Post on 11-Nov-2021
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NOMOR :to TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NOMOR
16 TAHUN 2020 URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19),
Menimbang bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer Tahun
2018 Nomer 34);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KEEMPAT
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
Menetapkan perubahan anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
Perubahan anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020
KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19); dan 2. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PELAKSANA GUGUS TUGAS
VIRUS DISEASE (COVID-19) NOMOR 2-D TAHUN 2020 TENTANG PERU BAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 2019 (COVID-19) NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TA TA KERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
URAIAN STRUKTUR DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS (COVID-19)
1. KETUA Badan Nasional Penanggulangan 1-<.:>,nl"';:ln
WAKIL
a. Ketua 1 Jenderal Nasional b. Wakil Ketua 2 Jenderal c. Wakil Ketua 3 Kementerian d. Wakil Ketua 4 : Asisten Panglima Nasionallnl"ll'"'ln.:>C!
e. Wakil Ketua 5 : Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia f. Wakil Ketua 6 : Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi,
Kemenko Kemaritiman dan
Tugas: a. dan rencana operasional penanganan
COVID-19; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan
penanganan COVID-19; c. pengawasan pelaksanaan penanganan COVI 9;
d. sumber untuk kegiatan penanganan
COVID-19; dan e. melaporkan pelaksanaan percepatan COVI D-19 Keoaaa Presiden dan
Pengarah.
3. Koordinator Utama, BNPB
Anggota a. Kepala Hukum, dan Kerja BNPB;
b. Kepala Biro Sumber Manusia dan Umum, BNPB;
c. Direktur Peringatan Dini, d. Kol. Irawan, TNI, e. Kol. Hasyim Lalhakim, TN!.
Tugas: a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
b. melaksanakan kegiatan protokoler; c. melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.
-1
4. BIDANG PENGAWASAN AKUNTABIUTAS Koordinator : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik
Hukum dan Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BPKP
Wakil Koordinator I : Inspektur Utama BNPB Wakil Koordinator II Wakil Koordinator III
Koordinator IV Wakil Koordinator V
Anggota : a. Penanganan !-(Q'n.... !:.n
b. Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, BPKP; c. I, Agung Muda Intelijen; d. Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim POLRI; e. Inspektur I, BNPB; f. Inspektur II, BNPB; g. Inspektur I, Inspektorat Jenderal, Kesehatan; h. II, Inspektorat Jenderal, Kesehatan; i. Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan j. Pemerintah k. Direktur Pengembangan dan Kebijakan
Khusus, LKPP.
a. melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan gugus tugas COVID-19
b. menyusun laporan terkait pengawasan akuntabilitas penanganan darurat COVID-19
........,,''''''' PENGENDAUAN Koordinator I : Kepala Pengendalian Operasi, Koordinator II : Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, HAM, KSP
Anggota : a. Kepala Pusat Pengendalian Operasi, TNI; b. Pengendalian Operasi, c. Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK; d. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Negeri; e. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan; f. Pusat Penelitian Biomedik dan Teknologi Dasar Kesehatan,
e-t:imren1m,enr Kementerian h. Direktur Ancaman, BSSN; i. Kol. Inf. Avianto, TNI; dan J. Ir. Medi Herlianto, CES. BNPB.
Tugas: a. melakukan pengumpulan pengelolaan data (data b. melaksanakan informasi; c. membentuk jaringan komunikasi /perhubungan; d. memberikan dukungan e. menyusun 9.
