Post on 28-Oct-2021
P a g e 1 | 43
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA ( LKPPD )
TAHUN 2019
DISUSUN OLEH:
PEMERINTAH DESA POLOSIRI
KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG
P a g e 2 | 43
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN BAWEN
DESA POLOSIRI
JL. Palagan No. 32 Telp 087 700 143 629 Kode Pos 50661
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
nikmat-Nya, sehingga Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa, Desa
Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Sebab sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban Kepala Desa dalam
menjalankan roda pemerintahan desa selama 1 ( Satu ) tahun, Kepala Desa harus
menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa kepada
Bupati yang disampaikan melalui Camat. Selama Kepala Desa menjabat telah
melakukan berbagai kegiatan yang timbul sebagai bentuk dari penggunaan dan
pengelolaan keuangan desa yang anggarannya didapatkan dari pemerintah baik
pusat maupun daerah yang harus dipertanggungjawabkan baik secara moral
kepada masyarakat desa maupun secara kedinasan kepada atasannya.
Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa telah menggunakan anggaran
baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai bidang kegiatan yang
terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa,
bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Kepala
Desa telah memberikan kemampuan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat desa Polosiri dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh
pemerintahan di atasnya secara sungguh-sungguh. Namun perlu disadari bahwa
tiada hal yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga dengan
Kepala Desa yang meskipun telah berupaya sekuat pikiran dan tenaga namun
masih ada saja kekurangan dan kesalahan. Maka, pembinaan dan bimbingan dari
pihak-pihak terkaitpun masih sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki
kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab
kepala Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan
pelaporannya.
Dengan ini Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban atas segala
kegiatan penggunaan dan pengelolaan keuangan di desa Polosiri selama 1 tahun
melalui Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa Kepala Desa Polosiri
tahun 2019. Kami menyadari laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan
masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat menerima kritik dan saran
sehingga kami dapat melakukan perbaikan di waktu mendatang. Harapan kami,
P a g e 3 | 43
dengan selesainya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini masyarakat dan
pemerintah daerah dapat mengambil manfaatnya.
Polosiri, 01 Januari 2020
Kepala Desa Polosiri
Ttd.
NURGIYANTO
P a g e 4 | 43
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN BAWEN
DESA POLOSIRI
JL. Palagan No. 32 Telp 087 700 143 629 Kode Pos 50661
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ( LKPPD )
KEPALA DESA POLOSIRI KECAMATAN BAWEN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi
pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas desa dengan
mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma
tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam
penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum
pemerintah lainnya.
Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan
pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus
mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun
kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat
harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai
kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok
pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan
bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan dan bagaimana realitas
pelaksanaannya dan apa dampaknya. Oleh karenanya, sebagai salah perwujudan
akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka
pada akhir jabatannya Kepala Desa wajib melaporkan penyelenggaraan
pemerintahan desa, termasuk kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui Laporan
Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa ( LKPPD ).
Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaran
Pemerintah Desa ( LKPPD ) telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b)
Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5, Pasal 6 dan
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan
Kepala Desa.
P a g e 5 | 43
Pemerintah Daerah mengharuskan pada pemerintah desa agar melakukan
pelaporan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakannya.
Pelaporan tersebut selain berguna sebagai pertanggungjawaban penggunaan
anggaran yang diterimanya juga berfungsi sebagai bahan kontrol dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Evaluasi dilakukan
terhadap kegiatan mulai dari perencanaan tahunan desa yang tertuang dalam
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) maupun perencanaan jangka
menengah 6 (enam) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) terhadap konsistensi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan
pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan melalui Laporan Pertanggungjawaban
Kegiatan (LPJ).
Dari evaluasi yang dilakukan tersebut akan didapatkan data tentang
keunggulan maupun kelemahan dari suatu program atau kegiatan, keberhasilan
maupun kekurangan dari suatu pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan
tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan akan program
kebijakan yang sudah dan akan dilakukan selanjutnya. Dengan perbaikan-
perbaikan tersebut diharapkan nantinya visi desa Polosiri dapat tercapai. Adapun
visi desa Polosiri adalah:
“ MBANGUN DESO,NOTO WARGO JILID II“ TERWUJUDNYA KEPALA DESA POLOSIRI KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG YANG
BERMARTABAT
BERSIH,MAKMUR,TAQWA,BERPENDIDIKAN AMAN DAN TENTRAM
Sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaran
Pemerintah Desa (LKPPD) Kepala Desa Polosiri adalah :
SK Bupati Semarang Nomor 141/0190/2019 yang berinduk pada,
Landasan Idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
P a g e 6 | 43
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor
21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
16);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Semarang Tahun 2017;
12. Peraturan Desa Polosiri Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Desa Polosiri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Polosiri Tahun 2012 -
2018;
14. Peraturan Desa Polosiri Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Desa Polosiri Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Desa Polosiri Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Desa Polosiri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Polosiri Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Desa Polosiri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2017;
P a g e 7 | 43
19. Peraturan Desa Polosiri Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Desa Polosiri Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Polosiri Tahun 2018;
21. Peraturan Desa Polosiri Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Perubahan
Pendapatan Dan Belanja Desa Polosiri Tahun Anggaran 2019.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Keterangan
Penyelenggaran Pemerintah Desa ( LKPPD ) Kepala Desa Polosiri Adalah :
1. Menyampaikan Pelaksanaan Pemerintahan Desa baik bidang pemerintahan
desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, Pemberdayaan Masyarakat desa
selama tahun 2019.
2. Menjelaskan kepada Bapak Bupati dalam melaksanakan pemerintahan
desa tahun 2019 dengan bersih dan transparan.
3. Menjelaskan kepada Bapak Camat, BPD dan stek holder yang terkait
dalam melaksanakan pemerintahan desa tahun 2019 dengan bersih dan
transparan.
4. Sebagai Laporan Akhir dari Kepala Desa selama 1 tahun menjabat Kepala
desa di tahun 2019.
