Post on 21-Jul-2020
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KINERJA
(LKj)
KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2014
SEKRETARIAT KABINET RI
ii
KATA PENGANTAR
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Deputi Polhukam
Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014
sebagai bentuk akuntabilitas organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi yang diemban.
LKj ini ditujukan untuk dapat mengomunikasikan capaian kinerja Deputi
Polhukam pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan proses pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi. LKj ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan Deputi Polhukam yang direncanakan selama
tahun 2014, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian kinerja.
Selama tahun 2014, secara umum sasaran strategis Deputi Polhukam
dapat dicapai dengan kategori sangat baik dan memuaskan. Hal ini
dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program
reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban
kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Polhukam untuk
mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat,
khususnya bagi unit kerja di lingkungan Deputi Polhukam agar hasil capaian
kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.
Jakarta, Februari 2015
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Bistok Simbolon, S.H., M.H.
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
KATA PENGANTAR ..................................................................................
DAFTAR ISI ..................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
DAFTAR TABEL .........................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................
Latar Belakang .......................................................................
Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan .................................................................................
Aspek Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan dan Permasalahan Utama
(Strategic Issues) yang Sedang Dihadapi ....................
Sistematika Penyajian Laporan .....................................
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................
Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .......................
Visi dan Misi ............................................................................
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran Strategis ..........................................
Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan .......................................
Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .......................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................
Pengukuran Kinerja .............................................................
.............. i
............ ii
........... iii
............. v
........... vi
............ 1
............ 1
............ 3
.......... 15
.......... 22
.......... 24
.......... 24
.......... 25
.......... 30
.......... 34
.......... 37
.......... 41
.......... 41
iv
Capaian Kinerja Tahun 2014 ...........................................
A. Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan ...............................
B. Realisasi Anggaran .......................................................
BAB IV PENUTUP .................................................................................
LAMPIRAN ....................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
.......... 44
.......... 44
.......... 88
.......... 91
.......... 93
.......... 95
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan ........................................................................ 13
Gambar 2 : Perbandingan Capaian Sasaran Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden Secara Tepat Waktu………...... 77
Gambar 3 : Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian RPerpres,
RKeppres dan RInpres yang Ditindaklanjuti…………………..... 79
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah SDM Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Akhir Tahun 2014 Berdasarkan
Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin ……………………… 14
Tabel 2 : Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Deputi
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 ……… 34
Tabel 3 : Penetapan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Tahun 2014 ………………………..………………………. 35
Tabel 4 : Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Tahun 2014………………………………................ 38
Tabel 5 : Kategori Pencapaian Kinerja......................................................... 44
Tabel 6 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran
Strategis ………………………………………..………………………....... 45
Tabel 7 : Rekapitulasi Realisasi Penyelesaian Hasil
Analisis/Pengamatan/Pemantauan Atas Kebijakan
dan Program Pemerintah di Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Tahun 2014………………………………………… 55
Tabel 8 : Waktu Penyelesaian Hasil Analisis/
Pengamatan/Pemantauan di Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan secara Tepat Waktu Tahun 2014…………. 56
Tabel 9 : Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang
Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014...…………………….. 58
Tabel 10 : Indikator Sasaran Kedua …………………………………………… 68
Tabel 11 : Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres
Tahun 2014 …………………………………………………………....... 73
vii
Tabel 12 : Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian
Sasaran Dua Tahun 2014…………………......……………………….. 74
Tabel 13 : Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan
RInpres Tahun 2014 …………………………………………………….. 76
Tabel 14 : Realisasi Anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Tahun 2014 ……….………………………………………… 88
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 1
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban
bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Upaya
penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dipertegas melalui
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penguatan
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden tersebut merupakan landasan dasar
ditetapkannya kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau lebih dikenal sebagai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap
entitas Akuntablitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan
kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan
anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut
menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari
entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja
Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/
Lembaga. Sistem SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 2
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tentang tindakan pimpinan
organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas dan
fungsinya (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj,
dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama
gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan
yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan
sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di
tahun mendatang.
Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada
dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi;
rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan
evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 3
Melalui LKj diharapkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan
kolektif lembaga/instansi dapat tergambar bagi pihak-pihak yang
memberikan mandat atau amanah. Selain itu, LKj diharapkan dapat lebih
mengefektifkan aparatur pemerintah dalam meningkatkan disiplin dalam
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi
manajemen kinerja yang taat asas.
Komitmen Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau
disingkat Deputi Polhukam dalam meningkatkan kualitas SAKIP di
lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara
terus menerus (continuous improvement) terhadap kualitas seluruh
dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya
sebagai bentuk manajemen kinerja. Terkait dengan hal itu, Deputi
Polhukam sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
melakukan penyusunan LKj Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggung
jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud
dalam peraturan-peraturan tersebut.
Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet jo.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan
turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet, kedudukan Deputi Polhukam berada di bawah
Sekretaris Kabinet. Deputi Polhukam mempunyai tugas membantu
Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf,
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 4
administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan
dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan
penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang politik, hukum, dan keamanan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Polhukam
menyelenggarakan tujuh fungsi, yaitu:
1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. Penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan, dan
penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,
dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan
kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. Penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang
pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen
pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk
analisis tentang pembatalan peraturan daerah;
4. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data,
informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
5. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 5
6. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik,
hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri,
berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan
pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi
profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media
massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kabinet.
Adapun susunan organisasi Deputi Polhukam terdiri dari:
1. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional;
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur
Negara, Komunikasi dan Informatika;
3. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; dan
4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.
Masing-masing Asisten Deputi tersebut memiliki tugas, fungsi,
dan struktur organisasi sebagai berikut:
1. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah; pengamatan perkembangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan; serta pemantauan, evaluasi, dan
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan
hubungan internasional.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 6
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang
Politik dan Hubungan Internasional menyelenggarakan enam
fungsi, yaitu:
a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan
lembaga negara, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan
hubungan internasional;
b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga
negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan
internasional;
c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan
data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan
umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan
hubungan internasional;
e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang
hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan
hubungan internasional, baik di luar negeri maupun dalam
negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 7
kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat
akademi, media masa, dan kalangan lainnya yang dianggap
perlu; dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Polhukam.
Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Politik dan
Hubungan Internasional terdiri dari empat Bidang, yaitu:
1. Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan
Organisasi Kemasyarakatan;
2. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
3. Bidang Hubungan Internasional;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur
Negara, Komunikasi dan Informatika
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur
Negara, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis
atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan
perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan,
keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum,
hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika.
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur
Negara, Komunikasi, dan Informatika melaksanakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 8
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan,
keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum,
hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan
informatika;
b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kekuasaan
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan,
keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum,
hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan
informatika;
c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan
data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman,
kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum
pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia,
aparatur negara, komunikasi dan informatika, berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara,
penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika;
e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang
kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara,
penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara,
komunikasi dan informatika, baik di luar negeri maupun
dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 9
berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga
negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan
kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Polhukam.
Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika terdiri
dari:
1. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Bidang Aparatur Negara;
3. Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan
Pertanahan
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan
Pertanahan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penyiapan
perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah
perbatasan, dan pertanahan.
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan
Pertanahan melaksanakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan,
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 10
keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan
pertanahan;
b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan,
keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan
pertanahan;
c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan
data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan,
kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang
pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan
dan pertanahan;
e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang
pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah
perbatasan dan pertanahan, baik di luar negeri maupun dalam
negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di
kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat
akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap
perlu; dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Polhukam.
Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika terdiri
dari:
1. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 11
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan;
3. Bidang Pertanahan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas
membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam
rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan
persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden,
serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di
bidang politik, hukum, dan keamanan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang
Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan
perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan;
b. Penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan
prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik,
hukum dan keamanan;
c. Penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi,
dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 12
kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan
Peraturan Daerah;
d. Penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap
substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di
bidang politik, hukum dan keamanan;
e. Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di
bidang politik, hukum dan keamanan;
f. Pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi
Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;
g. Fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Polhukam
Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan
Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
terdiri dari:
1. Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan
Informatika, dan Aparatur Negara;
3. Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan;
4. Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Deputi Polhukam yang didukung oleh 4
(empat) Asisten Deputi dan 13 (tiga belas) Bidang tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 13
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
(Bistok Simbolon, S.H., M.H.)
Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan
Internasional
(Drs. M.Y. Raso, M.Si.)
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika
( )
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan
Pertanahan (Edwin Jeffry Herald Wuisang,
S.H., M.M., M.H.)
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(M. Rokib, S.H., M.H.)
Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik,
dan Organisasi Kemasyarakatan
(Danil Arif Iskandar, S.H.,
LL.M.)
Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dyah Pancaningrum, S.H.,
MTDev.)
Bidang Hubungan Internasional
(Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.)
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.)
Bidang Aparatur Negara
(Hennie Ambar Susilowati, S.H.)
Bidang Komunikasi dan Informatika (Agus Widyanto,
S.Sos.)
Bidang Pertahanan dan Keamanan
(Sinta Puspitasari, S.Sos., M.Comm &
Mediast.)
Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah
Perbatasan (Troeno Marayoga, S.H.,
LL.M.)
Bidang Pertanahan (Radian Nurcahyo, S.H.,
M.Kn., LL.M.)
Bidang Politik Dalam Negeri
(Novi Pratiwi Dewi, S.H.,
M.H.)
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi,
Informatika, dan Aparatur Negara
(Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.)
Bidang Pertahanan, Keamanan, dan
Pertanahan (Ida Dwi Nilasari, S.H.,
M.H.)
Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi
(Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.)
