Post on 17-May-2020
KERANGKA ACUAN (KAK) PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN WILAYAH SEMARANG
I. LATAR BELAKANG
a. Dasar Hukum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 113 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, merupakan salah satu UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah kerja meliputi 16 kebun benih. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai fungsi :
1. Menyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura.
3. Melaksanakan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
4. Melaksanakan produksi dan pemasaran benih/ bibit tanaman pangan dan hortikultura.
5. Melaksanakan pengujian dan atau percobaan perbenihan peralatan dan mesin pertanian
6. Mengkaji dan menganalisis teknis operasional pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
7. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas.
8. Mengelola ketata usahaan
b. Gambaran Umum Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan faktor penentu potensi hasil yang dapat dicapai dalam budidaya tanaman. Sistem produksi benih yang meliputi penyediaan varietas unggul, produksi benih, pengendalian mutu dan distribusinya telah dikembangkan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Penggunaan varietas unggul telah berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, namun belum seimbang dengan perkembangan kebutuhan benih. Dengan berkembangnya industri benih swasta serta keharusan Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam menghasilkan varietas unggul dan benih bermutu, kebutuhan akan fasilitas, dana dan SDM akan semakin meningkat.
Kemandirian perbenihan nasional merupakan salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan
pertanian di Indonesia. Bidang perbenihan telah memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam akselerasi pembangunan pertanian. Melalui benih kita bisa meningkatkan produksi, mutu, dan standar kualitas produk pertanian baik dalam sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Karena memiliki peran strategis bidang ini maka perlu mendapatkan perhatian lebih dari para stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Terutama dalam mewujudkan kemandirian perbenihan nasional. Ada tiga komponen utama yang diperlukan dalam upaya membangun kemandirian perbenihan di Indonesia. Yaitu, pengembangan varietas unggul baru, pengembangan kualitas benih, dan aspek penggunaannya, baik dari segi penyebaran maupun pengawasan dan pengendaliannya.
II. MAKSUD DAN TUJUAN Balai Benih sebagai lembaga Pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola maupun produsen benih yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan sudah seharusnya mampu memproduksi benih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Peranan Balai Benih sebagai produsen benih Pemerintah yang bersertifikat dan harga terjangkau oleh masyarakat petani merupakan langkah untuk menuju kemandirian perbenihan.
Kegiatan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat menjadi tugas pokok Balai Benih meskipun produksi benih yang dihasilkan masih relatif kecil, namun Balai Benih mendorong penangkar benih untuk dapat meningkatkan produksi benihnya guna mencukupi kebutuhan benih berkualitas bagi petani.
III. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang pelaksanaanya di 16 Kebun yang berada di lingkup kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang.
IV. RUANG LINGKUP
Kegiatan pengembangan perbenihan Wilayah Semarang meliputi kegiatan perbanyakan benih, pemeliharaan tanaman buah, pengembangan tanaman dan pemanfaatan lahan produktif. NO KEGIATAN VOLUME ANGGARAN 1 Perbanyakan Benih Padi Klas BS - BD 4 ha 74.620.000 2 Perbanyakan Benih Padi Klas BD-BP 110 ha 2.133.350.000 3 Perbanyakan Benih Kedelai 4 ha 59.880.000 4 Perbanyakan Benih Kacang Tanah 3 ha 50.955.000 5 Perbanyakan Benih Kacang Hijau 1 ha 14.595.000 6 Perbanyakan Benih Belimbing 1.000 btng 8.080.000 7 Perbanyakan Benih Jambu Air 2.000 btng 16.160.000 8 Perbanyakan Benih Jambu Kristal 2.000 btng 16.160.000 9 Perbanyakan Benih Bawang Merah 1 ha 74.315.000 10 Perbanyakan Benih Buncis 0,7 ha 19.820.000
11 Pengembangan VUB Padi 9 ha 134.730.000 12 Pengembangan Ketela Pohon 5 ha 63.450.000 13 Pengembangan Kacang Tanah 2 ha 25.110.000 14 Pengembangan Kacang Hijau 9 ha 105.165.000 15 Pengembangan Tanaman Kentang 0,3 ha 32.915.000 16 Pengembangan Jagung Manis 2 ha 34.080.000 17 Pengembangan Bawang Merah 1 ha 84.835.000 18 Pengembangan Cabai 0,5 ha 13.950.000 19 Pengembangan jagung 9 ha 46.220.000 20 Pengembangan Bawang putih 0,2 ha 16.200.000 21 Pemeliharaan Pohon Induk / Produksi /
koleksi 4.500 phn 180.947.000
22 Kebersihan Lahan Blok Tanaman Buah 1 tahun 336.000.000 23 Pengembalian Kesuburan Lahan
dengan pemberian pupuk kandang 65 ha 217.750.000
24 Pertemuan Koordinasi 12 32.400.000 25 Kegiatan peningkatan Kapasitas
Petugas Perbenihan 2 kali 96.300.000
26 Mengikuti Kegiatan Gelar Promosi / Pameran
1 tahun 20.000.000
27 Monitoring pendampingan, pembinaan, dokumen dan pelaporan kegiatan
1 tahun 725.013.000
28 Pemeliharaan dan operasional alsintan 1 tahun 87.000.000 29 Belanja Modal 1 tahun 1.780.000.000 Jumlah 6.500.000.000
V. HASIL/KELUARAN
NO KEGIATAN VOLUME 1 Produksi benih padi kelas BD 12.000 kg 2 Produksi benih padi kelas BP 385.000 kg 3 Produksi Benih Kedelai 3.200 kg 4 Produksi Benih Kacang Tanah 2.400 kg 5 Produksi Benih Kacang Hijau 1.000 kg 6 Produksi Benih Belimbing 1.000 btng 7 Produksi Benih Jambu Air 2.000 btng 8 Produksi Benih Jambu Kristal 2.000 btng 9 Produksi Benih Bawang Merah 5.000 kg 10 Produksi Benih Buncis 600 kg 11 Produksi VUB Padi 45.000 kg 12 Produksi Ketela Pohon 102.000 kg 13 Produksi Kacang Tanah 2.000 kg 14 Produksi Kacang Hijau 9.000 kg 15 Produksi Tanaman Kentang 6.000 kg 16 Produksi Jagung Manis 10.000 kg 17 Produksi Bawang Merah 8.000 kg
18 Produksi Cabai 1.000 kg 19 Prduksi jagung 54.000 kg 20 Produksi Bawang putih 2.000 kg 21 Terpeliharanya Pohon Induk / Produksi / koleksi 4.500 phn 22 Terpeliharanya Lahan Blok Tanaman Buah 1 tahun 23 Meningkatnya kesuburan lahan produktif 65 ha 24 Terselengaranya Pertemuan Koordinasi Balai
dengan Kebun 12 kali
25 Meningkatnya Kapasitas dan ketrampilan Petugas Perbenihan
70 orang
26 Terlaksananya Kegiatan Gelar Promosi / Pameran 1 tahun 27 Berjalanya Monitoring pendampingan, pembinaan,
dokumen dan pelaporan kegiatan 1 tahun
28 Terpeliharanya alsintan 1 tahun 29 Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan pendukung
sarana dan prasarana kegiatan perbenihan 1 tahun
VI. SUMBER DANA Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang merupakan bagian dari Program Pengembangan Agribisnis mendapatkan alokasi anggaran dari APBD tahun 2019, SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan wilayah semarang Januari sampai Desember 2017
VIII. JADWAL PELAKSANAAN
NO KEGIATAN VOLUME WAKTU PELAKSANAAN / BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perbanyakan Benih Padi Klas BS - BD 4 ha 2 Perbanyakan Benih Padi Klas BD-BP 110 ha 3 Perbanyakan Benih Kedelai 4 ha 4 Perbanyakan Benih Kacang Tanah 3 ha 5 Perbanyakan Benih Kacang Hijau 1 ha 6 Perbanyakan Benih Belimbing 1000 btng 7 Perbanyakan Benih Jambu Air 2000 btng 8 Perbanyakan Benih Jambu Kristal 2000 btng 9 Perbanyakan Benih Bawang Merah 1 ha 10 Perbanyakan Benih Buncis 0,7 ha 11 Pengembangan VUB Padi 9 ha 12 Pengembangan Ketela Pohon 5 ha 13 Pengembangan Kacang Tanah 2 ha 14 Pengembangan Kacang Hijau 9 ha 15 Pengembangan Tanaman Kentang 0,3 ha 16 Pengembangan Jagung Manis 2 ha 17 Pengembangan Bawang Merah 1 ha
18 Pengembangan Cabai 0,5 ha 19 Pengembangan jagung 9 ha 20 Pengembangan Bawang putih 0,2 ha 21 Pemeliharaan Pohon Induk / Produksi /
koleksi 4500 phn
22 Kebersihan Lahan Blok Tanaman Buah 1 tahun 23 Pengembalian Kesuburan Lahan dengan
pemberian pupuk kandang 65 ha
24 Pertemuan Koordinasi 12 kali 25 Kegiatan peningkatan Kapasitas Petugas
Perbenihan 2 kali
26 Mengikuti Kegiatan Gelar Promosi / Pameran
1 tahun
27 Monitoring pendampingan, pembinaan, dokumen dan pelaporan kegiatan
1 tahun
28 Pemeliharaan dan operasional alsintan 1 tahun 29 Belanja Modal 1 tahun
IX. METODE Pelaksanaan kegiatan secara swakelola dan pengadaan LS.
X. PELAPORAN Setiap pelaksanaan kegiatan dilengkapi dokumen secara administrasi berupa pertanggung jawaban keuangan, laporan kegiatan permusim tanam dan berita acara, laporan hasil, data stok produksi, dokumen foto dan laporan akhir tahun.
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMA DAN RENCANA KERJA PENYULUHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING: 2.01.2.01.04.28.15
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KERANGKA ACUAN KERJA
SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Bidang : Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Program : Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : Penyusunan Programa Dan Rencana Kerja Penyuluhan
Indikator Kinerja :
Input : Dana APBD TA 2019 Sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah)
Output : 1. Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan
(Programa Penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh)
2. Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan
Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh
Serta Pelaku Utama/Usaha
3. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani
Outcome : 1. Tersusunnya dokumen rencana penyuluhan sebagai :
a. Pedoman program penyuluhan oleh penyuluh untuk
penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, terintegrasi dan
efisien;
b. Dasar Penyelenggaraan penyuluhan
c. Sinergitas kegiatan penyuluhan dari sektor pertanian
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh
3. Meningkatnya Kelas Kelembagaan Petani sebagai indikator
kinerja penyuluh
Sasaran : Kelembagaan Penyuluhan, Penyuluh, Pelaku utama dan Pelaku
usaha
Lokasi : Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
A. Latar Belakang A.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kegiatan:
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
47/Permentan/Sm.010/9/2016 Tentang Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/7/2009
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Pertanian Dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013
Tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani Dan Gabungan
Kelompoktani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/ 2011
tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011
tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012
tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian Teladan 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007
tantang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 thn 2013 tentang Pedoman
Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011
tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi; 11. Petunjuk Teknis Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang
Tanaman Pangan Tahun 2016;
A.2. Gambaran Umum:
Tugas seorang penyuluh pertanian sebelum melaksanakan kegiatan
dan pekerjaan yaitu membuat pedoman kegiatan dalam bentuk programa
penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan. Kedua dokumen tersebut
menjadi pedoman kegiatan dalam 1 tahun kegiatan. Indikator keberhasilan
seorang penyuluh salah satunya adalah meningkatnya kelas kelembagaan
petani dalam hal ini berupa kelompok tani (poktan) ataupun gabungan
Kelompok tani (gapoktan).
Dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyuluh,
Pelaku Usaha agar dapat mendukung program pemerintah maka perlu
adanya penghargaan kepada Penyuluh, Pelaku Usaha dan Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian. Kategori yang dilombakan dan diberi penghargaaan
yaitu :
a. Penyuluh Pertanian PNS Teladan;
b. Penyuluh Swadaya Teladan;
c. Petani Teladan;
d. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi;
e. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi;
f. Penyuluh THL-TBPP Berprestasi;
g. Kelompok Tani Upsus Padi Berprestasi;
h. Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi;
i. Kelompok Tani Upsus Kedelai Berprestasi;
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen rencana penyuluhan dan
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyuluh, Pelaku Usaha,
Sedangkan Tujuannya yaitu: terciptanya dokumen rencana penyuluhan dan
termotivasi serta meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan serta
Pelaku Usaha.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan-kegiatan untuk Penyusunan Programa Dan Rencana Kerja
Penyuluhan meliputi:
a. Penyusunan programa penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan;
b. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani;
c. Penilaian Penyuluh Pertanian PNS Teladan;
d. Penilaian Penyuluh Swadaya Teladan;
e. Penilaian Petani Teladan;
f. Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi;
g. Penilaian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi;
h. Penilaian Penyuluh THL-TBPP Berprestasi;
i. Penilaian Kelompok Tani Upsus Padi Berprestasi;
j. Penilaian Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi;
k. Penilaian Kelompok Tani Upsus Kedelai Berprestasi;
D. SASARAN : 1. Penyuluh Pertanian PNS;
2. Penyuluh Pertanian Swadaya;
3. Penyuluh THL-TBPP;
4. Petani;
5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
6. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
7. Kelompok Tani Upsus PAJALE.
E. LOKASI KEGIATAN:
Kegiatan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
F. JADWAL KEGIATAN: Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2019
G. KELUARAN Tersusunnya dokumen rencana kerja penyuluhan dan termotivasi serta
Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan serta Pelaku Usaha.
H. ANGGARAN Seluruh dana dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima Ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada
SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2019.
I. PENUTUP Penyuluh pertanian perlu menyusun rencana penyuluhan sebagai pedoma
pelaksanaan kegiatannya. Selain itu dalam upaya memberikan motivasi,
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pelaku utama terutama bagi
kelompok tani, maka perlu diberikan penghargaan bagi mereka yang
berprestasi. Dengan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan para pelaku
utama terdorong untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga tujuan
pembangunan pertanian dapat tercapai sesuai dengan harapan.
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAMA DAN RENCANA KERJA PENYULUHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING: 2.01.2.01.04.28.15
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KERANGKA ACUAN KERJA
SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Bidang : Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Program : Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : Penyusunan Programa Dan Rencana Kerja Penyuluhan
Indikator Kinerja :
Input : Dana APBD TA 2019 Sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah)
Output : 1. Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan
(Programa Penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh)
2. Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan
Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh
Serta Pelaku Utama/Usaha
3. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani
Outcome : 1. Tersusunnya dokumen rencana penyuluhan sebagai :
a. Pedoman program penyuluhan oleh penyuluh untuk
penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, terintegrasi dan
efisien;
b. Dasar Penyelenggaraan penyuluhan
c. Sinergitas kegiatan penyuluhan dari sektor pertanian
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh
3. Meningkatnya Kelas Kelembagaan Petani sebagai indikator
kinerja penyuluh
Sasaran : Kelembagaan Penyuluhan, Penyuluh, Pelaku utama dan Pelaku
usaha
Lokasi : Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
A. Latar Belakang A.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kegiatan:
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
47/Permentan/Sm.010/9/2016 Tentang Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/7/2009
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Pertanian Dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013
Tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani Dan Gabungan
Kelompoktani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/ 2011
tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011
tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012
tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian Teladan 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007
tantang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 thn 2013 tentang Pedoman
Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011
tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi; 11. Petunjuk Teknis Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi Bidang
Tanaman Pangan Tahun 2016;
A.2. Gambaran Umum:
Tugas seorang penyuluh pertanian sebelum melaksanakan kegiatan
dan pekerjaan yaitu membuat pedoman kegiatan dalam bentuk programa
penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan. Kedua dokumen tersebut
menjadi pedoman kegiatan dalam 1 tahun kegiatan. Indikator keberhasilan
seorang penyuluh salah satunya adalah meningkatnya kelas kelembagaan
petani dalam hal ini berupa kelompok tani (poktan) ataupun gabungan
Kelompok tani (gapoktan).
Dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyuluh,
Pelaku Usaha agar dapat mendukung program pemerintah maka perlu
adanya penghargaan kepada Penyuluh, Pelaku Usaha dan Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian. Kategori yang dilombakan dan diberi penghargaaan
yaitu :
a. Penyuluh Pertanian PNS Teladan;
b. Penyuluh Swadaya Teladan;
c. Petani Teladan;
d. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi;
e. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi;
f. Penyuluh THL-TBPP Berprestasi;
g. Kelompok Tani Upsus Padi Berprestasi;
h. Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi;
i. Kelompok Tani Upsus Kedelai Berprestasi;
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen rencana penyuluhan dan
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyuluh, Pelaku Usaha,
Sedangkan Tujuannya yaitu: terciptanya dokumen rencana penyuluhan dan
termotivasi serta meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan serta
Pelaku Usaha.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan-kegiatan untuk Penyusunan Programa Dan Rencana Kerja
Penyuluhan meliputi:
a. Penyusunan programa penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan;
b. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani;
c. Penilaian Penyuluh Pertanian PNS Teladan;
d. Penilaian Penyuluh Swadaya Teladan;
e. Penilaian Petani Teladan;
f. Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi;
g. Penilaian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi;
h. Penilaian Penyuluh THL-TBPP Berprestasi;
i. Penilaian Kelompok Tani Upsus Padi Berprestasi;
j. Penilaian Kelompok Tani Upsus Jagung Berprestasi;
k. Penilaian Kelompok Tani Upsus Kedelai Berprestasi;
D. SASARAN : 1. Penyuluh Pertanian PNS;
2. Penyuluh Pertanian Swadaya;
3. Penyuluh THL-TBPP;
4. Petani;
5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
6. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
7. Kelompok Tani Upsus PAJALE.
E. LOKASI KEGIATAN:
Kegiatan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
F. JADWAL KEGIATAN: Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2019
G. KELUARAN Tersusunnya dokumen rencana kerja penyuluhan dan termotivasi serta
Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan Penyuluhan serta Pelaku Usaha.
H. ANGGARAN Seluruh dana dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima Ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada
SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2019.
I. PENUTUP Penyuluh pertanian perlu menyusun rencana penyuluhan sebagai pedoma
pelaksanaan kegiatannya. Selain itu dalam upaya memberikan motivasi,
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pelaku utama terutama bagi
kelompok tani, maka perlu diberikan penghargaan bagi mereka yang
berprestasi. Dengan pemberian penghargaan tersebut, diharapkan para pelaku
utama terdorong untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga tujuan
pembangunan pertanian dapat tercapai sesuai dengan harapan.
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEGIATAN PENINGKATAN SDM DAN PEMBERDAYAAN P4S
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ( BPSDM TANBUN ) JAWA TENGAH
Alamat : Jl. Magelang – Semarang Km. 12.8. Soropadan, Pringsurat, Temanggung Telp/fax. ( 0293 ) 714326
KERANGKA ACUAN KERJA
BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN (BPSDM TANBUN) JAWA TENGAH DI SOROPADAN.
TAHUN 2019
I. LATAR BELAKANG.
Pembangunan pertanian merupakan proses peningkatan produktivitas
sistem pertanian yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah dan
pemangku kepentingan dengan cara memanfaatkan beragam sumber daya alam,
ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, sumber daya manusia dan kelembagaan
yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
pertanian. Dengan pembangunan pertanian diharapkan mampu mensukseskan
Gerakan Go Organik yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Sedangkan
kebijakan Pemerintah tentang revitalisasi pertanian merupakan kesadaran untuk
menempatkan kembali arti penting (re-vital-isasi) pertanian secara proporsional
dan kontekstual. Revitalisasi pertanian juga diartikan sebagai usaha, proses, dan
kebijakan untuk menyegarkan kembali daya hidup pertanian, memberdayakan
kemampuannya, membangun daya saingnya, meningkatkan kinerjanya, serta
menyejahterakan pelakunya, terutama petani, petani perkebunan peternak,
nelayan, dan petani hutan; sebagai bagian dari usaha untuk menyejahterakan
seluruh rakyat dan upaya pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian Keberlanjutan pertanian dalam menyediakan pangan
sangat tergantung pada SDM pertanian. Namun mayoritas tingkat kompetensi SDM
pertanian Indonesia masih rendah, banyak petani yang berusia lanjut dan
rendahnya kapasitas dalam aspek kewirausahaan. Salah satu kebijakan dalam
meningkatkan produksi pertanian adalah pengembangan sumberdaya manusia
(petani). Pengembangan SDM petani sangat penting karena mereka tidak hanya
sekedar menjadi sekedar pelaku langsung melainkan juga menjadi asset yang
menentukan dari pembangunan pertanian secara Nasional.
Implementasi dapat dicapai apabila sumber daya manusia terbangun
secara baik, oleh karena itu pemberdayaan petugas dan petani dalam
1
meningkatkan pengetahuan masyarakat tani, sikap dan ketrampilan mampu
menjabarkan khususnya dalam membangun manusia yang berkarakter, mandiri
serta dapat melaksanakan kegiatan agensia pembangunan sebagai subyeknya.
Salah satu untuk mewujudkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan melalui
suatu proses belajar mengajar. Kegiatan Pendidikan untuk masyarakat Pertanian
pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Balai Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Pertanian dan Perkebunan (BPSDM TANBUN) Jawa Tengah di Soropadan,
UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah yang salah satu tugasnya
adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Petanian di Jawa Tengah,
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pelatihan dengan
melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi SDM Pertanian dan Generasi Muda serta
bimbingan Teknis bagi petani dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan
petani.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun yang lalu dapat dicapai
melalui pendidikan dan pelatihan/kursus pemberdayaan SDM Pertanian dengan
konsep secara komprehensif agribisnis dan akan menjadikan pilar dari Renstra
Pembangunan Pertanian di Jawa Tengah, dan untuk tahun 2019 menuju
kemantapan pembangunan pertanian yang pada hakekatnya adalah peningkatan
kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan.
II. TUJUAN
A. Tujuan Umum
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pertanian dan
menurunkan insiden kemiskinan untuk mampu menjadi pelopor
kemandirian di daerahnya.
B. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam
manajemen usaha tani serta dapat memanfaatkan sumberdaya
pembangunan pertanian.
b. Meningkatkan kemampuan berusaha tani para petani di pedesaan serta
memasarkan komoditi sesuai dengan pangsa pasar.
2
c. Meningkatkan kesejahteraan petani serta pemanfaatan teknologi
terapan.
d. Penanaman pola pikir yang positif, inovatif, memanfaatkan peluang dan
mandiri (positive, innovative, opportunity and independent mindset)
kepada masyarakat.
e. Memberikan pengetahuan dan pemahaman awal yang memadai kepada
generasi muda di bidang pertanian.
III. SASARAN
1. Input
Pengelolaan Anggaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi
Jawa Tengah tahun 2019)
2. Output
Terlatihnya Sumber Daya Manusia sebanyak 2.750 orang yang terdiri dari
Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S, generasi muda dan warga
pesantren untuk kemudian dapat menularkan ilmu yang telah diperoleh
kepada komunitasnya, untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan
penguatan ekonomi.
3. Outcome
Meningkatnya Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) Sumber
Daya Manusia sebanyak 2.750 orang yang terdiri dari Petani, Petugas
Pendamping, pengelola P4S, generasi muda dan warga pesantren melalui
kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, Agri Training Camp dan bina lingkungan
untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner peningkatan SDM dan
menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komunitasnya, untuk
pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan penguatan
ekonomi masyarakat.
3
IV. SUB KEGIATAN TAHUN 2019
1. PELATIHAN
A. Latar Belakang
Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Kedaulatan
Pangan serta Swasembada Pangan. Hal tersebut diperkuat dengan
pernyataan Presiden RI yang telah menetapkan agar swasembada
padi, jagung dan kedelai dapat tercapai dalam waktu tiga tahun.
Sementara itu “Kementan menargetkan swasembada pangan lebih cepat
dari target tersebut”, Dukungan serius Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura telah
membuahkan hasil surplus padi pada tahun 2015. Langkah-langkah
taktis di lapangan telah dilakukan oleh para penyuluh pertanian-babinsa-
mahasiswa dan beberapa elemen lain di beberapa daerah dalam rangka
mewujudkan swasembada pangan. Langkah-langkah taktis tersebut
haruslah berorientasi dan fokus pada terwujudnya peningkatan produksi
padi di setiap desa melalui peningkatan indeks pertanaman dan
perbaikan produktivitas padi.
Kerja keras petani dan para pemangku kepentingan yang didukung
Pemerintah R.I melalui Kementerian Pertanian akan membuahkan hasil
dengan dirilisnya perkiraan produksi jagung Indonesia pada 2016 telah
mencapai sekitar 20,22 juta ton jagung pipilan kering melampaui enam
negara anggota ASEAN seperti dilansir oleh Asean Food Security
Information System (AFSIS). Perkembangan industri pakan ternak
dalam dua tahun ini tumbuh pesat, meningkat 2 juta ton. Kapasitas
produksi pabrik pakan ternak dari 18 juta ton, sekarang sudah mencapai
20 juta ton. Sementara itu, harga jagung di tingkat petani sudah naik
mencapai IDR 3.600 per kg. Harga jagung lokal sendiri memang lebih
mahal dibandingkan jagung impor. Menurut catatan GPMT, harga jagung
lokal lebih tinggi dibandingkan jagung impor yang hanya Rp 3.200/Kg,
termasuk dari India. Akan tetapi rendahnya serapan jangung lokal hanya
22%. bukan menjadi alasan impor jagung oleh pengusaha pakan ternak.
4
Namun Demikian kualitas jagung lokal lebih baik dibandingkan jagung
impor. Jagung lokal dinilai sangat cocok dibuat untuk campuran bahan
dasar pakan ternak karena sisi kesegaran maupun kuning biji jagung
jauh lebih baik daripada produk impor. Disamping itu ada kerugian lain
pada negara kita bahwa impor pangan hanyalah akan menguntungkan
negara lain, menciptakan ketergantungan, menyengsarakan
petani, dan menyuburkan rent-seeker.
Kementrian Pertanian menargetkan Indonesia bisa swasembada
kedelai dengan penyaluran bantuan benih dan sarana produksi kepada
petani. Optimisme pemerintah dan target swasembada kedelai bisa
terealisasi melaui dukungan bantuan kepada petani. Selama ini produksi
komoditas kedelai tahun ke tahun meningkat melalui intervensi
pemerintah untuk membantu dukungan bantuan kepada petani, Saat ini,
produksi kedelai untuk kebutuhan dalam negri masih dipasok dari
Amerika Serikat dan negara- negara asean. Karena itu pemerintah
mendorong agar petani mampu mengembangkan tanaman kedelai guna
memenuhi kebutuhan pasar domestic. Saat ini pemerintah menargeetkan
produksi kedelai sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Untuk mencapai
produktivitas tersebut petani dituntut menerapkan teknologi serta
penggunaan pupuk berimbang. Selain itu juga menggunakan varietas
benih unggul sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas.
Pemerintah menghimbau petani meningkatkan produksi dan
produktivitas serta menambah lahan untuk mengembangkan kedelai.
Disamping itu Sumber daya manusia (SMP) petani kedelai diharapkan
mampu menguasai penggunaan teknologi untuk mendongkrak
produktivitas pangan. Namun kendala di lapangan terjadi penyempitan
lahan pertanian Karena terjadi alih fungsi. Karena itu pemerintah akan
melakukan pendataan luas lahan nbaku secara akurat sehingga bias
terselamatkan lahan untuk ditanami tanaman pangan terutama kedekai.
Pemerintah didaerah diharapkan juga dapat mencegah alih fungsi lahan
itu melaui peraturan daerah (PERDA) Produktivitas kedelai rata- rata
nasional 1,3 ton perhektar, sehingga diharapkan tahun 2019 bisa
5
berswasembada kedelai dengan system intensifikasi lahan dan terus
diupayakan lebih produksinya.
Subsektor hortikultura merupakan komponen penting dalam
pembangunan pertanian yang terus bertumbuh dan berkembang dari
waktu ke waktu. Pasar produk komoditas tersebut bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri saja, melainkan juga
sebagai komoditas ekspor yang dapat menghasilkan devisa untuk
negara. Di lain pihak, konsumen semakin menyadari arti penting produk
hortikultura yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan
semata, tetapi juga mempunyai manfaat untuk kesehatan, estetika dan
menjaga lingkungan hidup. Namun di balik itu, tantangan dengan
masalah isu global seperti pasar bebas (termasuk di dalamnya dengan
diberlakukannya ketentuan dalam kesepakatan MEA) dan perubahan
iklim merupakan suatu tantangan yang perlu segera dihadapi supaya
produk hortikultura Indonesia tetap bertumbuh dan berkembang. Solusi
untuk permasalahan itu di antaranya adalah masyarakat kita harus
mampu menghasilkan varietas yang mempunyai daya saing dan
teknologi yang mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan
produksi yang prima sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun
internasional.
Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di
dunia dari segi hasil produksi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang
dan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian
masyarakat. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat
cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letak indonesia
sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopi.
Namun saat ini tingkat produktivitas dan mutu kopi yang relatif rendah
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi komoditas
pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan optimalisasi
pemanfaatan Agensia Hayati sebagai upaya untuk menekan biaya
produksi dalam berusaha tani juga dalam rangka menjaga kelestarian
6
lingkungan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya
optimalisasi pemanfaatan Agensia Hayati dikembangkan antara lain
adalah timbulnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan. Meningkatkan kualitas dan keseimbangan alam agar lebih
mampu memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia dan
lingkungannya dalam waktu yang relatif lama sehingga tercapai tingkat
kesejahteraan yang lebih komprehensif, yang meliputi segala aspek
kehidupan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.
Pupuk Organik yang lebih ramah lingkungan tidak hanya mempunyai
peran sebagai konservator lahan tetapi sekaligus memberikan
sumbangan yang nyata dalam hal menurunkan biaya produksi usaha
pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melalui
melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu BPSDM TANBUN telah
menyadari keadaan ini, salah satu tugas pokok BPSDM TANBUN yaitu
meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Pertanian dan
Perkebunan di wilayah kerjanya, dengan kegiatan penyelenggarakan
pelatihan bagi petani, kelompok tani, pengelola P4S, santri, generasi
muda dan sejenisnya, serta bekerja keras dalam menghadapi tantangan
ditahun-tahun akan datang utamanya dengan adanya bonus demografi
dan kecenderungan aplikasi teknologi informasi berbasis online (startup).
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian dan Perkebunan, telah mengambil peran strategis
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan upaya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui Pendidikan,
Pelatihan. Sejalan dengan Kebijakan yang ada, maka BPSDM TANBUN
melakukan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui
kegiatan pelatihan dengan calon peserta dari 35 Kabupaten/kota di
Wilayah Jawa Tengah.
7
RUMUSAN KOMPETENSI
Kompetensi yang dibangun dalam kegiatan pelatihan tersebut adalah :
i. Meningkatkan kompetensi
ii. Mampu mengembangkan usaha
iii. Membudidayakan pertanian sehat dan aman konsumsi
iv. Meningkatkan kesejahteraan yang dicerminkan dari peningkatan
pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian
INDIKATOR KEBERHASILAN
i. Memahami agribisnis dan startup
ii. Melakukan pengembangan pertanian baik teknologi dan hayati
iii. Memahami budidaya tanaman secara sehat dan aman dikonsumsi
iv. Meningkatknya kesejahteraan petani, nelayan, warga pesantren dan
masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan
pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian
B. Tujuan Pelatihan
Meningkatnya Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap)
Sumber Daya Manusia untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner
pengembangan SDM dan menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada
komunitasnya, untuk pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan,
kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat.
C. Kegiatan
a. Melaksanakan latihan selama 5 hari dan masing-masing angkatan
melibatkan 30 orang peserta
b. Peserta adalah Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S,
generasi muda dan warga pesantren.
c. Jumlah jam berlatih 40 jam pelajaran.
d. Jumlah panitia 5 orang.
D. Pelatih/ fasilitator berasal dari BPSDM TANBUN Soropadan dan instansi
terkait serta praktisi
8
E. Materi :
NO MATA LATIHAN JML JAM
I. KELOMPOK DASAR 1. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2
II. KELOMPOK INTI 1. Aplikasi Teknologi 3 2. Pertanian Ramah Lingkungan 2 3. Pemasaran 2 4. Pemanfaatan Peluang 2 5. Kewirausahaan 2 6. Orientasi Produksi 5 7. PKL 8
III. KELOMPOK PENUNJANG 1. Komitmen Berlatih 2 2. Rencana Implementasi 2
JUMLAH 40
F. Metode Latihan
a. Ceramah
b. Diskusi dan tanya jawab
c. Brainstorming
d. Simulasi
e. Praktek
G. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Terlatihnya 1.710 Sumber Daya Manusia untuk kemudian dapat menjadi
agen/pioner pengembangan SDM Pertanian dan menularkan ilmu yang
telah diperoleh kepada komunitasnya melalui :
1) Pelatihan Agribisnis Padi sebanyak 8 angkatan
2) Pelatihan Agribisnis Jagung sebanyak 8 angkatan
3) Pelatihan Agribisnis Kedelai sebanyak 5 angkatan
4) Pelatihan Agribisnis Hortikultura sebanyak 8 angkatan
5) Pelatihan Agribisnis Kopi sebanyak 5 angkatan
6) Pelatihan Agribisnis Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren
sebanyak 8 angkatan
9
7) Pelatihan Pemasaran Komoditas Pertanian Berbasis Online bagi
Pemuda Tani sebanyak 5 angkatan
8) Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati sebanyak 5 angkatan
9) Pelatihan Pemasaran berbasis online bagi pengelola P4S sebanyak 5
angkatan
H. Langkah-Langkah Kegiatan
a. Pembentukan Panitia
b. Penyusunan kurikulum, silabi dan perencanaan kursus
c. Pembentukan tim fasilitator dan penyusunan modul
d. Pemanggilan peserta dan persiapan sarana prasarana kursus
e. Melaksanakan proses belajar mengajar
f. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut
I. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan direncanakan mulai bulan Pebruari s/d
Nopember 2019.
J. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran APBD tahun 2019
10
2. BIMBINGAN TEKNIS ( BINTEK )
A. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh
kualitas sumberdaya manusia aparat, sumberdaya manusia petani dan
sumberdaya manusia pengusaha pertanian. Salah satu usaha untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian ditempuh melalui
kegiatan pelatihan baik bagi aparat pertanian, petan, pengusaha/pedagang
dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
pembangunan pertanian di tingkat pusat maupun daerah. Untuk
mendukung program-program pembangunan pertanian tersebut, Balai
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan
diharapkan mampu mengembangkan sumberdaya manusia pertanian dan
Perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa
(stakeholders).
Pengembangan sumberdaya manusia pertanian mempunyai
peranan penting dalam rangka mendukung 4 (empat) sukses
pembangunan pertanian, yaitu : (1) Swasembada dan swasembada
berkelanjutan, (2) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, (3)
peningkatan diversifikasi pangan, dan (4) peningkatan kesejahteraan
petani.
Selama ini upaya peningkatan kompetensi SDM para Petani
sebagai Pelaku Kegiatan Pertanian masih dirasakan kurang dari Jumlah
Kelompok Tani yang ada di Provinsi Jateng, untuk itu perlu dilakukan
upaya lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
pertanian.
Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian merupakan suatu agensia
pembangunan mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manajemen
maupun pelaksana kegiatan di lapangan untuk mencapai tingkat
pendidikan kemasyarakatan petani secara mandiri dan partisipatif dalam
membangun sektor perekonomian yang kokoh.
11
Berpijak pada kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan dan
kehutanan akan membawa konsekwensi logis arah dan langkah untuk
membangun tingkat kesejahteraan petani dalam mewujudkan pelaku
(stake holder) di bidang keahliannya dalam menyamakan arah dan tujuan
untuk mendukung kegiatan revitalisasi tersebut secara optimal.