C. Kondisi Geografis
1. Batas Administrasi
Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang secara geografis
terletak pada 110°14’54,75’’ sampai dengan 110°39’3’’ Bujur Timur dan
7°3’57” sampai dengan 7°30’ Lintang Selatan. Secara administratif letak
geografis Desa Polosiri dibatasi oleh 4 Desa pada sisi-sisinya. Di sisi barat,
Wilayah berbatasan dengan Desa Kandangan Kecamatan Bawen, di sisi
selatan berbatasan dengan Desa Delik Kecamatan Tuntang , wilayah timur
Desa Polosiri berbatasan dengan Wilayah Desa Ngajaran Kecamatan Tuntang
dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Jati Runggo Kecamatan
Pringapus.
2. Luas Wilayah
Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Luas Kabupaten
Semarang secara keseluruhan sebesar 512,80 Ha, secara administratif terdiri
6 wilayah Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 27 Rukun Tetangga (RT).
3. Topografis
Ketinggian wilayah Desa Polosiri berada pada kisaran antara 450-700
mdl di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di
Dusun Soko dan tertinggi di Dusun Krajan Polosiri.
P a g e 8 | 43
4. Dusun Rawan Bencana Alam
Di Desa Polosiri Kecamatan Bawen terdapat dusun rawan bencana yaitu
dusun yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Desa
rawan bencana alam berupa kawasan rawan longsor dan kawasan rawan
banjir.
a. Rawan Tanah Longsor
Dusun rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah
dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada
dusun tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi
permukaan tanahnya mudah longsor/ bergerak akibat adanya patahan
atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah atau karena kemiringan
yang tajam/curam. Di wilayah Desa Polosiri kawasan rawan tanah longsor
berada di Dusun Krajan Polosiri, Dusun Soko, dan Dusun Kaliputih.
b. Rawan Banjir
Desa rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi
tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang
secara rutin setiap musim hujan tergenang lebih dari enam jam pada saat
hujan turun dalam keadaan normal. Pada wilayah Desa Polosiri terjadi di
wilayah Dusun Krajan Polosiri dan Dusun Kaliputih. Disamping itu di
beberapa wilayah dusun juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari
berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan.
5. Penggunaan Lahan dan Iklim
Dari luas wilayah Desa Polosiri 512,80 Ha yang digunakan sebagai areal
persawahan hanya sebesar 169 Ha. Luas lahan sawah tersebut adalah sawah
irigasi sederhana 34 Ha, irigasi ½ Teknis 35,45 , sawah tadah Hujan 25 Ha,
Sementara lahan areal bukan sawah meliputi pekarangan dan bangunan 126
Ha, tegalan 74,35 Ha ,dan kebun 49 Ha.
Wilayah Desa Polosiri memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-
rata 2.000 s/d 2500 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 18-32 derajat C,
kecepatan angin 0,37-0,71 knot, dan kelembaban udara 38,5-98%.
C.1 Kondisi Demografis
Jumlah Penduduk Desa Polosiri akhir tahun 2018 sebanyak 3.272 yang
terdiri dari :
- Laki – laki : 1.628 jiwa.
- Perempuan : 1.644 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 1.237 KK
- Jumlah RW : 6 RW
P a g e 9 | 43
- Jumlah RT : 27 RT
1. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :
NO URAIAN LK PR JUMLAH
1 Belum bekerja
371 373 744
2 Pengurus rumah tangga - 116 116
3 Pelajar/Mahasiswa 197 138 335
4 Pensiunan 2 1 3
5 PNS 7 4 11
6 Anggota TNI 1 - 1
7 Anggota Polri 1 - 1
8 Perdagangan 4 2 6
9 Petani/pekebun 202 152 354
10 Nelayan/perikanan 1 - 1
11 Karyawan swasta 343 429 772
12. Karyawan honorer 1 - 1
13. Buruh harian lepas 355 332 687
14. Buruh tani/perkebunan 12 7 19
15. Tukang las 1 - 1
16. Tukang jahit 1 - 1
17. Guru/Dosen 2 2 4
18. Bidan 4 3 7
19. Sopir 1 - 1
20. Pedagang 3 1 4
21. Perangkat Desa 8 4 12
22. Kepala Desa 1 1
23. Wiraswasta 118 82 200
P a g e 10 | 43
2. Jumlah Penduduk menurut agama :
Islam 3.243 orang Kristen 24 orang
Katolik 5 orang
3. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur :
No Usia Jumlah
1 0-4 138
2 4-9 269
3 10-14 205
4 15-19 221
5 20-24 247
6 25-29 267
7 30-34 258
8 35-39 252
9 40-44 257
10 45-49 231
11 50-54 227
12 55-59 224
13 60-64 174
14 65-69 114
15 70-74 71
16 >75 119
Jumlah 3.274
4. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :
5. Sarana dan Fasilitas Pendidikan :
- Kantor Desa 1 Buah
- PKD 1 Buah
- Pamsimas 1 Buah
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 buah.
- Sekolah Dasar (SD) 2 buah.
- TPA 6 buah.
No. Uraian Jumlah
1 Belum sekolah 679
2 Belum SD/sederajat 164
3 SD/sederajat 1320
4 SLTP/sederajat 645
5 SLTA/sederajat 415
6 Diploma III 19
7 S I 24
8 S II 4
P a g e 11 | 43
6. Sarana Ibadah :
- Masjid : 6 buah
- Mushola : 12 buah
D. Kondisi Ekonomi Desa
1. Potensi Unggulan Desa
Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang
ada di wilayah desa, Pemerintah Desa Polosiri tetap berpegang pada aspek
integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan
Desa. Oleh karena itu pembangunan Desa yang dilaksanakan saat ini
merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada
tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan
melestarikan potensi unggulan Desa yang dimiliki.
Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Polosiri terutama di bidang
pertanian dan Peternakan. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa
Polosiri yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan
alam yang tidak dimiliki oleh Desa lain sebagai modal yang harus dikelola
dengan seoptimal mungkin.
D.1 Kondisi Pembangunan Kewilayahan
Secara kewilayahan, dusun-dusun di Desa Polosiri memiliki kondisi,
potensi dan permasalahan yang berbeda-beda, dimana dipengaruhi oleh kondisi
sumberdaya ekonomi yang tidak sama. Sumberdaya ekonomi yang paling
mendasar adalah letak geografis dan sumberdaya alam. Terdapat beberapa
dusun yang secara geografis terletak pada jalur perekonomian regional seperti
pada jalur jalan Bawen - Ambarawa, yang tentunya lebih memberikan peluang
perkembangan ekonomi lokal dibandingkan dengan dusun yang tidak dilalui
jalur ekonomi regional. Namun secara keseluruhan kondisi pertumbuhan
perekonomian maupun pembangunan Desa Polosiri adalah merata.
