Post on 22-Mar-2019
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya,
sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Data dan Informasi tahun 2015 dapat
diselesaikan. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, kegagalan, dan
hambatan yang dialami Pusat Data dan Informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya selama tahun 2015.
Kebutuhan akan data dan informasi disediakan melalui penyelenggaraan sistem informasi
kesehatan, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis data serta penyajian informasi. Meskipun
kebutuhan pada data dan informasi yang akurat makin meningkat, namun ternyata sistem
informasi kesehatan saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan
tepat waktu. Saat ini berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi
kesehatan, diantaranya yaitu ketersediaan data yang tidak tepat waktu, kesiapan infrastruktur
di daerah belum memadai, ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia masih terbatas,
serta pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah masih belum menjadi prioritas.
Diharapkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi bersama pihak-
pihak berkepentingan dapat membenahi permasalahan-permasalahan tersebut.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat
maupun informasi mengenai evaluasi kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2015 bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi perencanaan mendatang.
Jakarta, Januari 2016
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI
dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 2
C. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI 2
D. SISTEMATIKA PENULISAN 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 4
A. PERENCANAAN KINERJA 4
B. PERJANJIAN KINERJA 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9
A. CAPAIAN KINERJA 9
B. SUMBER DAYA 14
BAB IV PENUTUP 20
LAMPIRAN :
■ Perjanjian Kinerja Tahun 2015
ii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi suatu organisasi
yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Saat ini pemerintah dituntut
menjalankan tata pemerintah yang baik dan bertanggungjawab atau good governance. Good
Governance ini dapat dilakukan dengan modernisasi administrasi negara baik di pusat maupun
di daerah dengan mengaplikasikan teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika, salah
satunya melalui e-Government, yaitu suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan
menerapkan pemerintahan secara elektronis.
Pusat Data dan Informasi sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian
Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, salah satunya melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja sehingga tergambar kemampuan unit organisasi dalam
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap
Kementerian/Lembaga hingga Satuan Kerja perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja. Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja di Kementerian Kesehatan
mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Data dan Informasi sebagai satuan kerja yang
menggunakan anggaran negara, secara rutin tiap tahun menyusun dan menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja.
2
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan dan bentuk
pertanggungjawaban kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tahun anggaran 2015.
Tujuan penyusunan yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya
tercapai serta sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Laporan
ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan menjadi bahan
menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
3. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DATA DAN INFORMASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis dan diseminasi
informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang data dan informasi
kesehatan.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik kesehatan.
3. Analisis dan diseminasi informasi.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi.
5. Pengembangan sistem informasi dan bank data.
6. Pelaksanaan administrasi pusat.
Pusat Data dan Informasi memiliki tiga bidang dan satu bagian, yaitu Bidang Statistik
Kesehatan, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Informasi
dan Bank Data, Bagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
3
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data Dan Informasi Tahun 2015
4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun
2015 sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi Pusat Data
dan Informasi, dan sistematika penulisan laporan.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menjelaskan rencana aksi dan target kegiatan serta perjanjian kinerja.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja.
Bab IV Penutup
Menjelaskan simpulan atas kinerja tahun 2015.
4
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja
suatu instansi pemerintah yang cukup penting menjadi perhatian. Perencanaan kinerja
menetapkan sasaran kinerja instansi sehingga menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan
instansi. Perencanaan kinerja tingkat kementerian terdapat pada rencana strategis kementerian
yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana aksi program di tingkat Eselon I dan
rencana aksi kegiatan di tingkat Eselon II.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat pada
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015. Pembangunan kesehatan
pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan
kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma
sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan ditetapkan berdasarkan potensi dan
permasalahan pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi; beban
ganda dalam pengendalian penyakit yaitu penyakit menular masih tinggi prevalensinya,
sementara penyakit tidak menular bertambah penderitanya; belum maksimalnya pelaksanaan
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; ketersediaan obat dan vaksin belum
terdistribusi merata antar-provinsi; persebaran tenaga kesehatan yang tidak merata; berbagai
riset kesehatan yang menyediakan informasi; anggaran kesehatan (APBN maupun APBD) belum
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 walaupun kecenderungannya meningkat;
serta manajemen, regulasi dan sistem informasi kesehatan masih perlu dibenahi.
Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup luas, diantaranya
perencanaan kesehatan melalui e-planning, e-budgeting dan e-monev. Namun masih kurang
tersedianya data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan dan tepat waktu untuk
perencanaan kesehatan. Untuk itu disusun peta jalan (roadmap) Sistem Informasi Kesehatan
(SIK) tahun 2015-2019 dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan SIK nasioal agar
terwujud sistem informasi kesehatan yang ideal. Visi SIK 2015-2019 yaitu mencapai sistem
5
informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberikan dukungan secara
adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan.
Diharapkan visi SIK mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
royong” dan 7 misi pembangunan, (1) terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan
masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3)
mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5)
mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim
yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) mewujudkan
masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Kesehatan menetapkan
12 sasaran strategis. Terkait dengan tugas Pusat Data dan Informasi, terdapat pada sasaran ke-
12, yaitu meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.
Guna mendukung visi dan misi pemerintah, dan untuk mencapai visi SIK, ditetapkan misi
SIK tahun 2015-2019, sebagai berikut:
a. Memperkuat sumber daya SIK yang meliputi kebijakan, regulasi, standarisasi, koordinasi,
perencanaan, pendanaan sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan.
b. Mengembangkan indikator kesehatan yang dapat menggambarkan upaya dan capaian
pembangunan kesehatan masyarakat.
c. Memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku
kepentingan.
d. Meningkatkan kualitas manajemen data kesehatan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, dan analisis data serta diseminasi informasi.
e. Meningkatkan pemanfaatan dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan
manajemen dan pelayanan berbasis bukti.
Pusat Data dan Informasi bertugas menyelenggarakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis
dan diseminasi informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data Kementerian
Kesehatan. Untuk merealisasikan visi, misi dan tugas tersebut, telah ditetapkan indikator
sebagai berikut:
a. Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
6
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan
e-kesehatan
Kegiatan, sasaran, indikator serta target kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015-
2019 terdapat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2015-2019
Program/ Kegiatan
Sasaran
Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Pengelolaan Data dan Informasi
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan
Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
30%
40%
50%
60%
70%
Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan
10%
20%
30%
40%
50%
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
B. PERJANJIAN KINERJA
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan
telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2015. Perjanjian kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikannya dan
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja.
Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran.
7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator
dan pengumpulan serta perangkuman data kinerja merupakan hal yang penting dalam
pengukuran kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengumpulan dan
perangkuman data kinerja memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan, frekuensi,
pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
Capaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi capaian
kinerja (Tabel 3.1). Dan berdasarkan data capaian dan kondisi terakhir yang diperoleh,
selanjutnya menjadi dasar perencanaan kegiatan kedepan sehingga dapat lebih berhasil guna
dan berdaya guna.
Tabel. 3.1
Kategorisasi Capaian Kinerja
No. Kategori Rentang Capaian Kinerja
Simbol Capaian
1. Sangat Baik >100%
2. Baik 80–100%
3. Cukup 50–79%
4. Kurang <49%
Untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan, dilakukan penilaian kinerja
melalui perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar atau target dalam penetapan
kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015 terdapat
pata Tabel 3.2.
8
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Simbol Capaian
1. Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
30% 61,7% 205,7%
2. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan
10%
10,5%
105,1%
Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama tahun 2015
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas
Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi, data
kesehatan prioritas merupakan muatan data dalam penyelenggaraan Komunikasi Data. Data
kesehatan prioritas adalah sekumpulan data kesehatan yang menjadi prioritas kebutuhan
informasi bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis
nasional dan global bidang kesehatan. Data kesehatan prioritas terdiri atas sejumlah elemen
data yang dikelompokkan menjadi data derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya
kesehatan, determinan kesehatan atau terkait lainnya. Data kesehatan prioritas dilaporkan
melalui Aplikasi Komunikasi Data.
