Post on 03-Feb-2021
Kata Pengantar
i
KATA PENGANTAR
alam setiap organisasi data dan informasi memegang peranan yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik untuk pengembangan organisasi maupun dalam konteks perbaikan kinerja organisasi, Data dan informasi
juga sangat penting untuk melihat capaian kinerja dan organisasi sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas didukung oleh 2 Sekretariat, 5 Direktorat Teknis dan 19 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di beberapa Provinsi. Untuk mencapai sasaran dan target kinerja di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas, sampai dengan akhir tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis, UPTP maupun UPTD (BLK, BPPD) dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya, yang keseluruhannya terangkum dalam buku informasi ini. Buku Informasi ini merupakan salah satu media yang memuat tentang tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, capaian kinerja Ditjen Binalattas sampai dengan 2016 dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Data dalam buku informasi ini bersifat dinamis, sehingga seiring dengan dinamika perkembangan informasi, terbuka peluang untuk mengakomodir masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan.
D
Kata Pengantar
b
BUKU INFORMASI PELATIHAN dan PRODUKTIVITAS
Pengarah : Drs. Bambang Satrio Lelono, MAPenanggung Jawab : Kunjung Masehat, SH, MMKoordinator : Siti Kustiati, SE, M.SiPenyusun :
1. Hery Budoyo, ST, MM2. Ir. Siti Umi Salamah, MMSi3. Teguh Sulistiyono, SE4. Yudi Hermawan, S.Ant, M.Si5. Jumadi, S.Sos, MM6. Rima Diniah, SH, MH7. Rini Hardwiyanti, S.IP8. Wahyu Yudowibisono, ST9. Buchari, SS., M.Si10. Bernath Halomoan, SE11. Maryatun, SE12. Siti Nurhayati, S.Kom13. Sangkan Soebagio, ST
Penerbit : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan ProduktivitasJl. Jend Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan Telp (021) 52961311. Faks (021) 52960456
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undangDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
14. Benny Hardiansyah, S.Kom15. Agung Nur Rohmad, ST16. Nurul Eka Deasyani17. Mera Diah Asri, B.Eng18. Henry Mujianto, ST, MT19. Darman Zega, SE20. Ade Wahyu Jumartdiawan, S.Kom21. Wahyu Amri22. Akhmad Fatwa A, S.Kom23. AnisyaCahyaningrum, SE24. M. Daviq R, S.Kom, M.Med.Kom
ISBN 978-602-72403-2-2
Kata Pengantar
i
KATA PENGANTAR
alam setiap organisasi data dan informasi memegang peranan yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik untuk pengembangan organisasi maupun dalam konteks perbaikan kinerja organisasi, Data dan informasi
juga sangat penting untuk melihat capaian kinerja dan organisasi sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas didukung oleh 2 Sekretariat, 5 Direktorat Teknis dan 19 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di beberapa Provinsi. Untuk mencapai sasaran dan target kinerja di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas, sampai dengan akhir tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis, UPTP maupun UPTD (BLK, BPPD) dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya, yang keseluruhannya terangkum dalam buku informasi ini. Buku Informasi ini merupakan salah satu media yang memuat tentang tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, capaian kinerja Ditjen Binalattas sampai dengan 2016 dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Data dalam buku informasi ini bersifat dinamis, sehingga seiring dengan dinamika perkembangan informasi, terbuka peluang untuk mengakomodir masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan.
D
Kata Pengantar
i
KATA PENGANTAR
etersediaan data dan informasi mempunyai arti dan peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan, ketersediaan data dan informasi yang akurat sangat diperlukan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
cepat dan tepat sasaran. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas merupakan salah satu unit eselon I pada Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas didukung oleh 2 Sekretariat, 5 Direktorat Teknis dan 19 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di beberapa Provinsi. Untuk mencapai sasaran dan target kinerja di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas, sampai dengan akhir tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis, UPTP maupun UPTD (BLK, BPPD) dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya, yang keseluruhannya terangkum dalam buku informasi ini. Buku Informasi ini merupakan salah satu media yang memuat tentang tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan, capaian kinerja Ditjen Binalattas sampai dengan 2016 dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Data dalam buku informasi ini bersifat dinamis, sehingga seiring dengan dinamika perkembangan informasi, terbuka peluang untuk mengakomodir masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan.
K
Kata Pengantar
i
Kata Pengantar
ii
Dengan tersusunnya Buku Informasi Pelatihan dan Produktivitas ini, diharapkan informasi tentang pelatihan dan produktivitas dapat tersebar luas dan masyarakat dapat memanfaatkan informasi ini dengan baik sehingga pada akhirnya program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Jakarta, April 2017,
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Drs. Bambang Satrio Lelono, MA NIP. 19620705 198803 1 002
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................................................................. iii Daftar Tabel .............................................................................................................................................................................. v Daftar Gambar .......................................................................................................................................................................... vi Bagian 1 Gambaran Umum ....................................................................................................................................................... 1
a. Nawa Cita Kabinet Kerja ...................................................................................................................................... 2
b. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional .............................................................................................................. 2
c. Nawa Kerja Ketenagakerjaan ............................................................................................................................... 2
d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan ................................................................................. 2
e. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang pelatihan dan Produktivitas............................................................................. 3
f. Satuan Kerja dan Struktur Organisasi .................................................................................................................. 3
g. Kekuatan Pegawai ............................................................................................................................................. 13
h. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binalattas ............................................................................................................... 18
i. Penghargaan yang Diterima................................................................................................................................. 20
j. Institusi Pendukung Bidang Pelatihan dan Produktivitas (DPKN, LA LPK, LPN)......................................................... 26
Bagian 2 Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan .......................................................................................................... 29 Bagian 3 Kelembagaan Pelatihan ................................................................................................................................................ 35 Bagian 4 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............................................................................................. 40 Bagian 5 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ............................................................................................................................ 44 Bagian 6 Peningkatan Produktivitas ........................................................................................................................................... 49 Bagian 7 Sertifikasi Kompetensi .................................................................................................................................................. 55 Bagian 8 Penutup ...................................................................................................................................................................... 58 Lampiran 1 Peraturan Perundangan di bidang Pelatihan dan Produktivitas .................................................................................. 59 Lampiran 2 Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas ................................................................................................................. 62
Kata Pengantar
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................................................................. iii Daftar Tabel .............................................................................................................................................................................. v Daftar Gambar .......................................................................................................................................................................... vi Bagian 1 Gambaran Umum ....................................................................................................................................................... 1
a. Nawa Cita Kabinet Kerja ...................................................................................................................................... 2
b. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional .............................................................................................................. 2
c. Nawa Kerja Ketenagakerjaan ............................................................................................................................... 2
d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan ................................................................................. 2
e. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang pelatihan dan Produktivitas............................................................................. 3
f. Satuan Kerja dan Struktur Organisasi .................................................................................................................. 3
g. Kekuatan Pegawai ............................................................................................................................................. 13
h. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binalattas ............................................................................................................... 18
i. Penghargaan yang Diterima................................................................................................................................. 20
j. Institusi Pendukung Bidang Pelatihan dan Produktivitas (DPKN, LA LPK, LPN)......................................................... 26