Kondisi Kemiskinan
Kondisi kemiskinan suatu Desa pada dasarnya dapat di kategori menjadi
dua kategori, pertama kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus
menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural - Fakir Miskin; dan
yang kedua kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan
menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara
sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, krisis
ekonomi, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, yang
jumlahnya relatif lebih besar dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat dan ekonomi global pada suatu Desa. Untuk
P a g e 12 | 43
mengetahui kondisi kemiskinan di Desa Polosiri Kabupaten Semarang digunakan
2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu melalui data Persentase Penduduk Miskin
dan Jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan kriteria yang berbeda.
1. Persentase Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pada hasil Survey
Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Penentuan
penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan dihitung berdasarkan
pemenuhan kebutuhan baik pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan
setara dengan pemenuhan 2100 kkal perkapita.
2. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Desa diperlukan data
kemiskinan secara jelas baik nama, alamat dan permasalahan yang dihadapi
oleh suatu kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan hal
tersebut data kemiskinan diperoleh dengan menggunakan 14 kriteria sebagai
berikut :
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu
murahan;
c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu
berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah
tangga lain;
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/
sungai/ air hujan;
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/
minyak tanah;
h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas
lahan 0,5 Ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00
perbulan;
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tak tamat
SD/hanya SD;
P a g e 13 | 43
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.
500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal
motor atau barang modal lainnya.
Dari keempat belas kriteria tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin
Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang
tahun 2019 berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah :
Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Sasaran
Hasil PPLS 2019 di Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
JUMLAH PENDUDUK DI TIAP – TIAP DUSUN SE- DESA POLOSIRI
No. Nama Dusun Jml KK
1 POLOSIRI 52
2 PRENGGAN 15
3 SOKO 21
4 WANGON 27
5 TAPEN 26
6 KALIPUTIH 19
160JUMLAH
Jumlah KK Miskin Se-Desa Polosiri
LK PR
1 POLOSIRI 605 616 505
2 PRENGGAN 180 201 145
3 SOKO 134 129 91
4 WANGON 196 210 137
5 TAPEN 207 203 223
6 KALIPUTIH 295 273 146
1617 1632 1247
PENDUDUKKK
JUMLAH TOTAL
NO DUSUN
P a g e 14 | 43
P a g e 15 | 43
BAB II
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa)
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
A. Visi
MBANGUN DESO,NOTO WARGO JILID II Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh
masyarakat 6 (enam ) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Semarang Tahun 2018 - 2024 sebagai berikut :
TERWUJUDNYA KEPALA DESA POLOSIRI KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG YANG
BERMARTABAT
BERSIH,MAKMUR,TAQWA,BERPENDIDIKAN AMAN DAN TENTRAM
Dengan Visi tersebut, Kepala Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang periode 2018 -
2024 hendak mewujudkan Kepala Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan
kondisi :
Bersih : artinya Bersih pangkal sehat, kata pepatah ini perlu diwujudkan secara nyata. Bersih
dalam artian bersih dari limbah padat ataupun cair. Sampah tidak boleh dipandang sebelah mata,
dalam perkembangan penduduk yang padat permasalahan yang paling utama adalah sanitasi.
Makmur : artinya Makmur identik dengan sejahtera. Kemakmuran dan kesejahteraan adalah
tujuan dari segala usaha dan daya upaya. Indikator makmur/sejahtera masih bervariasi. Untuk
mengatur tingkat kemakmuran ada berbagai macam cara indikator. Namun kenyataan bahwa
masyarakat masih banyak yang masuk dalam Pra-sejahtera. Sebenarnya banyak potensi yang
masih belum tergali dan kurang tersentuh untuk memacu tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada
beberapa Prilaku dan pola masyarakat yang perlu disadarkan untuk meningkatakan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat dengan ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan
dan jumlah keluarga Pra Sejahtera.
Taqwa : Hakekat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, sebelum melangkah
menuju pembangunan fisik terlebih dahulu perlu dibangun pelaku-pelaku pembangunan yaitu
manusia. Manusia sebagai pelaku pembangunan harus memiliki jiwa dan kepribadian yang baik
guna menghasikan pembangunan yang baik pula. Maka sikap Taqwa sangat perlu dipupuk
dikalangan umat beragama untuk membina dan menjaga kerukunan umat beragama.
Berpendidikan : Undang-undang SisDiknas mengamanatkan bahwa pendidikan bukan hanya
tanggung jawab pelaku pendidikan namun menjadi bagian dan beban bersama antara Pemerintah,
Masyarakat dan Praktisi Pendidikan. Untuk menelurkan generasi yang cerdas perlu adanya langkah
nyata sesuai Undang-Undang SisDiknas, maka Pemerintah Desa pun tidak boleh ketinggalan dalam
mengambil kebijakan untuk mewujudkan program tersebut.
Aman dan Tentram : Modal utama untuk menumbuhkan serta mengembangkan perekonomian
adalah tidak lepas dari adanya sesuatu kondisi yang aman dan kondusif, rasa aman akan
membangkitkan potensi Sumber Daya Manusia SDM yang merupakan pengelola pembangunan.
P a g e 16 | 43
Untuk itu masalah keamanan juga masalah yang serius perlu ditangani Pemerintah Desa untuk
menjamin rasa tentram bagi seluruh warga masyarakat.
B. Misi
Guna mewujudkan Visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa Polosiri
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta meningkatkan kerukunan antar umat
beragama, warga masyarakat di semua dusun.
Sasaran :
Terwujudnya Kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman,
nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami, dan
mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai – nilai kearifan
budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupan.
Prioritas dan Kebijakan :
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.
Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.
Program Peningkatan Kelestarian dan Pemeliharaan Kearifan Budaya Lokal.
2. Mewujudkan harmonisasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan aparatur desa pemenuhan
pelayanan publik.
Sasaran :
A. Terciptanya sistem yang transparan, profesional, bersih dan akuntabel sehingga
dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.
