Post on 19-Oct-2020
KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19
Drs. ARSAN LATIF, M.Si
DIREKTUR PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Nama : Drs. Arsan Latif, M.Si Hp: 0878 7573 2379
Tempat/Tgl. Lahir : Sidrap, 31 Maret 1969
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 3 anak
Alamat : Jl. Veteran No 7 Jakarta Pusat Kementerian Dalam Negeri
Jabatan : Direktur Perencanaan Anggaran Daerah
RIWAYAT PEKERJAAN
Lurah di Kab.Sidrap Prov. Sulsel
Sekretaris Camat di Kab.Sidrap Prov. Sulsel;
Kasubdit Barang Milik Daerah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri;
Kasubdit Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri;
Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pasal 6 UU 17/2003
DISERAHKAN
kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 284 UU 23/2014
4
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Mengambil tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat.Pasal 4 ayat (2) huruf e PP 12 / 2019
KEPALA DAERAH
MENETAPKAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN APBD
Pasal 5 huruf a UU 1/2004
KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam melaksanakan tugas, kepala
daerah berwenang mengambil tindakan
tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;
Pasal 65 ayat (2) huruf d UU 23/2014
Penanganan/Penanggulangan Dampak
Covid-19 diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan, a.l:
UU 2/2020;
Keppres Nomor 7/2020
MENDANAI PRIORITAS PENANGANAN COVID-19
5
Pemerintah Daerah Melakukan Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Penyesuaian Belanja melalui:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
b. Penyesuaian Belanja;
1) Rasionalisasi Belanja Pegawai
2) Rasionalisasi Belanja Barang Dan Jasa
3) Rasionalisasi Belanja Modal
a. Penyesuaian Target Pendapatan;
1) Penyesuaian Pendapatan Transfer Ke Daerah Dan Dana
Desa;
2) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah.
BTT
Belanja bidang kesehatan danhal-hal lain terkait kesehatan
dalam rangka pencegahandan penanganan pandemi
COVID-19,
Penyediaan jaringpengamanan sosial/
social safety net
Penanganan dampak ekonomiterutama menjaga agar dunia
usaha daerah tetap hidup
INSTRUKSI PRESIDEN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
(INPRES 4/2020)
Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut
dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah
tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENDANAAN UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
7
1. APBN
2. APBD meliputi antara lain:
a. Pendapatan Asli Daerah dan revisi anggaran;
b. Belanja Tidak terduga
c. Pemanfaatan dana kas tersedia, terdiri atas
1) Dana transfer pemerintah pusat;
2) Dana transfer antar daerah
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah
Daerah menggunakan:
1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan uang kas yang tersedia
Antara lain terhadap:
1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai ketentuan Peraturanperundang-undangan;
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
3. Hasil Rasionalisasi anggaran antara lain: perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, Pendidikan dan pelatihan,Bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenisnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
4. Pengeluaran pembiayaan danam tahun anggaran berjalan;
5. Pemanfaatan dana berasal dari penerimaan daerah dalam APBD TA 2020
Pasal 13 Keppres 9/2020
Pasal 4 ayat (3) PMDN 20/2020
Angka 2 Lampiran Inmendagri 1/2020
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERCEPATAN PENYESUAIAN
APBD TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA
PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah,
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing),
perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020)
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG
PERCEPATAN PENYESUAIAN
APBD TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT
DAN PEREKONOMIAN NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MELAKUKAN PENYESUAIAN TAGET PENDAPATAN; MELAKUKAN PENYESUAIAN BELANJA DAERAH; MENDANAI PRIORITAS PENANGANAN COVID-19; MENGIKUTI TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA PENANGANAN COVID-
19; MELAKUKAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ANGGARAN MELALUI
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARANAPBD TA. 2020; DAN
MELAPORKAN HASIL PENYESUAIAN APBD SESUAI BATAS WAKTU YANGDITENTUKAN.
MENTERIDALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
MemintaKepala Daerah untuk :
RUANG LINGKUP SKB
PENYESUAIAN
berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan DanaDesa yang ditetapkan dalam Peraturan MenteriKeuangan; dan
PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk,antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luardaerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetakdan penggandaan, makanan dan minuman, serta paketrapat di kantor dan di luar kantor.