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 14
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Polhukam
didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 57 (lima puluh tujuh)
orang, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah SDM Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Akhir Tahun
2014 Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin
Pangkat Jabatan Pendidikan Jenis Kelamin
Gol. Jmlh Nama Jabatan Jmlh Tingkat
Jmlh Jenis
Jmlh S3 S2 S1 D3 SLTA L P
IV/e 1 Deputi 1 - 1 - - - 1 1 - 1
IV/d 1 Asisten Deputi 3
1 - - - 3
1 - 3
IV/c 2 - 2 - - - 2 -
IV/b 3
Kepala Bidang 13 1 10 2 - - 13 7 6 13 IV/a 9
III/d 1
III/d 4
Kepala Subbidang 23 -
11
11
-
1 23 13 10 23 III/c 18
III/b 1
III/a 14 Analis 13 - 1 12 - - 13 5 8 13
Pengolah Data 1 - - 1 - - 1 1 - 1
II/d 2
Sekretaris 1 - - - 1 - 1 1 - 1
Pengadministrasi Umum
1 - - - 1 - 1 - 1 1
II/c 1 Pengolah Data 1 - - - 1 - 1 1 - 1
Jmlh 57 57 2 25 26 3 1 57 32 25 57
Secara kuantitas, jumlah pegawai di Deputi Polhukam masih
sangat kurang apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang
dijalankan. Namun kualitas yang dimiliki pegawai Deputi Polhukam sudah
cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal yang sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya. Selain itu, para pegawai di lingkungan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 15
Deputi Polhukam juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, serta dibekali dengan
pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai dalam
pelaksanaan tugasnya.
Aspek Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, serta Permasalahan Utama (Strategic
Issued) yang Sedang Dihadapi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Polhukam
menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang
berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal).
Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat
agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang
biasa dihadapi oleh Deputi Polhukam adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan,
dan potensi Deputi Polhukam adalah sebagai berikut:
a. Kekuatan Organisasi
Kekuatan dasar Deputi Polhukam yang berpengaruh dalam
penetapan dan pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai
berikut :
1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis
Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama
untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan
suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata
pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 16
upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja
maupun organisasi.
2) Kebijakan organisasi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi
Polhukam, kerja sama dan koordinasi antar satuan kerja
merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan
kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien.
3) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan
berkompeten yang didasarkan pada pola pembinaan karier
berbasis sistem merit atau kinerja merupakan pilar organisasi
kuat yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.
4) Anggaran
Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang
keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Deputi Polhukam
yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja.
5) Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja
organisasi antara lain adalah gedung kantor, kendaraan
operasional dinas, dan jaringan.
6) Kedudukan dan kemudahan akses
Kedudukan Deputi Polhukam yang berada di lingkungan
lembaga kepresidenan merupakan aspek strategis Deputi
Polhukam. Kemudahan akses juga merupakan aspek strategis
Deputi Polhukam, karena setiap orang ingin memberikan yang
terbaik bagi Presiden. Selain itu Deputi Polhukam mempunyai
aspek strategis dalam membantu Presiden terkait substansi
kebijakan, terutama posisinya yang netral dan terbebas dari
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 17
ego sektoral. Posisi tersebut menjadi strategis mengingat
Deputi Polhukam tidak melaksanakan program-program yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga dan atau Pemerintah
Daerah, sehingga Deputi Polhukam tidak mempunyai
kepentingan sektoral. Deputi Polhukam mampu memberikan
pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor
manapun secara berimbang. Kemampuan tersebut tidak
dimiliki oleh institusi lain, karena pada umumnya
kementerian/lembaga dan atau Pemerintah Daerah akan
membela kepentingannya masing-masing.
Dalam melaksanakan fungsinya berupa mempersiapkan
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden posisi
Deputi Polhukam yang netral dan tidak berpihak pada sektor
menyebabkan Deputi Polhukam mampu bekerja tanpa
intervensi dari siapa pun. Hal tersebut dapat memberikan
landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang.
Dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan
pendapat berupa rekomendasi kebijakan, posisi Deputi
Polhukam yang netral tersebut merupakan aspek strategis yang
memberikan hasil berupa berbagai rekomendasi kebijakan
yang lebih berimbang di bidang politik, hukum, dan keamanan
kepada Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa
memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang
terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah,
serta yang berasal dari laporan masyarakat.
Pemberian rekomendasi tersebut dapat juga berasal dari
kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi yang selama ini
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 18
dilakukan ke berbagai daerah terhadap implementasi dari
berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
dan berbagai permasalahan pemerintahan. Posisi Deputi
Polhukam menjadi strategis seringkali memunculkan
rekomendasi berupa solusi permasalahan pemerintahan yang
ditemukan di lapangan.
Berdasarkan aspek strategis yang dimiliki Deputi Polhukam
tersebut, Deputi Polhukam terus berupaya mewujudkan birokrasi
yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Oleh
karena itu, Deputi Polhukam mencanangkan berbagai program
pendukung terkait penyempurnaan Sistem IT dalam hal pengolahan
berkas/dokumen dan penetapan target kinerja pegawai, dan
penyempurnaan program capacity building yang dapat menunjang
pelaksanaan tugas substansi kebijakan, dengan berpedoman pada
beberapa prinsip/standar kerja zero mistake, aman, akuntabel,
keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan
negara, serta efektif dan efisien.
b. Kelemahan Organisasi
Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Deputi Polhukam
yaitu:
1) Jumlah sumber daya manusia belum terpenuhi secara optimal,
sehingga untuk memenuhi target kinerja, setiap individu di
lingkungan Deputi Polhukam mempunyai beban kerja yang
cukup besar;
2) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan
menyeluruh, mengingat jumlah sumber daya manusia yang
masih terbatas.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 19
c. Potensi Organisasi
Beberapa potensi yang dimiliki oleh Deputi Polhukam di antaranya
meliputi:
1. Visi dan misi organisasi yang jelas;
2. Tugas dan fungsi yang jelas;
3. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk
mewujudkan visi dan misi organisasi;
4. SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui
pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional
termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang
lain;
5. Dokumen hukum yang diperlukan sebagai bahan
rujukan/referensi dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau
pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka
memberikan analisis kebijakan kepada Presiden secara optimal;
6. Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan
pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam
rangka mendukung tugas Presiden;
7. Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas
secara efektif dan efisien; dan
8. Meningkatnya imej positif pemangku kepentingan dan
masyarakat terhadap Sekretariat Kabinet.
2. Lingkungan Eksternal
Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi
penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Deputi Polhukam
adalah sebagai berikut :
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 20
a. Politik
Perubahan politik pascareformasi telah memberikan ruang
yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara
aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk juga di
bidang pemerintahan. Demokrasi yang makin berkembang
membuat masyarakat semakin lugas menuntut hak-hak mereka
sehingga birokrasi di pemerintahan mau tidak mau harus lebih
responsif. Birokrasi semakin dituntut untuk memberikan
pelayanan yang cepat, transparan, jujur, akuntabel, dan partisipatif.
b. Hukum
Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang
mengatur berbagai bidang pemerintahan, seperti: bidang keuangan
negara, pelayanan publik, dan kementerian negara, telah
mendorong lembaga pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja,
efisiensi, efektivitas, dan pertanggung-jawaban kepada publik.
c. Teknologi
Teknologi merupakan faktor yang memengaruhi kinerja dan
dapat menunjang kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan
mudah didapat. Kemajuan teknologi ini harus diantisipasi dengan
memperhitungkan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan.
d. Globalisasi
Perkembangan dunia yang pesat menjadi pemicu persaingan
antarnegara menjadi makin ketat. Negara-negara yang kuat secara
ekonomi, teknologi, sosial politik, dan SDM, akan lebih mudah
bersaing. Situasi dan kondisi tersebut harus dijadikan pendorong
agar kita mampu berkompetisi dengan bangsa lain.
Berdasarkan hasil analisis eksternal, maka peluang dan
ancaman terhadap Deputi Polhukam adalah sebagai berikut :
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 21
a. Peluang Organisasi
1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai
bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat;
2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem
manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan
perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat
dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government
di setiap instansi pemerintah;
4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan
yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada
semua kegiatan.
b. Ancaman Organisasi
Ancaman terhadap Deputi Polhukam adalah adanya tingkat
kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi
pemerintah.
3. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Sedang Dihadapi
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan
ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan
dihadapi oleh Deputi Polhukam dalam kurun waktu tiga tahun ke
depan, yaitu :
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 22
a. Aspek Ketatalaksanaan
1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga
pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain
di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas Deputi Polhukam;
2) Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan
menyeluruh.
b. Aspek Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dalam
mendukung tugas dan fungsi Deputi Polhukam, terutama
penajaman analisis dan kejelian menangkap isu-isu strategis serta
membangun jaringan informasi dan koordinasi antar
kementerian/lembaga.
c. Aspek Sarana dan Prasarana
1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
organisasi;
2) Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi belum
terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara
manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan
akan dikembangkan.
Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu
diambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan
solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerja Deputi
Polhukam.
Sistematika Penyajian Laporan
Sistematika penyajian LKj 2014 Deputi Polhukam berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 23
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran tentang sistematika laporan
tersebut adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang beserta maksud
dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014,
gambaran organisasi yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi
dan struktur organisasi serta aspek strategis Deputi Polhukam
dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Menjelaskan secara ringkas gambaran umum perencanaan
kinerja serta ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan ikhtisar
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar
pengukuran kinerja Deputi Polhukam tahun 2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Deputi Polhukam
untuk setiap sasaran strategis (terutama capaian IKU) sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban
keuangan atau anggarannya (akuntabilitas keuangan) serta
reviu implementasi atau pelaksanaan SAKIP di Deputi
Polhukam.
Bab IV Penutup
Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Deputi
Polhukam Tahun 2014 dan menguraikan upaya perbaikan
yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan
dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di
Deputi Polhukam dan peningkatan kinerja di masa mendatang.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 24
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak
terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas
organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi
dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan kinerja organisasi.
Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan
untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas
pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat
dan pegawai di lingkungan Deputi Polhukam.
Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Perencanaan kinerja Deputi Polhukam didasarkan pada Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terahir dengan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana
Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010—2014. Renstra Sekretariat
Kabinet Tahun 2010—2014 beserta perubahannya merupakan panduan
pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Polhukam.
Guna mendukung pencapaian visi dan misi, sasaran, program, dan
kegiatan Sekretariat Kabinet, Deputi Polhukam merumuskan visi, misi
dan strategi dalam renstra instansi yang selanjutnya dioperasionalkan
dalam suatu perencanaan kinerja. Di dalam proses perencanaan kinerja,
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 25
Deputi Polhukam mendefinisikan seluruh sasaran, program, dan kegiatan
yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran yang kemudian
diformulasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Polhukam memuat angka
target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi
komitmen yang harus dicapai dalam satu periode tahunan. Selain itu,
dokumen RKT tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan
tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance
agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja (PK). Penetapan
Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para
pejabat di lingkungan Deputi Polhukam sebagai penerima amanah kepada
pimpinan dan stakeholdernya.