Implementasi dapat dicapai apabila sumber daya manusia
terbangun secara baik, oleh karena itu pemberdayaan petugas dan petani
dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tani, sikap dan ketrampilan
mampu menjabarkan khususnya dalam membangun manusia yang
berkarakter, mandiri serta dapat melaksanakan kegiatan agensia
pembangunan sebagai subyeknya.
Salah satu untuk mewujudkan pengetahuan, sikap dan
ketrampilan melalui suatu proses belajar mengajar. Kegiatan Peningkatan
SDM dan Pemberdayaan P4S pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan
(BPSDM TANBUN) Jawa Tengah di Soropadan, UPTD Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM Petanian di Jawa
Tengah, harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan
SDM dan Pemberdayaan Kelembagaan P4S dengan melaksanakan kegiatan
Bimbingan Teknis Pertanian dan Perkebunan, serta kegiatan-kegiatan lain
yang mendukungnya yang menjangkau wilayah Jawa Tengah.
RUMUSAN KOMPETENSI
Kompetensi yang dibangun dalam kegiatan bintek tersebut adalah :
i. Kemampuan mengembangkan komoditas / tanaman di wilayah
masing-masing.
ii. Mampu mengimplementasikan ilmu di lapangan.
iii. Meningkatkan kesejahteraan yang dicerminkan dari peningkatan
pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.
12
INDIKATOR KEBERHASILAN
i. Teridentifikasinya permasalah usaha pertanian di lapangan
ii. Terumuskan dan terklasifikasikannya setiap permasalahan yang ada
iii. Terciptanya nuansa pemecahan masalah dengan peran serta seluruh
peserta kegiatan
iv. Terbentukknya Komitmen Tindak lanjut
B. Tujuan Bintek
Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan petani dalam
pengelolaan komoditas pertanian dan Perkebunan
Mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dan
berperan aktif dalam pembangunan pertanian di lingkungannya.
Mampu mengelola permasalahan yang dihadapi pada lingkup usaha
pertaniannya untuk kemudian mampu mengupayakan pemecahan
masalahnya.
C. Kegiatan
Melaksanakan bintek selama 3 hari dengan setiap angkatan diikuti
oleh 20 orang peserta.
Peserta adalah Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S, generasi
muda dan warga pesantren pelaku usaha pertanian dan perkebunan
pemula.
Jumlah jam bintek 24 jam pelajaran.
Jumlah panitia 5 orang.
Kegiatan berlokasi di P4S, Kelompok Tani, BPSDM TANBUN,
Pesantren dan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan.
D. Fasilitator/ praktisi berasal dari P4S, praktisi ahli dan instansi terkait
E. Materi :
• Kebijakan Pembangunan
• Problem Solving
• Penguatan Kewirausahaan
• Motivasi Diri
• Teknis Implementasi
13
F. Metode Pelaksanaan
a. Ceramah
b. Diskusi dan tanya jawab
c. Brainstorming
d. Simulasi
e. Praktek
G. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Terlatihnya 800 orang Petani, Petugas Pendamping, pengelola P4S,
generasi muda dan warga pesantren di wilayah Jawa Tengah yang
berkeinginan untuk maju dan berkembang. Dengan penyelenggaraan:
1. Bimbingan Teknis Agribisnis Pupuk Organik sebanyak 10 angkatan
2. Bimbingan Teknis Agribisnis Cabe Hias dan Konsumsi sebanyak 5
angkatan
3. Bimbingan Teknis Agribisnis Pestisida Nabati sebanyak 10 angkatan
4. Bimbingan Teknis Agribisnis Pengolahan Kopi sebanyak 5 angkatan
5. Bimbingan Teknis Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 10
angkatan
H. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pemanggilan peserta dan persiapan bintek
2. Pembentukan Panitia
3. Penyusunan materi bintek
4. Pembentukan tim fasilitator ( praktisi ahli, instansi terkait, P4S )
5. Melaksanakan proses belajar mengajar
6. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut
I. Langkah-Langkah Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Pebruari - Nopember 2019.
J. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2019
14
3. AGRI TRAINING CAMP (ATC)
A. Latar Belakang
Di tengah-tengah banyaknya pekerjaan rumah di sektor pertanian
muncul kekurangtertarikan tenaga kerja muda terhadap sektor ini. Itu
ditandai dengan menurunnya minat lulusan siswa menengah atas memilih
fakultas pertanian. Apakah ini bukan ancaman bagi masa depan sektor
pertanian, bahkan bagi masa depan bangsa Indonesia? Rendahnya animo
calon mahasiswa untuk memilih jurusan/program studi pertanian
disebabkan oleh banyak hal, baik yang berasal dari internal institusi
maupun faktor eksternal. Beberapa hal tersebut antara lain:
1. Pertama kesan yang menunjukkan bahwa pertanian selalu
berhubungan dengan rakyat kecil, petani tua yang tidak berdaya,
bergelut dengan lumpur, panas, kotor, dengan penghasilan rendah
dan tidak menjanjikan masa depan, tampaknya tidak mudah untuk
dihilangkan. Padahal pada era teknologi seperti sekarang ini,
pendidikan pertanian diarahkan untuk menghasilkan teknokrat
bahkan enterpreneurship pertanian. Bidang pertanian tidak lagi
sempit hanya bercocok tanam di sawah tetapi sudah sangat
berkembang teknologinya seperti kultur jaringan, hidroponik,
aeroponik, rekayasa genetika, teknologi publikasi pertanian dan
sebagainya, yang jauh dari kesan kotor dan tak punya masa depan.
Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan sarjana pertanian tidak
hanya yang berhubungan dengan budidaya tanaman di lahan tetapi
juga lembaga penelitian, instansi pemerintah, perusahaan agrobisnis,
perbankan, sampai wirausaha mandiri.
2. Kedua, publikasi tentang pertanian di berbagai media massa baik
cetak maupun elektronik lebih banyak menampilkan berita tentang
kegagalan pertanian seperti banjir, kekeringan, serangan hama, puso,
dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung menjadi black
campaine bagi calon mahasiswa.
15
3. Ketiga, adalah keberpihakan pemerintah terhadap pertanian yang
masih kurang. Penurunan subsidi sarana produksi pertanian yang
berimbas pada tingginya harga sarana produksi pertanian, kebijakan
bebas bea fiskal bagi import hasil pertanian, kebijakan beras import,
tidak adanya insentif bagi petani dan sebagainya adalah contoh
kebijiakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani yang pada
akhirnya menyebabkan berbagai masalah tingkat kesejahteraan
petani yang tidak beranjak naik. Kondisi tersebut turut mempengaruhi
generasi muda di desa yang beramai-ramai menjadi kaum urban,
meninggalkan desa dan status petani. Anak-anak petani lebih memilih
bekerja di kota yang menyebabkan kosongnya kantong-kantong
pertanian potensial dan berkurangnya generasi muda potensial di
pedesaan. Ini disebabkan masih membudayanya pandangan petani
sebagai pekerjaan kelas dua, di samping masih sempitnya kesadaran
dan pemahaman akan potensi pertanian. Hal tersebut menunjukkan
bahwa daya tarik sektor pertanian di Indonesia masih lemah,
sehingga banyak lulusan sarjana pertanian yang kurang tertarik
terjun ke bidang tersebut, padahal lahan yang tersedia cukup luas.
Hal itu terjadi karena paradigma belum berubah, seolah-olah sarjana
kerjanya di instansi pemerintah. Padahal, lahan pertanian harus
menjadi lokomotif ekonomi yang dapat menghela aneka keahlian
lainnya, sehingga merenda pendekatan pembangunan yang
sistematik.
Seperti kita ketahui Indonesia memiliki potensi sangat besar di
bidang pertanian ditinjau dari ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, tenaga
kerja (melimpah), komoditas beragam, dan kekayaan hayati. Indonesia
memiliki lahan luas, yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian
berkelanjutan. Hal tesebut didukung pula dengan iklim tropis serta banyak
jenis tanaman yang dapat dikembangkan di Indonesia. Ditambah lagi
dengan daerah bergunung yang cocok untuk tanaman subtropis.
Komoditas pertanian menjadi beragam, seperti perkebunan, pangan,
rempah dan obat, energi nabati, hortikultura (sayur, buah, flora), serta
16
serat alam. Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dunia, antara
lain, komoditas kelapa sawit, kakao, teh, kopi, karet alam, dan rempah.
Indonesia adalah salah satu negara pusat megabiodivesitas. Kekayaan
hayati merupakan potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan diberi
nilai ekonomi, untuk mencapai ketahanan pangan, seperti spesies/varietas
berproduksi tinggi dan tahan terhadap kondisi lingkungan merugikan, serta
berbagai jenis tanaman untuk diversifikasi pangan, pupuk hayati, dan
pestisida biologi. Juga menjadi potensi seiring dengan kecenderungan
global kembali ke alam, di mana produk-produk tumbuhan (herbal)
semakin populer dan memasuki gaya hidup modern (sebagai obat,
suplemen, kosmetik dan produk perawatan kecantikan, terapi aroma,
relaksasi, serta spa). Sebagai negara yang sangat potensial di sektor
pertanian, sudah selayaknya Indonesia menjadi salah satu negara makmur
di dunia. Bagimana tidak, kekayaan negeri ini sangat melimpah ruah. Di
segala sektor kehidupan menjamin secara pasti kesejahteraan manusia.
Namun sayangnya, kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia
belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada.
Dilihat dari postur demografi Indonesia, jumlah pemuda menempati
puncak sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan data statistik
pada tahun 2013 saja jumlah pemuda mencapai 62,6 juta orang. Artinya
hampir dari seperempat penduduk Indonesia tak lain isinya adalah
pemuda.
Pemuda bisa dijadikan subjek utama sebagai penggerak pertanian
Indonesia. Dimana pertanian bukanlah sebuah sektor tradisional yang
kurang bergengsi dan tidak memberikan nilai tambah, tetapi merupakan
sektor strategis yang mampu memberikan nilai tambah yang berlipat jika
dikelola secara profesional. Bahkan kemajuan sektor-sektor lain sangat
bergantung pada kemajuan sektor pertanian.
Petani muda bisa menjadi salah satu bentuk rasa cinta tanah air
karena bertani adalah mempertahankan identitas asli bangsa sebagai
bangsa agraris dan melestarikan nilai-nilai luhur yang berkepribadian dan
17
tercermin dari aktivitas bertani. Dimana dalam bertani akan timbul jiwa-
jiwa yang sederhana, jujur, dan mengedepankan budi pekerti.
Berwirausaha dalam pertanian bisa menjadikan petani muda
mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global, dan
profesional. Dan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan
meningkatkan keterampilan teknis agribisnis dapat dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan, seperti halnya “AGRI TRAINING CAMP BAGI
PELAJAR” .
RUMUSAN KOMPETENSI
Kompetensi yang dibangun dalam Agri Training Camp adalah :
a. Memahami Budaya Agraris yang luhur sebagai bekal dalam
menghadapi tantangan global
b. Timbulnya pengetahuan, motivasi kecintaan dalam dunia pertanian
melalui pendekatan pengalaman, visual, praktek, dan melakukan
secara langsung .
INDIKATOR KEBERHASILAN
a. Memahami Budaya Agraris Bangsa Indonesia
b. Tumbuhnya apresiasi, minat, pengetahuan tentang dunia pertanian
B. Tujuan
Menumbuhkan apresiasi, minat, pengetahuan dan kepedulian generasi
muda terhadap dunia pertanian sehingga lebih mencintai dunia pertanian
dengan landasan budaya bangsa yang luhur.
C. Kegiatan
a. Melaksanakan kegiatan selama 3 hari, dan masing-masing angkatan
melibatkan 30 orang peserta
b. Peserta adalah , Pelajar/Santri/Pramuka.
c. Jumlah jam berlatih 32 jam pelajaran.
d. Jumlah panitia 5 orang.
18
D. Pelatih/ fasilitator berasal dari BPSDM TANBUN Soropadan dan instansi
terkait serta praktisi
E. Materi :
NO MATA LATIHAN JML JAM
I. KELOMPOK DASAR
1. 2.
Introducting Komitmen Berlatih
2 2
II. KELOMPOK INTI 1. Pengembangan Budi Pekerti 2 2. Pengenalan Dunia Pertanian 10
3. Pengenalan Sentra Produksi Pertanian di
Jawa Tengah 2
4. Penumbuhan minat 2 5. Mental Imagery / Bina Suasana Pertanian 2 6. Perilaku Pertanian 8
III. KELOMPOK PENUNJANG 1. Rencana Implementasi 2
JUMLAH 32
F. Metode Latihan
1. Permainan
2. Diskusi dan tanya jawab
3. Brainstorming
4. Simulasi
5. Praktek
G. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Terlatihnya 240 orang pelajar di sekitar wilayah kerja BPSDM TANBUN
Jawa Tengah
H. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pembentukan Panitia
2. Penyusunan kurikulum, silabi dan perencanaan kursus
3. Pembentukan tim fasilitator dan penyusunan modul
4. Pemanggilan peserta dan persiapan sarana prasarana kursus
19
5. Melaksanakan proses belajar mengajar
6. Evaluasi pelaporan dan tindak lanjut
I. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2019.
J. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2019
20
4. BIMBINGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI PETANI SEKITAR
A. Latar Belakang
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses mengembangkan
dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam
proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga
masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat
mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (Oakley,
1991; dan Fatterman, 1996). Proses pemberdayaan masyarakat
(community empowerment) merupakan upaya membantu masyarakat
untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan
mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara
mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan
kewenangan (power), aksesibilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan
yang akomodatif (Zimmerman, 1996:18, Ress, 1991:42).
Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam
pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai
untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat
beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan
partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan
kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk
berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri,
berkesinabungan dan berkelanjutan.
Bimbingan dan Pemberdayaan bagi Petani Sekitar merupakan
kepedulian sosial Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Perkebunan Jawa Tengah di Soropadan terhadap lingkungan sekitar
melalui kegiatan pendampingan dan pemanfaatan optimal bantuan bagi
masyarakat sekitar.
Dalam mewujudkan Bimbingan dan Pemberdayaan bagi Petani
Sekitar dibutuhkan kerjasama dan peran yang aktif dalam mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ada melalui metode Participatory
rural appraisal (PRA).
21
PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi
dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau
dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan
yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi,
meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan
kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak (Chambers, 1996).
Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya
pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA
bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan
pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan.
B. Kegiatan dan Tujuan
Bimbingan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar melalui PRA dilakukan
kegiatan-kegiatan:
1) Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian
keadaan.
2) Analisis keadaan yang berupa:
i. Kedaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa
depan.
ii. Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan
alasan-alasan atau penyebabnya.
iii. Identifikasi (akar) masalah dan alternatif-alternatif pemecahan
masalah.
iv. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau
analisis strength, weakness, opportunity, and treat (SWOT)
terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
3) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat
diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem
sosialnya).
22
4) Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para
pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat
diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan
diusulkan/ direkomendasikan.
C. Fasilitator/ praktisi berasal dari BPSDM TANBUN, praktisi ahli dan instansi
terkait
D. Metode Pelaksanaan
Participatory rural appraisal (PRA).
E. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
1. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat
diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem
sosialnya).
2. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para
pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat
diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan
diusulkan/ direkomendasikan
I. Waktu
Kegiatan pertemuan dilaksanakan secara rutin mulai bulan Januari -
Desember 2019.
J. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari anggaran APBD tahun 2019
23
5. KOORDINASI DAN PERENCANAAN
A. Pendahuluan
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Perkebunan (BPSDM TANBUN) Jawa Tengah di Soropadan dalam
melaksanakan tugasnya sangat memerlukan bantuan dan kerjasama baik
dengan gapoktan, P4S maunpun instansi terkait dari kabupaten.
Selama ini instansi di Kabupaten banyak membantu dalam
pengiriman calon peserta pelatihan/bintek yang diselenggarakan oleh
BPSDM TANBUN dan membantu menyelenggarakan kursus – kursus yang
dilaksanakan di P4S serta bantuan lainnya yang bersifat teknis atas
program / kegiatan yang ada kedepan, kerjasama ini perlu untuk terus
ditingkatkan, mengingat sifat dari kegiatan BPSDM TANBUN yang akan
selalu berorientasi kepada pengembangan SDM Pertanian.
Kegiatan akan berjalan sesuai harapan apabila adanya tuntunan dan
penjabaran dari suatu kegiatan. Oleh karena untuk mengsinkronisasikan
kegiatan diadakan koordinasi, suatu pelatihan akan berjalan baik apabila
peserta yang dilatih, panitia maupun pelatih adanya persepsi yang sama
sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal. Semoga kerjasama yang
baik ini dapat terus terpelihara.
B. Tujuan
Menyamakan persepsi kegiatan tahun 2019 dengan instansi
terkait/petani/P4S baik teknis maupun administrasi.
C. Kegiatan
• Melaksanakan Kegiatan (1 kali, 40 orang, 2 hr)
• Peserta adalah Petugas dan Pengelola P4S
• Tempat di BPSDM TANBUN Jateng - Soropadan.
• Pemandu adalah Widyaiswara dan tenaga teknis dan struktural
BPSDM TANBUN dan Instansi terkait
24
D. Materi
1. Singkronisasi Program 2019.
2. Membangun Komitment.
Materi-materi yang diberikan masih dimungkinkan untuk disesuaikan
dengan teknik dan informasi terkini.
E. Metode
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Curah Pendapat
F. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Pencapaian komitmen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
tahun anggaran 2019.
G. Langkah-Langkah Kegiatan
• Penugasan Pemandu
• Pemanggilan Peserta
• Pelaksanaan Koordinasi
• Pelaporan
H. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2019.
I. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran APBD tahun 2019.
25
6. FORUM KOMUNIKASI P4S JAWA TENGAH
A. Pendahuluan
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S sebagai
Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang dibangun, dimiliki dan dikelola oleh
petani baik secara perorangan maupun kelompok adalah salah satu bentuk
nyata partisipasi aktif petani dalam proses pembangunan pertanian melalui
peningkatan jiwa dan semangat kewirausahaan agribisnis, penyebaran
informasi dan teknologi kepada petani dan masyarakat lainnya. Untuk
melindungi keberadaan serta mengembangkan P4S yang sudah berjalan
baik, maka diperlukan pembinaan yang terencana, teratur dan
berkesinambungan. Salah satu upaya pembinaan kepada P4S adalah
dengan menyelenggarakan rapat koordinasi P4S dengan peserta para
pengelola P4S se Jawa Tengah.
Pembangunan pertanian secara umum dapat tercapai melalui
sinergi antara kebijakan pemerintah dan implementasi lapangan, serta
adanya peran serta aktif masyarakat, khususnya masyarakat pertanian.
Dalam perkembangannya, masyarakat membutuhkan sarana teknis yang
dapat mendukung peningkatan sumberdayanya diantaranya dengan
melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang dalam
hal ini sebagai lembaga penyebaran informasi pertanian yang secara
swadaya diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki
kepedulian dan kompetensi untuk ikit serta dalam proses pembangunan
pertanian.
Forum Komunikasi P4S merupakan sebuah organisasi yang
mewadahi seluruh komponen yang ada dalam lembaga P4S dan berfungsi
sebagai wahana interaksi antar P4S. Selain itu Forum Komunikasi P4S juga
menjadi sarana perolehan peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas
P4S untuk menjadi sebuah lembaga swadaya yang benar-benar mumpuni
dan profesional.
Dalam rangka menuju harapan-harapan tersebut diatas maka
BPSDM TANBUN Jateng di Soropadan sebagai sebuah institusi yang
26
membidani lahirnya Forum Komunikasi P4S di Jawa Tengah, dan sebagai
basis camp Forum Komunikasi P4S dirasa perlu memfasilitasi dengan
memunculkan kegiatan yang dapat menjadi sarana untuk pencapaian
tujuan-tujuan tersebut.
B. Tujuan
Meningkatkan pengetahuan dan orientasi teknologi pertanian terapan
terkini para pengelola P4S anggota Forum Komunikasi P4S dalam rangka
peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas Lembaga P4S menuju
lembaga P4S yang profesional dan mandiri.
C. Kegiatan
• Melaksanakan kegiatan (1 kali, 30 orang, 2 hr)
• Peserta adalah Pengelola P4S anggota Forum Komunikasi P4S dan
Tenaga Teknis dan Struktural BPSDM TANBUN Jateng-Soropadan
• Tempat di BPSDM TANBUN Jateng di Soropadan.
D. Materi
Potensi menuju profesionalisme P4S
E. Metode
Metode yang digunakan dengan Penggalian Materi melalui peran aktif
dalam dukungan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis
tahun 2019.
F. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Meningkatnya pengetahuan dan bertambahnya informasi kepada anggota
Forum Komunikasi P4S dan Team BPSDM TANBUN Jateng di Soropadan
dalam Teknologi Pertanian Terapan terkini dan pengembangan SDM
Pertanian.
27
G. Langkah-Langkah Kegiatan
• Pembentukan Tim fasilitasi
• Konfirmasi Peserta
• Melaksanakan Kegiatan
• Pelaporan
H. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019.
I. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran APBD tahun 2019.
28
7. IDENTIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN / ANALISA KEBUTUHAN
PELATIHAN
A. Pendahuluan
Dalam suatu kegiatan, apapun bentuknya masih sangat
memerlukan dukungan administrasi untuk kelancaran kegiatan, baik
berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Untuk tertib dan lancarnya
administrasi sangat diperlukan pembiayaan serta menyusun pedoman-
pedoman (juklak, juknis, dll). Untuk lebih mendukung kegiatan
pengembangan sumberdaya manusia pertanian mempunyai peranan
penting dalam rangka mendukung 4 (empat) sukses pembangunan
pertanian, yaitu : (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan,
(2)Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, (3) peningkatan
diversifikasi pangan, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Dalam hal
swasembada dan swasembada berkelanjutan diprioritaskan pada komoditi
padi, jagung, kedele dan daging, maka perlu dilakukan koordinasi dan
konsultasi baik pada tinngkat Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Perkebunan (BPSDM TANBUN) Jawa Tengah di Soropadan dalam
melaksanakan tugasnya sangat memerlukan bantuan dan kerjasama baik
dengan gapoktan, P4S maunpun instansi terkait dari kabupaten.
Kegiatan akan berjalan sesuai harapan apabila adanya suatu
tuntunan dan penjabaran dari suatu kegiatan. Oleh karena untuk
mengsinkronisasikan kegiatan diadakan koordinasi, suatu pelatihan akan
berjalan baik apabila peserta yang dilatih, panitia maupun pelatih adanya
persepsi yang sama sehingga dapat dicapai suatu hasil yang optimal.
B. Tujuan
memperoleh data untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun
berjalan dan tahun yang akan datang.
29
C. Kegiatan
• Melaksanakan Kegiatan IKL (20 unit, 15 orang)
• Peserta adalah Pengelola P4S, Petugas dan petani
• Tempat di BPP, Dinas kabupaten atau P4S.
• Pemandu adalah pengemban kegiatan pada lembaga terkait.
D. Materi
• Sosialisasi kegiatan APBD 2019.
• Membangun Komitment.
Materi-materi yang diberikan masih dimungkinkan untuk disesuaikan
dengan teknik dan informasi terkini.
E. Metode
1. Kuesioner
2. Diskusi
3. Curah Pendapat
F. Keluaran / Hasil Yang Diharapkan
Pencapaian komitmen dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
tahun anggaran 2019 dan data untuk pengembangan pelaksanaan
kegiatan pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.
G. Langkah-Langkah Kegiatan
• Koordinasi dengan team dari Kabupaten dan P4S
• Pelaksanaan IKL
• Analisa Data
• Pelaporan
H. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2019.
I. Biaya
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran APBD tahun 2019.
30
V. PENUTUP
Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kegiatan, penyelenggara dan
fasilitator juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para peserta pelatihan,
dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi pasca diklat, dimana akan dilihat
bagaimana penerapan / aplikasi materi yang telah diterima di BPSDM TANBUN
Jateng di Soropadan untuk dapat diterapkan dilapangan/wilayah kerja para
purnawidya untuk itulah sangat mutlak diperlukan kegiatan monitoring dan
evaluasi pelatihan, disamping untuk memonitor alumni/mantan peserta pelatihan
(Purnawidya), juga hasil analisa dapat dijadikan masukan untuk pelaksanaan
kegiatan kegiatan yang akan datang. Semoga Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ini
dapat dipedomani dan menjadi acuan awal pelaksanaan kegiatan Peningkatan SDM
dan Pemberdayaan Kelembagaan P4S di BPSDM TANBUN Jawa Tengah di
Soropadan.
Semoga Kerangka Acuan Kerja ini dapat memberikan gambaran dalam
pelaksanaan kegiatan.
Soropadan, Mei 2018.
Kepala Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah
Drs. Iman Budiyanto, MP NIP. 19611214 198703 1 006
31
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA KPA: Ir. DARPITO BUDI, M.Si
NAMA PPK: SURIPTO, SP PENGADAAN PUPUK NPK DAN KNO3 UNTUK TANAMAN TEMBAKAU KEGIATAN PENERAPAN PEMBUDIDAYAAN SESUAI DENGAN GOOD
AGRICULTURE PRACTISE (GAP) TEMBAKAU
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. JenderalGatotSubroto, KomplekTarubudayaUngaranTelepon: (024) 6921218–6924155 Fax: (024) 6921348 – 6921060 Laman hhtp://www.jatengprov.go.id
Surat elektronik distanbun@jatengprov.go.id
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN: KEGIATAN PENERAPAN PEMBUDIDAYAAN SESUAI DENGAN GOOD AGRICULTURE PRACTISE (GAP) TEMBAKAU
A. LATAR BELAKANG
1. DasarHukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-
92);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tenang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang-
undangNomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai
Tembakau;
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengeloaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 55);
j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. GambaranUmum
Tembakaumerupakansalahsatukomoditasperkebunanandalan di Jawa
Tengah, halinidapatdilihatdaribesarnyacukai yang
disumbangkansebagaipenerimaandaerah yang terusmeningkatsetiaptahunnya.
Meskidiakuiadanyakendalapadapengembangantembakausebagaipengaruhpsikol
ogisterhadappangsapasarakibatkampanyeduniauntuktidakmerokok,
termasukdiantaranyaadalahdenganterbitnyaPeraturan Daerah (Perda) bebas
asap rokok di beberapadaerahserta fatwa haram merokokolehMajelisUlama
Indonesia (MUI). Namundemikian, income elasticity of
demandterhadaptembakausementarainimasih relative aman.
BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2018 tentangPenggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana
BagiHasilCukaiHasilTembakau, padaBagianKetigadisebutkanbahwaJenis-jenis
Program/KegiatanPenggunaan DBH-CHT
dimanapadapasal6disebutkanbahwasalahsatu Program Peningkatan
KualitasBahan Baku adalahKegiatanPenerapanPembudidayaanSesuaiDengan
Good Agriculture Practise (GAP) Tembakau.
Salah
satuupayapeningkatankualitasbahanbakutembakauadalahdenganmemberikanba
ntuanpupuksertabimbingantekniskepadakelompoktanipembudidayatembakaudal
amrangkameningkatkanproduksidanproduktivitaskomoditastembakau.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakan Kegiatan Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good
Agriculture Practise (GAP)
Tembakauadalahdalamrangkameningkatkanproduksidanproduktivitaskomoditast
embakau.
2. Tujuan
Tujuandilaksanakankegiataniniantara lain:
a. Meningkatkanpengetahuan,
sikapdanketrampilanpetanitembakaudalamrangkameningkatkanproduksidan
produktivitaskomoditastembakau.
b. Meningkatkankualitastembakau.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
KegiatanPenerapanPembudidayaanSesuaiDengan Good Agriculture Practise (GAP)
Tembakauini, meliputikegiatandi ProvinsidanKabupaten.
D. SASARAN
SasaranKegiatanPenerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agriculture
Practise (GAP) TembakauadalahKelompokTani di KabupatenBanyumas,
Banjarnegara, Batang, Boyolali, Blora, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar,
Klaten, Kebumen, Kendal, Magelang, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, WonogiridanWonosobo.
E. LOKASI KEGIATAN
Di ProvinsidanKabupatenBanyumas, Banjarnegara, Batang, Boyolali, Blora, Cilacap,
Demak, Grobogan, Karanganyar, Klaten, Kebumen, Kendal, Magelang, Pemalang,
Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung,
WonogiridanWonosobo.
F. JADWAL KEGIATAN
BulanJanuaris.dDesember 2019
G. KELUARAN
1. Pelatihan/Bintek/SosialisasiPetani, sebanyak1.500 petani
2. PenyediaanPupuk, sebanyak495.000 Kg
H. ANGGARAN
APBD ProvinsiJawa Tengah, sebanyakRp 10.950.000.000,-
(Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
I. PENUTUP
DemikianKerangkaAcuanKerja (KAK)
inidibuatuntukmenjadikansalahsatuacuandalampelaksanaanKegiatanPenerapan
Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agriculture Practise (GAP) Tembakau.
Ungaran, Mei 2018
a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DARPITO BUDI, MSi Pembinan Tingkat I
NIP. 19630727 1993101 001
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA KPA : Ir. DARPITO BUDI, MSi
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA PPK : SURIPTO, SP
NAMA PEKERJAAN: PENGADAAN BENIH/BIBIT TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK UNTUK TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN PENGADAAN PUPUK NPK DAN ZA UNTUK PENANAMAN DAN INTENSIFIKASI
TEBU KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN
PERKEBUNAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon: (024) 6921218–6924155 Fax: (024) 6921348 – 6921060 Laman hhtp://www.jatengprov.go.id
Surat elektronik distanbun@jatengprov.go.id
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN PERKEBUNAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-
92);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tenang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengeloaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 55);
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Gambaran Umum
Komoditas perkebunan mempunyai nilai strategis dalam
perekonomian nasional karena mempunyai peran yang besar dalam
meningkatkan ekspor non migas untuk menambah devisa negara,
mendukung pemenuhan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri,
mendukung kecukupan ketersediaan bahan pangan berbasis perkebunan,
meningkatkan gerak roda perekonomian dan penyedia lapangan kerja di
pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
khususnya petani.
Komoditas perkebunan di Jawa Tengah, sebagian besar diusahakan
oleh petani (perkebunan rakyat) yang pengelolaannya sangat sederhana
dan kurang memperhatikan kualitas kebun karena para petani belum
sepenuhnya menggunakan benih bermutu dan kurang intensif dalam
pemeliharaannya.
Produksi dan produktivitas perkebunan rakyat dirasakan masih
rendah, dan kualitasnya juga belum bisa memenuhi pangsa pasar sehingga
lemah dalam menghadapi persaingan global. Selain itu harga jual rendah,
sehingga pendapatan yang diperoleh petani belum sesuai dengan yang
diharapkan, akibatnya dukungan terhadap penambahan devisa negara juga
masih rendah.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan
rakyat diantaranya adalah: sumber daya manusia (SDM) rendah, lemahnya
modal, petani belum sepenuhnya bisa menerapkan teknologi intensifikasi,
produktivitas lahan perkebunan semakin menurun, bergesernya lahan usaha
perkebunan dari lahan teknis ke lahan setengah teknis, tadah hujan atau
tegalan, dan terbatasnya pemilikan lahan untuk berusahatani tanaman
perkebunan.
Untuk menentukan langkah dan upaya membangun perkebunan
rakyat melalui dukungan dari Pemerintah berupa motivasi dan fasilitasi
kepada petani secara berkesinambungan dan berkelanjutan didalam
pengelolaan dan pengembangan usahatani perkebunan yang berwawasan
agribisnis dengan meningkatkan kualitas kebun dan luasan yang memenuhi
skala ekonomi dan ramah lingkungan pada daerah potensial sesuai dengan
agroklimat masing-masing komoditas.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Perkebunan adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan
produktivitas komoditas tanaman tahunan (kelapa, karet, jambu mete),
tanaman semusim (nilam), tanaman rempah penyegar (cengkeh, kopi arabika,
kopi robusta, pala, lada, kakao, dan t eh) serta penanaman dan intensifikasi
tanaman tebu.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa,
Karet,jambu mete, nilam, Kakao, teh, cengkeh, kopi arabika, kopi robusta, lada
dan pala)
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan ini, meliputi
kegiatan di Provinsi (sosialisasi kegiatan), bimbingan teknis di lingkup kelompok
tani, pengadaan barang dan jasa (benih/bibit) dan pupuk, penyaluran/distribusi
bantuan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
D. SASARAN
Sasaran Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
adalah Kelompok Tani di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora,
Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo.
E. LOKASI KEGIATAN
Di Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal,
Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan,Pemalang, Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo
F. JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Perkebunan akan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2019.
G. KELUARAN
1. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kelapa,
sebanyak 200.000 Kg;
2. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas jambu
mete, sebanyak 100.000 Kg;
3. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas karet,
sebanyak 100.000 Kg;
4. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas teh,
sebanyak 50.000 Kg;
5. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas cengkeh
sebanyak 200.000 Kg;
6. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kakao
sebanyak 100.000 Kg;
7. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
robusta sebanyak 50.000 Kg;
8. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
arabika sebanyak 100.000 Kg;
9. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas pala
sebanyak 100.000 Kg;
10. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas lada
sebanyak 100.000 Kg;
11. Penyediaan Pupuk NPK untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
50.000 Kg;
12. Penyediaan Pupuk ZA untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
150.000 Kg;
13. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kelapa sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
14. Penyediaan Benih/Bibit tanaman jambu mete sebanyak 10.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
15. Penyediaan Benih/Bibit tanaman karet sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
16. Penyediaan Benih/Bibit tanaman teh sebanyak 250.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 50 Ha;
17. Penyediaan Benih/Bibit tanaman cengkeh sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
18. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kakao sebanyak 35.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
19. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi robusta sebanyak 50.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 50 Ha;
20. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi arabika sebanyak 100.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
21. Penyediaan Benih/Bibit tanaman pala sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
22. Penyediaan Benih/Bibit tanaman lada sebanyak 15.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
23. Penyediaan Benih/Bibit tanaman nilam sebanyak 200.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 5 Ha;
H. ANGGARAN
Anggaran untuk membiayai kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,
sebanyak Rp 9.500.000.000,-
(Sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
I. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadikan salah satu
acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan
Ungaran, Mei 2018
a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DARPITO BUDI, MSi Pembinan Tingkat I
NIP. 19630727 199310 1 001
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA KPA : Ir. DARPITO BUDI, MSi
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA PPK : SURIPTO, SP
NAMA PEKERJAAN: PENGADAAN BENIH/BIBIT TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK UNTUK TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN PENGADAAN PUPUK NPK DAN ZA UNTUK PENANAMAN DAN INTENSIFIKASI
TEBU KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN
PERKEBUNAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon: (024) 6921218–6924155 Fax: (024) 6921348 – 6921060 Laman hhtp://www.jatengprov.go.id
Surat elektronik distanbun@jatengprov.go.id
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN PERKEBUNAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-
92);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tenang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengeloaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 55);
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Gambaran Umum
Komoditas perkebunan mempunyai nilai strategis dalam
perekonomian nasional karena mempunyai peran yang besar dalam
meningkatkan ekspor non migas untuk menambah devisa negara,
mendukung pemenuhan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri,
mendukung kecukupan ketersediaan bahan pangan berbasis perkebunan,
meningkatkan gerak roda perekonomian dan penyedia lapangan kerja di
pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
khususnya petani.
Komoditas perkebunan di Jawa Tengah, sebagian besar diusahakan
oleh petani (perkebunan rakyat) yang pengelolaannya sangat sederhana
dan kurang memperhatikan kualitas kebun karena para petani belum
sepenuhnya menggunakan benih bermutu dan kurang intensif dalam
pemeliharaannya.