Aplikasi Komunikasi data adalah suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang
digunakan untuk pertukaran data dalam rangka konsolidasi/integrasi data kesehatan
prioritas yang dikirimkan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau dinas kesehatan
provinsi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan terintegrasi. Aplikasi
ini dapat diakses di www.komdat.kemkes.go.id dan tampilan muka seperti terlihat pada
Gambar 3.1.
9
Gambar 3.1 Tampilan Muka Aplikasi Komunikasi Data
Kementerian Kesehatan menetapkan 115 variabel yang menjadi data kesehatan
prioritas tahun 2015. Kabupaten/kota melaporkan 115 variabel dengan periode pelaporan
bulanan sejumlah 44 variabel, triwulanan 4 variabel, tahunan 79 variabel (11 variabel di
awal tahun dan 68 variabel di akhir tahun).
Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2015 target kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
ditetapkan sebesar 30% dari total kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota yang
dikategorikan melapor apabila kabupaten/kota tersebut mengirimkan laporan data
prioritas kesehatan minimal 80% variabel data bulanan. Pada akhir tahun 2015 rata-rata
kabupaten/kota yang melapor data bulanan yaitu 61,7%. Angka ini melebihi target yang
telah ditetapkan. Gambar 3.2 memperlihatkan capaian kinerja tiap triwulan.
10
Gambar 3.2 Persentase Capaian Indikator Kabupaten Kota yang Melaporkan
Data Kesehatan Prioritas
Sumber: Bidang Statistik Kesehatan, Pusdatin, 2015
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan prioritas dengan
(1) membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan
serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi; (2) memberikan
umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi; (3) pendampingan pengisian data
kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan; (4) update Aplikasi Komunikasi
Data; (5) menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta (6)
menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas
kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Kementerian Kesehatan.
Permasalahan yang dihadapi:
1) Mutasi pengelola data di daerah yang cukup cepat dan beban pekerjaan di luar tugas
mengelola data.
2) Kualitas data yang dilaporkan masih belum memadai.
3) Masih kurangnya perhatian kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota atas
pelaporan data kesehatan prioritas.
4) Belum optimalnya verifikasi data prioritas oleh pengelola data di unit utama.
%Target
11
5) Belum optimalnya pelaporan data dari Puskesmas ke kabupaten/kota (masih belum
teratur).
Upaya pemecahan masalah:
1) Mengadvokasi ke daerah bila terjadi mutasi maka petugas yang digantikan
menyerahterimakan tugas dan pendampingan petugas data pengganti hingga petugas
tersebut memahami alur dan proses kerja. Selain itu melakukan pelatihan data
kesehatan prioritas tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menyelenggarakan
pemutakhiran data tingkat nasional dan provinsi lebih awal dan dilakukan peningkatan
anggaran untuk pelatihan data kesehatan prioritas dan pemutakhiran data melalui dana
dekonsentrasi, sehingga kemampuan pengelola data dapat meningkat.
2) Mengoptimalkan advokasi pemanfaatan modul penilaian kualitas data sehingga
pengelola dapat menilai kualitas data kesehatan prioritas/profil secara mandiri dan
implementasi penilaian mandiri kualitas data rutin (PMKDR) di provinsi dan
kabupaten/kota.
3) Rutin menyampaikan umpan balik atau feedback ke dinas kesehatan provinsi,
memberikan pemeringkatan atas keterisian data kesehatan prioritas serta
mengoptimalkan advokasi mengenai tanggung jawab penyelenggara komunikasi data di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Permenkes Nomor 92 tahun 2014).
4) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengelola data kesehatan prioritas di unit utama
dalam melakukan verifikasi data dengan daerah melalui rapat koordinasi secara rutin.
