Post on 04-Jan-2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta Karya
Oleh:
Dwityo A. SoerantoDirektur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Disampaikan pada pembahasan Pleno Kegiatan Penyusunan RP2KPKP Tahun 2016
Manado, 19 September 2016
KETERPADUAN PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
2
II. Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
1. Mengapa Terjadi Permukiman Kumuh di Perkotaan?
2. Amanat Undang-Undang No.1Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016;
3. Tahapan dan Lingkup Keterpaduan Bidang Cipta Karya;
4. Keterpaduan Rencana Kawasan Permukiman;
5. Keterpaduan RKP dengan Rencana Infrastruktur Permukiman ;
6. Kerangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
7. Keterpaduan Multi Pendanaan Dalam Penanganan Kumuh;
8. Keterpaduan Investasi Fisik dan Non-Fisik Dalam Peningkatan Kualitas Kumuh;
OUTLINEI. Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2015-2019
1. Amanat RPJMN dan Nawacita;
2. Isu Strategis;
3. Isu Global;
4. Tantangan Global;
5. Gerakan Nasional 100-0-100;
6. Rencana Aksi Capaian Kumuh 0% Tahun 2019;
7. Strategi Pendanaan Mencapai Gerakan Nasional 100-0-100;
BAGIAN I
KEBIJAKAN & STRATEGI
DJCK 2015-2019
3
3
5
1. Amanat RPJMN dan Nawacita
4
RPJMN TAHAP III 2015 – 2019
BIDANG INFRASTRUKTUR
Ketersediaan infrastruktur
sesuai tata ruang;
Berkembangnya jaringan
transportasi;
Terwujudnya konservasi
sumber daya air dan
terpenuhinya penyediaan air
minum untuk kebutuhan
dasar pengembangan
infrastruktur perdesaan
mendukung pertanian;
Pemenuhan kebutuhan hunian
didukung sistem pembiayaan
jangka panjang;
Terwujudnya kota tanpa
permukiman kumuh.
RPJMN TAHAP III 2015 – 2019
BIDANG INFRASTRUKTUR
Ketersediaan infrastruktur
sesuai tata ruang;
Berkembangnya jaringan
transportasi;
Terwujudnya konservasi
sumber daya air dan
terpenuhinya penyediaan air
minum untuk kebutuhan
dasar pengembangan
infrastruktur perdesaan
mendukung pertanian;
Pemenuhan kebutuhan hunian
didukung sistem pembiayaan
jangka panjang;
Terwujudnya kota tanpa
permukiman kumuh.
NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019
3
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa
dalam kerangka negara
kesatuan;
5 Meningkatkan kualitas hidup
manusia.
RENSTRA
KEMENPUPR
2015-2019
RENSTRA
KEMENPUPR
2015-2019
RPJMN 2015-2019
“Terwujudnya
Infrastruktur
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat yang Handal
dalam Mendukung
Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian
Berlandaskan
Gotong Royong”
Visi Kementerian PU-PR
“Meningkatnya
Kualitas dan
Cakupan
Pelayanan
Infrastruktur
Permukiman di
Perkotaan dan
Perdesaan”
Sasaran
Strategis
Ditjen Cipta
Karya
RENSTRA
DJCK
2015-2019
RENSTRA
DJCK
2015-2019
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
2. Isu Strategis
17,2 22,4
30,9
42,2
49,853,3
56,760
63,466,6
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Juta
Jiw
a
Pers
ent
ase
% Penduduk Perkotaan % Penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perdesaan
Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap pembangunan permukiman
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi
menyebabkan semakin pesatnya
pertumbuhan permukiman kumuh dan
terbatasnya pelayanan dasar perkotaan
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi
menyebabkan semakin pesatnya
pertumbuhan permukiman kumuh dan
terbatasnya pelayanan dasar perkotaan
Luas Kawasan Kumuh Perkotaan: 38.431 Ha
Pertumbuhan Penduduk Alami Reklasifikasi Desa ke Kota Migrasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan
kebutuhan rumah tangga perkotaan
Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar
dan sistem pengelolaan permukiman
Menigkatnya kebutuhan permukiman
layak huni dan berkelanjutan
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
5
3. Isu Global
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS
TARGETTARGET
20302030
• Akses Perumahan Layak Bagi
Semua, Aman Dan Terjangkau;
•• AKSES LAYANAN AKSES LAYANAN
INFRASTRUKTUR DASAR;INFRASTRUKTUR DASAR;
• Pengelolaan Urbanisasi Sebagai
Bagian Dari Perencanaan Permukiman
Perkotaan.
