Post on 11-Feb-2016
description
2.4 Peran Pemerintah
Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang–undang terkait pernikahan
anak di bawah umur beserta sanksi – sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan
resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada
masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan
anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Selain itu, pemerintah
harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di
bawah umur sehingga pihak–pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah
umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.
Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila
anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah
umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus
terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga
kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan
tersebut dan anak – anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.
Selain itu peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas
menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur.
Berikut ini upaya-uapaya pemerintah :
1. Undang-undang perkawinan
a. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-
undang Perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai
umur 16 tahun.
b. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya
melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua pihak benar-
benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.
c. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi
ibu maupun anak yang dilahirkan. Pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi
keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara
pikir yang belum matang.
2. Bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education
a. Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi (kespro) sudah
seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja.
Hal ini penting dilakukan untuk mencegah biasnya pendidikan seks maupun
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Materi pendidikan
seks bagi para remaja ini terutama ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan
dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi. Akan tetapi
sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai
suatu hal yang vulgar.
b. Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi
perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan
persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang
kurang bertanggungjawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis.
3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat.
Penyuluhan ini sangat penting agar para orang tua dan masyarakat mengetahui dampak
apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini. Memang sebagian besar masyarakat
atau orang tua segera menikahkan anaknya untuk melepas tanggung jawabnya untuk
menafkahi sehingga dirasa dapat meringankan beban keluarga. Namun tanpa disadari, setiap
satu remaja yang terjerumus dalam pernikahan dini faktanya menyumbangkan kemiskinan.
Karena dalam usia dini, apalagi di pedesaan para penduduknya tidak mempunyai perbekalan
pendidikan dan keahlian yang dapat menunjang masa depan. Kenyataannya menunjukkan
mereka pada akhirnya mengikuti orang tua dan akhirnya banyak pengangguran.
4. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
Kepercayaan atau pengetahuan baru yang datang pada masyarakat yang sudah
mempunyai kebudayaan yang kuat biasanya sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat
tersebut. Dengan demikian kita dapat melakukan pendekatan dengan tokoh agama didaerah
tersebut. Setelah itu dapat melakukan kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
tersebut untuk menyuluhkan hal- hal yang sudah diketahuinya pada masyarakat. Tentu ini
mempunyai andil yang cukup besar dalam pengambilan keputusan.