B. Meningkatkannya kapasitas Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi masyarakat desa untuk
meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat desa.
Prioritas dan Kebijakan :
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Desa Yang Efektif
dan Efisien.
Program Meningkatkan kapasitas aparatur yang bersih dan profesional.
Program Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa.
Program Pemberdayaan Lembaga – Lembaga Desa.
Program Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.
3. Menumbuhkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada penggalian potensi dan peluang yang
ada.
Sasaran :
Meningkatnya perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai potensi
unggulan desa terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis
dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro kecil, menengah
dan BUMDES.
Prioritas dan Kebijakan :
Program Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian / Perkebunan/ Kehutanan.
Program Pengembangan UMKM dan BUMDES.
Program Pengembangan Investasi.
P a g e 17 | 43
4. Menjunjung tinggi dan mengedepankan musyawarah semua aspek.
Sasaran :
Permasalahan dan perencanaan pembangunan perlu diupayakan untuk selalu
bermusyawarah guna didapat Pemerintah Desa yang bersih dan bermartabat.
Prioritas dan Kebijakan :
Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat.
Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Program Peningkatan Keahlian dan Ketrampilan masyarakat Perdesaan.
Program Pengembangan Olahraga, Pelestarian seni, Wisata dan Budaya.
5. Melakukan langkah-langkah terobosan dengan selalu berkomunikasi, berkoordinasi, dan
berkonsultasi dengan wakil-wakil rakyat baik itu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Institusi
Pemerintah.
Sasaran :
A. Untuk mengurangi beban masyarakat sehingga Pembangunan Desa bisa tetap
dilaksanakan secara merata dan kontinue.
B. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Peningkatan Sosial
Ekonomi masyarakat secara proporsional, berkualitas dan berkelanjutan.
Prioritas dan Kebijakan :
Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur wilayah dari lingkup RT,
Dusun dan Desa.
C. Tujuan
Sesuai dengan misi pembangunan tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai
berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu
pengetahuan teknologi dan ketaqwaan.
3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang
efektif, efisien dan akuntabel.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi.
6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.
7. Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa
membedakan gender dengan memperhatikan hak–hak anak.
8. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
D. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu masa bakti Bupati Semarang
tahun 2019 dirumuskan sesuai dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:
P a g e 18 | 43
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
a. Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
c. Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif
kesehatan di masyarakat);
d. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
e. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;
f. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
g. Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan.
Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu
pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua
jenjang pendidikan;
b. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non
formal;
c. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standard kompetensi,
yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan Spiritual Quotient;
d. Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya
saing;
e. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan
lapangan kerja;
f. Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan
dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.
Tujuan 3 : Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi desa dengan memanfaatkan sumberdaya lokal,
dengan sasaran :
a. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas desa yang memiliki daya
saing;
b. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
c. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;
d. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata
dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;
e. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan
jenis dan kualitas produk industri lokal;
f. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;
g. Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga
keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program
tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).
Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan
yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran :
P a g e 19 | 43
a. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and
Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas,
pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base);
b. Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga
responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;
c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat desa;
d. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
e. Meningkatnya kemampuan manajemen Pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan
dan penganggaran yang responsive gender, dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas
yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi,
dengan sasaran :
a. Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
b. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
c. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi
hukum;
d. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.
Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh
wilayah, dengan sasaran :
a. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
b. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
c. Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;
d. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
e. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
f. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
g. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
h. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan.
Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa
membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, dengan sasaran :
a. Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa;
b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses
pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;
c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah,
masyarakat dan swasta;
d. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.
Tujuan 8 : Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran :
a. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam;
b. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang
P a g e 20 | 43
berkelanjutan;
c. Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan;
d. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;
e. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian;
f. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang
sesuai dengan RTRW .
E. Strategi, Arah Kebijakan Desa Mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan guna
melanjutkan pembangunan tahun tahun sebelumnya berdasarkan RPJDesa periode sebelumnya
maka straaategi pembangunan Desa dirumuskan sebagai berikut :
1. Strategi diBidang penyelenggaraan pemerintahan antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pendataan Desa;
c. penyusunan tata ruang Desa;
d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
f. pengelolaan informasi Desa;
g. penyelenggaraan perencanaan Desa;
h.penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
i. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
j. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
2. Strategi Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
A. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan
desa antara lain:
1. jalan pemukiman;
2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
3. lingkungan permukiman masyarakat dusun; dan
4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kond Pembangunan,
B. PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KESEHATAN ANTARA LAIN:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti Posyandu;
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya
C. PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA LAIN:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
P a g e 21 | 43
3. kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya .
D. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF SERTA PEMBANGUNAN,
PEMANFAATANDAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI
ANTARA LAIN
1. Pembentukan dan pengembangan BUM desa;
2. Penguatan permodalan BUM desa;
3. Pembibitan tanaman pangan;
4. Pengelolaan lahan pertanian;
5. Pengelolaan usaha hutan desa;
6. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
7. Kandang ternak;
8. Sarana dan prasarana ekonomi
E. PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ANTARA LAIN :
1.Penghijauan ;
3. Strategi diBidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. pembinaan kerukunan umat beragama;
d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
4. Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
b. Pelatihan teknologi tepat guna;
c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat
desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
e. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
f. Kelompok usaha ekonomi produktif;
g. Kelompok perempuan,
h. Kelompok tani,
i. Kelompok masyarakat miskin,
j. Kelompok pengrajin,
k. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
P a g e 22 | 43
l. Kelompok pemuda;
F. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa Polosiri kecamatan
Bawen Kabupaten Semarang untuk mencapai tujuan. Perumusan arah kebijakan pembangunan
daerah dilakukan agar dalam pelaksanaannya akan lebih terfokus.
Kebijakan pembangunan pemerintah desa Polosiri kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi-misi Kepala Desa
periode 2018 -2024 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, melalui :
a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan
perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.
b. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui
penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air
bersih.
c. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui
peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan
Posyandu.
d. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut
usia dan masalah sosial lainnya.
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal,
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas,
kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan,
melalui :
a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter
anak-anak/anak usia dini.
b. Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan
karakter bangsa (muatan lokal).
c. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan
penyediaaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan,
dengan melibatkan instansi terkait.
d. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi yang berkualitas
dan merata di seluruh wilayah.
e. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi,
embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan
prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta
lainnya.