RASIONALISASI BELANJA BARANG/JASA SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50%
dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk,antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional,pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunaninfrastuktur lainnya yang masih memungkinkan untukditunda tahun berikutnya.
RASIONALISASI BELANJA MODAL SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50%
1
2
3
TARGET PENDAPATAN BELANJA DAERAH
terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahanpenghasilan ASN, mengendalikan/mengurangihonorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS,dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uanglembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riilpelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dandilakukan secara selektif.
RASIONALISASI BELANJA PEGAWAI
dengan memperhitungkan potensi pajak daerah danretribusi daerah di masing-masing provinsi dankabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsimakro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajakdaerah dan retribusi daerah sebagai akibat darimenurunnya kegiatan perekonomian.
PENYESUAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usahadaerah tetap hidup,antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah,serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatanperekonomian di daerah
Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net,antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakatmiskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibatadanya pandemi COVID-19; dan/atau
Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalamrangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19,antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenagamedis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, danpenanganan pasien COVID-19;
03
02
01
SELISIH ANGGARAN HASIL PENYESUAIAN
target pendapatan daerahdan belanja daerah
digunakan untukmendanai:
MENDANAI PRIORITAS PENANGANAN COVID-19
Kebutuhan rill yang penggunaannya bisa berbentukbelanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil daripengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang PencegahanPenyebaran dan Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
01
02
DILAKUKAN BERDASARKAN:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MELALUI
Pemberian bantuan sosial kepadamasyarakat miskin/kurang mampuyang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan
pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusatagar tidak terjadi tumpang tindih
sasaran;
Realokasi penggunaan anggaranhonorarium, bantuan sosial, dan
hibah kepada kelompokmasyarakat/ormas/lembaga sosial
masyarakat untuk dialihkanmenjadi anggaran bantuan sosial
kepada masyarakat miskin/kurangmampu yang mengalami penurunan
daya beli akibat dari adanyapandemi COVID-19;
01
02
Penerapan pola padat karya tunai (cash for work) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikaninfrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan
03
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ANGGARAN
Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semuladilakukan dengan pertemuan/tatap mukalangsung diubah menjadi tanpapertemuan/tatap muka langsung denganmemanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop,
kelompok diskusi terfokus (focus group discussion) dan kegiatan lain yang sejenisdengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis denganmenggunakan metode e-learning.
04
4
3
2
1
5
Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan denganterlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDTahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagiPemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasilpenyesuaian APBD tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur JenderalPerimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal BinaKeuangan Daerah;
