Post on 01-Dec-2015
KEBIJAKAN DI BIDANG IMPOR
DIREKTORAT IMPORDIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
by Dwika Dasawarsih
Disampaikan pada acara Sosialisasi Kebijakan ImporHotel Gracia Semarang
12 Oktober 2010
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN IMPOR
Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Keppres No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
Permendag No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
by Dwika Dasawarsih
(1) Perlindungan Keamanan;
(2) Perlindungan Keselamatan Konsumen;
(3) Perlindungan Kesehatan;
(4) Perlindungan Lingkungan hidup;
(5) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual
(6) Perlindungan Sosial, Budaya, dan moral masyarakat
(7) Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani, produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau
(8) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar Pengaturan Impor Barang
by Dwika Dasawarsih
KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
(1) Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API
(2) Impor dapat dilakukan tanpa memiliki API berdasarkan pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
(3) Ketentuan dan tatacara pemilikan API serta ketentuan impor tanpa pemilikan API diatur dengan Peraturan Menteri perdagangan
(4) Kewenangan penerbitan API berada pada Menteri Perdagangan
(5) Kewenangan penerbitan API dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada instansi pemerintah lain/instansi pemerintah daerah yang menangani bidang perdagangan.
TERKAIT ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
by Dwika Dasawarsih
(1) Pengakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri;
(2) Penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/atau dipindahkan kepada pihak lain;
(3) Persetujuan impor; dan/atau
(4) Verifikasi atau penelusuran teknis impor
Mekanisme Pengaturan Impor
by Dwika Dasawarsih
(1) Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru
(2) Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan impor barang dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri Perdagangan, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
(3) Impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor.
TERKAIT BARANG YANG DIIMPOR
by Dwika Dasawarsih
PENGELOMPOKAN BARANG IMPOR
1. Gula, 2. Beras, 3. Garam, 4. Etilena, 5. Prekursor,6. Pelumas,7. Cakram Optik,8. Nitro Cellulose
(NC), 9. Bahan Berbahaya 10. Minuman
Beralkohol, 11. Bahan Peledak,
12. Perkakas Tangan, 13. Mesin Photo Copy
Berwarna,14. Tabung Gas 3 Kg,
DIATUR IMPORNYA
BEBASIMPORNYA
DILARANG IMPORNYA
1. Produk percetakan Bahasa Indonesia ddan Daerah,
2. Peptisida Etilin Debromida/EDB,
3. Limbah B3,4. Gombal Baru dan Bekas, 5. BPO (Metil Bromida untuk
Fumigasi, CFC da Halon), 6. Mesin yang menggunakan
BPO,7. Alat Pemadam Kebakaran
(isi),8. Turumnan Halogenisasi,
sulfonasi, Nitrasi yang mengandung halogen dan garam,
9. Udang (jenis panaeus vanamae).
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur dan dilarang
15. Limbah Non B3,16. Barang Modal
Bukan Baru,17. Minyak dan Gas
Bumi,18. Tekstil dan Produk
Tekstil,19. BPO (HCFC + Metil
Bromida), 20. Plastik,21. Sakarin,22. Cengkeh,23. Intan Kasar,24. Siklamat,25. PCMX, 26. Kaca Lembaran,27. Keramik.
PENGELOLAAN REGISTRASI PENGELOLAAN REGISTRASI IMPORIMPOR
1.Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 2. IT Produk Tertentu:
• Elektronika• Pakaian Jadi• Mainan Anak• Alas Kaki• Makanan & Minuman
3. IP/IT Besi atau Baja
by Dwika Dasawarsih
NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) (Kepmenperindag No. 141/MPP/Kep/3/2002 jo. Permendag 07/M-DAG/PER/3/2007)
by Dwika Dasawarsih
Definisi NPIK
Tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan impor barang tertentu.