Bagian 2 Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan .......................................................................................................... 29 Bagian 3 Kelembagaan Pelatihan ................................................................................................................................................ 35 Bagian 4 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............................................................................................. 40 Bagian 5 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ............................................................................................................................ 44 Bagian 6 Peningkatan Produktivitas ........................................................................................................................................... 49 Bagian 7 Sertifikasi Kompetensi .................................................................................................................................................. 55 Bagian 8 Penutup ...................................................................................................................................................................... 58 Lampiran 1 Peraturan Perundangan di bidang Pelatihan dan Produktivitas .................................................................................. 59 Lampiran 2 Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas ................................................................................................................. 62
Daftar Tabel
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................................................................................. iii Daftar Tabel .............................................................................................................................................................................. v Daftar Gambar .......................................................................................................................................................................... vi Bagian 1 Gambaran Umum ....................................................................................................................................................... 1
a. Nawa Cita Kabinet Kerja ...................................................................................................................................... 2
b. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional .............................................................................................................. 2
c. Nawa Kerja Ketenagakerjaan ............................................................................................................................... 2
d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan ................................................................................. 2
e. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang pelatihan dan Produktivitas............................................................................. 3
f. Satuan Kerja dan Struktur Organisasi .................................................................................................................. 3
g. Kekuatan Pegawai ............................................................................................................................................. 13
h. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binalattas ............................................................................................................... 18
i. Penghargaan yang Diterima................................................................................................................................. 20
j. Institusi Pendukung Bidang Pelatihan dan Produktivitas (DPKN, LA LPK, LPN)......................................................... 26
Bagian 2 Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan .......................................................................................................... 30 Bagian 3 Kelembagaan Pelatihan ................................................................................................................................................ 36 Bagian 4 Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............................................................................................. 41 Bagian 5 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ............................................................................................................................ 45 Bagian 6 Peningkatan Produktivitas ........................................................................................................................................... 50 Bagian 7 Sertifikasi Kompetensi .................................................................................................................................................. 56 Bagian 8 Penutup ...................................................................................................................................................................... 59 Lampiran 1 Peraturan Perundangan di bidang Pelatihan dan Produktivitas .................................................................................. 60 Lampiran 2 Data Bidang Pelatihan dan Produktivitas ................................................................................................................. 63
Daftar Isi
iii
Daftar Isi
iii
e. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ................................................................................................................... 256 f. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ........................................................................................................ 347 g. Lembaga Pengirim Peserta Pemagangan Ke Luar Negeri ................................................................................ 352 h. Disnakertrans Provinsi dan Kabupaten ............................................................................................................ 365
DAFTAR TABEL Tabel 1: Kekuatan Pegawai Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016 ....................................................................................................... 13 Tabel 2 : Kekuatan Pegawai di UPTP Tahun 2016 ................................................................................................................................ 14 Tabel 3 : Pegawai Fungsional Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016 .................................................................................................... 15 Tabel 4 : Pegawai Fungsional di UPTP Tahun 2016 .............................................................................................................................. 16 Tabel 5 : Partisipasi dan Kemitraan ..................................................................................................................................................... 18 Tabel 6 : Kerjasama Bilateral .............................................................................................................................................................. 19 Tabel 7 : Penerima Penghargaan Piala Pelayanan Prima Tahun 2006 – 2010 ......................................................................................... 20 Tabel 8 : Penerima Penghargaan Piala/Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Tahun 2013 - 2014 ................................ 21 Tabel 9 : Penerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 ....................................................................................................... 22 Tabel 10 : Perolehan Medali ASC Tahun 2004 – 2016 ........................................................................................................................... 22 Tabel 11 : Capaian Kinerja Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Tahun 2016...................................................................... 34 Tabel 12 : Target Kinerja Lembaga dan Sarana Pelatihan Tahun 2016 .................................................................................................. 37 Tabel 13 : Capaian Kinerja Pembinaan Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Tahun 2016 ......................................................................... 43 Tabel 14 : Capaian Kinerja Pemagangan Tahun 2016 .......................................................................................................................... 44 Tabel 15 : Agenda Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas 2015-2019 ........................................................................................... 49 Tabel 16 : Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan Tahun 2016 .......................................................................... 54 Tabel 17 : Capaian Kinerja BNSP Tahun 2016 ...................................................................................................................................... 56 Tabel 18 : Peraturan Perundangan Bidang Lattas Tahun 2016 .............................................................................................................. 59 Tabel 19 : Jumlah SKKNI menurut Sektor Tahun 2016 ......................................................................................................................... 62 Tabel 20 : Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah sesuai fungsi menurut Provinsi Tahun 2016 ................................. 106 Tabel 21 : Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Terakreditasi Tahun 2015 dan 2016 ........................................................................... 107 Tabel 22 : Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan BLKLN menurut Provinsi Tahun 2016 ........................................... 115 Tabel 23 : Kapasitas Pelatihan UPTP BLK menurut Kejuruan Tahun 2016 ............................................................................................ 117 Tabel 24 : Kapasitas Pelatihan UPTD BLK menurut KejuruanTahun 2016 ............................................................................................. 118 Tabel 25 : Jumlah Instruktur UPTP/UPTD BLK menurut Provinsi dan Kejuruan Tahun 2016 .................................................................. 134
a. Data SKKNI ................................................................................................................................................... 62 b. Data Lembaga Pelatihan Kerja ....................................................................................................................... 106
1) Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah ........................................................................................... 106 2) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Terakreditasi .................................................................................. 107 3) Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan BLKLN Menurut Provinsi ..................................................... 115 4) Kapasitas Melatih UPTP/UPTD Balai Latihan Kerja Menurut Kejuruan ......................................................... 117
c. Data Instruktur dan Tenaga Pelatihan ............................................................................................................ 134 1) Jumlah Instruktur UPTP/UPTD Balai Latihan Kerja menurut Provinsi dan Kejuruan .................................... 134 2) Jumlah Instruktur Produktivitas UPTP/UPTD Balai Peningkatan Produktivitas menurut Provinsi ................... 146