P a g e 23 | 43
f. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang
terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain.
g. Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman,
gedung olah raga serta ruang publik lainnya.
h. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha
ekonomi daerah dan termanfaatkannya sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan,
melalui :
a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas desa yang memiliki
daya saing.
b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta
teknologi pertanian.
c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam
rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian.
d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal,
dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata).
e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan
jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam.
f. Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
berkelanjutan.
g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta pelestarian
sumber-sumber air.
4. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat
dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak,
melalui :
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan peran serta masyarakat serta organisasi
kemasyarakatan dalam proses pembangunan .
b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup.
c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan
dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah,
masyarakat dan swasta.
d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat
melalui penyediaan bahan bacaan.
5. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum.
Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat
dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif
bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui :
a. Penerapan jaringan Information Comunication and Technology (ICT) melalui E-Gov
dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
P a g e 24 | 43
b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik.
c. Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan penempatan aparatur
pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.
d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa
e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang
didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
f. Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang
mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.
g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.
G. Agenda Pembangunan Tahunan
Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka pada setiap tahun
anggaran pelaksanaan RPJM Desa Polosiri kecamatan bawen Kabupaten Semarang 2018-2024
dijabarkan dalam agenda tahunan sebagai berikut :
1. Tahun 2018 : merupakan tahun penahapan sosialisasi dan konsolidasi visi-misi pasca pemilihan
kepala desa, dan lanjutan pelaksanaan pembangunan sesuai RKPDesa tahun 2012.
2. Tahun 2019 : merupakan tahun pemantapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar
dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan
sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu:
a. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan desa sebagai acuan
pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Desa ,
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Serta penyiapan penerapan
teknologi komunikasi dan informasi melaui electronic government di lingkungan Kabupaten
Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi
masyarakat.
b. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada :
1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin
proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik.
3) Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan teknologi komunikasi dan
informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam
rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.
3. Tahun 2020 - 2022 : merupakan tahun percepatan pencapaian masyarakat yang mandiri, tertib
dan sejahtera melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, peningkatan SDM
dan pelayanan publik. Pada tahun ini pembangunan difokuskan pada lima hal, yaitu :
a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik aparat maupun masyarakat.
b. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten
Semarang serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendorong
terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
P a g e 25 | 43
c. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi
lokal melalui UMKM secara mandiri.
d. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama di kawasan perdesaan dan
perbatasan, revitalisasi kawasan Bandungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
daerah.
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjamin tercapainya kesejahteraan
masyarakat.
4. Tahun 2023 – 2024 : merupakan tahun perwujudan masyarakat Desa Polosiri Kecamatan
Bawen Kabupaten Semarang yang berdaya saing tinggi, mandiri, tertib dan sejahtera.
Pembangunan pada tahun ini difokuskan pada tiga hal, yaitu:
a. Memantapkan pemanfaatan sumberdaya desa secara berkelanjutan serta pengembangan
jaringan bisnis ekonomi lokal melalui UMKM yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh
pelaku bisnis secara mandiri.
b. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing
(competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta
dan masyarakat.
Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
H. Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Dan Kerangka Pendanaan/Arah Kebijakan
Keuangan
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada desa sesuai peraturan perundang-undangan (money
follow function).
Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Desa/ APBDesa
Dengan RKPDesa dan Visi Misi, Strategi RPJMDesa
Kebijakan Keuangan Desa/APBDes
RKPD
1
RKPD
3
RKPD
4
RKPD
5
RKPD
2
RPJMDESA
VISI, MISI, STRATEGI
RKPD
6
P a g e 26 | 43
Arah kebijakan keuangan desa yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai
berikut :
1. Arah kebijakan belanja APBDes digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan prioritas
strategis jangka menengah lima tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatan
berbagai sumber pendanaan dalam jumlah yang memadahi.
Berdasarkan struktur APBDes, kebijakan keuangan desa juga perlu dirinci berdasarkan
komponen masing-masing, yang meliputi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan
Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBDes dapat dilihat
pada gambar berikut ini :
Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD
Gambar di atas menunjukan pola hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan
aktifitas keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui
analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat
dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian arah kebijakan belanja Desa pada prinsipnya adalah
agar belanja dapat lebih optimal dalam mendukung seluruh kegiatan. Adapun belanja yang tidak
memiliki nilai tambah (non value-added) diminimalisir.
Program/
Kegiatan
Visi Misi Strategi
A R A H K E B I J A K A N
A
P
E
N
D
A
P
A
T
A
N
B
E
L
A
N
J
A
P
E
M
B
I
A
Y
A
A
N ……… …. ( - ) ……….. (=) ……..
P1
P2
P3
A. P4
P5
P~
P a g e 27 | 43
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang
kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa. Sedangkan Pengeloaan keuangan desa diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan
terhadap APBDes dan Laporan Keuangan Desa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.
P a g e 28 | 43
BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA DESA
A. Pendapatan Desa dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Polosiri setiap tahun menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dengan jumlah nominal yang berbeda dengan tahun anggaran sebelumya menurut dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat
dan daerah. Sebelum menyusun APBDes, pemerintah desa Polosiri juga menyusun
rencana kegiatan (RKPDes) yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam waktu satu tahun anggaran kedepan beserta dengan rincian anggaran belanja. Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Polosiri selama satu periode masa jabatan Kepala Desa :
Tabel 1.6
Pendapatan Desa Polosiri tahun 2019
Pendapatan 2019
DD 854.215.359
ADD 495.658.580
BHPDRD 84.909.821
PADes 70.000.000
PB Kabupaten 67.250.000
PB Provinsi 255.000.000
Total 1.827.033.760
Tabel 1.7
Belanja Desa Polosiri tahun 2019
Belanja 2019
Pemerintahan 512.950.439
Pembangunan 918.033.859
Pembinaan 70.750.000
Pemberdayaan 316.299.462
Total 1.827.033.760
P a g e 29 | 43
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA POLOSIRI
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang
dimaksud adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan
tugas pelayanan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta
Pemberdayaan Masyarakat maka Desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli
Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Desa
juga berhak untuk mendapatkan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Umum
yang diterima oleh Desa.