JENIS BARANG NPIK DAN POS TARIF 4 DIGIT
JAGUNG POS TARIF 10.05 = 1 HSBERAS POS TARIF 10.06 = 1 HSKEDELAIPOS TARIF 12.01 = 1 HSGULA POS TARIF 17.01 = 1 HSTPT POS TARIF 50.07 S/D 63.08 = 79 HSSEPATU POS TARIF 64.01 S/D 64.05 = 5 HS ELEKTRONIKA POS TARIF 73.21 S/D 90.06 = 20 HS MAINAN ANAK POS TARIF 95.01, 95.03 = 2 HS
by Dwika Dasawarsih
IMPOR PRODUK TERTENTUPermendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 jo No.60/M-DAG/PER/12/2008, jo No. 23/M-DAG/PER/5/2010
1. ELEKTRONIKA2. PAKAIAN JADI3. MAINAN ANAK-ANAK4. ALAS KAKI5. PRODUK MAKANAN MINUMAN6. OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL7. KOSMETIK
(1) Impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu
(2) Persyaratan utama untuk ditetapkan sebagai IT Produk Tertentu adalah NPIK
(3) Setiap impor produk tertentu hanya dapat dilakukan melalui:pelabuhan tujuan laut: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Soekarno-Hatta-MakassarPelabuhan udara: seluruh pelabuhan udara internasionalKhusus Makanan dan Minuman ditambah pelabuhan laut Dumai dan Jayapura
(4) Setiap impor produk tertentu harus diverifikasi di pelabuhan muat barang, kecuali obat tradisional dan herbal serta kosmetik
Pokok-Pokok Pengaturan Impor Produk Tertentu
by Dwika Dasawarsih
IP/IT BESI ATAU BAJA PERMENDAG NO. 08/M-DAG/PER/2/2009 jo. NO. 21/M-DAG/PER/6/2009 terkait dengan Kelompok Industri/Kegiatan Usahanya.
Otomotif &
Komponen
Elektronika &
Komponen
Gal. Kapal &
Komponen
USDFS & Skema lain(Perjanjian
Internasional)
MIGAS (KKKS), Pertambangan & Pembangkit
Tenaga Listrik
Fasilitas Pasal 25 & 26 UU No.10/1995
• Wajib IP atau IT• Bebas Verifikasi
• Bebas IP atau IT• Bebas Verifikasi
• Wajib IP atau IT• Wajib Verifikasi
BM-DTP
Alat berat &
Komponen
ImportirJalur
Prioritas
Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas &
Tempat Penimbunan Berikat
KONTRUKSIIndustri Besi
atau BajaPendukung/Bahan
Penolong Industri Baja
Impor Sementara
-Besi atau Baja yang diatur sebanyak 169 Pos Tarif/HS, Sebelumnya 203 Pos Tarif/HS.-Tidak menggunakan RIB, sebelumnya menggunakan RIB.-Migas (KKKS) termasuk dalam ketentuan, Sebelumnya tdk ada dalam ketentuan.-IT dapat menjual kepada IP, Sebelumnya IT tidak dapat menjual kepada IP.
KEWAJIBAN IP DAN IT BESI DAN BAJA :
1. IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik importasinya terealisasi maupun tidak terealisasi.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui http://inatrade.depdag.go.id dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13
SANKSI:
IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang melanggar Kewajiban sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja
14
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
1 Gula, Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/ 9/2004 Tgl. 17 September 2004 dan Permendag No. 18/M-DAG/4/2007 Tgl. 19 April 2007 tentang Ketentuan Impor Gula.
IP GulaIT GulaLaporan Surveyor
2 Beras, Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/ 2009 tgl 11Agustus 2009 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
IP Beras, IT BerasLaporan Surveyor
3 Garam, Permendag No. 20/M-DAG/PER/9/ 2005 dan No. 44/M-DAG/PER/10/ 2007 tentang Ketentuan Impor Garam
IP Garam, IT GaramLaporan Surveyor
4 Cengkeh, Kepmenperindag No. 528/MPP/Kep/ 7/2002 TGL 5 Juli 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh.
Importir Cengkeh
by Dwika Dasawarsih
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
5 Nitro Cellulose Kepmenperindag No. 418/MPP/Kep/ 6/2003 Tgl 17 Juni 2003 dan Perubahan No. 662/MPP/Kep/10/ 2003 Tgl. 23 Oktober 2003.
IP NC IT NCLaporan Surveyor
6 Bahan Berbahaya (B2) Tertentu,
Permendag No. 44/M-DAG/PER/9 2009 Tgl. 15 September 2009.