d. Data Pemagangan Dalam dan Luar Negeri ...................................................................................................... 148 1) Jumlah Peserta yang mengikuti Program Pemagangan Dalam Negeri menurut UPTP .................................. 148 2) Jumlah Peserta yang mengikuti Program Pemagangan Dalam Negeri menurut Provinsi .............................. 149 3) Jumlah Peserta yang mengikuti Program Pemagangan Luar Negeri menurut Lembaga/Perusahaan ............. 154
e. Data Produktivitas dan Kewirausahaan ........................................................................................................... 162 1) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan menurut Provinsi . 162 2) Penerima Paramakarya ........................................................................................................................... 163 3) Penerima Siddhakarya.......................................................................................................................... . 170 4) Tingkat Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja menurut Provinsi ................................................................ 190 5) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menurut Provinsi ............................................................................... 192 6) Tingkat Produktivitas Per Jam Kerja Tenaga Kerja menurut Provinsi .......................................................... 194 7) Perusahaan yang melakukan penerapan Productivity Gainsharing ............................................................. 196
f. Rekapitulasi Data Pelatihan Menurut Program Pelatihan .................................................................................. 197 g. Data Sertifikasi Kompetensi ........................................................................................................................... 198
1) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK), Asessor, Asessor Kompetensi dan Skema menurut LSP .................. 198 2) Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi menurut LSP ................................................................................ 217
Lampiran 3 Daftar Nama dan Alamat ......................................................................................................................................... 235 a. Sekretariat dan Direktorat.............................................................................................................................. 235 b. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) Balai Besar ............................................................................................. 236 c. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT-P) BLK Kelas I, Kelas II dan Balai Peningkatan Produktivitas ......................... 237 d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT-D) BLK dan BPPD ..................................................................................... 238
Daftar Isi
iv
Daftar Isi
iv
e. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ................................................................................................................... 256 f. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ........................................................................................................ 347 g. Lembaga Pengirim Peserta Pemagangan Ke Luar Negeri ................................................................................ 352 h. Disnakertrans Provinsi dan Kabupaten ............................................................................................................ 365
DAFTAR TABEL Tabel 1: Kekuatan Pegawai Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016 ....................................................................................................... 13 Tabel 2 : Kekuatan Pegawai di UPTP Tahun 2016 ................................................................................................................................ 14 Tabel 3 : Pegawai Fungsional Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016 .................................................................................................... 15 Tabel 4 : Pegawai Fungsional di UPTP Tahun 2016 .............................................................................................................................. 16 Tabel 5 : Partisipasi dan Kemitraan ..................................................................................................................................................... 18 Tabel 6 : Kerjasama Bilateral .............................................................................................................................................................. 19 Tabel 7 : Penerima Penghargaan Piala Pelayanan Prima Tahun 2006 – 2010 ......................................................................................... 20 Tabel 8 : Penerima Penghargaan Piala/Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Tahun 2013 - 2014 ................................ 21 Tabel 9 : Penerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 ....................................................................................................... 22 Tabel 10 : Perolehan Medali ASC Tahun 2004 – 2016 ........................................................................................................................... 22 Tabel 11 : Capaian Kinerja Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Tahun 2016...................................................................... 34 Tabel 12 : Target Kinerja Lembaga dan Sarana Pelatihan Tahun 2016 .................................................................................................. 37 Tabel 13 : Capaian Kinerja Pembinaan Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Tahun 2016 ......................................................................... 43 Tabel 14 : Capaian Kinerja Pemagangan Tahun 2016 .......................................................................................................................... 44 Tabel 15 : Agenda Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas 2015-2019 ........................................................................................... 49 Tabel 16 : Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan Tahun 2016 .......................................................................... 54 Tabel 17 : Capaian Kinerja BNSP Tahun 2016 ...................................................................................................................................... 56 Tabel 18 : Peraturan Perundangan Bidang Lattas Tahun 2016 .............................................................................................................. 59 Tabel 19 : Jumlah SKKNI menurut Sektor Tahun 2016 ......................................................................................................................... 62 Tabel 20 : Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah sesuai fungsi menurut Provinsi Tahun 2016 ................................. 106 Tabel 21 : Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Terakreditasi Tahun 2015 dan 2016 ........................................................................... 107 Tabel 22 : Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan BLKLN menurut Provinsi Tahun 2016 ........................................... 115 Tabel 23 : Kapasitas Pelatihan UPTP BLK menurut Kejuruan Tahun 2016 ............................................................................................ 117 Tabel 24 : Kapasitas Pelatihan UPTD BLK menurut KejuruanTahun 2016 ............................................................................................. 118 Tabel 25 : Jumlah Instruktur UPTP/UPTD BLK menurut Provinsi dan Kejuruan Tahun 2016 .................................................................. 134
Daftar Tabel
v
Daftar Tabel
v
Gambar 9: Struktur Organisasi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berdasarkan Permen Nomor 18 Tahun 2015) .................... 10 Gambar 10: Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ............................................................................................ 10 Gambar 11: Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas I .................................................................................................................. 11 Gambar 12: Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas II ................................................................................................................ 11 Gambar 13: Struktur Organisasi Balai Besar Peningkatan Produktivitas ................................................................................................. 12 Gambar 14:Struktur Organisasi Balai Peningkatan Produktivitas ........................................................................................................... 12 Gambar 15:Sistem Standardisasi Kompetensi Nasional ........................................................................................................................ 30 Gambar 16:Proses Pengembangan SKKNI ........................................................................................................................................... 31 Gambar 17:Pola Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi .................................................................................................. 33 Gambar 18:Alur Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja ............................................................................................................. 38 Gambar 19:Alur Pengajuan Akreditasi ................................................................................................................................................. 39 Gambar 20: Skema Pembinaan Jabatan Fungsional Instruktur ............................................................................................................. 41 Gambar 21: Alur Pengusulan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) ............................................................................................ 41 Gambar 22: Registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ...................................................................................................................... 42 Gambar 23:Alur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit ....................................................................................................................... 43 Gambar 24:Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS (Permen 08/MEN/V/2008)..................................................... 45 Gambar 25: Tata cara Pendaftaran Penyelenggaraan Pemagangan bagi Perusahaan (Permen 08/MEN/V/2008) ...................................... 46 Gambar 26:Alur Pikir Proses Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri ........................................................................................... 47 Gambar 27: Alur Proses Seleksi s.d Pemberangkatan Pemagangan Luar Negeri IM Japan ...................................................................... 48 Gambar 28: Strategi Dasar Peningkatan Produktivitas ......................................................................................................................... 49 Gambar 29: Strategi Peningkatan Produktivitas ................................................................................................................................... 50 Gambar 30:Tujuan Program Desmigratif ............................................................................................................................................. 52 Gambar 31:Tahap Implemantasi Program Desmigratif ......................................................................................................................... 53 Gambar 32: Proses Pemberian Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ............................................................................................... 56 Gambar 33:Skema Sertifikasi Kompetensi ........................................................................................................................................... 57