Produksi dan produktivitas perkebunan rakyat dirasakan masih
rendah, dan kualitasnya juga belum bisa memenuhi pangsa pasar sehingga
lemah dalam menghadapi persaingan global. Selain itu harga jual rendah,
sehingga pendapatan yang diperoleh petani belum sesuai dengan yang
diharapkan, akibatnya dukungan terhadap penambahan devisa negara juga
masih rendah.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan
rakyat diantaranya adalah: sumber daya manusia (SDM) rendah, lemahnya
modal, petani belum sepenuhnya bisa menerapkan teknologi intensifikasi,
produktivitas lahan perkebunan semakin menurun, bergesernya lahan usaha
perkebunan dari lahan teknis ke lahan setengah teknis, tadah hujan atau
tegalan, dan terbatasnya pemilikan lahan untuk berusahatani tanaman
perkebunan.
Untuk menentukan langkah dan upaya membangun perkebunan
rakyat melalui dukungan dari Pemerintah berupa motivasi dan fasilitasi
kepada petani secara berkesinambungan dan berkelanjutan didalam
pengelolaan dan pengembangan usahatani perkebunan yang berwawasan
agribisnis dengan meningkatkan kualitas kebun dan luasan yang memenuhi
skala ekonomi dan ramah lingkungan pada daerah potensial sesuai dengan
agroklimat masing-masing komoditas.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Perkebunan adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan
produktivitas komoditas tanaman tahunan (kelapa, karet, jambu mete),
tanaman semusim (nilam), tanaman rempah penyegar (cengkeh, kopi arabika,
kopi robusta, pala, lada, kakao, dan t eh) serta penanaman dan intensifikasi
tanaman tebu.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa,
Karet,jambu mete, nilam, Kakao, teh, cengkeh, kopi arabika, kopi robusta, lada
dan pala)
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan ini, meliputi
kegiatan di Provinsi (sosialisasi kegiatan), bimbingan teknis di lingkup kelompok
tani, pengadaan barang dan jasa (benih/bibit) dan pupuk, penyaluran/distribusi
bantuan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
D. SASARAN
Sasaran Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
adalah Kelompok Tani di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora,
Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo.
E. LOKASI KEGIATAN
Di Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal,
Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan,Pemalang, Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo
F. JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Perkebunan akan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2019.
G. KELUARAN
1. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kelapa,
sebanyak 200.000 Kg;
2. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas jambu
mete, sebanyak 100.000 Kg;
3. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas karet,
sebanyak 100.000 Kg;
4. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas teh,
sebanyak 50.000 Kg;
5. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas cengkeh
sebanyak 200.000 Kg;
6. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kakao
sebanyak 100.000 Kg;
7. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
robusta sebanyak 50.000 Kg;
8. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
arabika sebanyak 100.000 Kg;
9. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas pala
sebanyak 100.000 Kg;
10. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas lada
sebanyak 100.000 Kg;
11. Penyediaan Pupuk NPK untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
50.000 Kg;
12. Penyediaan Pupuk ZA untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
150.000 Kg;
13. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kelapa sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
14. Penyediaan Benih/Bibit tanaman jambu mete sebanyak 10.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
15. Penyediaan Benih/Bibit tanaman karet sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
16. Penyediaan Benih/Bibit tanaman teh sebanyak 250.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 50 Ha;
17. Penyediaan Benih/Bibit tanaman cengkeh sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
18. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kakao sebanyak 35.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
19. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi robusta sebanyak 50.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 50 Ha;
20. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi arabika sebanyak 100.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
21. Penyediaan Benih/Bibit tanaman pala sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
22. Penyediaan Benih/Bibit tanaman lada sebanyak 15.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
23. Penyediaan Benih/Bibit tanaman nilam sebanyak 200.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 5 Ha;
H. ANGGARAN
Anggaran untuk membiayai kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,
sebanyak Rp 9.500.000.000,-
(Sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
I. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadikan salah satu
acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan
Ungaran, Mei 2018
a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DARPITO BUDI, MSi Pembinan Tingkat I
NIP. 19630727 199310 1 001
TAHUN 2019
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )
KEGIATAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH • Ketatausahaan / Operasional dan Pendukung Kegiatan Pengawasan
dan Sertifikasi Benih • Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Padi • Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Palawija • Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Buah • Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Sayuran • Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan • Pengujian Laboratorium • Penilaian Kultivar • Pengawasan Peredaran Benih • Peningkatan SDM Petugas Pertanian • Gelar Pameran dan Promosi • Observasi Varietas Unggul Daerah • Pengenalan Varietas Padi Inbrida • Pengenalan Varietas Kedelai • Pembinaan Produsen Benih Tanaman Hortikultura • Pembinaan Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan • Pembinaan Produsen Benih Tanaman Perkebunan
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
JAWA TENGAH
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
PENDAHULUAN
1. DASAR HUKUM
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas teknis operasional di
bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
yang meliputi penilaian kultivar, pelayanan sertifikasi benih, pengawasan peredaran
benih dan pembinaan penangkar/produsen/pegedar benih tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan.
Dalam pelaksanaan tugasnya BPSB Jawa Tengah mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang antara lain :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
4. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
5. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang
Pemasukan Dan Pengeluaran Benih.
7. Keputusan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tentang
Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan
Varietas Tanaman.
9. Permentan No.38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas
Tanaman Hortikultura.
10. Kepmentan No.161/Kpts/OT.130/D/7/2016 tentang Pedoman Penyusunan
Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura.
11. Permentan No. 50 /permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi,
Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
12. Permentan No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Sertifikasi dan
Pengawasan Benih Bina.
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/TP.020/4/2018 Tentang Produksi,
Sertifikasi Dan Peredaran Benih Tanaman.
1
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
2. GAMBARAN UMUM
Dalam rangka peningkatan produksi benih bermutu, disamping pelaksanaan kegiatan
pengawasan mutu dan sertifikasi benih, peningkatan keberadaan dan peran serta
kelembagaan perbenihan sangat berpengaruh positif. Keberadaan dan peran serta
tersebut menyangkut aspek pengetahuan dan ketrampilan, khususnya dalam
pemahaman peraturan dan kebijakan perbenihan. Oleh karena itu, maka sebagai
subyek dan obyek pembangunan perbenihan perlu terus ditingkatkan dan
dikembangkan kemampuan dan pemahamannya dibidang peraturan dan kebijakan
perbenihan, sehingga pelaku perbenihan semakin terarah dan selaras dalam
mengembangkan perbenihan kedepan. Keselarasan tersebut menyangkut upaya
peningkatan produksi dalam memenuhi kebutuhan produksi tanaman maupun
pemenuhan peraturan perbenihan untuk mencapai produk benih yang berkualitas
Benih mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam produksi tanaman, oleh
karena merupakan faktor pertama yang dibutuhkan dalam produksi tanaman. Sebagai
sarana produksi guna menghasilkan produk tanaman yang diinginkan, benih harus
tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan mutu yang memadai.
Sebagai komponen produksi, mutu benih sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan
kualitas produksi tanaman. Hal ini dikarenakan mutu benih sangat berkaitan dengan
jumlah tanaman yang mampu tumbuh, keseragaman tanaman/panen, potensi hasil dan
sifat-sifat pembawaan dari tanaman. Jumlah tanaman yang tumbuh, keseragaman
tanaman/panen dan potensi hasil akan berhubungan dengan kehilangan hasil,
sedangkan sifat pembawaan benih akan berhubungan dengan kualitas hasil.
Oleh karena mutu benih merupakan komponen yang cukup penting, maka diperlukan
sistem pengawasan mutu benih, mulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi.
Hal ini dimaksudkan agar mutu benih tetap terjaga hingga ke tangan petani.
2
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
KETATAUSAHAAN /
OPERASIONAL DAN PENDUKUNG KEGIATAN PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH
A. Latar Belakang
Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih, efektifitas dan
efisiensi penggunaan sumberdaya merupakan faktor yang sangat penting guna
mencapai hasil yang optimal. Untuk itu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan
sertifikasi benih tersebut perlu didukung oleh kegiatan ketatausahaan sebagai kegiatan
operasional dan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan administrasi Kegiatan
Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
B. Maksud dan Tujuan
a) Ketatausahaan sebagai operasional dan pendukung untuk kelancaran pelaksanaan
administrasi Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan serta tercapainya sasaran
kegiatan.
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana
• Pelaksanaan
Melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi tata persuratan, urusan
kepegawaian, administrasi barang, administrasi keuangan dan kerumahtanggaan.
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ketatausahaan adalah kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengawasan dan Sertifikasi Benih selama 12 bulan
E. Lokasi Kegiatan
Kegiatan ketatausahaan dilaksanakan di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa
Tengah di Sukoharjo
3
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
F. Jadwal Kegiatan
Kegiatan ketatausahaan dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah lancarnya proses administrasi pendukung kegiatan
Pengawasan dan Sertifikasi Benih selama 12 bulan
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 441.548.000,- yang dirinci
dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH
A. Latar Belakang
Dalam setiap usaha pertanian, benih merupakan titik awal kegiatan budidaya, sehingga
kualitas produk budidaya akan sangat tergantung pada kualitas benihnya. Oleh karena
itu benih harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang tinggi agar petani
mudah mendapatkan benih sehingga meningatkan penggunaan benih bermutu.
Dalam penyediaan benih diperlukan sistem pengawasan mutu benih, mulai dari pra
produksi, produksi dan pasca produksi, agar benih yang diproduksi oleh produsen dan
beredar dipasaran memenuhi kualitas tinggi sehingga petani bisa dengan mudah
memperoleh benih yang baik dan berkualitas agar produksinya meningkat dan
kesejahteraannya meningkat pula. Sertifikasi benih merupakan salah satu sistem
pengawasan mutu benih dengan melakukan pengawasan kepada produsen dalam usaha
memproduksi benih yang bermutu dan berkualitas.
B. Maksud dan Tujuan
Pelayanan sertifikasi benih merupakan serangkaian pengawasan terhadap proses
produksi benih melalui pemeriksaan lapangan dan analisis laboratorium berdasar
standar produksi dan mutu benih yang berlaku
4
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menerima permohonan sertifikasi benih
− Menyusun rencana dan meyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
• Pelaksanaan
− Pemeriksaan pertanaman sesuai peraturan yang berlaku yang meliputi
pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan fase vegetatif, pemeriksaan fase
berbunga, pemeriksaan fase menjelang panen, pemeriksaan peralatan panen
dan peralatan prosesing/gudang.
− Pengambilan contoh benih yang representative untuk analisis laboratorium
− Pengiriman contoh benih ke laboratorium.
− Penerbitan sertifikat benih dan register label
− Pengawasan pemasangan label
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran pelayanan sertifikasi benih adalah varietas-varietas unggul sebagai penyediaan
kebutuhan benih di petani, meliputi :
− Sertifikasi benih padi seluas 5.080 ha
− Sertifikasi benih palawija seluas 650 ha
− Sertifikasi benih hortikultura buah sebanyak 450.000 batang
− Sertifikasi benih hortikultura sayuran seluas 40 ha
− Sertifikasi benih tanaman perkebunan sebanyak 700.000 batang
E. Lokasi Kegiatan
Pelayanan sertifikasi benih dilaksanakan di 35 Kab/Kota se Provinsi Jawa Tengah
F. Jadwal Kegiatan
Pelayanan sertifikasi benih dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
5
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
G. Keluaran
Keluaran pelayanan sertifikasi benih adalah benih bersertifikat dari varietas unggul
yang telah dilepas oleh pemerintah dan layak diedarkan kepada petani, meliputi :
− Benih padi bersertifikat sebanyak 15.240 ton
− Benih palawija bersertifikat sebanyak 780 ton
− Benih hortikultura buah bersertifikat sebanyak 405.000 batang
− Benih hortikultura sayuran bersertifikat sebanyak 280 ton
− Benih tanaman perkebunan bersertifikat sebanyak 695.000 batang
− Sertifikat benih
− Register label
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan sertifikasi benih sebesar Rp.
775.900.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
PENGUJIAN LABORATORIUM
A. Latar Belakang
Dalam usaha memproduksi benih yang berkualitas diperlukan pengawasan produksi di
pertanaman dan pengujian di laboratorium. Pengujian laboratorium merupakan
rangkaian proses produksi benih yang dilakukan oleh produsen benih. Hal ini
dilakukan untuk memberikan informasi yang benar tentang mutu benih yang
diproduksi oleh produsen benih tersebut. Benih yang diuji di laboratorium adalah
calon benih hasil proses sertifikasi di lapang maupun benih yang beredar di pasaran
melalui ceking mutu.
B. Maksud dan Tujuan
Pengujian laboratorium merupakan rangkaian analisis standar suatu benih untuk
mengetahui benih tersebut memenuhi standar mutu yang berlaku dan layak diedarkan
atau tidak, yang meliputi analisis mutu fisik, mutu fisologis dan mutu genetis. Analisis
ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna pengisian data label benih dalam
rangka sertifikasi benih maupun pengawasan peredaran benih
6
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Mempersiapkan bahan dan sarana analisa
− Merencanakan analisa yang akan dilaksanakan
• Pelaksanaan
− Melakukan analisa yang terdiri dari analisa kemurnian fisik, analisa daya
berkecambah, analisa kadar air, analisa benih warna lain sesuai dengan jenis
tanamannya.
− Melakukan observasi lapang guna verifikasi hasil analisa
• Pelaporan
− Melaporkan hasil pelaksanaan.
D. Sasaran
Sasaran pengujian laboratorium adalah teranalisanya benih-benih dalam proses
sertifikasi dan benih-benih yang akan kadaluwarsa masa berlakunya sebanyak 1.100
contoh benih agar benih yang beredar memenuhi persyaratan benih unggul dan
bermutu
E. Lokasi Kegiatan
Pengujian laboratorium dilaksanakan di laboratorium penguji pada Balai Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah di Sukoharjo
F. Jadwal Kegiatan
Pengujian laboratorium dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
Keluaran pengujian laboratorium adalah hasil pengujian mutu benih sebanyak 990
lembar sertifikat benih bina
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengujian laboratorium sebesar Rp. 49.910.000,-
yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
7
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
PENILAIAN KULTIVAR
A. Latar Belakang
Dalam proses produksi benih/bibit, untuk mendapatkan hasil yang bermutu diperlukan
sumber benih yang berkualitas, khususnya produksi benih/bibit tanaman hortikultuta
buah diperlukan mata entres yang berkualitas dari pohon induk yang berkualitas pula.
Untuk mengetahui pohon induk buah-buahan masih berkualitas dilakukan pemantauan
pohon induk yang sudah terdaftar dan penilaian untuk pohon induk yang baru.
Dalam penyusunan program pengembangan tanaman hortikultura diperlukan data
sebaran tanaman hortikultura. Data sebaran diperoleh dengan menginventaris sebaran
tanaman hortikultura pada setiap kabupaten dan kota se Jawa Tengah untuk dirangkum
menjadi data sebaran tanaman hortikultura Jawa Tengah.
B. Maksud dan Tujuan
Penilaian kultivar merupakan suatu kegiatan yang teridiri dari Penilaian / Pemantauan
pohon induk dan Inventarisasi penyebaran varietas hortikultura.
Penilaian / Pemantauan pohon induk merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
memantau apakah pohon induk yang sudah ditetapkan masih memenuhi persyaratan
sebagai sumber penghasil mata entres.
Inventarisasi penyebaran varietas hortikultura merupakan pengumpulan data
penyebaran varietas hortikultura sebagai dasar pembuatan program pengembangan
tanaman hortikultura.
C. Ruang Lingkup
Penilaian / Pemantauan Pohon Induk Sebagai Sumber Benih
• Persiapan
− Menerima permohonan penilaian pohon induk
− Menyusun rencana penilaian pohon induk
− Menyusun rencana pemantauan pohon induk
• Pelaksanaan
− Melaksanakan identifikasi dan penilaian kelayakan pohon induk
− Melaksanakan pemntauan kelayakan pohon induk
− Menyusun laporan hasil penilaian dan pemantauan pohon induk
− Mengirimkan laporan
8
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan.
Inventarisasi Penyebaran Varietas Hortikultura
• Persiapan
− Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan
− Menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi varietas
• Pelaksanaan
− Mengumpulkan data luas tanam berdasarkan varietas
− Menyusun laporan hasil inventarisasi varietas.
• Pelaporan
Melaporkan hasil kegiatan
D. Sasaran
Penilaian / Pemantauan Pohon Induk Sebagai Sumber Benih
− Sasaran penilaian pemantauan pohon induk sebagai benih sumber adalah
tanaman yang diajukan sebagai calon pohon induk dan tanaman yang sudah
ditetapkan sebagai pohon induk sebanyak 60 unit yang akan digunakan
sebagai sumber mata entres dalam perbanyakan benih tanaman buah.
Inventarisasi penyebaran varietas hortikultura
− Sasaran Inventarisasi penyebaran varietas hortikultura adalah terkumpulnya
data sebaran pertanaman tanaman buah selama 12 bulan di 35 kabupaten/kota
se-Jawa Tengah.
E. Lokasi Kegiatan
Penilaian kultivar dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kodya se Provinsi Jawa Tengah
F. Jadwal Kegiatan
Penilaian kultivar dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
9
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
G. Keluaran
Keluaran Penilaian kultivar adalah :
− Data pohon induk
− Data ketersediaan mata entres
− Data sebaran tanaman hortikultura Jawa Tengah
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk penilaian kultivar sebesar Rp. 225.030.000,- yang
dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
PENGAWASAN PEREDARAN BENIH
A. Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan produksi pangan, mutu benih merupakan faktor yang harus
diperhatikan, dikarenakan dari benih tersebut terkandung mutu genetik, fisiologi dan
fisik yang akan memberikan pengaruh terhadap potensi hasil suatu tanaman maupun
efisiensi biaya produksi dalam budidaya tanaman. Untuk memperoleh benih yang
bermutu dan memberikan jaminan petani konsumen dapan memperoleh benih yang
bermutu, dalam produksi dan peredaran benih perlu melalui serangkaian proses yang
dapat mempertahankan sifat unggul varietas dan komponen mutu yang lain mulai dari
pra tanam hingga benih jatuh ketangan petani.
Dalam proses produksi, rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sertifikasi
benih, agar benih yang diproduksi mempunyai mutu yang terukur. Selanjutnya pada
peredarannya harus diawasi melalui pengawasan peredaran, sehingga benih yang
diedarkan dapat diketahui mutu benih tersebut tetap memenuhi standar mutu benih
yang berlaku.
Dalam peaksanaan, pengawasan peredaran benih secara garis besar dibagi menjadi 2
(dua) hal, yaitu pengawasan pasca produksi benih dan pembinaan pengedar benih.
Kegiatan yang bersifat pengawasan meliputi monitoring penyaluran, pengecekan
mutu benih, pengujian ulang dan penyelesaian kasus perbenihan, sedangkan yang
bersifat pembinaan pengedar benih meliputi inventarisasi pedagang benih dan
klasifikasi pedagang benih.
10
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
B. Maksud dan Tujuan
Pengawasan terhadap benih-benih padi, palawija, tanaman buah, sayuran dan tanaman
perkebunan yang beredar di masyarakat baik di produsen maupun pengedar benih
untuk menjamin kepastian mutu benih yang akan dipergunakan masyarakat petani.
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menyiapkan bahan dan sarana yang dibutuhkan
− Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
• Pelaksanaan
− Melakukan pendataan terhadap produsen/penyalur benih, meliputi nama,
komoditas, kemampuan produksi dan penyaluran, lama berusaha dan lain
sebagainya
− Melakukan pengecekan mutu benih yang beredar
− Melakukan pengambilan contoh benih untuk benih yang rusak/habis masa
berlakunya label.
− Melaksanakan penanganan kasus yang berkaitan dengan permasalahan
peredaran benih.
− Melaksanakan pemantauan dan pencatatan benih yang beredar
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran pengawasan peredaran benih adalah terawasi dan terjaminnya mutu dan
jumlah benih yang beredar selama 12 bulan di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah
E. Lokasi Kegiatan
Pengawasan peredaran benih dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
F. Jadwal Kegiatan
Pengawasan peredaran benih dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
11
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
G. Keluaran
Keluaran pengawasan peredaran benih adalah terselenggaranya pengawasan peredaran
benih, pengecekan mutu benih yang beredar, pengujian ulang benih, monitoring
peredaran benih dan penyelesaian kasus perbenihan
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengawasan peredaran benih sebesar Rp.
484.200.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
PENINGKATAN SDM PETUGAS PERTANIAN
A. Latar Belakang
Keterbatasan jumlah pegawai menuntut untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia yang ada baik pegawai fungsional umum maupun fungsional khusus,
sedangkan dilihat dari jumlah, setiap tahun ada pegawai yang memasuki purna tugas,
sementara dilain pihak penambahan pegawai tidak sebanding
Seiring dengan perubahan peraturan dan/atau pedoman dalam pelaksanaan tugas
mengharuskan pemahaman yang benar dan bisa mengaplikasikan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dengan benar pula, untuk itu diperlukan sarana untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke sumbernya.
B. Maksud dan Tujuan
Peningkatan SDM petugas pertanian merupakan sarana peningkatan ketrampilan dan
keahlian pengawas benih tanaman dan tenaga administrasi dalam pelaksanaan tupoksi
sebagai petugas pertanian yang mandiri, profesional dan bertanggung jawab
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menyusun materi pelatihan dan rencana pemberi materi
− Menyusun panitia pelaksana
− Melakukan survey untuk menentukan lokasi peningkatan SDM..
− Mengadakan rapat panitia untuk menyusun pedoman pelaksanaan.
• Pelaksanaan
− Melaksanakan perjalanan ke sumber teknologi yaitu :
12
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) Jawa Timur di
Malang.
Kebun Percobaan Punten, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah
Subtropika di Malang
Kebun Percobaan Cukurgondang, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan
Buah Subtropika di Pasuruan.
− Melaksanakan pertemuan dengan penyampaian materi dan diskusi.
− Orientasi lapangan untuk lebih mengenal dan membuktikan antara teori yang
diperoleh dengan keadaaan di lapangan
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan.
D. Sasaran
Sasaran peningkatan SDM petugas pertanian adalah Pengawas Benih Tanaman dan
tenaga administrasi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebanyak 40 orang
agar meningkat ketrampilan dan kemampuannya dalam pelaksanaan tugas
E. Lokasi Kegiatan
Peningkatan SDM petugas pertanian dilaksanakan di Balai Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (BPTP) Jawa Timur, malang, Kebun Percobaan Punten di
Malang dan Kebun Percobaan Cukurgondang di Pasuruan.
F. Jadwal Kegiatan
Peningkatan SDM petugas pertanian dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
Keluaran dari peningkatan SDM petugas pertanian adalah meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan teknis pengawas benih tanaman dan tenaga administrasi
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan SDM petugas pertanian sebesar Rp.
114.200.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
13
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
GELAR PAMERAN DAN PROMOSI
A. Latar Belakang
BPSB Jawa Tengah merupakan UPTD pelayanan, agar masyarakat lebih mengenal
perlu adanya sarana penyebaran informasi tentang tugas dan fungsi institusi serta data-
data informasi perbenihan yang dihasilkan agar masyarakat lebih mengenal dan bisa
memahami keberadaan BPSB sebagai institusi dalam pengawasan dan sertifikasi
benih.
B. Maksud dan Tujuan
Gelar Pameran dan Promosi merupakan sarana untuk penyebaran informasi
perbenihan kepada masyarakat yang berupa peraturan perbenihan yang berlaku, data
perbenihan, kegiatan dalam bidang perbenihan serta informasi perbenihan lainnya,
sehingga dapat memberikan pemahaman tentang perkembangan perbenihan terkini
kepada masyarakat pertanian
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menyusun rencana pelaksanaan
− Menentukan bahan yang akan di pamerkan
• Pelaksanaan
− Melakukan pemasangan dan penataan bahan pameran.
− Memberikan penjelasan terhadap pengunjung pameran.
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran gelar promosi dan pameran adalah masyarakat pengunjung pameran lebih
mengenal institusi BPSB, tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan pertanian
serta produk dan layanan yang dilaksanakan
E. Lokasi Kegiatan
Gelar promosi dan pameran dilaksanakan di STA Soropadan
14
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
F. Jadwal Kegiatan
Gelar promosi dan pameran dilaksanakan bulan Juni - September.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
Keluaran gelar promosi dan pameran adalah tersosialisasinya kegiatan, hasil dan
tupoksi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk gelar promosi dan pameran sebesar Rp. 80.000.000,-
yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
PEMBINAAN PRODUSEN BENIH
A. Latar Belakang
Peningkatan keberadaan dan peran serta kelembagaan perbenihan sangat berpengaruh
positif terhadap pengawasan dan sertifikasi benih. Keberadaan dan peran serta tersebut
menyangkut aspek, kemampuan dan ketrampilan personal, kemampuan managerial
maupun kemampuan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, produsen benih sebagai
subyek dan obyek pembangunan perbenihan perlu terus ditingkatkan dan
dikembangkan kemampuannya, sehingga kemampuan baik dibidang managemen
produksi, pemasaran maupun mutu semakin meningkat dan mandiri.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan produsen benih dapat
dilakukan melalui :koordinasi antar pelaku perbenihan, baik Dinas Pertanian,
Produsen maupun BPSB untuk mencari kesepahaman arah pembangunan perbenihan,
serta mendapatkan solusi pemecahan permasalahan. Selain itu juga dilakukan
pembinaan kemampuan dan ketrampilan baik produsen maupun penyalur benih,
bidang teknis maupun pengelolaan benih agar mampu menghasilkan benih yang
bermutu sesuai peraturan yang berlaku.
15
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
B. Maksud dan Tujuan
Pembinaan produsen benih sebagai sarana pertemuan antara pengawas benih dengan
produsen benih untuk peningkatan usaha perbenihan yang berkualitas dan taat
peraturan perbenihan serta sarana tukar informasi antar produsen benih.
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menyusun rencana pelaksanaan
− Mengadakan ATK, bahan komputer dan perlengkapan peserta
− Mempersiapkan pelaksanaan pertemuan, meliputi penentuan tempat, jadwal,
panitia, nara sumber dan peserta; serta penyusunan materi
• Pelaksanaan
− Melaksanakan pertemuan, meliputi pengadaan akomodasi dan konsumsi,
honor narasumber, perjalanan, dan perbanyakan materi
− Penyampaian rumusan hasil pertemuan.
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran pembinaan produsen benih adalah terbinanya 120 produsen tanaman
hortikultura, 300 produsen benih tanaman pangan dan 60 produsen tanaman
perkebunan di Jawa Tengah sehingga dapat memproduksi benih yang memenuhi
standar mutu edar dan sesuai peraturan yang berlaku
E. Lokasi Kegiatan
Pembunaan produsen benih tanaman pangan dilaksanakan di 6 pos PBT, sedangkan
pembinaan produsen benih hortikultura dan perkebunan dilaksanakan di The Hotel
Sunan, Surakarta.
F. Jadwal Kegiatan
Pembinaan produsen benih hortikultura dilaksanakan bulan April - Agustus.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
16
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
G. Keluaran
Keluaran pembinaan produsen benih adalah meningkatnya SDM 120 produsen benih
tanaman hortikultura, 300 produsen benih tanaman pangan dan 60 produsen benih
tanaman perkebunan dalam memahami peraturan perbenihan dalam pelaksanaan
memproduksi benih
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk pembinaan produsen benih hortikultura sebesar Rp.
456.537.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
OBSERVASI VARIETAS UNGGUL DAERAH
A. Latar Belakang
Jawa Tengah sangat kaya akan keanekaragaman komoditas unggul lokal/daerah,
namun tidak berkembang dan belum dikenal oleh masyarakat luas karena dalam
pengembangan komoditas hortikultura menggunakan varietas yang sudah diakui
secara nasional. Untuk mendorong pengembangan varietas unggul lokal/daerah
diperlukan observasi untuk mendapatkan nama komoditas dan pendaftaran sebagai
varietas unggul nasional sehingga bisa berkembang dan bersaing dengan komoditas
yang sudah beredar lebih dulu serta menambah keanekaragaman komoditas
hortikultura.
B. Maksud dan Tujuan
Observasi varietas unggul lokal/daerah dilakukan terhadap komoditas tanaman
hortikultura yang menjadi unggulan daerah untuk diuji kebenaran varietasnya yang
selanjutnya didaftarkan ke Perlindungan Varietas Tanaman untuk mendapatkan nama
komoditas tersebut sebagai persiapan untuk untuk pendaftaran varietas unggul
nasional
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Mengumpulkan data awal calon varietas unggul lokal yang akan diobservasi
dan menganalisanya
− Menyusun rencana pelaksanaan
17
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
• Pelaksanaan
− Mengadakan pengamatan sesuai tahap pertumbuhan tanaman sesuai
parameter yang diperlukan dan telah ditentukan baik data kualitatif, data
kuantitatif maupun data lingkungan.
− Melaksanakan pendiskripsian sementara tentang keunggulan varietas tanaman
yang dilakukan oleh tim keunggulan varietas.
− Menganalisa data dan menyusun proposal usulan pendaftaran varietas ke
pusat perlindungan varietas
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
D. Sasaran
Sasaran observasi varietas unggul lokal adalah tanaman buah varietas lokal yang
tersebar diberbagai daerah yang disukai masyarakat maupun varietas lokal pemenang
lomba buah.
E. Lokasi Kegiatan
Observasi varietas unggul lokal dilaksanakan di daerah tempat varietas unggul lokal
tersebut berada.
F. Jadwal Kegiatan
Observasi varietas unggul lokal dilaksanakan bulan Januari - Desember.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
Keluaran observasi varietas unggul lokal adalah tersusunnya proposal untuk
pendaftaran varietas unggul serta diperolehnya varietas unggul lokal Jawa Tengah
untuk didaftarkan sebagai varietas unggul nasional.
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk observasi varietas unggul lokal sebesar Rp.
112.125.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
18
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
PENGENALAN VARIETAS
A. Latar Belakang
Kurang berkembangnya varietas unggul baru padi inbrida dan kedelai karena penyebaran dan tingkat penggunaannya di petani masih rendah. Kurangnya sosialisasi varietas unggul baru, ketersediaan benih atau sulit mendapatkan benih, tidak sesuai dengan selera petani dan agroklimat setempat sering menjadi penyebab kurang berkembangnya varietas unggul baru.
Sehubungan dengan itu dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas dengan
penggantian varietas, maka perlu ditingkatkan penggunaan varietas unggul baru
dengan menggantikan varietas unggul lama. Untuk itu dialokasikan kegiatan
Pengenalan varietas untuk padi inbrida dan kedelai di Jawa Tengah.
B. Maksud dan Tujuan
• Mensosialisasikan varietas unggul baru padi dan kedelai sebagai alternatif
pengganti varietas unggul yang telah lama beredar di masyarakat dan yang
dimungkinkan rentan terhadap serangan OPT
• Memberikan pilihan kepada petani dalam menentukan penggunaan varietas unggul
baru yang disukai
C. Ruang Lingkup
• Persiapan
− Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
− Mengadakan sarana produksi
− Menentukan lokasi pelaksanaan
• Pelaksanaan
− Melaksanakan pengolahan tanah, semai, penanaman dan pemeliharaan.
− Melaksanakan seleksi tanaman sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.
− Melaksanakan temu lapang
− Melaksanakan panen dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
− Mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
• Pelaporan
Melaporkan hasil pelaksanaan
19
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
D. Sasaran
• Tersosialisasinya varietas unggul baru padi dan kedelai sebagai alternatif
pengganti varietas yang telah lama beredar di masyarakat dan dimungkinkan
rentan terhadap serangan OPT.
• Terdapatnya pilihan kepada petani dalam penentuan penggunaan varietas unggul
baru yang disukai.
E. Lokasi Kegiatan
Pengenalan varietas dilaksanakan di 6 pos PBT di daerah yang masih menggunakan
varietas lokal/varietas unggul lama.
F. Jadwal Kegiatan
Observasi varietas unggul lokal dilaksanakan bulan April - Oktober.
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
G. Keluaran
• Terlaksananya pengenalan varietas padi inbrida sebanyak 6 unit dan kedelai
sebanyak 6 unit.
• Dikenalnya varietas unggul baru padi dan kedelai sebagai alternatif pengganti
varietas yang telah lama beredar dimasyarakat.
H. Anggaran
Anggaran yang dibutuhkan untuk observasi varietas unggul lokal sebesar Rp.
260.550.000,- yang dirinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
20
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / BPSB JawaTengah 2019
PENUTUP
Kerangka acuan kerja (KAK) digunakan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih tahun 2019.
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Jawa Tengah
Ir. EKO PARTONO, MM
NIP. 19631202 198903 1 008
21
KERANGKA ACUAN KERJA APBD BALAI MUTU HASIL
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
BALAI MUTU HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KATA PENGANTAR Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk dapat menyusun Kerangka Kerja Acuan (KAK) Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019. KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan.
Kegiatan APBD tahun 2019 di Balai Mutu Hasil Pertanian terdiri dari 2 kegiatan utama yaitu Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Produk Hasil Pertanian dan Perkebunan, serta Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis. Tolok ukur kegiatan mencakup pada penyusunan dokumen sistem mutu Hasil TPH dan Perkebunan, Pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan, apresiasi produk organik dan pengembangan laboratorium pengujian.
KAK Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019 disusun sebagai garis besar pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Gambaran secara mendetail dan teknis akan tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan.
Ungaran, Mei 2018 Kepala Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
Ir. HERU TAMTOMO
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1. Gambaran umum ................................................................................................. 1
2. Dasar hukum ....................................................................................................... 2
3. Maksud dan tujuan kegiatan ............................................................................... 3
B. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja .......................................................................... 3
1. Input Kegiatan ..................................................................................................... 3
2. Keluaran Kegiatan .............................................................................................. 3
3. Hasil Kegiatan ..................................................................................................... 4
C. Sasaran Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan ............................................................. 4
1. Sasaran kegiatan .................................................................................................. 4
2. Jadwal Pelaksanaan ............................................................................................. 5
KEGIATAN PENERAPAN INOVASI TEKNIS ............................................................... 6
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 6
1. Gambaran umum ................................................................................................. 6
2. Dasar Hukum ...................................................................................................... 7
3. Maksud dan tujuan kegiatan ............................................................................... 7
B. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja .............................................................................. 8
1. Input Kegiatan ......................................................................................................... 8
2. Keluaran Kegiatan .............................................................................................. 8
3. Hasil kegiatan ...................................................................................................... 8
C. Sasaran kegiatan dan Jadwal pelaksanaan .............................................................. 8
1. Sasaran kegiatan .................................................................................................. 8
2. Jadwal pelaksanaan ............................................................................................. 8
PENUTUP .......................................................................................................................... 8
iii
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
A. Latar Belakang
1. Gambaran umum
Mutu didefinisikan sebagai karakteristik atau spesifikasi yang dimiliki suatu
produk yang diinginkan/diminta oleh konsumen. Mutu merupakan salah satu
penilaian dari konsumen untuk menentukan produk yang akan dibeli dan
dikonsumsi. Produk dengan mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen maka
memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang memiliki
mutu yang rendah atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen.
Produk pertanian dan perkebunan Jawa Tengah tidak hanya dikonsumsi
masyarakat Jawa Tengah namun telah dikonsumsi masyarakat di luar provinsi
Jawa Tengah. Hal ini menjadi potensi yang besar untuk produk pertanian dan
perkebunan memberikan pendapatan bagi petani. Produk pertanian dan
perkebunan Jawa Tengah juga dihadapkan beberapa permasalahan yaitu masih
rendahnya mutu produk pertanian dan perkebunan masih lemahnya perhatian
terhadap peningkatan mutu produk. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus
berbagai kalangan seperti petani, pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk
memperhatikan peningkatan mutu hasil pertanian dan perkebunan.
