Post on 17-Feb-2018
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 1/27
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT
PHASE 2 (NUSP-2)
ADB Loan No. 3122-INO
LOKAKARYA NASIONAL
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 2/27
2
Merupakan program penanganan permukiman kumuh perkotaanuntuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan MilleniumIndonesia dan mewujudkan Kota Bebas Kumuh pada tahun 2020,yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah,pemerintah daerah, masyarakat dan swasta
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 3/27
3
Data Umum NUSP-2
Nomor Loan : 3122-INO Pemberi Pinjaman : Asian Development Bank (ADB) Loan Signed : 23 April 2014 Loan Efectiveness : 17 Juli 2014 Loan Closing Date : 30 Juni 2018
Periode Pelaksanaan : 2015 - 2017 Total Program : USD 102.000.000
a. Pinjaman ADB : USD 74.400.000b. APBN : USD 6.400.000
c. APBD Kota/ Kab : USD 15.200.000d. Beneficiaries : USD 6.000.000 Lokasi Pelaksanaan : 20 Kota/Kab di 16 Propinsi
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 4/27
4
Komponen Program NUSP-2
PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN
Pelatihan danWorkshop
ManajemenProyek
Jasa Konsultan
PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh (SIAP)
Peningkatan Kualitas Skala Lingkungan (kontrak masyarakat)
Peningkatan Kualitas Skala Kawasan
PEMBANGUNAN PERUMAHAN BARU (NSD)
• Penyediaan lahan oleh Pemda• Investasi infrastruktur oleh Pemerintah
• Biaya konstruksi rumah oleh masyarakat, kredit mikro difasilitasi Pemda
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 5/27
5
1. Sebagian besar hunian & infrastruktur lingkungan yang ada kurang memadaidan teridentifikasi dalam SPPIP;
2. Kawasan dihuni oleh minimal 40% rumah tangga miskin sesuai dengan
kriteria BPS;
3. Lebih dari 40% rumah tangga tinggal di hunian dengan luas kurang dari 8
m2/orang;
4. Lebih dari 30% rumah tangga tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi;
5. Lebih dari 30% rumah tangga tidak memiliki akses ke fasilitas penyediaan air
bersih;
6. Merupakan lokasi/kawasan yang rawan banjir/rob;
7. Lokasi tidak/kurang memiliki sistem pengelolaan sampah dan lampu
penerangan jalan
Kriteria Seleksi Kelurahan Sasaran
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 6/27
6
Menyampaikan surat pernyataan minat (pakta integritas) untuk mengimplementasikan tahapan kegiatan NUSSP-2 TTD Lurah;
Kesediaan masyarakat untuk berkontribusi ( in-kind dan/atau in-cash jika
diperlukan);
Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan O&P infrastruktur yang
dibangun (misalnya membayar iuran);
Kesediaan masyarakat untuk membentuk lembaga BKM jika belum
terbentuk;
Lokasi teridentifikasi dalam RTRW atau SPPIP.
Penetapan Alokasi BLM Kelurahan sasaran program NUSSP-2 didasarkanatas hasil evaluasi dan verifikasi Rencana Perbaikan Lingkungan (RPL/ NUP)
dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang disusun oleh BKM dan bukan
berdasarkan pemerataan.
Persyaratan Kelurahan Sasaran
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 7/277
Tahapan Kegiatan NUSP-2
SOSIALISASI TKT.
KAB/KOTA
PENGUATAN
KAPASITAS
TRAINING NEEDS ASSESTMENT
OVERVIEWKAWASAN
PEMUTAKHIRANPROFIL KUMUH
PERUMUSAN STRATEGIPENANGANAN KUMUH
KONSOLIDASI NUAPDAN SIAP
FINALISASI DANLEGALISASI
PENYUSUNAN DEDSKALA KAWASAN
KONSTRUKSIINFRASTRUKTURSKALA KAWASAN
SERAH TERIMAHASIL
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN DANPEMELIHARAAN
EVALUASIPELAKSANAAN
Tingkat Kab/Kota
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 8/278
Tahapan Kegiatan NUSP-2
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 9/279
I. Sosialisasi Program NUSP-2Pembiayaan Sosialisasi tingkat pusat dan kabupaten, Sosialisasi melaluimedia elektronik dan Pencetakan media sosialisasi dibiayai melalui APBN,APBD Kabupaten/Kota dan dana pinjaman ADB;
II. Pembiayaan Kegiatan di Tingkat Kelurahan
Kegiatan di tingkat kelurahan dan di tingkat masyarakat dibiayai secarasukarela meliputi : Rembug warga, Survey Kampung Sendiri (SKS), Aktivitasrutin BKM dan gugus tugasnya, Penyusunan dan Sosialisasi NUAP, Monitoringdan Evaluasi partisipatif, Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Pembiayaan
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 10/2710
III. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas
Infrastruktur skala lingkungan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakatberdasarkan NUAP ( Neighbourhood Upgrading Action Plan) disalurkanmelalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang akandikelola oleh Satker NUSP-2 Kabupaten/Kota.