Tabel 26 : Jumlah Instruktur Bidang Produktivitas menurut Satuan Kerja Tahun 2016 ......................................................................... 146 Tabel 27 : Realisasi Pemagangan Dalam Negeri menurut UPTP Ditjen Binalattas Tahun2009-2015 (APBN) ............................................ 148 Tabel 28 : Realisasi Pemagangan Dalam Negeri menurut Provinsi Tahun 2009 – 2016 (Sumber Dana APBN) ........................................ 149 Tabel 29 : Realisasi Pemagangan Dalam Negeri menurut Provinsi Tahun 2009-2016(Sumber Dana APBD) ............................................ 151 Tabel 30 : Realisasi Pemagangan Dalam Negeri menurut Provinsi Tahun 2009 – 2016(Dana Mandiri/Perusahaan) ................................. 152 Tabel 31 : Peserta Pemagangan yang dikirim ke Luar Negeri menurut Lembaga/Perusahaan Pengirim Tahun 1993 –2016 ..................... 154 Tabel 32 : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Produktivitas Menurut Provinsi Tahun 2016 ....................................... 162 Tabel 33 : Penerima penghargaan Kualitas dan Produktivitas ”Paramakarya” Tahun 2005 -2015 .......................................................... 163 Tabel 34 : Penerima Siddhakarya Tahun 2016 ................................................................................................................................... 170 Tabel 35 : Produktivitas Ekuivalen Tenaga Kerja Menurut Provinsi, 2011-2015 (rupiah)........................................................................ 190 Tabel 36 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menurut Provinsi 2011-2015 ........................................................................................ 192 Tabel 37 : Tingkat Produktivitas Per Jam Kerja Tenaga Kerja menurut Provinsi 2001-2015 ................................................................... 194 Tabel 38 : Perusahaan yang Melakukan Penerapan Productivity Gain Sharing ...................................................................................... 196 Tabel 39 : Jumlah Orang yang dilatih menurut Program Pelatihan Tahun 2007 s/d 2016 ...................................................................... 197 Tabel 40 : Jumlah TUK, Asesor, Asesor Kompetensi dan Skema menurut LSP terlisensi ..................................................................... 198 Tabel 41 : Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi menurut LSP Tahun 2006 s/d 2016 ......................................................................... 217 Tabel 42 : Alamat Sekretariat dan Direktorat ..................................................................................................................................... 235 Tabel 43 : Alamat Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja & Balai Besar Peningkatan Produktivitas ................................................... 236 Tabel 44 : Alamat UPTP BLK Kelas I. Kelas II & BPP .......................................................................................................................... 237 Tabel 45 : Alamat UPTD BLK dan BPPD ............................................................................................................................................. 238 Tabel 46 : Alamat Lembaga Sertifikasi Profesi .................................................................................................................................... 256 Tabel 47 : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ........................................................................................................................... 347 Tabel 48 : Alamat Lembaga Pengirim Peserta Pemagangan ke Luar Negeri ......................................................................................... 352 Tabel 49 : Alamat Kantor Disnakertrans Provinsi dan Kabupaten / Kota ............................................................................................... 365
DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Struktur Organisasi Ditjen Binalattas .................................................................................................................................... 6 Gambar 2: Struktur Organisasi BNSP ................................................................................................................................................... 6 Gambar 3: Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Binalattas ................................................................................................................... 7 Gambar 4: Struktur Organisasi Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja .................................................................. 7 Gambar 5: Struktur Organisasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan ................................................................................................... 8 Gambar 6: Struktur Organisasi Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan ...................................................................................... 8 Gambar 7: Struktur Organisasi Direktorat Bina Pemagangan .................................................................................................................. 9 Gambar 8: Struktur Organisasi Direktorat Bina Produktivitas .................................................................................................................. 9
Daftar Tabel
vi
Gambar 9: Struktur Organisasi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berdasarkan Permen Nomor 18 Tahun 2015) .................... 10 Gambar 10: Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ............................................................................................ 10 Gambar 11: Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas I .................................................................................................................. 11 Gambar 12: Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas II ................................................................................................................ 11 Gambar 13: Struktur Organisasi Balai Besar Peningkatan Produktivitas ................................................................................................. 12 Gambar 14:Struktur Organisasi Balai Peningkatan Produktivitas ........................................................................................................... 12 Gambar 15:Sistem Standardisasi Kompetensi Nasional ........................................................................................................................ 30 Gambar 16:Proses Pengembangan SKKNI ........................................................................................................................................... 31 Gambar 17:Pola Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi .................................................................................................. 33 Gambar 18:Alur Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja ............................................................................................................. 38 Gambar 19:Alur Pengajuan Akreditasi ................................................................................................................................................. 39 Gambar 20: Skema Pembinaan Jabatan Fungsional Instruktur ............................................................................................................. 41 Gambar 21: Alur Pengusulan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) ............................................................................................ 41 Gambar 22: Registrasi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ...................................................................................................................... 42 Gambar 23:Alur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit ....................................................................................................................... 43 Gambar 24:Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS (Permen 08/MEN/V/2008)..................................................... 45 Gambar 25: Tata cara Pendaftaran Penyelenggaraan Pemagangan bagi Perusahaan (Permen 08/MEN/V/2008) ...................................... 46 Gambar 26:Alur Pikir Proses Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri ........................................................................................... 47 Gambar 27: Alur Proses Seleksi s.d Pemberangkatan Pemagangan Luar Negeri IM Japan ...................................................................... 48 Gambar 28: Strategi Dasar Peningkatan Produktivitas ......................................................................................................................... 49 Gambar 29: Strategi Peningkatan Produktivitas ................................................................................................................................... 50 Gambar 30:Tujuan Program Desmigratif ............................................................................................................................................. 52 Gambar 31:Tahap Implemantasi Program Desmigratif ......................................................................................................................... 53 Gambar 32: Proses Pemberian Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ............................................................................................... 56 Gambar 33:Skema Sertifikasi Kompetensi ........................................................................................................................................... 57
Daftar Tabel
vii
1. Gambaran Umun
1
Bagian 1
GAMBARAN UMUM Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan, pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas ;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Selain fungsi sebagaimana tersebut di atas, Ditjen Binalattas juga mempunyai fungsi dukungan administratif dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.
1. Gambaran Umun
1
Bagian 1
GAMBARAN UMUM Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan, pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas ;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Selain fungsi sebagaimana tersebut di atas, Ditjen Binalattas juga mempunyai fungsi dukungan administratif dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.
1. Gambaran Umun
1
Bagian 1
GAMBARAN UMUM Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen Binalattas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan, pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas ;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Selain fungsi sebagaimana tersebut di atas, Ditjen Binalattas juga mempunyai fungsi dukungan administratif dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.
1. Gambaran Umun
1
1. Gambaran Umun
3
3. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan; 4. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan
mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan; 5. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja; 6. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi.