2. Persentase Tersedianya Jaringan Komunikasi Data yang Diperuntukkan untuk
Pelaksanaan e-Kesehatan
Jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan adalah jaringan komputer
WAN dalam lingkup ekosistem kesehatan yang digunakan sebagai media koneksi
pertukaran data pada penyelenggaraan sistem elektronik kesehatan seperti aplikasi sistem
informasi Puskesmas, aplikasi sistem informasi rumah sakit (RS), pembelajaran kesehatan
jarak jauh, telemedicine, telediagnostik, teleradiologi, dan sebagainya. Bentuk fisik jaringan
komunikasi data untuk pelaksanaan e-Kesehatan yaitu jaringan internet atau jaringan
intranet (VPN) untuk menyambungkan kantor dinkes provinsi/kabupaten/kota, Puskesmas,
RS, atau lainnya.
Salah satu model pelaksanaan e-Kesehatan di Puskesmas dan RS yang dikembangkan
Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi yaitu Aplikasi SIKDA Generik.
Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku
12
secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas, RS,
dan sarana kesehatan lainnya. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikda.kemkes.go.id dan
tampilan muka seperti terlihat pada Gambar 3.3.
Gambar 3.3 Tampilan Muka Aplikasi SIKDA Generik
Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2015 target kabupaten/kota tersedia jaringan komunikasi data untuk
pelaksanaan e-kesehatan ditetapkan sebesar 10% dari total kabupaten/kota yang ada.
Kabupaten/kota dikategorikan tersedia jaringan komunikasi data apabila terdapat model
pelaksanaan e-Kesehatan di Puskesmas dan RS menggunakan jaringan komunikasi data di
wilayahnya. Berdasarkan hasil pemetaan sistem informasi dan instrumen monitoring
evaluasi sistem informasi tahun 2015 didapatkan 54 (10,5%) kabupaten/kota yang telah
menerapkan model pelaksanaan e-Kesehatan.
13
Gambar 3.4 Persentase Kabupaten/Kota Menurut Pulau
Yang Menerapkan Model e-Kesehatan
Sumber: Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Pusdatin, 2015
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator tersedianya jaringan
komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan, yaitu:
1) Sewa jaringan (intranet, internet), operasional dan pemeliharaan jaringan sistem
informasi, dan honor pengelola yang mencakup 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota
melalui jaringan SIKNAS.
2) Sosialisasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK).
3) Pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang telah mengembangkan
aplikasi tersebut.
4) Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan
internet sampai ke Puskesmas.
Permasalahan yang dihadapi:
1) Masih rendahnya anggaran daerah dalam penyediaan infrastruktur SIK.
2) Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga pengelola teknologi informasi di daerah
seiring dengan pergantian kepala daerah sering diikuti pergantian pejabat di
lingkungan dinas kesehatan serta rotasi staf.
28%
22%
20%
4%
6%
20%
Pulau Sumatera
Pulau Jawa
Pulau Kalimantan
Pulau Maluku
Pulau Bali-Nusa Tenggara
Pulau Sulawesi
14
3) Pengembangan SIK di daerah belum menjadi prioritas.
Upaya pemecahan masalah:
1) Mengupayakan Dana Alokasi Khusus pengadaan perangkat sistem informasi.
2) Fasilitasi jaringan komunikasi data ke daerah dan advokasi/sosialisasi dalam rangka
peningkatan infrastruktur untuk sistem informasi terintegrasi melalui dana alokasi
khusus.
3) Advokasi terhadap pimpinan daerah tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
4) Sosialisasi Peta Jalan SIK 2015-2019 dan strategi e-Kesehatan nasional.
Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015:
1) Peringkat ke 8 PeGI (Pemeringkatan e-Goverment Indonesia) dari 34 kementerian.
2) Pengkinian surveilans sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan
Informasi tahun ke-3.
3) Telah ditetapkan sembilan standar nasional Indonesia Informatika Kesehatan yang
mengadopsi secara identik dari ISO/IEC.
4) Telah disusun Kamus Data Kesehatan Indonesia sebagai acuan standar pengembangan
sistem elekteronik kesehatan.
Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, terdapat perbedaan indikator yang
dinilai. Merujuk pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, indikator dan capaian
kinerja Pusat Data dan Informasi, yaitu sebagai berikut:
1. Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota per tahun,
target 100%, capaian 89,5%, persentase pencapaian 89,5%.
2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan, target 76%,
capaian 79,79%, persentase pencapaian 104,99%.
3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi
kesehatan terintegrasi, target 100%, capaian 68,18%, persentase pencapaian 68,18%.
Indikator 1 dan 2 tahun 2014 selaras dengan indikator 1 tahun 2015, dan indikator 3 tahun
2014 selaras dengan indikator 2 tahun 2015.
15
B. SUMBER DAYA
Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Data dan Informasi menggunakan Sumber Daya
Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah pegawai di Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2015 berjumlah 86
orang. Distribusi pegawai Pusat Data dan Informasi menurut golongan kepangkatan sebagian
besar berada pada golongan III sejumlah 64 orang atau sebesar 79,1% dari total keseluruhan
pegawai, golongan IV sejumlah 13 orang (15,1%) dan golongan II sejumlah 5 orang (5,8%).
Distribusi pegawai menurut jenis jabatan, sebagian besar atau 67 orang (78%) menduduki
jabatan fungsional umum, 13 orang menduduki jabatan struktural dan 6 orang menduduki
jabatan fungsional khusus (1 orang statistisi dan 5 orang pranata komputer). Lebih rinci
dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4.
Tabel 3.3 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015
No Golongan Kepangkatan
Jumlah Persentase
1 Golongan I 0 0
2. Golongan II 5 5,8
3. Golongan III 68 79,1
4. Golongan IV 13 15,1
Jumlah 86 100
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Tabel 3.4 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi
Menurut Jenis JabatanTahun 2015
No Jenis Jabatan Jumlah Persentase
1 Struktural 13 15
2. Fungsional Khusus 6 7
3. Fungsional Umum 67 78
Jumlah 86 100
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
16
Menurut tingkat pendidikan, 75% pegawai berpendidikan sarjana strata-1 hingga
strata-3, 19% berpendidikan SLTA dan 6% berpendidikan Diploma III. Jenis
kemampuan/bidang keahlian pegawai Pusat Data dan Informasi didominasi keahlian
statistik, manajemen informatika dan sistem informasi, teknik informatika dan teknik
komputer, informatika kesehatan, ilmu komputer dan epidemiologi. Kondisi ini sejalan
dengan kebutuhan sumber daya manusia SIK. Gambar 3.5 memperlihatkan distribusi
pegawai menurut tingkat pendidikan.
Gambar 3.5 Distribusi Pegawai Pusat Data dan Informasi
Menurut Jenis Jabatan Tahun 2015
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Selain pegawai negeri sipil, Pusat Data dan Informasi juga memiliki tenaga honorer sebanyak
5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang pramubakti dan 2 (dua) orang pengemudi.
SDM di Pusat Data dan Informasi cukup dapat diandalkan dan memadai namun masih
perlu peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan dan diarahkan menjadi jabatan
fungsional khusus, sehingga diharapkan akan lebih berdaya guna.
2. Sumber Daya Anggaran
Dalam melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran yang dimiliki Pusat Data dan Informasi
1%
36%
38%
6%
19%
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
SLTA
17
tahun 2015 sejumlah Rp. 79.429.298.200,-. Dana tersebut bersumber APBN, hibah dan dana
dekonsentrasi. Anggaran tersebut terbagi dalam 11 output, yaitu: (1) pegawai terlatih dan
penguatan SDM; (2) pedoman sistem dan prosedur teknis; (3) bank data; (4) dokumen
analisis; (5) standar sistem; (6) aplikasi; (7) infrastruktur jaringan; (8) dokumen
perencanaan, anggaran, program dan evaluasi; (9) dokumen ketatausahaan; (10) paket data
dan informasi kesehatan; dan (11) layanan perkantoran.