Pemerintahan Desa Polosiri juga melaksanakan kegiatan yang berdasarkan
hak asal-usul tersebut dengan melihat asas partisipatif melibatkan seluruh
komponen masyarakat yang ada di desa dalam menggali dan mengangkat potensi
Desa yang ada. Namun usaha dalam rangka menggali dan mengangkat potensi
desa tersebut masih belum sesuai harapan Pemerintah Desa Polosiri karena
masih kurangnya dana, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan
Asli Desa Jombor yang hingga saat ini hanya mengandalkan hasil dari
Pengelolaan Tanah Kas Desa/bengkok yang luasnya tidak seberapa.
1. Pelaksanaan Kegiatan
Program kegiatan desa dan pembangunan di Desa Polosiri dilaksanakan
menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahunan. Yang mana RKPDes
tersebut merupakan dokumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang dihasilkan
dari penggalian aspirasi dari masyarakat yang dilaksanakan pada agenda
perencanaan pembangunan musyawarah dusun (musdus). Dari musdus,
kemudian data usulan aspirasi/usulan masyarakat tersebut diinventarisir dan
diidentivikasi yang kemudian akan disahkan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di tingkat desa. Kegiatan-kegiatan yang
sudah ditampung dalam bank data kegiatan pembangunan yang telah
disahkan dengan berita acara melalui Musrenbangdes kemudian akan
P a g e 30 | 43
disusun dalam sebuah dokumen RKPDes yang akan menjadi prioritas
pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan pembangunan di desa Polosiri tidak lepas dari peran serta
dan dukungan masyarakat. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam
melaksakan kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di
desa Polosiri menjadi lancar dan baik sehingga hasilnya dapat dirasakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Di Desa Polosiri tingkat pencapaian pembangunannya yang hampir
merata disegala bidang dan sumber anggaran yaitu Pelaksanaan kegiatan
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, BHPRD.
Tingkat Pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana
Desa dan BHPDRD meskipun belum mampu dilaksanakan sepenuhnya,
namun kegiatan-kegiatan pokok yang menyangkut kepentingan masyarakat
banyak berhasil dilaksanakan dengan baik. Adanya kegiatan desa yang tidak
bisa dilaksanakan disebabkan oleh mepetnya jadwal waktu pelaksanaan
kegiatan dengan kegiatan yang lainnya dan jadwal yang telah ditentukan oleh
pemerintah diatasnya.
3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Polosiri
berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Kegiatan pemerintahan dilaksanakan menurut ketentuan dari
peraturan yang berlaku. Dari Kepala Desa, perangkat desa, lembaga desa
hingga ke RT/RW berjalan dengan baik.
Tabel 1.8
Data Perangkat Desa Polosiri
NO
N A M A
J A B A T A N
TEMPAT & TANGGAL LAHIR
1 NURGIYANTO KADES KAB. SMG 07-05-1981
2 PURBO SETYAWAN SEKDES KAB. SMG 23-09-1985
3 WAHYU PURWOKO KASI PEMERINTAHAN KAB. SMG 28-08-1980
4 PUJIYANTO KASI KESRA KAB. SMG 08-06-1984
P a g e 31 | 43
5 SUJARWO KASI PEMBANGUNAN KAB. SMG 29-07-1960
6 SUJIYATUN KAUR KEUANGAN KAB. SMG 01-08-1968
7 TETYA SUSIANTI KAUR UMUM/PERENCANAAN KAB. SMG 31-08-1981
8
UMIYATUN KEPALA DUSUN KRAJAN
POLOSIRI
KAB. SMG 07-02-1976
9 YOTO KEPALA DUSUN SOKO KAB. SMG 09-07-1983
10 ZAENAL ARIFIN KEPALA DUSUN WANGON KAB. SMG 2707-1974
11 RISMI ARIYANTI KEPALA DUSUN TAPEN KAB. SMG 19-07-1993
12 SUKARDI KEPALA DUSUN PRENGGAN KAB. SMG 22-10-1960
13 SUTARMIN KEPALA DUSUN KALIPUTIH KAB. SMG 04-06-1963
4. TUGAS – TUGAS APARAT PEMERINTAH DESA
1. Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan fungsi :
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan .
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraaan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman
dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan;
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
P a g e 32 | 43
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial-budaya dan adat-
istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup. Selain kewajiban sebaimana dimaksud diatas Kepala Desa mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud diatas
disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud
pada diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah
BPD.
Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman
atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
Laporan digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui
Camat dan kepada BPD.
Kepala Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan
rumah tangganya, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk ketentraman dan ketertiban
masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan lainnya.
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan
pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
b. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan
tugas dapat dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan
Umum dan Perencanaan.
Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum;
P a g e 33 | 43
c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fisilitasi kegiatan dibidang
Pemerintahan yang terdiri dari :
a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban;
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
c. melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
d. memfasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik;
e. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan
pertanahan;
f. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa.
Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. pelaksanakan manajemen tata pemerintahan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa;
c. pembinaan masalah pertanahan;
d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
e. pembinaan upaya perlindungan masyarakat;
f. pengelolaan administrasi kependudukan; dan
g. pengelolaan Profil Desa.
3. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
Kepala Urusan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program dan fasilitasi kegiatan dibidang pelayanan umum yang
terdiri dari :
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina
dibidang penyuluhan dan hak kewajiban masyarakat;
b. membantu pelaksanaan pelayanan Keagamaan, sosial budaya
Kemasyarakatan;
c. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa.
Kepala Urusan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
P a g e 34 | 43
a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat;
b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
d. pelayanan keagamaan; dan
e. pelayanan administrasi ketenagakerjaan.
4. Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program dan fasilitasi kegiatan dibidang kemasyarakatan yang
terdiri dari :
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina
dibidang keagamaan dan pendidikan;
b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina
dibidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial
kemasyarakatan;
c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina
dibidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olah raga
dan kebudayaan;
d. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa.
Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
b. pelaksanaaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
c. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahraga, dan karang taruna.
5. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
a. pengurusan administrasi keuangan;
b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
c. verifikasi administrasi keuangan; dan
d. dministrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Unsur
Staf Perangkat Desa.
6. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai tugas :
a. tata naskah dinas;
b. administrasi surat menyurat;
c. arsip dan ekspedisi;
d. penataan administrasi perangkat desa;
e. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
f. penyiapan rapat;
P a g e 35 | 43
g. pengadministrasian aset;
h. inventarisasi aset;
i. perjalanan dinas;
j. pelayanan umum;
k. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
l. menyusun rencana kerja pemerintah desa;
m. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
n. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
o. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
p. penyusunan laporan.
7. Kepala Dusun mempunyai tugas :
a. membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan sebagian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban diwilayah kerjanya;
c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
d. membina dan meningkatkan swadaya dan kerukunan masyarakat;
Kepala Dusun mempunyai fungsi :
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
dan
d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Adapun Lembaga Desa yang membantu dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa
adalah BPD, LKMD, RW, RT dan PKK.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes setiap tahunnya telah
dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan dan semua pelaksanaan
kegiatan di desa lebih difokuskan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap
sangat perlu dan darurat.
Untuk pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan/membutuhkan
dana yang besar sehingga tidak mampu dibiayai dengan APBDes, maka
diajukan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan atau ke
Pemerintah Pusat.
P a g e 36 | 43
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Partisi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Polosiri
masih berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tradisi gotong royong yang
masih terus berjalan dengan dan dipertahankan. Gotong royong menjadi salah
satu sarana silaturahmi dan kerjasama antar warga sekaligus sebagai sarana
untuk meningkatkan kebersamaan antar masyarakat, termasuk dalam
persiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Oleh karena hampir setiap kegiatan pembangunan desa melibatkan
partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, maka sebelum pelaksanaan
kegiatan pembangunan dilakukan, terlebih dahulu diadakan musyawarah di
tingkat dusun yang selanjutnya hasil musyawarah tingkat dusun tersebut
dibawa ke musyawarah tingkat desa yang disebut Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Kemudian dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa dirumuskan untuk menjadi Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes) berskala tahunan, dengan terlebih dahulu
mencermati dokumen RPJMDes yang ada dan tidak keluar dari kegiatan-
kegiatan yang ada dalam RPJMdes periode berjalan.
7. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa Polosiri menuju Desa
POLOSIRI KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG YANG BERMARTABAT
BERSIH,MAKMUR,TAQWA,BERPENDIDIKAN AMAN DAN TENTRAM diperlukan
partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Guna
pelaksanaan program tersebut diperlukan dana yang dibutuhkan untuk
pembangunan ataupun pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
Secara umum sarana dan prasarana yang ada di Desa Polosiri Kecamatan
Bawen sudah cukup lengkap mengingat penduduk hanya 3.274 jiwa.
sebagaimana tergambar dalam table 2.7 sebagai berikut :
Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Desa
No Jenis Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Keterangan
1. Kantor Desa 1
2. Gedung Balai Desa 1
3. Gedung PKD 1
4. Gedung PAUD 2
5. Masjid 6
P a g e 37 | 43
Sumber data : Desa Polosiri Tahun 2019
Pelayanan Pemerintahan Desa dilaksanakan setiap hari jam kerja.
kadangkala ada juga penduduk yang dating pada sore atau malam hari. Hal
ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani
sehingga kesibukan bekerja seharian. pemahaman mengenai jam kerja kantor
masih kurang.
Pelayanan perijinan yang dilaksanakan diantaranya perijinan keramaian
dan ijin tinggal. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa
mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat,
ketoprak, orkes dan lain-lain. Ijin ini selain ke Pemerintah Desa juga
diteruskan ke Muspika setempat. Untuk ijin tinggal diberlakukan bagi warga
luar daerah serta warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap
terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
Pemerintah Desa Polosiri mempunyai 32 personel aktif Satuan Linmas
dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil.
Dan untuk penanganan skala sedang dan besar maka Linmas dibantu Polsek
dan Koramil.
Dikarenakan Desa Polosiri sangat terbatas dalam Pendapatan Asli Desa
(PADes), maka sampai saat ini sumber utama dalam melaksanakan
pembangunan di Desa Polosiri masih mengharapkan dan mengandalkan
Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
Daerah (BHPDRD).
8. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam pelaksanaan kegiatan desa khusunya pembangunan
infrastruktur sering kali ditemukan permasalahan-permasalahan. Hal
tersebut terjadi baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaannya. Sering
kali masyarakat komplain tentang kurangnya sosialisasi jadwal pelaksanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga
masyarakat sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya, disamping
sebagai pekerja maupun pengamanan di wilayahnya.
6. Mushola 12
7. Gedung SD 2
8. TPA 6
9. Pamsismas 1
P a g e 38 | 43
Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah desa
berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tentang
jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta
merekrut warga setempat sebagai pekerja pelaksana pembangunan dengan
tujuan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
8.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
1. Terlambatnya pencairan dana;
2. Kurangnya pengetahuan tentang teknis pelaksanaan pekerjaan serta
pemahaman terhadap spesifikasi konstruksi objek bangunan.
3. Material yang sering terlambat datangnya terutama material bahan
tambang (pasir, batu).
4. Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan
Kemasyarakatan adalah tidak semua masyarakat mempunyai daya
dukung keikutsertaan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Bertambahnya jumlah anak yatim yang tidak dapat ter-cover
sepenuhnya;
6. Belum siapnya penerima bantuan dalam menerima bantuan untuk
pembangunan jamban dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH)
sehingga pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama dari
perencanaan bahkan terkadang harus mengadakan musyawarah
desa lagi untuk membahas pengganti penerima manfaat karena
mundurnya pemerima manfaat sebelumnya;
7. Informasi sosialisasi penerimaan bantuan yang tidak sesuai dengan
peraturan terutama masalah pajak.
8.2. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah
1. Melakukan konsultasi dengan nara sumber yang memahami tentang
teknik konstruksi, spesifikasi dan perhitungan kebutuhan dana
yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu objek konstruksi
bangunan.
2. Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan
Pembinaan Kemasyarakatan agar hasilnya sesuai yang diharapkan
yaitu sebelum kegiatan dilaksanakan, Pelaksana Kegiatan (PK)
terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga
masyarakat tahu dan mengerti akan pentingnya pembinaan
kemasyarakatan. Setelah tahu dan mengerti maka akan timbul
P a g e 39 | 43
kesadaran dari masyarakat sehingga masyarakat akan bersedia
mengikuti kegiatan pembinaan kemasayarakatan.
A. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pembangunan Desa Polosiri tahun 2019 : No. KEGIATAN ANGGARAN
1 Rabat Beton + Talud jalan Gili 180.285.471
2 Betonisasi + Talud Jln Tembus Rt 15 - Rt 18 Dsn. Tapen 87.218.198
3 Renovasi Ruang Serbaguna 41.633.000
4 Pipanisasi Saluran Air Bersih 89.143.000
5 Talut Jalan Tembus RT 13 - RT 14 Dusun Wangon 106.437.209
6 Talut tengah dusun Soko 105.590.500
7 Lanjutan Talud ke Kolam dusun Kaliputih 92.111.981
8 Talud PKD 15.614.500
9 Talud dan Betonisasi Dusun RT 09 RW 01 92.141.500
10 Rabat Beton dan Talud Penghubung antar RT Dusun Kaliputih 63.285.500
11 Talud Dusun Soko-Dusun Kaliputih Desa Polosiri 44.573.000
B. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Polosiri tahun 2019 :
No. KEGIATAN ANGGARAN
1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 278.520.000
2 Tunjangan Kepala Desa , Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 70.000.000
3 Premi Asuransi Kesehatan BPJS 9.417.600
4 Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Pemdes Polosiri 27.700.920
5 Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Peltek Polosiri 133.164
6 Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan BPD Polosiri 932.148
7 Belanja Alat Tulis Kantor 8.185.500
8 Belanja Listrik 1.428.607
9 Belanja STNK 100.000
10 Makan Minum Kantor 7.442.500
11 Belanja Materai dan benda pos lainnya 1.500.000
12 Perjalanan Dinas / SPPD 4.500.000
13 Rapat Kantor / Desa 5.000.000
14 Belanja Pulsa Internet dan Pulsa telepon Kantor 4.800.000
15 Honor Pelaksana Kegiatan (PPKD) 7.740.000
16 Honor Pengelola Kegiatan (TPK) 6.450.000
17 Honor PPKBD 600.000
18 Honor Tenaga Teknis 13.800.000
19 Honor Petugas Siskeudes 1.200.000
20 Honorarium Penjaga Kantor 6.000.000
21 Honor Petugas Register Desa 600.000
22 Penyediaan Tunjangan Anggota BPD 13.800.000
23 Penyediaan Operasional BPD 4.000.000
24 Penyediaan Insentif/Operasional RT / RW 16.500.000
25 Penyediaan Insentif/Operasional RT / RW 16.500.000
26 Belanja Rapat Musrenbang 1.600.000
27 Festival Dana Desa 3.000.000
28 Lomba Cerdas Cermat Dana Desa dan Lomba-lomba 1.500.000
P a g e 40 | 43
BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
A. PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Polosiri tahun 2019
: No. KEGIATAN ANGGARAN
1 Pembinaan Pemberdayaan PKK 8.000.000
2 Posyandu 20.000.000
3 Bantuan Insentif guru PAUD 12.000.000
4 Bantuan Insentif Guru Keagamaan 16.800.000
5 LKMD 1.000.000
6 KPMD 5.000.000
7 Honor Linmas 4.950.000
8 Pembinaan Karang taruna 3.000.000
P a g e 41 | 43
BAB VII
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Polosiri tahun 2019 : No. KEGIATAN ANGGARAN
1 Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa (Kades,Sekdes,Bendes ) 5.000.000
2 Pelatihan Penyusunan SPJ bagi Perades 3.000.000
3 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 50.750.000
4 Rehab RTLH 30.000.000
5 Program Jambanisasi 149.629.000
6 Pengadaan Alat Pertanian Semprot Otomatis 6.000.000
7 Pengadaan Lemari Arsip 2.238.414
8 Pengadaan Printer Epson 4.948.546
9 Pengadaan Batik Lurik 3.118.636
10 Pemberdayaan FKPA 1.500.000
11 Pemberdayaan FKPM 1.500.000
12 Pemberdayaan FKD 1.500.000
13 Pengadaan Leptop Asus 11.993.090
14 Pengadaan Kursi Plastik rapat 13.545.545
15 Pengadaan Meja Kantor 13.363.637
16 Pengadaan Meja kursi Tamu kepala Desa 4.640.453
17 Pelatihan UMKM 3.892.500
18 Pelatihan Karang taruna dan lembaga desa 7.820.000
19 Pengadaan Mix wire les dan speaker Aktif Kantor 1.859.641
P a g e 42 | 43
BAB VIII
PELAKSANAAN TAK TERDUGA A. PROGRAM KEGIATAN TAK TERDUGA
Kegiatan Bidang Tak Terduga Desa Polosiri tahun 2019 : No. KEGIATAN ANGGARAN
1 Penanggulangan Bencana Alam 9.000.000
P a g e 43 | 43
BAB VIII
P E N U T U P
Sudah menjadi suatu kewajiban Kepala Desa Polosiri Kecamatan Bawen
Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan
menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang selaku Kepala
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang dalam bentuk Laporan Keterangan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa ( LKPPD ).
Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa ( LKPPD ) Kepala
Desa Polosiri yang dituangkan ke dalam Laporan Keterangan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa ( LKPPD ) Kepala Desa Polosiri Kecamatan Bawen Kabupaten
Semarang Periode Tahun 2019 ini memberikan gambaran nyata dari rangkaian
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Polosiri sejak
tahun 2019.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa Polosiri periode tahun 2019, pada hakekatnya merupakan
keberhasilan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Polosiri yang telah
bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya baik tenaga maupun
pikiran untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.
Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahanan dan pelaksanaan pembangunan
Desa Polosiri, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran
secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui laporan ini kiranya
dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tahun
mendatang.
Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun
sebagai bahan motivasi untuk Kepala Desa Polosiri pada periode mendatang demi
terciptanya sistem pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang
baik.
Polosiri, 01 Januari 2020
Kepala Desa Polosiri
Ttd.
NURGIYANTO