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 1. Pengembangan dan penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja 3. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan 4. Pelaksanaan Pelatihan di BLK (UPTP, UPTD), Lembaga diklat K/L dan LPK Swasta 5. Pemagangan dalam dan luar negeri 6. Sertifikasi Kompetensi 7. Pengembangan dan peningkatan produktivitas
F. Satuan Kerja dan Struktur Organisasi :
Struktur organisasi dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengacu pada dasar hukum sebagai berikut : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Satuan kerja di lingkungan Ditjen Binalattas terdiri dari : 1. Sekretariat dan Direktorat :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Tugas:melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
c. Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina kelembagaan pelatihan
d. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. Gambaran Umun
2
A. NAWA CITA KABINET KERJA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh Kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
B. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA
C. NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN 1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional 2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja 3. Percepatan sertifikasi profesi 4. Perluasan kesempatan kerja formal 5. Penguatan wirausaha produktif 6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif 7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan 8. Peningkatan perlindungan pekerja migran 9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.
D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
(PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS)
1. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
2. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
1. Gambaran Umun
2
1. Gambaran Umun
3
3. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan; 4. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif dengan
mengembangkan lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan; 5. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja; 6. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi.
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 1. Pengembangan dan penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja 3. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan 4. Pelaksanaan Pelatihan di BLK (UPTP, UPTD), Lembaga diklat K/L dan LPK Swasta 5. Pemagangan dalam dan luar negeri 6. Sertifikasi Kompetensi 7. Pengembangan dan peningkatan produktivitas
F. Satuan Kerja dan Struktur Organisasi :
Struktur organisasi dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengacu pada dasar hukum sebagai berikut : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Satuan kerja di lingkungan Ditjen Binalattas terdiri dari : 1. Sekretariat dan Direktorat :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Tugas:melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
c. Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina kelembagaan pelatihan
d. Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. Gambaran Umun
2
A. NAWA CITA KABINET KERJA
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh Kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
B. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA
C. NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN 1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional 2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja 3. Percepatan sertifikasi profesi 4. Perluasan kesempatan kerja formal 5. Penguatan wirausaha produktif 6. Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif 7. Penegakkan hukum ketenagakerjaan 8. Peningkatan perlindungan pekerja migran 9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.
D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
(PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS)
1. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar;
2. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
1. Gambaran Umun
3
1. Gambaran Umun
5
Balai Latihan Kerja Ambon : Provinsi Maluku Balai Latihan Kerja Sorong : Provinsi Papua Barat dan Papua
c. Balai Latihan Kerja Kelas II / Eselon III.b (Lembang, Lombok Timur, dan Bantaeng) Tugas : melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Wilayah kerja : Seluruh Indonesia
Balai Latihan Kerja Lembang : Provinsi Jawa Barat Balai Latihan Kerja Lombok Timur : Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Latihan Kerja Bantaeng : Provinsi Sulawesi Selatan
Kejuruan Unggulan Lembang : Pertanian, Perikanan, Agribisnis, Processing Lombok Timur : Pariwisata Bantaeng : Pariwisata, Processing
d. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Tugas : Melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Wilayah kerja : Seluruh Indonesia kecuali Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
e. Balai Peningkatan Produktivitas (Kendari) Tugas : Melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Wilayah kerja : Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
1. Gambaran Umun
4
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang instruktur dan tenaga pelatihan
e. Direktorat Bina Pemagangan Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evalusi dan pelaporan di bidang pemagangan
f. Direktorat Bina Produktivitas Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas
g. Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tugas: memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Badan Sertifikasi Profesi (BNSP).
2. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : Balai Besar : a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja / Eselon II.b ( Medan, Serang, Bekasi, Bandung dan Semarang)
Tugas : melaksanakanpengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.
Wilayah kerja : Seluruh Indonesia. Kejuruan Unggulan
Medan : Industri Kreatif, Refrigeration, Bangunan Serang : Teknik Las, Teknik Listrik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Bekasi : Metodologi Pelatihan, Elektronika, Pariwisata Bandung : Teknik Manufaktur, Teknik Otomotif, Bisnis dan Manajemen Semarang : Garmen Apparel, Tata Busana, Tata Kecantikan
b. Balai Latihan Kerja Kelas I / Eselon III.a (Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Makassar, Kendari, Ternate,
Ambon, dan Sorong) Tugas : melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Wilayah kerja : Balai Latihan Kerja Banda Aceh : Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Jambi
Balai Latihan Kerja Padang : Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung Balai Latihan Kerja Surakarta : Provinsi DIY, NTB, NTT, Bali, Surakarta Balai Latihan Kerja Samarinda : Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara Balai Latihan Kerja Makassar : Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut Balai Latihan Kerja Kendari : Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Latihan Kerja Ternate : Provinsi Maluku Utara
1. Gambaran Umun
4
1. Gambaran Umun
5
Balai Latihan Kerja Ambon : Provinsi Maluku Balai Latihan Kerja Sorong : Provinsi Papua Barat dan Papua
c. Balai Latihan Kerja Kelas II / Eselon III.b (Lembang, Lombok Timur, dan Bantaeng) Tugas : melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Wilayah kerja : Seluruh Indonesia
Balai Latihan Kerja Lembang : Provinsi Jawa Barat Balai Latihan Kerja Lombok Timur : Provinsi Nusa Tenggara Barat Balai Latihan Kerja Bantaeng : Provinsi Sulawesi Selatan
Kejuruan Unggulan Lembang : Pertanian, Perikanan, Agribisnis, Processing Lombok Timur : Pariwisata Bantaeng : Pariwisata, Processing
d. Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Tugas : Melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Wilayah kerja : Seluruh Indonesia kecuali Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
e. Balai Peningkatan Produktivitas (Kendari) Tugas : Melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Wilayah kerja : Provinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
1. Gambaran Umun
4
Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang instruktur dan tenaga pelatihan
e. Direktorat Bina Pemagangan Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evalusi dan pelaporan di bidang pemagangan
f. Direktorat Bina Produktivitas Tugas: melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produktivitas
g. Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tugas: memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Badan Sertifikasi Profesi (BNSP).
2. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : Balai Besar : a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja / Eselon II.b ( Medan, Serang, Bekasi, Bandung dan Semarang)
Tugas : melaksanakanpengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.
Wilayah kerja : Seluruh Indonesia. Kejuruan Unggulan
Medan : Industri Kreatif, Refrigeration, Bangunan Serang : Teknik Las, Teknik Listrik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Bekasi : Metodologi Pelatihan, Elektronika, Pariwisata Bandung : Teknik Manufaktur, Teknik Otomotif, Bisnis dan Manajemen Semarang : Garmen Apparel, Tata Busana, Tata Kecantikan
b. Balai Latihan Kerja Kelas I / Eselon III.a (Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Makassar, Kendari, Ternate,
Ambon, dan Sorong) Tugas : melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Wilayah kerja : Balai Latihan Kerja Banda Aceh : Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Jambi
Balai Latihan Kerja Padang : Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung Balai Latihan Kerja Surakarta : Provinsi DIY, NTB, NTT, Bali, Surakarta Balai Latihan Kerja Samarinda : Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara Balai Latihan Kerja Makassar : Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut Balai Latihan Kerja Kendari : Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Latihan Kerja Ternate : Provinsi Maluku Utara
1. Gambaran Umun
5
1. Gambaran Umun
7
Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Binalattas
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
BAGIANHUKUM DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI
BAGIANKEUANGAN
BAGIANPROGRAM, EVALUASI
DAN PELAPORAN
BAGIANKEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAGIANDATA DAN INFORMASI
SUBBAGIANEVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIANPELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBBAGIANPERBENDAHARAAN
SUBBAGIANAKUNTANSI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIANHUKUM
SUBBAGIANKERJA SAMALUAR NEGERI
SUBBAGIANKEPEGAWAIAN DAN
ORGANISASI
SUBBAGIANUMUM
SUBBAGIANPERLENGKAPAN
Gambar 4 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
1. Gambaran Umun
6
Gambar 1 : Struktur Organisasi Ditjen Binalattas
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORATBINA INSTRUKTUR DAN
TENAGA PELATIHAN
DIREKTORATBINA KELEMBAGAAN
PELATIHAN
DIREKTORAT BINASTANDARDISASI
KOMPETENSI DANPELATIHAN KERJA
DIREKTORATBINA PEMAGANGAN
DIREKTORATBINA PRODUKTIVITAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2 : Struktur Organisasi BNSP
MENTERIKETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS
KETUA BNSP
SEKRETARIAT BNSP
1. Gambaran Umun
6
1. Gambaran Umun
7
Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Binalattas
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
BAGIANHUKUM DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI
BAGIANKEUANGAN
BAGIANPROGRAM, EVALUASI
DAN PELAPORAN
BAGIANKEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANPENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAGIANDATA DAN INFORMASI
SUBBAGIANEVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIANPELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBBAGIANPERBENDAHARAAN
SUBBAGIANAKUNTANSI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIANHUKUM
SUBBAGIANKERJA SAMALUAR NEGERI
SUBBAGIANKEPEGAWAIAN DAN
ORGANISASI
SUBBAGIANUMUM
SUBBAGIANPERLENGKAPAN
Gambar 4 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja
1. Gambaran Umun
6
Gambar 1 : Struktur Organisasi Ditjen Binalattas
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORATBINA INSTRUKTUR DAN
TENAGA PELATIHAN
DIREKTORATBINA KELEMBAGAAN
PELATIHAN
DIREKTORAT BINASTANDARDISASI
KOMPETENSI DANPELATIHAN KERJA
DIREKTORATBINA PEMAGANGAN
DIREKTORATBINA PRODUKTIVITAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2 : Struktur Organisasi BNSP
MENTERIKETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS
KETUA BNSP
SEKRETARIAT BNSP
1. Gambaran Umun
7
1. Gambaran Umun
9
Gambar 7 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Pemagangan
Gambar 8 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Produktivitas
1. Gambaran Umun
8
Gambar 5 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Gambar 6 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. Gambaran Umun
8
1. Gambaran Umun
9
Gambar 7 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Pemagangan
Gambar 8 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Produktivitas
1. Gambaran Umun
8
Gambar 5 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Gambar 6 : Struktur Organisasi Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
1. Gambaran Umun
9
1. Gambaran Umun
11
Gambar 11 : Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas I
Gambar 12 : Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas II
1. Gambaran Umun
10
Gambar 9 : Struktur Organisasi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berdasarkan Permen Nomor 18 Tahun 2015)
Gambar 10 : Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
1. Gambaran Umun
10
1. Gambaran Umun
11
Gambar 11 : Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas I
Gambar 12 : Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Kelas II
1. Gambaran Umun
10
Gambar 9 : Struktur Organisasi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berdasarkan Permen Nomor 18 Tahun 2015)
Gambar 10 : Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
1. Gambaran Umun
11
1. Gambaran Umun
13
G. Kekuatan Pegawai :
Kekuatan pegawai di lingkungan Ditjen Bina Lattas pada akhir tahun 2016 berjumlah 1.524 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 199 orang, fungsional umum 722 orang dan fungsional tertentu sebanyak 603 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat dan Direktorat
Tabel 1: Kekuatan Pegawai Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016
NO UNIT KERJA
JML JABATAN
Struktural Pembantu Pimpinan
Fungsional Umum Tertentu
I. SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT 251 89 0 157 5 1. Set. Ditjen Binalattas 59 16 40 3 2. Dit. Bina Standardisasi Kompetensi
dan Pelatihan Kerja 34 14 20
3. Dit. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
29 11 18
4. Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 35 14 21 5. Dit. Bina Pemagangan 31 13 16 2 6. Dit. Bina Produktivitas 32 12 20 7. Set. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 31 9 22
Data per Desember 2016, Sumber data : Bagian Kepegawaian, Setditjen Binalattas
1. Gambaran Umun
12
Gambar 13 : Struktur Organisasi Balai Besar Peningkatan Produktivitas
Gambar 14 : Struktur Organisasi Balai Peningkatan Produktivitas
1. Gambaran Umun
12
1. Gambaran Umun
13
G. Kekuatan Pegawai :
Kekuatan pegawai di lingkungan Ditjen Bina Lattas pada akhir tahun 2016 berjumlah 1.524 orang, yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 199 orang, fungsional umum 722 orang dan fungsional tertentu sebanyak 603 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat dan Direktorat
Tabel 1: Kekuatan Pegawai Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016
NO UNIT KERJA
JML JABATAN
Struktural Pembantu Pimpinan
Fungsional Umum Tertentu
I. SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT 251 89 0 157 5 1. Set. Ditjen Binalattas 59 16 40 3 2. Dit. Bina Standardisasi Kompetensi
dan Pelatihan Kerja 34 14 20
3. Dit. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
29 11 18
4. Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 35 14 21 5. Dit. Bina Pemagangan 31 13 16 2 6. Dit. Bina Produktivitas 32 12 20 7. Set. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 31 9 22
Data per Desember 2016, Sumber data : Bagian Kepegawaian, Setditjen Binalattas
1. Gambaran Umun
12
Gambar 13 : Struktur Organisasi Balai Besar Peningkatan Produktivitas
Gambar 14 : Struktur Organisasi Balai Peningkatan Produktivitas
1. Gambaran Umun
13
1. Gambaran Umun
15
NO UNIT KERJA JML JABATAN
Struktural Pembantu Pimpinan Fungsional
Umum Tertentu 9. Balai Latihan Kerja Kelas I Ambon 31 5 13 13
IV. BALAI LATIHAN KERJA KELAS II 52 12 0 25 15 1. Balai Latihan Kerja Kelas II Lembang 16 4 1 11 2. Balai Latihan Kerja Kelas II Lombok
Timur 22 4 18 3. Balai Latihan Kerja Kelas II Bantaeng 14 4 6 4 V. BPP 25 2 18 5 1. Balai Peningkatan Produktivitas Kendari 25 2 - 18 5
JUMLAH I+II+III+IV+V 1.524 199 0 722 603 Data per Desember 2016, Sumber data : Bagian Kepegawaian, Setditjen Binalattas
Tabel 3 : Pegawai Fungsional Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016
NO UNIT KERJA JML
FUNGSIONAL
UMUM TERTENTU
INST PBJ AN KEP
CA/PRA KOM.