Keberhasilan pencapaian PK diukur menggunakan instrumen
berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators
(KPI) yang ditetapkan secara formal dengan keputusan pimpinan instansi.
Melalui IKU, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang
diperlukan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai dasar
evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Gambaran secara ringkas tentang substansi perencanaan kinerja,
ikhtisar Penetapan Kinerja serta ikhtisar Indikator Kinerja Utama Deputi
Polhukam dapat dilihat pada penjelasan berikut.
Visi dan Misi
Dalam melaksanakan fungsinya, Deputi Polhukam terlibat aktif
dalam proses formulasi, implementasi, evaluasi, reformulasi program dan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 26
kebijakan Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Hasil dari
proses tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Tugas
yang sangat strategis tersebut tercermin dalam rumusan visi dan misi
Deputi Polhukam. Rumusan visi dan misi itu selanjutnya mempengaruhi
penetapan tujuan dan sasaran strategis Deputi Polhukam.
Rumusan visi Deputi Polhukam sesuai dengan Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang telah beberapa kali
disempurnakan, terakhir melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana Strategis
Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014. Visi dan misi Sekretariat
Kabinet yang tercantum dalam Renstra tersebut adalah:
Berdasarkan pada Renstra tersebut, Deputi Polhukam telah
menetapkan Rencana Strategis Deputi Polhukam Tahun 2012-2014
(Renstra Deputi Polhukam 2012-2014). Dalam Renstra Deputi tersebut
juga telah ditetapkan visi dan misi Deputi Polhukam. Perumusan visi
tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan
yang diharapkan Deputi Polhukam dengan memperhatikan Undang-
Visi Sekretariat Kabinet
Menjadi Sekretariat Kabinet yang professional dan handal dalam
mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan.
Misi Sekretariat Kabinet
Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan
Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 27
Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025.
Visi Deputi Polhukam
mengandung pengertian bahwa
Deputi Polhukam merupakan unit
yang strategis, profesional, dan
dapat diandalkan dalam
memberikan dukungan analisis
secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya
visi ini diharapkan Deputi Polhukam akan mampu mengantisipasi
berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas
kinerjanya secara maksimal.
Guna memastikan bahwa visi Deputi Polhukam tersebut sesuai
dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan
penetapan misi yang jelas. Misi tersebut menjadi pernyataan yang
menetapkan tujuan Deputi Polhukam dan sasaran yang ingin dicapai.
Perumusan misi Deputi Polhukam dilakukan dengan mengacu
kepada visi, nilai-nilai, tugas dan fungsi yang diemban Deputi Polhukam;
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mencakup para
pegawai, masyarakat yang akan dilayani, mitra kerja, dan stakeholders
lainnya; menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan
apakah misi Deputi Polhukam tidak bertentangan secara internal dan
eksternal dengan kebijakan pemerintah serta menyelaraskan kegiatan,
proses utama, dan sumber daya untuk memungkinkan Deputi Polhukam
melaksanakan kegiatannya secara lebih baik dan efisien.
Visi
Menjadi Deputi Politik, Hukum,
dan Keamanan yang
professional dan handal dalam
membantu Sekretaris Kabinet
memberikan dukungan kepada
Presiden dan Wakil Presiden
dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan di bidang politik,
hukum, dan keamanan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 28
Dalam menjalankan fungsinya, Deputi Polhukam perlu
melaksanakan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing)
kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan
keamanan. Fungsi perencanaan (planning) kebijakan dan program
dilakukan Deputi Polhukam melalui mekanisme pembahasan rencana
kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik, hukum, dan
keamanan. Dalam hal ini, Deputi Polhukam perlu memastikan bahwa
rencana kebijakan dan program Pemerintah tersebut disusun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terformulasi
dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan oleh Sekretaris
Kabinet atau Presiden.
Terkait pelaksanaan pengorganisasian, Deputi Polhukam harus
mengomunikasikan dengan jelas dan rinci kepada unit kerja di bawahnya,
arahan Sekretaris Kabinet atau Presiden, berikut landasan kebijakan dan
permasalahan yang melatarbelakanginya secara tertulis maupun
lisan/pertemuan sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan
kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat.
Misi
Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program
pemerintah serta penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan
keamanan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan
dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden
dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance)
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 29
Pada pelaksanaan koordinasi, Deputi Polhukam mengupayakan
agar perumusan rekomendasi kebijakan dan program Pemerintah di
bidang politik, hukum, dan keamanan disusun dengan melibatkan
stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan
tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan berimbang.
Deputi Polhukam juga melaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum,
dan keamanan melalui monitoring kebijakan dan program yang telah
ditetapkan. Dalam hal ini, Deputi Polhukam mengevaluasi implementasi
kebijakan dan program tersebut untuk membantu Sekretaris Kabinet
dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu
tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada.
Berdasarkan uraian di atas, Deputi Polhukam melaksanakan
fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan tidak hanya pada
tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Oleh
karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi
Polhukam bersifat terintegrasi mulai dari formulasi sampai dengan
reformulasi kebijakan (integrated policy analysis).
Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan Deputi
Polhukam lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi
kebijakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Hasil analisis dan
rekomendasi kebijakan yang bersifat second opinion dapat dijadikan
sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya.
Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat,
melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil
analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 30
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Cara Pencapaian
Tujuan dan Sasaran Strategis
Menindaklanjuti visi dan misinya, suatu organisasi harus memilki
tujuan strategis yang dirumuskan dengan jelas untuk mempertahankan
eksistensi organisasinya. Penetapan tujuan dilakukan dalam rangka
operasionalisasi visi dan misi berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi Deputi Polhukam. Tujuan merupakan
sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis strategis serta dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan
sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
misi.
Penetapan tujuan Deputi Polhukam harus konsisten dengan tugas
dan fungsinya, mempertajam fokus pelaksanaan misi Deputi Polhukam,
meletakkan kerangka prioritas bagi arah program dan kegiatan yang akan
dilakukan. Perumusan tujuan Deputi Polhukam juga perlu
mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan berupa potensi,
peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi,
termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, pendanaan
serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan
dalam melakukan kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Deputi
Polhukam telah menetapkan satu tujuan strategis dalam Renstra Deputi
Polhukam 2012-2014. Tujuan tersebut merupakan implementasi
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet
yang harus dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan tersebut
diformulasikan agar Deputi Polhukam beserta jajarannya dapat
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 31
mengukur kinerja dan
mengetahui secara tepat yang
harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam mencapai visi
dan misinya.
Untuk mencapai tujuan,
perlu dirumuskan Sasaran
Strategis organisasi. Sasaran
Strategis merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima
tahun. Sasaran ini diperlukan untuk mengarahkan penyusunan kegiatan
dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Polhukam yang diwujudkan
melalui berbagai program dan kegiatan.
Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian atau target masing-
masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-
masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan
indikator.
Di tahun 2014, Deputi Polhukam telah menetapkan dua Sasaran
Strategis yang telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik),
Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan)
dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu), yaitu:
Tujuan Strategis
Memberikan dukungan
teknis, administrasi, dan
pemikiran yang prima di
bidang politik, hukum,
dan keamanan kepada
Sekretaris kabinet dalam
rangka mendukung
Presiden dan Wakil
Presiden dalam
menjalankan kekuasaan
pemerintahan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 32
Meskipun telah ditentukan tujuan dan sasaran dengan jelas,
diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam
bentuk strategi Deputi Polhukam. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran
merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya
Deputi Polhukam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan
memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta keadaan lingkungan
yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program
akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.
Pencapaian tujuan dan sasaran
diwujudkan dengan terlebih dahulu
memilih strategi pencapaiannya.
Adapun strategi pencapaian tersebut
dijabarkan melalui program dan
kegiatan. Program disusun untuk
mengoperasionalkan kebijakan dengan
orientasi pada pencapaian tujuan dan
sasaran, sedangkan kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan
program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran.
Sasaran Strategis
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di
bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan
presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan.
Arah kebijakan
Mengoptimalkan pemberian
dukungan kebijakan dan
program kepada Presiden di
bidang politik, hukum, dan
keamanan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 33
Deputi Polhukam telah menetapkan arah kebijakan dan strategi
yang memuat langkah-langkah berupa program indikatif yang memiliki
dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Polhukam
guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Polhukam.
Deputi Polhukam terus berupaya melakukan optimalisasi
pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah kepada
Sekretaris Kabinet melalui
pembinaan dan peningkatan
dari sisi manajemen,
organisasi, dan sumber daya
manusia. Oleh karena itu,
strategi Deputi Polhukam
difokuskan pada penguatan
aspek yang terkait dengan
manajemen organisasi.
Pada tahun 2014, arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam satu program dan dua kegiatan Deputi Polhukam.
STRATEGI
1. Mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas
2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
3. Meningkatkan pengawasan internal yang optimal
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 34
Tabel 2 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014
Sasaran Program Kegiatan
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Penyelenggaraan dukungan kebijakan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di
bidang politik, hukum, dan keamanan
1. Perumusan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Penyelesaian rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Penetapan kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
penetapan kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia, dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar
evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat penerima amanah.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 35
Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan para pimpinan
instansi dan unit kerja tidak hanya pandai mendapatkan dan
menghabiskan anggaran, tetapi juga mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan
masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari
SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan
yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil, yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Penetapan Kinerja Deputi Polhukam merupakan ikhtisar
kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 oleh
seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Polhukam. Uraian mengenai
Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Penetapan Kinerja
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jumlah Anggaran
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
a. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu.
b. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
c. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
97%
97%
97%
Rp. 2.953.298.000,00
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 36
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jumlah Anggaran
d. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
e. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
f. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
97%
97%
97%
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
97%
97%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 37
Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Indikator kinerja utama (IKU) Deputi Polhukam merupakan
ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Deputi
Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business)
yang diemban. IKU Deputi Polhukam dipilih dari seperangkat indikator
kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis
organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik, yang terdiri atas
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang
menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah
tercapai atau sebaliknya.
Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala
sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program Deputi
Polhukam dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan
outcome, sedangkan Indikator Kinerja Output adalah segala sesuatu
berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung
dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang
digunakan oleh Deputi Polhukam. Indikator Kinerja Outcome memberikan
gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa
dari Deputi Polhukam dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
stakeholders.
Secara lebih jelas, indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan
yang ingin dicapai Deputi Polhukam pada tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Indikator Sasaran Pertama:
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 38
waktu
2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
3. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan secara tepat waktu
4. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan
keamanan yang ditindaklanjuti
Indikator Sasaran Kedua:
1. Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan
keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu; dan
2. Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan
presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum,
dan keamanan yang ditindaklanjuti.
Perbandingan antara Indikator Kinerja Output dan Indikator
Kinerja Outcome, adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Alasan
Perumusan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
Ketepatan waktu penyelesaian analisis dan pendapat dan tindak lanjut analisis dan pendapat ditetapkan sebagai
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 39
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Alasan
Persentase hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
indikator kinerja utama karena menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Keterangan:
ketepatan waktu adalah jangka waktu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam satuan hari
Tindak lanjut adalah dijadikannya suatu hasil kerja (analisis/pendapat) sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan
Persentase digunakan sebagai indikator karena sifat pekerjaan Deputi Polhukam yang tidak dapat diprediksi dan beban pekerjaan dalam setahun tidak dapat diperkirakan karena bukan atas prakarsa unit kerja Deputi Polhukam, melainkan berasal dari instansi lain atau dari masyarakat (stakeholders)
Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan
Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan
Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 40
Masing-masing indikator pada kedua Sasaran Strategis merupakan
Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan dan ditetapkan pada Renstra
Deputi Polhukam 2012-2014 dan merupakan penyempurnaan dari
Indikator Kinerja Utama tahun sebelumnya.
Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur tingkat kualitas
penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Output
disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Deputi
dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari kerja sejak
berkas/dokumen diterima oleh Deputi Polhukam dari Sekretaris
Kabinet), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan
yang diajukan/disampaikan oleh Deputi Polhukam diterima, disetujui,
mendapatkan tanggapan positif oleh Sekretaris Kabinet, dan atau
disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden atau kepada
institusi/perorangan di luar Sekretariat Kabinet. Semakin tepat waktu
penyelesaian suatu analisis dan saran kebijakan serta mendapat tindak
lanjut stakeholders (Sekretaris Kabinet dan/atau kementerian/lembaga)
maka semakin menunjukkan kualitas pencapaian kinerja yang baik.
Setelah dilakukan reviu terhadap penetapan IKU Deputi
Polhukam, ditetapkan bahwa IKU Deputi Polhukam tahun 2014
merupakan indikator yang mencerminkan outcome.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 41
BAB III
CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran
kinerja dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik
dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan Deputi Polhukam sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strateginya, serta didasarkan pada kelompok indikator
kinerja berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan
dampak.
Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dimaksudkan
sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
Deputi Polhukam. Pengukuran kinerja di lingkungan Deputi Polhukam
dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Polhukam,
sehingga dilakukan secara berjenjang dari tingkat Asisten Deputi pada
Kedeputian Polhukam sampai pada tingkat Deputi Polhukam.
Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil
capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output,
dan outcome. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan
kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan
sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 42
organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan dua metode,
yaitu:
1. Metode Evaluasi Kinerja.
Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran
kinerja Deputi Polhukam selain memuat analisis capaian kinerja juga
dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progress realisasi kinerja
yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam
mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan
maupun perbedaan kinerja (gap), sebagai umpan balik untuk
mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun
perencanaan kinerja.
Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan
(PKK), dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan pembandingan
antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja
kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal
atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu
kegiatan.
2. Metode Pembandingan Capaian Sasaran.
Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran
(PPS), dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan
pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian
sasaran dengan target yang diharapkan.
Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan itu dianalisis guna
mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang
kemudian dapat digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan
kinerja yang bersangkutan di masa yang akan datang. Metode ini
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 43
bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi
Deputi Polhukam.
Pengukuran atas pencapaian sasaran strategis dalam Laporan
Kinerja Deputi Polhukam Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) rumus yang
disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya1, yaitu:
a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baik, digunakan rumus:
b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja, digunakan rumus:
Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini
menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, dengan
menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:
1 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara, 2003), hal. 23.
Rumus 2 Persentase pencapaian Realisasi rencana tingkat capaian
Rencana – (Realisasi – Rencana) = × 100% Rencana
Persentase pencapaian Realisasi rencana tingkat capaian
Realisasi = × 100% Rencana
Rumus 1
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 44
Tabel 5
Kategori Pencapaian Kinerja
No. Rentang Capaian
Kinerja Kategori Capaian
Kinerja Penggolongan
Kategori Capaian
1. ≥ 100 Memuaskan Biru
2. 85 % - <100 % Sangat Baik Hijau
3. 70 % - < 85 % Baik Oranye
4. 55 % - < 70 % Cukup Kuning
5. < 55 % Kurang Baik Merah
Capaian Kinerja Tahun 2014
A. Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Dalam Penetapan Kinerja Deputi Polhukam Tahun 2014, telah
ditetapkan dua Sasaran Strategis yang akan dicapai, yaitu terwujudnya
peningkatan kualitas hasil analisis
kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan dan
terwujudnya peningkatan kualitas
penyelesaian peraturan presiden,
keputusan presiden, dan instruksi
presiden di bidang politik, hukum,
dan keamanan.
Pengukuran atas capaian
kinerja Deputi Polhukam tahun
2014 dilakukan dengan
membandingkan antara target
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya
peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 45
(rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) yang
menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi
Polhukam dari perspektif stakeholder maupun business process Deputi
Polhukam melalui penilaian sendiri (self assessment). Capaian sasaran
strategis diukur melalui pengukuran terhadap beberapa indikator
kinerja utama (IKU). Uraian mengenai pencapaian IKU dari sasaran
strategis Deputi Polhukam adalah sebagai berikut:
Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis
No. Indikator Kinerja Utama Target
% Realisasi
% Capaian
%
Kategori Capaian Kinerja
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97 93,29 96,17 Sangat Baik
2. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97 94,54 97,46 Sangat Baik
3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
97 95,04 97,97 Sangat Baik
4. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
97 99,38 102,45 Memuaskan
5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu
97 88,29 91 Sangat Baik
6. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti
97 87,29 89,98 Sangat Baik
7. Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
97 97 100 Memuaskan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 46
No. Indikator Kinerja Utama Target
% Realisasi
% Capaian
%
Kategori Capaian Kinerja
8. Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
97 100 103 Memuaskan
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan
bahwa pencapaian IKU (outcome) untuk sasaran strategis pertama Deputi
Polhukam pada umumnya dikategorikan sangat baik, sedangkan untuk
sasaran strategis kedua dikategorikan memuaskan.
1. Formulasi IKU
Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU
Sasaran Strategis pertama, yaitu “Persentase penyelesaian hasil
analisis/pengamatan/pemantauan kebijakan dan program
pemerintah secara tepat waktu” diformulasikan dengan
menggunakan perhitungan berikut:
Sesuai Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012-2014, target
persentase penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis,
pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan analisis
rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum,
dan keamanan, ditetapkan meningkat selama kurun waktu 2010-
2014, yaitu dengan melakukan pengurangan waktu (hari/jam)
penyelesaian secara gradual setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan
Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar
Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu
Saran kebijakan yang disampaikan
X 100%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 47
Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik
Indonesia, target waktu penyelesaian laporan hasil perumusan dan
analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan
analisis rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari.
Rumusan Indikator Kinerja pada RKT 2014 tidak berbeda dengan
tahun 2013 karena Indikator Kinerja masih mencerminkan outcome
dan menggambarkan keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai,
dan dapat diukur karena menekankan pada ketepatan waktu
penyelesaian analisis dan saran kebijakan.
Ketepatan waktu merupakan pengukuran jangka waktu
penyelesaian suatu pekerjaan dalam satuan hari yang ditetapkan.
Ketepatan diukur berdasarkan persentase dari jangka waktu
penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan
perkembangan, dan pemantauan atas rencana kebijakan dan program
pemerintah yang disampaikan, yang selanjutnya ditindaklanjuti atau
disetujui oleh stakeholders (Presiden dan/atau kementerian/lembaga)
terkait. Dengan demikian, semakin sedikit hari satu pekerjaan dapat
diselesaikan, semakin baik nilai pencapaian sasaran, maka pencapaian
kinerja Deputi Polhukam semakin tinggi.
Adapun IKU “Persentase hasil analisis/pengamatan/
pemantauan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti”
diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut:
Saran yang ditindaklanjuti
Saran yang disampaikan
X 100%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 48
Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas
hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan. Saran atas kebijakan dan program Pemerintah
dapat dikatakan berkualitas apabila saran tersebut tepat secara
substansi dan ditindaklanjuti atau direspon positif oleh Pemerintah.
Ukuran ketepatan saran kebijakan dilihat berdasarkan persentase
hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah yang dijadikan
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi
persentase penyelesaian suatu hasil analisis berupa saran kebijakan
mendapat tindak lanjut dari Sekretaris Kabinet, semakin berkualitas
hasil perumusan dan analisis yang dihasilkan. Dengan demikian maka
semakin banyak hasil saran kebijakan dan analisis yang diterima dan
ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputi
Polhukam semakin tinggi.
Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis
kedua yaitu “Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden,
keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum,
dan keamanan secara tepat waktu” diformulasikan dengan
menggunakan perhitungan berikut:
Indikator persentase penyelesaian rancangan peraturan
presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang
politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu digunakan untuk
mengukur kecepatan penyiapan rancangan yang diajukan oleh
(hari penyelesaian rancangan1 + hari penyelesaian rancangan2 + … )
n n = jumlah laporan penyelesaian Rperpres, Rkeppres, & Rinpres
X 100% = ===== +
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 49
Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Kecepatan penyiapan
rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi
presiden diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan sampai
dengan selesai. Penyelesaian penyiapan rancangan peraturan
presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden dikatakan cepat
apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang
dialokasikan dalam Standar Pelayanan.
Adapun IKU “Persentase rancangan peraturan presiden,
keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum,
dan keamanan yang ditindaklanjuti” diformulasikan dengan
menggunakan perhitungan berikut:
Indikator persentase rancangan peraturan presiden, keputusan
presiden, dan instruksi presiden yang ditindaklanjuti digunakan
untuk mengukur kualitas dari penyiapan penyelesaian rancangan
peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden yang
diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden.
Penyelesaian penyiapan rancangan peraturan presiden,
keputusan presiden, dan instruksi presiden oleh dikatakan tepat
apabila penyelesaian penyiapan rancangan peraturan presiden,
keputusan presiden, dan instruksi presiden tersebut tepat dari sisi
substansi dan teknis perundang-undangannya (legal drafting). Tepat
dari sisi substansi apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu
rancangan dapat ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet.
Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang ditindaklanjuti
=
Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang disampaikan X 100%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 50
Demikian halnya, apabila telah ditetapkan menjadi peraturan
perundang-undangan oleh Presiden, rancangan tersebut tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
lain atau bahkan di-judicial review karena adanya rasa ketidakpuasan
masyarakat. Selain itu dari segi teknis perundang-undangan sudah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik
legal drafting pada umumnya.
Rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan
instruksi presiden ditindaklanjuti apabila:
1. Deputi Polhukam telah mengajukan rancangan peraturan
presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden kepada
Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Polhukam telah menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet
bahwa rancangan yang disampaikan perlu disempurnakan atau
dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa, berdasarkan hasil
analisis hukum atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi
yang diprakarsai pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Deputi Polhukam telah menyampaikan surat kepada Sekretaris
Kabinet bahwa rancangan tersebut masih harus dikoordinasikan
oleh instansi yang berkompeten, seperti menteri koordinator.
4. Deputi Polhukam telah melaporkan kepada Sekretaris Kabinet
sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak
dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait
lainnya.
5. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi
terkait untuk meminta pertimbangan atas rancangan yang
diajukan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 51
6. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah
asli rancangan peraturan perundang-undangan kepada instansi
pemrakarsa dan/atau instansi terkait lainnya.
Diharapkan dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang,
sasaran yang telah ditetapkan oleh Deputi Polhukam memiliki
dampak dan kontribusi kepada perbaikan kinerja Sekretariat Kabinet
secara keseluruhan, yang secara umum ditandai dengan
dipertahankannya pencapaian laporan keuangan Sekretariat Kabinet
dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara
berkelanjutan dan tingkat pemenuhan parameter reformasi birokrasi
di Sekretariat Kabinet pada tahun 2014 mencapai 100%.
2. Pencapaian IKU
Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan kualitas hasil
penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan
presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum,
dan keamanan bersumber dari pelaksanaan fungsi Deputi Polhukam
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
Kualitas tersebut dilihat dari hasil analisis atas perumusan rencana
kebijakan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas
pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah yang menghasilkan
rekomendasi kebijakan, serta hasil penyelesaian rancangan peraturan
presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi
presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang menghasilkan
peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di
bidang politik, hukum, dan keamanan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 52
a. Pencapaian IKU Sasaran Satu
Hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah tidak
semata berupa rekomendasi terhadap rencana kebijakan dan
program Pemerintah yang akan dibentuk dan diwadahi dengan
peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Undang-
Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan
Menteri/LPNK, Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala
Daerah, namun juga dalam bentuk laporan/rekomendasi dan
pertimbangan kepada stakeholders untuk menindaklanjuti suatu
permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah.
Kontribusi berupa rekomendasi kebijakan yang disampaikan
Deputi Polhukam dapat berupa tertulis dan lisan. Secara tertulis,
rekomendasi kebijakan diukur berdasarkan dokumen/laporan
rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada stakeholders,
sedangkan secara lisan, batasan ukurannya lebih luas karena
kehadiran, keikutsertaan, dan keterlibatan Deputi Polhukam
dalam suatu event penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
terkait pembahasan perumusan/rencana, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan dan program Pemerintah, seperti sidang
kabinet dan rapat koordinasi.
Saran kebijakan yang disampaikan secara lisan oleh Deputi
Polhukam dan kemudian ditindaklanjuti/disetujui oleh
stakeholders sangat sulit di-trace karena belum ada sistem yang
dibangun untuk itu. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan telah
tersampaikannya rekomendasi kebijakan Deputi Polhukam
kepada stakeholders yang pada umumnya tertuang dalam laporan
hasil rapat atau laporan hasil pemantauan Deputi Polhukam
kepada pimpinan, berarti Deputi Polhukam telah berkontribusi
pada pembentukan suatu kebijakan dan program Pemerintah.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 53
Pemberian saran kebijakan dilakukan melalui dua cara, yaitu
top down dan bottom up. Secara top down ditentukan
melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris
Kabinet, sedangkan secara bottom up artinya ide awal
pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan
kegiatan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan
inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah
yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program
pemerintah yang akan dipantau.
Alur penyelesaian analisis kebijakan dan program
pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan adalah
sebagai berikut:
1. Berkas analisis kebijakan dan program pemerintah diterima
oleh Deputi Polhukam dan diinventarisasi sesuai dengan
permasalahan;
2. Setelah berkas diperiksa tingkat urgensi dan kelengkapan data
dan informasinya, berkas tersebut dianalisis untuk
menghasilkan saran dan pendapat yang kemudian disampaikan
kepada Sekretaris Kabinet dan/atau instansi Pemerintah
lainnya (output);
3. Berkas itu lalu ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dalam
bentuk laporan hasil analisis dan program pemerintah dan
disampaikan kepada Presiden dan/atau diteruskan kepada
instansi terkait guna penanganan lebih lanjut (outcome).
Persentase target penyelesaian outcome hasil analisis dan
pemantauan di bidang politik, hukum, dan keamanan pada tahun
2014 ditetapkan sebesar 97% atau meningkat dari RKT 2011
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 54
(93%), RKT 2012 (95%), dan RKT 2013 (96%). Kenaikan secara
bertahap sebanyak satu persen dari tahun sebelumnya didasari
pertimbangan bahwa kinerja Deputi Polhukam selama kurun
waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan.
Rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah dapat
dikatakan berkualitas apabila rekomendasi tersebut
ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pencapaian indikator
persentase penyelesaian analisis kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan secara tepat waktu adalah sembilan hari,
yang dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan guna
penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah di
bidang politik, hukum, dan keamanan dalam kurun waktu Januari
2014 sampai dengan Desember 2014.
Terkait dengan penghitungan berkas hasil analisis/saran
kebijakan, terdapat ketentuan dalam pengukuran kecepatan
penyelesaian saran kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam
menghitung jumlah berkas yang diselesaikan tepat waktu, yaitu
sebagai berikut:
1. Top Down
Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi sampai dengan
diserahkannya saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.
2. Bottom Up
Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang
diprakarsai oleh Deputi Polhukam sampai dengan
diserahkannya hasil analisis/pengamatan/pemantauan dalam
bentuk saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.
Waktu penyelesaian berkas hasil analisis/pemantauan
kebijakan program Pemerintah dihitung dengan menggunakan
metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 55
jumlah seluruh penyelesaian saran kebijakan dimaksud, yang
dihitung setiap bulan guna memperoleh rata-rata dari data
keseluruhan. Rincian berkas penyelesaian hasil analisis/
pemantauan kebijakan program Pemerintah di bidang politik,
hukum, dan keamanan sebagaimana Tabel 7.
Tabel 7
Rekapitulasi Realisasi Penyelesaian Hasil Analisis/Pengamatan/Pemantauan Atas Kebijakan dan Program
Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014
Bulan
Jumlah
Berkas
(Output)
Berkas Tepat
Waktu
Berkas Tidak
Tepat Waktu
(%)
Januari 34 34 - 100
Februari 57 57 - 100
Maret 39 39 - 100
April 69 69 - 100
Mei 30 30 - 100
Juni 44 44 - 100
Juli 42 42 - 100
Agustus 37 37 - 100
September 59 59 - 100
Oktober 46 46 - 100
November 23 23 - 100
Desember 45 45 - 100
Jumlah 525 525 - 100
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi
penyelesaian hasil analisis/pemantauan kebijakan yang secara
tepat waktu sebesar 100%. Mengingat target yang ditetapkan
adalah 97% maka capaiannya adalah 103,09%. Berdasarkan
kategori pencapaian kinerja tahun 2014, realisasi atau pencapaian
sasaran yang diperoleh Deputi Polhukam dapat dikategorikan
memuaskan. Hal ini menggambarkan Indikator Kinerja Utama
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 56
Sasaran pertama Deputi Polhukam telah berhasil dicapai dengan
baik.
Rata-rata waktu penyelesaian adalah sebagaimana dalam
rincian berikut:
Tabel 8 Waktu Penyelesaian Hasil Analisis/Pengamatan/Pemantauan di
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara Tepat Waktu Tahun 2014
Bulan Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)
Januari 3,43 hari
Februari 3,75 hari
Maret 4,18 hari
April 3,74 hari
Mei 3,96 hari
Juni 3,48 hari
Juli 3,40 hari
Agustus 3,78 hari
September 3,47 hari
Oktober 3,34 hari
November 3,76 hari
Desember 4,02 hari
Rata-rata 3,69 hari
Tahun 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan indikator
Sasaran tersebut dan tahap pertama pelaksanaan SOP tahun 2012.
Oleh karena itu, dalam melaksanakan ketentuan tersebut pejabat
dan pegawai terkait di lingkungan Deputi Polhukam masih
melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 57
fungsinya. Meskipun demikian, realisasi penyelesaian hasil
analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan hasil
pemantauan, evaluasi, dan analisis di bidang politik, hukum, dan
keamanan per bulan bervariasi antara tiga hari hingga empat hari
dengan rata-rata 3,69 hari. Realisasi tersebut melebihi target hari
penyelesaian sebagaimana diatur dalam SOP (9 hari).
Berdasarkan gambaran di atas, dapat diuraikan lebih lanjut
bahwa waktu penyelesaian berkas tersebut dipengaruhi oleh
faktor-faktor berikut:
Target waktu berdasarkan SP, yaitu:
1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan
pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas”
untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan
pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan
dalam disposisi yang penyelesaiannya didahulukan.
Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah
disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top
urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain
dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan
perhatian khusus dari staf.
Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet
memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas
berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara
dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial
budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran
kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan
dengan sangat segera (quick respon).
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 58
2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 9 (sembilan) hari
kerja.
Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu
penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan
kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif
dan mendalam (in-depth-analysis) berupa koordinasi ke
kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi
data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-
undangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap
referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data
statistik).
Adapun rincian target dan realisasi hasil analisis yang
ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
Tabel 9
Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014
Klasifikasi Target
(97%)
Realisasi Capaian
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
592 525 88,68%
Pembandingan capaian kinerja secara keseluruhan, baik
capaian berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan
merujuk POK para Asisten Deputi di Kedeputian Polhukam Tahun
2014 dan penyelesaian berkas di luar jumlah dokumen POK,
menunjukkan bahwa rata-rata capaian (outcome) adalah sebesar
88,68%. Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target,
maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja dari Deputi Polhukam
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 59
pada tahun 2014 adalah 91,42% yang berarti dalam kategori
sangat baik.
Beberapa dokumen yang terkait dengan sasaran ini, antara
lain:
1. Rekomendasi atas:
a. Dampak Pemilihan Langsung dan Pemilihan Tidak
Langsung Kepala Daerah;
b. Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap dan
Belum Ada Menteri Dalam Susunan Kabinet;
c. Ahok Menjadi Gubernur;
d. Dampak Dualisme di DPR;
e. Konsekuensi Hukum atas Penolakan Perppu Pilkada Oleh
DPR;
f. Rencana Perumusan dan Implementasi Perjanjian
Internasional oleh Pemerintah Daerah.
g. Keberadaan Agama Baha’i;
h. Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS);
i. FPI Kembali Beraksi;
j. Hak Interpelasi DPR terkait dengan Kebijakan Harga BBM
dan Program KIS, KIP, dan KKS;
k. Pengosongan Kolom Agama di KTP-Elektronik;
l. Demo Buruh Tanggal 10 Desember 2014;
m. Permasalahan GKI YAsmin Bogor dan Gereja HKBP
Filadelfia Bekasi.
n. Perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden.
o. Prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden
tahun 2014.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 60
p. Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (masalah
perbatasan darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan
Malaysia.
2. Laporan hasil pengamatan perkembangan kegiatan dan
program pemerintah diantaranya:
a. Permohonan kepastian hukum lahan masyarakat Tanjung
Morawa, Kabupaten Deli Serdang bekas HGU PTPN II.
b. Pengaduan masyarakat terkait proses jual beli lahan di
Pulau Sitabok, Kabupaten Sumenep.
c. Permohonan audiensi dari Kesultanan Kasepuhan
Cirebon.
d. Permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir.
e. Status tanah Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur.
f. Hasil telaahan terhadap pengaduan masyarakat terkait
permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir di
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 237, Kecamatan Semarang
Barat.
g. Penyelesaian tanah konsesi PT Chevron Pacific Indonesia
(PT CPI) di Dumai.
h. Perkembangan penyelesaian perbatasan darat antara RI
dan Timor Leste.
i. Perkembangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
j. Pengembangan infrastruktur untuk memudahkan
aksesibilitas warga di daerah perbatasan RI-Malaysia di
Kalimantan.
k. Permasalahan lahan yang terkait dengan dugaan
pelanggaran HAM.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 61
l. Perkembangan penyelesaian masalah perbatasan dengan
negara tetangga, khususnya dengan Malaysia dan Timor
Leste.
m. Laporan Hasil Focus Group Discussion Pembahasan
Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada
Masa Lalu;
n. Laporan Hasil Seminar tentang Kesiapan Sumber Daya
Manusia Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam Menyongsong DIberlakukannya Undang-Undang
tentang Aparatur Sipil Negara;
o. Laporan Hasil Focus Group Discussion Pemetaan Supply
Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) Sektor Formal;
p. Laporan Hasil Konferensi Open Government Partnership
(OGP) Tingkat Kawasan Asia Pasifik;
q. Laporan Hasil Focus Group Discussion Revitalisasi
Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai Media
Pemerintah;
r. Laporan Hasil Focus Group Discussion tentang Harmonisasi
Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dengan Satuan Kerja
Lainnya dalam Menjalankan Fungsi Manajemen Kabinet;
s. Laporan Hasil Kegiatan Penelaahan Hukum atas
Pelaksanaan Prison Reform melalui Peningkatan
Efektivitas Tugas Fungsi Divisi Pemasyarakatan sebagai
Unit Organisasi yang secara Struktural berada di bawah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
t. Laporan Hasil Focus Group Discussion mengenai Reformasi
Lembaga Pemasyarakatan (Prison Reform);
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 62
u. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke International Energy
Agency di Perancis, International Criminal Court di
Belanda, dan Energy Charter di Belgia;
v. Laporan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun
2014, Bandung 10 Oktober 2014;
3. Laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, di
antaranya :
a. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014;
b. Pemanfaatan Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah;
c. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di
Provinsi;
d. Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru.
e. Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di
Bidang Hubungan Lembaga Negara;
f. Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di
Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
g. Pemantauan atas Kesiapan Daerah dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
h. Perkembangan Hubungan Bilateral RI – Australia;
i. Pengakuan RRT atas Kehadiran AS di Asia Pasifik, Suatu
Fleksibilitas Kebijakan;
j. Menyikapi Pernyataan PM Vanuatu pada Sidang ke-25
Dewan HAM PBB, tanggal 4 Maret 2014 (terkait
pernyataan PM Vanuatu yang mendorong hak penentuan
nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat);
k. Bahan Masukan bagi Presiden RI dalam Menghadiri
Rangkaian Pertemuan KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw,
10 – 11 Mei 2014;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 63
l. Bahan Masukan bagi Sekretaris Kabinet dalam Kunjungan
Presiden RI ke Fiji, tanggal 18 – 19 Juni 2014;
m. Perjanjian antara RI – Singapura tentang Penetapan Garis
Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat
Singapura;
n. Penanganan Para Pencari Suaka di Indonesia;
o. Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan;
p. Kemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada G-20.
4. Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya
Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap;
5. Usulan DPD mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975
tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI
Golongan C sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 33
P/HUM/2011;
7. Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Audiensi Staf Khusus
Sekretaris Kabinet dengan Yayasan Trisakti;
8. Permohonan untuk Mengeluarkan Instruksi Presiden tentang
Percepatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat;
9. Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Kosta Rika mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor
Diplomatik atau Dinas;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 64
10. Permohonan Izin BNPT untuk Melakukan Pengadaan Senjata
Api;
11. Permohonan Perlindungan Hukum dari PT Victoria Securities
International Corporation terhadap Upaya Kriminalisasi
dalam Proses Penjualan Hak Tagih Piutang oleh Badan
Penyehatan Perbankan Nasional;
12. Permohonan Tindakan atas Lokasi yang Dikuasai Sdr. Sutikno
yang Masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang
Melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;
13. Laporan Jaksa Agung mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 34/PUU-XI/2013;
14. Pertimbangan Menteri Luar Negeri terhadap Permohonan
Grasi Terpidana Mati atas nama Daniel Enemuo alias
Diarrasouba Mamadou;
15. Pemberitahuan Rencana Pengajuan Gugatan melalui Arbitrase
Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh
Trafalgar House Construction (Jersey) Ltd.;
16. Usulan Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
17. Peresmian Penggunaan Kawasan Pusat Kegiatan
Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya
Manusia Kejaksaan Republik Indonesia (Adhyaksa Loka);
18. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia;
19. Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya
Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 65
20. Penanganan Kasus Penangkapan 4 Kapal Ikan dan 61 Awak
Kapal Motor Papua Fishery-Vietnam;
21. Permohonan Audiensi dari YLBHI kepada Sekretaris Kabinet
terkait Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Waduk
Jatigede;
22. Permohonan Penetapan Pemerintah berupa Keppres/
Perpres/Inpres tentang pembelian/sewa beli Rumah Negara
Golongan III yang Dikelola PT KA Persero;
23. Perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden;
24. Prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden tahun
2014;
25. Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (masalah
perbatasan darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan
Malaysia;
26. Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang
Berhadapan dengan Laut Lepas;
27. Rencana perubahan atas Perpres Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
28. Permohonan Perpanjangan Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
29. Pengajuan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang
Program Pembangunan Kapal Selam;
30. Laporan pelaksanaan Jakarta International Defence Dialogue
2014 di Jakarta Convention Center pada tanggal 19 – 20 Maret
2014;
31. Laporan hasil Sidang Kesepuluh Komite Kebijakan Industri
Pertahanan Tahun Anggaran 2013;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 66
32. Laporan Sidang I Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Tahun Anggaran 2014;
33. Keterlibatan Lead Integrator Alutsista Matra Laut dalam
proyek Kapal Kombatan;
34. Laporan kemajuan pembangunan kapal oleh PT Dok dan
Perkapalan Kodja Bahari (Persero);
35. Laporan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal di PT PAL
Indonesia (Persero);
36. Laporan pembangunan Sistem Pertahanan Negara Periode
2004-2014;
37. Posisi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan dan
pelaksanaan Peraturan Provinsi Hainan tentang Perikanan;
38. Laporan hasil pengamatan serta pengumpulan data dan
informasi terkait kemampuan dan kesiapan industri
pertahanan dalam rangka menuju kemandirian industri
pertahanan dalam negeri;
39. Penjelasan Menteri Pertahanan terkait urgensi Program Kapal
Selam dan Pesawat Tempur KF-X/IF-X;
40. Laporan hasil Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri
Pertahanan dan Panglima TNI tanggal 5 Juni 2014;
41. Penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan Register 13;
42. Permohonan audiensi H. Thenzur terhadap 4 permasalahan
tanah miliknya;
43. Surat Dewan Pertimbangan Presiden terkait RUU Hak
Masyarakat Adat;
44. Permohonan pemblokiran perpanjangan Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 134/Gelora atas nama PT. Batara Indra di
Timor Leste;
45. Operasi penindakan Mujahidin Indonesia Barat di Ciputat;
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 67
46. Hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2013;
47. Laporan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian;
48. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terhadap
Gerakan ISIS;
49. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan
antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki.