Batas waktu penyampaian laporan hasil penyesuaian APBD, paling lama 2 (dua) minggusetelah ditetapkannya Keputusan Bersama;
Dalam hal kepala Daerah belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangansetelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran DAUdan/atau DBH sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
8
7
6
Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH dilakukan sampai dengan Kepala Daerahmenyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan c.q Direktur JenderalPerimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
Dalam hal sampai akhir tahun anggaran 2020 Daerah yang dikenakan penundaanpenyaluran DAU dan/atau DBH, tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD,maka besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembalikepada Daerah yang bersangkutan;
Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan
pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 dimasing-masing Daerah; dan
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri danDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukanpemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahunanggaran 2020.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
REFOCUSING & REALOKASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
34
413
93
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PROVINSI KABUPATEN KOTA
Total = 540 Pemda
PEMDA YANG MENYAMPAIKANLAPORAN HASIL PENYESUAIAN APBD PENANGANAN
KESEHATAN29.19
39.26%
PENYEDIAAN JPS28.47
38.30%PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
16.68 22.44%
ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
Triliun rupiah
Total = 74,34 T
URAIAN ALOKASI % Thdp Total APBD
Penanganan Kesehatan 29,19 T 2,25%
Penyediaan JPS 28,47T 2,19%
Penanganan Dampak Ekonomi 16,68 T 1,28%
TOTAL 74,34 T 5,72%
16
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID 19 DALAM APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2020
NO PEMDAPENANGANAN KESEHATAN
PENYEDIAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL
PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI
Alokasi % Alokasi % Alokasi %
1. Provinsi 11,355,502,700,184.70 15.27 15,728,998,613,715.70 21.16 9,463,985,519,176.01 12.73
2. Kabupaten 14,560,053,274,121.80 19.58 9,510,049,096,199.10 12.79 5,916,482,440,923.77 7.96
3. Kota 3,276,193,854,237.41 4.41 3,234,227,697,371.27 4.35 1,301,965,965,877.76 1.75
Total 29,191,749,828,543.90 39.26 28,473,275,407,286.10 38.30 16,682,433,925,977.54 22.44
JUMLAH ALOKASI PENANGANAN COVID-19 SELURUH INDONESIA: Rp74,347,459,161,807.54,-
17
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
417.24
881.26
332.93
774.82
APBD SEBELUM PENYESUAIAN APBD SETELAH PENYESUAIAN
REFOCUSING & REALOKASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
Total APBD Sebelum Penyesuaian = 1.298,50 T
Triliun rupiah
ALOKASI ANGGARAN DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak) 18
Total APBD Setelah Penyesuaian = 1.107,75 T
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
19
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE PENYESUAIAN APBD
NO PROVINSI
PROSENTASE
PENYESUAIAN
APBD
1. Prov. DKI Jakarta (49,22%)
2. Prov. Sulawesi Tenggara (33,11%)
3. Prov. Kalimantan Timur (29,11%)
4. Prov. Gorontalo (26,86%)
5. Prov. Nusa Tenggara Barat (26,84%)
6. Prov. Sulawesi Utara (25,62%)
7. Prov. Kalimantan Tengah (24,18%)
8. Prov. Nusa Tenggara Timur (23,59%)
9. Prov. Kalimantan Selatan (22,40%)
10. Prov. Riau (22,08%)
NO KABUPATEN/KOTA
PROSENTASE
PENYESUAIAN