6. BIDANG PERENCANAAN DAN ANALISIS SITUASI Koordinator : Oeputi dan Strategi, BNPB Koordinator II : Oeputi Infrastruktur, Energi, dan I nvestasi ,
III : Deputi Politik dan Strategi, Jenderal,
Koordinator I Koordinasi Kerawanan Dampak Kemenko PMK
Wakil Koordinator II : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan dan Kawasan, PMK
Wakil Koordinator III : Oeputi Koordinasi Peningkatan Kemenko PMK
Wakil Koordinator IV : Oeputi Bidang Sistem Nasional, Sekretariat lon,f"'tor.:ol Wantannas Wakil Koordinator V : Oeputi Pembangunan Manusia, KSP Wakil Koordinator VI : Oeputi Intelijen Oalam Negeri, BIN
Anggota a. Oirektur '"''''',"'''''',,''' dan Evaluasi Risiko, BNPB; b. Direktur Penanggulangan K""'''lr:::l
c. Strategi, BNPB; d. Penurunan Risiko .....gl~r'" Kemenko PMK; e. Pencegahan
Kemenko PMK; f. Direktur dan Gizi Masyarakat, g. Oirektur Tertinggal, Transmigrasi Perdesaan,
h. Perumusan Kebijakan Publik,
Kementerian PANRB; i. Kepala Perencanaan, Kementerian Riset dan
TeknologilBRIN; j. Oirektur Harmonisasi I, Kementerian Hukum HAM; k. Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara,
I. Badan Intelijen m. Ahli Kedeputian I, KSP; n. Ahli Kedeputian II,
o. Ahli Kedeputian III, KSP; p. Ahli Utama Kedeputian V, q. Mufti, Ahll Madya Kedeputian V, KSP; r. Agung galih, Tenaga Ahli Kedeputian V,
s. Dr. Ir. Deny Hidayati - Pusat Penelitian Kependudukan, L1PI;
t. TNI Rido Hermawan, M.Sc., Wantanas;
u. TN!, Yudi Abrimantyo, S.IP, M.Sc., Wantanas;
v. Norman Zainal, Sp.Ot., Wantanas;
w. Riksawan Ardianto, TNI;
x. Kol. Hadi Hariono, TNI;
y. Kol. Sujoko Purnomo, TNI;
z. Kol. Julwan P., Sp.PO.KGEH.,
aa. Kol. Kristyanto, , M.Sc;
bb. Kol. Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc,
cc. Kol. Inf. Tomas, M.lkom,
dd. Kol. Inf. Joko Set yo Putro, Wantanas.
Tugas: a. melaksanakan pengumpulan b. melaksanakan analisa dan c. merumuskan policy briefing bagi Ketua Pelaksana Tugas; d. menyusun Protokol Nasional pelaksanaan percepatan penanganan COVI 9; dan e. menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
7. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK Koordinator : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian
Komunikasi Informatika Wakil Koordinator I : Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, KSP Wakil II : Deputi Informasi dan Komunikasi Publik, Wakil Koordinator III : Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kementerian
Pariwisata Ekonomi Wakil Koordinator IV : Staf Menteri Bidang Digital dan SDM,
Komunikasi dan Informatika
Anggota : a. Kepala Pusat Informasi, dan Komunikasi, BNPB; b. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kesehatan; c. Asisten Deputi Penanganan Pascabencana, Kemenko PMK; d. Direktur dan Media, Komunikasi Informatika; e. Direktur Kementerian dan
Informatika; f. Asisten Deputi Informasi Publik, PANRB; g. Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika; h. Direktur Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika; i. Kepala Pusat dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; j. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian k. Tenaga Ahli Kedeputian IV, KSP; I. Ketua Komisi Informasi Publik; m. Kol. Inf. Kristomei Sianturi, TNI; n. Letkol. Inf. Abidin Tobba, TNI; dan o. Egy Massadiah, Tenaga Ahli
Tugas: a. melaksanakan komunikasi publik; b. c. menyusun strategi komunikasi; d. melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; e. menjadi juru bicara Ketua Pelaksana Gugus dan f. menyusun laporan harian di bidang komunikasi publik.