Infrastruktur untuk kawasan pengembangan permukiman baru (NSD)dibiayai melalui DIPA Pusat (Non BLM) dan dikelola oleh Satker NUSP-2Pusat.
Jasa konsultan dan kegiatan penguatan kapasitas melalui pelatihan ataustudi ekstensi dibiayai melalui DIPA Pusat (Non BLM) dan dikelola oleh
Satker NUSP-2 Pusat.
Pembiayaan
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 11/2711
1. Mekanisme Pencairan Dana Non BLMUntuk pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (jasakonsultan, kontraktor, jasa pelatihan dan studi ekstensi)
2. Mekanisme Pencairan Dana BLM
Persyaratan Kelengkapan Dokumen NUAP dan SIAP
Telah dilakukan Prior Review terhadap dokumen NUAP, RKM, DED, dan RABUsulan Infrastruktur oleh Koordinator Kota dan diverifikasi oleh LCO untuk diajukan kepada PMU;
Telah dilakukan Prior Review terhadap dokumen SIAP yang diverifikasi oleh
PMU untuk dimintakan persetujuan (NOL) ADB;
Mekanisme Pencairan Dana
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 12/2712
Tahapan Pencairan Dana BLM
I. Pencairan BLM Tahap Pertama (sebesar 30% dari nilai kontrak) setelahpenandatanganan SP3 dengan melampirkan:
Kontrak Kerja dan foto kopi buku rekening bank milik BKM/LKM; Rencana penggunaan dana; Kuitansi tagihan tahap I;
II. Pencairan BLM Tahap Kedua (sebesar 40% dari nilai kontrak) dilakukan apabila kemajuanfisik pelaksanaan pembangunan telah mencapai minimal 26%, dengan melampirkan:
Laporan kemajuan fisik; Rencana penggunaan dana tahap II; Kuitansi tagihan tahap II; Bukti dokumentasi foto kemajuan pembangunan fisik.
III. Pencairan BLM Tahap Ketiga (sebesar 30% dari nilai kontrak) dilakukan apabila kemajuanfisik pelaksanaan pembangunan telah mencapai minimal 62%, dengan melampirkan:
Laporan kemajuan fisik; Rencana penggunaan dana tahap III; Kuitansi tagihan tahap III; Bukti dokumentasi foto kemajuan pembangunan fisik.
Mekanisme Pencairan Dana
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 13/2713
Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD) minimal sebesar 10% darialokasi dana pembangunan infrastruktur digunakan untuk biaya operasionalprogram (BOP) Kabupaten/Kota yang mencakup: biaya operasional LCO,Satker/PPK dan Pokja, biaya sosialisasi program di tingkat Kabupaten/Kota,biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat, biaya fasilitasi penyusunan
dokumen SIAP, penyusunan DED, biaya monitoring dan evaluasi program di tingkat kabupaten/kota dan biaya pembangunan infrastruktur pendukung, danabantuan perbaikan rumah kumuh, serta sharing program dalam bentuk lainnya.
Pelaksanaan kegiatan sebagai sharing program dilaksanakan dalam rangkapeningkatan kualitas permukiman kumuh dapat disalurkan dengan mekanismeBLM dan/atau secara kontraktual pada pihak ketiga dengan mengacu padadokumen SIAP dan/atau NUAP yang telah ditetapkan.
Dana Pendamping
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 14/2714
Organisasi Pelaksana
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 15/2715
Peran LCO
Melaksanakan sosialisasi program di tingkat
Kabupaten/Kota;
Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat
Kelurahan;
mendistribusikan Pedoman Umum dan Pedoman
Teknis NUSP-2 sampai tingkat kelurahan.
Mensosialisasikan dokumen SIAP dan NUAP
yang telah disusun secara partisipatif kepada
satuan kerja perangkat daerah terkait di
Kabupaten/Kota.
Melaksanakan Sosialisasi Program
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 16/2716
Melakukan verifikasi usulan lokasi proyek danmenyampaikan rekomendasi hasil kepadaBupati/Walikota untuk ditetapkan;
Mengajukan usulan lokasi sasaran proyek
NUSP-2 kepada PMU;Menjamin bahwa pelaksanaan NUSP-2 berada
pada lokasi yang tepat dan sesuai dengankriteria seleksi yang telah disepakati
Menjamin Pelaksanaan NUSP-2 berada pada lokasiyang tepat
Peran LCO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 17/2717
Memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
NUSP-2 yang akan melaksanakan penyusunanSlum Improvement Action Plan /SIAP TingkatKabupaten/Kota;
Memfasilitasi Pokja NUSP-2 didalam prosespenyusunan dokumen SIAP secara partisipatifmelalui kegiatan lokakarya dan diskusi kelompok terarah (FGD)
Memfasilitasi Penyusunan Dokumen SIAP
Peran LCO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 18/27
18
Memberikan arahan dan fasilitasi proses
pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan tahapan proyek tingkat kelurahan;
Memberikan masukan dan fasilitasi kegiatanpenyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan(NUAP) yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat
kelurahan;
Pembinaan Pelaksanaan Tingkat Kelurahan
Peran LCO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 19/27
19
Melakukan pemantauan dan supervisipelaksanaan program NUSP-2 di tingkatKabupaten/Kota dan di tingkat kelurahan sertadi tingkat masyarakat;
Mengkoordinasikan kegiatan monitoring danpelaporan di tingkat Kabupaten/Kota danKelurahan sasaran;
Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjutpengaduan masyarakat di tingkatKabupaten/kota dan melaporkan ke PMU
Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangandan Fisik penyelenggaraan kegiatan NUSP-2
kepada PMU
Pemantauan, Pengelolaan Pengaduan danPelaporan
Peran LCO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 20/27
20
Melakukan evaluasi terhadap kinerja CityCoordinator dan Community Advisors di dalam
fasilitasi dan pendampingan pelaksanaankegiatan proyek di tingkat Kabupaten/Kotamaupun di tingkat Kelurahan
Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan
kumuh setiap kawasan.