APBD
1. Kab. Teluk Wondama* (58,27%)
2. Kab. Tulang Bawang Barat (46,60%)
3. Kab. Ogan Komering Ulu (43,03%)
4. Kab. Musi Banyu Asin (39,97%)
5. Kab. Nunukan (39,19%)
6. Kab. Kolaka Utara (38,32%)
7. Kab. Buton Selatan (38,21%)
8. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (36,04%)
9. Kab. Kep. Anambas (32,36%)
10. Kab. Pamekasan (31,84%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REFOCUSING & REALOKASIDALAM APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2020
NO PEMDAPENYESUAIAN
TKDD
PENYESUAIAN
PAD
RASIONALISASI
B. PEGAWAI
RASIONALISASI
B. BARJAS
RASIONALISASI
B. MODAL
1. Provinsi (16.098.582.338.382,70) (54.669.011.856.569,90) (8.723.104.665.593,71) (31.859.552.373.439,30) (35.655.664.658.684,00)
2. Kabupaten (58.537.168.604.186,80) (17.542.572.125.181,80) (8.285.079.124.532,96) (44.695.752.153.732,50) (47.178.165.822.799,80)
3. Kota (9.320.904.053.835,00) (14.040.007.196.802,00) (3.686.577.215.059,85) (14.654.365.199.307,80) (15.356.307.373.456,80)
Total (83.956.654.996.404,50) (86.251.591.178.553,80) (20.694.761.005.186,50) (91.209.669.726.479,50) (98.190.137.854.940,60)
PENDAPATAN DAERAH
Berkurang
170,21T
BELANJA DAERAH
Berkurang
210,09T
20
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
PROVINSI & KAB/KOTA
327.47
241.22
PAD SEBELUM PENYESUAIAN PAD SETELAH PENYESUAIAN
-
50.00
100.00
150.00
200.00
PROVINSI
KAB/KOTA
189.65
137.83 134.98
106.25
PAD SEBELUM PENYESUAIAN PAD SETELAH PENYESUAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAHAPBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
ALOKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
21
Triliun rupiah Triliun rupiah
86,25 T(26,34%)
turun54,67 T
(28,83%)
turun
31,58 T(22,91%)
turun
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak)
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
22
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE PENYESUAIAN PAD
NO PROVINSI
PROSENTASE
PENYESUAIAN
PAD
1. Prov. DKI Jakarta (54,08%)
2. Prov. Papua Barat (42,08%)
3. Prov. Kalimantan Timur (39,28%)
4. Prov. Gorontalo (38,78%)
5. Prov. Bengkulu (34,71%)
6. Prov. Sulawesi Barat (34,29%)
7. Prov. Maluku Utara (31,32%)
8. Prov. Bangka Belitung (26,86%)
9. Prov. Jawa Timur (26,62%)
10. Prov. Kalimantan Selatan (25,73%)
NO KABUPATEN/KOTAPROSENTASE
PENYESUAIAN PAD
1. Kab. Seram Bagian Timur (86,74%)
2. Kab. Aceh Timur (86,26%)
3. Kab. Pangandaran (79,96%)
4. Kab. Aceh Selatan (76,58%)
5. Kab. Tambrauw (74,61%)
6. Kab. Pidie Jaya (74,60%)
7. Kab. Aceh Tamiang (74,31%)
8. Kab. Mamberamo Raya (71,82%)
9. Kota Palopo (69,17%)
10. Kab. Musi Banyu Asin (69,05%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
660.00
680.00
700.00
720.00
740.00
760.00
780.00
800.00
PROVINSI & KAB/KOTA
792.30
708.34
TKDD SEBELUM PENYESUAIAN TKDD SETELAH PENYESUAIAN
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
PROVINSIKAB/KOTA
185.17
607.14
169.07
539.28
TKDD SEBELUM PENYESUAIAN TKDD SETELAH PENYESUAIAN
PENDAPATAN DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAHAPBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
ALOKASI PENDAPATAN DANA TRANSFER DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
23
Triliun rupiah Triliun rupiah
83,96 T(10,60%)
turun
16,10 T(8,69%)
turun
67,86 T(11,18%)
turun
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak)
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
24
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE PENYESUAIAN TKDD
NO PROVINSI
PROSENTASE
PENYESUAIAN
TKDD
1. Prov. Papua Barat (32,67%)
2. Prov. DKI Jakarta (21,71%)
3. Prov. Maluku Utara (21,46%)
4. Prov. Kepulauan Riau (18,40%)
5. Prov. Riau (14,97%)
6. Prov. Maluku (11,90%)
7. Prov. Gorontalo (11,17%)
8. Prov. Sulawesi Tenggara (10,08%)