8. BIDANG OPERASI Koordinator I : Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB Koordinator II . Deputi Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Koordinator III : Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Wakil Koordinator I : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Wakil Koordinator II Kesehatan TNI Wakil III : Direktur Jenderal dan
Dalam 1'1.10''10'',
-4
a. Wakil Koordinator Subbidang Pencegahan: Wakil Koordinator I : Deputi Bidang Pencegahan BNPB Wakil Koordinator Ii : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Wakil III : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA
Anggota . 1) Direktur Kesiapsiagaan, BNPB; Direktur Mitigasi,
3) Direktur dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kesehatan;
4) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan; Direktur Lalu dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan; Direktur '"'''L/'::;;'''''
7) Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan; Direktur Bandar Kementerian Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, BN
10) Kasdam Jaya - TNIIVI. Saleh Mustafa, TNI; 11) Dr. Fuadi Darwis, MPH - Unsur Pengarah BN 1 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 1 Pengurus Psikologi 14) Palang Merah 15) Kol. Inf. Novi Rubadi, TNI; 16) Kol. Tek. D.O. , M.Si. (Han), Wantanas; 17) Kombes Pol. Ors. I Nyoman Labha Suradnya, M.M., Wantanas; 1 Kol. Laut (P) Jatmiko Hariyono, M.M., 19) Kol. Laut (E) Ertawam Juliadi, S.T., M.Tr. Hanla, Wantanas; 20) Prof. Yudho Girl S.Kom, M.Kom, Wantanas;
) Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M., Wantanas; Taviota Bay, , M.M., Wantanas; dan Dr. Bagus BNPB.I
b. Wakil Koordinator Subbidang Penanganan: Wakil Koordinator I : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyakit,
Kementerian Kesehatan Wakil Koordinator II : Kepala Kesehatan TNI AD Wakil Koordinator III : Direktur dan Karantina Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
Anggota : 1) Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan; Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat.
3) Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, BNPB; 4) Direktur Pelayanan Primer, Kementerian Kesehatan;
Direktur Fasilitas Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Direktur Kesehatan, Kementerian
Sosial Pembangunan Tertinggal
8) Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
9) Kepala Pusat Kementerian Kesehatan; 10) Direktur Operasi dan Latihan SAR, BASARNAS 11) Kol. Inf. Murbianto, TN!. 12) Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia;
13) Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Inl"'l'''In''.~
14) Ketua Umum 1"""\,;:",,,,,,,,, Rumah Sakit Daerah Indonesia 15) Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter 16) Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional 17) Umum Perkumpulan Organisasi Alat-Alat
Kesehatan Laboratorium Indonesia; dan 18) ILUNI - selaku Koordinator "'C;''''II>'''''
C. Wakil Koordinator Subbidang Pemulihan dan Layanan Dasar: Wakil Koordinator I : Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wakil Koordinator II : Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Kementerian Sosial
Anggota : 1) Asisten Lingkungan dan Kebencanaan Maritim. Kemenko Bidang Maritim dan Investasi;
2) Direktur dan Karantina Kesehatan. Kementerian
3) Kemenko
4) Korban ......."u·,..
5) Direktur Perlindungan Sosial Korban Sosial, Kementerian Sosial;
6) Direktur Jaminan Sosial, Kementerian 7) Direktur Daerah Rawan
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 8) Direktur Pengembangan dan Perluasan Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan; 9) Direktur Rehabilitasi dan BNPB; 10) Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
11 ) Direktur BNPB; 12) Direktur Manajemen Penanggulangan Kebakaran,
Dalam Negeri; 13) Direktur Alam. Kementerian 14) Direktur Kelola Destinasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
Pariwisata dan Ekonomi 15) Kol. MaL Gatot Mardiyono, TNI; dan 16) Kol. Inf. Ari Arianto, TN!.