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Peran LCO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 21/27
21
TARGET LOAN RENCANA
NUAP dan Cosolidated Plans dilaksanakan palinglambat 12 bulan sejak loan efefktif (loan efefktif
pada tanggal 17 Juli 2014)
Agustus 2015 terlambat1,5 bulan
Lokasi NSD disampaikan ke ADB tidak lebih dari 6bulan setelah loan efefktif
Juli 2015 terlambat 6 bulan
Proposal NSD secara lengkap disampaikan ke ADBpaling lambat 18 bulan setelah loan efefktif.
Desember 2015 onschedule
Target Waktu Loan Agreement 3122 INO
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 22/27
22
Lokasi NUSP danpenanganan kumuhAPBN Reguler tidak
pada kelurahan yangsama.
Lokasi sasaran NUSP-2ditetapkan olehWalikota/Bupati.
Percepatan Penetapan Lokasi Sasaran
kawasan kumuh:luas 38.431Hadi 390 kab/kota,di 3.550 kawasan
SK kumuhBupati/Walikota yangsudah terbit 277 kab/kota
Klasifikasi tipologi kawasan
kumuh sudah di 137 kab/kota di152 kawasan, total 2.680 ha penanganan tahun 2015
terdiri dari:a. 74 kws kumuh berat : 1.251 ha;b. 67 kws kumuh sedang : 1.156 ha;c. 19 kws kumuh ringan : 273 ha.
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 23/27
23
Percepatan Penyusunan SIAP
Penyusunan SIAP dilakukan oleh POKJA SIAP denganpendampingan National Management Consultant (NMC). NMCakan dimobilisasi pada bulan Juni 2015.
Perlu percepatan pembentukan POKJA SIAP (baru terbentuk di 6
kota/kab : Palembang, Bengkulu, Pekalongan, Palangkaraya,Bone, Bima)
Pelatihan Pokja SIAP akan dilaksanakan bulan Mei 2015. LCO bersama POKJA agar segera melakukan
penyusunan/pemutahiran profil kumuh. LCO bersama POKJA agar memulai untuk melakukan identifikasi
kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks untuk ditindaklanjutidengan penyusunan DED.
Percepatan Pelaksanaan
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 24/27
24
Percepatan PelaksanaanPenanganan Kawasan Kumuh
Penyusunan DED untuk kegiatan di kawasan kumuh didanai olehAPBD kota/kabupaten Penyusunan DED agar dimulai pada bulan Mei 2015. DED akan diverifikasi oleh PMU sebelum disampaikan ke ADB.
Proses pengadaan paket fisik dilakukan oleh POKJA PengadaanBarang dan Jasa. Proses pengadaan mengikuti perpres 70 tahun2012 dan procurement guidline ADB. Pokja Barang dan Jasa akan dilakukan pelatihan pada Mei 2015.
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 25/27
25
Percepatan Pelaksanaan NSD
LCO agar segera memfasilitasi proses persetujuan lahan untuk NSDoleh DPRD (deadline akhir Juni 2015)
Lokasi NSD :
Kab/Kota Lokasi NSD Luas Lokasi Status Lahan
Bengkulu Kws. Pekan Satu 2 Ha
Palembang Kws. Kertapati 2 Ha
Palangkaraya Kws. PahandutSeberang
2,5 Ha
Palopo Kws. Ponjolae 2 Ha
Kota Pekalongan telah mencabut minatnya terhadap NSD Kota Kendari berminat terhadap NSD tetapi perlu surat secara resmi dan
perlu joint survey lokasi NSD
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 26/27
26
Strategi penanganan kumuh kab/kota untuk mencapai 0% di tahun 2019 Jadwal Pelaksanaan NUSP-2 untuk Kab./Kota 2015-2017 MoU DJCK dengan Bupati/Walikota
Penetapan Pelaksana di Kab./Kota: Pokja SIAP Usulan Kasatker dan PPK Kab/Kota Kesiapan DED Penanganan Kawasan Kumuh paket
kontraktual
Tindak Lanjut
7/23/2019 Kebijakan Dan Pedoman Umum (Raw)20042015
http://slidepdf.com/reader/full/kebijakan-dan-pedoman-umum-raw20042015 27/27
27
Terima Kasih