•• PENANGANAN KAWASAN KUMUH PENANGANAN KAWASAN KUMUH
YANG BERKELANJUTAN; YANG BERKELANJUTAN;
•• LAYANAN RUANG PUBLIK YANG LAYANAN RUANG PUBLIK YANG
MEMADAI;MEMADAI;
• Meningkatnya
kebutuhan akan
permukiman layak
dengan akses
pelayanan dasar
yang memadai;
• Masih terbatasnya
penyediaan ruang
publik yang dapat
diakses oleh semua
warga kota;
• Belum meratanya
kepedulian
stakeholders pada
pembangunan
permukiman yang
layak bagi
semua, aman dan
berkelanjutan;
GOAL 6GOAL 6Menjamin ketersediaan dan pengelolaan
berkelanjutan untuk air minum dan
sanitasi bagi semua
GOAL 11GOAL 11Mewujudkan perkotaan dan kawasan
permukiman yang inklusif, aman,
berketahanan, dan berkelanjutan
GOAL 6GOAL 6Menjamin ketersediaan dan pengelolaan
berkelanjutan untuk air minum dan
sanitasi bagi semua
GOAL 11GOAL 11Mewujudkan perkotaan dan kawasan
permukiman yang inklusif, aman,
berketahanan, dan berkelanjutan
6
7
Agenda Kependudukan
• Perbaikan manajemen data kependudukan perkotaan yang lebih akurat;
• Agenda khusus terkait dengan keberadaan kaum muda perkotaan untuk mengembangkan potensi dalam era transisi demografi dan memanfaatkan demographic dividend;
• Menerapkan kebijakan kependudukan secara terpadu dalam hubungan desa-kota;
• Urbanisasi sebagai proses pengkotaan yang menjadi bagian engine of growth suatu kota;
Agenda Pertanahan dan Perencanaan Kota
• Pengembangan paradigma baru dalam perencanaan kota dan desain lingkungan yang lebih inklusif danramah lingkungan;
• Perbaikan kampung tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan namun juga penyediaan ruang untuk usaha ekonomi kecil dan mikro;
• Kawasan terpadu pelestarian dan budidaya untuk pengembangan produk kelautan, industri maritim, danekowisata untuk memajukan kota-kota pesisir Indonesia;
Agenda Lingkungan dan Urbanisasi
• Membangun model-model kota baru dengan konsep “Kota Hijau” yang berketahanan iklim dan bencana;
• Kemampuan kawasan perkotaan untuk beradaptasi terhadap variasi iklim jangka panjang yang permanen atau perubahan iklim;
• Mengembangkan sistem infrastruktur yang dipadukan dengan pemanfaatan fungsi dan potensi maritim;
• Penambahan ruang terbuka hijau untuk penyerapan dan penampungan air dan pengendalian banjir;
3. Tantangan Global: Indonesia New Urban Agenda
7
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
8
Agenda Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif
• Tata kelola perkotaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) melalui keterpaduan program;
• Meningkatkan kualitas partisipasi publik melalui peningkatan pengetahuan masyarakat secara lebih luas;
• Pelibatan aktif praktisi, pakar, organisasi profesi untuk evaluasi pengelolaan dan pembangunan kota;
• Inovasi tata kelola model pembangunan “Kota Cerdas” dan berdaya saing;
• Peningkatan kapasitas kerjasama antar kota dan antar daerah;
Agenda Ekonomi Perkotaan
• Pemahaman dan penataan keharmonisan dan keterkaitan antara ekonomi internasional, nasional, lokalformal, dan lokal informal yang terjadi di wilayah urban;
• Keseimbangan pembangunan antar wilayah, perdesaan dan perkotaan, mendukung pusat-pusat pertumbuhanekonomi nasional;
• Mendorong perkembangan industri pengolahan pertanian di daerah pinggiran kota;
Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar
• Menciptakan keterpaduan pembangunan perumahan dengan kawasan permukiman;
• Memberikan prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemerintah Daerah dalampenanganan kumuh;
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur dan pengembangan mekanisme alternatif(creative financing scheme);
• Sistem pembiayaan pelayanan perkotaan dilakukan perhitungan tarif secara rasional;
Sumber: Kertas Kerja Indonesia untuk Agenda Baru Perkotaan, Konferensi Habitat III, 2016
8
3. Tantangan Global: Indonesia New Urban Agenda
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
4. Gerakan Nasional 100-0-100
9
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
Kebutuhan Dana Mencapai Target 0%
Kemampuan APBN(Renstra PUPR 2015-2019)
46,4 T
174 T
5. Rencana Aksi Pencapaian Target 2015 - 2019
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
Salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR:
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di
perkotaan dan perdesaan melalui Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di
38.431 Ha (10 persen);
Kemampuan APBN(Renstra PUPR 2015-2019)