d. Wakil Koordinator Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum: Wakil Koordinator I Dr. Darmawan BIN
Koordinator II TNI Ribut Eko, Mabes TNI
Anggota : 1) Deputi Koordinasi Bimbingan Masyarakat. dan Obyek Vital Nasional. Kemenko Polhukam;
2) Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 3) Direktur Harmonisasi II, Kementerian Hukum HAM; 4) Direktur III, Jaksa Agung Muda Intelijen; 5) Khusus Bidang Keamanan Menteri 6) Kol.lnf. Aditya Nindra Pasha, Paban IV Opsdagri TNI; 7) Kepala Hukum, Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,
8) Subdirektorat 752, Direktorat Deputi VII, BIN;
9) KoL Chk. Aloysius Agung (Babinkum), 10) Rinaldi A. Iskandar, Agen Muda Subdit Direktorat 75, Deputi
VII,
Tugas: memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
BIDANG LOGISTIK Koordinator I Logistik dan Koordinator II Perekonomian, KSP Wakil Koordinator I . Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Wakil Koordinator II Logistik Panglima TNI Wakil Koordinator III Panglima TNI Wakil Koordinator IV Khusus Menteri BUMN - Arya Sinulingga
a. Wakil Koordinator Penyiapan Potensi Daya Nasional: Deputi I BPOM
Anggota : 1) Direktur Pengelolaan Logistik BNPB; 2} Direktur Dukungan Sumber Darurat, BNPB; 3) Fasilitas Kepabeanan, Keuangan; 4) Direktur Teknis Kepabeanan, Keuangan; 5) Teknis dan Fasilitas Kementerian Keuangan 6) Direktur Rumah Susun, Kementerian PUPR; 7} Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR; 8) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
Kementerian Perdagangan; Sarana Distribusi Kemendag;
1 Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kemendag; 11) Pengamanan Kemendag; 12) Panglima TNI; 1 Kol. Adm Victor R.C.J. 14) Umum Ikatan 1 Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat
Kesehatan dan Laboratorium Indonesia; dan 16) Gabungan Perusahaan Farmasi.
b. Wakil Koordinator Subbidang Penggunaan Alat dan Distribusi: Direktur Jenderal dan Alat Kesehatan
Anggota : 1) Direktur Optimasi Jaringan 2) Direktur Kepabeanan dan Antar
Kementerian Keuangan; 3} Direktur Tata Kelola Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; 4) Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan; 5) Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian
Kesehatan; 6) Angkutan Perhubungan;
Lalu Kereta Perhubungan;
-7
8) Registrasi Obat, BPOM; 9) Puskesad; 10) Kol. Kal. Adrianus Lalandos, TNI; 11) Pimpinan Kamar Dagang dan 12) Bidang Kesehatan, Kamar Dagang dan Industri
Indonesia; dan 13) Unsur terkait dari Kementerian Perhubungan.
a. logistik dan peralatan di daerah; b. inventarisasi, mobilisasi, pengerahan nasional; c. memberi dukungan nQ,.,,,,,,,,, logistik dan peralatan darurat di daerah; dan
menyusun laporan terkait bidang logistik penanganan darurat COVID-19.
10. BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Koordinator Utama, BNPB Wakil Koordinator I Jenderal Anggaran, Keuangan Wakil Koordinator II : Direktur Perbendaharaan, Keuangan Wakil Koordinator III Jenderal PPR, Keuangan Wakil Koordinator IV Kementerian Utama Bappenas
Anggota : a. Biro Perencanaan, b. Biro Keuangan, BNPB; c. Biro Perencanaan dan Kementerian d. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia
Kebudayaan, Direktorat Anggaran, Kementerian Keuangan;
e. Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan Bagian
Jenderal Anggaran, Keuangan; f. Risiko Direktorat ,.'""ng,,,,,
Kementerian Keuangan; g. BNPB; h. Kepala Bagian Perbendaharaan, i. Letkol. Cku. Kuat Erlangga, TN!.
Tugas: a. melaksanakan upaya administrasi dan keuangan; b. melaksanakan administrasi; c. menyusun laporan pertanggungjawaban d. menentukan dan
e. menyusun keuangan penanganan darurat COVID-19.
11. BIDANG PENANGANAN LABORATORIUM
Koordinator . Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan
Wakil Koordinator TNI dr. Agung Hermawanto, Sp.KJ,. M.M.
Wakapuskesad, TNI
Anggota : a. M. Nasser, Sp.KK, Tenaga Ahli Bidang Hukum Ketua Tugas;
b. Aryati, Sp., PK.,
c. Partakusuma, Sp.
