua komponen bangsa maka diplomasi kita akan
berhasil mencapai kepentingan nasional kita,” (Pidato Bung Hatta di Radio 10 Des 1945, menginsipirasi Menlu Hasan Wirajuda (2001-2009) dalam mendorong diplomasi total)
“It means that all branches of the government must work closely together. Congress and the Department of Defense, Treasury, Agriculture, …, with its responsibility for our national
resources, and the others, all have the roles to play… And so it is with business, agriculture, and labor, with the press and with
the radio, with all of our great national organizations,” (Pidato Menlu AS, Dean Acheson, Total Diplomacy to Strengthen US Leadership for Human Freedom, 1950)*
12/26/2020
2
DASAR HUKUM
“Icon designed by Vectortwins / Freepik"
•UU 37/1999 tentang Hubungan Luar
Negeri;
•UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (MD3) beserta perubahannya.
•Peraturan DPR RI No 1/2020 tentang Tata
Tertib DPR RI.
AKTOR HUBUNGAN LUAR NEGERI
Pemerintah
Kementerian Luar Negeri, Kementerian teknis, dan lembaga pemerintah lainnya.
Non-Pemerintah
DPR RI
Perseorangan
NGO/LSM
12/26/2020
3
PERSPEKTIF HISTORIS
Senat Romawi aktif menjalin perdamaian Romawi-Macedonia
sebelum akhirnya mengumumkan
pernyataan perang kepada Raja Philip V
dari Macedonia pascagagalnya Traktat Phoenice
pada 205 SM
Mejlis-i Umumi/ Parlemen Turki Utsmani (1876-78) aktif diplomasi Perang Turki-Rusia
Pada tahun 1800-an, dua anggota parlemen William Randal Cremer (Inggris) dan Frederic Passy (Prancis) inisiasi dialog dan pertemuan untuk perdamaian. Berujung pada pembentukan IPU.
TUJUAN DIPLOMASI PARLEMEN
• Meningkatkan saling pengertian antarnegara;
• Saling membantu untuk meningkatkan kontrol terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat;
• Meningkatkan legitimasi demokrasi dari organisasi
internasional antarpemerintah (Frans W. Weisglas and Gonnie de Boer, 2007)
12/26/2020
4
BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
Merupakan alat kelengkapan DPR RI (AKD) seperti Komisi, maupun Baleg, BURT, Banggar.
BKSAP merupakan focal point Diplomasi Parlemen Indonesia.
BKSAP membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.
DESK KEGIATAN BKSAP
Desk Kerja Sama
Internasional Desk Kerja
Sama Bilateral
Desk Administrasi Luar
Negeri Anggota/Diplomasi
Individu
Desk Kerja Sama
Regional
“Icons designed by macrovector / Freepik"
12/26/2020
5
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)
G20 Speakers’ Conference
BKSAP dalam forum internasional menyuarakan aspirasi-aspirasi dan
pandangan politik luar negeri Indonesia.
BKSAP aktif memprakarsai perhelatan internasional di domestik untuk
menegaskan sikap politik isu tertentu.
BKSAP membentuk Panitia Kerja Organisasi Internasional untuk merumuskan peran dan memaksimalkan keanggotaan Indonesia di
OI.
12/26/2020
6
KERJA SAMA REGIONAL
BKSAP konsisten menyuarakan aspirasi kemanusiaan termasuk dalam isu pengungsi Rohingya. BKSAP kukuh berjuang untuk resolusi Rohingya di AIPA
BKSAP memfasilitasi kerja sama antarparlemen Indonesia dengan parlemen negar-negara Pasifik Selatan melalui Panja Pasifik dan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.
12/26/2020
7
KERJA SAMA BILATERAL
DIPLOMASI ANGGOTA DPR
Melebarkan sayap komunikasi bilateral antarparlemen kedua negara melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Pada 2019-2024, BKSAP membentuk sedikitnya 102 GKSB. Sejumlah negara (Tajikistan, Kamboja) telah meminta pembentukan GKSB.
Memfasilitasi minat, kepentingan dan upaya aktivitas diplomasi anggota DPR perorangan. Negara memiliki ekstra 575 diplomat parlemen. Memfasilitasi upaya penguatan kapasitas individu atau mendorong peningkatan citra anggota terkait di level internasional.
DIPLOMASI PARLEMEN SAAT PANDEMI
• Interaksi dengan dunia internasional dalam kerja sama internasional penanganan pandemi, pengawasan hingga pemulihan COVID-19 via webinar.
• Penguatan kerja sama yang dilakukan GKSB dengan diskusi dengan pemangku kepentingan (Dubes maupun parlemen negara lain) via telewicara.
• Pertemuan formal dan non-formal dengan Dubes negara lain di kediaman Pimpinan BKSAP (jamuan makan siang, pertemuan diskusi, dll).
• Diskusi Kelompok Terarah/FGD dengan sejumlah pihak seperti Westminster Foundation for Democracy untuk elaborasi isu pemulihan hijau dan green economy.
12/26/2020
8
TERIMA KASIH