Post on 07-Mar-2019
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya Laporan Akhir untuk Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dapat diselesaikan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain terkait.
PT. Sinergi Visi Utama selaku pihak konsultan pada pekerjaan ini mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini serta telah membantu dengan sepenuh hati dalam setiap proses dan tahapan penyelesaian pekerjaan Laporan Akhir Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Yogyakarta, 2015 PT. Sinergi Visi Utama Tim Penyusun
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
ii
DAFTAR PUSTAKA KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI ......................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ....................................................................... I-1 1.2. Tujuan ...................................................................................... I-3 1.3. Sasaran .................................................................................... I-3 1.4. Lingkup Kegiatan ...................................................................... I-3
BAB II TINJAUAN TEORITIS
2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi ............................................ II-1 2.2. Tinjauan Teoritis ....................................................................... II-6 2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia ........................................ II-21
2.3.1. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Telkom.Tbk ......................... II-21 2.3.2. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina ........................... II-25 2.3.3. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Krakatau Steel ................... II-25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metodologi ................................................................................ III-1 3.2. Data Penelitian ......................................................................... III-2 3.3. Metode Pengumpulan Data ........................................................ III-2 3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode Observasi dan
Wawancara ............................................................................... III-3 3.5. Metode Analisis Data ................................................................. III-4 3.6. Evaluasi Temuan ...................................................................... III-5 3.7. Program Kerja ........................................................................... III-5 3.8. Kerangka Kerja ......................................................................... III-7 3.9. Organisasi dan Personil ............................................................. III-8 3.10. Instrumen Penelitian ................................................................. III-9
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
iii
BAB IV PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina
Lingkungan (PKBL) .................................................................... IV-1 4.1.1. Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan
Dan Dana Lingkungan (PKBL) ....................................... IV-1 4.1.2. Kondisi Eksiting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan
Bina Lingkungan (PKBL) ................................................ IV-21 4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan
Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Regulasi, Kelembagaan Dan Aspek Terkait Lainnya ........................................................ IV-33 4.2.1. Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah ................. IV-34 4.2.2. Bentuk Lembaga Dana Amanah ..................................... IV-36 4.2.3. Kelembagaan Dana Amanah Mandiri ............................. IV-37 4.2.4. Insentif Pajak Bagi Dana Amanah .................................. IV-38
BAB V ANALISA DATA DAN HASIL KAJIAN SEMENTARA 5.1. Kesimpulan .............................................................................. V-1 5.2. Rekomendasi ............................................................................ V-4
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pelaksanaan Pekerjaan .................... III-7 Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelaksanaan ............................ III-8
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB I PENDAHULUAN Halaman I-1
1.1. Latar Belakang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program
tanggungjawab sosial perusahaan BUMN yang diharapkan mampu
mendorong ketercapaian program yang dicanangkan pemerintah yaitu a)
pengurangan jumlah pengangguran; b) pengurangan jumlah penduduk
miskin; c) peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga program tersebut
merupakan 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang menuntut peran serta
dan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi
ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus pada
pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan
pembangunan.
Teknis pelaksanaan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN
nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah diubah
dengan PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 kemudian diubah
dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, Hingga
akhirnya pada tahun 2015 melalui PerMen BUMN No : Per -
09/MBU/07/2015 diatur secara khusus dan menyeluruh mengenai
Program Kemitraan Bina Lingkungan.
Bab 1 Pendahuluan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB I PENDAHULUAN Halaman I-2
Melalui Per Men BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 diatur
beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi Persero dan
Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan tentang Mitra
Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; (4) Ruang Lingkup penyaluran
dana dan kegiatan PKBL; (5) Penetapan dan Penggunaan serta
Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan Laporan;,
dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan.
Dalam pelaksanaan PKBL BUMN disadari terjadi pasang surut,
baik dari aspek ketentuan maupun praktek pelaksanaan. Disadari juga
dalam pengelolaan PKBL belum dikelola secara profesional oleh BUMN.
Potensi dana PKBL secara keseluruhan sangat besar dan sangat positif
bila dikelola, dikoordinasikan dan disinergikan pelaksanaannya. Oleh
karena itu jangan sampai pengelolaan dana PKBL yang telah
digelontorkan oleh BUMN sejak tahun 2007 ternyata belum mampu
membantu menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat,
karena kurangnya pengorganisasian di lapangan, perencanaan,
pengawalan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi yang terkesan
normatif. Oleh karena itu, PKBL yang merupakan tanggung jawab sosial
perusahaan BUMN bukan hanya mengikuti kebijakan UU, tapi sebagai
bentuk komitmen perusahaan.
Berdasarkan hal diatas perlunya kajian yang secara komprehensif
perlu dilakukan untuk memberi masukan terkait Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan dimulai dari evaluasi terhadap regulasi PKBL,
kelembagaan serta aspek lainnya yang terkait sehingga pelaksanaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kedepan didukung oleh regulasi
dan kelembagaan yang kuat serta mekanisme perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan yang didukung dengan sistem monitoring
dan evaluasi yang tepat.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB I PENDAHULUAN Halaman I-3
1.2. Tujuan Tujuan dari Kajian Pembentukan Dana Amanah Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah
mengevaluasi pelaksanaan PKBL selama ini dan memberikan alternatif
kebijakan pengelolaan PKBL yang baru dari aspek regulasi, kelembagaan,
dan aspek lain terkait.
1.3. Sasaran Beberapa sasaran pokok yang akan dicapai dalam Kajian
Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara adalah
1. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) sehingga dapat mengidentifikasi kendala
program selama ini;
2. Tersusunnya konsep alternatif kebijakan pengelolaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik dari aspek regulasi,
kelembagaan dan aspek terkait lainnya.
1.4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan dari Kajian Pembentukan Dana Amanah Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu:
1. Studi literatur terkait dengan regulasi, pelaksanaan kebijakan, dan
identifikasi faktor kendala.
2. Kunjungan lapangan dalam rangka pengumpulan data dan
informasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan
Provinsi Banten.
3. Focus Group Discussion (FGD) membahas data dan hasil kajian.
4. Penyusunan laporan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-1
2.1. Dasar Hukum dan Review Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN sebagai salah satu
bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Pada awalnya ,
gagasan kegiatan (semacam) PKBL di awali dari penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan
Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum)
Dan Perusahaan Perseroan (Persero). Disebutkan dalam pasal 2 Ayat (2)
huruf f dan g, bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu :
“(f). Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi;. (g) Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.”
Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman
Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN,
diatur mengenai sumber pendanaan kegiatan yaitu dari persentase 1- 5%
dari laba setelah pajak. (https://www.academia.edu/10887032).
Bab 2 Tinjauan Teoritis
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-2
PKBL sendiri berbasis pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang menyebutkan:
“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk
keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”
Selanjutnya, PKBL di Indonesia diatur secara teknis dalam berbagai
peraturan. Ada sekitar 8 Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL, yaitu
berikut ini:
1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-20/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 Tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-3
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Rincian maksud tujuan serta isi dan ketentuan dari berbagai
peraturan diatas, akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut dalam
pelaksanaan penelitian ini. Namun secara umum, pada tahun 2003
awalnya PKBL diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-
236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, nama program menjadi Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
namun tetap disingkat PKBL.
Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor
KEP-236/MBU/2003 adalah dalam rangka mendorong kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan
pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha
dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan
kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina
lingkungan. (http://portal. mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/).
Dalam perkembangan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan
yang bersifat nasional dan serentak oleh seluruh BUMN, melalui
Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 Tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
karena Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-
236/MBU/2003 dipandang belum cukup memberikan landasan
operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,
oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-4
Secara umum PER-05/MBU/2007 tersebut diatas mengatur
tentang beberapa bab yang hampir sama dengan Kep-236/MBU/2003.
Adapun sebagai berikut: Program Kemitraan Dan Program BL; Penetapan
Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Dan Program BL; Mekanisme
Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Program BL; Beban
Operasional Program Kemitraan Dan Program BL; Penyusunan Dan
Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran; Penyusunan Dan Pengesahan
Laporan ; Kualitas Pinjaman Dana Program Kemitraan; dan Kinerja
Program Kemitraan. Hanya ada satu tambahan bab Tentang Pedoman
Akuntansi Program Kemitraan Dan Program BL dalam PER-
05/MBU/2007. Namun cukup banyak hal yang diatur lebih rinci dalam
PER-05/MBU/2007 dibandingkan dengan Kep-236/MBU/2003. .
Bahwa dalam pelaksanaannya PER-05/MBU/2007 diatas juga
dirasa perlu penyesuaian lagi. Oleh karena itu dilakukan perubahan
dengan menerbitkan PER-20/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Dalam Ketentuan baru tersebut dihapuskan dan ditambahkan beberapa
klausul sebagai pedoman operasional dilapangan.
Karena adanya beberapa kekeliruan dalam PER-20/MBU/2012
maka diterbitkanlah perubahan kedua melalui PER-05/MBU/2013
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan. Perubahan ini juga dilakukan dalam
rangka memperluas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
Selanjutnya peraturan ini terus dilakukan perubahan Dengan
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013
Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
dan Program Bina Lingkungan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-5
Hingga akhirnya pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri
BUMN No : PER -07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan,
dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No : PER -
09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diatur secara khusus dan
menyeluruh mengenai Program Kemitraan Bina Lingkungan, dan
digunakan sebagai acuan yang terbaru.
Dalam kebijakan yang terakhir tersebut yang dimaksud dengan
PKBL adalah :
1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program
Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL
adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh
BUMN.
Melalui Peraturan Menteri BUMN No : PER -09/MBU/07/2015
tentang diatur beberapa hal sebagai berikut (1) adanya kewajiban bagi
Persero dan Perum BUMN untuk melaksanakan PKBL. (2) ketentuan
tentang Mitra Binaan; (3) Prosedur pelaksanaan PKBL; ( 4) Ruang Lingkup
penyaluran dana dan kegiatan PKBL ; (5) Penetapan dan Penggunaan
serta Penyaluran dana PKBL; (6) Sistem Pengesahan Program dan
Laporan;, dan (7) Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan.
Dari peraturan sebelumnya, PER-09/MBU/07/2015 mengalami
beberapa perubahan . Di antaranya sebagai berikut
1. Penentuan Kriteria Usaha Kecil dalam pasal 3;
2. Dihapuskannya nomenklatur koordinator BUMN pembina dan
BUMN penyalur dengan berbagai tugasnya dalam pasal 6;
3. Sistem pembukuan dana PK dan BL dalam pasal 8;
4. Besaran jumlah dana pinjaman untuk Mitra Binaan untuk
Program Kemitraan Dalam pasal 9;
5. Mekanisme penyaluran dana dalam pasal 10 - 12;
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-6
6. Beban operasional Program Kemitraan dalam pasal 13 - 14;
7. Penyusunan dan pengesahan rencana kerja dalam pasal 15 - 16;
Serta beberapa perubahan lainnya . Hal hal tersebut akan dikaji
lebih mendalam dan dianalisis serta di paparkan dalam laporan
penelitian.
Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu alat negara untuk
mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang
berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan
kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum
dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat.
Disamping itu, sebagai suatu badan usaha yang memperoleh
kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya
lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan timbal balik kepada
lingkungan dan masyarakat melalui PKBL (Fajar Karyanto:
https://www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ket
entuan_mengenai_PKBL).
2.2. Tinjauan Teoritis Dalam melakukan evaluasi kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan
oleh BUMN, ada beberapa teori dan konsep yang terkait yang dapat
dijadikan alat untuk melakukan analisa. Berikut adalah beberapa teori
dan konsep yang terkait.
a. Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat Empowerment atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang
lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan
kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul
sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat
ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti
eksistensialisme, phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih
dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme,
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-7
Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu
juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment,
gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan
civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai
bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal
dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan
pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan
anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.1
Diawali pada akhir tahun 1960-an, para ahli menyadari bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan
pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja,
penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan
pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti
Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang
pencapaian pertumbuhan ekonominya tinggi, justru muncul
masalah ‘maldevelopment’. Pada kenyataannya, pertumbuhan
ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan
pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan,
bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru
meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52
persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah
garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan
jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan
peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970-an benar-benar
merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara
berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.2
Berangkat dari pemetaan paradigma tersebut, secara garis
besar berbagai pandangan dan definisi mengenai pemberdayaan
dapat dikelompokkan kedalam dua aliran. Pertama, adalah
1 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan
Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012 2 Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan TeoritisJurnal Ilmu Kesejahteraan
Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-8
pandangan yang berkembang dikalangan para aktivis sosial pada
tahun 1970-an, yang pada waktu itu sebagian besar menganut
kerangka kerja developmentalisme.3 Aliran ini didasari oleh
kesadaran naif atau reformatif, yang melihat faktor manusia sebagai
akar masalah ketidakberdayaan mereka. Dalam konteks ini, mereka
tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih
kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan,
seperti mempermasalahkan pendekatan ‘bottom up’ versus
pendekatan ‘top down’. Maka, masalah yang dianggap strategis
adalah menemukan metodologi yang lebih baik dari proyek-proyek
pemerintah. Sehingga, pendekatan bottom up dan partisipasi
menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program-program
pembangunan.
Menurut mereka, kegagalan pembangunan disebabkan oleh
pendekatan konvensional yang diantaranya adalah transplantative
planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased
technological transfer, dan sejenisnya. Kurang tepatnya pemilihan
strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakat telah
menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang
terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut:4
1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan
justru semakin meningkatkan keterbelakangan (the
development of underdevelopment).
2. Melahirkan ketergantungan (dependency) negara sedang
berkembang terhadap negara maju.
3. Melahirkan ketergantungan (dependency) pheriphery terhadap
center.
4. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat terhadap
negara/pemerintah.
5. Melahirkan ketergantungan (dependency) masyarakat kecil
(buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll) terhadap pemilik modal.
3 Ibid 4 ibid
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-9
Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah
mengupayakan teknik dan metodologi ‘alternatif’ dari metode dan
pendekatan proyek-proyek pemerintah, seperti proyek
pengembangan industri kecil; pengembangan kerajinan (handycraft);
proyek peningkatan pendapatan; pelayanan kesehatan masyarakat;
program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; teknologi
tepat guna dan proyek pembangunan perdesaan lainnya. Strategi-
strategi yang mereka tawarkan adalah transformative and transactive
planning, bottom up, community empowerment, dan participative,
semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas
(Community Development).
