Post on 01-Feb-2016
description
KAS & INVESTASI JANGKA PENDEK
125020300111027 Dien Anindia Kartiko125020300111082 Refi Cintya H.
125020307111039 N ELMA ROSYADA
Latar Belakang
Idle Cash Investasi JP a. Mempunyai nilai pasar
dan dapat diperjualbeikan dengan segera.
b. Ditujukan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila dibutuhkan dana untuk operasional
c. Tidak untuk menguasai perusahaan lain.
Definisi Investasi Jangka Pendek
•Aset yang akan dijual dalam jangka waktu
dekat dalam siklus normal operasi perusahaan
(tidak lebih dari 12 bulan)
•Tingkat likuiditasnya sangat tinggi
Perbedaan Akuntansi Investasi Jangka Pendek dalam SAK/IFRS VS Pajak
Keterangan IFRS/PSAK PajakPenerapan SAK/IFRS Peraturan PerpajakanTujuan General Purpose Financial
StatementKepentingan Pemerintahan (Pajak)
Pencatatan Kurang menekankan faktor pajak
Mencatat pajak terutang atas transaksi yang merupakan objek pajak
Metode Pencatatan Fair Value TPL, Trading dan Available For Sale
Realizable Method dan Cost Method
Investasi Jangka Pendek
Debt (Obligasi) Equity (Saham)
Bukti surat hutang dan biasanya ada yang bentuknya dapat dikonversi menjadi saham.
Bukti ikut memiliki suatu perusahaan dan memiliki hak suara dalam RUPS.
Kupon/Bunga & Capital Gain. Dividen dan Capital Gain. (Harga pasar saham sangat sensitif terhadap pasar)
Reward dalam bentuk kupon/bunga biasanya sudah pasti diterima setiap tanggal pembayaran bunga/kupon dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Bunga dapat dibiayakan.
Reward dalam bentuk dividen diperoleh jika ada pembagian dividen dan biasanya pembagian dilakukan jika perusahaan memperoleh laba. Dividen tidak dapat dibiayakan.
Jika perusahaan bangkrut/dilikuidasi memiliki hak terlebih dahulu.
Jika perusahaan bangkrut/dilikuidasi, maka memiliki hak setelah kreditur.
Debt Investment(Obligasi)
Definisi
Trading Security
Available For Sale Security
Held to Maturity
Menurut PSAK 55 (Revisi 2006), investasi jangka pendek diklasifikasikan sbb :
ISTILAH PENTING !• Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka.• Bunga obligasi adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.• Diskonto obligasi dengan kupon (tingkat bunga) adalah selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.• Diskonto obligasi tanpa bunga adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas
harga perolehan obligasi.
Dasar Hukum
1. PP 16 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi
2. PMK-85/PMK.03/2011(berlaku sejak 23 Mei 2011) tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi
3. PMK-07/PMK.11/2012 (berlaku setelah 20 hari terhitung sejak tanggal diundangkan PMK ini) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga obligasi
Sumber: http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-bunga-obligasi-bersifat-final
Tarif Obligasi
Obligasi
Tarif PPh Pasal 4(2) atas
penghasilan bunga/kupon
dan/atau diskonto
obligasi dengan kupon atau
tanpa kupon baik yang
diperdagangkan (listed) maupun yang tidak (non listed) di Brsa
Efek
WPDN
WPLN
15%
20%
P3B
FINAL
ReksaDanaTerdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan
PP 16 Tahun 2009, Pasak 4 (2)
2009 s/d 2010 : 0%2011 s/d 2013 : 5%2014 s/d dst : 15%
Mekanisme PemotonganPemotongan PPh Pemotongan Atas Penerima
PenghasilanSaat
PemotonganPenerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran
Bunga atas obligasi dg kupon & diskonto atas obligasi kupon & obligasi tanpa bunga
Pemegang obligasi
Pada saat jatuh tempo bunga/obligasi
Perusahaan efek atau bank Bunga & diskonto obligasi dg kupon & obligasi tanpa bunga
Penjual obligasi Pada saat transaksi
Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana,selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara.Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 85/PMK.03/2011
Bunga dan diskonto obligasi dg kupon & obligasi tanpa bunga
Penjual obligasi Pada saat transaksi
Pengecualian
Bunga Obligasi Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
1. WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan
oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
KMK
2. WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia
Pada 1 juli 2009, Benny membeli 10 lbr obligasi PT Noni dengan harga nominal Rp.10.000 dan dgn kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% p.a dibayar tiap 1 april dan 1 oktober. Komisi pialang Rp.8000. obligasi akan dilunasi pada 31 desember 2013 (4,5th lg)
Contoh 1
Tanggal Keterangan Debit Kredit
1 juli 2009 Investasi obligasiBiaya komisi Utang PPh psl 4(2) Utang PPh ps. 21 kas
110.0008.000
1.500400
116.100
Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, Benny harus telah menyetorkan PPh Psl 4(2) yg telah dipotongkan ke kas negara.