Realisasi penggunaan anggaran tahun 2015 sejumlah Rp. 69.866.527.996,- atau
sebesar 87,96%. Perbandingan jumlah alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 menurut
sumber dana dapat dilihat pada Gambar 3.6.
Gambar 3.6 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2015
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, & Monev DJA, 2015
Bila dirinci menurut output, sebagian besar realisasi anggaran digunakan lebih dari
90% (6 output). Realisasi anggaran terbesar yaitu untuk output aplikasi sebesar 98,58% dan
terkecil yaitu untuk output pegawai yang terlatih sebesar 37,20%. Rincian persentase
realisasi anggaran menurut output dapat dilihat pada Gambar 3.8.
-
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
Total APBN Hibah Dekon
Anggaran 79,429,298,2 69,775,716,0 840,768,200 8,812,814,00
Realisasi 69,866,527,9 61,126,035,5 840,762,154 7,899,730,31
Ru
pia
h
18
Gambar 3.8 Persentase Realisasi Anggaran Per Output
Pusat Data dan Informasi Tahun 2015
Sumber: Bagian Tata Usaha, Pusdatin, 2015
Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015 per sub kegiatan Pusat Data dan Informasi
untuk menunjang capaian indikator, yaitu sebagai berikut:
a. Indikator persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
dengan alokasi sebesar Rp.36.120.737.000,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp.29,659.154.154,- (82,11%).
b. Indikator tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan
e-kesehatan dengan alokasi sebesar Rp.43.308.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp.40.207.373.842,- (92,84%).
3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan
Informasi sampai dengan 31 Desember 2015 bernilai Rp. 34.627.384.544,-. Rincian sumber
daya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.5.
37.20
56.68
78.57
85.72
86.77
91.52
92.51
92.63
93.33
95.61
98.58
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pegawai yang Dilatih
Standar
Pedoman Sistem dan Prosedur Teknis
Paket Data dan Informasi Kesehatan
Infrastruktur Jaringan
Layanan Perkantoran
Dok. Perencanaan Anggaran Program & Evaluasi
Bank Data
Dokumen Analisis
Dokumen Ketatausahaan
Aplikasi
19
Tabel 3.5 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pusat Data dan Informasi Tahun 2015
No Uraian Kuantitas Nilai
1 Persediaan (barang konsumsi) 24 item Rp. 731.277.230,-
2. Peralatan dan Mesin (kendaraan
dinas, peralatan perkantoran dan
rumah tangga, peralatan ruang
server)
7.038 buah Rp. 42.298.219.243,-
3. Aset Tetap Lainnya (laporan dan
audio visual lainnya)
2 buah Rp. 2.838.000,-
4. Aset Tak Berwujud (software) 2.429 buah Rp. 12.260.269.695,-
5. Aset Tetap yang Tidak Digunakan 4.756 buah Rp. 23.637.758.736,-
6 Akumulasi Penyusutan Peralatan
dan Mesin
(-) Rp. 28.158.472.055,-
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
yang Tidak Digunakan
(-) Rp. 16.144.506.305,-
Total Rp.34.627.384.544,-
Sumber : Bagian Tata Usaha, Pusdatin, Tahun 2015
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan
Informasi tahun 2015 cukup memadai dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.
20
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Data dan Informasi merupakan sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi dalam setahun kegiatan berlangsung. Pusat Data dan
Informasi dikatakan telah merealisasikan kegiatan yang dilihat dari pencapaian indikator pada
perjanjian kinerja. Tahun 2015 dua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja.
Untuk lebih meningkatkan kinerja, pada tahun 2016 akan dilaksanakan beberapa
kegiatan, yaitu: (1) menyusun standar regulasi SIK; (2) mengembangkan dan mengintegrasikan
sistem; (3) menyediakan layanan teknologi informasi; (4) melakukan pemeliharaan sistem
informasi manajemen (SIM) dan aplikasi penyajian data; (5) mengelola infrastruktur SIK pusat;
(6) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesehatan; (6) melakukan diseminasi
informasi kesehatan; (7) menyelenggarakan pelatihan/implementasi teknologi informasi; (8)
menyelenggarakan workshop bidang data dan informasi; (9) layanan internet organisasi; (10)
operasional dan pemeliharaan kantor. Diharapkan di tahun berikutnya prestasi yang telah
diraih dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan secara optimal segala peluang dan
sumber daya yang ada dengan memperhatikan hambatan/kendala dan permasalahan yang
dihadapi selama ini serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.