Perbedaan cara pandang atas persoalan-persoalan yang
ditimbulkan oleh pembangunan antara kelompok pendukung
pembangunan (developmentalisme) dengan kelompok anti-
developmentalisme pada gilirannya memunculkan pemaknaan yang
berbeda tentang konsep pemberdayaan. Kaum developmentalisme
dengan metode alternatifnya memunculkan konsep community
development dengan salah satu strateginya yaitu community
empowerment. Jelas bahwa istilah empowerment (yang diyakini oleh
kaum anti-developmentalisme sebagai anti-thesis terhadap konsep
pembangunan) juga digunakan oleh kelompok yang mendukung
pembangunan (developmentalism). Namun pada penjelasan
selanjutnya penulis akan memaparkan perbedaan yang signifikan
antara konsep pemberdayaan menurut kaum developmentalism dan
mereka yang menentang konsep developmentalisme (pendukung
anti-developmentalism).5
Berikut adalah berbagai definisi mengenai pemberdayaan
masyarakat :
1. Adams dari Kamus Pekerjaan Sosial: “the user participation in
services and to self-help movement generally, in which group
take action on their own behalf, either in cooperation with, or
5 Ibid
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-10
independently of, the statutory services”. Berdasarkan definisi
tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai
alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat
supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai
tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri
mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.6
2. Surjono dan Nugroho, pemberdayaan masyarakat merupakan
suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang
memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk
meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan
prikehidupan mereka. Model-model pemberdayaan: People
Centre Development (i.e. IDT, Proyek Kawasan Terpadu (PKT),
Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
(P4K), Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model
Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan7
3. Wrihatnolo dan Nugroho, konsep pemberdayaan mencakup
pengertian community development (pembangunan masyarakat)
dan community based development pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul
istilah community-driven development yang diterjemahkan
sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau
diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. 8
4. Menurut John Friedman (1992), Pemberdayaan dapat diartikan
sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive
democracy, appropriate economic growth, gender equality and
intergenerational equaty.” (John Friedman, 1992)
5. Jim Ife membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa
kelompok: pertama, penganut strukturalis memaknai
6 Rober Adam , Empowerment, Participation and Social Network , Third Edition, New York
Palgrave Macmilan, 2003 7 Agus Surjono, & Trilaksono Nugroho, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan
Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) 8 Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan
Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-11
pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi
struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau
sistem yang opresif; kedua, kelompok pluralis memandang
pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang
atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok
lain dalam suatu ’rule of the game’ tertentu; ketiga, kelompok
elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit,
membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha
melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur
yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis,
pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta
menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. 9
6. Menurut Pranarka, konsep empowerment pada dasarnya
adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan
beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di
dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional,
internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan
lain-lain.10
Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian
kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis
masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap
sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah
masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan
menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Kelompok ini beranggapan bahwa
kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatan konvensional
yang diterapkan diantaranya adalah transplantative planning, top
down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer,
dan sejenisnya. Oleh karena itu, muncul konsep-konsep baru
9 Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan:
Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996) 10 Ibid
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-12
pemberdayaan diantaranya adalah community development
(pembangunan masyarakat) dan community-based development
(pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap
selanjutnya muncul istilah community-driven development yang
diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat
atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.
b. Konsep Definisi PKBL
Dalam tinjauan pustaka ini, secara definisi normatif PKBL
adalah:11
a. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program
Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
b. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program
BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat
oleh BUMN.
Model kemitraan merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 [1]
tentang usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kerjasama
mereka harus dimulai dari koperasi, kemudian Koperasi
bekerjasama dengan BUMN untuk kegiatan ekonomi yang penting
dan menguasai hidup orang banyak. Di luar kegiatan ekonomi
tersebut, Koperasi dapat bekerjasama dengan Swasta. Kerjasama
yang setara akan memberikan sinergi sehingga mampu
menghasilkan capaian memuaskan bahkan berlebih daripada bila
mereka berusaha sendiri-sendiri. Agar kesetaraan terjadi di antara
ketiganya, pemerintah harus mengatur lewat undang-undang.
Pokok-pokok kemitraan berisi kesepakatan untuk bersaing secara
sehat, keterkaitan usaha dan kepemilikan saham.
11 Pasal 1angka 6 dan 7 , Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-13
Agar persoalan sosial-ekonomi dapat segera diatasi dan
kemandirian bangsa segera tercapai, menurut Subiakto
Tjakrawerdaja Indonesia memerlukan revitalisasi sistem ekonomi
Pancasila. Tetapi bagaimanakah caranya? Ada banyak pilihan, tetapi
yang mendesak dilakukan adalah, pertama, membuat undang-
undang sistem perekonomian nasional dan garis-garis besar arah
strategi pembangunan jangka panjang yang penerapannya
disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini dan mendatang
sesuai perintah UUD-45 dengan menampung lebih tegas dan jelas
semua ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Kedua, menyempurnakan
UU anti monopoli dan persaingan tidak sehat menjadi UU kemitraan
nasional terutama dengan melakukan penajaman tata peran dan
tata kelola pelaku ekonomi [BUMN-Koperasi-Swasta] dan
menjadikan kemitraan sebagai gerakan nasional. Ketiga,
membangun resource-base industry yang berdaya saing tinggi
sebagai prioritas utama. Keempat, pemberdayaan Koperasi agar
berperan utama dalam ekonomi rakyat. Kelima, memperkuat BUMN
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis agar
berdaya saing tinggi dan menjadi lokomotif ekonomi rakyat. Keenam,
melakukan gerakan cinta produksi dalam negeri. Ketujuh,
melaksanakan gerakan produktifitas dan efisiensi nasional.
Kedelapan, menyegerakan reformasi birokrasi guna mewujudkan
pemerintahan bersih dan berwibawa.12
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang
selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan
mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk
Program Kemitraan:13
1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian
Aktiva Tetap Produktif.
12 Subiakto Tjakrawerdaja, Revitalisasi Sistem Ekonomi Pancasila, Teori dan Praktek
Pengentasan Kemiskinan , 2007, http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476 13Apa itu PKBL ? , http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-14
2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang
bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan
dari rekanan usaha UMK Binaan.
3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas
(capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan
pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
4. Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan,
pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana capacity building
bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk
kepentingan UMK Binaan.
Sementara itu program Bina Lingkungan adalah sering
diterjemahkan sebagai program pemberdayaan masyarakat dengan
cara memberikan bantuan sarana prasarana, ataupun kebutuhan
dasar masyarakat. Program Bina Lingkungan sering diterjemahkan
dalam kegiatan non produktif dan non bisnis. Bina lingkungan
adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
bentuknya investasi sosial. Oleh karena itu Bina lingkungan sering
diwujudkan dalam bentuk program bantuan seperti :
a) Bantuan Bencana Alam
b) Bantuan Pendidikan
c) Bantuan tempat Ibadah
d) Bantuan bidang pertanian
e) Dsb
c. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Peran sentral dalam pembangunan ekonomi selama ini
diletakkan pada proses investasi yang dilakukan oleh korporasi. Baik
yang milik Negara maupun milik swasta.14 Korporasi telah menjadi
institusi sosial yang lebih dominan dari negara, khususnya dalam
bidang ekonomi dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.
Korporasi telah membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan
14 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih
Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006) hal 275-288
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-15
ekonomi kepada bangsa bangsa yang tengah berkembang. Namun
proses pembangunan yang dilakukan korporasi seringkali
menimbulkan berbagai kerugian, sehingga timbul pertanyaan: “apa
yang seharusnya dilakukan korporasi, untuk meminimalisir
kerusakan yang ditimbulkan dan memaksimalkan kontribusi
mereka kepada masyarakat dunia. 15 (Joseph Stiglitz : 2006: 277 )
Kesalahan ini diakibatkan oleh paradigma lama dalam investasi
untuk pembangunan, yaitu menggunakan model “ekonomi koboi”.
Kenneth Boulding menjelaskan ekonomi koboi (cowboy economic)
sebagai berikut :
Seorang koboi tinggal didaerah yang luas terbuka. Dia akan mengambil dari alam apa saja yang diperlukan dan dimana saja dia bisa menemukan. Wilayahnya luas dan dengan sumber daya yang tampaknya tak pernah habis. Dia akan membuang sampah dan barang barang yang tidak diperlukan disepanjang jalan yang dia lalui.Visi Ekonomi koboi adalah dunia yang bisa dilukiskan sebagai sebuah padang terbuka tanpa batas yang menyediakan segala sumber daya dan membuang limbah. (Kenneth Boulding dalam David C Korten : 2001: 60).
Pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan,
menempatkan pertumbuhan ekonomi diatas manusia dan ekologi
yang menjadi tumpuan kesejahteraan manusia. Korporasi yang
selama ini, bekerja keras hanya untuk meningkatkan keuntungan
pribadi, tanpa mempedulikan persoalan lingkungan hidup dan
kepentingan masyarakat umum, adalah kategori korporasi yang
menggunakan paradigma ekonomi koboi. Mereka membabi buta
mengeruk segala sumber kekayaan alam yang ada di negara mana
saja, tanpa berpikir tentang nasib generasi selanjutnya yang
ditinggali sampah dan limbah. Kekayaan bumi ditambang habis,
hutan digunduli, air sungai dan laut dicemari. Semua hanya
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (economic growth). Untuk
itu diperlukan visi pembangunan yang mendahulukan
kesejahteraan dimana masyarakat tinggal di planet ini.16
15 Ibid , hal 277 16 Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan
Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-16
Visi pembangunan baru ini terkenal dengan sebutan
pembangunan berkelanjutan (sustainability development), yang
dijelaskan oleh Fanny Calder dan Malaika Culverwell, secara
sederhana sebagai berikut :
Adalah proses pembangunan dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusionalnya untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.17
Paradigma pembangunan berkelanjutan sustainability
development dijelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah
proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa
depan"18
Konsep ini yang menjadi paradigma baru pembangunan oleh
korporasi, yaitu tidak saja mencari keuntungan (profit), tetapi juga
memperhatikan lingkungan hidup (planet) dan kesejahteraan
masyarakat (people). Paradigma ini sering disebut dengan istilah
Corporation for Profit, People and Planet.
Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada
isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan
berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: (1) pembangunan
ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan lingkungan.
Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit
2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan
merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.
17 Fanny Calder dan Malaika Culverwell, Final Report , Following Up The World Summit On
Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility : Options For Action By Governments Chatham House Report: Following up the WSSD on Sustainable Development Commitments on CSR (February 2005), hal. 13 diunduh dari www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf
18 http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-17
Pembangunan Berkelanjutan sesungguhnya merupakan titik
temu antara pembangunan ekonomi,lingkungan dan kesejahteraan
sosial, seperti yang ditunjukkan bagan berikut ini. 19
Bagan Triple Bottom Lines
Model pembangunan seperti ini sering juga disebut dengan
istilah Triple Bottom Lines, karena mencoba meramu berbagai hal
pokok yang dihadapi sebagai persoalan dunia dewasa ini.
(http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO)
Oleh karena itu "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai
pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai
kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam
pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat
dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.20
Triple Bottom Lines yang sekarang dijadikan paradigma baru
tujuan utama korporasi (corporation goals). Dan untuk mencapai
tujuan tersebut, korporasi tidak mungkin bekerja secara sendirian.
Harus ada keterlibatan pihak pemerintah dan masyarakat secara
19 Noke Kiroyan, “CSR for Better Life” a Learning Forum Series“Integrating CSR as a Business
Strategy”, Indonesia Business Links Resource Centre for Corporate Citizenship, 28 Maret 2007, hal. 3 diunduh dari http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/ data/File/Notulensi_CSR_LF_28_Maret_2007.pdf
20 http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-18
langsung dalam tujuan pembangunan (goals of development).
kerjasama antara pihak pemerintah , masyarakat dan korporasi
sering pula disebut dengan The agents of Development.
Khususnya di Indonesia, pandangan ini sangat sesuai dengan
asas kebersamaan dan gotong royong sebagai dasar pembangunan
ekonomi seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Juga
sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang ada dalam Sila
kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Artinya,
korporasi yang menjalankan PKBL adalah perusahaan yang
Pancasilais.
d. Teori Hukum Refleksi (reflexive law theory) Penelitian tentang bentuk tanggung jawab sosial dari
perusahaan BUMN dengan berbagai program PKBL dapat didasari
dengan teori Hukum Refleksi.
Reflexive law theory ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan
atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam
sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk
intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan
perundang-undangan, seperti Undang-undang Ketenagakerjaan,
Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan
Konsumen dan sebagainya.
Reflexive law theory digunakan sebagai pisau analisis untuk
memberi solusi atas pelaksanaan PKBL yang berdasar self regulation
atas suatu kewajiban hukum (mandatory).Karena reflexive law
theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman
masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif.
Reflexive law theory bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah
laku dan mendorong pengaturan sendiri (self regulation).21 (David
Hess: 1999 :43)
21 David Hess, “Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social
Responsiveness”, Journal of Corporation Law, 25 (Fall 1999): 43
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-19
Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara
"regulated autonomy” yaitu: membiarkan private actors, seperti
korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum
reflexive mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur
acuan untuk perilaku korporasi.22 (David Hess : 1999 : 50)
Reflexive law pada dasarnya merupakan hukum prosedural,
dan oleh karena itu, dapat dipertimbangkan sebagai pengaturan
mandiri (self-regulation). Daripada mengatur outcome yang telah
ditentukan sebelumnya, hukum refleksif berusaha untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses-proses
komunikasi dengan prosedur-prosedur yang dipersyaratkan.
Namun, keputusan akhir tetap berada pada sektor-sektor privat.
Tujuan adalah untuk mendorong proses-proses refleksif sendiri atau
mandiri didalam korporasi-korporasi tentang dampak dari tindakan-
tindakannya pada masyarakat.
Dalam banyak hal, laporan sosial adalah sama dengan audit
keuangan perusahaan, tetapi yang berkaitan dengan penampilan
sosial (social performance) dari korporasi. Namun demikian
keterbukaan perusahaan melalui laporan sosial hanya sebagian dari
cerita, walaupun merupakan bagian yang sangat penting.