CA/ STA
PERENCANA
C. ARSI PARIS
FI. SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT
162 157 0 0 1 4 0 0 0
1. Set. Ditjen Binalattas 43 40 1 2 2. Dit. Bina Standardisasi Kompetensi
dan Pelatihan Kerja 20 20
3. Dit. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
18 18
4. Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 21 21 5. Dit. Bina Pemagangan 18 16 2 6. Dit. Bina Produktivitas 20 20 7. Set. Badan Nasional Sertifikasi
Profesi 22 22
1. Gambaran Umun
14
2. UPTP Tabel 2 : Kekuatan Pegawai di UPTP Tahun 2016
NO UNIT KERJA JML JABATAN
Struktural Pembantu Pimpinan Fungsional
Umum Tertentu II. BALAI BESAR 658 55 0 287 316
1. Balai Besar Pengembangan Latihan Bandung
140 10 60 70
2. Balai Besar Pengembangan Latihan Bekasi
147 10 61 76
3. Balai Besar Pengembangan Latihan Semarang
122 8 57 57
4. Balai Besar Pengembangan Latihan Medan
94 9 34 51
5. Balai Besar Pengembangan Latihan Serang
100 9 52 39
6. Balai Besar Peningkatan Produktivitas 55 9 23 23 III. BALAI LATIHAN KERJA KELAS I 538 41 0 235 262 1. Balai Latihan Kerja Kelas I Aceh 45 4 15 26 2. Balai Latihan Kerja Kelas I Surakarta 130 5 54 71 3. Balai Latihan Kerja Kelas I Samarinda 51 5 22 24 4. Balai Latihan Kerja Kelas I Makassar 93 4 39 50 5. Balai Latihan Kerja Kelas I Ternate 38 4 17 17 6. Balai Latihan Kerja Kelas I Sorong 41 5 19 17 7. Balai Latihan Kerja Kelas I Padang 65 5 38 22
8. Balai Latihan Kerja Kelas I Kendari 44 4 18 22
1. Gambaran Umun
14
1. Gambaran Umun
15
NO UNIT KERJA JML JABATAN
Struktural Pembantu Pimpinan Fungsional
Umum Tertentu 9. Balai Latihan Kerja Kelas I Ambon 31 5 13 13
IV. BALAI LATIHAN KERJA KELAS II 52 12 0 25 15 1. Balai Latihan Kerja Kelas II Lembang 16 4 1 11 2. Balai Latihan Kerja Kelas II Lombok
Timur 22 4 18 3. Balai Latihan Kerja Kelas II Bantaeng 14 4 6 4 V. BPP 25 2 18 5 1. Balai Peningkatan Produktivitas Kendari 25 2 - 18 5
JUMLAH I+II+III+IV+V 1.524 199 0 722 603 Data per Desember 2016, Sumber data : Bagian Kepegawaian, Setditjen Binalattas
Tabel 3 : Pegawai Fungsional Sekretariat dan Direktorat Tahun 2016
NO UNIT KERJA JML
FUNGSIONAL
UMUM TERTENTU
INST PBJ AN KEP
CA/PRA KOM.
CA/ STA
PERENCANA
C. ARSI PARIS
FI. SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT
162 157 0 0 1 4 0 0 0
1. Set. Ditjen Binalattas 43 40 1 2 2. Dit. Bina Standardisasi Kompetensi
dan Pelatihan Kerja 20 20
3. Dit. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
18 18
4. Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 21 21 5. Dit. Bina Pemagangan 18 16 2 6. Dit. Bina Produktivitas 20 20 7. Set. Badan Nasional Sertifikasi
Profesi 22 22
1. Gambaran Umun
15
1. Gambaran Umun
16
Tabel 4 : Pegawai Fungsional di UPTP Tahun 2016
NO UNIT KERJA JML
FUNGSIONAL
UMUM TERTENTU
INST PBJ AN KEP CA/PRA
KOM. CA/ STA
PERENCANA
ARSI PARIS
FII. BALAI BESAR 603 287 306 0 4 2 3 1 0
1. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung
130 60 67 1 1 1
2. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi
137 61 75 1
3. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang
114 57 54 1 2
4. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan
85 34 50 1
5. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang
91 52 37 1 1
6. Balai Besar Peningkatan Produktivitas
46 23 23
FIII. BALAI LATIHAN KERJA KELAS I 497 235 258 0 2 2 0 0 0 1. Balai Latihan Kerja Kelas I Aceh 41 15 25 1 2. Balai Latihan Kerja Kelas I Surakarta 125 54 68 1 2 3. Balai Latihan Kerja Kelas I
Samarinda 46 22 24
4. Balai Latihan Kerja Kelas I Makassar 89 39 50 5. Balai Latihan Kerja Kelas I Ternate 34 17 17 6. Balai Latihan Kerja Kelas I Sorong 36 19 17 7. Balai Latihan Kerja Kelas I Padang 60 38 22
8. Balai Latihan Kerja Kelas I Kendari 40 18 22
1. Gambaran Umun
16
1. Gambaran Umun
17
NO UNIT KERJA JML
FUNGSIONAL
UMUM TERTENTU
INST PBJ AN KEP CA/PRA
KOM. CA/ STA
PERENCANA
ARSI PARIS
9. Balai Latihan Kerja Kelas I Ambon 26 13 13
FIV. BALAI LATIHAN KERJA KELAS II 40 25 14 0 0 1 0 0 0 1. Balai Latihan Kerja Kelas II
Lembang 12 1 11
2. Balai Latihan Kerja Kelas II Lombok Timur 18 18
3. Balai Latihan Kerja Kelas II Bantaeng 10 6 3 1
FV. BPP 23 18 5 0 0 0 0 0 0 1. Balai Peningkatan Produktivitas
Kendari 23 18 5
JUMLAH FI+FII+FIII+FIV+FV 1.325 722 583 0 7 9 3 1 0 Data per Desember 2016, Sumber data : Bagian Kepegawaian, Setditjen Binalattas
Keterangan :
INST : Fungsional Instruktur
PBJ : Fungsional Pengadaan Barang Jasa
ANKEP : Fungsional Analis Kepegawaian
CA/PRAKOM : Fungsional Pranata Komputer
CA/STA : Fungsional Statistisi
PERENCANA : Fungsional Prencana
ARSIPARIS : Fungsional Arsiparis
1. Gambaran Umun
17
1. Gambaran Umun
19
2. Kerjasama Bilateral
Tabel 6 : Kerjasama Bilateral
NO NEGARA LEMBAGA/ORGANISASI BENTUK KERJASAMA
1 JEPANG IM Japan (International Manpower Development Organization Japan)
Pemagangan 3 tahun bagi pemuda Indonesia di sektor manufacturing di Jepang
2 JEPANG Kadin Shikamachi / Shika Town Society of Commerce and Industry
Pemagangan 3 tahun bagi pemuda Indonesia di sektor manufacturing dan konstruksi di kota Shika, prefektur Ishikawa
3 JEPANG APO (Asian Productivity Organization) Pengembangan manajemen produktivitas dalam bentuk pelatihan, workshop dan studi
4 JEPANG JAVADA (Japan Vocational Ability Development Association)
Pelatihan dan Workshop Skills Evaluation di Jepang bagi instruktur dan anggota asosiasi profesi Indonesia
5 JEPANG JICE (Japan International Cooperation Center) Program capacity building untuk instruktur 6 JEPANG JICA (Japan International Cooperation Agency) Pelatihan bagi instruktur dan manajemen BLK
Bantuan peralatan pelatihan di BLK Pengembangan kejuruan otomotif standar jepang di BLK
Bantaeng Kerjasama South-South Triangular cooperation untuk melatih
pegawai pemerintah timor leste di kejuruan alat berat di BLK Samarinda
7 JEPANG JITCO (Japan International Training Cooperation Organization)
Pengawasan penyelenggaraan pemagangan di Jepang
8 CHINA Zhejiang Yalong Educational Equipment Joint-Stock
Training of TraineronComputer Numerical Control
9 KOREA KOICA Pemanfaatan gedung KITCC (Korea-Indonesia Technical Cultural Cooperation Centre) di Ciracas
10 AUSTRALIA TAFE Queensland Short Course Training on National Qualification Framework Short Course on Empowering People With Disability
Through Vocational Education and Training Short Course on Improving Employment prospect for people
with disabilities through inclusive educatioan
1. Gambaran Umun
18
H. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binalattas 1. Partisipasi Dan Kemitraan Dalam Forum Regional dan Internasional
Tabel 5 : Partisipasi dan Kemitraan
NO PARTISIPASI DAN KEMITRAAN DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL
1 IMTGT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
2 ASEAN (Association of South East Asian Nations)
3 APO ( Asian Productivity Organization)
4 ILO (International Labour Organization)
5 WTO (World Trade Organization)
6 APEC ( Asia Pasific Economic Cooperation)
7 ASEM (Asia Europe Meeting)
8 ASC (Asean Skills Competition )
9 WSC (World Skills Competition )
10 OECD (Organization for Economic Cooperation & Development)
11 G20 Employment Working Group
12 Abu Dhabi Dialogue
13 Colombo Process
14 IDB (Islamic Development Bank)
Data per Desember 2016, Sumber data :Bagian HKLN, Setditjen Binalattas
1. Gambaran Umun
18
1. Gambaran Umun
19
2. Kerjasama Bilateral
Tabel 6 : Kerjasama Bilateral
NO NEGARA LEMBAGA/ORGANISASI BENTUK KERJASAMA
1 JEPANG IM Japan (International Manpower Development Organization Japan)
Pemagangan 3 tahun bagi pemuda Indonesia di sektor manufacturing di Jepang
2 JEPANG Kadin Shikamachi / Shika Town Society of Commerce and Industry
Pemagangan 3 tahun bagi pemuda Indonesia di sektor manufacturing dan konstruksi di kota Shika, prefektur Ishikawa
3 JEPANG APO (Asian Productivity Organization) Pengembangan manajemen produktivitas dalam bentuk pelatihan, workshop dan studi
4 JEPANG JAVADA (Japan Vocational Ability Development Association)
Pelatihan dan Workshop Skills Evaluation di Jepang bagi instruktur dan anggota asosiasi profesi Indonesia
5 JEPANG JICE (Japan International Cooperation Center) Program capacity building untuk instruktur 6 JEPANG JICA (Japan International Cooperation Agency) Pelatihan bagi instruktur dan manajemen BLK
Bantuan peralatan pelatihan di BLK Pengembangan kejuruan otomotif standar jepang di BLK
Bantaeng Kerjasama South-South Triangular cooperation untuk melatih
pegawai pemerintah timor leste di kejuruan alat berat di BLK Samarinda
7 JEPANG JITCO (Japan International Training Cooperation Organization)
Pengawasan penyelenggaraan pemagangan di Jepang
8 CHINA Zhejiang Yalong Educational Equipment Joint-Stock
Training of TraineronComputer Numerical Control
9 KOREA KOICA Pemanfaatan gedung KITCC (Korea-Indonesia Technical Cultural Cooperation Centre) di Ciracas
10 AUSTRALIA TAFE Queensland Short Course Training on National Qualification Framework Short Course on Empowering People With Disability
Through Vocational Education and Training Short Course on Improving Employment prospect for people
with disabilities through inclusive educatioan
1. Gambaran Umun
18
H. Kerjasama Luar Negeri Ditjen Binalattas 1. Partisipasi Dan Kemitraan Dalam Forum Regional dan Internasional
Tabel 5 : Partisipasi dan Kemitraan
NO PARTISIPASI DAN KEMITRAAN DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL
1 IMTGT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)
2 ASEAN (Association of South East Asian Nations)
3 APO ( Asian Productivity Organization)
4 ILO (International Labour Organization)
5 WTO (World Trade Organization)
6 APEC ( Asia Pasific Economic Cooperation)
7 ASEM (Asia Europe Meeting)
8 ASC (Asean Skills Competition )
9 WSC (World Skills Competition )
10 OECD (Organization for Economic Cooperation & Development)
11 G20 Employment Working Group
12 Abu Dhabi Dialogue
13 Colombo Process
14 IDB (Islamic Development Bank)
Data per Desember 2016, Sumber data :Bagian HKLN, Setditjen Binalattas
1. Gambaran Umun
19
1. Gambaran Umun
21
2. Penerima Penghargaan Piala UPP Terbaik
Tabel 8 : Penerima Penghargaan Piala/Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Tahun 2013 - 2014
NO TAHUN JENIS PENGHARGAAN LEMBAGA PENERIMA
1 2013
Piala UPP Terbaik BLKI Samarinda (Juara I) BLKI Makassar (Juara III)
Piagam UPT Dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terbaik
BBLKI Serang BBLKI Medan BLKI Ternate BLKI Makassar Balatrans Denpasar BLKI Sorong BLKI Banda Aceh BPP Kendari
2 2014
Piala UPP Terbaik BBLKI Medan (Juara II)
Piagam UPT Dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terbaik
BBLKI Serang BBLKI Medan BBLKI Ternate BLKI Makassar Balatrans