_______________
21
Pu
sat
Da
ta d
an I
nfo
rmas
i
PE
NG
UK
UR
AN
KIN
ER
JA
L) N
CD CN S
ekr
eta
riat
Jend
era
l
Ta
hun
Ang
gar
an
Un
it O
rga
nisa
si E
selo
n II
(9)
c/ 02.9`90Z
%00`90 1,
Rea
lisas
i
(9
)
°/ 001: 1,9
%09`01,
Tar
get
(t')
°AOC
Ind
ika
tor K
ine
rja
c,,)
Pe
rse
ntas
e ka
bup
ate
n/K
ota
ya
ng m
ela
po
rkan
da
ta
kese
hata
n p
riori
tas
Pe
rse
ntas
e te
rse
dia
nya
jarin
ga
n ko
mu
nik
asi d
ata
yan
g d
ipe
runt
ukk
an
unt
uk
pela
ksa
naa
n e
-kes
eha
tan
Sas
ara
n S
tra
teg
is
,:,
Me
ning
katn
ya p
eng
elo
laan
da
ta d
an
info
rmasi k
ese
hata
n O
N
Ho 1
Un
it E
selo
n II
C
H-
Tar
get
........,
%0C
%0
1.
lnd
ika
tor K
ine
rja
.......,
Pe
rsen
tase
ka
bup
ate
n/K
ota
yan
g
me
lap
orka
n d
ata
kese
ha
tan
pri
ori
tas
Pe
rsen
tase
ters
ed
iany
a ja
ring
an
kom
un
ikas
i da
ta y
ang
dip
eru
ntu
kka
n un
tuk
pe
lak
san
aan
e-kes
eha
tan
.......,
Men
ing
katn
ya
pe
nge
lola
an
da
ta
dan
in
form
asi k
ese
ha
tan
T- ■-....,
REN
CA
NA
KIN
ER
JA T
AH
UN
AN
Pu
sat
Da
ta d
an i
nfo
rmas
i
LC)
O CN1
Janua
ri 20
15
• (7)
E Lc5 C
C CO D co CO 0 CO (/)
0_ co co a)
N
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hash, kami yang bertanda tangan di bawah
Nama drg. Oscar Primadi, MPH
Jabatan Kepala Pusat Data dan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperli kan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 28 Januari 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
7,74-0444/,Z4/01 X
//drg. Oscar Prirriadi, MPH NIP 196110201988031013
• Untung Suseno Sutarjo, M. Kes NIP 195810171984031004
u
Jaka
rta,
28
Ja
Targ
et
30%
%01.
Ind
ikat
or
Kin
erja
(c)
I P
erse
nta
se K
abup
ate
n/K
ota
ya
ng m
ela
por
kan
data
kes
eha
tan
pri
orita
s
2 P
ers
enta
se t
ers
edi
any
a ja
ring
an k
omun
ikas
i dat
a y
ang
dip
eru
ntu
kka
n un
tuk
pe
laks
an
aan
e-ke
seha
tan
Sas
ara
n P
rog
ram
/Keg
iata
n
(z)
Men
ing
katn
ya
pe
nge
lola
an
data
da
n in
form
asi
kes
eha
tan
6 z
(I.)
PER
JA
NJI
AN
KIN
ER
JA
: Pus
at D
ata
dan
Info
rmas
i U
nit
Org
anis
asi E
selo
n
co 0 2
C3o
N: CO Cn
U) 4-1
ci
03
Ci
in co
C■1 C 111
as co E
Cuco E
co 2
E c w
Piha
k K
edu
a,