Peter Pruzan dari Copenhagen Business School memberikan
deskripsi yang sangat berguna tentang laporan sosial dengan
menyebutkan ciri-ciri dasarnya. Menurut dia, sebuah laporan sosial
memberikan ukuran-ukuran tentang seberapa baik sebuah
organisasi menghidupkan nilai-nilai yang ada yang dibuat bersama-
sama dengan stakeholders, dimana organisasi tersebut berkomitmen
juga untuk menerapkan bagi organisasi itu sendiri. Sebuah laporan
sosial menyumbangkan sebuah proses dialog dimana nilai-nilai
menjadi terintegrasi kedalam sebuah organisasi. Laporan sosial ini
juga memberikan gambaran yang ekstensif tentang hubungan
22 Ibid n, hal 50
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-20
organisasi dengan stakeholders, dan dengan demikian mempunyai
kesempatan untuk berkembang dan bertahan hidup dalam jangka
panjang.23
Tujuan dari regulasi yang berdasarkan reflexive law theory
bukan untuk menyebabkan korporasi melakukan "defensive
compliance”, tetapi untuk mendorong manajemen yang proaktif dan
responsif terhadap persoalan sosial.
Para legislator perlu mempertimbangkan beban biaya pada
perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi mereka juga perlu
mempertimbangkan dampak dari perusahaan-perusahaan itu pada
masyarakat. Sebuah laporan sosial harus menjadi sebuah
persyaratan tahunan untuk semua perusahaan yang memenuhi
standar persyaratan ukuran tertentu. 24
Oleh karena itu, batasan-batasan harus diberikan untuk
ukuran perusahaan yang dipersyaratkan untuk membuat laporan
sosial. Persyaratan ini merupakan awal untuk melanjutkan tujuan
dari sebuah pendekatan reflexive law, sebagai upaya menghindari
kegagalan dari pendekatan hukum substantif yang ketat. Pertama,
persyaratan ini mendorong semua perusahaan secara sistematis
berhubungan dengan perilaku refleksi diri tentang bagaimana
dampak dari tindakan-tindakan mereka terhadap masyarakat luas.
Kedua, persyaratan ini memberikan informasi kepada publik untuk
mengijinkan pasar (masyarakat umum) untuk memberikan reward
atau punishment kepada suatu perusahaan berdasarkan pada
kinerja sosial perusahaan tersebut. Disisi lain melalui prosedur
pelaporan sosial tersebut, perusahaan memperoleh informasi
tentang harapan-harapan pasar yang terkini tentang perilaku
korporasi yang bertanggung jawab.25 (David Hess : 1999 : 68-69)
23 Iibid , hal 51 24 Iibid , hal 67 25 Ibid , hal 68-69
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-21
2.3. Pengalaman PKBL BUMN di Indonesia Dari kajian literature review, bisa disajikan data sementara,
beberapa program PKBL oleh BUMN yang telah dilaksanakan.
2.3.1. Pelaksanaan PKBL oleh PT Telkom.Tbk Pelaksanaan kewajiban PKBL yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM
yaitu dalam program:
1) Program Kemitraan (PK) Dalam Program Kemitraan PT. Telkom menerapkan jenis
programnya yaitu: sektor industri, sektor perkebunan, sektor
peternakan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perikanan dan
sektor pertanian. Secara umum realisasi program bisa dilihat berikut
ini :
Tabel 2.1.
Realisasi Program PKBL dari PT. Telkom.Tbk 2007 26
Sektor Jumlah Mitra Binaan Persentase
Jumlah Penyaluran Dana
(Rp Juta) Persentase
Industri 7.123 17,7% 101.530 18,4% Perdagangan 17.496 43,4% 218.924 39,6% Pertanian 772 1,9% 8.899 1,6% Peternakan 1.404 3,5% 19.004 3,4% Perkebunan 211 0,5% 3.170 0,6% Perikanan 1.122 2,8% 13.930 2,5% Jasa 11.574 28,7% 165.855 30% Lain - lain 599 1,5% 21.528 3,9%
Total 40.301 100% 552.840 100%
Adapun kelompok sasaran dalam Program Kemitraan adalah : 27
a. Mitra Usaha PT.TELKOM dalam menjalankan bisnisnya tidak akan
terlepas dan saling membutuhkan satu sama lain dengan mitra
kerja, meliputi; pemasok, vendor, agen, reseller (wartel, plasa
TELKOM), instalatur (PSB, IKR/G).
26 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka
Pelajar 2009 , hlm 401 27 Ibid
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-22
Untuk menjaga hubungan yang baik terhadap mitra kerja
maka PT.TELKOM dan karyawan diharapkan bertindak sebagai
berikut:
1. PT.TELKOM berkewajiban memberikan peningkatan
ketrampilan, kompetensi dan pelatihan tentang produk/jasa,
prosedur layanan dan etika pelayanan kepada agen, reseller
dalam rangka memberikan pengetahuan produk/layanan
(product knowledge) sehingga dapat mengurangi komplain
pelanggan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. PT.TELKOM harus selalu melakukan cara yang fair,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
melibatkan calon pemasok /rekanan yang memiliki reputasi
yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG dalam
melaksanakan pemeliharaan mitra usaha.
3. PT.TELKOM melakukan seleksi dan evaluasi secara obyektif
terhadap kualitas, kuantitas, biaya dan waktu penyerahan
memberikan manfaat kepada PT.TELKOM.
Secara kumulatif mulai tahun 2003 sampai dengan tahun
2007, jumlah mitra binaan dan besarnya penyaluran dana
kemitraan per sektor adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2. Distribusi Dana Kemitraan dari PT. Telkom, Tbk
(dalam milyar rupiah)28
28 Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia , Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009 Hlm 393
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-23
Berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan mitra binaan
yang diselenggarakan PT. TELKOM:
a) Penyaluran dan pembekalan program kemitraan pada
tanggal 23 Maret 2007, di Banjarmasin dan diikuti oleh 77
mitra binaan.
b) Mitra binaan TELKOM mengikuti pameran yang dikemas
dengan tajuk “Pameran Sampan Ekspo 2007” di Tegal pada
tanggal 26 Juli 2007.
c) Lokakarya dan seminar untuk Meningkatkan Daya Saing
dan Kemampuan Berwirausaha bagi para mitra binaan.
Pelatihan tersebut dilakukan secara bergiliran di kota-kota
Solo, Pekalongan, Purwokerto, dan Semarang yang dimulai
pada minggu kedua hingga minggu ke-empat di bulan
November 2007
d) Mitra binaan TELKOM turut berpartisipasi dalam Pameran
Texcraft 2007 di Jogja Expo Center Hall yang berlangsung
pada Juli 2007. Dalam kesempatan tersebut 10 mitra binaan
TELKOM memamerkan karya dan inovasi mereka antara lain
piring bercorak batik, batik sutra, jilbab lukis, batik kayu,
dan keranjang kerang.
e) Mitra binaan TELKOM kembali berpartisipasi dalam
serangkaian pameran pada bulan September 2007:
Indonesia Textile & Apparel Fair 2007 (6-9 September),
Indocraft 2007 (12-16 September), dan Gelar Batik
Nusantara (19-23 September) yang seluruhnya berlangsung
di Jakarta Convention Center. Selain batik, mitra binaan
TELKOM juga memamerkan ukiran kayu Jepara dan
gerabah.
b. Pelanggan PT.TELKOM memposisikan kepuasan pelanggan sebagai
komponen kunci sukses pelayanan. Kepuasan pelanggan harus
diutamakan melalui pelayanan dengan mutu yang melebihi
harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-24
c. Masyarakat Umum PT.TELKOM menempatkan program Good Corporate
Citizenship (GCC) sebagai salah satu dari program prioritas
TELKOM. Dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dan
pengabdian kepada masyarakat PT.TELKOM. Dalam
mengembangkan tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada
masyarakat PT.TELKOM membangun dan membina hubungan
yang serasi dan harmonis serta memberikan kepada masyarakat
sekitar tempat usaha PT.TELKOM.
PT.TELKOM berusaha mendorong hubungan perasaan ikut
memiliki bagi masyarakat di sekitar perusahaan dengan tujuan
agar masyarakat turut menjaga aset perusahaan. Dalam kegiatan
usahanya PT.TELKOM senantiasa berusaha mengurangi seminimal
mungkin dampak terhadap lingkungan hidup, misalnya dalam hal
penggalian jalur kabel dan penggunaan frekuensi.
2) Program Bina Lingkungan Adapun Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Telkom
melalui program yaitu: korban bencana alam, pendidikan dan/atau
pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana
dan prasarana umum, dan bantuan sarana ibadah.
Motivasi PT. Telkom terhadap penerapan PKBL yaitu tanggung
jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan
PKBL juga merupakan bentuk investasi bagi masa depan perusahaan.
Dimana diharapkan masyarakat sekitar yang menerima bantuan baik
dalam program kemitraan dan program bina lingkungan akan merasa ikut
memiliki dan melindungi perusahaan yang melaksanakan PKBL, hal ini
merupakan suatu bentuk modal bagi perusahaan juga.
Cara pelaksanaan kewajiban yang dikeluarkan oleh PT. Telkom
adalah sesuai dengan teknologi yang ada di Telkom, dengan sasaran aktif
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan
lingkungan yaitu dengan menggunakan tiga dasar pembangunan yang
berkelanjutan yaitu:
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-25
a) Pembangunan di bidang sosial
Untuk aspek sosial PT. Telkom memberikan dukungan pada
peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui bantuan
fasilitas dan pengetahuan, khusus pendidikan yang berkaitan
dengan teknologi informasi: mendukung peningkatan derajat
kesehatan masyarakat; serta peduli pada pelestarian kebudayaan
dan keadaban nasional.
b) Pembangunan di bidang ekonomi
Untuk aspek ekonomi PKBL PT. Telkom berupaya memberikan
kontribusi bagi para pemangku kepentingan, mulai dari
peningkatan kesejahteraan hidup karyawan, membangun loyalitas
dan kepercayaan para pelanggan, mitra usaha, dan investor,
menjaga kepatuhan regulasi, sampai dengan kontribusi pada
pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah. Selain itu juga
membantu penyebaran sarana dan sarana telekomunikasi umum
yang kemudian akses informasi bagi masyarakat sehingga dapat
memicu pertumbuhan ekonomi nasional.
c) Pembangunan di bidang lingkungan
Untuk aspek lingkungan, selain pelestarian lingkungan PKBL PT.
Telkom pun cepat tanggap dalam memberikan bantuan
kemanusiaan pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
2.3.2. Pelaksanaan PKBL oleh PT. Pertamina 29 Program Bina Lingkungan Pertamina dilaksanakan sejak tahun
2004. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Cakupan kegiatan
Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana
alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan prasarana umum,
bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana ibadah serta bantuan
pelestarian alam.
29 http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-bina-lingkungan/
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-26
Dalam menjalankan program Bina Lingkungan ini, PKBL Pertamina
juga melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti KPDT
(Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), Perguruan Tinggi,
Organisasi-organisasi, Anak Perusahaan dan Konsultan. Program-
program yang dilaksanakan melalui kerja sama diantaranya adalah
Pelatihan Guru dengan TEQIP (Teacher Quality Improvement Program),
Bedah Desa Mandiri Pertamina yang dibuka di Desa Klamono dan
Salawati Sorong, Program Deteksi Dini Kanker Serviks, Bhakti Sosial dan
MP3D (Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa), Program
Beasiswa Khusus dan sebagainya.
Di samping program-program tersebut terdapat program bantuan,
yang pelaksanaannya didasarkan pada instruksi Kementerian BUMN,
yang dinamakan dengan Bantuan BUMN Peduli. Bantuan Bina
Lingkungan telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan
kehidupan masyarakat serta kemajuan dalam bidang pendidikan. Selain
itu program Bina Lingkungan juga telah menunjukkan keberadaannya
dalam bidang kesehatan, keagamaan, prasarana umum dan pelestarian
alam, serta bantuan bencana alam. Realisasi penyaluran dana program
Bina Lingkungan selama tahun 2011 mencapai lebih kurang Rp 125
miliar atau mencapai 43% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 294
miliar. Penyaluran tersebut terdiri dari:
a) Penyaluran Bina Lingkungan Sendiri sebesar Rp 110,3 miliar atau
sebesar 53,5 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan sebesar
Rp 206 miliar.
b) Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Peduli mencapai sebesar Rp
14,7 miliar, atau 16,7 % dari anggaran yang seharusnya disalurkan
sebesar Rp 88 miliar.
Sejak melaksanakan Program Kemitraan dari tahun 1993 hingga
tahun 2011, Pertamina telah melakukan pembinaan kepada lebih kurang
96.000 mitra binaan usaha kecil dengan total nilai pinjaman mencapai
kurang lebih Rp 2,046 triliun. Berdasarkan RUPS PKBL 2011, dari
anggaran PKBL untuk dana Program Kemitraan tahun 2011 sebesar Rp
326 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 348 miliar atau mencapai
106,76%. Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011 PKBL
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-27
Pertamina berhasil menambah sebanyak lebih kurang 23.000 mitra
binaan. Dana pinjaman yang disalurkan selama tahun 2011 tersebut
tersebar ke beberapa daerah di Indonesia dan mencakup beberapa sektor.
Program penyaluran Program Kemitraan tidak hanya meliputi
penyaluran sendiri kepada perorangan (sistem kluster atau pun dalam
bentuk kelompok), tetapi juga melalui kerja sama (sinergi) dengan
beberapa BUMN diantaranya, PT Sang Hyang Sri (SHS), PT Perkebunan
Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), PT Pertani
(Persero) dan PT Garam (Persero). Hal ini dilakukan dalam rangka
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para
petani yang memiliki potensi cukup bagus untuk dapat dikembangkan.
Selain penyaluran dana untuk Program Kemitraan, Pertamina juga
menyalurkan dana untuk Pembinaan. Realisasi penyaluran dana hibah
(Pembinaan) dalam tahun 2011 adalah sebesar Rp 21,042 miliar, atau
mencapai 80,93% dari anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 26
miliar. Beberapa program pembinaan yang dilakukan diantaranya turut
serta dalam berbagai kegiatan, seperti pameran tingkat nasional maupun
internasional untuk memperkenalkan produk-produk mitra binaan,
pelatihan seperti seminar kewirausahaan, workshop mengenai ekspor
impor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tingkat Kinerja Program Kemitraan
Pertamina tahun 2011 berdasarkan SK.Meneg BUMN No. KEP-
100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah berdasarkan:
(1) Efektivitas penyaluran; dan
(2) Perhitungan tingkat pengembalian pinjaman (kolektibilitas).
Efektivitas penyaluran tahun 2011 adalah sebesar 91,67%, dimana
angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010
sebesar 90,05%. Adapun peningkatan ini terjadi karena jumlah dana yang
disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan. Untuk
perhitungan tingkat pengembalian pinjaman tahun 2011 mencapai
sebesar 76,61%, meningkat dibanding tahun 2010 sebesar 73,52%.
