kppip.go.id · Management Office (PMO) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP)...

div class=trans-pagebuttonPage 1button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 1: kppipgoid · Management Office PMO Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Tahun Anggaran 2019 Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun src=https:reader035fdocumentsnetreader035viewer20220624145d17931388c9939c5c8e0367html5thumbnails1jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 2button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 2: kppipgoid · Management Office PMO Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Tahun Anggaran 2019 Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun src=https:reader035fdocumentsnetreader035viewer20220624145d17931388c9939c5c8e0367html5thumbnails2jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 3button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 3: kppipgoid · Management Office PMO Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Tahun Anggaran 2019 Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun src=https:reader035fdocumentsnetreader035viewer20220624145d17931388c9939c5c8e0367html5thumbnails3jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdiv

kppip.go.id · Management Office (PMO) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP)...

Documents

Transcript of kppip.go.id · Management Office (PMO) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP)...

SALINAN - KPPIP · 2016. 5. 13. · 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara dapat dilakukan pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur; b.

Laporan KPPIP Versi Juli 2015

SALINAN - kppip.go.id

SALINAN - KPPIP...dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal

Beranda - KPPIP · 2017. 12. 8. · "/3 3# . ,",# , + ; * /* / (- -%"/ 4 #/( , + - =-

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · NOMOR 143/PMK.CH 1/2013 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH

rekrutmentp.ekon.go.idrekrutmentp.ekon.go.id/assets/downloads/2016/G2/G2-KPPIP-19.pdfKerangka Acuan Kerja (KAK) ini menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, ... Tersusunnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA

Beranda - KPPIP

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · -6 - b. Tata cara perencanaan dan/atau penyiapan Proyek KPBU dengan skema diperuntukkan Pembayaran bagi seluruh Ketersediaan Layanan

Kamis, 4 Agustus 2016 - bpiw.pu.go.idbpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/2016_Agustus_4_kamis.pdf · KPPIP memprioritaskan pengkajian skema pendanaan untuk proyek infrastruktur

kppip.go.id · l) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua stake holder terkait, serta menfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. KETIGA: Menteri/kepala

2019-2020 Investment Window into Indonesia (IWI)...KP Mining Authorization (Kuasa Pertambangan) KPPIP The Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery ... (Tanda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - KPPIP · PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Jaksa Agung Republik

BATANG TUBUH SETTING koreksi1 - kppip.go.id · sebagai unsur pemerintahan daerah provinsi. 6. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan ... Daerah, koperasi, swasta, dan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur

PP No 40 Tahun 1996 - KPPIP · 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. (2) Apabila dalam jangka

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kppip.go.id · menurut jenis dan bentuknya. (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian

REPU8UK INDONESIA - kppip.go.id · (BUMO), dan koperasi. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui