Post on 15-Oct-2019
15/07/2012
1
Rakornis Balitbang Kehutanan
11 Juli 2012, Mason Pine Hotel
Kotabaru Parahyangan, Jawa Barat
KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK
UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P-3 Iptek)
UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Negara Negara Riset dan Teknologi
15/07/2012
2
Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek/ Sinas P3 Iptek\ (UU No. 18 Tahun 2002)
bertujuan memperkuat daya dukung iptek bagi terwujudnya tujuan negara - daya saing – dan - kemandirian bangsa
dan
berfungsi membentuk pola hubungan interaktif yang saling memperkuat antar-unsur penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan untuk mencapai tujuan di atas.
RPJPN IPTEK 2025
VISI:
“ Mewujudkan IPTEK sebagai pendukung dan muatan utama produk
nasional untuk peningkatan peradaban, kemandirian dan
kesejahteraan bangsa”.
Salah satu misi IPTEK 2025:
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui :
- SDM berkualitas
- Penguasaan Iptek melalui libangrap menuju inovasi
berkelanjutan.
- Membangun keunggulan kompetitif (bukan hanya keunggulan
komparatif - melakukan transformasi dari pembangunan
ekonomi berbasis sumberdaya alam - menuju ekonomi
berbasis SDM dan Iptek).
15/07/2012
3
Tantangan Pembangunan Iptek:
Meningkatkan kontribusi iptek dalam :
memenuhi hajat hidup bangsa, antara lain
rasa aman, kesehatan, energi, pangan, degradasi
lingkungan, dan kebencanaan.
memperkuat sinergi antara kebijakan iptek dan
kebijakan sektor lain
kualitas dan ketersediaan SDM iptek
(Prioritas Program)
Tuntutan thd Lembaga Riset
Peranan iptek dalam menjawab permasalahan
pembangunan bangsa semakin menjadi perhatian di
berbagai negara. Penekanan pada riset yang berpola
lintas/trans-disiplin ditujukan pada peningkatan
mobilitas ‘kapital intelektual’ masyarakat, sehingga
membawa perubahan menuju masyarakat berbasis
pengetahuan
Perkembangan Iptek dengan pola yang makin
kompleks perlu dikelola dengan sistem manajemen
yang baku agar memperoleh hasil yang mampu
mendukung pembangunan nasional
15/07/2012
4
KONDISI SAAT INI
BELUM ADA KOMANDO YANG JELAS
DAN TEGAS DALAM PROGRAM LITBANG
MASIH BERJALAN SENDIRI2
BELUM ADA KEBERANIAN MENGUKUR
MINIMNYA ANGGARAN LITBANG DARI
PEMERINTAH KURANGNYA APRESIASI
A Difficult Situation
RISTEK is in a very difficult position.
It has:
– a truly gigantic task if it is to make any real difference to a population of over 225 million
– very limited resources (financial and professional)
– to work with a difficult and changing political environment (shifting from centrist to decentralisation and regional autonomy)
15/07/2012
5
TUGAS KEMENTERIAN RISET dan TEKNOLOGI
(KRT)
melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional
(Kementerian Riset dan Teknologi tidak melaksanakan sendiri kegiatan
risbangtek) dan berfungsi merumuskan arah dan prioritas utama serta kerangka
kebijakan pemerintah di bidang iptek dan dituang dalam Jakstra Iptek. Menteri
Negara Ristek wajib mengkoordinasikan perumusan Jakstra Ipkek dengan
mempertimbangkan masukan serta pandangan yang diberikan oleh unsur
kelembagaan iptek
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Menteri
Negara Riset dan Teknologi dibantu oleh dua lembaga
non struktural yang mandiri dan berkedudukan di bawah
serta bertanggung jawab kepada Menteri, yaitu :
Dewan Riset Nasional (DRN) untuk perumusan arah
dan kebijakan program riset dan pengembangan serta
penerapan teknologi
Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan
Pengembangan (KNAPPP) bertugas memperkuat Sistem
Tata Kelola Lembaga melalui pemberian akreditasi
(pengakuan ) dalam rangka peningkatan kinerja dan
perbaikan kualitas implementasi program.
15/07/2012
6
KNAPPP
•KNAPPP dibentuk oleh Menteri RISTEK
31 Des 2001 dan pelantikan anggota
Agustus 2002
•Keanggotaan KNAPPP terdiri atas wakil-
wakil cendekia, peneliti, masyarakat,
pemerintah dan pelaku usaha, yang
jumlah keanggotaannya berimbang
•Masa bakti anggota KNAPPP tiga tahun
Ketua KNAPPP Wakil Ketua
Sekretaris Wk Sekretaris
Manajer Mutu
Sekretariat: Tenaga
Administrasi
Manajer Operasi
Manajer Keuangan
Asesor/ Tenaga Ahli
Panitia Teknik
Evaluator Pemeringkat
Anggota
Struktur Organisasi
15/07/2012
7
Tugas KNAPPP
• Memberikan akreditasi kepada pranata litbang yang mengajukan permohonan akreditasi
• Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala terhadap kinerja semua pranata litbang yang sudah diakreditasi
• Melakukan pemeringkatan terhadap semua pranata litbang yang sudah diakreditasi
Diharapkan, mutu, efisiensi, unjuk kerja litbang iptek, dan
pelayanan masyarakat oleh pranata litbang meningkat
PRANATA LITBANG
Pranata litbang adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan litbang dalam bidang tertentu yang spesifik (ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial)
1. LPND : Balai Besar / Balai / Pusat / UPT
2. Balitbang – Dept : Pusat Penelitian
3. Perguruan Tinggi : Lemlit
4. Industri : Divisi Litbang
5. Independen/Swasta
15/07/2012
8
ORGANISASI DAN TATA KERJA KNAPPP
1. Pernyataan Kebijakan
2. Sistem Akreditasi 3. Organisasi dan Manajemen 4. Sistem Mutu 5. Asesor, Evaluatior dan Tenaga Ahli 6. Proses Akreditasi 7. Penetapan Perubahan Status Akreditasi 8. Informasi dan Publikasi 9. Subkontrak Pekerjaan Akreditasi 10. Pengaduan, Perselisihan dan Banding 11. Kerahasiaan 12. Hubungan KNAPPP dengan Pranata Litbang
Akreditasi KNAPPP
Pengakuan formal (terhadap pranata litbang) atas:
Kemampuannya melaksanakan litbang sesuai dengan tugas pokok & fungsi; visi & misinya,
Mutu keluaran hasil litbangnya,
Keefisienan kinerjanya dalam memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan,
15/07/2012
9
TUJUAN AKREDITASI PRANATA
LITBANG
Alat untuk evaluasi pranata litbang
Alat bagi KRT untuk pemeringkatan
Alat untuk pembinaan kelembagaan
Alat untuk memilih pranata litbang yang kompeten di bidangnya
Alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kompetensi pranata litbang
Bagi Pranata Litbang:
Sarana untuk mengukur kinerja Kebanggaan bagi yang memiliki Akreditasi Jembatan bagi Manajemen dan Peneliti Memperoleh pengakuan akan kemampuan
Manfaat Akreditasi KNAPPP
15/07/2012
10
Bagi Masyarakat :
Memudahkan untuk mengenali kualitas pranata litbang;
Memudahkan Industri untuk memilih pranata litbang yang sesuai dengan rencana pengembangan produknya.
Manfaat Akreditasi KNAPPP
Bagi Pemerintah:
Pendekatan untuk meningkatkan dan membudayakan mutu litbang
Memberikan gambaran keadaan dan kondisi litbang di Indonesia
Memudahkan (memfasilitasi) peran pranata litbang bagi pembangunan
Memudahkan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pranata litbang untuk meningkatkan kemampuannya
Manfaat Akreditasi KNAPPP
15/07/2012
11
Bidang Kepakaran (1)
1. Ilmu Kemanusiaan, Seni dan Matematika 2. Fisika 3. Kimia 4. Ilmu Bumi 5. Biologi
6. Informasi, Komputer dan Komunikasi 7. Rekayasa dan Teknologi 8. Lingkungan, Pertanian, dan Peternakan 9. Arsitektur, Lingkungan Perkotaan dan Bangunan 10.Obat-obatan dan Kesehatan 11.Pendidikan
Bidang Penelitian dan Kepakaran
(Pedoman KNAPPP 03:2004)
Bidang Klasifikasi Keilmuan (2) 12. Ekonomi 13. Perdagangan, Manajemen, Pariwisata, Pelayanan 14. Kebijakan dan Politik 15. Sejarah, Arkeologi dan Studi Kemasyarakatan 16. Perilaku dan Kognitif 17. Hukum, Keadilan dan Penegakan Hukum 18. Jurnalistik, Keperpustakaan dan Kurator
19. Filsafat, Seni, Kebudayaan dan Bahasa 20. Agama
Bidang Penelitian/Kepakaran (Pedoman KNAPPP 03:2004)
15/07/2012
12
KRITERIA AKREDITASI
Akreditasi diberikan bila pranata litbang
memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02:
2007 Persyaratan Umum Pranata Penelitian
dan Pengembangan dan memenuhi persyaratan
akreditasi lainnya
PEDOMAN KNAPPP 02:2007
Organisasi dan
Lingkup Kegiatan
Kepemimpinan
Proses dan
Manajemen
D C
A Strategi
Organisasi
Pengukuran
Kinerja
Manajemen KI
dan Hasil
Manajemen
Pelanggan dan
Pemangku
Kepentingan
Manajemen
Kompetensil
p Kompetensi
pranata
litbang yg
dituju
Kompetensi
pranata litbang
saat ini
PENGENDA
LIAN
15/07/2012
13
DOKUMENTASI SISTEM MUTU PRANATA
LITBANG BERDASARKAN PEDOMAN KNAPPP
02:2007
Kumpulan, hasil olahan dan hasil penyimpanan
sistem informasi yang berhubungan dengan sistem
mutu
Mencakup : Panduan mutu
Prosedur mutu
Instruksi kerja
Form, dokumen pendukung, rekaman
STRUKTUR DOKUMENTASI
Tingkat 1 : Panduan Mutu : menggambarkan secara garis besar
latar belakang organisasi, kebijakan mutu, tujuan dan sistem
manajemen
Tingkat 2 . Prosedur : menggambarkan mengenai
pelaksanaan rangkaian aktifitas untuk menyelesaikan suatu
tugas
Tingkat 3 . Instruksi Kerja : menggambarkan mengenai
bagaimana aktifitas yang akan dilaksanakan
15/07/2012
14
KOMISI NASIONAL
AKREDITASI PRANATA
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PANITIA TEKNIK TIM ASESMEN 1
2A
2B
3
5
6
7
4
1. Permohonan akreditasi, 2A. Pembentukan tim asesmen, 2B. Asesmen termasuk
Audit Kecukupan oleh tim asesmen, 3. Laporan asesmen, 4. Evaluasi hasil asesmen
oleh Panitia Teknik, 5. Keputusan akreditasi, 6. Surveilen/ Permohonan/asesmen
penambahan ruang lingkup akreditasi, 7. Reasesmen
Bagan Proses Akreditasi
PRANATA LITBANG
PROSES PEMERINGKATAN PRANATA LITBANG
AKREDI-TASI
PRANATA
LITBANG
PROSES ASESMEN
OLEH
ASSESOR
PEMERING-KATAN
PRANATA
LITBANG
PROSES EVA-LUASI/PEME-
RINGKATAN
OLEH EVA-LUATOR
15/07/2012
15
PREDIKAT AKREDITASI
Jumlah nilai Predikat Kode predikat
0 – 200 Sangat kurang
201 – 400 Kurang
401 – 600 Sedang
601 – 750 Cukup C
751 – 900 Baik B
901 – 1000 Sangat baik A
Perbandingan Lembaga Akreditasi
BNSP
KAN
KARS
Lembaga Sertifikasi Profesi
Pranata Penelitian dan Pengembangan
MSTQ (Metrology, Standards,Testing, Quality)
Perguruan Tinggi
Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya
KNAPPP
BAN-PT
Kepmen
Kepmen
Keppres
Keppres
Kepmen
Dasar Pendirian
Lembaga Ruang lingkup akreditasi
15/07/2012
16
10/21/09 16:20
TERIMA KASIH