Sesuai SK Meneg BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002,
kedua kinerja di atas mendapatkan skor 3 (tiga), yang merupakan kategori
skor tertinggi.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-28
2.3.3. Pelaksanaan PKBL oleh PT Krakatau Steel 30 PKBL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian
laba BUMN. Sejak diluncurkan pada 1992, hingga kini PKBL PT Krakatau
Steel telah melakukan pembinaan terhadap 9.196 mitra binaan dengan
total dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 149,2 miliar. Tahun ini,
PKBL PT KS mengalokasikan Rp 16 miliar dengan penerima manfaat
terbesar adalah para pedagang kecil yang bergabung dengan Koperasi
Pedagang Pasar (Koppas) Cilegon. Koppas Cilegon bermitra dengan PKBL
PT Krakatau Steel sejak 2012 dan telah menyerap dana lebih dari Rp 10
miliar. Koperasi ini terbukti mampu menunjukkan tanggungjawabnya
dalam pengembalian pinjaman dimana kelancaran angsuran lebih dari
95% atau tingkat kredit bermasalahnya nol persen.
Pembangunan Kampung BUMN digagas oleh PT Krakatau Steel
melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Sebagai
koordinator wilayah Banten, PT Krakatau Steel mengajak sejumlah
perusahaan BUMN lain di Banten seperti Bank BTN, PT. ASKES, PT. PLN,
PT Sang Hyang Seri, ASDP Cabang Merak, PT Nindya Karya, PT. Telkom
Indonesia, dan PT. Taspen.
Tahap pertama pembangunan Kampung BUMN ini akan dibuatkan
sepuluh rumah terlebih dahulu dengan pembiayaan dari PT Krakatau
Steel dan Bank BTN. Pendirian Kampung BUMN tak lain untuk
menggerakkan perekonomian masyarakat terutama warga Baduy Luar
yang belum memiliki rumah. Mereka nantinya akan dibina melalui home
industry berbagai usaha. Kampung BUMN bisa mengangkat
ketertinggalan wilayah setempat dan pada umumnya Kabupaten Lebak.
Saat ini di Desa Jalupangmulya sudah dibuatkan rumah pompa dan
sarana MCK untuk menunjang Kampung BUMN nantinya. Untuk
pembangunan rumah pompa sudah dibantu Rp127 juta. Lahan yang
dipakai untuk Kampung BUMN, merupakan milik Ponpes Modern Sultan
30 PKBL PT Krakatau Steel Komitmen perkuat Bisnis UKM diunduh dari http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmen-perkuat-bisnis-ukm/
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB II TINJAUAN TEORITIS Halaman II-29
Hasanudin. Manajer PKBL PT Krakatau Steel melakukan pembangunan
tahap awal Kampung BUMN selesai segera akan dilengkapi sarana dan
prasarananya.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-1
3.1. Metodologi Tujuan dari pelaksanaan hasil Kajian Pembentukan Dana Amanah
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sudah berjalan selama ini di 3 (tiga)
Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi
Banten. Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe penelitian normatif dan
empiris.1 Tipe penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai
kebijakan dan regulasi serta data-data dokumen2 yang berkaitan dengan
pelaksanaan dan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL). Sedangkan tipe penelitian empiris dilakukan untuk melihat fakta-
fakta di lapangan berkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana akan diamati dari sisi
perilaku atau fakta yang diverbalkan.
1 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 2009
) …lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo
2 Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005
Bab 3 Metodologi Penelitian
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-2
Hasil kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai model
dan kendala pelaksanaan program selama ini dan merekomendasikan
perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain
terkait.
Kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan
disajikan dalam bentuk analisis deskriptif maupun preskriptif.
3.2. Data Penelitian
Dalam kajian ini akan dilakukan pengumpulan data, baik data
sekunder maupun data primer. Data digunakan sebagai bahan untuk
dianalisis. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, diproses, dan
dianalisis. Data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan
menggunakan metode analisis tertentu.
Untuk penelitian normatif diperlukan data sekunder dan bahan
hukum. Bahan hukum berupa aturan dan kebijakan yang selama ini
digunakan sebagai dasar pelaksanaan PKBL, sedangkan data sekunder
adalah berbagai dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal hasil
penelitian, figure grafik dan sebagainya yang terkait dengan isu penelitian.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Kajian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data, baik data
primer maupun data sekunder. Cara pengumpulannya sebagai berikut:
1. Data Sekunder dan bahan hukum akan dikumpulkan dengan
penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji berbagai regulasi,
teori dan hasil penelitian terdahulu. Dokumen dan bahan hukum
tersebut akan dicari di berbagai pusat data di instansi dan perusahaan
terkait, berbagai perpustakaan maupun di searching secara online.
2. Data primer akan dikumpulkan dengan cara observasi ke lokasi
penelitian, wawancara dengan berbagai responden. Data primer juga
dikumpulkan dengan mengamati perilaku secara langsung maupun
perilaku yang di narasikan oleh responden.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-3
Data sekunder dan data primer yang sudah diuraikan di atas
diperoleh melalui berbagai metode. Metode-metode tersebut meliputi:
1. Desk Study. Desk study adalah metode untuk mendapatkan kajian
teori, konsep, dan ketentuan terkait pelaksanaan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaan metode ini, tim
pelaksana melakukan beberapa hal seperti kajian literatur aspek
yuridis, teoritis, maupun empiris terkait pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
2. Field Research. adalah penelitian lapangan dengan model observasi
dan wawancara yang sistematik dengan beberapa individu secara
bersama-sama. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan
data primer berupa perilaku para aktor yang terlibat dalam
PKBL, baik yang tertulis, oral maupun pengamatan langsung.
3.4. Lokasi Penelitian, Populasi, Responden, Metode
Observasi dan Wawancara3 Terkait Kajian Pembentukan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) perlu dilakukan penentuan untuk beberapa hal
sebagai berikut :
a. Lokasi Penelitian: di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,
dan Provinsi Banten.
b. Populasi: Pemerintah Daerah di 3 Provinsi, Perusahaan BUMN di
3 Provinsi, Masyarakat penerima program PKBL di 3 Provinsi.
c. Responden:
i. Wakil dari 3 Perusahaan BUMN di setiap Provinsi
ii. Wakil dari Pemerintah Daerah di 3 Provinsi
iii. Wakil dari masyarakat mitra (masyarakat penerima PKBL)
di 3 Provinsi
d. Cara menentukan responden dilakukan dengan teknik Random
Sampling yaitu responden ditentukan secara acak oleh tim peneliti
berdasarkan kriteria keterwakilan populasi.
3 Maria SW Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,Jakarta : Gramedia : 2001,
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-4
e. Cara observasi: Tim Peneliti secara langsung mendatangi lokasi
penelitian dengan mengamati berbagai perilaku dan bukti bukti
fisik yang berkait dengan Pelaksanaan PKBL.
f. Cara wawancara: wawancara terstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara, baik dalam bentuk form kuesioner terbuka
maupun tertutup.
3.5. Metode Analisis Data Analisis data dilakukan dengan dua metode, yaitu analisis
preskriptif dan deskriptif evaluatif sebagai berikut :
a. Analisis Preskriptif 4 Analisis preskriptif dilakukan terhadap berbagai teori, regulasi dan
data dokumen untuk memberikan hasil mengenai bentuk PKBL
yang ideal secara normatif. Kebenaran yang didapat dari hasil
analisis ini adalah sebuah narasi kebenaran teoritis dan kebenaran
sistem kebijakan (regulasi). Hal ini diperlukan untuk mengetahui
apakah regulasi yang ada sudah ideal bagi pelaksanaan PKBL,
serta bagaimana sebaiknya regulasi yang ideal mengatur Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan.
b. Analisis Deskriptif5 Analisis deskriptif dilakukan terhadap data primer baik yang
berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data yang telah
terkumpul akan di klasifikasikan dan disusun secara sistematis
berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan isu kajian. Selanjutnya
analisis dilakukan secara deskriptif (pemaparan) secara mendalam
dengan mengungkap fakta-fakta baik yang nampak maupun yang
sebaliknya yang tidak nampak, sehingga bisa ditampilkan secara
utuh mengenai evaluasi situasi dan kondisi pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan selama ini.
4 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , Dualisme Penelitian Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,
2009 ) 5 Peter Mahmud , ,Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana. 2005
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-5
3.6. Evaluasi Temuan Data yang diperoleh akan dianalisis. Hasil analisis digunakan
untuk untuk mengkaji sejauh efektifitas Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang ada.
Hasil temuan akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan model
pelaksanaan program PKBL selama ini dan merekomendasikan
perbaikannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, dan aspek lain
terkait agar lebih bisa menjawab tujuan pelaksanaan program tersebut
untuk masa-masa yang akan datang.
3.7. Program Kerja Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat
dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan
perencanaan ini perlu ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan
strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
(a) Persiapan Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka
acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan
tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan
bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini
dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan
efektif sesuai waktu yang telah ditentukan.
(b) Penyusunan Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan harus diselesaikan paling lambat satu (1)
bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Laporan Pendahuluan memuat antara lain:
i. Informasi awal yang diperoleh dari literature review tentang
regulasi dan pelaksanaan kebijakan PKBL.
ii. Inventarisasi permasalahan dan/atau kendala pelaksanaan
PKBL.
iii. Review kajian-kajian terdahulu.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-6
iv. Rencana program kerja dan strategi penyedia jasa.
v. Metodologi yang akan digunakan.
vi. Materi sebagaimana dimaksud dalam kegiatan fase pertama.
(c) Pengumpulan Data Lapangan Setelah kesepakatan muatan laporan pendahuluan disepakati, tim
konsultan akan melakukan pengumpulan data baik sekunder
maupun primer.
(d) Pengolahan Data dan Analisa Data Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan
pengolahan data dan pelaksanaan analisa data dengan alat analisis
yang telah ditentukan.
(e) Penyusunan Laporan Antara Laporan antara mencakup kemajuan pekerjaan yang meliputi
periode awal sampai pertengahan yang menyampaikan hal-hal
diantaranya:
Laporan kemajuan pekerjaan
Masalah yang dihadapi dan strategi pemecahan masalahnya
Hasil sementara analisa kunjungan lapangan
Pemutakhiran program kerja menyeluruh
(f) Penyusunan Laporan Akhir Laporan akhir adalah laporan yang telah siap untuk disampaikan
dalam FGD untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan
kajian. Laporan akhir minimal memuat:
Kondisi saat ini pelaksanaan program PKBL berdasarkan
literatur review
Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan
Rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKBL dari
aspek regulasi, kelembagaan dan lainnya berdasarkan hasil
kajian
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-7
3.8. Kerangka Kerja Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, perlu dibuat
kerangka kerja Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga pekerjaan
dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kerangka kerja yang diusulkan
dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif
dan efisien sehingga kualitas keluaran dapat lebih terjamin sesuai dengan
waktu yang ditetapkan dan pada tingkat biaya yang dapat
dipertanggungjawabkan. Akhir masing-masing tahap juga ditandai
dengan keluaran berupa laporan-laporan sehingga kemajuan pekerjaan
dapat terus dimonitor. Kerangka kerja yang menunjukkan secara ringkas
rancangan kegiatan dalam bentuk gambar berikut ini:
Gambar. 3.1.
Kerangka Pelaksanaan Pekerjaan
PERSIAPAN
Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan Presentasi
Penyempurnaan Laporan Pendahuluan
Penyerahan Laporan Pendahuluan
PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA
Penyusunan Laporan Antara Presentasi
Laporan Akhir Penyerahan Laporan Akhir
ANALISA DATA
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-8
3.9. Organisasi dan Personil Agar tercapai hasil yang optimal dalam melaksanakan pekerjaan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diperlukan suatu perangkat
organisasi yang tata laksana dengan baik dan efisien, baik dalam
hubungannya dengan pemberi tugas maupun secara internal di dalam
perusahaan konsultan dan tim pelaksana pekerjaan. Koordinasi yang baik
antara perusahaan konsultan dengan pemberi tugas sangat diperlukan,
terutama dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal penting dan
mendesak yang timbul dalam proses pekerjaan. Oleh sebab itu, kegiatan
presentasi/diskusi laporan yang telah dijadwalkan juga diperlukan
kegiatan konsultansi dan koordinasi yang intensif, khususnya antara tim
pelaksana pekerjaan dengan pemberi tugas maupun dengan instansi
terkait lainnya.
Berikut ini struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan Kajian
Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Badan Usaha Milik Negara :
Gambar. 3.2. Struktur Organisasi Pelaksanaan
TIM TEKNIS KEMENKO PEREKONOMIAN
PT. SINERGI VISI UTAMA
Ketua Tim
Ahli Sosial Ekonomi
LAPANGAN
Ahli Hukum
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-9
3.10. Instrumen Penelitian
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH
1. Apa bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan PKBL. Bila menjawab belum ada kebijakan, Mengapa belum ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan PKBL dan Jika sudah ada kebijakan, bagaimana bentuk kebijakan dalam pengelolaan PKBL ?
2. Apakah ada lembaga khusus dalam Pemerintahan Daerah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan Program PKBL ?
3. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Program PKBL selama ini ?
4. Bagaimanakah manfaat yang didapat oleh Pemerintah Daerah ?
5. Bagaimana bentuk koordinasinya antar instansi pemerintah dengan perusahaan dan masyarakat dalam program PKBL ?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-10
6. Bagaimanakah kesesuaian program PKBL dari perusahaan di daerah dalam mendukung program-program pemerintah ?
7. Bagaimanakah penghargaan atau fasilitas bagi Perusahaan yang melaksanakan PKBL?
8. Bagaimanakah sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan PKBL?
9. Bagaimanakah pandangan Pemerintah Daerah apabila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?
10. Bagaimana sebaiknya pengelolaan PKBL menurut Pemerintah Daerah?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-11
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN BUMN
1. Bagaimana pelaksanaan PKBL selama ini di perusahaan Anda ?
2. Apa dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan PKBL diperusahaan Anda ?
3. Apakah Perusahaan anda melaksanakan CSR selain Program PKBL ?
4. Bagaimanakah bentuk program-program PKBL di perusahaan Anda ?
5. Bagaimana perusahaan Anda menentukan masyarakat mitra (sasaran) untuk pelaksanaan PKBL ?
6. Bagaimana mekanisme pendanaan PKBL di perusahaan Anda ?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-12
7. Bagaimana dengan hasil pelaksanaan PKBL selama ini ?
8. Apakah Perusahaan bekerja sama dengan pihak ke 3 seperti yayasan atau ormas dalam pelaksanaan PKBL ?
9. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?
10. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan PKBL di perusahaan Anda ?
11. Bagaimana pola hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKBL selama ini ?
12. Bagaimana pendapat Anda bila dana PKBL dikelola oleh Lembaga Dana Amanah ?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-13
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT MITRA
1. Bagaimana mekanisme masyarakat memperoleh program PKBL dari Perusahaan ?
2. Bagaimana penentuan program PKBL dari perusahaan yang diberikan pada Masyarakat ?
3. Program PKBL apa saja yang telah diterima oleh Masyarakat ?
4. Bagaimana cara pelaksanaan program PKBL di Masyarakat ?
5. Bagaimana manfaat Program PKBL bagi Masyarakat ?
6. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan PKBL ?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Halaman III-14
7. Apakah ada kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah Daerah dalam Program PKBL ?
8. Bagaimana tanggungjawab masyarakat terhadap perusahaan dalam pelaksanaan Program PKBL ?
9. Bagaimana harapan masyarakat terhadap program PKBL ke depan?
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-1
4.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)
4.1.1. Evaluasi Aspek Regulasi Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana dalam Pasal 88 ayat
(1) mengamanatkan untuk setiap BUMN menjalankan Program PKBL,
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjadi
pedoman pelaksanaan PKBL tersebut.1
1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 Tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-20/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
1 Diunduh dari http://bumn.go.id/produkhukum/48
Bab 4 Hasil Analisa
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-2
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-07/MBU/2013 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 Tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil dan Program Bina Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
7/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik
Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan tentang PKBL sebenarnya didasarkan pada motivasi
pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa
dilihat dari klausul menimbang huruf a. Keputusan Menteri BUMN Nomor:
Kep- 236 / MBU / 2003 disebutkan bahwa dalam rangka mendorong
kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya
pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan
berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan
partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan
dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan
lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha
kecil dan program bina lingkungan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-3
Jika dilihat dari Peraturan Menteri BUMN No: Per-
09/MBU/07/2015 sebagai kebijakan yang terakhir mengenai PKBL bisa
dipahami yang dimaksud bahwa yang dimaksud Program Kemitraan
adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar
menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan
adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.2
Sementara itu, secara konseptual pemberdayaan masyarakat
adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan
masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan ekonomi yang
merangkum nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory,
empowering, and sustainable. 3
Melalui dasar pemikiran inilah Program PKBL diluncurkan untuk
sekiranya BUMN dapat ikut serta membantu proses pemberdayaan
masyarakat melalui beberapa peraturan tersebut diatas.
Namun substansi ini secara normatif kurang terwujud melalui
sekian banyak aturan mengenai PKBL. Sejak KepMen Nomor Kep-
236/MBU/2003 hingga yang terakhir PerMen BUMN No: Per-
09/MBU/07/2015. Dalam Peraturan Menteri BUMN No: Per-
09/MBU/07/2015 misalnya, sebagai peraturan PKBL yang terakhir
diatur secara umum mengenai:
a. Adanya kewajiban bagi Persero dan Perum BUMN untuk
melaksanakan PKBL.
b. Ketentuan tentang Mitra Binaan;
c. Kewajiban dari BUMN dan Mitra Binaan
2 Bandingkan dengan definisi dari Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep- 236 / MBU / 2003 yang
sebagai peraturan PKBL yang pertama sejak diundangkan UU BUMN, disebutkan bahwa Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut : Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Disini ada perbedaan beberapa kata yaitu : pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN
3 Kartasasmita : 1996: 144 dalam http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsep-definisi-dan-teori-pemberdayaan.html )
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-4
d. Prosedur pelaksanaan PKBL;
e. Perhitungan jumlah dana penyaluran, prosentase jasa pinjaman;
f. Ruang Lingkup penyaluran dana dan kegiatan PKBL;
g. Penetapan dan Penggunaan serta Penyaluran dana PKBL;
h. Sistem Pengesahan Program dan Laporan; dan
i. Tatacara Pengelolaan dan Macet Pada Mitra Binaan, dll.
Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada
dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana pinjaman
kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih difokuskan pada
mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem bunga dan biaya operasional
serta penanganan kredit macet. Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang
menjadi substansi dari asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi
bias hanya menangani persoalan kredit keuangan. Artinya BUMN sebagai
perusahaan yang mempunyai tujuan untuk ikut turut aktif memberikan
bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,
koperasi, dan masyarakat. (Pasal 2 ayat (1) huruf e. Undang Undang
BUMN No 19 Tahun 2003), berubah fungsi menjadi unit bisnis sampingan
selayaknya bank perkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam.
Sedangkan, sebuah peraturan yang baik harus memenuhi asas
asas pembentukan peraturan perundang undangan yaitu: 4
a. Asas Kejelasan Tujuan , Yaitu bahwa jelasnya tujuan yang
hendak dicapai melalui pembentukan undang undang yang
bersangkutan
b. Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. Asas kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan
d. Asas dapat dilaksanakan yaitu bahwa ketentuan yang diatur
dalam peraturan haruslah dapat dilaksanakan di lapangan.
e. Asas kedayagunaan dan asas keberhasilgunaan, yaitu bahwa
peraturan harus mempunyai kemanfaatan
4 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang Undang, Jakarta , Konstitusi Press, 2006, hal 205-206
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-5
f. Asas kejelasan rumusan yaitu bahwa pengaturan suatu
peraturan mempunyai tujuan yang jelas
g. Asas keterbukaan yaitu bahwa proses pembentukan peraturan
haruslah terbuka dari masukan semua pihak.
Dari dasar asas diatas, setidaknya mengenai asas kejelasan tujuan
dan asas kejelasan rumusan, peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat
substansinya. Karena maksudnya untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan pinjam atau perkreditan kepada masyarakat.
Kalau menurut pada acara cara pemberdayaan masyarakat
menurut Bambang Sigit Subiyanto dari artikelnya yang berjudul Strategi
Pemberdayaan Masyarakat, ada beberapa tahap yaitu: 5
a. Sosialisasi Program
Yaitu proses awal menjelaskan tujuan program yang akan
dilaksanakan beserta dengan waktu pelaksanaan dan batas
waktunya.
b. Kajian Secara Partisipasif
Yaitu proses melakukan pemetaaan sosial, potensi lokal, kajian
kebijakan, kajian pasar dan lainnya bersama dengan masyarakat
mitra.
c. Lokakarya Hasil Kajian
Dialog dan sharing hasil kajian yang sudah dilakukan secara
partisipasif dan yang telah disepakati serta mendapatkan
masukan dari masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dapat
dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan program.
Perumusan Program secara partisipasif akan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.
d. Menjaring Aspirasi Masyarakat.
Mengakomodasi aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku
usaha terhadap program yang di jalankan. Menentukan skala
5 Bambang Sigit Subiyanto, Strategi Pemberdayaan Masyarakat diunduh dari
http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-strategi-pemberdayaan-masyarakat.html
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-6
prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang
ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh
masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-
masalah yang dihadapi oleh mereka.
e. Perumusan Renstra dan Perangkat Tim Pelaksana Serta Badan
Pengawas.
Adanya Renstra merupakan jaminan keberlanjutan program
pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Tim
pelaksana dibentuk dari unsur masyarakat yang intinya
mendorong partisipasi. Badan pengawas bertugas untuk
melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program
dapat transparan dan akuntable.
f. Pelaksanaan Program (AKSI)
Bila program kerja sudah terumuskan dan kelompok sudah
terbentuk, maka rencana aksi komunitas harus sudah bisa
dilaksanakan. Mekanisme atau aturan-aturan terkait dengan
kegiatan yang dilaksanakan dirumuskan bersama dengan
masyarakat. Pengelolaan kegiatan dan keberlanjutan program
menjadi tanggung jawab bersama.
g. Monitoring dan evaluasi.
Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan penting untuk
menunjang keberhasilan dan untuk mengetahui kekurangan dan
kelebihan dari program yang sedang dan telah dilaksanakan.
Monitoring dapat dilakukan dengan dua cara yakni : monitoring
internal dan monitoring eksternal.
h. Laporan Dan Dokumen
Laporan dibuat berisi seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan
yang sudah dilaksanakan dan laporan penggunaan dananya.
Dokumen laporan akhir sebaiknya juga didesain untuk dokumen
pembelajaran proses pemberdayaan yang sudah dilakukan
sehingga dapat dimanfaatkan untuk program selanjutnya.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-7
Jika rumusan diatas bisa dijadikan rujukan, maka setidaknya
pasal pasal dalam peraturan PKBL memuat hal hal tersebut selain dari
sekedar perhitungan angka angka pinjaman saja. Proses pemberdayaan
masyarakat yang menjadi tujuan perlu sekiranya dituliskan secara rinci
sebagai pedoman pelaksanaan PKBL.
Khusus mengenai Bina Lingkungan, ada tersirat bentuk bentuk
pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pelatihan,
pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait
dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan,
selain dari bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan
dan/atau pelatihan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. Bantuan
pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana
ibadah; f. Bantuan pelestarian alam; g. Bantuan sosial kemasyarakatan
dalam rangka pengentasan kemiskinan.Namun hal ini tidak dijelaskan
secara rinci mengenai pedoman dan teknisnya. Program BL juga dibatasi
dari sisi jumlah dana yang disalurkan hanya 20 % dari jumlah dana
Program Kemitraan.6
Artinya, kebijakan mengenai program PKBL secara tekstual
memang diperuntukkan untuk mengatur penyaluran pinjaman dana dari
BUMN kepada Mitra Binaan dalam bentuk kredit ringan. Hal ini juga
Nampak ditegaskan secara pengelolaan , bahwa setiap BUMN wajib
membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL dengan menunjuk
salah seorang pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai
penanggungjawab Unit Program Kemitraan dan Program BL. 7 Dimana
unit ini mempunyai tugas selayaknya lembaga penyalur dana pinjaman ,
seperti halnya : menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk
pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang ditetapkan oleh
Direksi; menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program
Kemitraan dan Program BL; melakukan evaluasi dan seleksi atas
permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon
6 PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015 Pasal 9 ayat (4) disebutkan alokasi dana Program
BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
7 Lihat pasal 5 dan 10 ayat (2) PerMen BUMN No : Per -09/MBU/07/2015
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-8
Mitra Binaan; menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan
kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
mengadministrasikan kegiatan pembinaan; melakukan pembukuan atas
Program Kemitraan dan Program BL; menyampaikan laporan pelaksanaan
Program Kemitraan dan Program BL secara berkala kepada Menteri.
Dari rangkaian kewajiban tersebut diatas, jelas telah menjadikan
Program PKBL menjadi bagian (core business) dari BUMN dalam bentuk
penyaluran dana. Artinya, selain menjalankan kegiatan usaha
dibidangnya, BUMN mendapatkan kewajiban menjalankan bisnis lainnya
yaitu PKBL tersebut. Dari sisi operasional hal ini sering menemui
hambatan karena pola bisnis yang berbeda tersebut.
Seperti hasil penelitian dari Universitas Lampung, bahwa ada
beberapa kendala internal perusahaan dalam pelaksanaan PKBL oleh
BUMN, yaitu: 8
a. Pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM dan Bina
Lingkungan oleh Perusahaan belum dapat dilakukan secara
berkesinambungan.
b. Perusahaan belum memiliki bagian khusus PKBL di Distrik/Unit
Usaha, sehingga tugas bagian PKBL dikerjakan oleh bagian SDM
dan Umum di Distrik/Unit Usaha, menyebabkan pelaksanaan
program PKBL tidak efektif dan belum fokus karena masih
merangkap bidang-bidang tugas lainnya.
c. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum maksimal
dilaksanakan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena lokasi
Mitra Binaan dan banyaknya pekerjaan menyebabkan tugas
petugas PKBL untuk menagih pinjaman modal, memonitoring,
dan mengevaluasi menjadi terhambat.
8 Muhammad Fadhil Alaydrus, Eman Eddy Patra dan Ati Yuniati, Pelaksanaan Program
Kemitraan Bina Lingkungan BUMN PTPN VII (PERSERO) Di Bandar Lampung , Fakultas Hukum Universitas Lampung diunduh dari download.portalgaruda.org/article.php?... PELAKSANAAN%20PROGRAM
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-9
Ivana (BUMN Track, 2011) mencatat kredit macet atau non
performing loan (NPL) menjadi sangat tinggi, karena tidak semua BUMN
memiliki kemampuan seperti perbankan dalam menilai UKM yang layak
untuk dibiayai. BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini
dikarenakan manajemen BUMN tidak disiapkan untuk membina
pengusaha kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat
pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil, berpengaruh
pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan selanjutnya yang akan
terganggu atau dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan
usaha.9
Selain itu, secara normatif program ini dapat menjadi persoalan ,
jika kegiatan Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan
koperasi simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha
tersebut memerlukan perizinan khusus dan sistem pertanggungjawaban
yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis utamanya sebagai Bank
tentunya tidak menjadi persoalan, namun akan menimbulkan masalah
jika BUMN tersebut bukan Bank atau lembaga pembiayaan non Bank.
Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan
perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Jika memang PKBL dimaksudkan
seperti halnya lembaga pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan
melalui lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan
seperti halnya lembaga pembiayaan.
Selain itu, status uang yang disalurkan juga akan menimbulkan
persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa dana PKBL
bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah pajak”, Jika dilihat dari
kondisi dana tersebut sebagai laba, maka uang tersebut adalah Uang
Milik pemegang saham , notabenenya adalah uang negara.
9 Anggri Nastiti , Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit
Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-10
Tetapi ada pendapat lain dari Nindyo Pramono bahwa keuntungan
setelah pajak adalah laba bersih perusahaan, yang nantinya akan
ditentukan dalam RUPS tentang pembagiannya. Pembagian tersebut bisa
saja tidak seluruhnya menjadi deviden, tapi juga ada yang dimasukkan
kembali ke dalam perusahaan sebagai penambahan modal (capital gain) ,
bonus bonus dan juga bentuk pembayaran lainnya. Artinya yang kembali
ke sebagai uang negara hanya yang dinyatakan sebagai deviden. 10
Namun jika disebutkan telah “disisihkan”, maka dana tersebut
menjadi tidak jelas. Apakah tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi
uang perusahaan (BUMN). Status hukum dana tersebut akan
menentukan sistem penggunaan dan sistem pertanggungjawabannya.
Ketidakjelasan ini akan memunculkan persoalan dan perdebatan, bahkan
intervensi pihak pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk
mengawasi dan mengaudit. Oleh karena itu perlu ditegaskan dalam
peraturan PKBL, mengenai status kepemilikan dana tersebut.
Jika mengacu pada Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dalam pasal 2 disebutkan:
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
10 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal ( Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013)
hal 73-112
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-11
g. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum.
Sementara itu Menurut Arifin P Soeria Atmadja bahwa pengertian
keuangan negara meliputi APBN,APBD Unit Unit Usaha Milik Negara,
Namun jika dalam arti sempit keuangan negara hanyalah APBN/D.11
Sedangkan Menurut Sudarmin, yang dimaksud keuangan negara adalah
termasuk kekayaan negara yang dipisahkan seperti yang dikuasai BUMN
dan kekayaan yang disertakan dalam perusahaan perusahaan swasta. 12
Jika konsep ini yang digunakan, maka seluruh proses sistem penggunaan
dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui mekanisme
keuangan negara.
Disisi lain, BUMN adalah perusahaan Perseroan Terbatas, dimana
status hukumnya adalah perusahaan badan hukum. Dari teori Badan
Hukum, Perseroan adalah subyek hukum yang dapat mengemban hak
dan kewajiban (Rechtspersoon betaken dragger van rechten en plichten.)13
Dalam konsep ini, Badan Hukum dapat memiliki kekayaan yang terpisah
dari pemegang saham serta pihak yang mandiri dalam
mempertanggungjawabkan semua perbuatan hukumnya.14 Dengan
kedudukan seperti ini, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN
bertindak sebagai subyek hukum privat, bukan sebagai lembaga eksekutif
negara. Sehingga semua persoalan mengenai tindakan Perseroan (BUMN)
harus dilakukan dalam proses keper dataan, bukan dengan mekanisme
hukum publik.15 Dari sini, maka seluruh proses mengenai
pertanggungjawaban keuangan adalah mekanisme perusahaan, bukan
mekanisme keuangan negara.
11 Yadiman, Hukum Keuangan Negara, Agro Trading Publisher 2012 , hal 2 12 Ibid. 13 Sulistyowati, Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Fakultas Hukum , Universitas Gajah MAda, 17 November 2015, hal 5
14 Lihat Bagian Kesatu mengenai Modal dan Bagian Kedua mengenai Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
15 Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti : 2001, hlm 97
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-12
Namun demikian, jika peraturan PKBL tersebut dipahami dan
dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian bantuan kredit kepada
mitra pelaku Usaha Kecil , maka dapat di lihat perkembangan kebijakan
PKBL tersebut sejak tahun 2003 hingga 2007. Hal yang akan dikaji
mengenai: (a) Pengertian; (b) Sumber dana dan Besaran, Penggunaan,
Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu; (c) Unit pengelola
dan Tugasnya; (d) Kriteria Mitra Binaan; (e) Kewajiban Mitra dan Tatacara
Pengelolaan; dan (f ) Sistem Perencanaan dan Pelaporan. Untuk lebih
memudahkan dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:
a. Pengertian
Kebijakan PKBL Pengertian KEP-236/MBU/2003 Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya
disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
PER-05/MBU/2007 Pengertian sama
PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan PER-08/MBU/2013 Program Kemitraan; Sama
Program BL; ...... Pemanfaatan dana BUMN.
PER-07/MBU/05/2015 Program Kemitraan; Sama
Program BL; ...... sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN
PER-09/MBU/07/2015 Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
(tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN)
Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN (tidak disebutkan lagi mengenai pemanfaatan laba BUMN)
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-13
Tidak disebutkannya pemanfaatan laba BUMN dalam kebijakan
yang terakhir dimaksudkan adanya perluasan sumber dana untuk
program PKBL yaitu sumber lain yang sah. Antara PERMEN Nomor: PER-O7/MBU/2015 hampir sama dengan
PERMEN Nomor: PER-05/MBU/2007, hanya saja keduanya memiliki tiga
poin perbedaan. Pertama, sumber dana PKBL dapat berasal dari
penyisihan sebagian laba dan sumber lain yang sah. Kedua, besarnya
dana yang disisihkan ditetapkan oleh Menteri/RUPS. Ketiga, kriteria
Usaha Kecil yang dapat ikut Program Kemitraan adalah memiliki
kekayaan bersih Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 2,5 M. 16
b. Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya
Operasional, Jangka Waktu
Kebijakan PKBL Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu
KEP-236/MBU/2003 Sumber Dana dan Besaran Dana Program Kemitraan
a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional
Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1% (satu
persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
Penggunaan Bunga Pinjaman; Tidak disebutkan
Biaya Operasional Program Kemitraan
Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 70% (tujuh puluh persen) Program BL maksimal 3% (tiga persen)
16 (http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-tiga-perubahan-di-permen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf)
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-14
Kebijakan PKBL Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu
Jangka Waktu a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat
waktu; b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran
angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tigaratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-15
Kebijakan PKBL Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu
PER-05/MBU/2007 Sumber dana dan Besaran Dana Program Kemitraan bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua
persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL
Penggunaan Bunga Pinjaman Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
Biaya Operasional Program Kemitraan; Tidak disebutkan Program BL; maksimal 5% (lima persen) dari dana Program BL BUMN Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan. Jangka Waktu Berbeda pada banyaknya hari
a. Lancar, adalah tepat waktu atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo
b. Kurang lancar, 30-180 hari c. Diragukan, 180-270 hari d. Macet, melampaui 270
PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-16
Kebijakan PKBL Sumber dana dan Besaran, Penggunaan Bunga Pinjaman dan Biaya Operasional, Jangka Waktu
PER-08/MBU/2013 Sumber dana dan Besaran; maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan BUMN yang tidak ada laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu ari laba bersih.
Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan
Biaya Operasional; Tidak disebutkan
Jangka Waktu; tidak disebutkan
PER-07/MBU/05/2015 Sumber dana dan Besaran; sebagian laba setelah pajak, besar tidak disebutkan.
Penggunaan Bunga Pinjaman; tidak disebutkan
Biaya Operasional; sama
Jangka Waktu; sama
PER-09/MBU/07/2015 Sumber dana dan Besaran; maksimum 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta)
Penggunaan Bunga Pinjaman; sama
Biaya Operasional; menjadi beban BUMN Pembina
Jangka Waktu; sama
Dari uraian kebijakan kebijakan PKBL diatas ada beberapa
perubahan dari Sumber dana, bunga pinjaman, batas waktu pinjaman,
besaran dana yang disalurkan dan biaya operasional.
c. Unit pengelola dan Tugasnya
Kebijakan PKBL Unit pengelola KEP-236/MBU/2003 BUMN Pembina
Unit Program Kemitraan dan Program BL
PER-05/MBU/2007 Unit Pengelola
BUMN Pembina .
(BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.)
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-17
Kebijakan PKBL Unit pengelola Tugas Unit Pengelola BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk
pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program
BL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan
Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.
Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian
dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;
c. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL di wilayah koordinasinya kepada Menteri dengan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.
BUMN Penyalur BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
Lembaga Penyalur Adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-18
Kebijakan PKBL Unit pengelola
PER-20/MBU/2012 Sama
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan
PER-08/MBU/2013 Sama
PER-07/MBU/05/2015 Sama PER-09/MBU/07/2015 Koordinator BUMN Pembina dihapus
BUMN Penyalur dihapus
Lembaga Penyalur dihapus
Dari uraian diatas, dapat dilihat mengenai Unit Pengelola PKBL
yang akhirnya menjadi tanggung jawab masing masing BUMN Pembina.
d. Kriteria Mitra Binaan
Kebijakan PKBL Kriteria Mitra KEP-236/MBU/2003 Kriteria Mitra
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
b. Milik Warga Negara Indonesia; c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina.
PER-05/MBU/2007 Sama
PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-19
Kebijakan PKBL Kriteria Mitra
PER-08/MBU/2013 Tidak disebutkan PER-07/MBU/05/2015 Kriteria Mitra
Kekayaan bersih maksimal 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
PER-09/MBU/07/2015 Sama
Ada perubahan kriteria Mitra Binaan penerimaan dari besarnya
asset dan kekayaannya. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan kriteria
Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari Departemen UMKM dan Koperasi.
e. Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan
Kebijakan PKBL Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan KEP-236/MBU/2003 Kewajiban Mitra
(1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur;
(2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
(3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.
Tata Cara Pengelolaan Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang
berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan
pendapatan dan beban, neraca 7) atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil
usaha); dan 8) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-20
Kebijakan PKBL Kewajiban Mitra dan Tatacara Pengelolaan Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL BUMN Pembina:
a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
PER-05/MBU/2007 Kewajiban Mitra Sama
Tata Cara Pengelolaan Tidak disebutkan
PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan
PER-08/MBU/2013 Tidak disebutkan
PER-07/MBU/05/2015 Sama PER-09/MBU/07/2015 Kewajiban Mitra:
a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina (tidak ada BUMN Penyalur);
b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina;
c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.
Dari ketentuan diatas, tidak lagi disebutkan BUMN Penyalur.
Artian semua menjadi tanggung jawab masing masing BUMN sebagai
Pembina.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-21
f. Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Kebijakan PKBL Sistem Perencanaan dan Pelaporan KEP-236/MBU/2003 (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan
Program Kemitraan dan Program BL;
(2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekurang-kurangnya memuat :
a. Realisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
b. Realisasi anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan; d. Neraca Program Kemitraan; e. Perkembangan usaha Mitra Binaan; f. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah
penyelesaiannya.
PER-05/MBU/2007 Sama, tetapi tidak ada materi apa saja yang dimuat
Serta tidak ada susunan tatacara pelaporan
PER-20/MBU/2012 Tidak disebutkan
PER-5/ MBU/ 2013 Tidak disebutkan
PER-7/MBU/2013 Tidak disebutkan
PER-08/MBU/2013 Tidak disebutkan
PER-07/MBU/05/2015 Sama
PER-09/MBU/07/2015 Sama
Mengenai Sistem Perencanaan dan Pelaporan tidak ada perubahan
dari kebijakan awal hingga yang terakhir.
4.1.2. Kondisi Eksisting Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PKBL merupakan program pembinaan dan pemberdayaan kondisi
lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba
BUMN. Sumber pendanaan program PKBL berasal dari penyisihan laba
setelah pajak, maksimal 2 persen: Jasa administrasi pinjaman, bunga
deposito dan atau jasa giro dari dan Program Kemitraan/Program Bina
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-22
Lingkungan; Pelimpahan dana Program Kemitraan dan BUMN lain, jika
ada. BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan
peran sekaligus idealnya harus terlibat dalam pengembangan
masyarakat, memiliki kepedulian dan berbagi dengan masyarakat. Jadi
peran BUMN tidak hanya sebagai mesin penghasil uang bagi pemerintah.
Persoalan yang dihadapi BUMN ketika hendak melaksanakan
peran sosialnya untuk memajukan lingkungan antara lain belum adanya
konvergensi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah
dengan BUMN penyelenggaraan PKBL. Tumpang tindih tersebut
berpotensi mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya pembangunan.
Selain itu ada kemungkinan adanya oknum “mitra binaan nakal” dan
“calo program bantuan” masih dapat ditemui dalam pelaksanaan PKBL.
Dari fenomena tersebut PT. Telkom, Tbk berinisiatif membuat
Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKBL yang diharapkan dapat menjadi
role model bagi seluruh BUMN maupun Pembina dan Pelaksana PKBL.
Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat menghindari tumpang-
tindihnya penanganan PKBL antara penyelenggaraan PKBL dengan
perusahaan, maupun antara perusahaan dengan Pemerintah. Secara
umum, program PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN memiliki kerangka
pemikiran yang mencakup bahwa dana PKBL merupakan proses
pinjaman dari BUMN kepada pelaku usaha dimana pinjaman tersebut
diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan usaha. Selain itu
dana PKBL juga ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, baik
bagi BUMN maupun penerima pinjaman yang diharapkan dalam
penyalurannya lebih efektif. Dana PKBL ini diharapkan dapat
meningkatkan citra perusahaan dan sebagai tanggungjawab sosial dan
lingkungan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-23
a. Potensi dan Maksud PKBL
Potensi dana PKBL yang berasal dari BUMN apabila dikelola
secara baik dan disalurkan dengan tepat sasaran, akan memberikan
dampak yang besar pada perkembangan usaha kecil dan
pemberdayaan masyarakat. PKBL di lingkungan BUMN ditujukan
untuk mendukung dan mendorong UKM menjadi mitra binaan. Hal
tersebut selanjutnya akan memudahkan UKM mendapatkan
pinjaman lunak.
Dalam hal pengajuan pinjaman atau bantuan dana kemitraan
dari BUMN, ada mekanisme dalam pengajuannya. Dari publikasi PT.
Telkom, Tbk, mekanisme pengajuan pinjaman program kemitraan ada
tujuh langkah, yaitu:
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-24
Selain sebagai program kemitraan, dana PKBL juga ditujukan
untuk program bina lingkungan. Ada enam langkah dalam pengajuan
dana bina lingkungan, terutama di PT. Telkom, Tbk, mulai proposal
pengajuan dana bina lingkungan sampai dengan dana tersebut dicairkan.
Adapun mekanisme pengajuan bantuan program bina lingkungan di PT.
Telkom Tbk adalah sebagai berikut:
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-25
Program pembinaan usaha kecil yang dilaksanakan BUMN
bertujuan menjadikan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri, serta dapat menjadi usaha menengah yang bankable. Pola
kemitraan tersebut dapat dijalankan dalam empat cara. Pertama,
pembinaan secara langsung, dimana BUMN langsung menyalurkan
pinjaman dan melakukan pembinaan teknis pada mitra binaan. Kedua,
kerja sama antar BUMN, yaitu BUMN memberikan pinjaman modal kerja
pada mitra binaan BUMN lainnya, sementara BUMN yang mitra
binaannya memperoleh pinjaman yang bertindak sebagai penjamin atas
kredit yang diterima mitra binaannya. Ketiga, kerja sama dengan lembaga
keuangan perbankan, baik dalam bentuk channeling maupun executing.
Keempat, pola satuan kerja. Dalam hal ini BUMN bersama Pemda
membentuk satuan kerja yang bertugas melakukan inventarisasi,
menyeleksi dan mengusulkan usaha kecil yang berhak memperoleh
pinjaman.
PKBL yang disalurkan oleh BUMN pada dasarnya adalah untuk
membantu pengembangan usaha kecil dan untuk melakukan bina
lingkungan atas kegiatan yang dilakukan oleh BUMN yang berdampak
pada masyarakat sekitarnya. Dana Program Kemitraan diberikan dalam
bentuk :
a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset
tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan
kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan
berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan
usaha Mitra Binaan;
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-26
c. Beban Pembinaan :
1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran,
promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan
produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang
berkaitan dengan Program Kemitraan;
2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua
puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada
tahun berjalan;
3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk
kepentingan Mitra Binaan.
Selain itu Program Bina Lingkungan juga ditujukan untuk
beberapa aspek, yaitu :
1) Bantuan korban bencana alam;
2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3) Bantuan peningkatan kesehatan;
4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5) Bantuan sarana ibadah;
6) Bantuan pelestarian alam;
7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan
kemiskinan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-27
b. Permasalahan dari Aspek Pelaksanaan PKBL Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengembangan UMKM yang memperoleh dana PKBL. Beberapa BUMN yang mengalami kesulitan dalam mengelola
Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL) dari Kementerian
dengan alasan tidak memiliki kompetensi membina pengusaha
kecil diantaranya adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina
(Persero), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk
(PTBA) dan PT Pusri (Persero). Kesulitan dan keterbatasan ini
mengakibatkan kurang optimalnya penyaluran dana Program
Kemitraan serta dalam pelaporannya. Selain juga masih ada juga
BUMN yang mampu melaksanakan PKBL dalam bentuk
pengembangan usaha, yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk
(BTN) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Namun demikian
sekecil apapun permasalahan tersebut, intinya adalah bahwa
ada kesulitan dan kendala BUMN dalam penyaluran dan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-28
pengembangan usaha kecil dalam dana PKBL ini. Permasalahan
ini perlu diatasi dengan melibatkan pihak ketiga yang
menangani permasalahan dalam pelaksanaan PKBL ini.
Lembaga ini terlibat dalam hal :
a. penilaian mengenai usaha kecil yang layak dan perlu
dibiayai (feasible)
b. bentuk pembiayaan dan penggunaan dana, misalnya
untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha
c. pengelolaan manajemen dan pemasaran dalam rangka
pengembangan usaha
d. pelaporan keuangan dan pengembalian pinjaman dana
PKBL
e. konsep pengembangan usaha dan model pengguliran
dana PKBL kepada usaha lain yang ada disekitarnya.
Lembaga pengelola dana PKBL ini dapat berupa lembaga
pemerintah maupun kumpulan stakeholder yang terlibat pada
pengembangan usaha.
2. Perusahaan BUMN yang menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman yang harus dikembalikan sekaligus dengan tingkat bunga tertentu, meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan). Kondisi ini artinya adalah bahwa dana PKBL tidak
sepenuhnya sebagai dana yang membantu usaha kecil dalam
pengembangannya karena ada unsur komersial dalam
pelaksanaannya. BUMN disibukkan dengan urusan laporan
keuangan dan pemantauan pengembangan usaha mitra binaan
yang diberi bantuan dana. Selain itu dari sisi mitra binaan, juga
memiliki kewajiban sebagaimana debitur di lembaga keuangan
lainnya, yaitu berupa :
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-29
a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana
dan atau proposal yang menjadi dasar pemberian
pinjaman oleh BUMN Pembina;
b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN
Pembina;
c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara
periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan
perjanjian.
Adapun bunga atau yang disebut dengan jasa administrasi,
misalnya yang diterapkan oleh PT. Telkom adalah sebagai
berikut:
No Jumlah pinjaman yang diberikan Jasa Administrasi/thn
1 s/d Rp. 10.000.000 6%
2 > Rp. 10.000.000 s/d Rp. 30.000.000 6%
3 > Rp. 30.000.000 s/d Rp. 50.000.000 6%
4 > Rp. 50.000.000 6%
Besarnya Jasa Administrasi Pinjaman Dana Program Kemitraan
per Tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau
ditetapkan lain oleh Menteri (PER MEN-05 BAB IV Pasal.12
ayat(3)
3. PKBL dalam penyalurannya dan dalam pertanggungjawabannya belum optimal karena keterbatasan kemampuan dalam pelaporan keuangan negara juga belum sesuai. Perbedaan yang besar antara core business dari BUMN
dengan jenis usaha yang diberikan dana PKBL sehingga BUMN
tidak optimal dalam penyaluran dan pengembangan usaha
tersebut. Masalah BKPL yang utama adalah pengelolaan dana
yang tak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara,
terutama perencanaan anggaran sehingga menyebabkan
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-30
indikasi dan potensi kerugian. Bahkan dana PKBL ini tak
terserap secara maksimal. Penemuan BPK menunjukkan bahwa
dana PKBL tahun 2014 sebesar Rp 1,43 triliun masih bersisa
sebanyak Rp 193,44 miliar dari total 23 program PKBL yang di
audit oleh BPK. Kendati demikian, BPK kemungkinan masih bisa
menyelamatkan dana PKBL sebesar Rp 14,22 miliar. Namun,
BPK juga menemukan adanya indikasi kerugian negara pada
program cetak sawah sebesar Rp 208,68 miliar, program
pembibitan sapi sebesar Rp 1,45 miliar, dan program
pengembangan sorgum sebesar Rp 1,68 miliar.
4. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra usaha mensyaratkan belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Hal ini berdampak pada resiko dana
yang diberikan kepada usaha kecil sulit untuk dikembalikan.
Usaha kecil yang belum dibiayai oleh perbankan mungkin saja
belum layak dibiayai dari dana pihak ketiga sehingga bila usaha
kecil ini dibiayai oleh dana PKBL, maka resikonya adalah bahwa
usaha kecil ini memungkinkan untuk tidak dengan mudah
dikembangkan yang pada akhirnya menjadi resiko dalam
pengembalian dana PKBL.
5. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyalurannya diserahkan kepada masing-masing BUMN. Di masing-masing
BUMN ada kepala bidang PKBL khusus, pertimbangan layak
atau tidaknya ajuan dari masyarakat ditentukan oleh tim
tersebut dan disetujui oleh Dirut BUMN yang bersangkutan. Di
sinilah permasalahan dimulai. Seringkali dana PKBL diarahkan
kepada para penerima yang sudah diatur oleh tim, atau orang
terdekat tim, sehingga dari tahun ke tahun penerimanya di
banyak kasus itu-itu saja.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-31
6. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya. Hal ini berpotensi merugikan
negara, karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak,
dengannya mempengaruhi besarnya dividen yang harus disetor
ke negara. Beda lagi cerita kalau memang betul-betul disalurkan
sebagaimana mestinya seperti tertera dalam laporan. Dibuat
laporan yang bagus-bagus, tetapi tidak sama pada prakteknya.
Perlu didesak keterlibatan audit BPK atau pihak yang ditunjuk
oleh Kementerian BUMN dalam upaya menelusuri dugaan kasus
seperti ini.
7. Besaran Dana PKBL Sejak tahun 2006, jumlah dana Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) yang tersalurkan sebesar Rp 1 triliun dengan
jumlah mitra binaan 388.421 UKM. Sementara pada April 2007
lalu sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berskala besar
menyatakan menyisihkan dana total sebesar Rp1,6 triliun untuk
membantu pembinaan serta pengembangan UKM dan koperasi.
Dana pembinaan tersebut bersumber dari keuntungan yang
diraih dimana besarnya bervariasi.
Bagi BUMN yang menyalurkan secara langsung pinjaman,
tentunya pelaku usaha bisa langsung mencoba mengajukan
permohonan pinjaman kepada perusahaan terkait. Rata-rata
perusahaan mensyaratkan kelengkapan latar belakang serta
prospek usaha secara ringkas dan sederhana. Ada yang
menyaratkan usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, ada
pula yang 2 tahun. Tentunya disertai dengan laporan keuangan
selama menjalankan usaha tersebut. Disamping juga membuat
rencana penggunaan dana serta proyeksi usaha dengan adanya
penyaluran dana tersebut
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan
program sosial perusahaan BUMN sebagai amanat dari Undang-
undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pada
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-32
Pasal 88 UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN dapat
menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan
pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat
sekitar BUMN. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.
Jika dalam UU BUMN digunakan kata “dapat” (bersifat
kondisional), maka dalam Permen BUMN digunakan kata “wajib”
: Persero dan Perum wajib melaksanakan PKBL. Adapun sumber
dana PKBL diambil dari laba setelah pajak sebesar maksimal 2
%.(harja saputra,2015).
Tujuan PKBL adalah diperuntukkan untuk masyarakat di
sekitar wilayah BUMN sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan. Laba seluruh BUMN untuk tahun 2010 mencapai
85 Trilyun. Berarti ada dana PKBL sebesar 1.7 Trilyun (bahkan
menurut laporan dari Menteri BUMN sebesar 2.6 Trilyun) yang
harus disalurkan kepada masyarakat, yang dengannya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menyerap
tenaga kerja, pembangunan infrastruktur sosial, dan
sebagainya. Namun, terdapat beberapa titik masalah yang
diduga melibatkan orang yang mengambil manfaat pribadi dari
dana PKBL yang ada di masing-masing BUMN, sehingga
penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan
tersebut secara maksimal.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-33
4.2. Konsep Alternatif Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Baik Dari Aspek Kelembagaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang
dilaksanakan oleh Unit Program Kemitraan dan Program BL. Unit Program
Kemitraan dan Program BL merupakan organ BUMN, dengan beban
anggaran terpisah.
CSR Berdasarkan Jumlah Kegiatan dan Dana Seluruh
Indonesia
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka pelaksanaan CSR
umumnya dilaksanakan secara langsung, atau dilakukan melalui
Yayasan Perusahaan, Bermitra dengan Lembaga Sosial maupun
pembentukan Konsorsium. Apa yang dilakukan oleh BUMN masuk dalam
kategori Langsung meskipun terdapat pula yang melakukan kemitraan
dengan Lembaga Sosial untuk melakukan kegiatan PKBL.
Pendanaan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan diperoleh dari, Penyisihan laba bersih setelah pajak yang
ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan, Laporan Tahunan BUMN
Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak
tahun buku sebelumnya; Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil
dari Program Kemitraan; Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari
dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan Sumber
lain yang sah.
Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam lembaga
tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN, sehingga Unit
Program Kemitraan dan Program BL dikembangkan menjadi lembaga
mandiri yang mengelola dana Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan. Lembaga ini menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah,
yang secara khusus mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-34
Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan
Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana Amanah
Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah melaksanakan fungsi
sebagai instrumen pendanaan dirancang untuk menampung kontribusi
dan partisipasi pihak swasta, publik, hibah asing yang semuanya
merupakan pelengkap bagi pendanaan program-program pembangunan.
Apabila dana amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau
Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, maka
pelaksanaannya memperhatikan sistem perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring evaluasi program, serta sistem manajemen keuangan
termasuk anggaran, akuntansi, laporan keuangan, dan audit atas
pertanggungjawaban keuangan.
Melalui pemisahan kelembagaan pengelolaan unit Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, maka segala proses
pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi perhitungan terhadap
kesehatan keuangan BUMN. Hal ini akan memudahkan BUMN tetap
fokus pada bisnis utamanya, tanpa harus memaksakan program
Kemitraan yang harus selalu berhasil dan menekankan pengembalian
dana pinjaman bagi mitra binaan.
Kriteria yang harus terpenuhi antara lain: meningkatnya
keharmonisan dan menurunkan potensi konflik dengan masyarakat;
meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga aset-aset
perusahaan sehingga tetap terpelihara; aktivitas operasional menjadi
kondusif; adanya peningkatan kemandirian dan pemahaman pengelolaan
lingkungan; adanya peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
4.2.1. Konsep Kepemilikan Lembaga Dana Amanah Kepemilikan Lembaga Dana Amanah merupakan isu penting untuk
memastikan pelaksanaan program PKBL berjalan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Kelembagaan Lembaga Dana Amanah apakah
menjadi lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah yang
menjadikan lembaga tersebut merupakan lembaga yang terikat dengan
sistem pengelolaan keuangan negara atau dibentuk sebagai lembaga
swasta, yang berbadan hukum.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-35
Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan
pemerintah dan menjadi lembaga yang terikat dengan sistem keuangan
negara memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yang terukur
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dari sisi
pertanggungjawaban keuangan, ada kepastian terhadap pelaporan
keuangan, namun memunculkan kelemahan yang selama ini ada, yaitu
pelaporan menjadi beban administrasi yang menyebabkan terganggunya
upaya pemberdayaan masyarakat, akibat banyaknya laporan
administratif keuangan yang harus dilakukan.
Apabila bentuknya swasta, maka perlu memastikan apakah dana
yang ditempatkan oleh BUMN dalam Lembaga Dana Amanah tersebut
masih disebut sebagai uang negara atau tidak. Hal ini penting terkait
dengan mekanisme pertanggungjawaban terhadap dana Amanah
tersebut. Sebagai contoh terdapat dalam laporan Badan Pemeriksa
Keuangan tahun 2013 yang menyatakan “Alokasi laba BUMN untuk dana
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara
ekstrakomptable mengurangi Hak Negara atas kekayaan BUMN minimal
sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana
PKBL”. Hal ini tentu menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya proses
pelaporan yang bersifat administratif serta berdampak pada
pengembangan kegiatan.
Berkenaan dengan hal ini terdapat perbedaan antara ahli hukum
ekonomi atau bisnis dengan ahli hukum administrasi negara. Ahli hukum
ekonomi atau bisnis seperti Erman Rajagukguk berpendapat apabila
suatu lembaga yang dibentuk pemerintah diberikan status badan hukum
maka terjadi pemisahan keuangan negara, sehingga segala keuangan
badan hukum tersebut baik berbentuk perum maupun persero bukanlah
kekayaan negara. Bila mengikuti pola pikir demikian maka terhadap
badan hukum yang dibentuk pemerintah maupun dalam bentuk swasta
(Perkumpulan, Yayasan atau Perseroan Terbatas) maka keuangan yang
ditempatkan bukanlah merupakan keuangan negara, sehingga
pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan arah
pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang baik.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-36
Apabila pembentukan lembaga Dana Amanah ini menggunakan
peraturan pemerintah, maka setiap pembentukan Dana Amanah akan
melalui proses birokrasi yang cukup panjang dan lama, hal ini
menjadikan pelaksanaan kegiatan PKBL dapat terhambat. Maka
pembentukan lembaga Dana Amanah sebagai lembaga mandiri yang
bersifat swasta merupakan alternatif terbaik, kecuali pembentukan Dana
Amanah dilakukan dalam bentuk terpusat, dan menampung seluruh
dana yang ditempatkan oleh berbagai BUMN.
Pertanggungjawaban terhadap dana Amanah tetap dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang bertanggungjawab,
sesuai dengan pedoman pelaporan menurut persyaratan Akuntansi yang
ditetapkan dalam pedoman. Sebagai contoh Pedoman Akuntansi PKBL,
yang selama ini telah berjalan.
4.2.2. Bentuk Lembaga Dana Amanah Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan
pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang tunggal,
memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi wilayah kerja suatu
BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka Dana yang terkumpul
menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan tenaga profesional yang
berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat guna mengelola dana
PKBL. Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN
beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu BUMN, dengan
memperhatikan karakteristik BUMN tersebut, sehingga masyarakat
penerima bantuan dapat menerima dan mendukung kegiatan operasional
BUMN yang bersangkutan. Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk
sebagai Badan Layanan Umum.
Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga swasta
maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum,
sebagaimana yang dibentuk dalam Lembaga Dana Amanah
Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bentuk perkumpulan, maka
pengurus lembaga dana amanah diharapkan telah melibatkan
masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-37
pemberdayaan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat semakin
baik, dan diharapkan program yang disusun mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
4.2.3. Kelembagaan Dana Amanah yang Mandiri Perlu membentuk dana amanah yang mandiri dan kuat. Mandiri
adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan yang
memberdayakan masyarakat. Kuat adalah memiliki kemampuan untuk
menetapkan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kepentingan
masyarakat, dan terhindar dari intervensi pihak ketiga, atau yang
memiliki kepentingan politik.
Tidak dapat dipungkiri dewasa ini, dana-dana yang berasal dari
BUMN, dan digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, dapat
menjadi dana yang diminati oleh para pemilik kepentingan praktis,
terutama bagi kepentingan mencari dukungan masyarakat atau
dukungan suara saat dilakukannya pemilihan umum, pada suatu daerah
dimana ada kegiatan BUMN di wilayah tersebut.
Akan tetapi dana BUMN juga dapat didorong untuk meningkatkan
pembangunan disuatu wilayah, guna memenuhi janji “politik” yang
didukung masyarakat pemilih. Bagi pemerintah adanya keterlibatan CSR
dalam pembangunan di berbagai bidang khususnya untuk masyarakat
pinggiran atau termarginalkan sangat membantu kinerja pemerintah.
Namun demikian program CSR di Jawa Timur belum sepenuhnya dikelola
sinergis oleh perusahaan bersama pemerintah. Pemanfaatan dana CSR
dalam pelaksanaan programnya hanya menjadi kebijakan internal BUMN
yang bersangkutan. (Amirul Mustofa)
Beberapa BUMN tahun 2009, yang telah menganggarkan dananya
antara lain, Bank Jatim melalui perbaikan rumah kumuh di Kota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik Rp 3 miliar, Bank Mandiri
melalui program penggemukan sapi sebanyak 100 ekor di Kabupaten
Bangkalan, pelestarian lingkungan senilai Rp 1,250 juta, khusus untuk
PKBL tahun ini rencananya mengalokasikan Rp 12 miliar.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-38
Bank BRI untuk program CSR Rp 5 miliar dan PKBL Rp 1 miliar
dan PT Gas Negara Rp 3 miliar. Pertamina mengalokasikan Rp 175 miliar
untuk pembinaan petani se-Jatim, Rp 4 miliar untuk pembangunan
infrastruktur olahraga di Unibraw dan ITS Surabaya, Rp 250 juta untuk
beasiswa, Rp 75 juta pendampingan pada balita yang mengalami gizi
buruk dan operasi katarak Rp 207,5 juta. Sedangkan BUMN yang belum
menyebutkan alokasi dana CRS dan PKBL karena masih menunggu RUPS
(Rapat Umum Pemegang Saham) antara PT Angkasa Pura I, Pelindo III,
Petrokimia Gresik, PT KAI Daop VII,VIII dan IX.
4.2.4. Insentif Pajak Bagi Dana Amanah Undang-Undang No. 40, pada Pasal 74 ayat (2) secara garis besar
mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab
sosial, di- mana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Secara
lengkap ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan
lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Situmeang (2007)
menyebutkan karena biaya tanggung jawab sosial ini dibebankan ke
dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke
dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal. Atau dapat
dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini, berarti perusahaan
dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan
untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
Dana Amanah, perlu diatur untuk pemberian pembebasan pajak
dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility/CSR). Pasalnya, saat ini anggaran CSR sebesar 30-35%.
Sebagai perbandingan di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan
penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang
menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 (c) 3,
akan mendapatkan pemotongan pajak. Hal tersebut juga terjadi di
beberapa negara Eropa.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB IV HASIL ANALISA Halaman IV-39
Pengaturan tersebut diarahkan untuk menegaskan donasi untuk
kegiatan sosial atau filantropi akan menjadi pengurang pembayaran pajak
penghasilan (PPh) pribadi maupun perusahaan. Pengaturan mengenai
pengurangan pajak untuk program tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility/CSR) akan meningkatkan program CSR
perusahaan.
Pemotongan pajak yang merupakan salah satu bentuk insentif
pajak harus mempertimbangkan kinerja. Sistem insentif bagi yang
berkinerja tinggi haruslah diimbangi dengan sistem insentif bagi yang
kinerjanya rendah demi terciptanya keadilan.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-1
5.1. Kesimpulan Dari hasil analisis yang telah dilakukan yang berkaitan dengan
aspek peraturan, aspek pelaksanaan, dan aspek pembentukan dana
amanah, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Aspek regulasi Kebijakan Pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) a. Semua peraturan PKBL tersebut lebih banyak mengatur pada
dataran teknis mengenai bagaimana BUMN menyalurkan dana
pinjaman kepada Mitra Binaan. Seluruh isi ketentuan lebih
difokuskan pada mekanisme penyaluran, perhitungan, sistem
bunga dan biaya operasional serta penanganan kredit macet.
Konsep Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi substansi dari
asas kejelasan tujuan sebuah peraturan menjadi bias hanya
menangani persoalan kredit keuangan.
b. Mengenai asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan,
peraturan mengenai PKBL ini kurang tepat substansinya.
Karena maksudnya untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat, tetapi isinya lebih pada tata cara kegiatan simpan
pinjam atau perkreditan kepada masyarakat.
Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-2
c. Kredit macet atau non performing loan (NPL) menjadi sangat
tinggi, karena tidak semua BUMN memiliki kemampuan seperti
perbankan dalam menilai UKM yang layak untuk dibiayai.
BUMN kesulitan dalam menangani PKBL, hal ini dikarenakan
manajemen BUMN tidak disiapkan untuk membina pengusaha
kecil dan mikro yang begitu rumit, apalagi massal. Tingkat
pengembalian kredit dana Program Kemitraan yang kecil,
berpengaruh pada pemberian kredit untuk calon mitra binaan
selanjutnya yang akan terganggu atau dana pinjaman yang
tidak sesuai dengan kebutuhan usaha.
d. Program Kemitraan tersebut seperti halnya kegiatan koperasi
simpan pinjam atau lembaga perkreditan. Karena bentuk usaha
tersebut memerlukan perizinan khusus dan sistem
pertanggungjawaban yang khusus pula. Bagi BUMN yang bisnis
utamanya sebagai Bank tentunya tidak menjadi persoalan,
namun akan menimbulkan masalah jika BUMN tersebut bukan
Bank atau lembaga pembiayaan non Bank. Oleh karena itu,
penyelenggara kegiatan semacam ini perlu mendapatkan
perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang
Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
Jika memang PKBL dimaksudkan seperti halnya lembaga
pembiayaan, maka alangkah baiknya di salurkan melalui
lembaga yang khusus menangani dan mempunyai perizinan
seperti halnya lembaga pembiayaan.
e. Status uang yang disalurkan juga akan menimbulkan
persoalan. Dalam peraturan PKBL hanya disebutkan bahwa
dana PKBL bersumber dari “penyisihan laba bersih setelah
pajak”, Jika dilihat dari kondisi dana tersebut sebagai laba,
maka uang tersebut adalah uang milik pemegang saham,
notabenenya adalah uang negara. Namun jika disebutkan telah
“disisihkan”, maka dana tersebut menjadi tidak jelas. Apakah
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-3
tetap menjadi uang negara atau tetap menjadi uang perusahaan
(BUMN). Status hukum dana tersebut akan menentukan sistem
penggunaan dan sistem pertanggungjawabannya.
Ketidakjelasan ini akan memunculkan persoalan dan
perdebatan, bahkan intervensi pihak pihak yang merasa
memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit. Oleh
karena itu perlu ditegaskan dalam peraturan PKBL, mengenai
status kepemilikan dana tersebut.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kapasitas SDM yang ada dilingkungan BUMN dalam
melakukan penyaluran, pendampingan, dan pengembangan
UMKM yang memperoleh dana PKBL.
b. Perusahaan BUMN yang menyalurkan dana Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan hanya bertindak sebagai sebuah lembaga
keuangan yang memberikan pinjaman yang harus
dikembalikan sekaligus dengan tingkat bunga tertentu,
meskipun kadang pinjaman ini bersifat lunak (soft loan).
c. PKBL dalam penyalurannya dan dalam pertanggungjawabannya
belum optimal karena keterbatasan kemampuan dalam
pelaporan keuangan negara juga belum sesuai.
d. Dalam hal persyaratan usaha kecil yang dibiayai dari dana
PKBL, ada persyaratan bahwa usaha kecil yang menjadi mitra
usaha mensyaratkan belum memenuhi persyaratan perbankan
(non bankable).
e. PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan. Memang
ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan disupervisi
oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyalurannya
diserahkan kepada masing-masing BUMN.
f. Laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama
dengan kegiatan riilnya.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-4
5.2. Rekomendasi 1. Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan perlu dipertimbangkan untuk di tempatkan dalam
lembaga tersendiri yang bukan merupakan bagian dari BUMN,
sehingga Unit Program Kemitraan dan Program BL
dikembangkan menjadi lembaga mandiri yang mengelola dana
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Lembaga ini
menjelma menjadi Lembaga Dana Amanah, yang secara khusus
mengelola dana Program Kemitraan dan Program BL.
2. Kelembagaan Dana Amanah dapat menyerupai Kelembagaan
Lembaga Wali Amanah atau dalam bentuk Lembaga Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Wali Amanah
melaksanakan fungsi sebagai instrumen pendanaan dirancang
untuk menampung kontribusi dan partisipasi pihak swasta,
publik, hibah asing yang semuanya merupakan pelengkap bagi
pendanaan program-program pembangunan. Apabila dana
amanah menggunakan pola lembaga wali amanah atau Lembaga
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, maka
pelaksanaannya memperhatikan sistem perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring evaluasi program, serta sistem
manajemen keuangan termasuk anggaran, akuntansi, laporan
keuangan, dan audit atas pertanggungjawaban keuangan.
3. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk dengan peraturan
pemerintah maka sifatnya haruslah menjadi lembaga yang
tunggal, memiliki perwakilan di setiap daerah yang melingkupi
wilayah kerja suatu BUMN. Melalui lembaga yang terpusat maka
Dana yang terkumpul menjadi sangat besar, untuk itu
diperlukan tenaga profesional yang berpengalaman dalam
pemberdayaan masyarakat guna mengelola dana PKBL.
Penyaluran dana PKBL wajib dilakukan di wilayah suatu BUMN
beroperasi atau pada wilayah lain yang diminta oleh suatu
BUMN, dengan memperhatikan karakteristik BUMN tersebut,
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Halaman V-5
sehingga masyarakat penerima bantuan dapat menerima dan
mendukung kegiatan operasional BUMN yang bersangkutan.
Lembaga Dana Amanah ini dapat dibentuk sebagai Badan
Layanan Umum.
4. Lembaga Dana Amanah apabila dibentuk sebagai lembaga
swasta maka pilihan terbaik dalam bentuk Perkumpulan
Berbadan Hukum, sebagaimana yang dibentuk dalam Lembaga
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bentuk
perkumpulan, maka pengurus lembaga dana amanah
diharapkan telah melibatkan masyarakat yang memiliki
pemahaman yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat,
sehingga keterlibatan masyarakat semakin baik, dan diharapkan
program yang disusun mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Halaman 1
DAFTAR PUSTAKA Adam, Robert. 2003. Empowerment, Participation and Social
Network, New York, Palgrave Macmilan
Fajar ND, Mukti. 2009. Tanggung Jawab Soaial Perusahaan Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Hess, David. 1999. Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness”, Journal of Corporation Law,
Kenneth Boulding dalam David C Korten, Menuju Abad Ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global, dierjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 60
Mahmud, Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana
Nastiti, Anggri. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Malang), Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Pramono, Nindyo. 2013. Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal. Yogyakarta, Penerbit Andi
Pranarka dan Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, 1996)
R.Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Rudhi, Prasetyo. 2001. Rudhi Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung , Citra Aditya Bakti
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Halaman 2
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo
Stiglitz, Joseph, 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwaldi. Bandung: PT Mizan Pustaka
Sulistyowati, 2015. Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Dagang , Yogyakarta. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
Sumarjono, Maria SW. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Jakarta Gramedia
Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Malang: Bayumedia Publishing,
Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni
Yadiman. 2012. Hukum Keuangan Negara, Jakarta. Agro Trading Publisher
Sumber Internet
www.chathamhouse.org.uk/files/3327_csrwssdiso.pdf
http://id.wikipedia.org/ wiki/Pembangunan_berkelanjutan
http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/Notulensi_CSR_LF_28
_Maret_2007.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476
http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl
http://www.pertamina.com/social-responsibility/pkbl/program-
bina-lingkungan/
Kajian Pembentukan Dana Amanah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Halaman 3
http://majalahpeluang.com/pkbl-pt-krakatau-steel-komitmen-
perkuat-bisnis-ukm/
http://bumn.go.id/produkhukum/48
http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/03/konsep-
definisi-dan-teori-pemberdayaan.html )
http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/3-
strategi-pemberdayaan-masyarakat.html
http://bumnindonesia.com/index.php/component/k2/item/70-
tiga-perubahan-di-permen-pkbl-2015#sthash.GENOjmqF.dpuf)