Tanggal Keterangan Debit Kredit
10 agustus 2009
Utang PPh psl 4(2)Utang PPh ps. 21 kas
1.500400
1.900
Penerimaan Bunga
Tanggal Keterangan Debit Kredit
1 okt 2009 KasPPh psl 23 dibyar dimuka penghasilan bunga
5.100900
6.000
Tanggal 10 Januari 2010, PT. Amri membeli ORI dengan tingkat bunga 12.5% per tahun (fixed rate) dari pasar primer senilai nominal yaitu Rp 10 juta. Setelah 3 bulan dari sejak tanggal pembelian, tepatnya tgl 10 April 2010, PT. Amri menjual ORI tersebut dengan harga jual 105. Biaya materai dan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh PT. Amri Rp74.500.
Berapakah pajak yang dipotong atas keuntungan/ diskonto (discount) dan pembayaran bunga obligasi tsb?
Jika diasumsikan PT. Amri menjual ORI tersebut dengan harga jual 95? Berapakah pajak yang harus dipotong?
Contoh 2
Equity Investment(Saham)
Investasi Ekuitas
Hak Kepemilikan Hak Kendali/Pengaruh Metode Akuntansi
Diatas 50%
20-50%
Dibawah 20%
Hak Kendali
Pengaruh Penting
Kecil/Tidak Ada
0
Konsolidasi
Metode Ekuitas
Metode Biaya
Fair Value
Transaksi Penjualan SahamKeterangan Tarif Dasar Hukum
Transaksi Saham di Bursa 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham (final)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997PPh Final Ps. 4 ayat (2) huruf C
Nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997
Tambahan 0,5% (nol koma lima persen)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997.
PPh atas Dividen
JenisPenghasilan Pengenaan Pajak Penghitungan Penerima
Dividen
Bukan Objek Pajak PT. Koperasi BUMN/BUMDdengan syarat tertentu
PPh Pasal 23 15% x jumlah bruto Wajib pajak dalam negeri
PPh Pasal 26 20% x jumlah bruto (final) Wajib pajak luar negeri
PPh Pasal 17 ayat (2) c
10% x jumlah bruto (final)
Wajib pajak dalam negeriorang pribadi
Contoh 3: Penghitungan
Nama PemegangSaham
JumlahPenyertaan Jumlah Dividen
PT Ananda 10% Rp 10.000.000
Bank Mandiri (BUMN) 26% Rp 26.000.000
PT Setia Jaya 30% Rp 30.000.000
CV Putra 19% Rp 19.000.000
Tuan Hakim 15% Rp 15.000.000
Dividen Terselubung ?
• Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih
tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai
perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan
usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai
sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari
penjualan tersebut adalah harga pasar.
Dividen Terselubung
Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40 juta. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60 juta.
Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20 juta.
Bagaimana apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 55 juta?
Contoh 4
Pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak
Pinajaman untuk Membeli Saham-Ps.
6 (1) asebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.
Deviden/bagian laba yg bukan objek pajak
Pasal 4 (3) k penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : – merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
– dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
Deviden objek pajak pasal 4 (1) g
Termasuk Dividen
Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
Pembagian laba dalam bentuk saham;Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau
diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
Dst.
Investasi Dalam Aktiva Lain-lain
Misalnya :Investasi pada tanah atau bangunan.Penghasilan dari investasi tersebut ataupun keuntungan dari penjualan investasi tersebut merupakan penghasilan kena pajak.