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (bersama Staf Ahli Sekretaris Kabinet) memantau kegiatan industri pertahanan galangan kapal nasional di PT Dok Perkapalan Surabaya, dan mendapat penjelasan langsung dari Direktur Utama (Mei
2014).
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 68
Pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten
Gianyar Bali di bidang kesatuan bangsa, dan bertemu langsung dengan Bupati Gianyar Bapak A.A. Gde Agung Bharata (September 2014).
b. Pencapaian IKU Sasaran Dua
Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan Sasaran Dua adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 10 Indikator Sasaran Kedua
No. Indikator Sasaran Target
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu
97%
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti
97%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 69
Pengukuran persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan
terhadap Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tepat waktu dan
ditindaklanjuti.
Indikator persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
secara tepat waktu merupakan indikator Sasaran 2 dan digunakan
untuk mengukur penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diajukan
oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK
kepada Presiden. Sebelumnya digunakan indikator kecepatan
penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden.
Pengertian penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden secara tepat waktu meliputi ketepatan waktu
penyampaian dukungan teknis, administratif, dan analisis
Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden.
Semakin tepat waktu penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden, semakin berkualitas Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 70
Instruksi Presiden yang dihasilkan. Ketepatan waktu
mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam
penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, yang
diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP,
yaitu 9 hari.
Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan
waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden sampai
ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap
tahap penyelesaian sampai dengan suatu Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden dikategorikan ditindaklanjuti. Hal tersebut berdasarkan
pertimbangan, proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
sampai ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya,
mengingat harus melalui harmonisasi dan/atau kesepakatan
kementerian/lembaga terkait yang waktunya tidak dapat
ditentukan.
Indikator Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti digunakan
untuk mengukur persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden dikatakan ditindaklanjuti
apabila penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 71
tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-
undangannya dan apabila hasil analisis atau penelitian terhadap
suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden.
Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek
legal drafting pada umumnya.
Dalam hal terjadi kesalahan teknis terhadap Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah
ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan kepada masyarakat,
koreksi atas kesalahan tersebut tidak dilakukan dengan cara
penarikan, tetapi dengan cara mendistribusikan kembali Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah
diperbaiki melalui mekanisme “Distribusi II”.
Saat ini, baik penghitungan penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden yang tepat waktu maupun
ditindaklanjuti telah dilakukan secara computerize, yaitu melalui
collecting data langsung dari data komputer yang ada di Asisten
Deputi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta
dilakukan pelaporan kepada Pimpinan.
Pengertian suatu Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang
ditindaklanjuti, adalah apabila:
a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada
Presiden untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden;
b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden
mengenai prakarsa/usul penyusunan Rancangan Peraturan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 72
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden kepada Menteri Pemrakarsa;
c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan
kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan
atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa atau surat
pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang
diprakarsai Sekretariat Kabinet;
d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi
yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan
rancangan dimaksud;
e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi
terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang
diajukan;
f. Sekretariat Kabinet telah melaporkan kepada Presiden
sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak
dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait
lainnya;
g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada
naskah asli Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden kepada
instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya;
h. Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden telah ditetapkan
oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, dan Instruksi Presiden.
Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden menjadi jelas, terutama bagi
instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 73
bahkan menghentikan proses penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden dimaksud.
Pada tahun 2014, Deputi Polhukam menerima 116 berkas
masuk Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dari instansi
pemrakarsa, yang terdiri atas 86 Rancangan Peraturan Presiden, 27
Rancangan Keputusan Presiden, dan 3 Rancangan Instruksi
Presiden. Terhadap ke-116 Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
tersebut 86 Rancangan Peraturan Presiden, 27 Rancangan
Keputusan Presiden dan 3 Rancangan Instruksi Presiden telah
ditindaklanjuti sebagaimana kriteria di atas (tidak ada yang masih
dalam proses penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet).
Berdasarkan kriteria Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
yang ditindaklanjuti, terhadap ke-116 rancangan yang masuk
tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 11 Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014
No Kriteria Ditindaklanjuti RPerpres RKeppres RInpres Jumlah
Berkas Masuk 86 27 3 116
1 Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)
- - - -
2 Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)
2 - - 2
3 Dimintakan dikoordinasi-kan Menteri terkait (d)
8 1 - 9
4 Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)
1
2 - 3
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 74
No Kriteria Ditindaklanjuti RPerpres RKeppres RInpres Jumlah
5 Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)
2 - - 2
6 Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)
1 1 - 2
7 Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres (h)
72 23 3 98
Jumlah 86 27 3 116
Dari data tersebut, jumlah Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
yang telah berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden oleh
Presiden adalah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) naskah.
Uraian mengenai indikator sasaran, target, realisasi dan
persentase tingkat capaian Sasaran Dua Tahun 2014, sebagai
berikut:
Tabel 12 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Dua
Tahun 2014
Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti
97%
97%
97%
100%
100%
103%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 75
Apabila memperhatikan indikator sasaran, target yang
ditetapkan adalah 97% dari 98 berkas yaitu 95 Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan oleh Deputi Polhukam
secara tepat waktu, sehingga angka realisasi adalah 97%,
sedangkan angka capaian adalah 100%. Rancangan yang
ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan
Instruksi Presiden oleh Presiden adalah 98 naskah, sehingga
melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian untuk indicator
sasaran dua adalah 103% yang termasuk dalam kategori
memuaskan.
Selain guna pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden,
dan Rancangan Instruksi Presiden, Sekretariat Kabinet selalu
menyiapkan data dan meng-up date Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan Sidang Kabinet
dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Selanjutnya, berdasarkan metode penghitungan persentase
penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, terhadap
ke-116 Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden tersebut dilakukan
penghitungan penyelesaian yang tepat waktu dan ditindaklanjuti,
dengan uraian sebagai berikut:
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 76
Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara
tepat waktu
Pada Tahun 2014 realisasi penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden adalah 7 hari. Berdasarkan
penghitungan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden secara tepat waktu, rekapitulasi waktu penyelesaian
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 13 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres,
dan RInpres Tahun 2014
Bulan Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)
Januari 6 hari
Februari 6 hari
Maret 6 hari
April 6 hari
Mei 7 hari
Juni 7 hari
Juli 7 hari
Agustus 7 hari
September 6 hari
Oktober 7 hari
November 7 hari
Desember 7 hari
Rata-rata 6,59 hari
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 77
Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tepat waktu
per bulan selama kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 6
hari dengan rata-rata 6,59 hari.
Mengingat persentase penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu merupakan
indikator kedua maka dapat dibandingkan dengan sasaran
tahun sebelumnya.
Gambar 2 Perbandingan Capaian Sasaran Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden Secara Tepat Waktu
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di
bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti
Pengukuran persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres,
dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 78
ditindaklanjuti dilakukan terhadap penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu.
Dalam rangka penghitungan persentase penyelesaian
RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan yang ditindaklanjuti dilakukan pengukuran
kualitasnya, yaitu apakah Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundang-
undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpres yang telah
ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting
serta tidak dilakukan penarikan kembali dari masyarakat dan
disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena
terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan.
Pada Tahun 2014, terhadap ke-98 Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden yang diajukan kepada Presiden seluruhnya
sudah tepat karena tidak ada distribusi II dan tidak dilakukan
perubahan. Target penyelesaian Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti sebesar 97% sedangkan
realisasi yang dicapai sebesar 100%. Mengacu pada target dan
realisasi tersebut, maka capaian penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti berdasarkan
rumus 1 adalah 103%.
Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat
dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 79
memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Deputi
Polhukam telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran
tersebut.
Gambar 3
Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang Ditindaklanjuti
Kegiatan yang dilakukan guna mencapai indikator
Sasaran 2 adalah “penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden”. Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2004
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan
Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan
Instruksi Presiden.
Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut, juga memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 80
Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret
2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan
para pimpinan LPNK hal Penyusunan Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden yang intinya mengatur bahwa
setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar
kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin
prakarsa Presiden.
Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam
kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan
oleh pimpinan Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden,
Sekretaris Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi
Sekretaris Kabinet Bidang Hukum) secara hierarkis
diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk
penyelesaiannya.
2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan
hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada
pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi
pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan
maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas.
3) Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan
terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan:
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 81
a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat
maupun permintaan pertimbangan/persetujuan;
b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada
pimpinan.
4) Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tidak lagi
mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah
rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna
mendapatkan persetujuan/penetapan Presiden.
5) Naskah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang
telah mendapat persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan
salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan
kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK,
Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait
lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum nasional,
Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Keberhasilan pencapaian outcome kegiatan Sasaran Dua,
tidak hanya diukur dari jumlah Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi
Presiden yang ditetapkan menjadi produk Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden tetapi meliputi
pula peran Sekretrariat Kabinet dalam setiap pembahasan
Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan
Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden baik di Sekretariat
Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) dan
keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan
Rancangan Instruksi Presiden, misalnya laporan hasil
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 82
penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan
pembahasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden
(kualitatif).
Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada tahun
2014 telah dilaksanakan 132 kali rapat penyelesaian RPerpres,
RKeppres, dan RInpres meliputi 111 kali Rapat di Kementerian
terkait (dalam kota), 20 kali Rapat di luar kota dan 1 di luar
negeri sebagai wakil delegasi RI dalam perundingan
internasional baik bilateral maupun multilateral di Myanmar.
Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan The Sixty-Second Meeting of the ASEAN Coordinating Commitee on Invetsment (62
ND CCI), Nay Pyi
Taw, Myanmar, tanggal 10-11 Januari 2014
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-61 CCI yang telah diselenggarakan pada tanggal 1-5 Juli 2013 di Brunei Darussalam. Selama 2 (dua) hari pertemuan, para pihak telah membahas pokok-pokok perundingan yang salah satunya terkait persiapan ratifikasi Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah ditindaklanjuti oleh Indonesia (Sekretaris Kabinet) melalui surat persetujuan izin prakarsa kepada Kepala
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 83
BKPM nomor B.585/Seskab/12/2014 tanggal 18 Desember 2014.
Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan 2
nd Meeting of Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation
Organization (AFoCO), Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 26-27 Februari 2014
Pertemuan kedua dialog pendirian AfoCo diselenggarakan
oleh Korea Forest Service bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar pada tanggal 26-27 Februari 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut membahas draft Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation (AfoCO) terkait pengaturan mengenai keuangan, privilege and immunities, membership, dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebagai saran dan tindak lanjut, Sekretariat Kabinet menilai masih perlu pendalaman setiap klausula dalam Persetujuan karena masih banyak pengaturan yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan perjanjian internasional dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.
Substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan
Presiden pada tahun 2014, antara lain:
a. Peraturan Presiden (Perpres)
1. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 84
Perpres ini menjadi pedoman/panduan bagi seluruh
perancang atau unit yang menangani perancangan
perundang-undangan di kementerian/lembaga dalam
menyusun rancangan baik itu UU, Perpu, PP, dan Perpres
serta Peraturan Daerah (baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota) ataupun peraturan perundangan-
undangan lainnya yang diakui.
2. Perpres Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program
Pengembangan Pesawat Tempur IF-X
Perpres ini mengatur program pengembangan pesawat
tempur IF-X antara pemerintah RI dan pemerintah Korea
Selatan yang meliputi tahap pengembangan teknologi,
pengembangan rekayasa dan manufaktur, dan produksi.
3. Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kabinet Kerja
Perpres ini sebagai tindaklanjut dibentuknya Kabinet Kerja
Presiden Joko Widodo, dimana terdapat beberapa
kementerian baru dan yang mengalami perubahan baik
penggabungan maupun pemisahan diantaranya: Kemenko
Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, agar
kementerian tersebut dapat menjalankan tugas dan
fungsinya maka perlu diatur mengenai lingkup tugas dan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 85
fungsinya sebelum diatur dengan Perpres mengenai
kementerian yang bersangkutan.
4. Perpres Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota
Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 165
Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota, yang didalamnya mengatur mengenai
tata cara pelantikan Gubernur yang dilakukan oleh Presiden
atau Wakil Presiden atau Menteri, dan pelantikan
Bupati/Walikota oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau
Menteri.
5. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan
Laut
Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 67 UU
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dibentuk
dengan tugas melakukan patroli keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia. Bakamla dikoordinasikan oleh Menko
Bidang Polhukam dan berkoordinasi dengan Menko Bidang
Kemaritiman dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya laut.
6. Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf
Kepresidenan
Perpres ini membentuk Unit Staf Kepresidenan dalam
rangka kelancaran penyelenggaraan komunikasi politik
kepresidenan dan pengelolaan isu strategis yang dipimpin
oleh seorang kepala setingkat menteri.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 86
b. Keputusan Presiden (Keppres)
1. Keppres Nomor 15 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional
Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership
Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014
Keppres ini mengatur pembentukan Panitia Nasional
Pertemuan OGP Asia Pasifik Tahun 2014 yang
diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2014 di Bali
mengingat Indonesia sebagai Ketua Umum OGP Periode
2013-2014.
2. Keppres Nomor 19 Tahun 2014 tentang Program
Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dimana pada Tahun 2014
Pemerintah telah menetapkan sebanyak 80 RPP masuk
kedalam program prioritas penyusunan PP untuk Tahun
2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam
menyelesaikan RPP yang masuk dalam program prioritas
tersebut.
3. Keppres Nomor 20 Tahun 2014 tentang Program
Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014
Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dimana pada Tahun 2014
Pemerintah telah menetapkan sebanyak 22 RPerpres
masuk kedalam program prioritas penyusunan Perpres
untuk Tahun 2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi
pemrakarsa dalam menyelesaikan RPerpres yang masuk
dalam program prioritas tersebut.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 87
4. Keppres Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan
Keanggotaan Indonesia pada the International Committee of
Military Medicine
Keppres ini menetapkan Indonesia sebagai anggota the
International Committee of Military Medicine, keanggotaan
dan peran serta Indonesia dalam organisasi internasional
tersebut dapat memberikan dukungan dan pengukuhan
posisi Indonesia pada kesehatan militer di forum
internasional.
c. Instruksi Presiden (Inpres)
1. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014
Inpres ini dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menjamin
terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam
negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran
pembangunan nasional, perlu kelanjutan pelaksanaan
langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui
keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah,
maupun antara Aparat Pusat dan Daerah.
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Inpres ini dikeluarkan Pemerintah Dalam upaya
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
(Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 88
penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
(PPK) setiap tahun.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Deputi Polhukam tahun 2014 dapat terlihat
dari penyerapan anggaran masing-masing Asisten Deputi di
lingkungan Deputi Polhukam sebagaimana tertuang pada tabel 14.
Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
sebelumnya pada awal 2014 dalam dokumen Penetapan Kinerja
Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Perbedaan tersebut merupakan
tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja
Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Tabel 14 Realisasi Anggaran Deputi Polhukam Tahun 2014
No Nama Unit Kerja Target Realisasi Capaian
1. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional
Rp. 744.654.000 Rp. 704.741.230 94,64%
2.
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika
Rp. 802.075.000 Rp. 568.968.424 70,93%
3.
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan
Rp. 661.915.000 Rp. 608.465.680 91,92%
4.
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Rp. 774.654.000 Rp. 669.238.126 89,87%
Total/Rata-Rata Rp. 2.983.298.000 Rp. 2.551.413.460 86,64%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 89
Adanya kebijakan penghematan anggaran memberikan
konsekuensi berupa pengurangan rencana kegiatan, sehingga
sebagian dari rencana kegiatan Asisten Deputi di lingkungan Deputi
Polhukam tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan
penyesuaian terhadap sisa anggaran.
Kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan antara lain
adalah Focus Group Discussion di bidang politik dan hubungan
internasional, sedangkan kegiatan yang tetap dilaksanakan dengan
penyesuaian terhadap sisa anggaran adalah rapat kerja internal,
menghadiri seminar/workshop/diskusi/saresehan di dalam negeri
dan menghadiri pertemuan internasional di luar negeri. Pelaksanaan
kegiatan juga dilakukan dengan lebih efisien, atau terdapat perbedaan
antara pagu anggaran dengan harga riil dalam pelaksanaan kegiatan.
Pengaruh yang cukup signifikan juga terjadi pada realisasi anggaran
dengan adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan
lain yang sangat mendesak sehingga tidak dapat melakukan
perjalanan dinas yang telah direncanakan.
Penyerapan yang tidak dapat mencapai 100% disebabkan pula
oleh banyaknya pertemuan internasional di dalam negeri yang
mewajibkan pesertanya untuk membayar biaya pertemuan,
sedangkan anggaran yang disediakan dalam Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) Tahun 2014 tidak meng-cover biaya untuk kebutuhan
tersebut.
Selain itu, dalam proses kegiatan yang berlangsung selama
tahun 2014, tidak terlalu banyak undangan untuk melaksanakan
rapat koordinasi di dalam kota, sehingga terdapat anggaran untuk
rapat koordinasi dalam kota yang sama sekali tidak terserap.
Sebaliknya kebutuhan untuk melaksanakan penugasan dalam rangka
pengumpulan data di dalam kota ternyata cukup besar, sehingga
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 90
banyak kegiatan yang bahkan tidak dapat dibiayai karena adanya
larangan untuk menggunakan akun anggaran yang berbeda. Revisi
terhadap hal tersebut sudah sulit dilakukan, karena terbentur oleh
batas waktu melakukan revisi anggaran. Untuk menghindari kejadian
serupa, dalam Rencana Anggaran dan Biaya akan dilakukan
penghitungan anggaran dalam rangka mengantisipasi permasalahan
tersebut.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 91
BAB IV
PENUTUP
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Kedeputian
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Berdasarkan data-data di atas, simpulan umum tentang pencapaian
Deputi Polhukam sepanjang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
a. Dari Segi Output
Seluruh dokumen yang telah diselesaikan oleh Deputi Polhukam
sepanjang tahun 2014 berjumlah 525 dokumen yang menggunakan
anggaran Tahun 2014 meliputi kegiatan rapat koordinasi
pengumpulan dan pengolahan data, menghadiri FGD/Seminar/
Diskusi/Sarasehan/Lokakarya, dan pemantauan baik di luar kota
maupun luar negeri.
Selain dokumen pelaksanaan kegiatan, Deputi Polhukam sepanjang
tahun 2014 telah menyelesaikan 98 Rancangan yang ditetapkan oleh
Presiden dari 116 Rancangan yang diterima yakni 72 Perpres, 23
Keppres dan 3 Inpres.
b. Dari Segi Anggaran
Sepanjang tahun 2014 Deputi Polhukam telah menggunakan anggaran
sebesar Rp.2.551.413.460,- dari seluruh pagu anggaran Tahun 2014
(revisi) sebesar Rp. 2.983.298.000,- atau terserap sebesar 86,64%.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi
akuntabilitas Deputi Polhukam serta dapat menjadi masukan bagi
peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 92
Langkah-Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan
Kinerja
Sepanjang Tahun 2014, Deputi Polhukam telah dapat
mempertahankan kinerjanya sebagaimana terlihat dari keberhasilan
memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang cukup
memuaskan. Untuk terus dapat mempertahankan keberhasilan ini dan juga
sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Deputi
Polhukam senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:
1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam
berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar,
FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan
prasarana yang tersedia.
3. Mengikutsertakan staf dalam keanggotaan Tim yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Polhukam.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan
internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan
fungsi.
5. Memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik
dan benar secara berkala dan berkelanjutan.
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 93
Lampiran
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program
Anggaran
Pagu Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
4. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu
6. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti
97%
97%
97%
97%
97%
97%
93,29%
94,54%
95,04%
99,38%
88,29%
87,29%
96,17%
97,46%
97,97%
102,45%
91%
89,98%
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Rp. 2.732.526.000
Rp. 2.357.365.224
86,27%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 94
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Program
Anggaran
Pagu Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
1. Persentase penyelesaian Rancangan
Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu
97%
97%
100%
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Rp. 250.772.000
Rp. 194.048.236
77,38%
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden,
Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti
97%
100%
103%
LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 95
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 4 Tahun 2012
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014
Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi I). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi II). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012
Rencana Strategis Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2012-2014, Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012
_________________