Target RPJMN 2015-2019
10
6. Strategi Pendanaan Pencapaian Target 2015 - 2019
I. Kebijakan dan Strategi DJCK 2015 - 2019
2010 - 2014
2015 - 2019
11
BAGIAN II
KETERPADUAN PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
12
1. Mengapa Terjadi Permukiman Kumuh ?
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
Sanitasi lingkungan
,
Sanitasi lingkungan
(air
minum, MCK, sampah,
air limbah)
Jaringan jalan dan
drainase
LingkunganLingkunganPerumahan
(kondisi, status lahan, kepadatanbangunan, KDB)
Sosial (tingkat
pendidikan, kesehatan,
pengetahuan)
Budaya dan Perilaku
(adat, kebiasaan)
( ,Ekonomi
(Pendapatan, pekerjaan,daya beli)
PenyebabLangsung Penyebab Tak
Langsung
13
PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No. 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
Rencana Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (RKP)merupakan instrumen yang wajib disusun oleh Daerah dalam
melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta
keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)
RKP ditetapkan
oleh bupati/
walikota.RKP menjadi acuan
penyusunan Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
(RP3) serta rencana induk
masing-masing sektor
Pengembangan Permukiman;
RKP ditinjau
kembali paling
sedikit satu kali
dalam 5 (lima)
tahun.
RKP terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi pengembangan
dan pembangunan kawasan
permukiman;
b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan
dan perdesaan;
c. rencana keterpaduan Prasarana Sarana
Permukiman dan Utilitas Umum;
d. indikasi program pembangunan dan
pemanfaatan kawasan Permukiman.14
3. Tahapan dan Lingkup Keterpaduan Bidang Cipta Karya
1. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya mengacu
pada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35
Wilayah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan
Strategis, 10 Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas;
3. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di
Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos
Lintas Batas Negara, dan 26 Pusat Kegiatan
Strategis Nasional;
4. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta karya di 30
Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas;
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengawasan
Identifikasi
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
15
RTRW/Perda
RPJMD
Perda BG
RISPK
RISPAM
RTBL
Integrated Development
Plan
Bina Marga
SDA
Perda Lainnya
Rencana Kawasan Permukiman(RKP)
RPIJM Kab/Kota
RP3
SSK
RP3= Rencana Pembangunan dan Pengembangan PerumahanRP2KPKP= Rencana Pencegahan dan Peningatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
RP2KPKP
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
Sektor Lainnya
4. Keterpaduan Rencana Kawasan Permukiman
16
RISPAM : Rencana Induk Sistem Pengembangan Air MinumTPST : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
RTBL : Rencana Tata Bangunan dan LingkunganBG : Bangunan GedungRTH : Ruang Terbuka Hijau
STRATEGI SANITASI KOTA
Sektor, Masterplan Drainase Lingkungan
STRATEGI SANITASI KOTASPAL Setempat, SPAL
Terpusat, Kampanye, AdvokasiPemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Bantuan
Teknis Kelembagaan, Sinkronisasi Lintas Sektor, Masterplan Drainase Lingkungan
MASTERPLAN PERSAMPAHAN
Sampah, Sinkronisasi Lintas Sektor
MASTERPLAN PERSAMPAHANPengelolaan di Sumber
(TPS3R/TPST), Pengelolaan Akhir(TPA), Kampanye, Advokasi
Pemda, Peningkatan KapasitasSDM, Kelembagaan Pengelola
Sampah, Sinkronisasi Lintas Sektor
RP2KPKPRencana Pencegahan dan Peningatan Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan
RISPAMRISPAMSPAM Regional/Perkotaan/BerbasisMasyarakat/Kawasan Khusus/PDAM
Terfasilitasi/PDAM Non Terfasilitasi, PenyehatanPDAM, Peningkatan Kapasitas SDM
PERATURAN BANGUNAN GEDUNG
RTBL, Perda BG, IMB, Sertifikasi LayakFungsi, Pendataan BG, Bangunan GedungHijau, Tim Ahli BG, RTH, Kawasan Pusaka
RISPKRencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN(RKP)
KE
TE
RP
AD
UA
N
KE
TE
RP
AD
UA
N
RTRW + RPJMD + RAD 100-0-100
RPIJM Bidang
Cipta Karya
5. Keterpaduan RKP dengan Rencana Infastruktur Permukiman
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
17
RENCANA KAWASAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN
• PENGAWASAN & PENGENDALIAN• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• PEMUGARAN• PEREMAJAAN• PEMUKIMAN KEMBALI
ASPEK PENANGANANASPEK PENANGANAN• FISIK• SOSIAL/ EKONOMI (Pemberdayaan)• LEGALITAS (Peraturan)
SUMBERDAYA
•
SUMBERDAYA• PEMERINTAH (Pusat/ Daerah)• AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI• MASYARAKAT• BISNIS/ PERUSAHAAN, DLL
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PENCEGAHAN KUMUHPENINGKATAN KUALITAS PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
PJM KOMUNITAS
RENCANA TAHUNAN
6. Kerangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
18
Corporate Social
Responsibility, SUKUK/Surat
Berharga, Obligasi
Fasilitasi Investasi Air Minum dan
Sanitasi Indonesia
Lembaga Wali Amanat Air Minum dan
Sanitasi
Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri
Kerjasama Pemerintah-
Swasta (KPS)
Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Masyarakat
Penanganan permukiman kumuh biasanya
tidak akan menghasilkan pendapatan.
