Post on 30-Aug-2019
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
PERKEMBANGAN APBN
Palembang, 26 Juli 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
TUJUAN NASIONAL
APBN Yang Kredibel, Efisien & Efektif Serta Berkesinambungan SebagaiInstrumen Untuk Mewujudkan Tujuan Nasional Menuju “Masyarakat Adildan Makmur”
2
INFRASTRUKTUR
KESEHATAN
PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Tantangan Pembangunan Indonesia : Masih terdapat Kesenjangan Penyediaan Infrastruktur
2
2.5
3
3.5
4
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Infr
astr
uct
ure
Ind
ex
GDP per capita
Gap penyediaan infrastruktur
Indeks rata-rata
Penyediaan Infrastruktur baru memerlukan dana Rp4.796,2 triliun untuk 2015 - 2019(41,25% dari APBN/APBD)
3
Data tahun 2016
US$
Sumber: World Bank
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Mean Years of Schooling(tahun)
0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.7000.8000.9001.000
Human Development Index (HDI)
Tantangan Pembangunan Indonesia : Indikator Kesehatan dan Pendidikan Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan
4Sumber: CEIC, World Bank, Kementerian Keuangan, BPS, (diolah)
0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0
Life Expectancy at Birth(tahun)
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Struktur APBN.....mencakup target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan kegiatan pemerintah dan keputusan APBN
dilakukan melalui proses bersama antara Pemerintah dengan DPR (Hak Budget)
55
DEFISITINVESTASI dsb
PEMBIAYAAN UTANG
Pendapatan Negara
Surplus
C
SALAPBN
Kendala:• Keterbatasan ruang fiskal• Belanja yang sifatnya wajib
cukup besar• Penyerapan dan alokasi
belanja belum optimal
Belanja pemerintah lebih besar dari pendapatanmemberikan stimulus kepada perekonomian agar tidak kehilangan momentum pertumbuhan.
Wujud fiskal ekspansif : percepatanproyek infrastruktur melaluipeningkatan belanja K/L sertapeningkatan dana transfer daerahdan dana desa
+
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
6
Perkembangan APBNTahun 2014 – 2018 2018
APBN APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP
A. Pendapatan Negara dan Hibah 1,894,720.3 1,736,060.1 1,666,375.9 1,786,225.0 1,555,934.2 1,761,642.8 1,508,020.4 1,635,378.5 1,550,490.8
I. Penerimaan Perpajakan 1,618,095.5 1,472,709.9 1,343,529.8 1,539,166.2 1,284,970.1 1,489,255.5 1,240,418.9 1,246,107.0 1,146,865.8
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 275,428.0 260,242.1 311,216.3 245,083.6 261,976.3 269,075.4 255,628.5 386,946.4 398,590.5
III. Penerimaan Hibah 1,196.9 3,108.1 11,629.8 1,975.2 8,987.7 3,311.9 11,973.0 2,325.1 5,034.5
B. Belanja Negara 2,220,656.9 2,133,295.9 2,007,351.8 2,082,948.9 1,864,275.1 1,984,149.7 1,806,515.2 1,876,872.8 1,777,183.3
I. Belanja Pemerintah Pusat 1,454,494.4 1,366,956.6 1,265,359.4 1,306,696.0 1,154,018.2 1,319,549.0 1,183,303.7 1,280,368.6 1,203,577.6
a.l. Pembayaran Bunga Utang 238,607.1 219,196.3 216,568.0 191,218.3 182,761.3 155,730.9 156,009.8 135,453.2 133,441.7
i. Utang Dalam Negeri 222,315.7 202,878.2 199,977.3 174,016.3 167,752.9 141,203.8 141,904.1 120,566.2 118,839.3
ii. Utang Luar Negeri 16,291.4 16,318.1 16,590.7 17,202.0 15,008.4 14,527.1 14,105.7 14,887.0 14,602.3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 766,162.6 766,339.3 741,992.4 776,252.9 710,256.9 664,600.7 623,139.6 596,504.2 573,703.1
- Transfer Ke Daerah 706,162.6 706,339.3 682,225.8 729,270.8 663,577.5 643,834.5 602,373.4 596,504.2 573,703.1
- Dana Desa 60,000.0 60,000.0 59,766.6 46,982.1 46,679.3 20,766.2 20,766.2
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (325,936.6) (397,235.8) (340,975.9) (296,723.9) (308,340.9) (222,506.9) (298,494.8) (241,494.3) (226,692.4)
Surplus (Defisit) - % thd PDB (2.19) (2.92) (2.51) (2.35) (2.49) (1.90) (2.59) (2.40) (2.14)
Keseimbangan Primer (87,329.5) (178,039.5) (124,407.9) (105,505.6) (125,579.7) (66,776.0) (142,485.1) (106,041.1) (93,250.7)
D. Pembiayaan 325,936.6 397,235.7 366,623.8 296,723.9 334,503.3 222,506.9 323,108.0 241,494.3 248,892.8
I. Pembiayaan Dalam Negeri 351,066.0 412,655.5 386,890.8 299,250.8 344,922.9 242,515.0 307,857.7 254,932.0 261,245.0
a.l. Surat Berharga Negara (Neto) 414,520.7 467,314.3 441,826.3 364,866.9 407,259.4 297,698.4 362,257.0 264,983.7 264,628.9
Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (65,654.3) (49,233.8) (49,254.1) (88,984.8) (84,079.8) (58,844.1) (59,654.8) (9,305.0) (8,912.5)
Pinjaman Dalam Negeri 3,137.9 1,733.0 648.3 3,389.0 1,051.6 1,690.6 832.4 2,178.0 950.0
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (25,129.3) (15,419.8) (20,267.0) (2,526.9) (10,419.5) (20,008.1) 15,250.3 (13,437.7) (12,352.2)
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D+C) 0.0 0.0 25,647.9 0.0 26,162.4 0.0 24,613.2 0.0 22,200.4
2017 20152016 2014Uraian
miliar rupiah
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Peningkatan Belanja Pemerintah Diarahkan Pada Sektor Prioritas danMendesak…..(1)
Anggaran Pendidikan dijaga 20% terhadap total belanja untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
7
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Peningkatan Belanja Pemerintah Diarahkan Pada Sektor Prioritas danMendesak …..(2)
Anggaran Kesehatan dijaga 5% terhadap total belanja untuk meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
8
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Peningkatan Belanja Pemerintah Diarahkan Pada Sektor Prioritas danMendesak …..(3)
Anggaran infrastruktur meningkat signifikan dalam rangka pemerataan pembangunan, perbaikan konektivitas dan upaya
mengejar ketertinggalan
SASARAN
9
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Tantangan Pengelolaan APBN
Penerimaan
Proyeksi & EstimasiPembiayaan
PembenahanBelanjaKomitmen
Membuat estimasipenerimaan yangakurat dan kredibel
Membuat keputusanbelanja yang strategis
Reformasi di SektorKeuangan, antaralain melalui pendalaman pasar keuangan
Efektif danmemperbaiki fondasiIndonesia
Peningkatan kapasitasmengumpulkanpenerimaan negara
Mengurangikemiskinan,kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan
Rasio penerimaanperpajakan masih
relatif rendahMemerangi inefisensidan korupsi
Reformasi perpajakan danReformasi Belanja yang efisiensangat dibutuhkan
10
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Risiko perubahanasumsi dasar makro
ekonomi
Risiko BelanjaNegara
RisikoPendapatan
Negara Risiko
Pembiayaan(terutama Utang)
Kemungkinan berdampak pada:1. Defisit >3% PDB (melanggar UU 17 / 2013)2. Target makroekonomi tidak tercapai3. Pengeluaran negara tidak terbiayai4. Sovereign Credit Rating menurun5. Biaya utang meningkat
Risiko Fiskal dalam Pelaksanaan APBN
11
Mitigasi Risiko1. Optimalisasi dan penyesuaian
belanja/ pengeluaran Pemerintah2. Perluasan basis pajak3. Pelaksanaan extra effort
4. Menyediakan cash buffer:• Dana cadangan risiko fiskal• Menggunakan dana SAL
5. Menambah/ mempercepat penarikan utang baru
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO
Akhir Presentasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616
Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : iru.djppr@kemenkeu.go.id
@DJPPRkemenkeu
DJPPRKemenkeu
DJPPRKemenkeu
@djpprkemenkeu
12