9. Prov. Sulawesi Barat (9,96%)
10. Prov. Sulawesi Utara (9,59%)
NO KABUPATEN/KOTA
PROSENTASE
PENYESUAIAN
TKDD
1. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (33,01%)
2. Kab. Kep. Anambas (30,57%)
3. Kab. Natuna (28,38%)
4. Kab. Mimika (27,50%)
5. Kab. Bengkalis (27,27%)
6. Kab. Mahakam Ulu (26,04%)
7. Kab. Kutai Kertanegara (23,63%)
8. Kab. Teluk Bintuni (23,16%)
9. Kab. Kampar (23,13%)
10. Kab. Penajam Paser Utara (22,96%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
425.89
405.33
395.00
400.00
405.00
410.00
415.00
420.00
425.00
430.00
PROVINSI & KAB/KOTAB. PEGAWAI SEBELUM PENYESUAIAN
B. PEGAWAI SETELAH PENYESUAIAN
97.75
328.14
89.03
316.30
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
PROVINSI KAB/KOTA
B. PEGAWAI SEBELUM PENYESUAIAN
BELANJA PEGAWAIAPBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
ALOKASI BELANJA PEGAWAI DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
25
Triliun rupiah Triliun rupiah
20,56 T(4,83%)
turun
8,72 T(8,92%)
turun
11,84 T(3,61%)
turun
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak)
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
26
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE RASIONALISASI BELANJA PEGAWAI
NO PROVINSI
PROSENTASE
RASIONALISASI
B. PEGAWAI
1. Prov. Sumatera Selatan (51,25%)
2. Prov. DKI Jakarta (20,86%)
3. Prov. Jawa Timur (16,62%)
4. Prov. Bali (14,54%)
5. Prov. Kalimantan Timur (8,75%)
6. Prov. Kalimantan Selatan (6,37%)
7. Prov. Riau (5,90%)
8. Prov. Jambi (5,82%)
9. Prov. Jawa Tengah (5,15%)
10. Prov. Sumatera Barat (5,08%)
NO KABUPATEN/KOTA
PROSENTASE
RASIONALISASI
B. PEGAWAI
1. Kab. Sukabumi (26,52%)
2. Kab. Gianyar (24,11%)
3. Kab. Nunukan (20,51%)
4. Kab. Nduga (18,10%)
5. Kab. Klungkung (18,07%)
6. Kota Pekanbaru (17,28%)
7. Kota Tangerang Selatan (16,41%)
8. Kab. Jayawijaya (16,05%)
9. Kab. Sorong (15,10%)
10. Kab. Kepulauan Yapen (14,32%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
PROVINSI & KAB/KOTA
320.74
229.53
B. BARANG & JASA SEBELUM PENYESUAIAN
B. BARANG & JASA SETELAH PENYESUAIAN
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
PROVINSIKAB/KOTA
93.44
227.30
61.58
167.95
B. BARANG & JASA SEBELUM PENYESUAIAN
B. BARANG & JASA SETELAH PENYESUAIAN
BELANJA BARANG & JASAAPBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
ALOKASI BELANJA BARANG & JASA DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
27
Triliun rupiah Triliun rupiah
91,21 T(28,44%)
turun
31,86 T(34,09%)
turun
59,35 T(26,11%)
turun
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak)
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE RASIONALISASI BELANJA BARANG & JASA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
28
NO PROVINSI
PROSENTASE
RASIONALISASI
BARANG & JASA
1. Prov. Nusa Tenggara Barat (57,96%)
2. Prov. Gorontalo (53,04%)
3. Prov. DKI Jakarta (52,61%)
4. Prov. Sumatera Utara (52,42%)
5. Prov. Sulawesi Selatan (50,21%)
6. Prov. Kalimantan Tengah (50,03%)
7. Prov. Maluku (50,00%)
8. Prov. Nusa Tenggara Timur (50,00%)
9. Prov. Sulawesi Tengah (49,16%)
10. Prov. Aceh (42,04%)
NO KABUPATEN/KOTA
PROSENTASE
RASIONALISASI
BARANG & JASA
1. Kab. Pamekasan (67,00%)
2. Kota Denpasar (66,20%)
3. Kab. Sekadau (65,07%)
4. Kota Ambon (64,70%)
5. Kab. Buton Selatan (62,33%)
6. Kota Mataram (61,71%)
7. Kab. Aceh Tamiang (61,65%)
8. Kota Sungai Penuh (55,77%)
9. Kab. Minahasa Tenggara (55,36%)
10. Kab. Konawe Selatan (55,34%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
PROVINSI & KAB/KOTA
236.18
137.99
B. MODAL SEBELUM PENYESUAIAN B. MODAL SETELAH PENYESUAIAN
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
PROVINSIKAB/KOTA
63.84
172.33
28.18
109.80
B. MODAL SEBELUM PENYESUAIAN B. MODAL SETELAH PENYESUAIAN