-8
1 I
d. - Kepala Pustlitbang Biomedis Teknologi
e.
a. terkait penanganan darurat COVID-19 di
b. menyusun laporan harian Torl"""T penanganan laboratorium
darurat COVID-19
BIDANG TIM PAKAR Koordinator : Prof. drh. Wiku Bawono Adisasmito, Ph. . Fakultas
Kesehatan Masyarakat, U I
Anggota : a. Pakar lVIasyarakat: 1) Prof. Meiwita P. Budiharsana, MPA, D. Fakultas
Masyarakat, U I;
2) Prof. Adisasmita, MPH, M. D, Fakultas UI;
3) Tabrany. Fakultas UI;
4) Amal Chalik Sjaaf, SKM, Kesehatan
UI;
5) Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, Kesehatan
Masyarakat, UI;
6) Dr. Darmawan, SKM, M.DM. Kesehatan
Masyarakat, LlI; 7) Drg. Masyitoh, MARS, Fakultas Masyarakat, UI; 8) Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS, Kesehatan
UI;
9) Nur Aisyah, SKM, MSc, PhD. DIC, Ikatan Ahli
Masyarakat Indonesia; 10) SKM, MSc, Bedfordshire -
INDOHUN.
b. 1) Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K). Kedokteran LlI; 2) Dr. dr. Budi Sampurna, DFM., SH,Sp.F(K), Sp.KP,
Kedokteran UI; 3) dr. Zubairi Djoerban, PD-KHOM, Ketua Dewan
Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia; 4) dr. Menaldi Rasmin, P(K), Ketua Dewan Pakar
Dokter Indonesia; 5) Amin Soebandrio. Ph.D, SpMK, Kepala Lembaga
Herawati Sudoyo, M.S, Ph.D, Wakil Kepala
Eijkman;;
7) dr. Ari Fahrial Syam, . MMB, Fakultas
UI; 8) dr. Bambang Supriyatno (K), Fakultas
Kedokteran UI; 9) Dr. dr. Syafri Kamsul
Perhimpunan Dokter Spesialis dan Terapi
Intensif Indonesia; 10) dr. Ova Emilia M.Med. Ph.D., Dekan FK
KMK UGM;
11) Prof. Dr. dr. Aryati, MS, Sp.PK(K), Ketua PatKLln; 12) Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), Ketua Perhimpunan
Dokter Paru; 13) dr. Erlina Sp.P(K), Ketua POKJA Infeksi
Perhimpunan Indonesia; 14) Dr. dr. Sally Aman Nasution, Sp.PD-KKV, Perhimpunan
Dokter Spesialis Dalam 15) dr. Anis Karuniawati, MK(K}, Ph.D, Perhimpunan Ahli
Mikrobiologi Klinik Indonesia; 16) dr. Tonny Loho, PK(K}, Perhimpunan Patologi Klinik; 17) dr. Aditya Sp.PD, K-PTI, FINASIM, Fakultas
Kedokteran UI; 18) , Ph.D, Fakultas UI; 1 SpAN-KIC,
Intensive Care Indonesia; dr. Navy H. M. Lolong Wulung, Sp.An-KIV, Perhimpunan Intensive Care
21) dr. Bambang Tutuko, Sp.An-KIC, Perhimpunan Dokter Intensive Care dr. Eddy Harijanto, Sp.An-KIC, Perhimpunan Dokter Intensive Care I dan dr. Aldy Heriwardito, Sp.An-KAKV, Perhimpunan Dokter Spesialis Terapi Intensif
c. Modeling 1} Prof. dr. Ascobat MPH., Dr.PH, Kesehatan
Masyarakat, UI; Prof. Budi Hidayat, KM., MPPM., Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI;
3) Prof. dr. Asri Adisasmita, MPH, M.Phil, Ph.D, Fakultas Kesehatan UI; Prof. Dr. dr. Akmal Sp. U (K),
Budiharsana, 0, Fakultas Kesehatan UI;
6) Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, Kesehatan Masyarakat, UI;
7) Iwan Ariawan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI; 8) dr Panji Fortuna Hadisoemarto, dan Pengajar
Kesehatan FK UNPAD; 9) Dr. Atik Nurwahyuni SKM., MKes, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, UI; 10) Dr Nurul Center indonesia's Strategic
Development 11) drg. Masyitoh, M.A. Fakultas Masyarakat, UI; 12) Gumilang Aryo Sahadewo, Fakultas Ekonomika Bisnis, UGM; 13) Grace Dewi, 14) Muhammad Hanri, PhD, LPEM FEB UI; 15) M H Yudhistira, PhD, LPEM FEB UI; dan 16) Nasrudin MIDEC, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Ut. Teknologi Alat
1) Prof. Brian Yuliarto ST,M.Eng.,Ph. Prof.lr. I Wenten M.Sc.,Ph. Prof. Dr. dr.Hinky Hindra Irawan Sp.A(K}, Perhimpunan Pengendalian Infeksi
4) Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, FT, UI;
-10
5) Prof.lr. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D, Teknik
6) Ir. Hendri Dwi Saptioratri Budiono, M. UI; dan 7) Ph.D, ITB.
e.
Hukum
dan Teknologi : Prof. Yudo Giri Sucahyo, Kom, IImu Komputer.
f. 1) Prof. dr. Budi Sampurna, Sp.KP,
2) Prof. Kedokteran UI;
Juwana, SH., Fakultas Hukum UI;
3) Ahlan Syarif, S.H., M.H., Hukum UI; dan 4) Arsil, H., M.H., Fakultas Hukum UI.
g. Pakar Critical 1) Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K), Kedokteran UI; 2) Prof. dr. Syafri Kamsul Arif, SpAn,KIC-KAKV, Ketua
Perhimpunan Dokter Spesialis dan Terapi
Pujo Semedi SpAN-KIC, Perhimpunan Indonesia;
4) dr. Tutuko, Sp.An-KIC, Dokter Indonesia;
5) dr. Navy Gerard H. M. Lolong Wulung, Sp.An-KIV, Dokter Intensive I
6) Harijanto, Sp.An-KIC, Perhimpunan Dokter Indonesia.
h. Pakar Vaksin 1) Prof. Dr dr Rezeki Hadinegoro Sp.A(K), Fakultas
UI; Fedik Abdul Rantam, Fakultas Kedokterandrh.
drh. Universitas Airlangga;
Hewan Universitas
MSc.,
I Gusti Mahardika, Fakultas
2)
4) dr. Budiman Bela, Sp.MK., Kedokteran, UI; 5) dr. Ibrahim, SpMK(K), Fakultas
Kedokteran, UI; dan 6) Dr. dr. Nyoman Sri Budayanti SpMK(K), Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana. i. Pakar dan Riset
1) Prof. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), MPH, IMERI Fakultas
UI:; 2) Prof. drh. I Wayan T. Wibawan, MS, Faultas Kedokteran
Institut Pertanian Bogor; 3) Pratiwi Pudjilestari , SpMK(K),
Kedokteran, UI; 4) drh. I Gusti Ngurah Faultas
Kedokteran Hewan Universitas 5) Dr. dr. Budiman Bela, SpMK(K), Kedokteran, UI; 6) Dr. drh. Joko Pamungkas, MSc, Kedokteran Hewan,
Institut Pertanian Bogor; 7) Karuniawati, SpMK(K), Fakultas Kedokteran,
UI; 8) Dr. Nyoman Sri Budayanti SpMK(K), Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana; dan
1
9) dr. R. Fera Ibrahim, MSc., PhD, SpMK(K), Fakultas Kedokteran, UI.