Produk yang bermutu membutuhkan suatu jaminan bahwa mutu produk
pertanian dan perkebunan sesuai dengan yang dihasilkan. Penjaminan mutu
dilakukan melalui pengujian produk maupun sertifikasi produk. Pengujian dan
sertifikasi produk pertanian dibutuhkan sebagai pembuktian bahwa suatu produk
memiliki mutu tertentu. Pengujian dan sertifikasi juga berfungsi untuk
menghindarkan terhadap klaim mutu produk yang tidak sesuai dengan yang
dihasilkan.
Peningkatan mutu dan sertifikasi produk hasil pertanian dan perkebunan
perlu dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan
perkebunan. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Produk Hasil Pertanian
1
dan Perkebunan yang dilaksanakan Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan,
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berfokus utama pada
peningkatan mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui sertifikasi maupun
pengujian produk sehingga dihasilkan mutu yang sesuai. Harapan dari kegiatan ini
adalah meningkatnya mutu produk pertanian dan perkebunan provinsi Jawa
Tengah dan pada akhirnya meningkatnya pendapatan petani.
2. Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 88-92) ;
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
• Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2
• Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
• Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76);
3. Maksud dan tujuan kegiatan Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan Peningkatan Mutu dan
Sertifikasi produk hasil pertanian dan perkebunan untuk dapat menjadi pedoman
bagi semua pihak didalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana
kegiatan.
B. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
1. Input Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produk Pertanian dan
Perkebunan dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp.4.500.000.000,-( Empat Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Keluaran Kegiatan
Keluaran dari pelaksanaan kegiatan peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil
Produk Pertanian dan Perkebunan yaitu:
• Tersusunnya dokumen sistem mutu TPH dan Perkebunan sebanyak 28
dokumen.
• Terlaksana pengujian mutu hasil TPH dan Perkebunan sebanyak 80 sampel.
• Terlaksana apresiasi kelompok pertanian organik sebanyak 7 kali.
• Terlaksanannya pengembangan laboratorium pengujian sebanyak 1 lab.
3
3. Hasil Kegiatan
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan
sertifikasi hasil produk pertanian dan perkebunan,antara lain :
• Tersedianya dokumen sistem mutu hasil TPH dan perkebunan sebanyak 28
dokumen.
• Tersedianya data pengujian mutu hasil TPH dan Perkebunan sebanyak 80
sampel.
• Dikenalnya produk pertanian organik di Jawa Tengah sebanyak 7 kali.
• Tersertifikasinya laboratorium pengujian sebanyak 1 laboratorium
C. Sasaran Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan
1. Sasaran kegiatan
Sasaran kegiatan peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produk pertanian
dan perkebunan yaitu: Petani, Gapoktan/kelompok tani, dan laboratorium
pengujian di Provinsi JawaTengah.
4
2. Jadwal Pelaksanaan
No Kegiatan/Sub Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bimtek Standar Mutu Hasil Perkebunan
2 Sosialisasi tahapan sertifikasi jaminan mutu produk
3 Pendampingan Tahapan Sertifikasi Jaminan Mutu Komoditas Perkebunan
4 Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Pertanian
5 Sosialisasi Sistem Pertanian Organik
6 Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Organik
7 Sosialisasi Peningkatan Mutu Hasil Pertanian
8 Workshop Pertanian Organik
9 Koordinasi Teknis Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
5
KEGIATAN PENERAPAN INOVASI TEKNIS
A. Latar Belakang
1. Gambaran umum Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang merupakan
penghasil komoditas tembakau baik itu tembakau rajangan ataupun tembakau
asapan. Tembakau merupakan tanaman spesifik yang hasilnya untuk bahan baku
pabrik rokok cigaret, kretek dan cerutu. Untuk menjamin mutu keamanan serta
kebutuhan tembakau sesuai yang dikehendak pabrik/ pasar maka komoditas
tersebut harus mendapat pengakuan jaminan mutu. Pengakuan tersebut diberikan
setelah dilakukan pengujian terhadap kualitas produk olahan perkebunan dan
dinyatakan memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia ( SNI ) ataupun
pabrik yang telah memiliki kriteria tertentu sesuai kebutuhan pasar. Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2017 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau.
Penanganan pasca panen tembakau memerlukan proses yang panjang dan
membutuhkan kesabaran dan ketlatenan. Banyak kendala dalam budidaya
tembakau seperti cuaca yang tidak mendukung, serangan OPT dan undang undang
pertembakauan. Namun demikian petani tembakau masih menggantungkan
harapan pada tanaman semusin ini yang cukup menjanjikan dan dapat dilakukan
dengan pola diversifikasi usaha tani dengan tanaman lain yang tidak mengganggu
tanaman tembakau bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup.
Semakin luasnya pasar pasar pertanian ditingkat nasional dan internasional
akan menjadikan persaingan dagang yang kompetitif. Dengan adanya
perlindungan indikasi geografis dapat mempromosikan produk pertanian yang
telah memiliki sertifikasi IG akan memudahkan konsumen mengenal asal usul
produk daerah dapat diketahui.
Untuk meningkatkan pelayanan uji mutu hasil olahan dan pemahaman
petani dalam rangka melaksanakan jaminan mutu produk hasil pertanian dan
perkebunan maka perlu dilakukan kegiatan Penerapan Inovasi Teknis dengan
wujud kegiatan antara lain Tahapan Sertifikasi Indikasi Geografis, pengadaan
reagent, sertifikasi akreditasi 17025/ survelein dan pengujian sampel.
6
Dasar pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam DPA-SKPD Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan Buku Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam
kegiatan pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metrode
pengujian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, sasaran dan
pengawasan pada pelaksanaan di lapangan.
2. Dasar Hukum • Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah;
• Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
• Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintahj Daerah Kabupaten/ Kota;
• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencaaan
Pembangunan Nasional;
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
• Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ( Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72 ).
3. Maksud dan tujuan kegiatan Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan Penerapan Inovasi Teknis
untuk dapat menjadi pedoman bagi semua pihak didalam pelaksanaan dapat
berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.
7
B. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
1. Input Kegiatan Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis dilaksanakan dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar
Rp.300.000.000,-( Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Keluaran Kegiatan Keluaran dari pelaksanaan kegiatan penerapan inovasi teknis yaitu :
• Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Tembakau sebanyak 50 sampel
• Tersusunnya dokumen indikasi geografis sebanyak 1 dokumen.
3. Hasil kegiatan Hasil yang diharapkan dari kegiatan penerapan inovasi teknis yaitu :
• Tersedianya data pengujian mutu hasil tembakau sebanyak 50 sampel
• Tersedianya dokumen indikasi geografis sebanyak 1dokumen.
C. Sasaran kegiatan dan Jadwal pelaksanaan
1. Sasaran kegiatan Sasaran kegiatan penerapan inovasi teknis yaitu Petani, pengrajin, asosiasi,
mitra usaha dan atau produsen hasil tembakau.
2. Jadwal pelaksanaan
No Kegiatan/Sub kegiatan bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tahapan Sertifikasi Indikasi Geografis
2 Setifikasi laboratorium
PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman bagi semua
pihak yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil
Pertanian dan Perkebunan serta Penerapan Inovasi Teknis Tahun Anggaran 2019
untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan tersebut.
8
Program : Program PengembanganAgribisnis 3.03.3.02.01.01 Hasil : 1. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas
dan kualitas hasil tanaman hias 2. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas
dan kualitas hasil tanaman Obat Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura 3.03.3.02.01.01.0050 Sub Kegiatan : Pengembangan kawasan Tanaman Hias dan
Tanaman Obat Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman
Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Pancawarna holand 2.000 pot, Phillodendrom
2.000 pot. Lili 2.000 pot, Sedap malam 10 ha (10 ton), Krisan 100.000 stek (0,5 ha), Anggrek Dendrobium 4.000 pot, Anggrek Phalaenopsis 3.750 pot, Melati 70.000 tan (2 ha), Jahe 10 ha (10 ton), Kencur 4 ha (6 ton)
Volume : 26,50 ha/ 183.750 tan/26 ton
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.
Dalam melaksankan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana,
tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen
dan bina usaha.
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Tanaman Hias dan tanaman obat
yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman
hias dan tanaman obat. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan
tanaman obat
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman hias
dan tanaman obat
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman
hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman hias dan tanaman obat lintas
kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
komoditas tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan
tanaman obat dan
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Tanaman hias dan tanaman obat merupakan salah satu komoditas hortikultura
yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan
perekonomian daerah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir banyak tumbuh
pelaku usaha tanaman hias mulai skala kecil sampai menengah, mengingat
permintaan tanaman hias terus meningkat baik untuk kebutuhan domestik
maupun ekspor. Dengan demikian tanaman hias dapat diposisikan sebagai
komoditas perdagangan yang penting di dalam negeri maupun di pasar global.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
Namun perkembangan usaha tanaman hias masih berjalan relatif lambat. Hal
ini terlihat dari skala usaha yang masih kecil, peningkatan produksi yang relatif
rendah dan belum tertatanya sistem produksi dan pasar. Berbagai upaya perlu
dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar usaha/
bisnis tanaman hias dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap
perekonomian nasional, dengan menumbuhkan sentra – sentra tanaman hias
baru dan mengutuhkan kawasan yang sudah ada, menuju skala industri melalui
pengelolaan kebun yang baik, agar tanaman hias Jawa Tengah mempunyai daya
saing dan berdampak terhadap peluang kerja, pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan sektor jasa di daerah.
Budaya masyarakat Indonesia (terutama pulau Jawa) yang sudah terbiasa
mengembangkan dan mengkonsumsi jamu merupakan peluang pasar tanaman
obat yang sangat besar dan perlu terus dilestarikan dengan promosi dan edukasi
intensif dan terarah. Kondisi ini akan dapat menjadi pengungkit pengembangan
industri jamu nasional. Di pihak lain, pola hidup sehat penduduk Indonesia
terutama di perkotaan yang cenderung beralih kepada konsumsi produk alami
(back to nature) mendorong peningkatan produksi tanaman obat.
Kegiatan dalam pengembangan kawasan tanaman hias dan tanaman obat
merupakan kegiatan – kegiatan yang berorientasi pada upaya meningkatkan
produksi, produktivitas dan mutu sehingga dapat mencapai sasaran – sasaran
produksi dan produktivitas tanaman hias dan tanaman obat yang telah ditetapkan
setiap tahun berjalan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman hias dan tanaman obat dilakukan dengan penerapan Good Agriculture
Practices/ Standart Operating Procedure (GAP/SOP). Selain itu juga didukung
kegiatan Festival Florikultura dan Pameran Nasional Hortikultura untuk menggali
potensi yang ada di kabupaten/kota, sekalian mempromosikan dan mengenalkan
kepada masyarakat Jawa Tengah maupun Nasional, agar dapat menjadi daya
ungkit pemasaran tanaman hias dan tanaman obat Jawa Tengah.
Pengembangan kawasan tanaman hias dan tanaman obat didukung pula dengan
komponen kegiatan :
• Sosialisasi Pengembangan kawasan tanaman hias / tanaman obat (10 kali)
• Pendampingan dan penyusunan SOP tanaman hias/ tanaman obat (3 kali)
• Identifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
• Fasilitasi Bantuan Bibit tanaman, Obat-obatan dan Peralatan Kerja
• Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas Tanaman Hias
• Pameran Hortikultura Nasional
3. Tujuan a) Meningkatkan teknologi dan penerapan GAP/SOP budidaya berbagai
tanaman hias dan tanaman obat b) Mendampingi penyusunan SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat. c) Menyebarluaskan GAP/SOP tanaman hias/tanaman obat ke kabupaten
pengembangan. d) Mendekatkan para pelaku usaha tanaman hias/tanaman obat dalam suatu
rantai pasokan. e) Memberikan/fasilitasi pada budidaya tanaman hias dan tanaman obat berupa
bibit tanaman hias yang berkualitas dan bermutu ; bantuan pupuk dan obat-
obatan untuk tanaman hias yang lebih baik. f) Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan Petani / Petugas dalam
pengelolaan Tanaman Hias yang berbasis Agribisnis g) Mengangkat Potensi tanaman hias dan tanaman obat di kabupaten/kota
melalui event Festival Florikultura Jawa Tengah dan Pameran Hortikultura
nasional.
4. Sasaran a) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman hias kepada
petani/kelompok tani dalam pengembangan kawasan tanaman hias yaitu :
- Pancawarna Holland di Kabupaten Wonosobo;
- Phyllodendron di kabupaten Wonosobo
- Lili di kabupaten Semarang
- Sedap malam di Kabupaten Semarang dan Magelang
- Krisan di Kabupaten Karanganyar dan Semarang
- Anggrek Dendrobium di Kab.Karanganyar dan Magelang
- Anggrek Phalaenopsis di Kota Salatiga, Pemalang dan Banyumas
- Melati di kabupaten Pemalang
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
b) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman obat kepada
petani/kelompok tani dalam pengembangan kawasan tanaman obat yaitu :
- Jahe di Kabupaten Purworejo, Kendal, Temanggung, Pemalang dan
Boyolali.
- Kencur di Kabupaten Rembang dan Kudus
c) Terlaksana sosialisasi pengembangan kawasan Tanaman hias/Tanaman
Obat (10 kali)
d) Tersusun SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat (3 kali)
e) Tersalurnya bantuan bibit tanaman, bahan obat – obatan dan belanja
peralatan kerja
f) Terlaksananya Peningkatan kapabilitas Petani dan Petugas 10 orang, ke
sumber teknologi tanaman hias yang lebih maju (Jawa Barat/Jawa Timur)
g) Terlaksananya partisipasi Pameran Hortikultura Nasional
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman hias dan tanaman obat.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani. Untuk kegiatan peningkatan kapabilitas petani / petugas tanaman hias akan dilakukan dalam bentuk pertemuan dan kunjungan lapang ke sumber teknologi yang lebih maju dalam pengelolaan tanaman hias, alternatif lokasi kunjungan Jawa Timur / Jawa Barat yang perkembangan tanaman hiasnya lebih maju.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan. 1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi
bantuan dan perkembangannya di lapangan IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan
Tanaman Hias dan tanaman obat di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari
hingga Desember 2019.
E. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan
tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah sebesar Rp. 2.250.000.000,-.
( Dua milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sebagaimana RAB terlampir.
Ungaran,
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Ir. CATUR WAHYUDI, MP NIP. 19610102 198603 1 015
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 6
TOR (TERM OF REFERENCE) KERANGKA ACUAN KERJA
Unit Eselon II / OPD
Unit Eseton III / UPT.
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Satuan Ukur / Jenis Keluaran
Volume
:
:
:
:
:
:
:
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Wilayah Surakarta
Pengembangan Agribisnis.
Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta.
Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
Terlaksananya perbanyakan benih sumber tanaman
pangan dan hortikultura beserta komponen
pendukungnya.
1. Perbanyakan Benih Padi BS – BD 30 ha
2. Perbanyakan Benih Padi BD – BP 95 ha
3. Perbanyakan Benih Kedelai BD – BP 2 ha
4. Perbaikan Kualitas Tanah Kebun Benih Tanaman
Pangan 52 ha
5. Iuran Pelayanan Air Irigasi 1 tahun
6. Perbanyakan Benih Kentang Planlet 5 unit
7. Perbanyakan Benih Kentang Planlet-G0 (3 unit
konvensional dan 1 unit aeroponik)
8. Perbanyakan Benih Kentang G0-G1 10 unit
9. Perbanyakan Benih Kentang G1- G2 7 ha
10. Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan 50
Unit
11. Perbanyakan Benih Planlet Pisang 60 Unit
12. Perbanyakan Benih Jambu Air 2 unit
13. Perbanyakan Benih Aneka Buah 1 unit
14. Perbanyakan Benih Lengkeng 1 unit
15. Perbanyakan Benih Durian BR 5 unit
16. Perbanyakan Benih Bawang Merah BR 1 unit
17. Pemeliharaan Pohon Induk Buah-buahan 94 btg
18. Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian umur
5 dan 6 tahun (9 ha)
19. Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian umur
2 tahun (2 ha)
20. Pemeliharaan Aneka Tanaman Buah 2 ha
21. Pemeliharaan Pohon Induk Durian 59 batang
22. Penanaman Pohon Induk buah-buahan 150 btg
23. Penanaman Blok Produksi Buah di kebun Benih
Lingkup BBTPH Wilayah Surakarta (12 ha)
24. Sertifikasi ISO 2 Kebun
25. Pameran Perbenihan Hortikultura 2 kali
26. Pengadaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan
Dokumentasi 1 tahun
27. Pengadaan makanan dan minuman rapat 1 tahun
28. Perjalanan dinas 1 tahun
29. Pengadaan Ajir Plastik Untuk Perbanyakan Benih
Kentang 7.500 batang
30. Pengadaan Box Container untuk Panen Durian
50 buah
31. Pengadaan Selang Air berserat 1 unit
32. Pengadaan Cultivator 2 unit
33. Pengadaan Alat Angkut Roda 3 (1 unit)
34. Pengadaan mesin Potong Rumput 4 unit
35. Perbaikan Kualitas Lahan Kebun Benih
Hortikultura 1 unit
36. Pengadaan Alat Pengering Gabah 2 unit
37. Pengadaan Transplanter 2 unit
38. Pengadaan Power Wider 6 unit
39. Pengadaan power sprayer 6 unit
40. Pengadaan Tray semai padi 2000 unit
41. Renovasi Gudang Benih 194 m²
42. Renovasi Lantai Jemur 1 unit
43. Perluasan Jaringan Irigasi 1 paket
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
Tanaman dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Balai Benih Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Wilayah Surakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura,
dengan Visi : “Terwujudnya Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Secara Terarah dan Berkesinambungan” dan Motto : “Benih Unggul Berkualitas
Sokoguru Ketahanan Pangan dan Kemakmuran Petani”. Untuk mewujudkan visi
tersebut diatas, perlu didukung dengan misi yang menunjang antara lain :
a. Membentuk Kebun Benih sebagai Satuan Kerja perbenihan yang profesional.
b. Memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas
c. Mengembangkan sistem distribusi benih yang efektif dan efisien
d. Mengembangkan teknologi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, B2TPH
Wilayah Surakarta mempunyai 16 Unit penunjang berupa Kebun Benih yang
tersebar di eks. Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah.
2. Gambaran Umum
Program Pembangunan pertanian terdiri dari peningkatan ketahanan
pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha petanian serta
peningkatan kesejahteraan petani. Untuk dapat memenuhi program tersebut
salah satunya perlu ketersediaan dan penggunakan benih bermutu dari varietas
unggul karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas, mutu hasil dan efisiensi
usaha tani.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi
Dinas Pertanian dan Perkebunan, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
pertanian yang integral antara tujuan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku
pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, tepat sasaran dan
berkesinambungan.
Dukungan perbenihan terhadap produksi tanaman pangan di Jawa
Tengah khususnya padi sangat diperlukan, karena semakin sadarnya petani
dalam menggunakan benih bermutu. Benih mampu mengatasi permasalahan
agroekologi, organisme pengganggu tanaman, maupun preferensi konsumen.
Disamping perbenihan tanaman pangan, perbenihan hortikultura juga sangat
berperan dalam pengembangan pertanian di jawa tengah khususnya dan nasional
pada umumnya melalui perbaikan gizi masyarakat, penciptaan PDB, perluasan
kesempatan kerja peningkatan pendapatan petani, serta pemenuhan kebutuhan
keindahan dan kelestarian lingkungan. Untuk dapat memberikan kontribusi dalam
mendukung peningkatan produksi, mutu produk pertanian serta efisiensi usaha
pertanian maka benih secara berkesinambungan harus tersedia dengan prinsip 6
(enam) tepat yaitu tepat varietas, mutu, tempat, jumlah, waktu dan harga.
B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat kegiatan adalah penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura
baik Dinas maupun swasta dan petani.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelanggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Surakarta dan Unit penunjang (Kebun Benih) sesuai dengan
komoditas dan potensi yang ada.
2. Tahapan Pelaksanaan
a. Tahap Persiapan : Membuat Juknis dan SOP
b. Tahap Pelaksanaan : Penyediaan Sarana Produksi dan Pelaksanaan
sesuai dengan Juknis dan SOP.
c. Tahap Monitoring : Evaluasi dan Monitoring
d. Tahap Pelaporan : Laporan realisasi keuangan dan pelaksanaan
kegiatan.
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Bulan Januari – Desember 2019
E. Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
sebesar Rp. 7.000.000.000,-
Surakarta, 14 Mei 2018
Kepala BBTPH Wilayah Surakarta
Ir. NENI ERNAWATI S., MP. NIP. 19620710 199002 2 001
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 3.02. Pertanian Organisasi : 3.02.01.02. Bidang Prasarana dan Sarana Program : 3.02.01.02.01.01. Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan : 3.02.01.02.01.01.0056. Peningkaran Sarana dan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : a. Pembinaan pelaksanaan penyaluran pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah b. Pembinaan pelaksanaan pembiayaan pertanian (Kegiatan AUTP dan pembiayaan lainnya Lokasi Kegiatan : 35 Kabupaten/Kota dan Provinsi Indikator Kinerja : 1. Tersalurnya pupuk bersubsidi di Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan asas 6 (Enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). 2. Tercapainya target petani yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi sesuai
yang ditetapkan oleh pusat di Jawa Tengah. 3. Terfasilitasinya kredit pertanian kepada petani di Jawa Tengah untuk mendukung usaha
taninya baik untuk usaha tani on farm maupun off farm.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Paket, 1 (satu) tahun a. Pertemuan b. Perjalanan dinas c, Hasil Uji Laboratorium Volume :
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 76) Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
1
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
menyatakan bahwa “Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,
pada Bidang Prasarana dan Sarana dalam pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pupuk dan pembiayaan., dengan fungsi : penyiiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kenijakan, evaluyasi dan pelaporan di bidang pupuk dan
pembiayaan, dengan salah satu tugasnya adalah : menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pupuk dan pembiayaan serta menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pupuk dan pembiayaan.
2. Gambaran Umum Permintaan akan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi
penduduk akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk
serta semakin sempitnya lahan pertanian akibat berbagai kepentingan, utamanya di
pulau Jawa, oleh karena itu diperlukan strategi dalam perencanaan pencapaian
ketahanan pangan nasional dengan didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan
peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Ketergantungan akan kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat pada
beras mengharuskan pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan produksi
padi dengann berbagai upaya. Dengan mengandalkan lahan sawah yang ada saat
ini, maka selain menggunakan varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat
menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan
berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standart teknis
penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang perlu
didukung dengan eksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang
terjangkau.
Pemerintah memfasiltasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi( HET )
yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan petani dapat menerapkan pemupukan
berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
2
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kwalitas dan kehidupan
petani akan lebih baik.
Pada tahun 2018 sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138) yang ditindaklanjuti
dengan , telah diamanatkan program pengelolaan subsidi pupuk dengan subsidi
yang diberikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.831.990 ton dengan nilai subsidi
sebesar Rp. 5.286.923.412.820,-
Pupuk bersubsidi disalurkan bagi petani yang melakukan usaha tani sub
sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub
sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 ( dua ) hektar setiap musim tanam;
serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui
penugasan PT. Pupuk Indonesia ( Persero ), sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
penyaluyran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
Implementasi peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan
atas Parturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang dalam pengawasan dan guna menjamin ketepatan sasaran
penyaluran pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran
pupuk bersubsidi, yang dilakukan di lini IV /tingkat pengecer.
Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah di masing-masing
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terkait dengan kuantitas pemakaian dosis spesifik
lokasi yang harus digunakan petani guna efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk
kimiawi/anorganik dengan alokasi anggaran tersedia perlu dilakukan uji sampel
tanah khususnya pada sentra produksi padi di Jawa Tengah, serta senantiasa
meningkatkan penggunaan pupuk organik melalui pemberdayaan petani melalui
pelatihan-pelatihan baik untuk Sub Sektor Tanaman Pngan dan Hortikultura maupun
Perkebunan. Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
3
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target
swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan
dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus
(UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi di Jawa Tengahpada
Tahun 2018. Usahatani di sektor pertanian, khususnya usahatani padi
dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan
iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah
membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi
pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti
dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang
Fasilitasi Asuransi Pertanian.
Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi
usahataninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat
memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan
usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan
terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan
penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga
petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan
usahataninya.
Fakta menunjukan serapan kredit untuk pertanian relatif lambat
dibandingkan serapan sektor non-pertanian. Gejala tersebut salah satu penyebabnya
adalah rendahnya rentabilitas penanaman modal di sektor pertanian. Kinerja
perbankan di Jawa Tengah terus menunjukan perkembangan yang baik sebagaimana
tercemin dari meningkatnya fungsi intermediasi perbankan serta terjaganya resiko
kredit.
Secara umum kendala penyaluran kredit ke sektor pertanian adalah
kurang mathching-nya karakteristik usaha di sector ini dengan nature usaha di
perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman (pendapatan petani juga
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
4
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
musiman) sementara karakteristik usaha perbankan tidak terkait dengan musiman.
Transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pengembalian
kredit dilakukan per bulan. Kondisi ini mengakibatkan sektor pertanian cenderung
tidak dijadikan prioritas dalam penyaluran kredit oleh perbankan. Begitu dominannya
pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha
atau bisnis di dunia ini yang bebas dari kebutuhan kredit. Dengan kata lain kredit
dapat membantu petani dalam memperoleh pinjaman modal (Teguh, 2009).
Rumusan Masalah Sektor pertanian saat ini mengalami kendala pada pembiayaan,
kurangnya biaya menjadi masalah utama petani di Sulawesi utara dalam
mengembangkan usahataninya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,
untuk mengatasi kendala ini dibutuhkan adanya pembiayaan berupa penyaluran
kredit dari pihak perbankan terhadap sektor pertanian.
Tantangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Akses Keuangan adalah Keterbatasan Jangkauan Jaringan Lembaga Keuangan
•Produk Keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor Pertanian,
Perternakan dan Perikanan, Ketiadaan Jaminan, Administrasi yang rumit
Ketersediaan Informasi dan Rendahnya Literasi Keuangan, Banyak UMKM yang
kekurangan informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat
pembiayaan, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, Tidak tersedianya database calon
debitur, Kepercayaan perbankan pada sektor kemaritiman relatif rendah (historis
kredit macet, kualitas SDM rendah, legalitas usaha dan faktor alam yang tinggi)
Upaya Lingkage dan Sinergi yang harus dilakukan terkait dengan
penyaluran KUR/Kredit pertanian adalah :
1. Perlu dukungan program pemerintah
2. Perlunya Linkage antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, Pegadaian,
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, BPR, dan LKM/Koperasi
3. Perlunya dukungan perusahaan telekomunikasi Infrastruktur karena kurang
meratanya ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dalam mendukung jangkauan
layanan keuangan dan rendahnya pemanfaatan Tehnologi dalam
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
5
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan •Dukungan Regulasi
Sektor Jasa Keuangan.
Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Puouk dan Pembiayaan
untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian perlu disusun Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah petugas pelaksana kegiatan pupuk
dan pembiayaan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Petani yang mendapatkan
bantuan fisik maupuj pelatihan yang diselenggarakan provinsi serta Kabupaten/Kota
secara berjenjang.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian dilakukan dengan cara
Swakelola dan Pihak KetIga untuk pengadaan Alsintan/APPO dan rumah kompos
serta Uji Laboratorium Tanah
2. Tahapan-tahapan Pelaksanaan.
a. Persiapan
Bentuk Kegiatan Swakelola
Tahap persiapan untuk kegiatan yang persiapan swakelola seperti
Pertemuan/Sosialisaasi.Pelatihan meliputi :
- Identifikasi peserta Pertemuan/Sosialisaasi.Pelatihan
- Persiapan pelaksanaan kegiatan (Surat menyurat undangan untuk peserta
maupun narasumber, administrasi kegiatan).
- Persiapan materi/pokok kegiatan Pertemuan/Sosialisasi.Pelatihan.
Bentuk Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
6
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Sedangkan tahap persiapan untuk kegiatan kerjasama dengan pihsk ketuga
meliputi :
Kegiatan Pengadaan Alsintan APPO dan Rumah Kompos.
- Identifikasi dan verifikasi Kelompok Tani penerima bantuan ke Kabupaten.
- Pengajuan CP/CL Kelompok Tani penerima bantuan ke Setda untuk
mendapatkan SK Penetapan CP/.CL oleh Gubernur Jawa Tengah.
- Proses Penunjukan Langsung Pihak Ketuga yang menjadi pelaksana
pengadaan alsintan/APPO dan rumah kompos sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Adanya perintah pengadaan yang memuat spesifikasi teknis.
- Penunjukkan pihak ketiga oleh PP Kom..
Kegiatan Uji Lab Kesuburan Tanah
- Rapat koordinasi dengan instansi yang berwenang (BPTP Provinsi Jateng)
terkait pelaksanaan teknis pengambilan sampel tanah dengan volume dan
anggaran yang tersedia.
b. Pelaksanaan Kegiatan
Bentuk Kegiatan Swakelola
• Metode pelaksanaan pertemuan baik untuk pertemuan/rapat teknis maupun
sosialisasi adalah penyampaian materi teknis/bahan tayang, diskusi/tanya
jawab dan pembuatan resume/hasil kesepakatan pada akhir
pertemuan/sosialisasi.
• Volume pertemuan/sosialisasi adalah sebagai berikut :
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
7
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO URAIAN VOLUME JUMLAH PESERTA
1. Pertemuan evaluasi penyaluran
pupuk bersubsidi Tingkat
Provinsi
3 kali 120 orang
2, Pertemuan Fasiltasi Alokasi
Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian
1 kali
40 orang
3. Pertemuan Koordinasi
Peningkatan Kinerja
Distributor/Pengecer dalam
Penyaluran Pupuk Bersubsidi
4 kali 300 orang
4. Pertemuan Koordinasi KP3
Tingkat Provinsi
1 kali 105 orang
5. Perteman Koordinasi dan
Evaluasi Mekanisme
Pelaporan/Verval Pupuk
Bersubsidi Tingkat Provinsi
2 kali
70 orang
6. Pertemuan Sosialisasi dan
Evaluasi Asuransi Pertanian
Tingkat Provinsi
2 kali
220 orang
7. Pertemuan Akses Perkreditan
oleh Perbankan/Non Perbankan
untuk Pembiayan Pertanian
Tingkat Provinsi
2 kali
100 orang
• Metode pelaksanaan pelatihan baik untuk pelatihan untuk fasilitator/TOT
(Training of Trainers) maupun pelathan bagi petani adalah metode
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
8
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
andragogi/metode pelatihan bagi orang dewasa dengan komposisi pelathan
25%n teori dan 75% praktek lapang.
• Volume Pelatihan dan TOT adalah sebagai berikut :
NO URAIAN VOLUME JUMLAH PESERTA
1. TOT Pengembangan Pupuk
Organik
1 kali 60 orang
2, Pelatihan Pengembangan
Pupuk Organik dan Agensia
Hayati bagi Petani
10 kali/10
lokasi
250orang
Bentuk Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Kegiatan Pengadaan Alsintan APPO dan Rumah Kompos.
Pengadaan APPO dilaksanan melalui E Katalog setelah dilakukan proses
penyusunan HPS dan penentuan Alsintan APPO melalui proses koordinasi
dengan Kelompok Tan penerima bantuan dan Dinas Pertanian Kabupaten terkait
spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan.
Sedangkan pembangunan rumah kompos dilakukan secara penunjukan langsung
kepada Pihak Ketiga setelah melalui proses verifikasi oleh Provinsi.
Kegiatan Uji Laboratorium Kesuburan Tanah
Pengamblan sampel tanah dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan
BPTP Provnsi Jateng dan mengacu hasil koordinasi teknis pada rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan uji laboratorium kesuburan tanah
dilakukan pada Badan/Instansi yang ditunjuk dan terdaftar oleh Pusat
c. Penyusunan Laporan Kegiatan
Penyusunan laporan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pelaksanaan kegiatan. Laporan pertemuan/sosialisasi maupun pelatihan/TOT
disusun berdasarkan resume/kesimpulan hasil pertemuan/pelatihan yang berisi
komitmen/kesepakatan serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dari peserta baik
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
9
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
petugas pertanian maupuh petani dari Kabupaten/Kota setelah pertemuan
maupun pelathan selesai dilaksanakan.
Pada kegiatan Pengadaan Alsintan APPO dan Rumah Kompos, laporan
pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dari Pihak Ketiga kepada pelaksana kegiatan, selanjutnya pwmanfaatan kegiatan
tersebut diserahkan pada kelompok tani penerima bantuan. Sedangkan hasil uji
laboratorium kesuburan tanah akan disampaikan kepada Kabupaten sampel
dan untuk selanjutnmya dipergunakan sebagai acuan dalam penggunaan dosis
pupuk spesifik lokasi.
d. Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kegiatan
Pembinaan/Monitoring dan Evaluiasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada Bidang Prasarana dan
Sarana, Seksi Pupuk dan Pembiayaan dalam bentuk perjalanan dinas baik di
dalam daerah (Lingkup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) maupun perjalanan
dinas luar daerah dalam bentuk :
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Pengawasan/Pembinaan/Montoring penyaluran pupuk bersubsidi
- Pembinaan/Pengawalan penyusunan RDKK Sektor Pertanian
- Pembinaan oleh Tim KP3 Tingkat Provinsi
- /Pembinaan/Montoring penyaluran pupuk bersubsidi kegiatan Asuransi
Pertanin dan pembiayaan lainnya
- Operasional perjalanan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Pertemuan/Rapatnas/Pelatihan dan Konsultasi ke Pusat
- Perjalanan Peningkatan Kinerja Petugas Daerah yang menangani
pupuk/pembiayaan.
Tujuan dari kegiatan Pembinaan/Monitoring dan Evaluiasi adalah
meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang terkait
pupuk dan pembiayaan antara pelaksana kegiatan di Tingkat Pusat, Provinsi
maupu Kabupaten/Kota supaya sesuai dengan arah kebijakan program dan
waktu yang sudah direncanakan. Disamping itu bertujuan untuk perbaikan Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
10
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
pelaksanaan tahun berikutnya, serta mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan dalam 1(satu) tahun.
3. Waktu Pelaksanaan/Time Schedule
a. Waktu Pelaksanaan kegiatan Pertemuan/Pelatihan
NO URAIAN JADWAL PELAKSANAAN
1. Pertemuan evaluasi penyaluran pupuk
bersubsidi Tingkat Provinsi
April 2019
2, Pertemuan Fasiltasi Alokasi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian
Januari 2019
3. Pertemuan Koordinasi Peningkatan
Kinerja Distributor/Pengecer dalam
Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Juni – Juli 2019
4. Pertemuan Koordinasi KP3 Tingkat
Provinsi
Agustus 2019
5. Perteman Koordinasi dan Evaluasi
Mekanisme Pelaporan/Verval Pupuk
Bersubsidi Tingkat Provinsi
Februari dan
September 2019
6. Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi
Asuransi Pertanian Tingkat Provinsi
Februari dan
Nopember 2019
7. Pertemuan Akses Perkreditan oleh
Perbankan/Non Perbankan untuk
Pembiayan Pertanian Tingkat Provinsi
Juni 2019
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
11
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO URAIAN JADWAL PELAKSANAAN
1. TOT Pengembangan Pupuk Organik April 2019
2, Pelatihan Pengembangan Pupuk Organik
dan Agensia Hayati bagi Petani
Mei – Juni 2019
b. Perjalanan Dinas (Dalam daerah dan Luar Daerah)
N
URAIAN JADWAL PELAKSANAAN
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka : :
- Pengawasan/Pembinaan/Montoring
penyaluran pupuk bersubsidi
- Pembinaan/Pengawalan penyusunan RDKK
Sektor Pertanian
- Pembinaan oleh Tim KP3 Tingkat Provinsi
- /Pembinaan/Montoring penyaluran pupuk
bersubsidi kegiatan Asuransi Pertanin dan
pembiayaan lainnya
- Verifikasi/pelaksanaan/pembinaan/monitoring/
evaluasi pengadaan Alsintan APPO/Rumah
Kompos
- Operasional perjalanan
Jan s/d Des 2019
Jan s/d Des 2019
Jan s/d Des 2019
Jan s/d Des 2019
Jan s/d Des 2019
Jan s/d Des 2019
2, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka : :
- Pertemuan/Rapatnas/Pelatihan dan
Konsultasi ke Pusat
- Perjalanan Peningkatan Kinerja Petugas
Daerah yang menangani pupuk/pembiayaan.
Jan s/d Des 2019
Agustus 2019
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
12
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan
Agribisnis Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp;. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh
ratus juta rupiah) sebagaimana RAB terlampir
Penanggung Jawab Kegiatan Prasarana dan Sarana
Ir. Herawati Prarastiyani, MSi NIP. 19680310 199303 2 005
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
13
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Lampiran 1. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN VOLUME ANGGARAN (Rp.)
1. Pertemuan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi
3 kali 40.575.000
2, Pertemuan Fasiltasi Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
1 kali
4.375.000
3. Pertemuan Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor/Pengecer dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi
4 kali 94.700.000
4. Pertemuan Koordinasi KP3 Tingkat Provinsi
1 kali 34.575.000
5. Perteman Koordinasi dan Evaluasi Mekanisme Pelaporan/Verval Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi
2 kali
48.400.000
6. Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi Asuransi Pertanian Tingkat Provinsi
2 kali
33.925.000 33.925.000
7. Pertemuan Akses Perkreditan oleh Perbankan/Non Perbankan untuk Pembiayan Pertanian Tingkat Provinsi
2 kali
35.550;000
8. TOT Pengembangan Pupuk Organik 1 kali 62.350./000
9. Pelatihan Pengembangan Pupuk
Organik dan Agensia Hayati bagi Petani
10 kali/10 lokasi
98.300.000
10.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka - Pengawasan/Pembinaan/Montorin
g penyaluran pupuk bersubsidi - Pembinaan/Pengawalan
penyusunan RDKK Sektor Pertanian
- Pembinaan oleh Tim KP3 Tingkat Provinsi
- /Pembinaan/Montoring penyaluran pupuk bersubsidi kegiatan Asuransi Pertanin dan pembiayaan lainnya
- Verifikasi/pelaksanaan/pembinaan/monitoring/evaluasi pengadaan Alsintan APPO/Rumah Kompos
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
14
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
- Operasional perjalanan
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka : - Pertemuan/Rapatnas/Pelatihan
dan Konsultasi ke Pusat - Perjalanan Peningkatan Kinerja
Petugas Daerah yang menangani pupuk/pembiayaan.
12 ATK dan Penggandaan 26.241.000
13. Uji Laboratorium Kesuburan Tanah dan Uji Pupuk Organik
265.000.000
14. Pengadaan APPO dan Rumah Kompos
10 paket 1.250.000.000
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
15
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019
Ikerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2019
16
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKU TEMBAKAU UNTUK
SUBSTITUSI IMPOR DAN PROMOSI EKSPOR
SUB KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN BAHAN BAKU BERKADAR
NIKOTIN RENDAH
BIDANG PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA.2019
I. PENDAHULUAN A. LatarBelakang
Agribisnis berbasis perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting bagi
pembangunan ekonomi nasional, baik dalam penyerapan tenagakerja, pengembangan wilayah,
maupundalampeningkatanpendapatandansumberpenghasilanbagipetanidipedesaan.
Selainituperkebunan juga berperansebagaisalahsatupenghasildevisanegaradarisektor non migas.
Sebagais alah satu komoditas unggulan perkebunan baik secara nasional maupun di
Jawa Tengah, tembakau sangat strategis dan potensial dalam meningkatkan devisa Negara
melalui ekspor. Meskipun komoditas tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan
produk yang kontroversial karena dari sisi kesehatan akan berpengaruh buruk terhadap perokok
maupun masyarakat sekitarnya, namundi sisi lain juga merupakan sumber
pemasukanpemerintah, baik dari cukai rokok, pajak, devisadan multiplayer
efekdarikeberadaanproduktembakautersebut.
Trenkebutuhanpasarakantembakauberkadarnikotinrendah, belum diimbangi oleh
ketersediaan bahan baku dalam negri yang sesuai kebutuhan pasar.Hal itu salah satunya
diakibatkan oleh sebagian besar komoditas tembakau yang diusahakan oleh petani (perkebunan
rakyat) pada beberapa daerah merupakan komoditas spesifik, ditanam secara turun-temurun,
umumnya penanaman dilakukan pada lahan-lahan marginal dimana tanaman lain kurang
menguntungkan, pembudidayaannya dilaksanakan secara konvensional dan minimnya inovasi
teknologi serta belum berwawasan agribisnis. Sehingga penerimaan cukai yang besar, kurang
sebanding dengan penghasilan petani yang masih rendah.
Oleh karena hal tersebut, diperlukan fasilitasi kepada petani tembakau untuk dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas tembakau yang sesuai kebutuhan pasar yang
dihasilkan sekaligus menekan biaya produksi dengan pengalokasian fasilitas stimulan bantuan
berupa sarana dan prasarana usaha budidaya tembakau. Melalui DPA-OPD DinasPertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran Kegiatan
Pengembangan Bahan Baku Tembakau Untuk Substitusi Impor Dan Promosi Ekspor Sub
Kegiatan Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah.
B. Tujuan
1. Peningkatan produksi dan produktivitas tembakau untuk menyediakan bahan baku yang
sesuai dengan kebutuhanpasar;
2. Peningkatan SDM petani tembakau melalui alih teknologi budidaya tembakau dalam
bentukbintek/sosialisasi tembakau sesuai standar baku teknis;
3. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau dan keluarganya.
C. Sasaran
Sasarandarikegiataniniadalahpetani/pekebun yang tergabungdalamkelompoktanidi
15Kabupaten, yaitu: Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan, Demak, Kendal, Semarang.
Boyolali, Sragen, Klaten, , Wonogiri, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Cilacap.
II. INDIKATOR KINERJA
A. Input/Masukan
Dana yang tersediasebesarRp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
B. Output/Keluaran
1. Terlaksananya rapat koordinasi pertembakauan sebanyak 90 orang;
2. Terlaksananya bintek/sosialisasi petani sebanyak 450 orang;
3. Tersedianya pemupukan untuk Komoditas Tembakau 645 ha;
C. Outcome/Hasil
TerwujudnyaSistemBudidayaBahan Baku BerkadarNikotinRendah 645 ha;
D. Benefit/Manfaat
1. Efisiensi biaya produksi tembakau petani melalui fasilitasi sarana produksi budidaya
tembakau;
2. Meningkatkankemampuanpetani/pekebundalamberusahatanitembakau,
sehinggamenjadipetani yang tangguh dan berani untuk melakukan inovasi dalam berusaha
tani;
E. Impact/Dampak
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tembakau untuk menyediakan bahan baku yang
sesuai dengan kebutuhanpasar;
2. Meningkatnya SDM petani tembakau melalui inovasi teknologi baru dalam budidaya
tembakau;
III. TAHAPAN KEGIATAN A. Persiapan
Kegiatanpersiapan yang dilakukanmeliputi :
1. Identifikasilahandanseleksipetanipesertakegiatandilaksanakansebelumpelaksanaankegiatan;
2. Penyusunanrencanaoperasionalkegiatan,
bukupetunjukpelaksanaankegiatandanpenetapanpelaksanakegiatan;
3. Persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kabupaten lokasi kegiatan dan
instansi terkait;
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder pertembakauan.
5. Proses penyediaan/pengadaansaranaproduksipendukungkegiatan.
B. Pelaksanaan
1. DasarHukumPelaksanaanKegiatanPenanamandanIntensifikasisebagaiberikut :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2018 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
l. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
2. Rapat Koordinasi Pertembakauan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Februari dan bulan
Oktober2019;
3. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan dimasing-masing kabupaten dan bimbingan teknis pada
bulan Maret sampai dengan Mei 2019;
4. Penyaluran bantuan sarana produksi budidaya tembakau pada bulan April sampai dengan
Mei 2019;
5. Anggaran :
Pelaksanaan kegiatan pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan
promosi ekspor sub kegiatan pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah, dibiayai
darianggaran APBD pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sejumlah
Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah), yang dialokasikan di
15Kabupatenpengembangankomoditastembakau di Jawa Tengah.
6. Peran Dinas Teknis Kabupaten Penerima Kegiatan:
Perandinastekniskabupatenpenerima kegiatan
dalamrangkapelaksanaankegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpord
anpromosiekspor sub kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendah,meliputi :
a. Inventarisasi danpengajuan CPCL;
b. Bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk
melakukan koordinasi pengawalankegiatanmulaipersiapan, pelaksanaansampaidengan
monitoring danevaluasi;
c. Pembinaankeberlanjutanpelaksanaankegiatansecaramandiriolehkelompoktanipelaksana
kegiatan.
7. Pelaksana Kegiatan :
Pelaksanakegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpordanpromosieksp
or sub kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendah,sebagaiberikut:
a. Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah
b. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Perkebunan
c. Koordinator Lapangan : KepalaSeksi Tanaman Semusim
d. Pelaksana Lapangan :
1) Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
a) PelaksanaTeknisProvinsi;
2) Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan
a) PetugasTeknis Kabupaten;
b) Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu
TKP (PLP-TKP) di Kabupaten.
C. Monitoring, EvaluasidanPelaporan
Monitoring
danevaluasipelaksanaankegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpordanpro
mosiekspor sub kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendah, meliputi :
1. Monitoring dilaksanakanmulaipersiapansampaidenganpelaksanaan;
2. Evaluasidilakukansetelahpelaksanaankegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubsti
tusiimpordanpromosiekspor sub
kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendahuntukmengetahuimanfaatkegiatan
dimaksudterhadappeningkatanpendapatanpetanigunamewujudkanmasyarakat yang
semakinsejahtera;
3. Laporankegiatandibuatsebagaipertanggungjawabanataskegiatanpengembanganbahanbakutem
bakauuntuksubstitusiimpordanpromosiekspor sub
kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendah
IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
A. Kesimpulan
Wujud
Kegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpordanpromosiekspor sub
kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendahadalah berupa 1). peningkatan kualitas
SDM petani melalui sosialisasi/bintek 2). penyaluran bantuan sarana produksi budidaya
tembakau guna menekan biaya produksi ditingkat petani serta sebagai upaya peningkatan
produksi dan produktivitas tembakau petani yang sesuaidengankebutuhanpasar yang diharapkan
diikuti dengan peningkatan pendapatan petani.
B. TindakLanjut
1. Kegiatanpendampingan dan pengawalan petani
tembakauhendaknyadilaksanakansecaraperiodikdanberkesinambunganpadakelompoktanidi
Jawa Tengah agar proses inovasi dan alih teknologi dapat berjalan dengan baik sehingga
mendorong peningkatan produksi, produktivitasdankualtastembakaudi Jawa
Tengahsesuaidengankebutuhanpasar;
2. Kelompoktanipelaksanakegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpordan
promosiekspor sub
kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendahdiharapkanbisasecaramandiri/swad
ayameneruskankegiatanusahatanitembakaunya sesuai dengan baku teknis,
berwawasanagribisnisdanmengaacupadakebutuhanpasar;
V. PENUTUP
DemikianKerangka Acuan Kerja
(KAK)Kegiatanpengembanganbahanbakutembakauuntuksubstitusiimpordanpromosiekspor sub
kegiatanpembudidayaanbahanbakuberkadarnikotinrendahdisusundenganharapandapatdipahami,
dimengertidandigunakansebagaipetunjuksertaacuandalampelaksanaanKegiatan, baik petugas pada
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, maupun Dinas Kabupaten yang yang
menanganiperkebunan.
Ungaran, 17 Mei 2018 an. KepalaDinasPertaniandan Perkebunan ProvinsiJawa Tengah KepalaBidang Perkebunan Ir. DARPITO BUDIM.Si Pembina TK I NIP. 19630727 199310 1 001
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA KPA: Ir. DARPITO BUDI, M.Si
NAMA PPK: SURIPTO, SP PENGADAAN PUPUK NPK DAN KNO3 UNTUK TANAMAN TEMBAKAU KEGIATAN PENERAPAN PEMBUDIDAYAAN SESUAI DENGAN GOOD
AGRICULTURE PRACTISE (GAP) TEMBAKAU
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. JenderalGatotSubroto, KomplekTarubudayaUngaranTelepon: (024) 6921218–6924155 Fax: (024) 6921348 – 6921060 Laman hhtp://www.jatengprov.go.id
Surat elektronik distanbun@jatengprov.go.id
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN: KEGIATAN PENERAPAN PEMBUDIDAYAAN SESUAI DENGAN GOOD AGRICULTURE PRACTISE (GAP) TEMBAKAU
A. LATAR BELAKANG
1. DasarHukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-
92);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tenang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang-
undangNomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai
Tembakau;
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengeloaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 55);
j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. GambaranUmum
Tembakaumerupakansalahsatukomoditasperkebunanandalan di Jawa
Tengah, halinidapatdilihatdaribesarnyacukai yang
disumbangkansebagaipenerimaandaerah yang terusmeningkatsetiaptahunnya.
Meskidiakuiadanyakendalapadapengembangantembakausebagaipengaruhpsikol
ogisterhadappangsapasarakibatkampanyeduniauntuktidakmerokok,
termasukdiantaranyaadalahdenganterbitnyaPeraturan Daerah (Perda) bebas
asap rokok di beberapadaerahserta fatwa haram merokokolehMajelisUlama
Indonesia (MUI). Namundemikian, income elasticity of
demandterhadaptembakausementarainimasih relative aman.
BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia Nomor
222/PMK.07/2018 tentangPenggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana
BagiHasilCukaiHasilTembakau, padaBagianKetigadisebutkanbahwaJenis-jenis
Program/KegiatanPenggunaan DBH-CHT
dimanapadapasal6disebutkanbahwasalahsatu Program Peningkatan
KualitasBahan Baku adalahKegiatanPenerapanPembudidayaanSesuaiDengan
Good Agriculture Practise (GAP) Tembakau.
Salah
satuupayapeningkatankualitasbahanbakutembakauadalahdenganmemberikanba
ntuanpupuksertabimbingantekniskepadakelompoktanipembudidayatembakaudal
amrangkameningkatkanproduksidanproduktivitaskomoditastembakau.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakan Kegiatan Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good
Agriculture Practise (GAP)
Tembakauadalahdalamrangkameningkatkanproduksidanproduktivitaskomoditast
embakau.
2. Tujuan
Tujuandilaksanakankegiataniniantara lain:
a. Meningkatkanpengetahuan,
sikapdanketrampilanpetanitembakaudalamrangkameningkatkanproduksidan
produktivitaskomoditastembakau.
b. Meningkatkankualitastembakau.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
KegiatanPenerapanPembudidayaanSesuaiDengan Good Agriculture Practise (GAP)
Tembakauini, meliputikegiatandi ProvinsidanKabupaten.
D. SASARAN
SasaranKegiatanPenerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agriculture
Practise (GAP) TembakauadalahKelompokTani di KabupatenBanyumas,
Banjarnegara, Batang, Boyolali, Blora, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar,
Klaten, Kebumen, Kendal, Magelang, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang,
Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, WonogiridanWonosobo.
E. LOKASI KEGIATAN
Di ProvinsidanKabupatenBanyumas, Banjarnegara, Batang, Boyolali, Blora, Cilacap,
Demak, Grobogan, Karanganyar, Klaten, Kebumen, Kendal, Magelang, Pemalang,
Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung,
WonogiridanWonosobo.
F. JADWAL KEGIATAN
BulanJanuaris.dDesember 2019
G. KELUARAN
1. Pelatihan/Bintek/SosialisasiPetani, sebanyak1.500 petani
2. PenyediaanPupuk, sebanyak495.000 Kg
H. ANGGARAN
APBD ProvinsiJawa Tengah, sebanyakRp 10.950.000.000,-
(Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
I. PENUTUP
DemikianKerangkaAcuanKerja (KAK)
inidibuatuntukmenjadikansalahsatuacuandalampelaksanaanKegiatanPenerapan
Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agriculture Practise (GAP) Tembakau.
Ungaran, Mei 2018
a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DARPITO BUDI, MSi Pembinan Tingkat I
NIP. 19630727 1993101 001
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA KPA : Ir. DARPITO BUDI, MSi
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA PPK : SURIPTO, SP
NAMA PEKERJAAN: PENGADAAN BENIH/BIBIT TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN
PENGADAAN PUPUK ORGANIK UNTUK TANAMAN KOMODITAS PERKEBUNAN PENGADAAN PUPUK NPK DAN ZA UNTUK PENANAMAN DAN INTENSIFIKASI
TEBU KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN
PERKEBUNAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon: (024) 6921218–6924155 Fax: (024) 6921348 – 6921060 Laman hhtp://www.jatengprov.go.id
Surat elektronik distanbun@jatengprov.go.id
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS
TANAMAN PERKEBUNAN
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-
92);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tenang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengeloaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeloaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 55);
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Gambaran Umum
Komoditas perkebunan mempunyai nilai strategis dalam
perekonomian nasional karena mempunyai peran yang besar dalam
meningkatkan ekspor non migas untuk menambah devisa negara,
mendukung pemenuhan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri,
mendukung kecukupan ketersediaan bahan pangan berbasis perkebunan,
meningkatkan gerak roda perekonomian dan penyedia lapangan kerja di
pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
khususnya petani.
Komoditas perkebunan di Jawa Tengah, sebagian besar diusahakan
oleh petani (perkebunan rakyat) yang pengelolaannya sangat sederhana
dan kurang memperhatikan kualitas kebun karena para petani belum
sepenuhnya menggunakan benih bermutu dan kurang intensif dalam
pemeliharaannya.
Produksi dan produktivitas perkebunan rakyat dirasakan masih
rendah, dan kualitasnya juga belum bisa memenuhi pangsa pasar sehingga
lemah dalam menghadapi persaingan global. Selain itu harga jual rendah,
sehingga pendapatan yang diperoleh petani belum sesuai dengan yang
diharapkan, akibatnya dukungan terhadap penambahan devisa negara juga
masih rendah.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan
rakyat diantaranya adalah: sumber daya manusia (SDM) rendah, lemahnya
modal, petani belum sepenuhnya bisa menerapkan teknologi intensifikasi,
produktivitas lahan perkebunan semakin menurun, bergesernya lahan usaha
perkebunan dari lahan teknis ke lahan setengah teknis, tadah hujan atau
tegalan, dan terbatasnya pemilikan lahan untuk berusahatani tanaman
perkebunan.
Untuk menentukan langkah dan upaya membangun perkebunan
rakyat melalui dukungan dari Pemerintah berupa motivasi dan fasilitasi
kepada petani secara berkesinambungan dan berkelanjutan didalam
pengelolaan dan pengembangan usahatani perkebunan yang berwawasan
agribisnis dengan meningkatkan kualitas kebun dan luasan yang memenuhi
skala ekonomi dan ramah lingkungan pada daerah potensial sesuai dengan
agroklimat masing-masing komoditas.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Perkebunan adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan
produktivitas komoditas tanaman tahunan (kelapa, karet, jambu mete),
tanaman semusim (nilam), tanaman rempah penyegar (cengkeh, kopi arabika,
kopi robusta, pala, lada, kakao, dan t eh) serta penanaman dan intensifikasi
tanaman tebu.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam rangka
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa,
Karet,jambu mete, nilam, Kakao, teh, cengkeh, kopi arabika, kopi robusta, lada
dan pala)
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan ini, meliputi
kegiatan di Provinsi (sosialisasi kegiatan), bimbingan teknis di lingkup kelompok
tani, pengadaan barang dan jasa (benih/bibit) dan pupuk, penyaluran/distribusi
bantuan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan
D. SASARAN
Sasaran Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
adalah Kelompok Tani di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora,
Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga,
Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri,
Wonosobo.
E. LOKASI KEGIATAN
Di Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal,
Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan,Pemalang, Purbalingga, Purworejo,
Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo
F. JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Perkebunan akan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2019.
G. KELUARAN
1. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kelapa,
sebanyak 200.000 Kg;
2. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas jambu
mete, sebanyak 100.000 Kg;
3. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas karet,
sebanyak 100.000 Kg;
4. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas teh,
sebanyak 50.000 Kg;
5. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas cengkeh
sebanyak 200.000 Kg;
6. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kakao
sebanyak 100.000 Kg;
7. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
robusta sebanyak 50.000 Kg;
8. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas kopi
arabika sebanyak 100.000 Kg;
9. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas pala
sebanyak 100.000 Kg;
10. Penyediaan Pupuk Organik untuk penanaman bibit/benih komoditas lada
sebanyak 100.000 Kg;
11. Penyediaan Pupuk NPK untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
50.000 Kg;
12. Penyediaan Pupuk ZA untuk penanaman dan intensifikasi tebu sebanyak
150.000 Kg;
13. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kelapa sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
14. Penyediaan Benih/Bibit tanaman jambu mete sebanyak 10.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
15. Penyediaan Benih/Bibit tanaman karet sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
16. Penyediaan Benih/Bibit tanaman teh sebanyak 250.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 50 Ha;
17. Penyediaan Benih/Bibit tanaman cengkeh sebanyak 20.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 200 Ha;
18. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kakao sebanyak 35.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
19. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi robusta sebanyak 50.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 50 Ha;
20. Penyediaan Benih/Bibit tanaman kopi arabika sebanyak 100.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 100 Ha;
21. Penyediaan Benih/Bibit tanaman pala sebanyak 10.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
22. Penyediaan Benih/Bibit tanaman lada sebanyak 15.000 batang dengan alokasi
lahan seluas 100 Ha;
23. Penyediaan Benih/Bibit tanaman nilam sebanyak 200.000 batang dengan
alokasi lahan seluas 5 Ha;
H. ANGGARAN
Anggaran untuk membiayai kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah,
sebanyak Rp 9.500.000.000,-
(Sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
I. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadikan salah satu
acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Perkebunan
Ungaran, Mei 2018
a.n. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PERKEBUNAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DARPITO BUDI, MSi Pembinan Tingkat I
NIP. 19630727 199310 1 001
Kerangka Acuan Kerja Akabi 2019
KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K) KEDELAI
DI JAWA TENGAH TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kerangka Acuan Kerja Akabi 2019
PENGEMBANGAN KEDELAI
I. LATAR BELAKANG
Tengah meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambah
penduduk meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi makanan,
berkembangnyaindustripangandanpakanternak. Rata-rata kebutuhan
kedelai setiap tahunnya sebesar± 337.741 ribu ton bijikering,
sementara kemampuan produksi Jawa Tengah saat ini barumampu
memenuhi sebanyak 112.157ton (Atap Tahun 2016, BPS), sehingga
masih defisit 225.284 ton. Upaya yang ditempuh untuk peningkatan
produksi kedelai diantaranya Perluasan Areal Tanam Baru, Perluasan
Areal Tanam Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman, Penggunaan
benih yang berkualitas, Peningkatan Produktifitas melalui teknologi
budidaya sesuai anjuran. Serta diperlukan strategi peningkatan
produksi dan produktivitas kedelai salah satunya dengan
dilaksanakannya Kegiatan Pengembang-an Kedelai, baik dilahan
kawasan maupun Non Kawasan.
II. TUJUAN
1. Memantapkan produksi kedelai di Kabupaten sentra kedelai di
Jawa Tengah, melalui perluasan penggunaan benih varietas
unggul dan bersertifikat.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas serta ketersedian
kedelai sepanjang tahun.
3. Memberdayakan petani untuk berusaha tani kedelai dengan
mengoptimalkan lahan melalui penerapan teknologi spesifik
lokasi dan ramah lingkungan.
III. SASARAN
Terlaksananya kegiatan Pengembangan kedelai di kabupaten daerah
sentra kedelai dan pengembangannya.
Kerangka Acuan Kerja Akabi 2019
IV. INPUT
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengembangan kedelai disediakan anggaran Rp. 9.937.500.000,-
digunakan untuk :
pembelian Saprodi di Kelompok tani antara lain :
• benih kedelai 15.000 ha sebanyak 750.000 kg ( 15.000 ha
X 50 kg/ha)
V. OUT PUT
1. Diharapkan adanya perubahan perilaku para petani dalam
berusahatani kedelai, khususnya dalam penggunaan Varietas
Unggul bersertifikat serta menerapkan teknologi spesifik lokasi.
2. Diharapkan adanya perbaikan/peningkatan mutu hasil produk dan
kenaikan produktivitas sebesar 20 Ku/ha.
VI. OUT COME
Meningkatnya Produksi dan produktivitas kedelai.
VII. IMPACT
1. Meningkatnya produksi kedelai.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani kedelai.
VIII. LOKASI
Kegiatan Pengembangan Kedelai tahun 2019 dilaksanakan
di Kabupaten daerah sentra kedelai dilahan kelompok tani di Jawa
Tengah Lokasi dan jumlah bantuan per Kabupaten padalampiran 1.
IX. PELAKSANAAN
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kedelai di laksanakan
dari bulan Januari s/d Desember 2019 diawali dengan pertemuan
koordinasi Tingkat Provinsi serta Ferivikasi Calon Petani Calon Lokasi
(CPCL) pelaksanaan kegiatan tanam kedelai.
Kerangka Acuan Kerja Akabi 2019
X. PELAPORAN
Laporan dilaksanakan berjenjang mulai tingkat Kelompok
Tani/,Kecamatan,Kabupaten dan Provinsi. Jenis Laporan Mulai
Laporan Awal,Laporan Perkembangan dan Laporan Akhir.
LAMPIRAN
LOKASI PENGEMBANGAN KEDELAI DI JAWA TENGAH TAHUN 2019
Mengetahui Kepala Bidang Tanaman Pangan
Ir. Sardjananto,MM NIP.19640512 1990 03 1 010
KEDELAI(ha)
15.000 1 Blora 1.000 2 Boyolali 500 3 Cilacap 1.000 4 Demak 500 5 Grobogan 1.500 6 Karanganyar 500 7 Kebumen 1.000 8 Kendal 500 9 Klaten 1.000
10 Pati 500 11 Pemalang 500 12 Purworejo 1.000 13 Rembang 500 14 Semarang 500 15 Sragen 1.000 16 Sukoharjo 1.500 17 Wonogiri 1.500 18 Brebes 500
NO KABUPATEN
TOR (TERM OF REFERENCE) KERANGKA ACUAN KERJA
Unit Eselon II / OPD
Unit Eseton III / UPT.
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Satuan Ukur / Jenis Keluaran
Volume
:
:
:
:
:
:
:
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah.
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Wilayah Surakarta
Pengembangan Agribisnis.
Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta.
Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
Terlaksananya perbanyakan benih sumber tanaman
pangan dan hortikultura beserta komponen
pendukungnya.
1. Perbanyakan Benih Padi BS – BD 30 ha
2. Perbanyakan Benih Padi BD – BP 95 ha
3. Perbanyakan Benih Kedelai BD – BP 2 ha
4. Perbaikan Kualitas Tanah Kebun Benih Tanaman
Pangan 52 ha
5. Iuran Pelayanan Air Irigasi 1 tahun
6. Perbanyakan Benih Kentang Planlet 5 unit
7. Perbanyakan Benih Kentang Planlet-G0 (3 unit
konvensional dan 1 unit aeroponik)
8. Perbanyakan Benih Kentang G0-G1 10 unit
9. Perbanyakan Benih Kentang G1- G2 7 ha
10. Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan 50
Unit
11. Perbanyakan Benih Planlet Pisang 60 Unit
12. Perbanyakan Benih Jambu Air 2 unit
13. Perbanyakan Benih Aneka Buah 1 unit
14. Perbanyakan Benih Lengkeng 1 unit
15. Perbanyakan Benih Durian BR 5 unit
16. Perbanyakan Benih Bawang Merah BR 1 unit
17. Pemeliharaan Pohon Induk Buah-buahan 94 btg
18. Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian umur
5 dan 6 tahun (9 ha)
19. Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian umur
2 tahun (2 ha)
20. Pemeliharaan Aneka Tanaman Buah 2 ha
21. Pemeliharaan Pohon Induk Durian 59 batang
22. Penanaman Pohon Induk buah-buahan 150 btg
23. Penanaman Blok Produksi Buah di kebun Benih
Lingkup BBTPH Wilayah Surakarta (12 ha)
24. Sertifikasi ISO 2 Kebun
25. Pameran Perbenihan Hortikultura 2 kali
26. Pengadaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan
Dokumentasi 1 tahun
27. Pengadaan makanan dan minuman rapat 1 tahun
28. Perjalanan dinas 1 tahun
29. Pengadaan Ajir Plastik Untuk Perbanyakan Benih
Kentang 7.500 batang
30. Pengadaan Box Container untuk Panen Durian
50 buah
31. Pengadaan Selang Air berserat 1 unit
32. Pengadaan Cultivator 2 unit
33. Pengadaan Alat Angkut Roda 3 (1 unit)
34. Pengadaan mesin Potong Rumput 4 unit
35. Perbaikan Kualitas Lahan Kebun Benih
Hortikultura 1 unit
36. Pengadaan Alat Pengering Gabah 2 unit
37. Pengadaan Transplanter 2 unit
38. Pengadaan Power Wider 6 unit
39. Pengadaan power sprayer 6 unit
40. Pengadaan Tray semai padi 2000 unit
41. Renovasi Gudang Benih 194 m²
42. Renovasi Lantai Jemur 1 unit
43. Perluasan Jaringan Irigasi 1 paket
44. Revitalisasi Lahan Kebun Benih Hortikultura 1
paket
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
Tanaman dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Balai Benih Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Wilayah Surakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura,
dengan Visi : “Terwujudnya Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Secara Terarah dan Berkesinambungan” dan Motto : “Benih Unggul Berkualitas
Sokoguru Ketahanan Pangan dan Kemakmuran Petani”. Untuk mewujudkan visi
tersebut diatas, perlu didukung dengan misi yang menunjang antara lain :
a. Membentuk Kebun Benih sebagai Satuan Kerja perbenihan yang profesional.
b. Memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas
c. Mengembangkan sistem distribusi benih yang efektif dan efisien
d. Mengembangkan teknologi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, B2TPH
Wilayah Surakarta mempunyai 16 Unit penunjang berupa Kebun Benih yang
tersebar di eks. Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah.
2. Gambaran Umum
Program Pembangunan pertanian terdiri dari peningkatan ketahanan
pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha petanian serta
peningkatan kesejahteraan petani. Untuk dapat memenuhi program tersebut
salah satunya perlu ketersediaan dan penggunakan benih bermutu dari varietas
unggul karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas, mutu hasil dan efisiensi
usaha tani.
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi
Dinas Pertanian dan Perkebunan, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
pertanian yang integral antara tujuan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku
pembangunan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, tepat sasaran dan
berkesinambungan.
Dukungan perbenihan terhadap produksi tanaman pangan di Jawa
Tengah khususnya padi sangat diperlukan, karena semakin sadarnya petani
dalam menggunakan benih bermutu. Benih mampu mengatasi permasalahan
agroekologi, organisme pengganggu tanaman, maupun preferensi konsumen.
Disamping perbenihan tanaman pangan, perbenihan hortikultura juga sangat
berperan dalam pengembangan pertanian di jawa tengah khususnya dan nasional
pada umumnya melalui perbaikan gizi masyarakat, penciptaan PDB, perluasan
kesempatan kerja peningkatan pendapatan petani, serta pemenuhan kebutuhan
keindahan dan kelestarian lingkungan. Untuk dapat memberikan kontribusi dalam
mendukung peningkatan produksi, mutu produk pertanian serta efisiensi usaha
pertanian maka benih secara berkesinambungan harus tersedia dengan prinsip 6
(enam) tepat yaitu tepat varietas, mutu, tempat, jumlah, waktu dan harga.
B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat kegiatan adalah penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura
baik Dinas maupun swasta dan petani.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelanggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Wilayah Surakarta dan Unit penunjang (Kebun Benih) sesuai dengan
komoditas dan potensi yang ada.
2. Tahapan Pelaksanaan
a. Tahap Persiapan : Membuat Juknis dan SOP
b. Tahap Pelaksanaan : Penyediaan Sarana Produksi dan Pelaksanaan
sesuai dengan Juknis dan SOP.
c. Tahap Monitoring : Evaluasi dan Monitoring
d. Tahap Pelaporan : Laporan realisasi keuangan dan pelaksanaan
kegiatan.
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Bulan Januari – Desember 2019
E. Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
sebesar Rp. 7.200.000.000,-
Surakarta, 18 Mei 2018
Kepala BBTPH Wilayah Surakarta
Ir. NENI ERNAWATI S., MP. NIP. 19620710 199002 2 001
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM : AGRIBISNIS KEGIATAN : PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
DAN PEMANTAUAN BENCANA TAHUN 2019
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN JAWA TENGAH
TAHUN 2018
1. KOORDINASI PENGENDALIAN OPT 1. Latar Belakang
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, mengamanatkan dilakukannya pelimpahan wewenang pusat kepada daerah termasuk didalamnya kewenangan kegiatan perlindungan tanaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan perlindungan tanaman di daerah masih tetap diperlukan, walaupun harus dilakukan restrukturisasi.
Dengan melimpahnya kewenangan pusat kepada daerah maka diikuti pemindahan tanggung jawab dan asset. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemandirian SDM petugas dan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT) di daerah menjadi sangat strategis, terutama dalam membangun sistem perlindungan tanaman yang handal. Untuk mencapai keterpaduan antara petugas perlindungan pusat dengan petugas perlindungan di daerah (propinsi dan kabupaten) maka diperlukan pertemuan koordinasi pengendalian OPT yang diikuti oleh petugas perlindungan propinsi, laboratorium maupun kabupaten.
2. Tujuan Menyamakan persepsi antar petugas perlindungan baik tingkat provinsi,
laboratorium maupun kabupaten tentang program kebijakan pengendalian OPT Meningkatkan kinerja sistem perlindungan tanaman di kabupaten Mewujudkan penerapan teknologi pengendalian OPT berwawasan lingkungan di
tingkat lapang.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Honorarium untuk panitia pelaksana kegiatan/Tim ATK untuk Panitia dan Peserta; Biaya dekorasi/dokumentasi; Honorarium pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Biaya cetak dan penggandaan Sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang rawat/pertemuan Makan dan minum peserta kegiatan Perjalanan Dinas untuk persiapan.
4. S a s a r a n
Lima puluh (50) orang petugas perlindungan di tingkat provinsi, laboratorium PHP se Jawa Tengah, Kabupaten dan Koordinator PHP se Jawa Tengah.
5. Keluaran Adanya kesamaan langkah/persepsi dalam bidang perlindungan tanaman di
lapangan; Terciptanya kinerja yang baik diantara petugas perlindungan tanaman; Terwujudnya sistem perlindungan tanaman berwawasan lingkungan.
6. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pertemuan Koordinasi Pengendalian OPT dilaksanakan oleh BPTPHP yang
sekaligus menjadi panitia. Kegiatan persiapan meliputi pembentukan panitia, pemilihan lokasi kegiatan,
pendataan peserta, penentuan nara sumber maupun materi yang disesuaikan dengan permasalahan perlindungan yang memerlukan pemecahan dengan segera.
Peserta sebanyak 50 orang adalah Laboratorium dan koordinator PHP se Jawa Tengah dan dari BPTPHP Jateng.
Narasumber sebanyak 8 orang, berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Jakarta, BBOPT Jatisari, Balai Karantina Tumbuhan Klas I Semarang, BPTP Tegalepek, BMKG Jateng,
Materi pertemuan Koordinasi Pengendalian OPT sebanyak 8 judul/topik berupa peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman dan permasalahan-permasalahan aktual yang menyangkut perlindungan tanaman utamanya evaluasi tentang kondisi OPT dan bencana alam di Jawa Tengah. Materi tersebut disampaikan kepada peserta selama 2 (dua) hari atau 16 (enam belas) jam.
Metode pelaksanaan, dengan penyampaian materi dari narasumber kepada peserta pertemuan dengan metode diskusi panel.
2. PEMBERDAYAAN PETANI
1. Latar Belakang Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang system budidaya
tanaman bahwa pemerintah menetapkan sistem budidaya tanaman bahwa pemerintah menetapkan system pengelolaan OPT dilakukan dengan PHT yaitu menggabungkan teknik-teknik pengendalian yang kompatibel dengan menekakan pada pelestarian dan pemanfaatan musuh alami (agens hayati). Menurut Waage (1992) dalam Kartosuwondo (2008), pengendalian hayati dengan memanfaatkan agnes hayati merupakan inti dari PHT dan berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimiawi sintetik sehingga system pertanian berkelanjutan dapat dipertahankan.
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan menggunakan pestisida kimia sudah umum dilakukan oleh petani karena cukup efektif, mudah didapat di kios-kios dan mudah dalam aplikasinya. Namun hal tersebut dapat menimbulkan efek samping antara lain terjadinya pencemaran lingkungan, berupa rusaknya ekosistem pertanian dan keanekaragaman hayati serta kemungkinan adanya residu pestisida pada produk pertanian.
Dalam konsep pengendalian Hama Terpadu (PHT), pestisida hanya digunakan bila cara lain tidak berhasil menekan perkembangan OPT. Pemanfaatan pestisida nabati/ agens hayati untuk pengendalian OPT merupakan salah satu alternatif untuk menggurangi dampak negatif pestisida. Pestisida nabati/ agens hayati selain dapat menekan populasi hama, juga mempunyai beberapa keuntungan antara lain bahannya mudah di dapat/ dikembangkan, harganya cukup murah, relatif netral serta tidak mencemari lingkungan.
Keberhasilan perlindungan tanaman sangat ditentukan oleh SDM pelaku perlindungan tanaman. Oleh sebab itu peningkatan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun non formal harus dilakukan baik secara bertahap maupun secara berjenjang. Salah satu cara yang dilakukan oleh BPTPHP adalah dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan petani.
2. Tujuan
a. Meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan di lahan usaha taninya.
b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani di bidang teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan/Tim Uang harian peserta kegiatan Uang transport pendamping PKL ATK dan perlengkapan peserta Dekorasi/dokumentasi Biaya pembelian bahan Laboratorium Honorarium pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Biaya cetak dan penggandaan Sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang rapat/pertemuan Sewa mobilitas darat Makan dan minum peserta kegiatan Perjalanan Dinas untuk persiapan. Perjalanan dinas
4. Sasaran
Melatih 228 orang petani, dalam pengamatan dan pengendalian OPT yang lebih ramah terhadap lingkungan.
5. Keluaran Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengamatan dan pengendalian OPT di lahan
usaha tani miliknya. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petani di bidang teknologi pengendalian
OPT ramah lingkungan. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP Provinsi Jateng Persiapan meliputi pembentukan panitia, survey lokasi untuk kegiatan dan lokasi
kunjungan lapangan (PKL), pendataan peserta, penentuan pengajar serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta.
Peserta sebanyak 228 orang berasal dari perwakilan petani di wilayah masing-masing Laboratorium PHP se Jawa Tengah.
Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) selama dua hari, yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi yang dapat dijadikan contoh atau inspirasi bagi petani peserta khususnya yang telah berhasil mengembangkan agens hayati/bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan di wilayah tersebut atau yang telah berhasil mengelola pertaniannya menjadi pertanian yang maju. Kunjungan lapangan dapat juga dilakukan pada instansi/institusi yang berkaitan bidang perlindungan secara khusus atau pertanian secara umum.
Pengajar terdiri dari pengajar lokal.
3. PEMBERDAYAAN PETUGAS 1. Latar Belakang
Sebagai penghasil kebutuhan pokok berupa bahan pangan, sub sektor pertanian tanaman pangan tidak tergantikan perannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sub sektor ini, baik sebagai produsen (petani) maupun sebagai konsumen (pemakai). Mengingat sangat pentingnya peran sektor pertanian utamanya dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan bahan industri serta ikut menjaga stabilitas ekonomi masyarakat maka sangat diperlukan adanya dukungan teknologi agar produksi maupun produktivitas dapat ditingkatkan, berhasil sesuai harapan. Teknologi pengendalian OPT merupakan salah satu teknologi yangdiharapkan dapat mendukung tujuan tersebut di atas.
Keberhasilan pelaksanaan perlindungan pada pertanaman berkaitan erat dengan kualitas SDM pelaku perlindungan tanaman, untuk itu maka upaya peningkatan kualitas SDM perlindungan, terus perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTPHP Jawa Tengah adalah dengan mengadakan kegiatan Pemberdayaan Petugas
2. Tujuan Meningkatkan pengetahuan petugas dalam melakukan identifikasi / diagnosis dan
pengendalian OPT, khususnya pada daerah sumber serangan Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas dalam pengembangan teknologi
pengendalian OPT, khususnya pengendalian yang ramah lingkungan. 3. Ruang Lingkup Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan/Tim Uang harian peserta kegiatan ATK dan perlengkapan peserta Dekorasi/dokumentasi Biaya pembelian bahan Laboratorium Honorarium pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
Biaya cetak dan penggandaan Sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang rapat/pertemuan Makan dan minum peserta kegiatan Perjalanan Dinas untuk persiapan. Perjalanan dinas
4. Sasaran
Tiga puluh lima (35) orang petugas perlindungan di tingkat lapang yang ada di kabupaten/kota di Jawa Tengah
5. Keluaran
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilam petugas dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis serangan OPT serta menguasai strategi dan cara pengendaliannya, serta terlaksananya bimbingan teknis dan operasional perlindungan tanaman di lapangan berdasarkan konsep PHT secara benar
6. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP Provinsi Jateng Persiapan meliputi pembentukan panitia, pendataan peserta, penentuan pengajar
serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta. Peserta sebanyak 35 orang Petugas Perlindungan yang ada di kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) selama satu hari, Pengajar terdiri dari pengajar lokal, perguruan tinggi, instansi terkait, peneliti maupun
pengajar pusat.
4. OPERASIONAL LABORATORIUM PENGAMATAN OPT 1. Latar Belakang
Pengamatan OPT dilaksanakan di lapang maupun di laboratorium. Pengamatan OPT di wilayah pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis OPT dan tingkat serangan OPT maupun luas areal yang terserang, sedangkan pengamatan di laboratorium ditujukan untuk mengetahui gambaran tumbuh dan berkembangnya suatu OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di dalam wilayah kerja suatu laboratorium. Berdasarkan kedua system pengamatan tersebut, diharapkan usaha pengendalian dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
2. Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan OPT oleh Laboratorium PHP dan provinsi, menyediakan isolat agens hayati, melakukan perbanyakan agens hayati dan melaksanakan identifikasi / diagnosis OPT.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Honorarium panitia pelaksana kegiatan/Tim Alat tulis kantor (ATK) Biya pembelian bahan obat-obatan Biaya bahan peralatan kerja Biaya bahan Laboratorium Biaya perjalanan dinas
4. Sasaran Meliputi 6 Laboratorium PHP yang ada di Jawa Tengah
5. Keluaran Terlaksananya kegiatan pengamatan OPT oleh Laboratorium PHP dan provinsi; Tersedianya isolat agens hayati Terlaksananya kegiatan perbanyakan agens hayati Terlaksananya kegiatan identifikasi / diagnosis OPT. Tersedianya pestisida untuk Bufferstok Tersedianya pengendali hayati (burung hantu/Tyto Alba) Tersediannya informasi tentang keadaan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhi,
sehingga pengendalian dapat dilakukan tepat waktu . 6. Pelaksanaan Pelaksana kegiatan adalah Laboratorium PHP se Jawa Tengah dan BPTPHP Jateng Operasional di lapang ditunjang dengan pengadaan bahan obat-obatan sebagai
Buffer stok sebagai antisipasi adanya serangan OPT yang menyerang pertanaman Bahan dan alat yang digunakan antara lain ATK dan sarana laboratorium, bahan-
bahan untuk pengembangan isolat agens dan perbanyakan agens hayati Kegiatan pengembangan isolat agens hayati, perbanyakan agens hayati dan
identifikasi/dianosis OPT dilakukan di laboratorium agens hayati/laboratorium identifikasi/diagnosis OPT.
Isolat agens hayati yang dikembangkan diutamakan untuk agens hayati spesifik lokasi atau agens hayati dari laboratorium/daerah lain yang kemungkinan berpotensi untuk dikembangkan di Laboratorium PHP pelaksana.
Hasil pengembangan isolat agens hayati sebagian diperbanyak dan digunakan untuk keperluan pengendalian OPT di wilayah laboratorium PHP atau sebagai bufferstock laboratorium atau diberikan kepada petani pengembang agens hayati untuk dikembangkan di tingkat petani.
Identifikasi/diagnosis OPT dilaksanakan bila di lapangan menemukan OPT atau gejala serangan OPT yang masih belum diketahui jenisnya secara pasti.
Pengamatan OPT dilaksanakan secara insidentil utamanya untuk OPT di lokasi sumber serangan atau daerah endemis, yang memerlukan pengamatan khusus
5. PENGAWASAN PESTISIDA 1. Latar Belakang
Pestisida merupakan bahan pengendalian secara teknis sangat dibutuhkan karena sangat berkaitan dengan pengamanan produksi pertanian dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Secara psikologis pestisida telah menjadi bagian atau kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian dan secara ekonomis pestisida juga merupakan komoditas perdagangan. Namun di sisi lain, pestisida juga berbahaya bagi manusia, kelestarian sumberdaya alam hayati dan lingkungan; jika tidak dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan termasuk didalamnya pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
Pengamanan terhadap produksi pertanian dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam program ketahanan dan swasembada pangan.oleh sebab itu untuk mengamankan produksi dari gangguan hama dan penyakit tanaman perlu tindakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian yang memadai sehingga serangan OPT dapat ditekan serendah mungkin. Dasar pengawasan dan peredaran pestisida telah dimanatkan oleh pemerintah yaitu tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1973 yaitu tentang Pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan untuk melindungi keselamatan manusia, sumber – sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami, menghindari kontaminasi lingkungan dengan bahan kimia beracun.
2. Tujuan Memantau peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida; Membina pengedar dan pengguna pestisida; Mensyaratkan pestisida yang beredar memenuhi mutu & ketentuan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Kegiatan ATK dan form pengawasan; Biaya untuk Cetak; Biaya perjalanan dinas untuk operasional pengawasan pestisida oleh petugas
Laboratorium PHP 4. Sasaran
Tiga puluh lima (35) kabupaten kota di Jawa Tengah 5. Keluaran Pengedar dan pengguna pestisida dapat mengedarkan dan menggunakan pestisida
sesuai dengan ketentuan peraturan dengan dampak negatif seminimal mungkin Mutu pestisida yang beredar sesuai dengan ketentuan peraturan. Penggunaan pestisida di tingkat petani dapat memenuhi kriteria 6 (enam) tepat
Meningkatnya pengetahuan pengguna pestisida melalui penyuluhan oleh petugas yang menangani pembinaan dan pengawasan pestisida di lapang dan PHP di wilayah masing - masing
6. Pelaksanaan
a. Pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Pengawasan dilaksanakan dalam kerangka pembinaan dengan cara mengunjungi toko/kios dan gudang pestisida yang tersebar di kabupaten/ kota se Jawa Tengah dan pengguna pestsisida dilapangan seperti petani dan perusahaan pest control, meliputi aspek antara lain jenis pestisida, kuantitas dan kualitas pestisida, kondisi toko/kios/gudang/tempat penyimpanan. Pengawasan kualitas dilakukan secara fisik/visual terhadap wadah/label pestisida dan kemasan. Pengawasan penggunaan pestisida, baik tingkat petani maupun perusahaan pest control, antara lain meliputi 6 (enam) tepat penggunaan pestisida (jenis, mutu, kesesuaian pestisida dengan komoditas dan OPT sasaran, takaran penggunaan, waktu dan cara aplikasi) termasuk penggunaan alat pelindung diri, dan dampak penggunaan pestisida terhadap tanaman dan organisme non sasaran. Dalam rangka kaitan nya dengan pestisida terbatas perlu dimonitoring kepemilikan sertifikat penggunaan/penyalur pestisida terbatas pakai bagi pengguna/penyalur melalui pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
b. Pengambilan dan pengiriman sampel pestisida hasil pengawasan. Bilamana dalam pengawasan pestisida ditemukan pestisida yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diambil sampelnya dan dilakukan pencatatan antara lain nama & alamat kios tempat pestisida ditemukan, nama dan jumlah pestisida, produsen, dari mana/siapa pestisida (distributor) dimaksud diperoleh, atribut yang diragukan dan rentang distribusinya. Sampel pestisida tersebut sebagian dikirim untuk dianalisis ke laboratorium pestisida dan sebagian lainnya disimpan di lab PHP yang bersangkutan dan atau BPTPHP. Lab PHP dalam hal ini bisa melakukan uji fisik pestisida secara sederhana sesuai sarana yang tersedia. Kepada pembuat atau pengedar diminta untuk tidak mengedarkan pestisida tersebut dan melaporkan tentang pestisida yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kepada petugas pertanian setempat.
6. WORK SHOP ANTISIPASI BENCANA ALAM 1. Latar Belakang
Dalam rangka pengamanan produksi peran perlindungan tanaman tidak dapat diabaikan, baik dari gangguan OPT maupun dari dampak perubahan iklim. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat produksi, produktivitas, kualitas dan kontinuitas hasil pertanian.
Akhir-akhir ini fenomena iklim (banjir dan kekeringan) tidak ramah kepada sektor pertanian, sehingga mempengaruhi kegiatan budidaya dan produksinya baik di tingkat petani maupun secara nasional.
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah disusun dan dimasyarakatkannya SL Iklim. Dengan adanya SL Iklim diharapkan dapat memberikan terobosan untuk dapat meminimalkan kehilangan hasil akibat perubahan dampak fenomena iklim dimaksud.
Disamping itu perlu terus diupayakan untuk dapat mengurangi resiko dari perubahan iklim antara lain dengan menyediakan teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim yang dilakukan baik oleh peneliti, praktisi, dan lain-lain. Agar teknologi yang telah disediakan tersebut dapat tersebar luas maka perlu dilakukan sosialisasi penanggulangan dampak fenomena iklim kepada petugas perlindungan dan pengembangannya lebih lanjut melalui kegiatan Work Shop Antisipasi Bencana alam.
2. Tujuan
a. Transfer teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dari narasumber kepada peserta.
b. Menyebar luaskan teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dengan memadukan berbagai teknologi yang telah tersedia.
3. Ruang Lingkup Kegiatan • Honor Panitia pelaksanan/Tim • Honorarium pengajar/Instrukur/Narasumber/Tenaga ahli • Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan peserta • Dekorasi/Dokumentasi • Cetak dan penggandaan • Sewa gedung/kantor/tempat • Ruang rapat/pertemuan • Makanan dan minuman peserta kegiatan • Perjalanan dinas dalam daerah
4. Sasaran
Tujuh puluh lima (75) orang petugas perlindungan, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten, Laboratorium PHPT se Jawa Tengah dan BPTPHP
5. Keluaran
a. Terlaksananya transfer teknologi penanggulangan dampak fenomena iklim dari narasumber kepada peserta
b. Kesamaan langkah dalam penanggulangan dampak fenomena iklim 6. Pelaksanaan
a. Pelaksana kegiatan adalah BPTPHP b. Persiapan meliputi pembentukan panitia, survey lokasi kegiatan, pendataan peserta,
penentuan narasumber serta menyiapkan topik/materi yang akan disampaikan kepada peserta.
c. Peserta berasal dari perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten (35 kabupaten/kota), Laboratorium PHP dan BPTPHP, berjumlah 75 orang.
d. Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi)
e. Narasumber terdiri dari narasumber lokal baik yang berasal dari lingkup BPTPHP, perguruan tinggi, instansi terkait serta narasumber pusat seperti peneliti atau Direktorat Perlindungan Tanaman dll.
7. PEMANTAUAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM :
1. Latar Belakang Usaha peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan
hortikultura sangat dipengaruhi oleh adanya faktor iklim. Iklim mempengaruhi hampir semua aspek pertanian yaitu mulai jenis tanaman , pola tanam, saat tanam, teknik budidaya dan perlindungan tanaman.
Iklim merupakan salah satu sumber daya alam yang sulit dikendalikan dan diduga perilakunya, sehingga tindakan yang paling tepat untuk memanfaatkan sumber daya iklim dan mengurangi dampak dari sifat ekstrimnya adalah menyesuaikan kegiatan pertanian dengan iklim pada masing-masing daerah. Pengaruh iklim terhadap produksi tanaman antara lain : a. Pengaruh langsung, yaitu pengaruh terhadap fisiologis tanaman yaitu kekeringan dan
pengaruh mekanis antara lain banjir yang mengakibatkan kerusakan tanaman. b. Pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh yang menyebabkan perubahan kehidupan
organisme pengganggu tanaman. Iklim dan unsur-unsurnya penting sekali untuk diamati dan dipelajari agar pengaruh-pengaruh yang merugikan dapat dihindari atau diperkecil. Beberapa unsur iklim yang diamati adalah suhu, kelembaban nisbi, curah hujan, angin, lama penyinaran matahari, dan penguapan. Pengamatan curah hujan dilaksanakan oleh Pengamat Hama Penyakit (PHP) sedangkan pengamatan unsur iklim lainnya dilaksanakan oleh Pengamat Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK).
2. Tujuan Untuk melakukan kegiatan Pengamatan terhadap bencana alam banjir dan kekeringan
pada tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Tengah Mendapatkan data bencana alam (banjir dan kekeringan) Mendapatkan data sebaran daerah bencana alam banjir dan kekeringan
3. Ruang Lingkup Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Perjalanan Dinas dalam daerah
4. Sasaran 20 kabupaten yang rawan dengan bencana alam banjir dan kekeringan di Jawa Tengah
5. Keluaran Terpantaunya daerah rawan terhadap bencana alam banjir dan kekeringan pada
tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Tengah Tersedianya data bencana alam banjir dan keekringan Tersedianya data sebaran daerah bencana alam banjir dan kekeringan
6. Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPTPHP Provinsi Jawa Tengah dan Laboratorium PHP. Pemantauaan dilakukan baik terhadap bencana alam banjir maupun kekeringan di
Jawa Tengah, Penyusunan laporan, data yang diperoleh dipergunakan sebagai data base yang dapat
dipergunakan sebagai pemetaan daerah-daerah rawan bencana sebagai antisipasi untuk penanganan berikutnya.
8. PEMBERDAYAAN PETANI PENGELOLA PPAH (2 kali)
1. Latar Belakang Salah satu teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan yang sudah biasa
diterapkan di tingkat petani adalah penggunaan agens hayati. Pengembangan/perbanyakan agens hayati yang dilakukan cumup bervariasi baik metode maupun medianya. Dalam beraktifitas sebagian ada yang masih berjalan, namun ada juga yang berhenti sesaat karena berbagai faktor penyebab.
Agar kegiatan kelompok tani pengembang agens hayati dapat selalu berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan kegiatan penyegaran atau pelatihan kembali untuk optimalisasi peran dan fungsinya. Dari kegiatan ini diharapkan PPAH yang telah aktif semakin berkembang, disamping itu diharapkan juga akan tumbuh PPAH baru diwilayah Jawa Tengah
2. Tujuan
Meningkatkan pengetahuan kelompok tani dalam bidang dalam pengembangan agens hayati.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Honor Panitia pelaksanan/Tim Honorarium pengajar/Instrukur/Narasumber/Tenaga ahli Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan peserta Dekorasi/Dokumentasi Cetak dan penggandaan Sewa gedung/kantor/tempat Ruang rapat/pertemuan Makanan dan minuman peserta kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah
4. Sasaran
Melatih 180 orang petani, utamanya yang aktif mengembangkan agens hayati pada kelompok taninya.
5. Keluaran
Meningkatnya pengetahuan tani dalam pengembangan agens hayati.
6. Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan pemberdayaan petani Pengelola PPAH dilaksanakan oleh Masing-masing
Laboratorium PPHP dimana lokasi pelatihan bisa dilaksanakan di Lab.PHP. b. Peserta sebanyak 180 orang , berasal dari perwakilan kelompok tani di Jawa Tengah
yang telah mengembangkan agens hayati atau kelompok lain yang mempunyai keinginan untuk mengembangangkan agens hayati.
c. Pelaksanaan secara klasikal (cara ceramah dan diskusi) dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh pengajar serta praktek perbanyakan agens hayati yang dilakukan oleh pemandu.
9. GERAKAN PENGENDALIAN OPT (padi 96 unit, jagung 48 unit, kedele 16 unit, Cabai 15 unit
dan Bawang merah 15 unit) 1. Latar Belakang
Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman padi di Jawa Tengah periode 2009 – 2018, beberapa OPT utaman tanaman padi meliputi hama pengerek batang, wereng batang coklat (WBC), tikus, penyakit blast yang disebabkan oleh patogen Pyricularia oryzae, penyakit kresek/hawar daun bakteri yang disebabkan oleh patogen Xanthomonas sp. dan penyakit tungro yang ditularkan oleh vektor wereng hijau. Keenam OPT tersebut di beberapa lokasi sentra produksi bahkan sampai menyebabkan puso atau telah mencapai pada tahap eksplosi.
Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara “spot-stop” agar keberadaan serangan maupun populasi OPT secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan “spot-stop” perlu didukung adanya system kelembagaan yang kuat baik di tingkat lapangan /petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveilans serta monitoring dan evaluasi. Spot adalah titik sumber serangan OPT berupa populasi dan atau serangan OPT yang tingkat serangannya mendekati ambang pengendalian dan apabila tidak dikendalikan akan menyebar luas ke lahan sekitarnya.
Strategi pengendalian “spot stop” mengutamakan teknologi pengendalian yang mengutamakan pengendalian hayati yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, mekanik, fisik, dan cara-cara lain yang ramah lingkungan. Aplikasi pestisida kimia sintetik baru dilakukan apabila cara-cara tersebut tidak efektif untuk melokalisir spot populasi atau serangan yang ada (spot terus berkembang). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre emtif) apabila di pertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian yang sifatnya responsif.
Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera “spot-stop” sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di areal pertanaman tersebut.
Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tridak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian/BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan /spot tidak meluas ke areal sekitarnya.
Gerakan pengendalian dilakukan sesuai dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman padi, jagung dan kedele, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.
2. Tujuan
Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi gerakan pengendalian Perlengkapan kegiatan gerakan Bahan sarana gerakan untuk gerakan pengendalian OPT
4. Sasaran Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman
5. Keluaran
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
6. Pelakanaan
o Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
o Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
o Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
o Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT padi di lapangan.
10. GERAKAN PENGENDALIAN OPT JAGUNG (48 unit)
1. Latar Belakang Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari gangguan
OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman jagung di Jawa Tengah periode 2010 – 2017 beberapa OPT utama pada tanaman jagung meliputi hama penggerek batang, tikus, penggerek tongkol, belalang, Wereng Jagung, bulai dan hawar daun. Dari 7 (tujuh) jenis OPT tersebut yang menyebabkan puso pada tanaman jagung adalah hama tikus dan penyakit bulai.
Dalam rangka pengamanan produksi tanaman jagung tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara “spot-stop” agar keberadaan serangan maupun populasi OPT secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan “spot-stop” perlu didukung adanya system kelembagaan yang kuat baik di tingkat lapangan /petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveilans serta monitoring dan evaluasi.
Strategi pengendalian “spot stop” mengutamakan teknologi pengendalian OPT yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, mekanik, fisik, dan cara-cara lain yang ramah lingkungan. Aplikasi pestisida kimia sintetik baru dilakukan apabila cara-cara tersebut tidak efektif untuk melokalisir spot populasi atau serangan yang ada (spot terus berkembang). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre emtif) apabila di pertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian yang sifatnya responsif.
Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera “spot-stop” sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di areal pertanaman tersebut. Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tridak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian/BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan /spot tidak meluas ke areal sekitarnya.
Gerakan pengendalian dilakukan sesuai dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman jagung, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.
3. Tujuan
Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
4. Ruang Lingkup Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi gerakan pengendalian Perlengkapan kegiatan gerakan Bahan sarana gerakan untuk gerakan pengendalian OPT
7. Sasaran Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman
8. Keluaran
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
9. Pelakanaan
o Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
o Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
o Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
o Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT jagung di lapangan.
11. GERAKAN PENGENDALIAN OPT KEDELE (16 unit)
1. Latar Belakang Fungsi utama perlindungan tanaman adalah pengamanan produksi dari
gangguan OPT. Berdasarkan database serangan OPT pada tanaman kedelai di Jawa Tengah periode 2010 – 2017, beberapa OPT yang sering menyebabkan kerusakan tanaman kedelai meliputi hama penggerek polong, lalat kacang, ulat grayak, penggulung daun dan ulat jengkal.
Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tersebut telah diambil langkah kebijakan pengendalian OPT yaitu secara “Spot-stop” agar keberadaan serangan
maupun populasi secara dini dapat terkendali perkembangannya. Untuk itu dalam operasional gerakan “Spot-stop” perlu didukung adanya system kelembagaan yang kuat baik ditingkat lapangan /petani maupun institusi perlindungan tanaman, sarana penanggulangan OPT dan pengawalan melalui surveillance serta monitoring dan evaluasi. Spot adalah titik sumber serangan OPT berupa populasi dan atau serangan OPT yang tingkat serangannya mendekati ambang pengendalian dan apabila tidak dikendalikan akan menyebar luas ke lahan sekitarnya.
Strategi pengendalian “Spot stop” mengutamakan teknologi pengendalian yang mengutamakan pengendalian hayati yaitu dengan memanfaatkan penggunaan agens hayati, aplikasi pestisida kimia sintetik baru dilakukan apabila agens hayati yang digunakan tidak efektif untuk melokalisir spot populasi atau serangan yang ada ( spot terus berkembang ). Aplikasi pestisida secara spot treatment pada hamparan tidak akan menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan agro ekosistem antara OPT dan musuh alaminya. Gangguan OPT yang berpengaruh terhadap luas panen dan produktifitas sudah harus ditekan sejak sebelum tanam (cara pre emtif) apabila dipertanaman masih terjadi serangan OPT, maka dilakukan tindakan pengendalian sifatnya responsif.
Tindakan pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil pengamatan keliling yang dilakukan POPT-PHP, apabila berdasarkan hasil pengamatan ditemukan sumber serangan (spot), maka POPT PHP wajib menancapkan bendera “spot-stop” sebagai peringatan agar masyarakat petani segera melakukan pengendalian OPT di arealmpertanaman tersebut. Namun apabila dalam waktu 2 – 3 hari petani tridak melakukan pengendalian maka Brigade Pengendalian / BPT dibantu regu pengendalian hama (RPH) segera melakukan gerakan pengendalian OPT tersebut, dengan demikian sumber serangan / spot tidak meluas ke areal sekitarnya.
Gerakan pengendalian dilakukan disesuaikan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya dan efektivitasnya dilaksanakan dengan cara melakukan koordinasi dan memanfaatkan sebagian sarana pengendalian yang dimiliki kelompok petani di tingkat lapangan. Kegiatan gerakan spot stop pengendalian OPT pada tanaman kedelai, difokuskan untuk mengendalikan OPT utama tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu OPT lain juga dapat muncul dan menyebabkan kerusakan secara ekonomi.
4. Tujuan
Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
5. Ruang Lingkup Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi gerakan pengendalian Perlengkapan kegiatan gerakan Bahan sarana gerakan untuk gerakan pengendalian OPT
10. Sasaran Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman
11. Keluaran
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman padi dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
12. Pelakanaan
o Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
o Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
o Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
o Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT kedelai di lapangan.
11. GERAKAN PENGENDALIAN OPT CABAI (15 unit)
1. Latar Belakang Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya
serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.
2. Tujuan
Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Cabai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
3. Ruang Lingkup Kegiatan
Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi gerakan pengendalian Perlengkapan kegiatan gerakan Bahan sarana gerakan untuk gerakan pengendalian OPT
4. Sasaran Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman
5. Keluaran
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Cabai dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
6. Pelakanaan
o Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
o Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
o Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
o Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Cabai di lapangan.
12. GERAKAN PENGENDALIAN OPT BAWANG MERAH (15 unit)
1. Latar Belakang Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura adalah adanya
serangan OPT. Perkembangan serangan/populasi OPT tidak dapat diprediksi bahkan cenderung menyimpang dari pola normalnya. Akibat serangan OPT seringkali menimbulkan kerusakan berat atau puso bahkan gagal panen. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat bahkan menimbulkan terganggunya sistem distribusi dan rawan pangan serta gangguan kenyamanan hidup masyarakat pada umumnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman dijelaskan bahwa pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura yang menyebutkan bahwa pengelolaan OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Pengelolaan OPT dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, aman konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Tujuan
Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang Merah dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
4. Ruang Lingkup Kegiatan Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi gerakan pengendalian Perlengkapan kegiatan gerakan Bahan sarana gerakan untuk gerakan pengendalian OPT
7. Sasaran Daerah ekplosi atau sumber serangan/kronis endemis dari serangan hama dan penyakit tanaman
8. Keluaran
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman Bawang merah dalam rangka menurunkan tingkat dan luas serangan OPT di daerah sumber serangan/kronis endemis.
9. Pelakanaan
o Pada tahap awal dilakukan pemilihan CPCL dan menghimpun informasi tentang serangan OPT antara lain meliputi jenis OPT, luas serangan, intensitas serangan dan kerugian yang ditimbulkannya, dilanjutkan pertemuan koordinasi yang mengikutsertakan petugas lapang tingkat kabupaten maupun kecamatan (PHP, PPL dan Mantri Tani), aparat desa dan beberapa anggota kelompok tani.
o Persiapan bahan dan atau sarana pengendalian OPT dikoordinasikan dengan petani dan KT pengembang agens hayati berkaitan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sarana gerakan pengendalian OPT yang akan dilakukan oleh petani.
o Kegiatan gerakan pengendalian OPT dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada saat tanaman dalam masa rentan, yaitu secara pre-emptif pada persemaian atau saat awal tanam, pada fase vegetatif tanaman dan pada fase generatif tanaman atau disesuaikan dengan perkembangan OPT yang dikendalikan.
o Pertemuan evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Bawang merah di lapangan.
KAK
Kerangka Acuan Kerja Program : Program PengembanganAgribisnis 3.02.3.02.01.01 Hasil : Mendukung peningkatan produksi, produktivitas
dan kualitas hasil tanaman buah Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura. 3.02.3.02.01.01.0020. Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Buah. Indikator Kinerja : TerlaksananyaPengembangan Kawasan Tanaman
Buah di Jawa Tengah. Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Jeruk 80 ha, Durian 85 ha, Jambu kristal 30 ha,
Pisang 30 ha, Kelengkeng 45 ha, Alpukat 110 ha, Mangga 20 ha, Nenas 10 ha dan Duku 5 Ha.
Festival Buah 1 kali. Volume : 415 Ha.
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.
Dalam melaksankan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana,
tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen
dan bina usaha.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
KAK
Kerangka Acuan Kerja
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman buah dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Seksi Tanaman Buah yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman
buah
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman
buah lintas kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman buah kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
komoditas tanaman buah lintas kabupaten/kota
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomi
tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik
skala kecil, menengah maupun besar karena memiliki keunggulan berupa nilai
jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi,
serta serapan pasar dalam negeri maupun internasional yang semakin meningkat.
Buah-buahan juga memberikan sumbangan yang berarti bagi subsektor
hortikultura maupun sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai produk domestik
bruto (PDB) yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.
Pengembangan buah-buahan sangat potensial sebagai sumber penghasilan bagi
petani, pengelola, kelompok, daerah penghasil, bahkan mampu dimanfaatkan
sebagai sumber devisa di Indonesia. Potensi usaha agribisnis buah-buahan
antara lain didukung dengan kekayaan sumberdaya genetik, kesesuaian
agroklimat, ketersediaan pedoman budidaya yang baik dan benar, sumberdaya
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
KAK
Kerangka Acuan Kerja
manusia, ketersediaan lahan dan air serta akses pasar baik ke pasar lokal
maupun pasar modern dan ekspor.
Sifat pasar hortikultura utamanya komoditas buah yang terbuka dan kompetitif
menuntut petani untuk selalu tanggap dengan indikasi-indikasi yang dapat
melemahkan maupun menguntungkan usahataninya. Secara individual petani
dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang lemah tidak akan
mampu merespon pasar dengan tindakan profesional. Dalam hal ini pemerintah
dituntut untuk memfasilitasi kesenjangan yang terjadi didalam lingkungan petani,
sehingga terjadi sinergi antara kelemahan petani dengan kelebihan pihak ketiga,
terutama dalam penyediaan benih.
Komoditas buah yang memiliki potensi besar untuk diusahakan secara intensif
dan berorientasi agribisnis diantaranya adalah jeruk, durian, pisang, alpukat,
jambu kristal, kelengkeng dan mangga. Komoditas-komoditas tersebut memiliki
nilai strategis/unggul karena produk yang dihasilkan selain potensial dipasar lokal
juga berpeluang terserap oleh konsumen dari daerah lain dari Indonesia bahkan
dapat menjadi komoditas andalan untuk ekspor.
Usaha Pengembangan buah difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu
untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Bila mutu produk buah
Indonesia tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen, maka
dikawatirkan Indonesia akan dibanjiri produk hortikultura impor. Dalam rangka
meningkatkan ketersediaan buah bermutu untuk pemenuhan kebutuhan pasar
baik domestik maupun internasional dilakukan melalui upaya pengembangan
kawasan buah. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian untuk
meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura maka
dilakukan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dain Good Handling
Practices (GHP). Akselerasi penerapan GAP dan GHP difasilitasi melalui
penyediaan sarana prasarana budidaya dan pasca panen yang diperlukan para
pelaku usaha di tingkat lapang untuk mewujudkan kawasan buah dengan produk
yang berdaya saing.
. Pengembangan kawasan tanaman buah tahun 2018 didukung dengan
komponen kegiatan :
• Sosialiasi Pengembangan Kawasan Buah (4 kali)
• Sosialisasi GAP/SOP tanaman buah (4 kali)
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
KAK
Kerangka Acuan Kerja
• Festival Buah (1 kali)
• Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
• Fasilitasi Bantuan Bibit tanaman dan pupuk
3. Tujuan a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan. b. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap poduk buah unggul lokal
c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani / petugas dalam
pengelolaan tanaman buah yang berbasis agribisnis
4. Sasaran a. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah melalui
ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan
kebun.
b. Terlaksananya Festival Buah 1 kali
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalahpelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman buah
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan. 1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi
bantuan dan perkembangannya di lapangan IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
KAK
Kerangka Acuan Kerja
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan
Tanaman Buah di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga Desember
2019.
E. Biaya Yang Diperlukan Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman buah di Jawa Tengah merupakan
bagian dari Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dengan total biaya sebesar
Rp 3.250.000.000,-. (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Ungaran,
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Ir. CATUR WAHUDI, MP. NIP. 19610102 198603 1 015
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS BENIH DAN PENGEMBANGAN
KEBUN DINAS TA. 2019
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan
Pengembangan Kebun Dinas mengacu pada :
1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah Balai Benih
Tanaman Perkebunan. Balai Benih Tanaman Perkebunan berdiri sebagai
perwujudan tuntutan kebutuhan terhadap peredaran dan mutu benih
serta pengelolaan aset pemerintah daerah berupa kebun-kebun dinas.
2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan
Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas.
2. Gambaran Umum
Kebun Dinas Balai Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sejumlah 33 kebun dinas seluas
370,74 hektar yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota yaitu Salatiga, Boyolali,
Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri, Purbalingga,
Banjarnegara, Banyumas, Pemalang, Pekalongan, Batang, Rembang,
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 1 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Sukoharjo dan Jepara. Adapun rincian untuk kebun dinas sebagaimana tersaji
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kebun Dinas Balai Balai Benih Tanaman Perkebunan, Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
No. Kebun Dinas Kota/Kabupaten Luas (ha)
1. Adinuso Batang 8,01
2. Bantarangin Wonogiri 9,60
3. Binangun Purbalingga 3,68
4. Bulu Rembang 21,84
5. Bulukerto Wonogiri 1,32
6. Giriwarno Wonogiri 2,24
7. Gombong Pemalang 8,34
8. Jangglengan Sukoharjo 18,00
9. Jragan Temanggung 1,00
10. Kaliombo Rembang 21,95
11. Kaliwiro Wonosobo 9,46
12. Kandeman Batang 7,24
13. Karanganyar Pekalongan 4,76
14. Karanggedong Temanggung 7,45
15. Karangreja Purbalingga 8,44
16. Limpakuwus Banyumas 10,89
17. Mento Temanggung 5,00
18. Ngagrong Boyolali 4,00
19. Ngawen Salatiga 4,00
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 2 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
20. Noborejo Salatiga 4,00
21. Pagenteran Pemalang 2,00
22. Pirikan Magelang 0,50
23. Redin Purworejo 12,89
24. Sedayu Wonosobo 2,40
25. Selorejo Wonogiri 1,40
26. Sidoharjo Wonogiri 1,37
27. Surjo Batang 1,93
28. Surojoyo Wonosobo 6,29
29. Tanggulrejo Magelang 8,02
30. Wanayasa Banjarnegara 2,00
31. Watuaji Jepara 2,52
32. Wonorejo Batang 157,20
33. Wuryantoro Wonogiri 10,00
Total 370,74
Kondisi geografis dan agroklimat pada masing-masing kebun dinas
berbeda-beda sehingga komoditas perkebunan yang diusahakan di tiap-tiap
kebun dinas juga berbeda-beda. Lokasi dan kondisi lahan termasuk lahan
tegalan dengan ketinggian lokasi bervariasi antara 200 - 1.200 meter dpl,
agroklimat termasuk daerah tadah hujan, curah hujan antara 1.200 – 2.500
mm per tahun. Jenis tanaman setiap kebun dinas bervariasi, baik komoditas
maupun umur tanamannya. Adapun komoditas perkebunan dan
penyebarannya di kebun dinas sesuai dengan Tabel 2.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 3 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Tabel 2. Komoditas Perkebunan dan Penyebarannya di Kebun Dinas Balai
Benih Tanaman Perkebunan
No Komoditas Populasi
(batang)
Kebun Dinas
1 Cengkeh 6.510 Noborejo Salatiga, Tanggulrejo Magelang,
Redin Purworejo, Surojoyo Wonosobo,
Bulukerto Wonogiri, Karangreja
Purbalingga, Binangun Purbalingga,
Limpakuwus Banyumas, Karanganyar
Pekalongan, Adinuso Batang, Surjo
Batang
2 Kakao 15.976 Tanggulrejo Magelang, Pirikan Magelang,
Kaliwiro Wonosobo, Sidoharjo Wonogiri,
Giriwarno Wonogiri, Selorejo Wonogiri,
Bulukerto Wonogiri, Limpakuwus
Banyumas, Kandeman Batang, Wonorejo
Batang, Mento Temanggung
3 Kapuk Randu 1.623 Kandeman Batang, Pasekaran Batang,
Wonorejo Batang, Bulu Rembang
4 Karet 12.460 Adinuso Batang, Watuaji Jepara, Redin
Purworejo, Kaliwiro Wonosobo,
Karangreja Purbalingga, Karanganyar
Pekalongan
5 Kelapa Dalam 12.062 Noborejo Salatiga, Tanggulrejo Magelang,
Pirikan Magelang, Redin Purworejo,
Surojoyo Wonosobo, Kaliwiro Wonosobo,
Sedayu Wonosobo, Sidoharjo Wonogiri,
Giriwarno Wonogiri, Selorejo Wonogiri,
Bulukerto Wonogiri, Binangun
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 4 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Purbalingga, Limpakuwus Banyumas,
Surjo Batang, Adinuso Batang, Bulu
Rembang, Kaliombo Rembang,
Bantarangin Wonogiri, Ngawen Salatiga,
Wonorejo Batang, Mento Temanggung
6 Kemiri 5 Redin Purworejo
7 Kopi Robusta 89.601 Ngagrong Boyolali, Karanggedong
Temanggung, Karangreja Purbalingga,
Wanayasa Banjarnegara, Pagenteran
Pemalang, Noborejo Salatiga, Tanggulrejo
Magelang, Kandeman Batang, Jragan
Temanggung, Karanganyar Pekalongan,
Pirikan Redin Purworejo, Surojoyo
Wonosobo, Kaliwiro Wonosobo, Sedayu
Wonosobo, Limpakuwus Banyumas,
Adinuso Batang, Bulu Rembang, Ngawen
Salatiga, Wonorejo Batang, Mento
Temanggung
8 Lada 815 Karanggedong Temanggung
9 Mete 6 Bantarangin Wonogiri
10 Pala 4.731 Tanggulrejo Magelang, Mento
Temanggung, Kaliwiro Wonosobo,
Karangreja Purbalingga, Surjo Batang,
Adinuso Batang.
11 Panili 422 Noborejo Salatiga, Tanggulrejo Magelang,
Pirikan Magelang
12 Tebu 828.000 Karanganyar Pekalongan, Wonorejo
Batang, Bantarangin Wonogiri,
Wuryantoro Wonogiri, Jangglengan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 5 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Sukoharjo
13 Teh 165.809 Karangreja Purbalingga, Wanayasa
Banjarnegara, Gombong Pemalang,
Pagenteran Pemalang, Adinuso Batang,
Surjo Batang
14 Tembakau 25.000 Ngagrong Boyolali
Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas
dilaksanakan dengan metode dan strategi pengembangan sistem agribisnis.
Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi
pertanian dalam arti luas khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan
perkebunan, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai
produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri),
pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang
kegiatan. Untuk mencapai totalitas hasil, usaha agribisnis dibangun dalam
suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas hasil. Disini dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri
dari dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan
interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas.
Rancang bangun yang akan dikembangkan dalam pembangunan
Kebun Dinas baik sebagai kebun produksi maupun kebun induk (kebun
sumber benih) adalah pola intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi, panen dan
pengolahan hasil panen, pengelolaan secara keseluruhan, integrasi, inovasi,
renovasi, rehabilitasi, kerja sama dan konsolidasi dengan stake holder terkait.
Konsep yang akan dikembangkan mengacu pada pengembangan agribisnis,
sehingga secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 6 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
peningkatan pendapatan kebun dinas, peningkatan penyerapan tenaga kerja
dan kesejahteraan serta menurunkan kemiskinan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas
bertujuan untuk :
1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi kebun dinas dengan metode dan
strategi pengembangan sistem agribisnis.
2. Meningkatkan fungsi Kebun Dinas sebagai tempat penyuluhan dan pendidikan
serta riset masyarakat.
3. Membangun Kebun Sumber Benih dan Kebun Produksi di Kebun Dinas.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan
Kebun Dinas dari perencanaan, sosialisasi, pemanfaatan upah tenaga kerja,
penyediaan bibit dan pengadaan pembibitan, pengendalian H/P, pelaksanaan
kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, panen, pengawalan, pendampingan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis yang dilaksanakan di kebun dinas dalam rangka
optimalisasi kebun.
D. SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih
dan Pengembangan Kebun Dinas adalah :
1. Meningkatkan produksi dan pendapatan hasil tanaman di 32 kebun dinas.
2. Meningkatkan peran dan fungsi kebun dinas sebagai tempat percontohan dan
pendidikan dengan sistim kerjasama stakeholder terkait di 32 kebun dinas.
3. Tersedianya sumber benih tanaman perkebunan.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 7 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
E. LOKASI KEGIATAN
Lokasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun
Dinas yaitu di 32 Kebun Dinas. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Tabel 3. Lokasi Kebun Dinas Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan
Pengembangan Kebun Dinas TA 2019
No. Kebun Dinas Kota/Kabupaten Luas (ha)
1. Adinuso Batang 8,01
2. Bantarangin Wonogiri 9,60
3. Binangun Purbalingga 3,68
4. Bulu Rembang 21,84
5. Bulukerto Wonogiri 1,32
6. Giriwarno Wonogiri 2,24
7. Gombong Pemalang 8,34
8. Jangglengan Sukoharjo 18,00
9. Kaliombo Rembang 21,95
10. Kaliwiro Wonosobo 9,46
11. Kandeman Batang 7,24
12. Karanganyar Pekalongan 4,76
13. Karanggedong Temanggung 7,45
14. Karangreja Purbalingga 8,44
15. Limpakuwus Banyumas 10,89
16. Mento Temanggung 5,00
17. Ngagrong Boyolali 4,00
18. Ngawen Salatiga 4,00
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 8 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
19. Noborejo Salatiga 4,00
20. Pagenteran Pemalang 2,00
21. Pasekaran Batang 1,00
22. Redin Purworejo 12,89
23. Sedayu Wonosobo 2,40
24. Selorejo Wonogiri 1,40
25. Sidoharjo Wonogiri 1,37
26. Surjo Batang 1,93
27. Surojoyo Wonosobo 6,29
28. Tanggulrejo Magelang 8,02
29. Wanayasa Banjarnegara 2,00
30. Watuaji Jepara 2,52
31. Wonorejo Batang 157,20
32. Wuryantoro Wonogiri 10,00
Total 369,24
F. TAHAPAN KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas
meliputi berbagai tahapan kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang
terintegrasi. Komoditas perkebunan di masing-masing kebun dinas
membutuhkan penanganan yang berbeda-beda baik dari teknis waktu maupun
jumlahnya karena penyebaran komoditas perkebunan yang beragam yang
meliputi Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM)
serta Tanaman Tua/Rusak (TT/TR). Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan di
Kebun Dinas dilaksanakan secara kontinyu terus menerus mulai dari awal tahun
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 9 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
sampai dengan akhir tahun dengan tingkat konsentrasi pada bulan awal dan
akhir musim penghujan.
Tahapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun
Dinas adalah sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, meliputi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Operasional
(RKO) baik swakelola maupun penunjukan langsung/lelang beserta
kelengkapannya.
b. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan.
d. Penyusunan Buku Panduan.
e. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Teknis
Kegiatan.
2. Tahap Peningkatan Kualitas Benih, meliputi :
a. Pembibitan tanaman komoditas perkebunan guna mendukung
penyediaan benih perkebunan serta Rehabilitasi tanaman yaitu
mengganti dan meremajakan tanaman yang sudah tua dan atau rusak
tidak produktif lagi untuk dibongkar dan diganti dengan tanaman baru
dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman dan
hasil kebun. Adapun pengaadaan benih yang digunakan untuk
rehabilitasi yaitu meliputi yang meliputi :
- Benih kopi robusta
- Benih kopi arabika
- Benih Cengkeh
- Benih kakao
- Benih jambu mete
- Bibit Kopi sambung
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 10 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
b. Sarana pembibitan meliputi :
- Polibag ukuran 15 x 20 cm
- Polibag ukuran 20 x 25 cm
3. Tahap Pengembangan Kebun Dinas, meliputi :
a. Pelaksanaan intensifikasi kebun dinas
b. Pelaksanaan rehabilitasi kebun dinas
c. Pelaksanaan panen dan pengolahan hasil kebun dinas
d. Pelaksanaan pengelolaan kebun dinas
4. Dukungan sarana produksi, meliputi :
a. Pupuk organik
b. Pupuk majemuk
c. Pupuk KCL
d. Pupuk urea
e. Pupuk SP 36
f. Pupuk ZA
g. Round Up
h. Dithane 45
5. Tahap Peningkatan Kualitas SDM, meliputi :
a. Perekrutan tenaga teknis (outsourcing) dengan kualifikasi pendidikan S1,
D3 dan SMA
b. Rapat koordinasi petugas kebun dinas setiap bulan
6. Tahap Pengawalan dan Supervisi, meliputi :
a. Pengawalan kegiatan kebun dinas
b. Supervisi kegiatan kebun dinas
c. Konsultasi dan koordinasi petugas kebun dinas terkait dengan kegiatan
kebun dinas
d. Fasilitasi pembangunan perkebunan
7. Penunjang Administrasi Kegiatan, meliputi :
a. Penggandaan/fotokopi
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 11 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
G. KELUARAN
1. Capaian Program
a. Pengembangan dan pengelolaan kebun dinas secara optimal dengan
tersedianya bibit sebagai bahan peremajaan dan rehabilitasi serta
terpeliharanya tanaman komoditas perkebunan di kebun dinas;
b. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil kebun dengan pemupukan
yang mengacu pada 5 (lima) tepat;
c. Perbaikan dan peningkatan kualitas benih/bibit unggul dan bermutu.
2. Masukan
Dana yang tersedia sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus
juta rupiah), dengan anggaran swakelola sebesar Rp. 2.325.750.000,- dan
anggaran pengadaan sebesar Rp. 1.174.250.000,-.
3. Keluaran
a. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan kebun dinas secara
optimal dengan denganmelakukan peremajaan, rehabilitasi tanaman yang
tidak produktif lagi serta terpeliharanya tanaman komoditas perkebunan
di 32 kebun dinas dengan luas 369,24 ha.
b. Terlaksananya peningkatan produksi dan produktivitas hasil kebun
dengan pemupukan yang mengacu 5 (lima) tepat, meliputi :
- Pupuk organik 200.000 kg
- Pupuk majemuk 30.000 kg
- Pupuk KCL : 10.000 kg
- Pupuk urea : 20.000 kg
- Pupuk SP 36 : 12.000 kg
- Pupuk ZA : 10.000 kg
- Round up : 600 liter
- Insektisida : 600 kg
c. Terlaksananya penyediaan benih tanaman perkebunan Terlaksananya
rehabilitasi tanaman untuk mengganti dan meremajakan tanaman yang
sudah tua atau rusak yang meliputi :
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 12 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
- Benih kopi robusta (KD Noborejo Salatiga) 50.000 batang
- Benih cengkeh (KD Noborejo Salatiga dan KD Surjo Batang) 25.000
polong
- Benih kopi arabika (KD Ngagrong dan KD Ngawen) 40.000 batang
- Bibit batang bawah kopi (KD Noborejo Salatiga dan KD Sedayu
Wonosobo) 22.500 batang
- Entres kopi (KD Noborejo Salatiga dan KD Sedayu Wonosobo) 22.500
mata
4. Hasil
a. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil kebun dinas;
b. Penyediaan benih/bibit bermutu;
c. Tercapainya target PAD dari Kebun Dinas.
H. ANGGARAN
Dana yang tersedia sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus
juta rupiah), dengan dengan anggaran swakelola sebesar Rp. 2.325.750.000,-
dan anggaran pengadaan sebesar Rp. 1.174.250.000,-. Adapun Rencana
Anggaran Biaya sebagaimana tersaji pada Tabel.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 13 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Total
JumlahVolume Sat Hrg. Sat ( Rp )
3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 3.500.000.0005 2 BELANJA LANGSUNG 3.500.000.0005 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.278.000.0005 2 1 02 HONORARIUM NON PNS 1.278.000.0005 2 1 02 06 Upah Tenaga Kerja 1.278.000.000
- Intensifikasi 8.100 org 1 Keg 1 th 8.100 OH 60.000 486.000.000- Rehabilitasi Kebun 3.700 org 1 Keg 1 th 3.700 OH 60.000 222.000.000- Panen dan Pengolahan Hasil 5.500 org 1 Keg 1 th 5.500 OH 60.000 330.000.000- Pengelolaan Kebun Dinas 4.000 org 1 Keg 1 th 4.000 OH 60.000 240.000.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 2.222.000.0005 2 2 02 Belanja Bahan/ Material 1.415.650.0005 2 2 02 02 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 198.250.000
Belanja Bibit Tanaman 198.250.000- Benih Kopi Robusta 50.000 biji 1 Keg 1 th 50.000 biji 500 25.000.000 Noborejo Salatiga- Benih Kopi Arabika 40.000 biji 1 Keg 1 th 40.000 biji 500 20.000.000- Benih Cengkeh 25.000 polong 1 Keg 1 th 25.000 polon 600 15.000.000- Bibit Batang Bawah Kopi 22.500 btg 1 Keg 1 th 22.500 btg 3.000 67.500.000 Noborejo Salatiga 12.500 btg Sedayu Wonosobo 10.000 btg- Entres Kopi 22.500 mata 1 Keg 1 th 22.500 mata 1.500 33.750.000 Noborejo Salatiga 12.500 mata Sedayu Wonosobo 10.000 mata- Benih Kakao (untuk Kebun Induk) 25.000 Biji 1 Keg 1 th 25.000 Biji 1.000 25.000.000- Benih jambu mete (untuk Kebun Induk) 12.000 Biji 1 Keg 1 th 12.000 Biji 1.000 12.000.000
5 2 2 02 04 1.192.400.000Belanja Pupuk dan Pestisida 1.192.400.000- Pupuk Organik 200.000 kg 1 Keg 1 th 200.000 kg 1.500 300.000.000- Pupuk Majemuk 30.000 kg 1 Keg 1 th 30.000 Kg 12.000 360.000.000- Pupuk KCl 10.000 kg 1 Keg 1 th 10.000 Kg 10.000 100.000.000- Pupuk Urea 20.000 kg 1 Keg 1 th 20.000 Kg 7.400 148.000.000- Pupuk SP 36 12.000 kg 1 Keg 1 th 12.000 Ltr 7.500 90.000.000- Pupuk ZA 10.000 kg 1 Keg 1 th 10.000 kg 7.500 75.000.000- Round up 600 ltr 1 Keg 1 th 600 ltr 85.000 51.000.000- Insektisida 600 ltr 1 Keg 1 th 600 ltr 114.000 68.400.000
1 2
Rekening Rincian PerhitunganPerhitunganKode
Uraian
Belanja Bahan Obat - Obatan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 14 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
5 2 2 02 08 Belanja Peralatan Kerja 25.000.000Polibag ukuran 15x20 cm 200 Kg 1 keg 1 th 200 Kg 50.000 10.000.000Polibag ukuran 20x25 cm 200 Kg 1 keg 1 th 200 Kg 75.000 15.000.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 197.200.000
5 2 2 03 24 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 4.000.000- Honor Narasumber Rapat Koordinasi Petugas 2 org 4 kl 8 oh 500.000 4.000.000
5 2 2 03 32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 193.200.000Petugas Kebun Dinas 193.200.000- Tenaga Teknis S1 Pertanian 4 org 12 Keg 1 thn 48 OK 2.000.000 96.000.000- Tenaga Teknis D3 Pertanian/Perkebunan 2 org 12 Keg 1 thn 24 OK 1.800.000 43.200.000- Tenaga Teknis SMK Pertanian 3 org 12 Keg 1 thn 36 OK 1.500.000 54.000.000
5 2 2 06 8.750.0005 2 2 06 02 8.750.000
Foto CopyLaporan surat dll 43.750 lbr 1 kg 1 th 43.750 lbr 200 8.750.000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.500.0005 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000
Rapat Koordinasi Petugas Kebun Dinas
- Makan dan minum 50 org 12 kl 600 OH 20.000 12.000.000
- Snack dan minum 50 org 12 kl 600 OH 12.500 7.500.0005 2 2 15 580.900.0005 2 2 15 01 580.900.000
Perjalanan pengawalan dan supervisi Kebun Dinas 439.650.000
Uang Harian 945 OH 370.000 349.650.000
Operasional 1 tahun 90.000.000
Perjalanan Konsultasi dari KD ke Balai 108.250.000
Uang Harian 225 OH 370.000 83.250.000
Operasional 1 tahun 25.000.000
Perjalanan Dinas Petugas Fasilitasi Pembangunan Perkebunan 33.000.000
Perjalanan Dinas Petugas Fasilitasi Pembangunan 6 orang 5 kali 11 bulan 330 OH 100.000 33.000.000
JUMLAH TOTAL 3.500.000.000
Belanja cetak dan penggandaanBelanja penggandaan
Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 15 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya NON LS
JumlahVolume Sat Hrg. Sat ( Rp )
3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 2.325.750.0005 2 BELANJA LANGSUNG 2.325.750.0005 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.278.000.0005 2 1 02 HONORARIUM NON PNS 1.278.000.0005 2 1 02 06 Upah Tenaga Kerja 1.278.000.000
- Intensifikasi 8.100 org 1 Keg 1 th 8.100 OH 60.000 486.000.000- Rehabilitasi Kebun 3.700 org 1 Keg 1 th 3.700 OH 60.000 222.000.000- Panen dan Pengolahan Hasil 5.500 org 1 Keg 1 th 5.500 OH 60.000 330.000.000- Pengelolaan Kebun Dinas 4.000 org 1 Keg 1 th 4.000 OH 60.000 240.000.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 1.047.750.0005 2 2 02 Belanja Bahan/ Material 241.400.0005 2 2 02 02 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 97.000.000
Belanja Bibit Tanaman 97.000.000- Benih Kopi Robusta 50.000 biji 1 Keg 1 th 50.000 biji 500 25.000.000 Noborejo Salatiga- Benih Kopi Arabika 40.000 biji 1 Keg 1 th 40.000 biji 500 20.000.000- Benih Cengkeh 25.000 polong 1 Keg 1 th 25.000 polon 600 15.000.000- Benih Kakao (untuk Kebun Induk) 25.000 Biji 1 Keg 1 th 25.000 Biji 1.000 25.000.000 - Benih jambu mete (untuk Kebun Induk) 12.000 Biji 1 Keg 1 th 12.000 Biji 1.000 12.000.000
5 2 2 02 04 119.400.000Belanja Pupuk dan Pestisida 119.400.000- Round up 600 ltr 1 Keg 1 th 600 ltr 85.000 51.000.000- Insektisida 600 ltr 1 Keg 1 th 600 ltr 114.000 68.400.000
5 2 2 02 08 Belanja Peralatan Kerja 25.000.000Polibag ukuran 15x20 cm 200 Kg 1 keg 1 th 200 Kg 50.000 10.000.000Polibag ukuran 20x25 cm 200 Kg 1 keg 1 th 200 Kg 75.000 15.000.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 197.200.000
5 2 2 03 24 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 4.000.000- Honor Narasumber Rapat Koordinasi Petugas 2 org 4 kl 8 oh 500.000 4.000.000
1 2
Belanja Bahan Obat - Obatan
Rekening Rincian PerhitunganKode
UraianPerhitungan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 16 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
5 2 2 03 32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 193.200.000Petugas Kebun Dinas 193.200.000- Tenaga Teknis S1 Pertanian 4 org 12 Keg 1 thn 48 OK 2.000.000 96.000.000- Tenaga Teknis D3 Pertanian/Perkebunan 2 org 12 Keg 1 thn 24 OK 1.800.000 43.200.000- Tenaga Teknis SMK Pertanian 3 org 12 Keg 1 thn 36 OK 1.500.000 54.000.000
5 2 2 06 8.750.0005 2 2 06 02 8.750.000
Foto CopyLaporan surat dll 43.750 lbr 1 kg 1 th 43.750 lbr 200 8.750.000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.500.0005 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000
Rapat Koordinasi Petugas Kebun Dinas
- Makan dan minum 50 org 12 kl 600 OH 20.000 12.000.000
- Snack dan minum 50 org 12 kl 600 OH 12.500 7.500.0005 2 2 15 580.900.0005 2 2 15 01 580.900.000
Perjalanan pengawalan dan supervisi Kebun Dinas 439.650.000
Uang Harian 945 OH 370.000 349.650.000
Operasional 1 tahun 90.000.000
Perjalanan Konsultasi dari KD ke Balai 108.250.000
Uang Harian 225 OH 370.000 83.250.000
Operasional 1 tahun 25.000.000
Perjalanan Dinas Petugas Fasilitasi Pembangunan Perkebunan 33.000.000
Perjalanan Dinas Petugas Fasilitasi Pembangunan 6 orang 5 kali 11 bulan 330 OH 100.000 33.000.000
JUMLAH TOTAL 2.325.750.000
Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja cetak dan penggandaanBelanja penggandaan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 17 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya LS
JumlahVolume Sat Hrg. Sat ( Rp )
3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 1.174.250.0005 2 BELANJA LANGSUNG 1.174.250.0005 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 1.174.250.0005 2 2 02 Belanja Bahan/ Material 1.174.250.0005 2 2 02 02 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman 101.250.000
Belanja Bibit Tanaman 101.250.000- Bibit Batang Bawah Kopi 22.500 btg 1 Keg 1 th 22.500 btg 3.000 67.500.000 Noborejo Salatiga 12.500 btg Sedayu Wonosobo 10.000 btg- Entres Kopi 22.500 mata 1 Keg 1 th 22.500 mata 1.500 33.750.000 Noborejo Salatiga 12.500 mata Sedayu Wonosobo 10.000 mata
5 2 2 02 04 1.073.000.000Belanja Pupuk dan Pestisida 1.073.000.000- Pupuk Organik 200.000 kg 1 Keg 1 th 200.000 kg 1.500 300.000.000- Pupuk Majemuk 30.000 kg 1 Keg 1 th 30.000 Kg 12.000 360.000.000- Pupuk KCl 10.000 kg 1 Keg 1 th 10.000 Kg 10.000 100.000.000- Pupuk Urea 20.000 kg 1 Keg 1 th 20.000 Kg 7.400 148.000.000- Pupuk SP 36 12.000 kg 1 Keg 1 th 12.000 Ltr 7.500 90.000.000- Pupuk ZA 10.000 kg 1 Keg 1 th 10.000 kg 7.500 75.000.000
JUMLAH TOTAL 1.174.250.000
1 2
Belanja Bahan Obat - Obatan
Rekening Rincian PerhitunganKode
UraianPerhitungan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 18 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih
dan Pengembangan Kebun Dinas Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai
pedoman dan bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan agar diperoleh
output dan benefit yang tepat sasaran.
Salatiga, Mei 2018
PLt. Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan
DRS. IMAN BUDIYANTO, MP NIP. 19611214 198703 1 006
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih 19 Dan Pengembangan Kebun Dinas APBD Tahun Anggaran 2019
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENYULUHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING: 2.01.2.01.04.28.15
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KERANGKA ACUAN KERJA
SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Bidang : Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Program : Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
Indikator Kinerja :
Input : Dana APBD TA 2019 Sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(Lima milyar rupiah)
Output : 1. Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
2. Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan
Desa
3. Pertemuan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyuluhan
Outcome : 1. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi SDM Penyuluh
Pertanian dalam mendukung program strategis;
2. Meningkatnya Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan
Desa
3. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
4. Kunjungan dan supervisi serta monitoring evaluasi ke wilayah
binaan di Kabupaten/Kota
Sasaran : Kelembagaan Penyuluhan, Penyuluh, Pelaku utama dan Pelaku
usaha
Lokasi : Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
A. Latar Belakang A.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kegiatan:
1. Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
2. Undang-Undang No. 19\2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani
3. Undang-Undang No. 23 \ 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 \ 2014.
4. Permenpan Nomor: PER\02\MENPAN\2\2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
5. PermenPAN & RB Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
6. Surat Edaran Menpan Nomor: B-299-M.PAN-2-2007 tanggal 9
Februari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 146.1-Kpts-KP.320-3-2007
tentang Hasil Seleksi Pengadaan THL TBPP dan THL TB POPT
Departemen Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007
digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor:82/Permentan/OT.140/8/2013 (Lampiran III berisi Pedoman
LAKUSUSI)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019-2024.
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang
Pedoman Balai Penyuluhan.
12. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian No. 18/Per/SM.600/J/03/13 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa
13. Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan.
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang
Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.
A.2. Gambaran Umum:
Sesuai UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan. Antara lain disebutkan bahwa SDM Penyuluh
terdiri dari Penyuluh PNS, Honorer- Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian (THL TBPP), Penyuluh Swadaya dan Penyuluh
Swasta.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai
tugas meningkatkan Kompetensi SDM Penyuluh. Melalui Anggaran APBD
Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Pertanian
upaya-upaya tersebut dilakukan. Fokus anggaran melalui APBD untuk
Tahun Anggaran 2019 yaitu:
1. Terselenggaranya Magang bagi Penyuluh
2. Terselenggaranya Integrated magang-overseas studi
3. LKTI Penyuluh berbasis kinerja
4. Terselenggaranya seminar penyuluh.
BPK (Balai Penyuluhan Kecamatan) merupakan kelembagaan
penyuluhan struktural pemerintah terbawah yang berkedudukan di
Kecamatan. Posluhdes (Pos Penyuluhan Desa) merupakan lembaga
penyuluhan non struktural yang diamanahkan untuk dibentuk di tingkat
Desa, guna memudahkan para penyuluh pendamping desa melakukan
tugasnya. Karena bersifat non-struktural maka Posluhdes penuh dengan
nuansa partisipatif masyarakat tani di pedesaan.
Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan langsung BPK
menjadi tanggungjawab SKPD Kabupaten yang menangani penyuluhan.
Pembinaan dan Pengembangan Posluhdes utamanya oleh Penyuluh
Lapangan di Wilayah Desa dengan dukungan dari SKPD Kabupaten.
Karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten yang bisa dialokasikan
untuk BPK dan Posluhdes, maka perlu dukungan penganggaran dan
kegiatan dari APBD Provinsi.
Sejalan dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, penataan
kelembagaan perlu ditingkatkan kembali agar berfungsi maksimal dalam
upaya membantu Pelaku utama dan Pelaku usaha
Fasilitasi pertemuan dalam rangka koordinasi, konsulidasi, evaluasi
dan penguatan kelembagaan penyuluhan secara kontinyu, rutin dan
konsisten setiap tahun merupakan upaya membangun eksistensi
kelembagaan sekaligus memotivasi kinerja kelembagaan menuju
terbentuknya system kelembagaan yang ideal dan efektif sesuai dengan
standar pelayanan minimal
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan
SDM Penyuluh Pertanian.
Sedangkan Tujuannya yaitu: Termotivasi dan Meningkatkan Kapasitas
Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian
a. Magang Penyuluh sejumlah 350 orang
b. Integrated magang-overseas studi sejumlah 30 orang
c. LKTI Penyuluh berbasis kinerja sejumlah 20 orang
d. Terselenggaranya seminar penyuluh sejumlah 100 orang
2. Meningkatkan Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Pedesaan
a. Penguatan kelembagaan BPK 20 Unit
b. Demplot percontohan BPK 20 Unit
c. Demplot percontohan Posluhdes 20 Unit
d. Pertemuan Penguatan Posluhdes 40 Unit
e. Pertemuan Apresiasi Kapasitas Manajemen Kelembagaan Penyuluhan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
a. Fasilitasi Kelembagaan Perhiptani
b. Fasilitasi Kelembagaan KTNA
4. Kunjungan dan supervisi serta monitoring evaluasi ke wilayah binaan di
kab/kota.
D. SASARAN : 1. Penyuluh Pertanian PNS, THL TBPP dan Swadaya;
2. Kelembagaan Penyuluhan BPP dan Posluhdes;
3. Kelembagaan Penyuluhan Perhiptani dan KTNA;
E. LOKASI KEGIATAN:
Kegiatan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
F. JADWAL KEGIATAN: Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2019
G. KELUARAN Termotivasi dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh
H. ANGGARAN Seluruh dana dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(Lima milyar rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada SKPD
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2019.
I. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini disusun secara sederhana singkat padat, agar
mudah difahami , dan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE DAN MATERI PENYULUHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING: 2.01.2.01.04.28.15
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KERANGKA ACUAN KERJA
SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Bidang : Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Program : Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
Indikator Kinerja :
Input : Dana APBD TA 2019 Sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(Dua milyar rupiah)
Output : 1. Adopsi Teknologi Pertanian Bagi Petani
2. Updating data petani 35 Kab/kota
3. Lokakarya Petani
Outcome : 1. Kaji Terap teknologi pertanian
2. Mimbar sarasehan Petani
3. terupdatenya data petani 35 Kab/kota
4. Meningkatnya pengetahuan petani terhadap teknologi/melek
teknologi
Sasaran : Pelaku utama dan Pelaku usaha
Lokasi : Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
A. Latar Belakang A.1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kegiatan:
1. Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
2. Undang-Undang No. 19\2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani
3. Undang-Undang No. 23\2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23\2014.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani
A.2. Gambaran Umum:
Peran penyuluh pertanian dalam membangun pertanian salah
satunya adalah pemberdayaan petani dengan merubah pengetahuan,
sikap dan keterampilan petani agar menjadi lebih baik. Metode dan materi
penyuluhan yang digunakan dapat dengan berbagai macam cara. Melalui
anggaran OPD Dinas pertanian dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah,
peran pemberdayaan petani melalui berbagai kegiatan antara lain Adopsi
Teknologi Pertanian Bagi Petani, Updating data petani 35 Kab/kota dan
Lokakarya Petani
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan
Pelaku Utama dan pelaku usaha.
Sedangkan Tujuannya yaitu : Memberikan metode dan materi penyuluhan untuk
meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Utama dan pelaku usaha.
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Adopsi Teknologi Pertanian Bagi Petani
a. Kaji Terap teknologi pertanian
b. Mimbar sarasehan Petani
2. Updating data petani 35 Kab/kota dan
3. Lokakarya Petani
D. SASARAN : 1. Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
E. LOKASI KEGIATAN:
Kegiatan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
F. JADWAL KEGIATAN: Bulan Pebruari sampai dengan Desember 2019
G. KELUARAN Termotivasi dan Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Utama
dan pelaku usaha.
H. ANGGARAN Seluruh dana dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
(Dua milyar rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada SKPD
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2019.
I. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini disusun secara sederhana singkat padat, agar
mudah difahami , dan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
_______________________ KAK Padi Gaga Tahun 2018
PENGEMBANGAN PADI GOGO
LATAR BELAKANG
Konversi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa
Tengah terus meningkat dari tahun ketahun, sementara
kebutuhan pangan terutama beras semakin meningkat.
Produktivitas padi sawah mengalami “leveling off” (stagnant).
Sementara ini perhatian terlalu terfokus pada lahan sawah
beririgasi teknis, sementara masih banyak lahan-lahan tidur
yang belum dikelola dengan optimal, kelestarian sumber daya
lahan dan lingkungan masih kurang mendapat perhatian.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memperhatikan pada
lahan-lahan yang potensial untuk tanaman pangan khususnya
padi seperti lahan dikawasan hutan dan lahan kering untuk
dapat dimanfaatkan secara optimal. Dibeberapa daerah di Jawa
Tengah terdapat lahan dikawasan hutan yang bisa ditanami padi
seperti di Kabupaten Blora, Grobogan, Wonogiri dan Kabupaten
lain yang bisa dikembangkan dan dibudidayakan padi gogo.
Diharapkan dalam pelaksanaan pengembangan padi gogo mulai
ada inovasi teknologi yang dapat dikembangkan ditingkat
pelaksana/petani sehingga disamping ada peningkatan produksi
dan pendapatan juga peningkatan SDM yang memadai,
walaupun peningkatan produksi belum mampu menghela
kesejahteraan petani secara optimal.
_______________________ KAK Pengembangan Padi Gogo Tahun 2018
TUJUAN
Diversifikasi usahatani berbasis padi dengan memperhatikan
keanekaragaman potensi sumberdaya pangan dilahan bukan
sawah
Peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
SASARAN
Daerah yang mempunyai potensi pengembangan padi lahan kering
baik diluar maupun didalam kawasan perhutani.
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas atau
perluasan areal tanam padi gogo di lokasi kegiatan.
Terlaksananya bantuan benih padi gogo kepada petani.
Terwujudnya peningkatan pendapatan petani.
INPUT
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Padi Gogo TA. 2018, disediakan anggaran berupa :
o Benih padi gogo
OUTPUT
Pelaksanaan pengembangan padi gogo di 8 Kabupaten
Dinas Pertanian Dan Pekebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 2
_______________________ KAK Pengembangan Padi Gogo Tahun 2018
LOKASI
Lokasi kegiatan Pengembangan Padi Gogo berada di 8
Kabupaten di Jawa Tengah dengan luas 4.000 ha yang meliputi
Kabupaten :
Kabupaten Blora : 500 ha
Kabupaten Cilacap : 800 ha
Kabupaten Demak : 200 ha
Kabupaten Grobogan : 500 ha
Kabupaten Kebumen : 500 ha
Kabupaten Pati : 500 ha
Kabupaten Rembang : 500 ha
Kabupaten Semarang : 500 ha
PELAKSANAAN
Bantuan benih diberikan kepada petani pelaksana kegiatan
sesuai dengan data CPCL yang dikirim ke Provinsi oleh
Kabupaten /Kota lokasi kegiatan.
Sarana produksi lain yang tidak dibantu agar dilengkapi sendiri
oleh pelaksana kegiatan secara swadaya.
Apabila terjadi permasalahan di tingkat lapang segera diadakan
musyawarah di tingkat Kelompok Tani/Desa dan apabila tidak
dapat diselesaikan maka secara berjenjang dilaporkan ke
tingkat diatasnya.
Monitoring/pemantauan dilakukan oleh petugas propinsi,
Kabupaten/Petugas lapangan mulai dari pelaksanaan
identifikasi calon lokasi dan calon petani sampai dengan panen.
Pelaporan meliputi : laporan awal, laporan pelaksanaan dan laporan
akhir. Laporan awal dibuat setelah mendapatkan CP/CL dan jadwal
waktu tanam. Laporan pelaksanaan dilaporkan setalah pelaksanaan
Dinas Pertanian Dan Pekebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 3
_______________________ KAK Pengembangan Padi Gogo Tahun 2018
dilapangan, dilaporkan secara periodik tentang pelaksanaan dan
perkembangannya dilapangan, permasalahan yang terjadi
dilapangan serta usaha pemecahannya. Sedangkan laporan akhir
dibuat berisi seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi latar
belakang, tujuan, sasaran, input, output, pelaksanaan, permasalahan
dan pemecahan masalah. Hasil pelaksanaan dibedakan hasil didalam
lokasi kegiatan dengan diluar kegiatan/plot serta kesimpulan dan
penutup.
Mengetahui : Kepala Bidang Tanaman Pangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. SARDJANANTO, MM NIP. 19640512 199903 1 010
Dinas Pertanian Dan Pekebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 4
_______________________ KAK Pengembangan Padi Gogo Tahun 2018
Dinas Pertanian Dan Pekebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 5
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
PERCONTOHAN PADI HIBRIDA
LATAR BELAKANG
Kebutuhan beras sebagai salah satu sumber pangan utama
penduduk Indonesia terus meningkat, karena selain penduduk terus
bertambah, juga adanya pola konsumsi penduduk dari non beras ke
beras. Pada pihak lain, terjadinya penyempitan lahan sawah irigasi
subur (intensif) akibat konversi lahan untuk kepentingan non
pertanian dan munculnya fenomena degradasi kesuburan
menyebabkan productivitas padi sawah irigasi cenderung melandai
(leveling off). Kalau dalam waktu dekat tidak ada terobosan baru,
untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk kedepan, kita akan
tergantung beras impor yang sudah barang tentu akan memerlukan
devisa yang juga terus meningkat.
Penduduk Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 200 juta,
dimana kebutuhan pangan dalam hal ini beras cukup besar pula.
Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi penyangga beras
Nasional ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Kenyataan ini
menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan pengadaan
beras dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau, walaupun
untuk mewujudkannya dihadapkan pada tantangan yang makin berat
dan kompleks.
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
Maka untuk mendukung terciptanya peningkatan produksi
diperlukan adanya terobosan baru yang bisa memacu program
tersebut. Untuk mendukung program peningkatan padi di Indonesia
serta dapat tercapainya kembali swasembada beras, maka salah satu
alternatif yang dilaksanakan oleh Propinsi Jawa Tengah adalah
dengan penerapan teknologi baru yaitu pengembangan padi hibrida.
Di wilayah-wilayah yang sesuai, padi hibrida tersebut mampu
meningkatkan hasil 10 – 20 % atau sekitar 1,0 – 1,5 ton/ha lebih
tinggi dibandingkan dengan IR 64.
Padi hibrida dipilih sebagai salah satu teknologi yang diterapkan
secara luas.
Varietas padi hibrida mempunyai potensi hasil lebih tinggi
disebabkan oleh adanya pengaruh heterosis. pengembangan padi
hibrida diarahkan pada :
a. Daerah irigasi terjamin dan tanah subur
b. Bukan daerah endemik hama wereng coklat, tungro
ganjur dan tikus
c. Ketersediaan sarana produksi
d. Sangat spesifik lokasi
e. Petani setempat tanggap terhadap teknologi baru.
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 2
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
TUJUAN
Meningkatkan produksi dan produktivitas padi dengan
mengembangkan teknologi budidaya padi hibrida di lokasi
kegiatan
Memasyarakatkan budidaya padi hibrida
SASARAN
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi di
lokasi kegiatan
Daerah yang berpotensi untuk pengembangan padi hibrida
Tersosialisasikannya budidaya padi hibrida
INPUT
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Padi Hibrida TA. 2019, disediakan anggaran
berupa :
Biaya bibit/benih padi hibrida;
Biaya belanja obat-obatan ;
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 3
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
OUTPUT
Tersalurnya bantuan benih padi hibrida kepada petani
Peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui teknologi
budidaya padi hibrida di lokasi kegiatan.
OUTCOME
Meningkatnya produktivitas di lokasi bantuan
IMPACT
Meningkatnya produksi di lokasi bantuan
LOKASI
Lokasi kegiatan Dem Farm Padi Hibrida berlokasi di 6 kabupaten
seluas 500 ha dengan luasan masing-masing kabupaten Banyumas
75 ha, Blora 100 ha, Cilacap 100 ha, Rembang 75 ha, Wonogiri 75 ha
dan Temanggung 75 ha.
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 4
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
PELAKSANAAN
Kelompok tani pelaksana kegiatan dipilih kelompok tani yang
setuju, mau dan mampu melaksanakan kegiatan Dem Farm
padi hibrida TA. 2019.
Mengingat varietas padi hibrida bersifat sangat spesifik maka
pemilihan lahan harus benar-benar disesuaikan dengan syarat
tumbuh padi hibrida.
Lahan yang digunakan pengembangan padi hibrida merupakan
hamparan kelompok tani bukan daerah endemis hama dan
penyakit terutama tungro dan wereng batang coklat dan bukan
wilayah yang beresiko tinggi terhadap banjir dan kekeringan.
Sarana produksi lain yang tidak dibantu agar dilengkapi
sendiri oleh petani secara swadaya.
Apabila terjadi permasalahan di tingkat lapang segera diadakan
musyawarah di tingkat kelompok dan apabila tidak dapat
diselesaikan maka secara berjenjang dilaporkan ke tingkat
diatasnya.
Monitoring/pemantauan dilakukan oleh petugas propinsi,
kabupaten pelaksana kegiatan mulai dari pelaksanaan
identifikasi calon lokasi dan calon petani sampai dengan panen.
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 5
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
Pelaporan meliputi : laporan awal, laporan pelaksanaan dan laporan
akhir. Laporan awal dibuat setelah mendapatkan CP/CL dan jadwal
waktu tanam. Laporan pelaksanaan dilaporkan setalah pelaksanaan
dilapangan, dilaporkan secara periodik tentang pelaksanaan dan
perkembangannya dilapangan, permasalahan yang terjadi dilapangan
serta usaha pemecahannya.
Sedangkan laporan akhir dibuat berisi seluruh rangkaian kegiatan
yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, input, output,
pelaksanaan, permasalahan dan pemecahan masalah. Hasil
pelaksanaan dibedakan hasil didalam lokasi kegiatan dengan diluar
kegiatan/plot serta kesimpulan dan penutup.
Mengetahui : Kepala Bidang Tanaman Pangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. SARDJANANTO, MM NIP. 19640512 199903 1 010
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 6
_______________________ KAK Padi Hibrida Tahun 2019
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 7
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
PERCONTOHAN PADI RAWA
LATAR BELAKANG
Mendengar lahan rawa, sebagaian besar masyarakat akan
membayangkan lahan terlantar yang dipenuhi genangan air dan
tumbuhan yang tampak mengerikan. Rawa juga sering diasosiasikan
sebagai daerah sumber penyakit, terutama malaria. Karena itu
masyarakat menelantarkan lahan tersebut.
Di Indonesia diperkirakan luas lahan rawa mencapai 33,5 juta
hektar (ha), sebagai besar berada di wilayah Kalimanatan dan
Sumatera. Hasil survai Litbang Pertanian, sekitar 9,5 juta ha
merupakan lahan yang sangat berpotensi dikembangkan menjadi
lahan pertanian. Dari luasan tersebut baru 4,18 juta yang
termanfaatkan. Jadi sangat disayangkan, jika lahan seluas itu tidak
dimanfaatkan. Meninggat lahan sawah di Pulau Jawa yang makin
menyusut akibat alih fungsi lahan.
Dari hasil penelitian, ternyata dengan sentuhan teknologi
produksi tanaman padi di lahan rawa bisa mencapai 2-6 ton/ha.
Kalkulasi sederhana, jika 10 persen saja dari luas lahan rawa di
Indonesia dimanfaatkan dengan baik, maka akan ada tambahan 1,9
juta ton gabah.
Artinya, lahan rawa menyimpan potensi yang sangat besar bagi
ketahanan pangan Indonesia. Perluasan areal tanam padi dengan
memanfaatkan lahan rawa menjadi salah satu jawaban yang relevan.
Tentunya dibarengi dengan penerapan teknologi tepat guna.
Bagaimanapun juga, lahan rawa bukanlah lahan pertanian pada
umumnya. Ada beberapa masalah mendasar yang harus dihadapi
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
dan diatasi. Misalnya, kemasaman tanah, lama genangan air, dan
kadar unsur hara yang tergolong sangat rendah, terutama unsur P.
Kemasaman tanah akan memicu keracunan bagi tanaman, sehingga
akar tanaman tidak berkembang baik.
Pengolahan lahan rawa dapat dilakukan dengan memperhatikan dua
aspek dasar budidaya yakni, penggunaan benih varietas unggul
adaptif dan manajemen kesuburan tanah. Penggunaan variestas
adaptif lahan rawa akan mendorong keberhasilan budidaya tanaman.
Dengan kemampuan adaptif ini tanaman akan tumbuh dengan
normal, bahkan sangat baik di lahan rawa
TUJUAN
Meningkatkan produksi dan produktivitas padi dengan
mengembangkan teknologi budidaya padi rawa di lokasi
kegiatan
Memasyarakatkan budidaya padi rawa
SASARAN
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi di
lokasi kegiatan
Daerah yang berpotensi untuk pengembangan padi rawa
Tersosialisasikannya budidaya padi di lahan rawa
INPUT
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Percontohan
Padi rawa, disediakan anggaran berupa :
Biaya bibit/benih padi lahan rawa;
Biaya belanja obat-obatan ;
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 2
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
OUTPUT
Tersalurnya bantuan benih padi lahan rawa kepada petani
Peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui teknologi
budidaya padi rawa di lokasi kegiatan.
OUTCOME
Meningkatnya produktivitas di lokasi bantuan
IMPACT
Meningkatnya produksi di lokasi bantuan
LOKASI
Lokasi kegiatan Percontohan Padi Rawa berlokasi di 4 kabupaten
seluas 150 ha dengan luasan masing-masing kabupaten Cilacap 25
ha, Demak 25 ha, Jepara 25 ha, Kudus 25 ha, Pati 25 ha dan
Semarang 25 ha.
PELAKSANAAN
Kelompok tani pelaksana kegiatan dipilih kelompok tani yang
setuju, mau dan mampu melaksanakan kegiatan Percontohan
Padi Rawa TA. 2019.
Mengingat varietas padi lahan salinitas bersifat sangat spesifik
maka pemilihan lahan harus benar-benar disesuaikan dengan
syarat tumbuh padi rawa.
Sarana produksi lain yang tidak dibantu agar dilengkapi
sendiri oleh petani secara swadaya.
Apabila terjadi permasalahan di tingkat lapang segera diadakan
musyawarah di tingkat kelompok dan apabila tidak dapat
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 3
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
diselesaikan maka secara berjenjang dilaporkan ke tingkat
diatasnya.
Monitoring/pemantauan dilakukan oleh petugas propinsi,
kabupaten pelaksana kegiatan mulai dari pelaksanaan
identifikasi calon lokasi dan calon petani sampai dengan panen.
Pelaporan meliputi : laporan awal, laporan pelaksanaan dan laporan
akhir. Laporan awal dibuat setelah mendapatkan CP/CL dan jadwal
waktu tanam. Laporan pelaksanaan dilaporkan setalah pelaksanaan
dilapangan, dilaporkan secara periodik tentang pelaksanaan dan
perkembangannya dilapangan, permasalahan yang terjadi
dilapangan serta usaha pemecahannya.
Sedangkan laporan akhir dibuat berisi seluruh rangkaian kegiatan
yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, input, output,
pelaksanaan, permasalahan dan pemecahan masalah. Hasil
pelaksanaan dibedakan hasil didalam lokasi kegiatan dengan diluar
kegiatan/plot serta kesimpulan dan penutup.
Mengetahui : Kepala Bidang Tanaman Pangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. SARDJANANTO, MM NIP. 19640512 199903 1 010
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 4
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 5
_______________________ KAK Padi Rawa Tahun 2019
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 6
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
4 PERCONTOHAN LAHAN SALINITAS
LATAR BELAKANG
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan hasil
interaksi antara faktor genetik, faktor internal yang mengitegrasikan
berbagai sel, jaringan dan organ menjadi satu kesatuan struktural
dan fungsional serta faktor lingkungan (Loveless, 1991). Faktor
genetik tanaman meliputi umur tanaman, kondisi hormon dan
kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, sedangkan faktor
lingkungan meliputi cahaya matahari, suhu dan kelembaban,
ketersediaan unsur hara dan air serta kompetisi antar tanaman
(Crowder, 1986; Loveless, 1991). Selain itu, sistem budidaya suatu
tanaman yang tepat melalui pemilihan varietas dan pengolahan
lingkungan tumbuh melalui perbaikan cara bercocok tanam seperti
pengolahan tanah, pemupukan, pengairan dan sebagainya
merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan
pertumbuhan dan produktivitas tanaman secara optimal.
Faktor yang sangat menentukan keberhasilan tumbuh tanaman
adalah kondisi tanah atau lahan yang digunakan. Semakin baik
kondisi tanah atau subur, maka pertumbuhan tanaman akan
meningkat. Salah satu masalah yang banyak ditemukan pada lahan-
lahan pertanian adalah salinitas tanah. Dalam hubungannya dengan
salinitas, tanah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tanah
(Buckman and Brady, 1982). Pertama, adalah tanah salin yaitu tanah
yang mengandung konsentrasi garam terlarut netral yang jumlahnya
cukup besar bagi pertumbuhan kebanyakan tanaman. Sekitar 15%
kemampuan pertukaran kation tanah ini diduduki oleh ion natrium
dan pH biasanya kurang dari 8,5. Hal ini disebabkan oleh garam
terlarut kebanyakan bereaksi netral dan hanya sebagian kecil
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
natrium yang dapat tertukar. Tanah semacam ini kadang-kadang
disebut tanah alkali putih, karena terdapat kerak di permukaan yang
berwarna muda/cerah.
Kedua adalah tanah salin-sodik yaitu kelompok tanah yang
mengandung cukup banyak garam netral terlarut dan ion natrium
teradsorpsi yang sangat merugikan tanaman. Kemampuan
pertukaran kation natrium lebih dari 15% dengan pHnya kurang dari
8,5. lectric conductivity (EC) pada tanah ini lebih dari 4 mmhos/cm.
Perbedaan dengan tanah salin adalah pelindian akan menaikkan pH
tanah salin-sodik dengan nyata. Kenaikan pH ini tidak akan terjadi
apabila garam-garam yang terdapat didalam tanah salin-sodik adalah
garam Ca dan Mg. Hal ini sangat merugikan karena ion natrium
menjadi aktif dan dapat mendispersi koloida mineral yang
membentuk struktur tanah yang kuat dan kedap. Dengan demikian
dapat terjdi keracunan natrium yang nyata.
Tanah sodik dalah tanah yang mengandung banyak garam terlarut
netral. Pengaruh merusak pada tanaman sebagian besar disebabkan
oleh keracunan ion Na dan ion OH. Natrium yang dapat tertukar
lebih dari 15% dari kemampuan pertukaran total tanah ini, bebas
untuk dihidrolisa. EC pada tanah ini lebih kecil dari 4 mmhos/cm
dengan pH lebih dari 8,5 bahakan sampai 10. Kebasaan tanah ini
sangat tingi disebabkan oleh kandungan Na2CO3 pada permukaan
tanah yang dapat menimbulkan perubahan warna tanah menjadi
gelap, sehingga sering disebut alkali hitam. Tanah semacam ini
sering terdapat di daerah sempit yang licin (slick-spots) yang
dikelilingi oleh tanah-tanah produktif.
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 2
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
TUJUAN
Meningkatkan produksi dan produktivitas padi dengan
mengembangkan teknologi budidaya padi di lahan salinitas di
lokasi kegiatan
Memasyarakatkan budidaya padi tahan salinitas
SASARAN
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi di
lokasi kegiatan
Daerah yang berpotensi untuk pengembangan padi lahan
salinitas
Tersosialisasikannya budidaya padi di lahan salinitas
INPUT
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Percontohan
Lahan Salinitas, disediakan anggaran berupa :
Biaya bibit/benih padi lahan salinitas;
Biaya belanja obat-obatan ;
OUTPUT
Tersalurnya bantuan benih padi lahan salinitas kepada petani
Peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui teknologi
budidaya padi salinitas di lokasi kegiatan.
OUTCOME
Meningkatnya produktivitas di lokasi bantuan
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 3
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
IMPACT
Meningkatnya produksi di lokasi bantuan
LOKASI
Lokasi kegiatan Percontohan Padi Salinitas berlokasi di 4 kabupaten
seluas 100 ha dengan luasan masing-masing kabupaten Batang 25
ha, Cilacap 25 ha, Demak 25 ha, Jepara 25 ha, Kendal 30 ha,
Pemalang 30 ha, Pati 30 ha, Pekalongan 30 Ha, Rembang 30 ha dan
Brebes 30 ha.
PELAKSANAAN
Kelompok tani pelaksana kegiatan dipilih kelompok tani yang
setuju, mau dan mampu melaksanakan kegiatan Percontohan
Padi Salinitas TA. 2019.
Mengingat varietas padi lahan salinitas bersifat sangat spesifik
maka pemilihan lahan harus benar-benar disesuaikan dengan
syarat tumbuh padi salinitas.
Sarana produksi lain yang tidak dibantu agar dilengkapi
sendiri oleh petani secara swadaya.
Apabila terjadi permasalahan di tingkat lapang segera diadakan
musyawarah di tingkat kelompok dan apabila tidak dapat
diselesaikan maka secara berjenjang dilaporkan ke tingkat
diatasnya.
Monitoring/pemantauan dilakukan oleh petugas propinsi,
kabupaten pelaksana kegiatan mulai dari pelaksanaan
identifikasi calon lokasi dan calon petani sampai dengan panen.
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 4
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
Pelaporan meliputi : laporan awal, laporan pelaksanaan dan laporan
akhir. Laporan awal dibuat setelah mendapatkan CP/CL dan jadwal
waktu tanam. Laporan pelaksanaan dilaporkan setalah pelaksanaan
dilapangan, dilaporkan secara periodik tentang pelaksanaan dan
perkembangannya dilapangan, permasalahan yang terjadi
dilapangan serta usaha pemecahannya.
Sedangkan laporan akhir dibuat berisi seluruh rangkaian kegiatan
yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, input, output,
pelaksanaan, permasalahan dan pemecahan masalah. Hasil
pelaksanaan dibedakan hasil didalam lokasi kegiatan dengan diluar
kegiatan/plot serta kesimpulan dan penutup.
Mengetahui : Kepala Bidang Tanaman Pangan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. SARDJANANTO, MM NIP. 19640512 199903 1 010
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 5
_______________________ KAK Padi Salinitas Tahun 2019
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah _________________________________ 6
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM : PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KEGIATAN : PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
PERKEBUNAN
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu diantaranya adalah adanya serangan Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT). Salah satu OPT yang penting adalah hama Penggerek Buah
Kakao (PBK) atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Cacaomoth”
(Conopomorpha cramerella Snellen)
Pada perkebunan kakao saat ini hama PBK berkembang dengan pesatnya, sehingga
sangat merugikan para petani kakao dengan tingkat serangan mencapai ± 80%,
Beberapa OPT penting yang menyerang pertanaman kopi diantaranya
adalah Hypothenemus hampei, Hemileia vastatrix, nematode Pratylenchus coffeae
dan Radopholus similes, penggerek Xyleborus compactus, beberapa kutu-kutuan
seperti Planococcus citri, Coccus viridis, dan bercak daun Cercospora coffeicola.
Jenis OPT utama yang masih menjadi ancaman dalam upaya peningkatan produksi
dan produktivitas tanaman berkelanjutan antara lain : hama kumbang kelapa
Oryctes rhinoceros dan kumbang sagu Rhynchoporus ferrugineus pada tanaman
kelapa.
Disamping itu rendahnya produktivitas dan kualitas cengkeh juga disebabkan
oleh serangan hama dan penyakit. Hama yang banyak menyerang tanaman
cengkeh antara lain : penggerek batang (Nothopeus spp. dan Hexamitodera
semivelutina), Kutu daun ( Coccus viridis) sedangkan penyakit yang banyak
menyerang antara lain : Mati Bujang, BPKC (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh) ,
CDC (Cacar Daun Cengkeh), Becak daun bibit (Gloeosporium piperatum) dan jamur
akar .
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman
perkebunan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam budidaya
tanaman perkebunan, hal ini perlu disadarai sebab bila tanaman mengalami
serangan hama/penyakit hingga melewati batas ambang ekonomi (AE), namun tidak
2
ada perlakuan/tindakan pengendalian, maka bagian tanaman yang terserang akan
mengalami kerusakan, proses metabolisme tidak berjalan normal, sehingga akan
berpengaruh terhadap penurunan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas
dan pada akhirnya secara ekonomis merugikan petani, karena pendapatannya
menurun. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya menyadarkan petani agar mau
membiasakan membudidayakan tanamannya dengan baik, sesuai jenis komoditas
yang diusahakan (budidaya tanaman sehat), melakukan pengamaatan rutin dan bila
didapati serangan OPT maka ditempuh dengan melakukan pengendalian OPT
dengan memprioritaskan cara-cara yang aman terlebih dahulu, misalnya dengan
mengutamakan penggunaan Agens Pengendali Payati (APH), atau Pestisida Nabati
(Pesnab) agar ekosistem tetap lestari, hasil produksi pertanian bebas residu, dan
dikonsumsi oleh konsumen tidak menimbulkan efek negative, bila terpaksa harus
menggunakan pestisida sintetik karena serangan OPT sudah melewati ambang
toleransi, maka pemakaiannya harus bijaksana.
Untuk itu dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah, hal tersebut diatas telah difasilitasi dari Program Penegembangan
Agribisnis, kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman
Perkebunan.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut pengendalian OPT Kakao, Kopi,
Kelapa, dan Cengkeh selauas 600 Ha pada 30 Lokasi, dapat menjadi percontohan
bagi petani, kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat serangan OPT dapat
ditekan seminimal mungkin, yang pada akhirnya produktivitas dan pendapatan
petani akan meningkat.
3
B. Tujuan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan pengendalian hama penyakit
tanaman perkebunan adalah :
1. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kakao 6 (enam) Lokasi/Kabupaten
Untuk mengetahui efektivitas dan cara pengendalian hama khususnya Penggerek
Buah Kakao /PBK (Conophomorpha cramerella) pada tanaman kakao milik petani
di kabupaten Batang, Wonogiri, Karanganyar, Pekalongan, Jepara dan Tegal.
2. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kopi, 8 (delapan Lokasi/kabupaten
Untuk mengetahui efektivitas dan cara pengendalian hama khususnya Penggerek
Buah Kopi / PBKo (Hypothenemus hampei) pada tanaman kopi milik petani di
kabupaten Kendal, Temanggung, Semarang, Purbalingga, Pemalang,
Banjarnegara, Pekalongan dan Jepara.
3. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kelapa 10 (sepuluh)
Lokasi/Kabupaten Untuk mengendalikan hama Oryctes rhinoceros pada tanaman
kelapa di kabupaten Cilacap, Sragen, Karanganyar, Grobogan, Jepara, Demak,
Pemalang, Tegal, Brebes dan Rembang.
4. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Cengkeh 6 (enam) lokasi/
kabupaten
Untuk pengendalian hama utama pada tanaman cengkeh yaitu Penggerek
Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC) di kabupaten Boyolali, Batang,
Kebumen, Tegal, Purworejo, dan Cilacap.
4
C. Sasaran
Sasaran Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman perkebunan adalah :
1. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kakao
Terkendalinya hama khususnya Penggerek Buah Kakao / PBK (Conophomorpha
cramerella) pada tanaman kakao yang melibatkan petani di di kabupaten Batang,
Wonogiri, Pekalongan, Jepara, Tegal dan Karanganyar, seluas 100 ha.
2. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kopi
Menurunnya populasi serangan hama Penggerek Buah Kopi / PBKo
(Hypothenemus hampei pada tanaman kopi yang melibatkan petani di kabupaten
kabupaten Kendal, Pemalang, Semarang, Jepara, Pekalongan, Banjarnegara,
Purbalingga, dan Temanggung, seluas 160 ha.
3. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Kelapa
Menurunnya populasi serangan hama Oryctes rhinoceros dan Rhynchoporus sp.
pada tanaman kelapa yang melibatkan petani di kabupaten kelapa di kabupaten
Cilacap, Sragen, Karanganyar, Rembang, Grobogan, Jepara, Demak, Pemalang,
Tegal, dan Brebes, seluas 200 ha.
4. Pengendalian Hama Penyakit pada tanaman Cengkeh
Terkendalinya hama utama pada tanaman cengkeh yaitu yaitu Penggerek
Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC yang melibatkan petani di
kabupaten kabupaten Boyolali, Batang, Tegal, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap,
seluas 120 Ha.
5
II. INDIKATOR KINERJA
A. Input/Masukan Dana yang tersedia Rp. 975.834.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), SDM Staf Balai Perlindungan Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan , Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
B. Output/Keluaran
1. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama PBK (Conophomorpha
cramerella) pada tanaman Kakao di kabupaten Batang, Wonogiri, Pekalongan,
Jepara, Tegal dan Karanganyar.
2. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama PBKo (Hypothenemus
hampei) pada tanaman kopi di kabupaten Kendal, Pemalang, Semarang, Jepara,
Pekalongan, Banjarnegara, Purbalingga dan Temanggung.
3. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama Penggerek Batang Cengkeh
dan CDC pada tanaman Cengkeh di kabupaten Boyolali, Batang, Kebumen,
Tegal, Purworejo, dan Cilacap.
4. Terlaksananya Sosialisasi dan Pengendalian hama Oryctes rhinoceros dan
Rhyncophorus sp pada tanaman kelapa di kabupaten Cilacap, Sragen,
Karanganyar, Rembang, Grobogan, Jepara, Demak, Pemalang, Tegal dan Brebes.
C. Outcome/Hasil
1. Terkendalinya hama PBK Conophomorpha cramerella pada tanaman Kakao di
kabupaten Batang 20 ha, Wonogiri 20 ha, Pekalongan 20 ha, Jepara 20 ha, Tegal
20 ha dan Karanganyar 20 ha.
2. Terkendalinya hama PBKo Hypothenemus hampei pada tanaman Kopi di
kabupaten Kendal 20 ha, Temanggung 20 ha, Semarang 20 ha, Purbalingga 20
ha, Pemalang 20 ha, Banjarnegara 20 ha, Pekalongan 20 ha dan Jepara 20 ha.
6
3. Terkendalinya hama Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar Daun Cengkeh (CDC)
pada tanaman Cengkeh di kabupaten Boyolali 20 ha, Batang 20 ha, Tegal 20 ha,
Purworejo 20 ha, Kebumen 20 ha dan Cilacap 20 ha.
4. Terkendalinya hama Oryctes rhinoceros pada tanaman kelapa di kabupaten,
Cilacap 20 ha, Sragen 20 ha, Karanganyar 20 ha, Rembang 20 ha, Tegal 20 ha
Grobogan 20 ha, Jepara 20 ha, Demak 20 ha, Pemalang 20 ha,dan Brebes 20 ha.
D. Benefit/ Manfaat
1. Menurunnya tingkat serangan hama PBK Conophomorpha cramerella pada
tanaman Kakao di kabupaten Batang 20 ha, Wonogiri 20 ha, Pekalongan 20 ha,
Jepara 20 ha, Tegal 20 ha dan Karanganyar 20 ha.
2. Menurunnya tingkat serangan PBKo Hypothenemus hampei pada tanaman kopi
di kabupaten Kendal 20 ha, Temanggung 20 ha, Semarang 20 ha, Purbalingga
20 ha, Pemalang 20 ha, Banjarnegara 20 ha, Pekalongan 20 ha dan Jepara 20
ha.3. Menurunnya tingkat serangan hama Penggerek Batang Cengkeh dan Cacar
Daun Cengkeh (CDC) pada tanaman Cengkeh di kabupaten Semarang 20 hektar,
Pemalang 20 hektar dan Cilacap 20 hektar.
4. Menurunnya tingkat serangan hama Oryctes rhinoceros dan Rhyncophorus sp
pada tanaman kelapa di kabupaten Cilacap 20 ha, Sragen 20 ha, Karanganyar 20
ha, Rembang 20 ha, Tegal 20 ha, Grobogan 20 ha, Jepara 20 ha, Demak 20 ha,
Pemalang 20 ha, dan Brebes 20 ha.
E. Impact/Dampak
1. Produksi tanaman Kakao meningkat
2. Produksi tanaman Kopi meningkat
3. Produksi tanaman Cengkeh meningkat
4. Produksi tanaman Kelapa meningkat
5. Produksi tanaman Tembakau meningkat
6. Produksi tanaman Nilam meningkat
7
III. TAHAPAN KEGIATAN
A. Persiapan
Tahap persiapan pada sub kegiatan Pengendalian OPT Tembakau dan Cengkeh
terdiri dari :
1. Pengadaan ATK guna memfasilitasi pembuatan buku Panduan, Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), dan pembuatan materi rapat
dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Pebruari 2019. Sedangkan
untuk memfasilitasi pembuatan materi sosialisasi, pembuatan Surat Keputusan
(SK-SK), pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi, dll. pengadaan ATK
dijadwalkan mulai bulan Pebruari sampai dengan Agustus 2019. Untuk
memfasilitasi pembuatan laporan akhir, penyelesaikan SPJ, dll. pengadaan ATK
dijadwalkan pada bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2019.
2. Koordinasi dengan Kabupaten dan survey lokasi kegiatan dilaksanakan bulan
Pebruari, April, Juni dan Agustus 2019;
3. Rapat Koordinasi dlaksanakan pada bulan Januari 2019;
4. Pembuatan SK Pengajar, CP/CL.
B. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pengadaan alat dan bahan, terdiri dari :
a. Pembuatan APH / Pesnab sebagai salah satu sarana pengendalian OPT.
Pelaksanaannya berupa pembelian belanja bahan bakar gas, alat peraga, dan
bahan laboratorium, serta pembayaran upah tenaga kerja (memasak
media APH, strilisasi ruang lab., dll.) yang dilaksanakan mulai bulan
Januari sampai dengan Juli 2019;
b. Pengadaan bahan Pengendalian (Peralatan sarungisasi, Hypotan dan
Ferotrap) dilaksanakan pada bulan Pebruari, April dan Agustus 2019;
8
c. Pembuatan papan nama kegiatan dan label sampel. Dilaksanakan pada bulan
Pebruari, April, Juli dan Agustus 2019;
d. Pengadaan alat peraga untuk peserta pada bulan Pebruari, April, Juli dan
Agustus 2019;
e. Pengadaan ATK peserta. pada bulan Pebruari, sampai Agustus 2019;
2. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari :
a. Pemberitahuan ke Kabupaten tentang waktu pelaksanaan kegiatan dan
permohonan fasilatasi kepada Dinas Kabupaten untuk dapat mengundang
petani peserta;
b. Sewa ruang pertemuan, dilaksanakan bulan Pebruari, April, Juli dan Agustus
2019;
c. Penyerahan uang harian peserta, dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juli
dan Agustus 2019;
d. Pembuatan dokumentasi kegiatan. dilaksanakan pada bulan Pebruari, April,
Juli dan Agustus 2019;
e. Penyerahan honor Pengajar dan Penyusun Materi, dilaksanakan pada bulan
Pebruari, April, Juli dan Agustus 2019;
f. Penyerahan upah tenaga kerja pengendalian OPT, dilaksanakan pada bulan
Pebruari, sampai dengan Nopember 2019;
g. Pembayaran uang makan dan minum peserta kegiatan pada Pebruari, April,
Juli dan Agustus 2019;
h. Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi. Dilaksanakan pada bulan
Pebruari,Maret, April, Juni dan Agustus 2019;
j. Perjalaan Dinas dalam rangka pendampingan pengamatan dan pengendalian
OPT, dilaksanakan mulai bulan Pebruari s/d Nopember 2019.
9
3. Monev dan Pelaporan
Terdiri dari :
a. Perjalanan Dinas dalam rangka Monev Pelaksanaan Pengendalian OPT,
dilaksanakan pada bulan Pebruari, April, Juni dan Nopember 2019;
b. Pembuatan Laporan akhir kegiatan pada bulan Desember 2019.
10
IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
A. Kesimpulan
1. Kegiatan pelaksanaan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan dengan
metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT) utamanya penggunaan Agens
Pengendali Hayati (APH), maka kuantitas dan kualitas hasil produksi dapat
meningkat, ekosistem terjaga, hasil produksi aman bagi konsumen yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tidak mencemari lingkungan. 2. Serangan OPT apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan kerugian berupa
penurunan produksi 25 % sampai lebih dari 50 %, bahkan dapat mematikan
tanaman.
3. Pengendalian OPT harus dilakukan secara terpadu (PHT) sesuai dengan amanat
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
4. Sosialisasi pengendalian OPT secara terpadu, dengan titik berat pelestarian
musuh alami, pemanfaatan Agens Pengendali Hayati, dan penggunaan Pestisida
Nabati masih perlu terus dilakukan dengan tujuan para petani/kelompok tani
mau dan mampu melaksanakannya.
B. Tindak Lanjut
1. Melakukan evaluasi hasil pengendalian pada tahun berikutnya, utamanya
dampaknya terhadap penurunan tingkat serangan OPT dan peningkatan
produksi/produktivitas.
2. Tetap mengusulkan kegiatan serupa pada tahun-tahun anggaran ke depan
sehingga seluruh petani/kelompok tani pernah menerima sosialisasi pengendalian
OPT dan bantuan pengendalian bagi petani/kelompok tani yang membutuhkan.
11