BELANJA MODALAPBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020
ALOKASI BELANJA MODAL DALAM APBD TA 2020SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD
29
Triliun rupiah Triliun rupiah
98,19 T(41,57%)
turun
35,66 T(55,85%)
turun
62,53 T(36,28%)
turun
Sumber Data :
1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020
(data bergerak)
Update data: 07 Juli 2020, 16.00 WIB.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
30
10 DAERAH TERBESAR
PROSENTASE RASIONALISASI BELANJA MODAL
NO PROVINSI
PROSENTASE
RASIONALISASI
B. MODAL
1. Prov. DKI Jakarta (96,89%)
2. Prov. Banten (77,03%)
3. Prov. Sulawesi Tenggara (70,97%)
4. Prov. Bali (62,49%)
5. Prov. Jawa Barat (61,39%)
6. Prov. Sulawesi Utara (57,60%)
7. Prov. Gorontalo (55,49%)
8. Prov. Aceh (53,02%)
9. Prov. Bengkulu (52,42%)
10. Prov. Sumatera Utara (51,55%)
NO KABUPATEN/KOTA
PROSENTASE
RASIONALISASI
B. MODAL
1. Kab. Nunukan (89,00%)
2. Kota Solok (83,01%)
3. Kab. Konawe Selatan (79,66%)
4. Kab. Karang Asem (77,85%)
5. Kota Tanjung Balai (76,01%)
6. Kota Banjar (71,57%)
7. Kab. Klungkung (71,55%)
8. Kota Padang Panjang (71,55%)
9. Kota Mataram (69,84%)
10. Kota Medan (69,59%)
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
31
10 DAERAH TERBESAR
ALOKASI BELANJA BIDANG KESEHATAN
NO PROVINSIALOKASI BELANJA
BIDANG KESEHATAN
1. Prov. DKI Jakarta 2.672,61
2. Prov. Jawa Timur 1.167,80
3. Prov. Jawa Barat 1.136,49
4. Prov. Sumatera Utara 987,14
5. Prov. Sulawesi Utara 731,28
6 Prov. Jawa Tengah 511,43
7Prov. Nusa Tenggara
Barat466,51
8 Prov. Sulawesi Tengah 302,42
9 Prov. Bali 287,79
10 Prov. Sulawesi Selatan 271,75
NO KABUPATEN/KOTAALOKASI BELANJA
BIDANG KESEHATAN
1. Kab. Bekasi 318,52
2. Kab. Jember 309,05
3. Kab. Sumenep 274,33
4. Kota Palembang 269,21
5. Kab. Jeneponto 209,61
6. Kab. Bogor 199,11
7. Kota Tidore Kepulauan 181,40
8. Kab. Wonogiri 164,79
9. Kab. Tulungagung 164,56
10. Kota Bengkulu 160,94
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
32
10 DAERAH TERBESAR
ALOKASI BELANJA PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN
SOSIAL/ SOCIAL SAFETY NET
NO PROVINSIALOKASI JARING
PENGAMANAN SOSIAL
1. Prov. DKI Jakarta 7.603,93
2. Prov. Aceh 1.468,14
3. Prov. Jawa Tengah 1.321,66
4. Prov. Banten 1.182,03
5. Prov. Jawa Barat 690,56
6 Prov. Jawa Timur 655,59
7 Prov. Kalimantan Barat 325,00
8 Prov. Sumatera Utara 315,00
9 Prov. Riau 288,65
10 Prov. Kalimantan Tengah 230,00
NO KABUPATEN/KOTAALOKASI JARING
PENGAMANAN SOSIAL
1. Kota Bandung 479,91
2. Kab. Bogor 263,57
3. Kota Medan 250,00
4. Kab. Malang 240,70
5. Kab. Bandung 230,78
6. Kab. Tulungagung 205,70
7. Kab. Tangerang 195,00
8. Kab. Kutai Barat 180,15
9. Kota Batam 180,11
10. Kab. Asahan 173,05
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
33
10 DAERAH TERBESAR
ALOKASI BELANJA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
NO PROVINSIALOKASI PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI
1. Prov. Jawa Barat 4.949,08
2. Prov. Nusa Tenggara Timur 605,31
3. Prov. Jawa Timur 561,42
4. Prov. DKI Jakarta 500,00
5. Prov. Bangka Belitung 310,17
6 Prov. Nusa Tenggara Barat 278,64
7 Prov. Bali 269,28
8 Prov. Banten 245,53
9 Prov. Aceh 220,91
10 Prov. Sumatera Utara 200,00
NO KABUPATEN/KOTAALOKASI PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI
1. Kab. Boyolali 325,39
2. Kab. Kutai Timur 265,87
3. Kota Makassar 190,77
4. Kota Palembang 150,61
5. Kab. Bungo 126,55
6. Kab. Tanah Bumbu 124,54
7. Kab. Malang 113,27
8. Kota Tangerang Selatan 111,34
9. Kab. Musi Banyu Asin 107,47
10. Kab. Kediri 102,43
Update data:
07 Juli 2020, 16.00 WIB.
Sumber Data : Diolah dari 540 (34 Prov, 413 Kab, 93 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)
3434
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
Terima Kasih