j. Pakar Ekonomi 1) Prof. dr. Ascobat Gani, MPH ., Dr.PH, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, UI; 2) Prof. Budi Hidayat, S.KM., MPPM., Ph.D, Fakultas
Kesehatan Masyarakat, UI; 3) Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E., Dekan Fakultas
Ekonorni dan Bisnis, UI; 4) Dr. Atik Nurwahyuni SKM. , Mkes, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, UI; 5) Dr. dr.Sabarinah, MSc, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI; 6) Dr. Soewarta Kosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI ; 7) Dr. Dwini Handayani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI; 8) Turro S. Wongkaren, PhD., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI; 9) I Dewa Gede Karma Wisana, PhD., Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, UI 10) Teguh Dartanto, Ph.D., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI; dan 11) Dr. drg. Mardiati Najib, MSc., Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
UI.
Tugas: a. melakukan koordinasi bidang pedoman/protokol, data, pemetaan laboratorium,
modeling, data kebutuhan logistik rumah sakit dan laboratorium, alat pelindung diri, riset whole genome sequencing, ventilator, komunikasi publik, review farmalkes, analisis kebijakan ekonomi, dan hokum kebijakan;
b. melakukan analisis dan pemetaan pad a masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. menyusun rekomendasi kebijakan pada masing-masing bidang .
13. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Koordinator : Mayjen TNI (Purn) Komarudin Simanjuntak Wakil Koordinator : Marsda TNI (Purn) Abdul Muis
Anggota : a. Mayjen TNI (Purn) Amrin; b. Marsda TNI (Purn) Bonar H. Hutagaol; c. Brigjen Pol (Purn) Hasanudin; d. Brigjen TNI (Purn) Edison Simanjuntak; dan e. Laksma TNI (Purn) Dede.
Tugas: a. membantu Ketua Pelaksana Gugus Tugas dalam melakukan monitoring
penyelenggaraan Bidang Operasi dan Bidang Logistik; dan b. membantu Ketua Pelaksana Gugus Tugas dalam melakukan kajiaan & evaluasi
penyelenggaraan Bidang Operasi dan Bidang Logistik.
TUA PELAKSANA GUGUS TUGAS :.tO~tCEPATAN PENANGANAN CORONA
DISEASE 2019 (COV/o-19),
-12
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID·19) NOMOR 2J) TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID·19) NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN TUGAS. STRUKTUR ORGANISASI. SEKRETARIAT. DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID·19)
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID·19j
23. KEMENPAREKRAFIBPAREKRAF1. KEMENKO PMK
2 KEMENKO POLHUKAM
3. KEMENKO EKONOMI
4. KEMENKO MARVES
5. KEMENDAGRt
6 KEMENLU 7. KEMHAN
8. KEMENAG
9. KEMENKUMHAM
10. KEMENKEU
11 . KEMENOIKBUD
ANGGOTA
12 KEMENKES
13. KEME NSOS 24. KEMENRI STEKlBRIN
14. KEMENAKER 25. KEMENPORA
15. KEMENDAG 26. BIN 16 KEMEN?UPR 27. KS?
17.KEMENHUB 28. BPOM
18. KEMENKOMINFO 29 . BPKP
19. KEMENDESPDTT 30. lKPP 20 KEMENP?N!8APPEN 31. TNI
21. KEMENPANRB 32. POLRI
22 . KEMENBUMN 33. KEJAKSAAN AGUNG
KETUA· KEPALA BNPB
WAKll KETUA 1 SEKJEN WANTANAS
WAKIL KETUA 2 SEKJEN KEMENKES
WAKIL KETUA 3 SES KEMENBUMN
WAKIL KETUA 4 ASOPS Panglima TNI
WAKll KETUA 5 ASOPS KAPOLRI
WAKIL KETUA 6 DEPUTI BID. INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI· KEMENKO MARINVEST
AKUNTABILITAS. SEKRETARIAT
PENGAWASAN
MONITORING DAN PUSDAlOPS
EVALUASI
PERENCANAAN DANKOMUNIKASI PUBLIK
ANAlIStS SITUASI
PENYIAPAN & PENGGUNAAN
ALKES
MITIGASI ~ PENGOBATAN I