IP B2 IT B2
7 Prekusor, Kepmenperindag No. 647/MPP/Kep/ 10/2004 Tgl. 18 Oktober 2004.
IP PrekursorIT PrekursorLaporan Surveyor
8 Pelumas Menteri ESDM No. 1905/K/34/MEM/2001 Menkeu No. 426/KMK.01/2001, Menperindag No. 233/MPP/Kep/7/2001 Tgl 20 Juli 2001
IP-Pelumas
9 Minyak dan Gas Bumi Permendag No. 42/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 14 September 2009
Persetujuan impor minyak dan gas bumi
10 Cakram Optik, Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tgl. 15 Maret 2010.
IT Cakram OptikLaporan Surveyor
by Dwika Dasawarsih
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
11 Tekstil dan Produk Tekstil
Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tanggal 19 Juni 2009 dan No. 02/M-DAG/PER/1/ 2010 Tgl. 26 Januari 2010
IP TekstilLaporan Surveyor
12 Keramik, Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/ 2007 Tgl. 22 Januari 2007 dan No. 25/M-DAG/PER/6/2007 Tgl. 8 Juni 2007.
Laporan Surveyor
13 Bahan Perusak Lapisan Ozon,
Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/ 2006 Tgl. 22 Juni 2006. Peraturan Menperdag No. 51/M-DAG /PER/12/ 2007 Tgl. 28 Desember 2007.
IP BPOIT BPO
14 Intan Kasar, Kepmenperdag No. 10/M-DAG/PER/ 6/2005 Tgl. 10 Juni 2005.
IT Intan
15 Minuman Beralkohol, Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/ 7/1997 Tgl. 4 Juli 1997, perubahan No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tgl. 15 September 2009.
IT Minol
by Dwika Dasawarsih
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
16 Plastik, Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/ 7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
IP Plastik
17 Bahan Peledak, Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/ 7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
IT Bahan Peledak
18 Sakarin, Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/ 7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
IT Sakarin
19 Perkakas Tangan.
Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/ 7/1997 Tgl. 4 Juli 1997.
IT Perkakas Tangan
20 Baja Permendag No. 08/MDAG/PER/2/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan perubahan No. Permendag No.21/M-DAG/PER/ 6/2009
IT-Baja IP-Baja Verifikasi dinegara muat barang
21 Limbah Non B3 Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 2 September 2009
IP Limbah Non B3 dan Verifikasi dinegara muat
by Dwika Dasawarsih
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
22 Mesin Multifungsi Bewarna, Mesin Fotocopi Bewarna dan Mesin Printer Bewarna
Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/ 2007 tgl. 30 Maret 2007.
IT Mesin Foto Copy.Laporan Surveyor
23 Barang Modal bukan baru
Permendag No. 63/M-DAG/PER/12/ 2009 tgl. 22 Desember 2009.
Persetujuan impor untuk Rekondisi dan pengguna langsungLaporan Surveyor
24 Kaca Lembaran Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 14 September 2009
Verifikasi dan Penelusuran Teknis
25 Liquefied Petroleum Gas dan Tabung LPG 3 kg
Peraturan Menperdag No. 01/M-DAG/PER/1/2008 Tgl. 21 Januari 2008.
Perusahaan yang dapat penugasan
by Dwika Dasawarsih
NO NAMA BARANG KEPUTUSAN/PERATURAN PENGATURAN
26 Elektronika Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008,
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
27 Pakian Jadi Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008,
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
28 Mainana Anak-anak Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008,
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
29 Alas Kaki. Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008,
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
30 Makanan-Minuman Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008,
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
31 Obat Tradisional dan Herbal
Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008, jo No. 23/M-DAG/PER/5/2010
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
32 Kosmetik Permendag No. 56/M-DAG/PER/ 12/2008 Tgl. 24 Desember 2008, jo No. 23/M-DAG/PER/5/2010
Importir Terdaftar dan Laporan Surveyor
by Dwika Dasawarsih
SELESAITERIMA KASIH
Dwika Dasawarsih,SE,MM DIREKTORAT IMPORGEDUNG 2 LT. 9JL. MI RIDWAN RAIS NO. 5dasawarsih@yahoo.comTelp. 3858171 ext 1176HP. 0812 800 9004