Post on 10-Dec-2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN & INVESTASI
Strategi Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai / KBLBB ( BEV )
Jakarta, 9 Desember 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
Webinar B2TKE-BPPT : Melihat Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Kendaraan Listrik
Visi Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik
Emisi GRK dari BBM
Transportasi: 127,881
Ggrams CO2e [24,71%, #2]
Impor BBM: Rp 330 T [2017]
Optimalisasi kapasitas listrik
terpasang: 10%
Potensi Indonesia menjadi
bagian dari Global Supply
Chain: Batere Kendaraan Listrik
Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor (sd 2018)
Sumber: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133
KBL-BB Sebagai Era Baru Alat Transportasi
KBL BB sebagai solusi:
• Alat transportasi bebas polusi > Dampak Polusi Bagi Kesehatan;
• Alat transportasi bebas konsumsi BBM > Dampak Bagi Defisit Perdagangan;
• Peluang baru industrialisasi > Industri Penghasil Produk Ramah Lingkungan
4
I II III
Dukungan dan komitment seluruhpihak diperlukan dalam mencapaiprogram“Zero Emisi” menuju “Langit BiruIndonesia”
5
Membangun ekosistem KBLBB di Indonesia
6
Kebijakan Percepatan Industri KBL BB
Semangat Percepatan Program
Kendaraan Bermotor Listrik Nasional berbasis Batere
❑ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai [Battery Electric Vehicle] untuk Transportasi Jalan
• Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri
• Pemberian insentif
• Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai
• Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai
• Perlindungan terhadap lingkungan hidup
7
Target Program Percepatan KBL BB
8
2020 2021 2022 2023 2024
Finalisasi Regulasi& Kebijakan
Implementasi Regulasi & Kebijakan
Transformasi ICE to BEV
TransformasiICE to BEV
Peningkatan penggunaan jenis-jenis KBL BB (Roda 2- Roda 4/lebih) baik pribadi maupun umum, peningkatankapasitas produksi industri KBL BB, peningkatan eksosistem KBL BB: Berkembangnya SPKLU/Battery Swap,peningkatan jumlah Bengkel Konversi ICE to KBL BB, peningkatan skema pembiayaan kepemilikan KBL BB, Industripenunjang recycle baterai ramah lingkungan
Pentahapan Penguatan Struktur Industri KBL BB(contoh ilustrasi)
9
Tahun 2021 Investor melakukanperakitan KBL BB (CKD)
Investor diperkenankanuntuk melaksanakanImpor unit kendaraandalam bentuk CBU(dalam jumlah danjangka waktu tertentu)
CBU wajib diikutidengan komitmenrealisasi investasi untukmelakukan perakitanKBL BB di dalam negeri
Kendaraan BermotorListrik Berbasis BateraiBerjenis CBU
Tahun 2022 Investor menambah/mendatangkaninvestasi baru dan/ataudengan menggandeng partner local, perakitan KBL BB (IKD)
Beberapa komponenwajib menggunakankomponenlokal/dalam negeri
Tahun 2023 – 2025Investor melakukanpenguatan dan pendalamanstruktur Industri
Tahap Pembuatan KomponenUTAMA & Pendukung KBLBB (Tahap Penguatan dan Pendalaman Struktur Industri)
Industri Komponen Utama dan Pendukung → TUMBUH
Kebijakan Turunan Perpres 55 / 2019
10
No Kebijakan PIC Target Kebijakan
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2020
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2020
Merupakan payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk
memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi masyarakat yang
membeli Kendaraan Listrik.
2 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor
dengan Motor Penggerak Menggunakan
Motor Listrik
mengatur mengenai pengujian kelaik jalanan Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
3 Peraturan Menteri ESDM Nomor
13 Tahun 2020
Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik
untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai
mengatur mengenai penyediaan Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan Bermotor Listrik (SPBKLU), Tarif tenaga
listrik, dan Keselamatan Ketenagalistrikan Fasilitas Pengisian
Listrik KBL Berbasis Baterai
4 Peraturan Menteri Perhubungan
No. 44/2020
Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor dengan
Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik
Mengatur pengujian fisik KBLBB
5 Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 27 Tahun 2020
Spesifikasi, Peta jalan Pengembangan dan
Ketentuan Penghitungan TKDN KBLBB
Mengatur mengenai Peta Jalan dan perhitungan TKDN
KBLBB
Kebijakan Turunan Perpres 55 / 2019
11
No Kebijakan Tentang Target Kebijakan
6 Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 28 Tahun 2020
KBLBB dalam keadaan
Terurai Lengkap (CKD)
dan Terurai Tidak Lengkap
(IKD)
Mengatur mengenai tatacara CKD dan IKD pengujian kelaik jalanan
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
7 Tanda sah KBLBB, Keputusan Korps
Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020
Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) KBLBB
Proses pengadaan TNKB khusus KBL-BB sudah dilaksanakan dan sudah
dilakukan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia
8 Kementerian Keuangan Impor CBU KBLBB dalam
rangka investasi
Mengatur tata cara impor CBU dalam rangka investasi
9 Peraturan Menteri Perdagangan Impor bahan baku lithium Mengatur tata cara dan spesifikasi impor bahan baku lithium
Kebijakan Strategis
12
No Kebijakan PIC Target Kebijakan
1 Penyusunan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020 untuk KBL BB, PMK Nomor 72 Tahun 2020
Kementerian
Keuangan
Pengadaan KBL BB sebagai kendaraan dinas operasional
mengacu pada harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
2 Kebijakan konversi mesin konvensional menjadi KBL BB
Permenhub Nomor 65/2020
Kemenhub,
KemenperinKonversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar
menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
3 Kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB
Peraturan Bank Indonesia No. 22/13/PBI/2020
Bank Indonesia,
OJK
Kemudahan kepemilikan KBL BB (suku bunga rendah & jangka
waktu maksimal)
4 Kebijakan Roadmap SPKLU hingga tahun 2024 Kemen ESDM,
PLN
Tahun 2020: 168 Unit SPKLU, Tahun 2021: 390 Unit, Tahun 2022:
693 Unit, Tahun 2023: 1030 Unit, Tahun 2024: 1.558 Unit
5 Kebijakan tanda nomor khusus untuk KBL BB
Keputusan Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun
2020
Kapolri Tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Materil TNKB dan TCKB
Roda Empat atau Lebih dan Roda Dua atau Tiga , (Plat Nomor
Khusus KBL BB)
6 Kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB,
Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan,
Otoritas Jasa Keuangan SE OJK : S-14/D.03/2020
Bank Indonesia,
OJK
Kemudahan kepemilikan KBL BB (suku bunga rendah & jangka
waktu maksimal) Dukungan Perbankan dalam penerapan program
percepatan KBLBB
13
No Kebijakan PIC Target Kebijakan
7 Penyusunan kebijakan pengalihan subsidi kepada pembeli
KBL BB
Kemenkeu,
KemenESDM/ DEN
Produk KBL BB dengan harga lebih terjangkau
8 Kebijakan roadmap transformasi Kendaraan ICE menjadi
KBL BB hingga tahun 2024
Kemenperin Peningkatan kapasitas produksi KBL BB
Permenperin 27/2020
9 Kebijakan standarisasi baterai untuk mendukung battery
swap
Kemenperin, BSN Berbagai Merek KBL BB (khususnya roda 2), memiliki
keseragaman baterai (Volume/Spesifikasi)
10 Kebijakan tata kelola baterai bekas KLHK, Kemenperin,
Kemendag
Aspek ke ekonomian baterai, Peluang Usaha
Pengelolaan Baterai Bekas (reuse/recyle) yang ramah
lingkungan
11 Pengusulan pencantuman KBL BB dalam e-catalog LKPP Jaminan akses pasar untuk produk KBL BB
E-catalog inovasi : Sepeda motor roda-2 Gesits
Kebijakan Strategis
14
Pengadaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasionalGambaran Umum Kebutuhan Kendaraan Operasional
Sumber : BKN
Kebijakan StrategisNo Kebijakan PIC Target Kebijakan
1
Penyusunan Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020 untuk KBL BB, PMK Nomor 72
Tahun 2020
Kementerian
Keuangan
Pengadaan KBL BB sebagai kendaraan dinas operasional
mengacu pada harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
Target Penggunaan KBL BB Sebagai
Kendaraan Operasional (ilustrasi)
15
2020202125%
202250%
202375%
2024100%
ICE
ICE
Alternatif pengadaan kendaraan operasional dengan skema sewa
Kebijakan Insentif Pemerintah Daerah
17
No Provinsi Pajak BBNKB KBLBB Dasar Hukum Keterangan
1 DKI Jakarta 0 % Pergub No. 3 /2020 Pengaturan dibeberapa daerah dapat berbeda
karena Kemendagri hanya mengatur batas
atas, sedangkan implementasi didaerah
disesuaikan dengan local wisdom masing-
masing daerah mengngat pajak merupakansalahsatu sumber pendapatan daerah untuk
pembangunan
2 Jawa Barat 2.5 % Motor, 10% Mobil, Perda No. 9 / 2019
3 Bali 10% Perda No. 9 / 2019
4 D.I.Y Pergub No. 27 / 2020
18
Berbagai Insentif Pemprov DKI untuk KBLBB
19
Pergub Bali No. 48 / 2019 tentang Penggunaan KBLBB
20
17 Desember 2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN & INVESTASI
Strategi Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai / KBLBB ( BEV )
Jakarta, 9 Desember 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
Webinar B2TKE-BPPT : Melihat Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Kendaraan Listrik
Pemetaan Kebutuhan Komponen Bus Listrik
oleh Kementerian BUMN
22
Sumber: PT BARATA,2020
Konsep Pengembangan Chasis/Platform
23
Sumber: PT BARATA,2020