Biasanya, pendapatan diperoleh dari perbaikan
dan penyediaan pasokan air minum dan / atau
pengumpulan sampah, dimana masyarakat
dikenakan biaya. Dengan tidak adanya prospek
pendapatan, analisis keuangan akan terbatas
pada kemampuan untuk membiayai proyek.
Biaya harus secara eksplisit mencakup biaya
sosial dan langkah mitigasi lingkungan.
Penilaian tersebut harus mencakup analisis
arus kas pemerintah daerah dengan biaya
penanganan dan subsidi untuk menentukan
keberlanjutan proyek dalam kaitannya dengan
aliran pendapatan pemerintah daerah.
Perbaikan permukiman kumuh harus melihat
nilai kelayakan ekonomi. Investasi
infrastruktur biasanya akan meningkatkan
kesehatan dan kesempatan kerja. Ini berpotensi
signifikan pula dalam meningkatkan nilai tanah.
Oleh karena itu, setidaknya analisis efektivitas
biaya harus dilakukan.
7. Keterpaduan Multi Pendanaan Dalam Penanganan Kumuh
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
19
( pembinaanPeningkatan Kapasitas
(Pemetaan, pelatihan, pembinaanpengelolaan)
Pembangunan Ekonomi
Modal
Pembangunan Ekonomi(Pelatihan
kewirausahaan, Pinjaman Modal Usaha)
( PerubahPembangunan Sosial
(Pendidikan, Kesehatan, Perubahan kebiasaan dan perilaku)
Pembangunan Fisik danLingkungan (Penataan dan
sertifikasi lahan, air minum, sanitasi, drainase, baha
yakebakaran, persampahan, jalan
lingkungan, drainase, rumahsusun) yang terintegrasi
rencana kota.
Pembiayaan Pembangunan (Mencari peluang pembiayaan dari
non-dana pemerintah)
Pemerintahan danKelembagaan (Pelibatan
kelompok masyarakat, gender sensitive approach, dan
mendorong bottom-up approach)
Pelaksanaan Strategi PemasaranSosial (untuk memastikan
informasi penting tentang kegiatanmencapai semua orang, terutama
yang dirugikan)
, Status Penyiapan Data Akurat
(Kepadatan, Pendapatan, Status Sosial Penduduk, Pemilikan
lahan)
8. Keterpaduan Investasi Fisik dan Non-Fisik Dalam Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh
II. Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan
20
1. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang akurat di daerahnya. Pengumpulan data dilakukan secara berkala sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
2. Sebagai landasan penyelenggaraan dalam penanganan kumuh diperlukan SK Kepala Daerah yang mengidentifikasi lokasi, kondisi, dan luas kawasan kumuh.
3. Berdasarkan SK Kepala Daerah, disusun strategi dan rencana aksi keterpaduanpenanganan permukiman kumuh yang melibatkan para pemangku kepentingan, agar penanganan permukiman kumuh berjalan sinergis, efektif dan efisien.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah menjadi penting karena Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.
5. Pelibatan masyarakat, perempuan, dan kaum yang dirugikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan merupakan kunci penting dalam menjamin keberlanjutan dari hasil peningkatan kualitas permukiman kumuh.
21
PENUTUP
22
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA